17
Korupsi Sektor Hukum Oleh: Irene Putrie Padang, 10 Oktober 2017
Korupsi Sektor Hukum Oleh:
Irene PutriePadang, 10 Oktober 2017
24 23 26 28 28 30 32 32 34 36
3633
35 34 35 3437
3538 38
50 51 51
45 44 43
49 5052
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indonesia
Thailand
Malaysia
Corruption Perception Index Steady Increased Trend
139 Bangladesh 25 25 27 26
GAP between Rich & Poor:
1% control50,3 % of the Economy
-World Bank, Indonesia’s Rising Divide, Des 2015-
JENIS TIPIKOR diatur UU No.31/1999 Jo.UU
No.20/2001Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan
menjadi tujuh jenis besar.
Ps. 2 , Ps. 3 (penyalahgunaan wewenang) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12 huruf e,f,g
Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 12 huruf i
Pasal 12B jo Pasal 12C
1.Merintangi proses2.Keterangan kekayaan3.Keterangan rekening4.Keterangan palsu5.Identitas pelapor
Telah terjadi regenerasi pelaku
korupsi. Pelaku sudah menyentuh
Generasi Muda
Fenomena Korupsi
FAHD EL FOUZ
29 Tahun
NURHAYATI
30 Tahun
M. NAZARUDDIN
33 Tahun
ANGELINA SONDAKH
35 Tahun
Beberapa Pasal Khususdalam Undang-Undang Tipikor
• Subjek: HAKIM
• Pasal 12 c“....hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut didugabahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkarayang diserahkan kepadanya untuk diadili”
• Pidana: penjara min 4 tahun maks 20 tahun, denda min Rp200 juta maksRp1milyar
Beberapa Pasal Khusus (2)
• Pasal 6 ayat (2) : “..Hakim yang menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat........”(1) a.memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”
• Pidana:• Penjara min 3 tahun maks 15 tahun
• Denda min Rp150 juta maks 750 juta
Beberapa Pasal Khusus (3)
• Subjek : ADVOKAT
• Pasal 6 ayat (2)
• Pasal 12 d “..... seseorang yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadirisidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untukmempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untukdiadili”
Contoh Kasus• Harini Wijoso
• Tempus 2004
• Putusan 2005
• Permufakatan Jahat menyuap Hakim
• Putusan: Pertimbangan Pasal 15 dan Pasal 5 ayat (1)
• Urip Tri Gunawan• Tempus 2008
• Pasal 12 b
• Putusan Mahkamah Agung No : 243 K/Pid.Sus/2009, Tgl. 11 Maret 2009Pidana Penjara : 20 (dua puluh) tahunDenda : Rp500.000.000,- Subsidair 8 (Delapan) bulan kurungan ;Biaya Perkara : Rp2.500
Pola Aliran Dana Kasus AM
Contoh Kasus (2)• Hakim Mahkamah Konstitusi (M. Akil Mochtar)
• Tempus 2010 s/d 2013
• Penerimaan Suap Sengketa Pilkada
• Penerapan Undang-Undang : Pasal 12 c UU TPK & Pasal 3 UU TPPU
• Putusan• Mahkamah No: 336 K/Pid.Sus/2015 Tgl. 23 Februari 2015• Pidana penjara: seumur hidup• Denda Rp10 milyar• Perampasan hasil tindak pidana
• Tuntutan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik tidak dikabulkan
TSK
DEPOSITO
-Rp 490 Jt-Rp 450 Jt-Rp 450 Jt-Rp 410 Jt
-Rp 490 Jt-Rp 450 Jt-Rp 450 Jt-Rp 410 Jt
-Rp 490 Jt-Rp 450 Jt-Rp 450 Jt-Rp 410 Jt
-Rp 490 Jt-Rp 450 Jt-Rp 450 Jt-Rp 410 Jt
-Rp 490 Jt-Rp 450 Jt-Rp 450 Jt-Rp 410 Jt
ISTRI TSK
REKSADANA
MR. A
MR. B
MR. C
MR. D
MR. EMenabung dengan
nominal yang dipecah
Menabung dengan nominal yang dipecah
Menabung dengan nominal yang dipecah
Menabung dengan nominal yang dipecah
Menabung dengan nominal yang dipecah
Bank A
Bank A
Bank A Bank B
Bank C
Bank D
Pola Aliran Dana DS
Hubungan Dekat Dengan TskHubungan Jauh Dengan Tsk
Transaksi
Contoh Kasus (3)• DJOKO SUSILO
• Jabatan Kakorlantas POLRI
• Tempus 2010 s/d 2013
• Penerapan Pasal 2 UU TPK & Pasal 3 UU TPPU
• Putusan Mahkamah AgungNo: 336 K/Pid.Sus/2015 Tgl. 23 Februari 2015• Pidana Penjara 18 tahun• Denda Rp1 milyar• Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih• Perampasan hasil tindak pidana
Terima kasih
