Lakip 2019 Dit PKR edit 1 April 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ____________________________________________________________________________________ 1

A. Latar belakang ........................................................................................................................................................ 1

B. Penjelasan umum organisasi ............................................................................................................................ 2

C. aspek strategis organisasi dan isu strategis yang dihadapi .................................................................. 7

D. sistematika ........................................................................................................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA _________________________________________________________________________ 13

A. PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................................................. 13

B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................................................................... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ________________________________________________________________________ 19

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..................................................................................................................... 19

B. KEGIATAN TEROBOSAN .................................................................................................................................... 57

1. Pengembangan Telemedicine ................................................................................................................... 57

2. Membuat sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi. .................................... 60

3. Menetapkan 144 RS Rujukan. ................................................................................................................... 61

4. Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi ......................... 63

C. REALISASI ANGGGARAN ................................................................................................................................... 66

D. SUMBER DAYA LAINNYA ................................................................................................................................... 69

BAB IV PENUTUP ________________________________________________________________________________________ 74

LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa

berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif,

dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan disusun berdasarkan perjanjian

kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, terdiri atas 1 (satu)

sasaran kegiatan, yaitu tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran kegiatan tersebut berupa 5

(lima) indikator, yaitu:

1. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam

medis,

2. Persentase Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

3. Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

4. Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

5. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Di samping merupakan

pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna

meningkatkan kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan di masa yang akan datang.


B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,

gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah

sakit pendidikan;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,

gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah

sakit pendidikan;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan

keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan

rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;

5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,

penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit,

serta rumah sakit pendidikan; dan

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan;

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang;

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu;

4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit;

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan;

6. Subbagian Tata Usaha; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut :

1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap,

intensif, dan bedah;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat

inap, intensif, dan bedah;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rawat jalan dan

gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan

rawat inap, intensif, dan bedah.

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:

a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat.

b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.

2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang

Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan


penunjang medik dan non medik; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik dan non

medik.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan


bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik.

b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik.

3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah

sakit dan antar rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah

sakit dan antar rumah sakit;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan gawat

darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas:

a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.

b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.


4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan


bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit

pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi:


a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring rumah sakit

pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan

pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan


pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Direktorat.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat dilihat pada Gambar.

1 berikut.


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Pertambahan Rumah Sakit di Indonesia Jumlah rumah sakit (RS) dan tempat tidur (TT) juga

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 2.488 RS dengan 281.462 TT dan pada tahun

2019 meningkat menjadi 2.877 RS dengan 316.996 TT, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar

3,72% per tahun.

Grafik 1.1 Tren Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Tahun 2015-2019

Sumber: RS Online per 2 Januari 2020.

1,951 2,0452,198 2,269 2,344

537 556 578 544 533

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

RS Umum RS Khusus


Grafik 1.2. memperlihatkan pertumbuhan jumlah RS berdasarkan jenis (RS Umum dan RS

Khusus) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara umum, kedua jenis RS terus mengalami

pertambahan jumlah dari tahun ke tahun.

Grafik 1.2 Tren Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015-2019

Sumber: RS Online per 2 Januari 2020

Grafik 1.3. memperlihatkan pertumbuhan jumlah RS secara keseluruhan, baik RS milik

pemerintah maupun swasta, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan kenaikan jumlah

RS per tahun 3,72%.

Grafik 1.3 Pertumbuhan Jumlah RS Berdasarkan Kelas

Sumber: RS Online per 2 Januari 2020

2,488 2,601 2,776 2,813 2,877

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019

Kelas A 57 63 71 63 60

Kelas B 328 637 397 411 428

Kelas C 837 1,037 1,340 1,451 1,484

Kelas D dan D Pratama 423 548 737 799 846

Kelas belum ditetapkan 843 550 231 89 59

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


Berdasarkan Grafik 1.4. tersebut dapat terlihat perkembangan jumlah RS berdasarkan kelas sejak

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Seluruh kelas RS cenderung mengalami peningkatan, kecuali

RS yang belum ditetapkan kelasnya mengalami penurunan karena telah ditetapkannya kelasnya.

Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan

2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi

3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional

4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan

5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem

manajemen kinerja

6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai standar

7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit.

8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan rujukan

untuk mewujudkan:

Untuk mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi

Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi sebagai berikut:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang

paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan

2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan Tahun 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis dan analisis SWOT. Sasaran

strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang

“AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN

BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”


2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia

3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan

4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait

5. Terwujudnya kemitraan berjejaring

6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina

7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen

8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman

9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif

Dalam rangka mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Terjangkau dan

Berkualitas Bagi Masyarakat , Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah menetapkan suatu peta

strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 17 sasaran strategis (yang

menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang

diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa

yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta

strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP)

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Peta strategi disusun untuk mencapai Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan

berkualitas bagi masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis (outcome), yaitu

akses pelayanan kesehatan rujukan dan terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

Gambar 1.4 Peta Strategis


Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang dapat diakses dan berkualitas dapat dicapai

melalui output kesiapan kabupaten/kota terhadap akses layanan rujukan dan kesiapan pelayanan

kesehatan rujukan di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang bisa dicapai melalui proses

kerja yaitu:

1. Penguatan sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan melalui terwujudnya integrasi rekam

medis dan pelayanan telemedicine

2. Terlaksananya regionalisasi sistem pelayanan kesehatan rujukan di kab/kota

3. Penguatan pelayanan gawat darurat di kab/kota

4. Pusat rujukan yang mengembangnkan penguatan jejaring pengampuan (kemitraan RS)

5. Penguatan tata kelola klinis yang baik

6. Penguatan pelayanan penunjang medik dan non medik

7. Penguatan RS Pendidikan

8. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di RS

9. Penguatan sistem manajemen kinerja FKRTL

Guna memastikan proses tersebut dapat berjalan, perlu adanya dukungan perencanaan dan

manajemen, tersedianya regulasi terkait, tersedianya SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja

serta tersedianya sarana prasarana alat serta anggaran.

D. SISTEMATIKA

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, format penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah adalah sebagai berikut:

I. BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan penjelasan umum organisasi

dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issues) yang sedang dihadapi organisasi.

II. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan Tahun 2018.

III. BAB III Akuntabilitas Kinerja


A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini membahas mengenai pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini membahas mengenai realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

IV. BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam

rencana kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri

Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan memeliki sasaran

kegiatannya adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

a. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis dengan target sebanyak 60 unit.

b. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan dengan target sebesar 95%.

c. Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan dengan target sebanyak

1 dokumen di tahun 2016.

d. Jumlah RS pratama yang dibangun dengan target sebanyak 64 unit.

e. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine dengan target sebesar 32%.

f. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dengan target

sebanyak 72 unit.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019

* Revisi I Renstra 2017 Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/422/2017

No Sasaran

Kegiatan Indikator Kinerja

Target

2015 2016 2017 2018 2019

1 Tersedianya

fasilitas

pelayanan

kesehatan

rujukan yang

berkualitas yang

dapat dijangkau

oleh masyarakat

1

Jumlah RS Rujukan

Nasional, RS

Rujukan Provinsi

dan RS rujukan

regional yang

menerapkan

integrasi data

rekam medis

- 15 30 45 60

2

Persentase

kabupaten/kota

dengan kesiapan

akses layanan

rujukan

60% 70% 80% 90% 95%

3 Jumlah RS

pratama yang

dibangun

24 27 50 60 64

4 Persentase RS

Rujukan Provinsi

dan RS Rujukan

Regional sebagai

pengampu

pelayanan

telemedicine

3% 6% 12% 20% 20%

5 Jumlah RS Rujukan

yang memiliki

pelayanan

kesehatan rujukan

sesuai standar

- - - 60 72

6 Jumlah dokumen

tentang

kebutuhan kapal

RS di kabupaten

kepulauan

1 1 - - -


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan

kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 mengacu pada Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2019. Perjanjian Kinerja

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun

2019 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019

Tersedianya fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan yang berkualitas

yang dapat dijangkau oleh

masyarakat

1 Persentase kabupaten/kota

dengan kesiapan akses layanan

rujukan

95%

2 Jumlah RS Rujukan Nasional

dengan RS Rujukan Regional

yang menerapkan integrasi data

rekam medis

60 RS

3 Persentase RS Regional sebagai

pengampu pelayanan

telemedicine

32 %

4 Jumlah RS pratama yang

dibangun (kumulatif) 64 RS

5 Jumlah RS Rujukan yang

memiliki pelayanan kesehatan

rujukan sesuai standar

72 RS

Guna memastikan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan berjalan, maka

dibuat pula Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon III dan IV yang mendukung dalam pencapaian

indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019 sebagai berikut:


Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon III Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA

2019

Unit Organisasi

Eselon III

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Subdirektorat

Pelayanan Medik dan

Keperawatan

Meningkatnya fasilitas

pelayanan kesehatan

rujukan berkualitas yang

dapat dijangkau oleh

masyarakat

Jumlah RS Rujukan yang memiliki

pelayanan kesehatan rujukan

sesuai standar

72

Subdirektorat Rumah

Sakit Pendidikan


pelayanan kesehatan



masyarakat

Jumlah RS rujukan yang

ditetapkan sebagai RS pendidikan

72

Subdirektorat

Pelayanan Kesehatan

Penunjang


pelayanan kesehatan



masyarakat

Jumlah RS Rujukan Nasional

dengan RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data rekam

medis

60

Jumlah RS pratama yang dibangun

(kumulatif)

64

Persentase RS Regional sebagai

pengampu pelayanan

telemedicine

32

Subdirektorat

Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu


pelayanan kesehatan



masyarakat

Jumlah Kabupaten/Kota yang

memiliki Public Safety Center

(PSC)

500

Jumlah layanan kesehatan pada

major event

10

Subdirektorat

Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan

Rumah Sakit


pelayanan kesehatan



masyarakat

Persentase Kabupaten/ Kota


rujukan

95

Jumlah RS rujukan regional yang

diampu oleh RS rujukan Nasional

45


Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon IV Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA

2019

Unit Organisasi Eselon

IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

Subbagian Tata Usaha Meningkatnya fasilitas

pelayanan kesehatan



masyarakat

Terlaksananya layanan

internal Direktorat

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

12 bulan

layanan

Seksie Rawat Jalan dan

Gawat Darurat

Jumlah RS Rujukan yang

memiliki pelayanan

kesehatan rujukan sesuai

standar


memiliki pelayanan

rawat jalan dan gawat

darurat sesuai standar

72

Seksie Rawat Inap,

Intensif dan Bedah


memiliki pelayanan


standar


memiliki pelayanan

rawat inap, intensif dan

bedah sesuai standar

72

Seksie Jejaring RS

Pendidikan


ditetapkan sebagai RS

pendidikan



Pendidikan

72

Seksie Pemantauan dan

Evaluasi RS Pendidikan



pendidikan



Pendidikan

72

Seksie Pelayanan

Penunjang Medik

Persentase RS Regional

sebagai pengampu

pelayanan telemedicine


sebagai pengampu


32

Seksie Pelayanan

Penunjang Non Medik

1. Jumlah RS Rujukan

Nasional dengan RS Rujukan

Regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis


Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi

data rekam medis

60

2. Jumlah RS pratama yang

dibangun (kumulatif)

2. Jumlah RS pratama

yang dibangun

(kumulatif)

64

Seksie Pra Rumah Sakit Jumlah Kabupaten/Kota

yang memiliki Public Safety

Center (PSC)

Jumlah Kabupaten Kota

yang memiliki PSC

500


Seksie Antar Rumah

Sakit

Jumlah Kabupaten/Kota

yang memiliki Public Safety

Center (PSC)

Jumlah layanan

kesehatan pada major

event

10

Seksie Pengelolaan

Pelayanan Rujukan


dengan kesiapan akses

layanan rujukan

Persentase Kabupaten/

Kota dengan kesiapan

akses layanan rujukan

95


Evaluasi RS



layanan rujukan

Jumlah RS Rujukan

regional yang diampu

oleh RS Rujukan

Nasional

45

Pada tabel diatas dapat dilihat, bahwa sasaran kegiatan dan indikator kinerja pada tingkat

eselon IV dan eselon III dibuat untuk mendukung pencapaian indikator pada Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari eselon IV selalu

sejalan dengan indikator direktorat yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada tingkat pelaksana mengacu pada SKP setiap pegawai berdasarkan analisa

beban kerja.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan

menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Bulan

Desember Tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti

dalam perencanaan program di masa yang akan datang, agar setiap program yang direncanakan ke

depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Indikator pencapaian sasaran tahun 2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah

sebagai berikut:

1. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis.

2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan.

3. Jumlah RS pratama yang dibangun.

4. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine.


Berikut tabel target dan capaian indikator Renstra Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

pada tahun 2015-2019:


Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator RENSTRA

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019

Uraian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan

integrasi data rekam medis.

a. Definisi Operasional

Definisi operasional indikator ini adalah Telah terintegrasinya data rekam medis antara RS

Rujukan Nasional, dan / atau RS Rujukan Provinsi dan / atau RS Rujukan Regional dalam

pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

T R T R T R T R T R

Tersedianya

Fasyankes

rujukan

berkualitas

yang dapat

dijangkau oleh

masyarakat

1

Persentase

kabupaten/kota

dengan kesiapan

akses layanan

rujukan

60% 54% 70% 54% 80% 74.25% 90% 82.09% 95% 88.50%

2

Jumlah RS

Rujukan Nasional

dengan RS

Rujukan Regional

yang menerapkan

integrasi data

rekam medis

- - 15

RS 7 RS 30 RS 30 RS 45 RS 45 RS

60

RS 60 RS

3

Persentase RS

Regional sebagai

pengampu

pelayanan

telemedicine

3% - 6% 6.40% 12% 12% 20% 23% 32% 32%

4

Jumlah RS

pratama yang

dibangun

(kumulatif)

24 22 27 27 RS 50 RS 51 RS 60 RS 62 RS 64

RS 65 RS

5

Jumlah RS

Rujukan yang

memiliki

pelayanan

kesehatan rujukan

sesuai standar

- - - - - - 60 RS 39 RS 72

RS 40 RS

6

Jumlah dokumen

tentang

kebutuhan kapal

RS di daerah

kepulauan

1 1 1 1 - - - - - -


b. Cara Perhitungan

Jumlah kumulatif RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data rekam medis.

c. Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2018 telah berhasil dilakukan integrasi rekam medis pada 45 RS, target pada

tahun 2019 adalah 60 RS. Realisasi Indikator Target Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis pada tahun 2019 adalah 60

RS secara kumulatif dengan penambahan 15 RS pada target tahunan, sehingga capaian

100%. Adapun lokusnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rumah Sakit yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis

No TAHUN NAMA RS JENIS RUJUKAN

1 2016 RSUP Wahidin Sudirohusodo RS Rujukan Nasional

2 RSUD Labuan Baji RS Rujukan Regional

3 RSUD Kota Makassar RS Rujukan Regional

4 RSUD A Makassau pare Pare RS Rujukan Regional

5 RSUD Sariwegading RS Rujukan Regional

6 RSUD Tenriawaru Bone RS Rujukan Regional

7 RSUD Sulthan Daeng Radja RS Rujukan Regional

8 2017 RSUP dr. Kariadi Semarang RS Rujukan Nasional

9 RSUD Moewardi Solo RS Rujukan Regional

10 RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo

Purwokerto

RS Rujukan Regional

11 RSUD Tugurejo Semarang RS Rujukan Regional

12 RSUD Kardinah Tegal RS Rujukan Regional

13 RSUD Tidar Magelang RS Rujukan Regional

14 RSUP Hasan Sadikin Bandung RS Rujukan Nasional

15 RSUD Tasikmalaya RS Rujukan Regional

16 RSUD Gunung Jati Cirebon RS Rujukan Regional

17 RSUD Karawang RS Rujukan Regional

18 RSUD Cibinong RS Rujukan Regional

19 RSUD Syamsudin Sukabumi RS Rujukan Regional

20 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RS Rujukan Nasional

21 RSUD Cengkareng RS Rujukan Regional

22 RSUD Tarakan RS Rujukan Regional

23 RSUD Koja RS Rujukan Regional

24 RSUD Budhi Asih RS Rujukan Regional


25 RSUD Pasar Rebo RS Rujukan Regional

26 RSUD dr. Soetomo Surabaya RS Rujukan Nasional

27 RSUD Soedono Madiun RS Rujukan Regional

28 RSUD dr. Saiful Anwar Malang RS Rujukan Regional

29 RS Haji Surabaya RS Rujukan Regional

30 RSUD Soebandi Jember RS Rujukan Regional

31 2018 RSUP dr. M. Hoesin Palembang RS Rujukan Nasional

32 RSUD Palembang Bari RS Rujukan Regional

33 RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau RS Rujukan Regional

34 RSUD Rabain (RSU Muara Enim) RS Rujukan Regional

35 RSUP Adam Malik Medan RS Rujukan Nasional

36 RSUD Rantauprapat RS Rujukan Regional

37 RSU Haji Medan RS Rujukan Regional

38 RSUP Sanglah Denpasar RS Rujukan Nasional

39 RSUD Tabanan RS Rujukan Regional

40 RSUD Sanjiwani RS Rujukan Regional

41 RSU Prof. Dr. R. D Kandou Manado RS Rujukan Nasional

42 RSUD Noongan RS Rujukan Regional

43 RSUD Liun Kandage RS Rujukan Regional

44 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta RS Rujukan Nasional

45 RSUD Wirosaban Yogyakarta RS Rujukan Regional

46 2019 RSUP dr. M. Djamil Padang RS Rujukan Nasional

47 RSUD Pariaman RS Rujukan Regional

48 RSUD M. Natsir Solok RS Rujukan Regional

49 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru RS Rujukan Provinsi

50 RSUD Dumai RS Rujukan Regional

51 RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya RS Rujukan Provinsi

52 RSUD Sultan Imanudidin RS Rujukan Regional

53 RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh RS Rujukan Provinsi

54 RSUD dr. Fauziah Bireun RS Rujukan Regional

55 RSUD Dok II Jayapura RS Rujukan Nasional

56 RSUD Merauke RS Rujukan Regional

57 RSUD Raja Amhad Tabib Provinsi

Kepulauan Riau

RS Rujukan Provinsi

58 RSUD Embung Fatimah RS Rujukan Regional

59 RSUD Undata RS Rujukan Provinsi

60 RSUD Luwuk Kabupaten Banggai RS Rujukan Regional


Indikator ini merupakan Program Prioritas Nasional di tahun 2019 dan ditargetkan sampai

tahun 2019 akan ada 60 RS yang sudah terintegrasi rekam mediknya. Berikut grafik

perbandingan antara target dan realisasi Indikator Jumlah RS Rujukan Regional dan

Rujukan Nasional yang menerapkan integrasi rekam medis.

d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah RS Rujukan Nasional, RS

Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis

melalui Pertemuan Sosialisasi Permenkes Rekam Medik, Pertemuan koordinasi integrasi

rekam medis, pelaksanaan workshop Implementasi Integrasi Rekam Medik serta kegiatan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi rekam medik pada RS Rujukan. Hal tersebut

juga dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja Eselon III dan Eselon IV pada Subdit

Pelayanan Penunjang yaitu Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data rekam medis pada tabel berikut ini.

2016 2017 2018 2019

Target 15 30 45 60

Realisasi 15 30 45 60

0

10

20

30

40

50

60

70

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Indikator

Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional

yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis


Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV terkait Indikator Jumlah RS

Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang Menerapkan

Integrasi Data Rekam Medis

NO

Unit

Organisasi

Eselon III/IV

Indikator Kinerja Target Realisasi

I Subdirektorat

Pelayanan

Penunjang

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan


60 60

e. Permasalahan

Meskipun indikator ini telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa kendala yang

dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya penggunaan teknologi informasi di RS

2. Telah ada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RS namun tidak dapat diintegrasikan

karena terkait dengan source code dan hak cipta dari masing-masing sistem yang telah

terpasang.

3. Manajemen RS

Komitmen manajemen untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis

elektronik khususnya rekam medik cukup baik. Terindikasi dengan sudah adanya

perencanaan yang dimasukkan dalam renstra RS dan alokasi anggaran untuk

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang

dijabarkan dalam bentuk roadmap pengembangan pelayanan berbasis elektronik.

RS harus membuat roadmap utk mewujudkan terlaksananya Rekam Medik

Elektornik (RME), sehingga setiap tahapannya dapat dievaluasi dengan baik.

Kebijakan RS utk pelaksanaan RME harus disiapkan untuk legal aspek sehingga

RME dapat terlaksana sesuai aturan.

4. Sarana prasarana

Sarana pendukung pelaksanaan RME sangat erat kaitannya dengan sarana SIM RS.

Dan bagi RS yang sudah mempunyai SIM RS yang baik, sarana untuk server dan

lainnya sudah cukup tertata dengan baik. Namun, masih ada RS yang sarananya

belum sesuai dengan kondisi ideal sesuai dengan standar.


Keamanan data masih menjadi pekerjaan rumah bersama oleh karena belum

tersosialisasinya bentuk keamanan data yang terstandar seperti halnya penerapan

digital signature.

5. SDM

RS milik pemerintah daerah sering terkendala masalah ketersediaan programmer

oleh karena rekrutmen PNS utk tenaga IT tidak spesifik menyebut keahlian

seorang programmer. Dan jumlahnya yang masih sangat terbatas.

Perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan pemberi layanan yang belum

komitmen untuk pencatatan secara elektronik masih memerlukan waktu untuk

terbiasa dan beradaptasi.

6. Integrasi Data Rekam Medik

Implementasi RME dilakukan secara bertahap dimulai dari satu atau beberapa

layanan.

Sebagian besar RS Pemerintah telah menggunakan SISRUTE untuk sistem

rujukannya. Namun, masih belum ter-bridging utk Rekam Medik Elektroniknya.

f. Usulan Pemecahan Masalah

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian

indikator, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Bagian PI Setditjen Pelayanan Kesehatan terkait proses

pengembangan variable rekam medik elektronik pada SIM GOS.

2. Perlu dilakukan upaya sebagai tindak lanjut untuk mencapai indikator dengan

mengintegrasikan beberapa program pelayanan di RS berbasis IT seperti SISRUTE,

SIRULI, SIRANAP dan TEMENIN, serta melakukan interoperabilitas dengan aplikasi dari

BPJS dan KARS.

3. Pimpinan RS harus mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan pelayanan

kesehatan berbasis digital yang diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan

internal berupa SOP, pemberian reward untuk SDM yg berkomitmen melaksanakan

RME, dsb.

4. Tahapan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi dimana di dalamnya

termasuk RME harus menjadi prioritas RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan.


5. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan rekrutmen CPNS

yang mempunyai kompetensi sebagai programmer komputer.

6. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pimpinan RS yang masih kesulitan

mengembangkan SIM RS untuk mengajukan permohonan instalasi aplikasi SIM GOS

kepada Bag PI Setditjen Pelayanan Kesehatan.

g. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp1.220.680.000,- (Satu milyar

dua ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp1.197.883.775,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan

Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 98%. Anggaran

tersebut digunakan untuk Pertemuan Sosialisasi Permenkes Rekam Medik, Pertemuan

koordinasi integrasi rekam medis, pelaksanaan workshop Implementasi Integrasi Rekam

Medik serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi rekam medik pada RS

Rujukan.

2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan.


Definisi operasional yang dimaksud dengan Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan

rujukan adalah Kab/Kota yang memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria:

Memiliki TT RS dibanding jumlah penduduk 1:1000

Memiliki RS dengan jejaring pengampuan ke RS Rujukan

Telah terbentuk kesiapan pelayanan gawat darurat terpadu

Telah memiliki regulasi sistem regionalisasi rujukan

b. Cara Perhitungan

Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan

rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %. Baseline jumlah kab/kota

sebanyak 497 kab/kota.


Pencapaian kinerja tahun 2019 untuk indikator jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses

layanan rujukan adalah 440 Kab/Kota atau sebesar 88.5% dari jumlah Kab/Kota sebanyak

497 (jumlah Kab/Kota sebanyak 497 target total yang ditetapkan dalam RPJMN). Capaian


ini, jika dibandingkan dengan target kumulatif maka indikator ini belum mencapai target.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Jika dibandingkan antara 2018 dengan 2019, target tahun 2019 adalah 5%

penambahan atau sama dengan 25 Kab/Kota pada tahun 2019. Pada tahun 2019

terdapat penambahan 32 Kab/Kota yang memiliki kesiapan akses layanan rujukan,

sehingga target tahunan tercapai. Berikut daftar 32 Kab/Kota yang memiliki kesiapan

akses layanan rujukan:

Tabel 3.4 Daftar 32 Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2019

NAMA PROVINSI NO NAMA KAB/KOTA

Sumatera Utara 1 Samosir

2 Dairi

Sumatera Barat 3 Solok Selatan

4 Sijunjung

5 Dhamarsraya

6 Solok

Riau 7 Kepualauan Meranti

8 Kuantan Singingi

Bengkulu 9 Lebong

10 Bengkulu Tengah

Lampung 11 Mesuji

Jawa Barat 12 Bandung

13 Indramayu

Jawa Tmur 14 Blitar

15 Madiun

2015 2016 2017 2018 2019

Target 60 70 80 90 95

Realisasi 54 54 74.25 82.09 88.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Kab/Kota

dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015-2019


16 Pacitan

Banten 17 Serang

NTB 18 Lombok Barat

Kalimantan Barat 19 Sekadau

20 Sintang

21 Kapuas Hulu

22 Kayong Utara

Kalimantan Selatan 23 Tapin

Sulawesi Utara 24 Minahasa Utara

Sulawesi Selatan 25 Toraja Utara

Sulawesi Tenggara 26 Buton Utara

27 Konawe Utara

28 Kolaka Utara

Sulawesi Barat 29 Mamuju Utara

Maluku 30 Maluku tenggara

Papua 31 Intan Jaya

32 Dogiyai

Adapun upaya yang dapat terus dilakukan mendorong dan melakukan pembinaan pada

kabupaten/kota yang jumlah tempat tidurnya masih belum mencukupi dan mendorong

kabupaten/kota yang belum terbentuk kesiapan pelayanan gawat darurat terpadu

dengan membentuk PSC di Kabupaten/kota. Adapun daftar kabupaten/kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan secara kumulatif sebanyak 440 Kab/Kota adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

NO NAMA PROVINSI NO NAMA KABUPATEN/KOTA

1 ACEH (23 Provinsi) 1 Simeulue

2 Aceh Singkil

3 Aceh Selatan

4 Aceh Tenggara

5 Aceh Timur

6 Aceh Tengah

7 Aceh Barat

8 Aceh Besar

9 Pidie

10 Bireuen

11 Aceh Barat Daya

12 Gayo Lues

13 Aceh Tamiang

14 Nagan Raya

15 Aceh Jaya


16 Bener Meriah

17 Pidie Jaya

18 Kota Banda Aceh

19 Kota Sabang

20 Kota Langsa

21 Kota Lhokseumawe

22 Kota Subulussalam

23 Aceh Utara

2 SUMATERA UTARA

(22 Kab/Kota)

24 Nias

25 Mandailing Natal

26 Tapanuli Selatan

27 Tapanuli Utara

28 Labuhan Batu

29 Asahan

30 Karo

31 Deli Serdang

32 Langkat

33 Pakpak Bharat

34 Serdang Bedagai

35 Kota Sibolga

36 Kota Tanjung Balai

37 Kota Pematang Siantar

38 Kota Tebing Tinggi

39 Kota Medan

40 Kota Binjai

41 Kota Padang Sidempuan

42 Padang Lawas

43 Toba Samosir

44 Samosir

45 Dairi

3 SUMATERA BARAT

(16 Kab/Kota)

46 Kepulauan Mentawai

47 Pesisir Selatan

48 Tanah Datar

49 Pasaman

50 Kota Padang

51 Kota Solok

52 Kota Sawah Lunto

53 Kota Padang Panjang

54 Kota Bukittinggi

55 Kota Payakumbuh

56 Kota Pariaman

57 Padang Pariaman

58 Solok Selatan

59 Sijunjung

60 Dhamarsraya

61 Solok

4 RIAU (5 Kab/Kota) 62 Pelalawan

63 Rokan Hulu


64 Bengkalis

65 Kota Pekanbaru

66 Kota Dumai

5 JAMBI (8 Kab/Kota) 67 Merangin

68 Batang Hari

69 Bungo

70 Kota Jambi

71 Kerinci

72 Tebo

73 Kepualauan Meranti

74 Kuantan Singingi

6 SUMATERA SELATAN

(18 Kab/Kota)

75 Ogan Komering Ulu

76 Penukal Abab Lematang Ilir

77 Musi Rawas Utara

78 Kota Palembang

79 Kota Prabumulih

80 Kota Pagar Alam

81 Kota Lubuk Linggau

82 Banyuasin

83 Musi Banyuasin

84 Empat Lawang

85 Pali

86 Musi Rawas

87 Ogan Komering ulu timur

88 Lahat

89 Muara enim

90 Ogan Komering Ulu Selatan

91 Ogan Komering Ilir

92 Ogan Ilir

7 BENGKULU (8

Kab/Kota)

93 Bengkulu Selatan

94 Rejang Lebong

95 Bengkulu Utara

96 Muko Muko

97 Kota Bengkulu

98 Kepahiyang

99 Lebong

100 Bengkulu Tengah

8 LAMPUNG (6

Kab/Kota)

101 Way Kanan

102 Pringsewu

103 Pesisir Barat

104 Kota Bandar Lampung

105 Kota Metro

106 Mesuji

9 KEP. BANGKA

BELITUNG (7

Kab/Kota)

107 Bangka

108 Belitung

109 Bangka Barat

110 Bangka Tengah

111 Belitung Timur


112 Kota Pangkal Pinang

113 Bangka Selatan

10 KEPULAUAN RIAU (7

Kab/Kota)

114 Karimun

115 Bintan

116 Natuna

117 Lingga

118 Kepulauan Anambas

119 Kota Batam

120 Kota Tanjung Pinang

11 DKI JAKARTA (6

Kab/Kota)

121 Kepulauan Seribu

122 Kota Jakarta Selatan

123 Kota Jakarta Timur

124 Kota Jakarta Pusat

125 Kota Jakarta Barat

126 Kota Jakarta Utara

12 JAWA BARAT (21

Kab/Kota)

127 Kuningan

128 Cirebon

129 Purwakarta

130 Karawang

131 Bekasi

132 Pangandaran

133 Kota Bogor

134 Kota Sukabumi

135 Kota Bandung

136 Kota Cirebon

137 Kota Bekasi

138 Kota Depok

139 Kota Cimahi

140 Kota Tasikmalaya

141 Kota Banjar

142 Kab. Tasikmalaya

143 Sumedang

144 Kab. Bogor

145 Kab. Garut

146 Bandung

147 Indramayu

13 JAWA TENGAH (36

Kab/Kota)

148 Banyumas

149 Purbalingga

150 Purworejo

151 Klaten

152 Sukoharjo

153 Wonogiri

154 Karanganyar

155 Sragen

156 Grobogan

157 Rembang

158 Pati

159 Kudus


160 Jepara

161 Semarang

162 Kota Magelang

163 Kota Surakarta

164 Kota Salatiga

165 Kota Semarang

166 Kota Pekalongan

167 Kota Tegal

168 Kendal

169 wonosobo

170 Boyolali

171 Brebes

172 Pemalang

173 Batang

174 Cilacap

175 Kebumen

176 Temanggung

177 Tegal

178 Magelang

179 Blora

180 Semarang

181 Banjarnegara

182 Demak

183 Pekalongan

14 D.I. YOGYAKARTA (5

Kab/Kota)

184 Kulon Progo

185 Bantul

186 Gunung Kidul

187 Sleman

188 Kota Yogyakarta

15 JAWA TIMUR (31

Kab/Kota)

189 Ponorogo

190 Trenggalek

191 Tulungagung

192 Malang

193 Lumajang

194 Banyuwangi

195 Situbondo

196 Sidoarjo

197 Mojokerto

198 Jombang

199 Nganjuk

200 Magetan

201 Ngawi

202 Bojonegoro

203 Lamongan

204 Gresik

205 Kota Kediri

206 Kota Blitar

207 Kota Malang


208 Kota Probolinggo

209 Kota Pasuruan

210 Kota Mojokerto

211 Kota Madiun

212 Kota Surabaya

213 Kota Batu

214 Tuban

215 Jember

216 Pasuruan

217 Blitar

218 Madiun

219 Pacitan

16 BANTEN (6 Kab/Kota) 220 Kota Tangerang

221 Kota Cilegon

222 Kota Serang

223 Kota Tangerang Selatan

224 Kab. Tangerang

225 Serang

17 BALI (9 Kab/Kota) 226 Jembrana

227 Tabanan

228 Badung

229 Gianyar

230 Klungkung

231 Bangli

232 Karangasem

233 Buleleng

234 Kota Denpasar

18 NUSA TENGGARA

BARAT (10 Kab/Kota)

235 Dompu

236 Bima

237 Sumbawa Barat

238 Kota Mataram

239 Kota Bima

240 Lombok Timur

241 Lombok Utara

242 Lombok Tengah

243 Sumbawa

244 Lombok Barat

19 NUSA TENGGARA

TIMUR (18 Kab/Kota)

245 Sumba Barat

246 Sumba Timur

247 Kupang

248 Timor Tengah Utara

249 Belu

250 Alor

251 Lembata

252 Flores Timur

253 Sikka

254 Ende

255 Ngada


256 Manggarai

257 Manggarai Barat

258 Sumba Tengah

259 Nagekeo

260 Sabu Raijua

261 Malaka

262 Kota Kupang

20 KALIMANTAN BARAT

(11 Kab/Kota)

263 Bengkayang

264 Sanggau

265 Ketapang

266 Melawi

267 Kota Pontianak

268 Kota Singkawang

269 Sekadau

270 Sintang

271 Kapuas Hulu

272 Kayong Utara

273 Sambas

21 KALIMANTAN

TENGAH (13

Kab/Kota)

274 Kotawaringin Barat

275 Barito Selatan

276 Barito Utara

277 Sukamara

278 Lamandau

279 Katingan

280 Pulang Pisau

281 Gunung Mas

282 Barito Timur

283 Murung Raya

284 Kota Palangka Raya

285 Kotawaringin

286 Kapuas

22 KALIMANTAN

SELATAN (12

Kab/Kota)

287 Tanah Laut

288 Banjar

289 Hulu Sungai Selatan

290 Hulu Sungai Utara

291 Tabalong

292 Tanah Bumbu

293 Balangan

294 Kota Banjarmasin

295 Kota Banjar baru

296 Hulu Sungai Tengah

297 Barito Kuala

298 Tapin

23 KALIMANTAN TIMUR

(10 Kab/Kota)

299 Paser

300 Kutai Barat

301 Kutai Kartanegara

302 Kutai Timur

303 Berau


304 Penajam Paser Utara

305 Mahakam Hulu

306 Kota Balikpapan

307 Kota Samarinda

308 Kota Bontang

24 KALIMANTAN UTARA

(5 Kab/Kota)

309 Malinau

310 Bulungan

311 Tana Tidung

312 Nunukan

313 Kota Tarakan

25 SULAWESI UTARA (14

Kab/Kota)

314 Bolaang Mongondow

315 Minahasa

316 Kepulauan Sangihe

317 Kepulauan Talaud

318 Minahasa Selatan

319 Bolaang Mongondow Utara

320 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

321 Minahasa Tenggara

322 Bolaang Mongondow Selatan

323 Kota Manado

324 Kota Bitung

325 Kota Tomohon

326 Kota Kotamobagu

327 Minahasa Utara

26 SULAWESI TENGAH

(12 Kab/Kota)

328 Banggai

329 Morowali

330 Poso

331 Toli-Toli

332 Buol

333 Parigi Moutong

334 Tojo Una-Una

335 Sigi

336 Banggai Laut

337 Morowali Utara

338 Kota Palu

339 Banggai Kepulauan

27 SULAWESI SELATAN

(23 Kab/Kota)

340 Kepulauan Selayar

341 Bulukumba

342 Bantaeng

343 Takalar

344 Sinjai

345 Bone

346 Maros

347 Pangkajene Kepulauan

348 Soppeng

349 Wajo

350 Sidenreng Rappang

351 Pinrang


352 Enrekang

353 Luwu

354 Tana Toraja

355 Luwu Utara

356 Luwu Timur

357 Kota Makassar

358 Kota Pare-pare

359 Kota Palopo

360 Barru

361 Gowa

362 Toraja Utara

28 SULAWESI TENGGARA

(14 Kab/Kota)

363 Konawe

364 Kolaka

365 Bombana

366 Wakatobi

367 Kolaka Timur

368 Konawe Kepulauan

369 Muna Barat

370 Buton Tengah

371 Buton Selatan

372 Kota Kendari

373 Kota Bau-Bau

374 Buton Utara

375 Konawe Utara

376 Kolaka Utara

29 GORONTALO (6

Kab/Kota)

377 Boalemo

378 Gorontalo

379 Pohuwato

380 Bone Bolango

381 Gorontalo Utara

382 Kota Gorontalo

30 SULAWESI BARAT (6

Kab/Kota)

383 Majene

384 Polewali Mandar

385 Mamasa

386 Mamuju

387 Mamuju Tengah

388 Mamuju Utara

31 MALUKU (9 Kab/Kota) 389 Maluku Tenggara Barat

390 Maluku Tengah

391 Kepulauan Aru

392 Seram Bagian Timur

393 Maluku Barat Daya

394 Buru Selatan

395 Kota Ambon

396 Kota Tual

397 Maluku tenggara

32 MALUKU UTARA (10

Kab/Kota)

398 Halmahera Barat

399 Halmahera Tengah


400 Kepulauan Sula

401 Halmahera Selatan

402 Halmahera Utara

403 Halmahera Timur

404 Pulau Morotai

405 Pulau Taliabu

406 Kota Ternate

407 Kota Tidore Kepulauan

33 PAPUA (21 Kab/Kota) 408 Merauke

409 Jayapura

410 Nabire

411 Biak Numfor

412 Kepulauan Yapen

413 Puncak Jaya

414 Mimika

415 Boven Digoel

416 Mappi

417 Asmat

418 Pegunungan Bintang

419 Sarmi

420 Keerom

421 Waropen

422 Supiori

423 Mamberamo Raya

424 Mamberamo Tengah

425 Kota Jayapura

426 Jayawijaya

427 Intan Jaya

428 Dogiyai

34 PAPUA BARAT (12

Kab/Kota)

429 Fakfak

430 Kaimana

431 Teluk Wondama

432 Teluk Bintuni

433 Manokwari

434 Sorong Selatan

435 Sorong

436 Raja Ampat

437 Tambrauw

438 Manokwari Selatan

439 Pegunungan Arfak

440 Kota Sorong


Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase kabupaten/kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Subdit


Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS dan Subdit Pelayanan Gawat Darurat sesuai

dengan perjanjian kinerja pada subdit tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV di Subdit Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu dan Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS

NO Unit Organisasi Eselon

III/IV Indikator Kinerja Target Realisasi

I Subdirektorat

Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu


memiliki Public Safety Center (PSC)

500 206


major event

10 10

II Subdirektorat

Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan

Rumah Sakit

Persentase Kabupaten/ Kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan

95 88.5



45 45

e. Permasalahan

Beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini antara sebagai berikut:

1) Upaya pencapaian indikator melalui kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus

(DAK) yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan.

2) Dana DAK masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III dikarenakan

digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di masing-masing RS.

3) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran DAK.

4) Belum terpenuhinya standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen

5) Terjadi gagal lelang karena keterbatasan jumlah produk di e-katalog.


Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi dengan Roren terkait pemanfaatan DAK TA 2019 untuk

pemenuhan kebutuhan TT

2) Menyusun pedoman penguatan pengampuan RS Rujukan Nasional dan Regional

3) Monev RS Rujukan


4) Penguatan layanan kesehatan rujukan di RS Rujukan dilakukan melalui Pencapaian

akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon serta Pemenuhan infrastruktur dan alkes

melalui dana DAK fisik

Selain upaya tersebut diatas ada beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut

untuk mencapai indikator sebagai berikut:

1) Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim Kemkes,

Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional guna melakukan

pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran.

2) Upaya pemenuhan standarisasi RS Rujukan melalui peningkatan standar pelayanan,

SDM, sarana prasarana dan manajemen RS.

3) Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM


Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp23.389.066.000 - dengan

realisasi sampai dengan sebesar Rp22,671,162,666,- atau 97%. Anggaran digunakan untuk

memperkuat pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pertemuan

koordinasi, pelaksanaan workshop dan monev.

3. Jumlah RS pratama yang dibangun.


Definisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya RS Pratama

yang dibangun pada tahun berjalan.

b. Cara Perhitungan

Jumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan.


Indikator jumlah RS Pratama yang dibangun sesuai renstra dengan target kumulatif pada

tahun 2019 adalah 64 RS Pratama yang selesai dibangun. Tahun 2019 ada 3 lokus

pembangunan RS Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yaitu

Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Nias Barat. Dari ketiga lokus

tersebut selesai dibangun semua pada tahun 2019 ini dan jika melihat capaian kumulatif


sampai tahun 2018 sebesar 62 RS Pratama maka capaian kumulatif tahun 2019 adalah 65

RS Pratama, dengan lokus sebagai berikut:

Tabel 3.7 Daftar 65 RS Pratama Tahun 2015-2019

NO TAHUN PROVINSI KABUPATEN/KOTA

1 2015 Papua Sarmi

2 2015 Papua Merauke

3 2015 Papua Barat Manokwari

4 2015 NTT Alor

5 2015 NTT Sumba Timur

6 2015 NTT Manggarai Barat

7 2015 NTB Lombok Barat

8 2015 Sulawesi Tengah Tojo Una una

9 2015 Sulawesi Tengah Donggala

10 2015 Lampung Mesuji

11 2015 Sumatera Barat Pesisir Selatan

12 2015 Aceh Aceh Barat

13 2015 Papua Intan Jaya

14 2015 Papua Nduga

15 2015 Sulawesi Tengah Banggai

16 2015 Sulawesi Tengah Morowali

17 2015 Sulawesi Tengah Parigi Moutong

18 2015 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan

19 2015 Sulawesi Selatan Toraja Utara

20 2015 Kalimantan Hulu Sungai Selatan

21 2015 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur

22 2015 Bali Buleleng

23 2016 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir

24 2016 Papua Tolikara

25 2016 Sulawesi Selatan Pangkajene dan kepulauan

26 2016 Sulawesi Selatan Pinrang

27 2016 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan

28 2016 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai

29 2016 Kalimantan Barat Bengkayang

30 2016 Kalimantan Barat Kapuas Hulu

31 2016 Sulawesi Utara Tomohon

32 2016 NTB Dompu

33 2016 NTT Ende


34 2016 Papua Waropen

35 2017 Sumatera Barat Pasaman

36 2017 Bengkulu Bengkulu Utara

37 2017 Banten Pandeglang

38 2017 Sulawesi Tengah Toli Toli

39 2017 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe

40 2017 Kalimantan Barat Sanggau

41 2017 Kalimantan Barat Sintang

42 2017 Papua Barat Maybrat

43 2017 Kalimantan Barat Kayong Utara

44 2017 Kalimantan Utara Nunukan

45 2017 Gorontalo Boalemo

46 2017 Sumatera Utara Nias Utara

47 2017 NTT Timor Tengah Selatan

48 2017 Kalimantan Timur Mahakam Ulu

49 2017 Kalimantan Tengah Gunung Mas

50 2017 Papua Memberamo Tengah

51 2017 Maluku Seram Bagian Timur

52 2017 Maluku Seram Bagian Barat

53 2017 Kalimantan Barat Melawi

54 2018 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan

55 2018 Sumatera Barat Pasaman Barat

56 2018 Kalimantan Barat Sambas

57 2018 Sulawesi Tengah Kubu Raya

58 2018 NTT Buol

59 2018 Maluku Sumba Barat

60 2018 Papua Buru Selatan

61 2018 Papua Barat Yalimo

62 2018 Papua Barat Tambraw

63 2019 Sulawesi Selatan Jeneponto

64 2019 Sumatera Utara Nias Barat

65 2019 Aceh Aceh Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 65 RS

Pratama. Jika dilihat dari target pada RPJMN, pada tahun 2019 adalah terbangunnya 64 RS

Pratama, sehingga pencapaian target pada indikator Jumlah RS Pratama yang dibangun

adalah 102%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:


Adapun beberapa foto RS Pratama yang telah selesai dibangun pada Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

Gambar 3.4 RS Pratama

22

27

51

62

65

24

27

50

60

64

0 10 20 30 40 50 60 70

2015

2016

2017

2018

2019

Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi

Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)

Tahun 2015 - 2019

Target

Realisasi



Indikator Pembangunan RS Pratama, anggaran pembangunannya berasal dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) Tahun 2019. Adapun anggaran pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

merupakan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan monev untuk pelaksanaan

pembangunan RS Pratama. Sebagai salah satu indikator yang dipantau oleh Kantor Staf

Presiden (KSP), progres pembangunan RS Pratama harus dilaporkan secara rutin setiap 3

bulan sekali. Koordinasi terus dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten terkait

mengenai progres pembangunan RS Pratama. Pada Triwulan ketiga dilakukan Monitoring

dan Evaluasi bersama ke lokus pembangunan RS Pratama tahun 2019 antara Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

e. Permasalahan

Meskipun capaian indikator jumlah rumah sakit pratama yang dibangun mencapai 102%

tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Antara lain kesiapan RS

Pratama untuk segera beroperasional. Belum ada kelengkapan data mengenai lokasi RS

Pratama yang sudah operasional dan yang belum operasional. Untuk itu, perlu dilakukan

monev dan pendataan mengenai RS Pratama yang sudah operasional dan belum

operasional. Diharapkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran

khusus untuk persiapan operasional RS Pratama.


Perlu dilakukan monev dan pendataan mengenai RS Pratama yang sudah operasional dan

belum operasional. Selain itu diharapkan komitmen Pemerintah Daerah untuk

mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan operasional RS Pratama. Agar proses

persiapan operasional RS Pratama dapat simultan disiapkan dengan proses pembangunan

RS Pratama. Hal tersebut dapat mempercepat proses operasionalnya RS Pratama sehingga

dapat segera memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat.


Sumber pembangunan RS Pratama berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019

yaitu senilai Rp 135.376.747.291,-. Untuk alokasi anggaran di Kantor Pusat pada Indikator

Jumlah RS Pratama yang dibangun sebesar Rp 7.276.703.000,- dengan realisasi Rp

1.323.424.117,- atau 18%.


Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk (1) pemantauan pembangunan RS Pratama, (2)

evaluasi terhadap RS Pratama yang sudah operasional, (3) penyelesaian pembayaran untuk

kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012 sesuai dengan Surat Putusan

Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 215PK/Pdt/2017 tentang Perkara Perdata dan (4)

kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012.

Realisasi tidak 100% karena kegiatan evaluasi terhadap RS Pratama yang sudah operasional

tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya jumlah SDM yang dapat ditugaskan untuk

monev tersebut dan waktu pelaksanaannya berbarengan dengan serah terima alat

telemedicine. Selain itu didalam mata anggaran yang sama, terdapat anggaran untuk

kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012 yang diblokir sebesar Rp. 5,8

milyar, karena masih memerlukan reviu dari BPKP.

4. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine.


Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi dalam rangka konsultasi diagnostik dan tatalaksana perawatan

pasien antara faskes pengampu dan yang diampu. Pelayanan telemedicine yang dapat

dikembangkan yaitu tele-radiologi, tele-kardiologi, radio-komunikasi medik (tele-

conference), vidio-conference (VCom), tele-radiotherapy, tele-konsultasi. Sehingga Definisi

Operasional dari indikator Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan

telemedicine adalah Terselenggaranya salah satu jenis pelayanan telemedicine oleh RS

Pengampu dengan fasyankes yang diampu.

b. Cara Perhitungan

RS rujukan Regional yang memberikan pelayanan (sebagai pengampu) telemedicine dibagi

jumlah seluruh RS Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional) x 100%.

Jumlah RS Rujukan Provinsi dan Regional sebanyak 130 RS yang terdiri atas RS Rujukan

Provinsi sebanyak 20 RS dan RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS.


Pelayanan telemedicine adalah pelayanan dengan menggunakan transmisi dari informasi

medis seperti teks, citra, biosinyal, video, suara serta keahlian medis dan perawatan dari


satu lokasi ke lokasi lainnya melalui hubungan telekomunikasi. Telemedicine yang

dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini, meliputi tele-kardiologi, tele-

radiologi, tele-obstetri dasar, telekonsultasi (meliputi konsultasi spesialistik lainnya sesuai

kebutuhan pasien) bagi pasien, dan dapat digunakan untuk mendukung program rujuk

balik serta wacana pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis berbasis

kompetensi di Indonesia.

Capaian indikator Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

tahun 2019 yaitu sebanyak 12 Rumah Sakit Pegampu, sehingga jumlah kumulatif dari tahun

2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 42 RS Pengampu pelayanan telemedicine atau

32% dengan lokus sebagai berikut:

Tabel 3.8 Lokus RS Pengampu Pelayanan Telemedicine Tahun 2015-2019

Provinsi Nama Fasyankes Status Layanan Lokus Tahun

DKI Jakarta 1 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Pengampu

2015 Sumatera Barat 2 RSUP M. Djamil Pengampu

Sulawesi Selatan 3 RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo Pengampu

Sumatera Selatan 4 RSUP Moh. Hoesin Palembang Pengampu

Aceh 5 RSUD Zainoel Abidin Aceh Pengampu

2016

Sumatera Utara 6 RSUD Dr. Djasamen Saragih Pengampu

Jawa Barat 7 RSUD Syamsudin Sukabumi Pengampu

Kalimantan Barat 8 RSUD Abd. Azis Singkawang Pengampu

Nusa Tenggara Timur 9 RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang Pengampu

Kalimantan Utara 10 RSUD Tarakan Pengampu

2017

Maluku 11 RSUD KS Tubun Pengampu

Jambi 12 RSUD Raden Mattaher Pengampu

Kepulauan Riau 13 RSUD Embung Fatimah Pengampu

Sulawesi Tengah 14 RSUD Undata Pengampu

Maluku Utara 15 RSUD Chasan Boesoirie Pengampu

Papua Barat 16 RSUD Sorong Pengampu

Riau 17 RSUD Arifin Achmad Pengampu

Banten 18 RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Pengampu

2018

Bengkulu 19 RSUD dr. M. Yunus Pengampu

Nusa Tenggara Barat 20 RSUD Provinsi NTB Pengampu

Bangka Belitung 21 RSUD Dr. H.C Ir. Soekarno Pengampu

Sulawesi Utara 22 RSUD Maria Walanda Maramis Pengampu

Kalimantan Tengah 23 RSUD Sultan Imanuddin Pengampu

Sulawesi Tenggara 24 RSUD Bahteramas Sultra Pengampu


Papua 25 RSUD Dok II Prov Papua Pengampu

26 RSUD Merauke Pengampu

27 RSUD Nabire Pengampu

28 RSUD Biak Pengampu

29 RSUD Wamena Pengampu

30 RSUD Timika Pengampu

Sumatera Utara 31 RSU Haji Medan Pengampu

2019

Sumatera Barat 32 RSUD Ahmad Mukhtar Pengampu

Lampung 33 RSUD Abd. Moeloek Pengampu

Gorontalo 34 RSUD Aloe Sabu Pengampu

Sulawesi Barat 35 RSUD Polewali Pengampu

Kalimantan Selatan 36 RSUD Ansari Saleh Pengampu

Kalimantan Timur 37 RSUD AM Parikesit Pengampu

Kalimantan Barat 38 RSUD dr. Soedarso Pengampu

Bali 39 RSUD Sanjiwani Pengampu

Jawa Tengah 40 RSUD Kardinah Pengampu

DI Yogyakarta 41 RSUD Kota Yogyakarta Pengampu

Jawa Timur 42 RSU Haji Surabaya Pengampu

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 32%, maka target indikator ini

tercapai. Berikut perbandingan target dan capaian untuk indikator Persentase RS Regional

sebagai pengampu pelayanan telemedicine dari tahun 2015-2019:

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2015 2016 2017 2018 2019

3.6%6.3%

12%

23%

32%

3%6%

12%

20%

32%

Gambar 3.5 Grafik Realisasi dan Target

Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

Realisasi Target



Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase RS Rujukan Provinsi dan

RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine melalui Pertemuan

Evaluasi Pelayanan Telemedicine, Pertemuan Sosialisasi, Pertemuan Peningkatan SDM

Khusus Telemedicine, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pengadaan perangkat pemenuhan

jejering pelayanan telemedicine. Hal tersebut juga dapat dilihat pada pencapaian indikator

kinerja Eselon III dan Eselon IV pada Subdit Pelayanan Penunjang yaitu pada tabel berikut

ini.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV terkait Persentase RS Rujukan

Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

NO

Unit

Organisasi

Eselon III/IV

Indikator Kinerja Target Realisasi

I Subdirektorat

Pelayanan

Penunjang

Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS

Rujukan Regional sebagai pengampu


32% 32%

e. Permasalahan

Walaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala dalam

pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu :

Regulasi pedoman tentang telemedicine diterbitkan pada pertengahan tahun 2019.

Adanya keterlambatan penunjukkan PPK Telemedicine di Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan, sehingga proses pengadaan alat telemedicine baru dapat

dilaksanakan pada Bulan Oktober.

Pelaksanaan telemedicine di RS yang telah diberikan perangkat dan alat kesehatan

belum berjalan dengan baik, dikarenakan antara lain permasalahan ketersediaan

jaringan internet, dukungan pemerintah daerah yang masih kurang, komitmen antara

RS pengampu dan RS/Puskesmas diampu untuk melaksanakan telemedicine yang

masih belum terbentuk.

Regulasi tentang tarif pembiayaan telemedicine masih dalam proses.



Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator di

atas yaitu dengan :

Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian

pedoman telemedicine

Mendorong adanya perjanjian kerjasama fasyankes pengampu dan yang diampu

terkait tarif pembacaan telemedicine

Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pelayanan telemedicine

Agar pelayanan telemedicine dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya tindak

lanjut sebagai berikut:

Berkoordinasi dengan Pusdatin, Provider telekomunikasi, Bappenas dan

Kemenkominfo untuk peningkatan kemampuan signal data internet.

Mendorong penyediaan sarana prasarana telemedicine melalui Dana Alokasi Khusus

(DAK).


Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp10,924,484,000,- dengan

realisasi sebesar Rp7,266,598,171,- atau 67%. Anggaran digunakan untuk sosialisasi

pengembangan jejaring, rapat koordinasi dan pengadaan perangkat telemedicine.

Realisasi tidak 100% karena terdapat efisiensi/penghematan anggaran pengadaan sebesar

karena terdapat alat kesehatan yang harganya lebih rendah di e-catalogue dibandingkan

dengan harga tahun 2018 yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan dengan

spesifikasi alat yang sama dan tidak ada pengurangan lokus maupun jenis pelayanan.



Adapun yang dimaksud dengan RS Rujukan adalah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan

Provinsi dan RS Rujukan Regional. Dan yang dimaksud dengan sesuai standar adalah

sebagai berikut:

1) RS Rujukan Nasional

RS Rujukan Nasional yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar terdiri dari:

Standar Klasifikasi RS Kelas A, dan


Standar RS Pendidikan, dan

Standar Akreditasi Nasional minimal paripurna dan internasional, dan/atau

Memiliki layanan unggulan

2) RS Rujukan Provinsi

RS Rujukan Provinsi yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar teridiri dari:

Standar Klasifikasi RS Kelas A, dan


Standar Akreditasi Nasional minimal paripurna, dan/atau


RS Rujukan Regional

3) RS Rujukan Regional yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar terdiri dari:

Standar Klasifikasi RS Kelas B, dan


Standar Akreditasi Nasional minimal utama, dan/atau


b. Cara Perhitungan

Jumlah kumulatif RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang

memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar.


Indikator jumlah Persentase RS Rujukan yang sesuai standar 60 RS dan capaian adalah

sebesar 40 RS yang memiliki pelayanan rujukan sesuai standar.


Berikut daftar 40 RS Rujukan dengan pelayanan sesuai standar:

Tabel 3.10 Daftar 40 RS Rujukan Dengan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2019

No Provinsi No RSUD Status

Rujukan

Kelas

sumber

RS

Online

Akreditasi KARS

Pendidikan

(berdasar data RS

Pendidikan)

1 Aceh 1 RSUD dr Zainoel

Abidin Provinsi A Paripurna Utama

2 Sumatera

Utara

2 RSUD Pirngadi Regional B Utama Utama

3 RSUP Adam Malik Nasional A Paripurna Utama

4 RSU Dr. Djasamen

Saragih Regional B Paripurna Utama

3 Sumatera

Barat

5 RSUD Kota Solok Regional B Utama Utama

6 RSUP M Djamil Nasional A Paripurna Utama

4 Sumatera

Selatan

7 RSUD Palembang

Bari Regional B Paripurna Utama

8 RSUP M Hoesin Nasional A Paripurna Utama

5 DKI Jakarta 9 RSUD Tarakan Regional B Paripurna Utama

60

72

39 40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019

Gambar 3.6 Grafik Realisasi dan Target Indikator Jumlah RS Rujukan

yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar

Target Realisasi


10 RSUD Pasar Rebo Regional B Utama Utama

11 RSUP

CiptoMangunkusumo Nasional A Paripurna Utama

12 RS Umum Daerah

Budiasih Regional B Paripurna Satelit

6 Jawa Barat

13 RSUD Syamsudin Regional B Paripurna Utama

14 RSUP Hasan Sadikin Nasional A Paripurna Utama

15 RSUD Al Ihsan Regional B Utama Utama

16 RS Umum Daerah

Karawang Regional B Paripurna Satelit

17 RS Umum Daerah

Cibinong Regional B Paripurna Satelit

18 RSUD Cibabat Regional B Utama Satelit

7 Jawa

Tengah

19 RSUD Dr. Moewardi Regional A Paripurna Utama

20 RSUD Prof.

Dr.Margono Soekarjo Regional B Paripurna Utama

21 RSU Tugurejo Regional B Paripurna Utama

22 RSUP Dr. Karyadi Nasional A Paripurna Utama

23 RSUD dr. Soewondo Regional B Paripurna Satelit

8 DIY 24

RSUD Yogya -

Wirosaban Regional B Paripurna Satelit

25 RSUP dr. Sardjito Nasional A Paripurna Utama

9 Jawa Timur

26 RSUD dr. Saiful

Anwar Regional A Paripurna Utama

27 RSUD Haji Surabaya Regional B Paripurna Utama dan satelit

28 RSUD Soedono Regional B Paripurna Utama

29 RSUD Soebandi Regional B Paripurna Utama

30 RSUD Soetomo Nasional A Paripurna Utama

31 RSUD Ibnu Sina Kab

Gresik Regional B Paripurna Satelit

32 RSUD Kab. Jombang Regional B Utama Satelit

10 Bali

33 RSUD Tabanan Regional B Paripurna Satelit

34 RSUD Sanjiwani Regional B Paripurna Satelit

35 RSUP Sanglah Regional B Paripurna Satelit

11 Kalimantan

Selatan

36 RSUD M. Ansari

Saleh Regional B Paripurna Satelit

37 RSUD Ulin Provinsi A Paripurna Utama


12 Sulawesi

Utara 38

RSUP Prof Dr.

Kandou Nasional A Paripurna Utama

13 Sulawesi

Selatan 39

RSUP Wahidin

SudiroHusodo Nasional A Paripurna Utama

14 Kalimantan

Timur 40

RSUD Wahab

Sjahranie Samarinda Nasional A Paripurna Utama


Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi, penyusunan regulasi, pelaksanaan

workshop, bimtek serta monev yang dilakukan di Subdit RS Pendidikan serta Subdit

Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan target dan capaian perjanjian kinerja pada

Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Eselon III dan Eselon IV

Indikator Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

Unit Organisasi Eselon

III/IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Subdirektorat Pelayanan

Medik dan Keperawatan


pelayanan kesehatan

rujukan berkualitas

yang dapat dijangkau

oleh masyarakat


memiliki pelayanan

kesehatan rujukan

sesuai standar

72 40

Subdirektorat Rumah

Sakit Pendidikan


pelayanan kesehatan

rujukan berkualitas


oleh masyarakat



pendidikan

72 52

Seksie Rawat Jalan dan

Gawat Darurat


memiliki pelayanan

kesehatan rujukan

sesuai standar


memiliki pelayanan

rawat jalan dan gawat

darurat sesuai standar

72 40

Seksie Rawat Inap,

Intensif dan Bedah


memiliki pelayanan

kesehatan rujukan

sesuai standar


memiliki pelayanan

rawat inap, intensif dan

bedah sesuai standar

72 40


Seksie Jejaring RS

Pendidikan



pendidikan



Pendidikan

72 52


Evaluasi RS Pendidikan



pendidikan



Pendidikan

72 52

e. Permasalahan

Permasalahan dalam proses pencapaian indikator ini antara lain:

Belum semua RS Rujukan terakreditasi Utama atau Paripurna

Belum semua RS Rujukan memiliki kelas sesuai standar RS Rujukan dikarenakan belum

terpenuhinya SDM kesehatan serta infrastruktur dan alkes RS


Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

Pencapaian akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon

Pemenuhan infrastruktur dan alkes melalui dana DAK fisik

Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM


Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp14.148.938.000,- dengan

realisasi sebesar Rp13.501.180.819,- atau 95%. Anggaran digunakan untuk memperkuat

pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pembinaan layanan untuk

persiapan akreditasi, peningkatan kemampuan SDM melalui workshop-workshop, dan

monev.


Adapun rekapan capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Tersedianya fasilitas

pelayanan kesehatan

rujukan yang

berkualitas yang


masyarakat

1 Persentase kabupaten/kota dengan

kesiapan akses layanan rujukan 95% 88,5%

2 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang menerapkan


60 RS 60 RS

3 Persentase RS Regional sebagai pengampu

pelayanan telemedicine 32 % 32%

4 Jumlah RS pratama yang dibangun

(kumulatif) 64 RS 65 RS

5 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan

kesehatan rujukan sesuai standar 72 RS 40 RS

Untuk perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

2018 2019

T R %

Capaian T R

%

Capaian

1

Persentase kabupaten/kota


rujukan

90% 82.09% 91.21% 95% 88.50% 93.16%

2


dengan RS Rujukan Regional

yang menerapkan integrasi data

rekam medis

45 45 100.00% 60 60 100.00%

3


pengampu pelayanan

telemedicine

20% 23% 115.00% 32% 32% 100.00%


dibangun (kumulatif) 60 62 103.33% 64 65 101.56%

5


memiliki pelayanan kesehatan


60 39 65.00% 72 40 55.56%

Rata-Rata Persen Capaian 94.91% 90.06%

Pada tahun 2018 capaian kinerja rata-rata 94.91% sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja

rata-rata adalah 90.1%, sehingga persentase capaian rata-rata kinerja tahun 2019 dibandingkan

tahun 2018 adalah sebesar 94.89%.


Capaian Indikator Kinerja pada Eselon III dan Eselon IV Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Eselon III

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA 2019

Unit Organisasi

Eselon III Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Subdirektorat

Pelayanan Medik dan

Keperawatan


pelayanan kesehatan



masyarakat

Jumlah RS Rujukan yang memiliki

pelayanan kesehatan rujukan

sesuai standar

72 40

Subdirektorat Rumah

Sakit Pendidikan


pelayanan kesehatan



masyarakat


ditetapkan sebagai RS pendidikan

72 40

Subdirektorat

Pelayanan Kesehatan

Penunjang


pelayanan kesehatan



masyarakat


dengan RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data rekam

medis

60 60

Jumlah RS pratama yang


64 65


pengampu pelayanan

telemedicine

32 32

Subdirektorat

Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu


pelayanan kesehatan



masyarakat


memiliki Public Safety Center

(PSC)

500 206


major event

10 10

Subdirektorat

Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan

Rumah Sakit


pelayanan kesehatan



masyarakat



rujukan

95 88,5



45 45


Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Eselon IV

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA 2019

Unit Organisasi

Eselon IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Subbagian Tata

Usaha


pelayanan kesehatan

rujukan berkualitas


oleh masyarakat

Terlaksananya layanan

internal Direktorat

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

Seksie Rawat Jalan

dan Gawat Darurat

Jumlah RS Rujukan

yang memiliki

pelayanan kesehatan



memiliki pelayanan rawat

jalan dan gawat darurat

sesuai standar

72 40

Seksie Rawat Inap,

Intensif dan Bedah

Jumlah RS Rujukan

yang memiliki

pelayanan kesehatan



memiliki pelayanan rawat

inap, intensif dan bedah

sesuai standar

72 40

Seksie Jejaring RS

Pendidikan

Jumlah RS rujukan

yang ditetapkan

sebagai RS pendidikan



Pendidikan

72 52

Seksie Pemantauan

dan Evaluasi RS

Pendidikan

Jumlah RS rujukan

yang ditetapkan

sebagai RS pendidikan



Pendidikan

72 52

Seksie Pelayanan

Penunjang Medik

Persentase RS

Regional sebagai

pengampu pelayanan

telemedicine


sebagai pengampu


32 32

Seksie Pelayanan

Penunjang Non

Medik


Nasional dengan RS

Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi

data rekam medis


Nasional dengan RS Rujukan

Regional yang menerapkan


60 60

2. Jumlah RS pratama

yang dibangun

(kumulatif)

2. Jumlah RS pratama yang


64 65

Seksie Pra Rumah

Sakit

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

memiliki Public Safety

Center (PSC)

Jumlah Kabupaten Kota

yang memiliki PSC

500 206


Seksie Antar

Rumah Sakit

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

memiliki Public Safety

Center (PSC)

Jumlah layanan kesehatan

pada major event

10 10

Seksie Pengelolaan

Pelayanan Rujukan

Persentase

Kabupaten/ Kota


layanan rujukan



layanan rujukan

95 88,5

Seksie Pemantauan

dan Evaluasi RS

Persentase

Kabupaten/ Kota


layanan rujukan

Jumlah RS Rujukan regional

yang diampu oleh RS

Rujukan Nasional

45 45

B. KEGIATAN TEROBOSAN

1. Pengembangan Telemedicine

Pelayanan Telemedicine merupakan salah satu terobosan Kementerian Kesehatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk mendekatkan

akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Layanan Telemedicine ini juga

diharapakan dapat memudahkan komunikasi tenaga kesehatan yang berada di daerah

terpencil ataupun daerah yang jauh dari pusat kota dengan dokter spesialis, subspesialis guna

mendapatkan layanan kesehatan yang efisien dan efektif.

Telemedicine sudah dikembangkan di Indonesia sebagai pilot project yang diawali dengan

teleradiologi, tahun 2012 dengan Jenis layanan tele-radiologi dan sampai tahun 2018 telah ada

empat jenis layanan telemedicine yaitu Tele-radiologi, tele-EkG, Tele-USG. Dan Tele-Konsultasi

Klinis.

Berdasarkan Indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 pelayanan

Telemedicine memiliki Konsep Pengampuan dimana sebagai Pengampu adalah RS Rujukan

Nasional, Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional, dan sebagai Diampu adalah Rumah Sakit

yang tidak memiliki tenaga Spesialis dan/atau Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis

terutama terletak di daerah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan).

a. Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine

Kegiatan pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine merupakan program prioritas yang

tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra)


Tabel 3.15 Capaian Program

Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine tahun 2019

NO

INDIKATOR

TARGET RS RUJUKAN

(JUMLAH) CAPAIAN

RS RUJUKAN

(JUMLAH)

1 Persentase RS Rujukan sebagai

Pengampu Pelayanan Telemedicine 32% 42 rs 32 % 42 rs

Tabel 3.16 Capaian Program

Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine tahun 2015 – 2019

NO INDIKATOR TAHUN TARGET RS RUJUKAN

(JUMLAH) CAPAIAN

RS RUJUKAN

(JUMLAH)

1 Persentase RS Rujukan

sebagai Pengampu

Pelayanan Telemedicine

2015 3% 4 RS 3 % 4 RS

2 2016 6% 8 RS 6 % 9 RS

3 2017 12% 16 RS 12 % 16 RS

4 2018 20% 26 RS 23% 30 RS

5 2019 32% 42 RS 32% 42 RS


Lokus Fasyankes Pengampu dan Diampu Pelayanan Telemedicine 2019

Kementerian Kesehatan menyediakan Aplikasi pelayanan telemedicine dengan alamat

www.temenin.kemkes.go.id, yang dapat diakses oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan

yang menyediakan layanan telemedicine.

Gambar 3.7 Aplikasi Telemedicine Indonesia


Foto Implementasi Telemedicine Indonesia berupa pemeriksaan EKG dan upload hasil

pemeriksaan pada aplikasi telemedicine di Puskesmas.

Gambar 3.8 Implementasi Telemedicine di Puskesmas Dan di Rumah Sakit

2. Membuat sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi.

Rujukan berbasis kompetensi akan ditetapkan, berjenjang artinya jenjang pelayanan

disesuaikan kebutuhan penyakit dari pasien. Kompetensi fasyankes dipilah (screening)

berdasarkan kasus penyakit, dalam hal ini dipisahkan kasus penyakit yang merupakan

kompetensi FKTP dan kompetensi FKRTL. Sistem rujukan akan membaca kompetensi SDM dan

peralatan di semua level FKRTL (RS Kelas A, B, C, dan D). Sistem rujukan yang dimaksud peta

jenjang rujukan kompetensi untuk kasus penyakit. Contohnya Rujukan kompetensi berjenjang

untuk penyakit jantung. Setiap provinsi akan menetapkan RS-RS yang mempunyai kemampuan

jantung (sesuai Level Kompetensi Fasyankes). Misalnya di sebuah daerah, dengan kompetensi

jantung hanya di RS kelas B (sesuai dengan jumlah TT), maka bisa ke RS kelas B langsung. Tetapi

bila di RS kelas D ada yang ahli jantung, bisa ke RS kelas D. Kesimpulan sistem rujukan

berjenjang tersebut berdasarkan kebutuhan medis suatu penyakit dan kompetensi fasyankes

(RS), bukan jenjang yang disesuaikan urutan kelas rumah sakit (anggapan saat ini ada pada

rujukan online BPJS Kesehatan, pasien ketika harus dirujuk ke kelas B harus terlebih dahulu ke

kelas C dan D, meskipun jaraknya dengan rumah pasien jauh). Jadi sistem rujukan yang


diharapkan saat ini melihat fasyankes terdekat dengan pasien (pendekatan akses) dan

fasyankes yang kompeten menangani kasus sesuai dengan rujukan pasien. Selain itu, tujuan

pemetaan sistem rujukan pelayanan prioritas tersebut penting untuk pemetaan SDM, sarana

pra sarana dan alat kesehatan sesuai klasifikasi kelas rumah sakit dan menjadi dasar penentuan

alokasi DAK (penganggaran infrastruktur tingkat kabupaten/kota). Dinas kesehatan akan

mempunyai Peta kompetensi dan sistem rujukan yang akan dibangun, serta alokasi DAK dan

tenaga akan mengacu ke peta ini.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 44 tahun 2009 bahwa Sistem rujukan merupakan

penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara

timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus

penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Penataan sistem rujukan

pelayanan kesehatan kedepan diarahkan melalui regionalisasi rujukan, secara berjenjang dan

juga menggunakan sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan yaitu

berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga medis,

perbekalan kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan. Konsep Sistem

rujukan pelayanan kesehatan yang baik adalah dengan mempertimbangkan aksesibilitas,

efektifitas, efisiensi, indikasi medis/kebutuhan pasien, mutu dan keselamatan pasien. Bahwa

untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, dan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara berjenjang diselenggarakan

melalui suatu tatanan berupa sistem pelayanan kesehatan perorangan terintegrasi. Hal ini

akan diatur pada revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012.

3. Menetapkan 144 RS Rujukan.

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berjenjang

mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan yang berkesinambungan, diperlukan

regionalisasi akses pelayanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan

pelayanan kesehatan. Agar regionalisasi sistem rujukan berjalan baik maka dilakukan

pengembangan jenjang alur regionalisasi secara berjenjang dan terstruktur, maka Pemerintah

Pusat dapat melakukan pengembangan dan penataan sistem rujukan. Saat ini Kementerian

Kesehatan telah melakukan penguatan sistem rujukan sesuai kompetensi Rumah Sakit Rujukan

dan pengembangan regionalisasi rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 dan


391 tahun 2014 dan SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015

bahwa telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan yaitu :

1. RS Rujukan Nasional sebanyak 14 RS

RS Rujukan Nasional adalah RS Rujukan tertinggi dengan mempunyai kriteria dan tugas

khusus sebagai RS Rujukan Nasional, antara lain:

RS Kelas A, RS Pendidikan, terakreditasi nasional dan internasional (JCI)

o Menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4

(empat) provinsi.

o Memiliki layanan unggulan subspesialistik sekurang-kurangnya 2 (dua) layanan.

o Menjadi RS Rujukan Nasional pengampu RS regional di wilayahnya.

o Menjalin kerja sama sister hospital dengan RS bersertifikasi akreditasi nasional dan

atau internasional di luar negeri.

2. RS Rujukan Provinsi sebanyak 20 RS

o RS Kelas A, RS Pendidikan, terakreditasi nasional.

o Menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4

(empat) provinsi.

o Memiliki layanan unggulan subspesialistik sekurang-kurangnya 1 layanan.

o Menjadi RS Rujukan Nasional pengampu RS regional di wilayahnya.

o Menjalin kerja sama sister hospital dengan RS bersertifikasi akreditasi nasional.

3. RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS

o RS Kelas B, RS Pendidikan, terakreditasi tingkat utama

o Menjadi rujukan lintas kabupaten/kota

o Memiliki layanan unggulan spesialistik

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Kesehatan mendorong 144 RS Rujukan (RS Rujukan

Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional) untuk dapat memenuhi kriteria dan

tugas sebagai RS Rujukan salah satunya dengan memberikan anggaran melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK).

Karena tuntutan persaingan maupun faktor perubahan lingkungan lainnya, RS di Indonesia

mengembangkan berbagai strategi guna dapat bertahan hidup dan berkembang. Salah satu

upaya untuk dapat memberikan layanan prima adalah dengan mengembangkan layanan

unggulan. Layanan unggulan merupakan suatu layanan yang penuh dengan inovasi, didukung

oleh teknologi terbaik dibidangnya, biasanya komprehensif pada layanan klinik yang fokus pada


suatu penyakit tertentu. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa RS yang

sebagai pusat layanan kekhususan yang diakui secara nasional, yaitu :

1) RSAB Harapan Kita Jakarta telah ditetapkan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak

Nasional.

2) RSUP Persahabatan telah ditetapkan sebagai Pusat Respirasi Nasional.

3) RS Kanker Dharmais telah ditetapkan sebagai Pusat Kanker Nasional.

4) RS Mata Cicendo telah ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional.

5) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah ditetapkan sebagai Pusat Jantung

Nasional.

6) RS Pusat Otak Nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Otak dan Sistem Saraf Nasional.

4. Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi

Pengembangan Sistem rujukan berbasis kompetensi dikembangkan oleh Ditjen yankes,

bersama organisasi profesi melalui digitalisasi system rujukan berbasis IT, melalui aplikasi Sistem

rujukan terintegrasi (SISRUTE).

Pada aplikasi SISRUTE pun terdapat proses rujukan aktif berbasis real time dan terdapat

proses komunikasi antara fasyankes dan petugas kesehatan serta informasi awal sebelum pasien

dirujuk melalui media komunikasi (SMS, aplikasi android dan web), sehingga pelayanan di RS

yang dirujuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat yang berdampak pada

keselamatan pasien dan kepuasan pasien/keluarga.

SISRUTE ini dikembangkan pada awalnya terutama untuk rujukan pada pasien gawat darurat.

Di dalam sistem ini memuat informasi terkait pasien yang akan dirujuk, asal rujukan, feedback

dari yang akan menerima rujukan, informasi umum rumah sakit terkait sarana prasarana yang

ada, SDM dokter, ketersediaan tempat tidur. Informasi RS ini diisi secara pada aplikasi. Petugas

bisa melakukan transaksi atau kegiatan dengan beberapa media hanya dengan SMS, aplikasi

android ataupun melalui website Menu pada SISRUTE yaitu :

a. identitas pasien serta hasil pemeriksaan penunjang (berupa teks di aplikasi)

b. pemilihan RS yang akan dituju dengan menyertakan alasan rujukan.

c. Riwayat rujukan gunanya untuk melihat informasi terkait pasien yang telah dirujuk ke rumah

sakit rujukan yang dapat update informasi tambahan terkait pasien maupun pembatalan

rujukan.

d. Monitoring Rujukan untuk memonitoring jika ada pasien yang dirujuk/direspon


SISRUTE telah diimplementasikan secara resmi pada tahun 2016 melalui surat edaran

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. IR.01.04/I/4345/2016 tentang Implementasi

SISRUTE dimana di dalamnya Dirjen Yankes menghimbau agar seluruh Dinas Kesehatan

Provinsi untuk mengkoordinasikan implementasi SISRUTE di wilayahnya (Kabupaten/Kota)

dan Apabila sudah memiliki sistem rujukan terintegrasi, maka dapat dilakukan bridging

dengan SISRUTE Ditjen Yankes.

Sejalan dengan revisi regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan dimana

sistem rujukan dilaksanakan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan

kebutuhan medis pasien sesuai kriteria rujukan, oleh karena itu, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap pengembangan aplikasi sisrute untuk dapat mengimpelementasikan

sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan.

SISRUTE Pengembangan merupakan versi terbaru yang dikembangkan dengan

menggunakan sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan

kesehatan. Proses rujukan pada SISRUTE Pengembangan didasarkan pada kriteria rujukan

per masing-masing diagnosis penyakit secara spesifik untuk tiap-tiap tingkatan pelayanan

kesehatan yang telah dikumpulkan dari Organisasi Profesi. Dalam menunjang

pengembangan sisrute berbasi kompetensi, dalam SISRUTE tersedia beberapa informasi

terkait sumber daya RS yaitu informasi ketersediaan pelayanan RS, SDM RS, peralatan RS.

Informasi sumber daya rumah sakit pada SISRUTE pengembangan terintegrasi dengan RS

online untuk ketersediaan SDM dan pelayanan serta ASPAK untuk sarana prasarana dan

peralatan sehingga penilaian kompetensi fasilitas kesehatan lebih komprehensif untuk

memudahkan pencarian RS yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

SISRUTE Pengembangan tidak hanya berfokus pada sistem rujukan untuk kasus kegawatan

akan tetapi juga dapat digunakan untuk rujukan kasus rawat jalan atau non

kegawatdaruratan. Selain itu, SISRUTE Pengembangan terintegrasi dengan beberapa

aplikasi lain antara lain telemedicine, resume medis, SIRAJAL dan SIRANAP. Untuk

memudahkan pencarian pasien SISRUTE pengembangan juga akan terintegrasi dengan NIK.

e. Rekapitulasi Penggunaan SISRUTE seluruh Provinsi

Dari seluruh Provinsi dan fasyankes yang ada di wilayahnya, data penggunaan SISRUTE

dengan jumlah 10.558 faskes. Dan terdapat rekapitulasi 20 besar RS dengan rujukan masuk

dan 20 besar rujukan keluar dari SISRUTE terlampir.


f. Progress Integrasi SISRUTE dengan Rujukan Online BPJS Kesehatan

Untuk kesinambungan pelayanan di fasilitas kesehatan, mekanisme rujukan saat ini melalui

Rujukan Online (RUJOL) BPJS Kesehatan, dimana administratif yang dibuka RS kelas C dan

D terlebih dahulu, berjenjang, baru ke RS kelas A dan B. Telah dilakukan penguatan server

oleh PUSDATIN Kementerian –Kesehatan pada pertengahan Oktober 2019 dan dilakukan

Bridging SISRUTE Kemenkes dan RUJOL BPJS Kesehatan oleh Tim IT BPJS Kesehatan dan Tim

IT Kemenkes RI. Dan telah dilakukan Uji Coba Bridging dilakukan bulan November-

Desember 2019 pada 5 Provinsi terbatas, sebelum dilakukan Nasional pada Provinsi DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Perkembangan tahap

ujicoba implementasi sampai tanggal 1 Februari 2020.


C. REALISASI ANGGGARAN

1. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Alokasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp56,959,871,000,- dengan realisasi anggaran Rp45,960,249,548,- sehingga pencapaian

realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019 terhadap total pagu

sebesar 81%.

Adapun realisasi anggaran per indikator dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Indikator TA 2019

NO INDIKATOR PAGU REALISASI %

1 Jumlah RS Rujukan

Nasional dengan

RS Rujukan Regional yang

menerapkan integrasi data

rekam medis

1,220,680,000 1,197,883,775 98%

2 Persentase kabupaten/kota


layanan rujukan

23,389,066,000 22,671,162,666 97%



7,276,703,000 1,323,424,117 18%

4 Persentase RS Regional

sebagai pengampu


10,924,484,000 7,266,598,171 67%

5 Jumlah RS Rujukan yang

memiliki pelayanan


standar

14,148,938,000 13,501,180,819 95%

JUMLAH 56,959,871,000 45,960,249,548 81%


Persentase distribusi pagu anggaran per indikator tahun 2019 dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:

Adapun persentase realisasi anggaran per-indikator jika dibandingkan dengan pagu anggaran

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

41%

19%

13%2%

25%

Gambar 3.9 Persentase Distribusi Pagu Anggaran Per

Indikator Tahun 2019

Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine

Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama

Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line

Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar

97%

67%

18%

98%

95%

Gambar 3.10 Persentase Realisasi Anggaran Dibandingkan

dengan Total Pagu Per Indikator Tahun 2018

Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine

Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama

Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line

Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar


2. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan

Realisasi anggaran per Sub Direktorat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun

2019 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Per

Subdit

NO SUBDIT PAGU REALISASI

Rp %

1 Subdit Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu

13,369,325,000 13,180,477,177 99%

2 Subdit YanMedik dan

Keperawatan

4,848,212,000 4,751,368,074 98%

3 Subdit RS Pendidikan 4,873,855,000 4,716,129,737 97%

4 Subdit Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan RS

7,159,664,000 6,631,587,463 93%

5 Subdit Pelayanan Penunjang 13,512,199,000 9,767,512,012 72%

6 Subbag Tata Usaha 13,196,616,000 6,913,175,085 52%

JUMLAH 56,959,871,000 45,960,249,548 81%

3. Masalah dalam Realisasi Anggaran

Masalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

adalah sebagian berikut :

1) Terdapat anggaran yang diblokir sebesar 5.8 Milyar untuk pembayaran rs bergerak

karena masih memerlukan reviu dari BPKP

2) Terdapat efisiensi/penghematan anggaran pengadaan sebesar karena terdapat alat

kesehatan yang harganya lebih rendah di e-catalogue dibandingkan dengan harga tahun

2018 yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan dengan spesifikasi alat yang sama

dan tidak ada pengurangan lokus maupun jenis pelayanan.

3) Tidak ada nya pengajuan klaim kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban

terdampak bencana dan aksi terror.


D. SUMBER DAYA LAINNYA

1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu sebanyak 87 orang yang terbagi dalam 5 Sub Direktorat

dan 1 Sub Bagian Tata Usaha

Tabel 3.19 Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat

tahun 2019

No Nama Satuan Organisasi Jumlah

1 Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan 1

2 Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan 11

3 Subdirektorat Pelayanan Penunjang 10

4 Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 11

5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah

Sakit 11

6 Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan 11

7 Subbagian Tata Usaha 27

TOTAL 82

Tabel 3.20 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019

No Status Kepegawaian Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 66

2 Honorer / Pramubakti 16

Total 82


Tabel 3.21 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada Direktorat Pelayanan

Kesehatan Rujukan Tahun 2019

No Nama Satuan Organisasi Jenis Kelamin

Jumlah PRIA WANITA

1 Direktur Pelayanan Kesehatan

Rujukan 0 1 1

2 Subdirektorat Pelayanan Medik

dan Keperawatan 2 9 11

3 Subdirektorat Pelayanan

Penunjang 3 7 10

4 Subdirektorat Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu 8 3 11

5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan Rumah Sakit 3 8 11

6 Subdirektorat Rumah Sakit

Pendidikan 2 9 11

7 Subbagian Tata Usaha 6 5 11

TOTAL 24 42 66

Tabel 3.22 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Direktorat Pelayanan


No Nama Satuan

Organisasi

Pendidikan

Jumlah S3 S2

Spesialis

1/2/A V S1 D IV D III SMA

1 Direktur 0 0 1 0 0 0 0 1

2

Subdirektorat

Pelayanan Medik dan

Keperawatan

0 7 3 1 0 0 0 11

3 Subdirektorat

Pelayanan Penunjang 0 7 0 2 0 0 1 10

4

Subdirektorat

Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu

0 10 0 1 0 0 0 11

5

Subdirektorat

Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan

Rumah Sakit

1 7 0 0 1 0 2 11

6 Subdirektorat Rumah

Sakit Pendidikan 0 7 1 2 0 0 1 11

7 Subbagian Tata

Usaha 0 1 0 5 0 1 3 11

TOTAL 1 39 5 11 1 1 7 66


Tabel 3.23 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan


No Nama Satuan Organisasi

Golongan

II III IV

C A B C D A B C D

1 Direktur Pelayanan Kesehatan

Rujukan 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Subdirektorat Pelayanan Medik

dan Keperawatan 0 0 4 4 2 1 0 0

3 Subdirektorat Pelayanan

Penunjang 0 1 1 2 5 1 0 0

4 Subdirektorat Pelayanan Gawat

Darurat Terpadu 0 0 2 5 4 0 0 0

5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan

dan Pemantauan Rumah Sakit 0 2 3 3 3 0 0 0

6 Subdirektorat Rumah Sakit

Pendidikan 0 1 1 4 4 1 0 0

7 Subbagian Tata Usaha 1 0 7 3 0 0 0 0 0

TOTAL 1 0 11 14 18 18 3 0 1

2. Barang Milik Negara

a. Laporan Perkembangan BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan selama

periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019, dapat dilaporkan dalam bentuk Neraca

sebagai berikut :

Tabel 3.24 Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember

2019

No Uraian Nilai

1 Barang Konsumsi 0

2 Suku Cadang 0

3 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat

19.728.673.730

4 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada

masyarakat

1.148.232.000


5 Peralatan dan mesin 34.627.169.072

6 Gedung dan Bangun 121.043.870.120

7 Jaringan 0

8 Aset Tetap dalam Renovasi 0

9 Aset Tetap Lainnya 0

10 Konstruksi Dalam Pekerjaan 1.897.660.456

11 Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin (33.934.278.887)

12 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (9.558.786.672)

13 Software 0

14 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi

pemerintahan

353.385.844.423

15 Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak

digunakan dalam operasi

(350.154.625.082)

Jumlah 138.183.759.160

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2019 nilai BMN sebesar Rp

531.831.449.801 dengan angka penyusutan sebesar Rp393.647.690.641,-, sehingga

tercatat netto sebesar Rp138.183.759.160,-

b. Inventaris Kantor Dit BUKR

Tabel 3.25 Kondisi Sarana dan Prasarana

No Jenis barang Kondisi

Jumlah Baik Rusak

1 Sepeda Motor 1 1

2 Laptop 47 47

3 LCD Proyektor 10 10

4 Meja Direktur 1 1

5 Meja Kasubdit 5 5

6 Meja Kasie 10 10

7 Meja Staf 82 82

8 Kursi putar 100 100


No Jenis barang Kondisi

Jumlah Baik Rusak

9 Meja Rapat 1 6 7

10 Kursi Rapat 33 55 88

11 Kursi Tamu 5 5

12 Filling Cabinet 52 52

13 Lemari Besi 31 31

14 Brankas 1 1

15 Komputer 83 83

16 Printer 85 24 109

17 Mesin Tik Elektrik 7 7

18 Scanner 13 13

19 MesinFotocopy 2 2

20 White Board Elektrik 1 1

21 Kulkas 1 pintu 1 1

22 Kulkas kecil 1 1

.


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait

langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah dapat

mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019, khususnya yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat

tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran program, karena

masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain, meskipun

demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun

2019 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Rencana

Strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

Realisasi program tahun 2019 ini merupakan pentahapan pencapaian sasaran RPJMN dan

Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan

berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga diharapkan dapat

digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Date post:	24-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

Lakip 2019 Dit PKR edit 1 April 2020

Documents