DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KE-
HUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2017
LK
DLH
K P
RO
V.
BA
NT
EN
• List your most interesting items.
• List your most interesting items.
• List your most interesting items.
• List your most interesting items.
• List your most interesting items.
LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Kota Serang
Telp. (0254) 267093
Fax. (0254) 267094 Website : www.dlhk.bantenprov.go.id
Email : [email protected]
i
Kata Pengantar
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2017 ini,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah
berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017.
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja
sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam hal ini
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi DLHK Provinsi Banten dalam mencapai
tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis. Pengejawantahan pertanggungjawaban dan
akuntabilitas tersebut itulah yang kemudian dituangkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang
berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah
Provinsi Banten semata, tetapi telah menjadi tanggung jawab
seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Saat ini isu
lingkungan telah menjadi isu global.
Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan
strategis terutama dalam era industrialisasi sekarang ini.
Diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha lebih
optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan
lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien
dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.
Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan telah membuahkan hasil,
minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha
secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya
yang lebih keras masih perlu dilakukan.
ii
Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan
cenderung makin luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya
pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dilaksanakan
yang tentunya mempunyai dampak yang perlu dicegah dan
dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada.
Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan
laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah
diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang
optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya
sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka
mewujudkan Banten Ramah Lingkungan menuju pembangunan
yang berkelenjutan dapat terlaksana dengan baik.
Serang, 29 Desember 2017
KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN
Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES NIP. 19621222 199003 1 004
iv
Daftar Isi
Kata Pengantar i
Daftar Isi
iv
1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1- 2
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 1- 3
1.3 Landasan Hukum 1 - 8
1.4 Maksud dan Tujuan 1 - 9
1.5 Sistematika Penyusunan 1-10
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.1 Rencana Strategis 2- 2
2.2 Perjanjian Kinerja
2-16
3 Akuntabilitas Kinerja
3.1 Pengukuran Kinerja 3- 2
3.2 Analisi Pencapaian Kinerja 3- 6
3.3 Akuntabilitas Keuangan 3-37
4 Penutup 4 - 2
LAMPIRAN
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-1
BAB I
PENDAHULUAN
LAPORAN
KINERJA DLHK
2017
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-2
Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas
kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun
dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta
dalam rangka mewujudkan Good Governance.
1
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
LAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta
menjadi media informasi kepada public mengenai capaian
kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan
KehutananProvinsi Banten selama tahun 2017.
Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi
Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai peran yang sangat
strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup serta kelestraian hutan menjadi lebih baik dan
terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan
yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.
1.2. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-4
Fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan :
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program
(KRP) Provinsi;
b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
c. Pengelolaan Kehati Provinsi;
d. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah Provinsi;
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan
oleh pemerintah daerah Provinsi;
f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH
yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah Provinsi;
h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat
daerah Provinsi;
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-5
i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah
Provinsi;
j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH
terhadap: 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH
diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi; 2) Pembinaan
usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya
lintas daerah kabupaten/kota;
k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan
hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
(KPHK);
n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi
dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil
hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan
penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan
produksi;
q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas
produksi <6000 m³/tahun;
s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan
Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-6
t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah
kabupaten/kota;
u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang
tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran
(Appendix) CITES.
v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting
dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam
pelestarian alam;
w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi:
- Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten terdiri atas; Kepala Dinas, Sekretariat, dan 4
bidang yaitu, a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, b)
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian
Pencemaran, c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,
dan d) Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten, seperti berikut:
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-7
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-8
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DLHK
Provinsi Banten adalah :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-9
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nagara No. 239
/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara, No. PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunga
Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1.4. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 dimaksudkan
sebagai Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja
pembangunan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-10
terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
(good governance dan clean government).
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun
2016 menjadi dasar dalam kegiatan evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan
KehutananProvinsi Banten sehingga diharapkan menjadi bahan
untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dan KehutananProvinsi Banten beserta
seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan
hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.
1.5. Sistematika Penyusunan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017 dilakukan oleh
Tim Penyusun LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan
KehutananProvinsi Banten. Dalam proses penyusunan LAKIP
juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK).
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2017
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar
belakang,tugas pokok fungsi dan susunan organisasi,
1 Pendahuluan
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 1-11
maksud dan tujuan, landasan hukum, dan
sistematika penulisan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai:
Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal
bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran
yang ingin diraih organisasi pada tahun yang
bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan
capaian visi dan misi organisasi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran
kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja,
termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil. Selain itu, dilaporkan
pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan
alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan
tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja efisiensi.
BAB VI PENUTUP
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala
utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi
pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di
tahun mendatang.
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-1
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN
KINERJA
DLHK
2017
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-2
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi dan Misi
Visi adalah pandangan atau wawasan jauh ke depan, merupakan
arah kemana dan bagaimana suatu organisasi dalam
mewujudkan tahapan pencapaian tujuan secara konsisten,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu
organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa
dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus
dilaksanakan. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan selama 5 (lima)
tahun pada Renstra terdahulu yang kondisinya tergambar saat ini
(existing), baik itu berupa potensi maupun permasalahan yang
semuanya perlu dikelola dengan baik, melalui konsep
2
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-3
pembangunan yang jelas dan terarah serta agenda dan prioritas
pembangunan nasional, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu
menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2012 – 2017.
Visi dan Misi Pembangunan Daerah tersebut selain merupakan
penjabaran dari Visi Misi Gubernur Terpilih 2012 – 2017 dan
mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga
merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Banten di dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kesejahteraan
masyarakat merupakan harapan dan aspirasi serta keinginan
luhur masyarakat Banten yang tercermin dalam Visi dan Misi
Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017, juga merupakan
bagian dari rangkaian pembangunan jangka panjang daerah.
Dalam RPJMD periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi
Banten adalah : “Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera
Berlandaskan Iman dan Taqwa”, Sehingga diharapkan seluruh
stakeholder di Provinsi Banten secara bersama-sama
mengoptimalkan seluruh kapasitas dan potensi yang dimilikinya
untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat
Banten menjadi lebih sejahtera.
Pada Visi Provinsi Banten 2012 – 2017 terdapat 3 (tiga)
kata/kalimat kunci yaitu Bersatu, Sejahtera dan Iman dan Taqwa.
Kata “Bersatu” adalah merupakan tekad, sikap, dan komitmen
seluruh masyarakat Banten untuk bersatu menyamakan persepsi,
gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun
kebersamaan dalam membangun Banten serta proaktif
memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan
kesatuan NKRI, Kata “Sejahtera” merupakan refleksi dari
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-4
berkurangnya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran,
meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat,
meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya
kebanggaan jati diri masyarakat Banten. “Iman dan Taqwa”
merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya
kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang
saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.
Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan
bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
Sementara itu, Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dan upaya mewujudkan
visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan
peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki
oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.
Sesuai dengan harapan terwujudnya “Bersatu Mewujudkan
Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, maka
ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Banten 2012 – 2017”
sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada
Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2012 – 2017, sebagai berikut:
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-5
1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah
Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan
Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan
wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan
dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan
prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan
kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah
dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius,
Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI
ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
4. Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku
Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang
ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai,
membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah,
beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya
masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
5. Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang
Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-6
Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup
dan kehutanan maka dengan mengacu pada Misi Pertama:
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung
Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan,
ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan
guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten
serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
Misi Kedua: Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat; ditujukan untuk meningkatkan
kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah
dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat; dan Misi Kelima : Peningkatan Mutu dan Kinerja
Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk
meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan
pelayanan publik.
Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
dari setiap misi di rumuskan sebagai berikut :
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-7
Misi ke-1
1. Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari
industri dan domestik
2. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
3. Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam
pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Misi ke-2
1. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan
hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK)
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan lindung
3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk
kehutanan, penyuluhan, dan pengembangan benih/bibit
unggul.
4. Meningkatkan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil
kehutanan
5. Meningkatkan pengembangan usaha pemasaran,sarana
pemasaran dan margin pemasaran dari hasil kehutanan.
Misi ke-5
1. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur,
pelayanan administrasi kepegawaian skala dinas.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana
operasional SKPD
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-8
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis.
Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal
yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang
mempengaruhinya.
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten
Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatkan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik serta adaptasi perubahan iklim
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Meningkatnya fungsi kawasan lindung
Meningkatkan produksi,
produktivitas dan kualitas produk kehutanan, penyuluhan, dan pengembangan benih/bibit unggul
Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas tanaman kehutanan
Meningkatkan nilai tambah, pengembangan usaha pemasaran,sarana pemasaran dan margin pemasaran dari hasil kehutanan
Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk kehutanan
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-9
Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatkan peranserta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan lindung
Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
akuntabel dan berbasis teknologi informasi
terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis
teknologi informasi
Meningkatkan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
Meningkatkan pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
2.1.4. Program dan Indikasi Kegiatan
Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan
Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan
pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah
2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi
dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk
program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan
dilaksanakan selama periode 2012-2017.
Berdasarkan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah dan
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2012 –
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-10
2017, pada tahun 2017 DLHK Provinsi Banten melaksanakan 1
(satu) urusan wajib lingkungan hidup, 1 (satu) urusan kehutanan
dan 1 (satu) urusan pemerintah fungsi penunjang, 8 (delapan)
Program dan 49 (empat puluh sembilan) Indikasi Kegiatan yang
akan di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten tahun 2017.
Adapun program yang diarahkan pada tahun 2017adalah sebagai
berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
4. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
5. Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan
dan Lahan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah
Daerah
7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
8. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah
sebagai berikut :
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-11
1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Capaian program :
a. Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan
menurut SPM (20%).
b. Persentase kualitas udara yang terpantau dan
terinformasikan menurut SPM (20%).
c. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan
masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup (20%).
2. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Capaian program :
a. Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (8.000 ha)
b. Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung
(20%)
3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Capaian program :
a. Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi,
diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman
perkebunan (500 ha)
b. Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan
(3 unit)
c. Jumlah unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (1
unit)
d. cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
pembangunan perkebunan (3 unit)
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-12
e. Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunnan yang
berkualitas (107.000 batang)
4. Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
Capaian program:
a. Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan
dan perkebunan (6 unit)
b. Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan
industri kehutanan dan perkebunan sehingga sehingga
dapat terus berproduksi (250)
5. Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan
dan Lahan
Capaian program:
a. Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (6
unit)
b. Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat
sekitar kawasan (10 kelompok)
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah
Daerah
Capaian program:
a. Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan (100%)
b. Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
7. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Capaian program:
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (1 paket)
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-13
8. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan
Kapasitas Aparatur
Capaian program:
a. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran
serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
b. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan ke Luar Daerah (100%)
c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur (100%)
d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
(100%)
Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program
tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
5. Pengadaan Perangkat Alat Pemantau Kualitas Udara
(Kewajiban TA 2016)
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur
8. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
9. Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada UPT
Laboratorium
10. Pengadaan sarana dan prasarana pada UPT laboratorium
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-14
11. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT
Laboratorium
12. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
pada UPT Laboratorium
13. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (BPHW-
PSC)
14. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon (BPHW-PSC)
15. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon (BPHW-PSC)
16. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pengelolaan
Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (BPHW-LT)
17. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
(BPHW-LT).
18. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
(BPHW-LT)
19. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
(BPHW-LT).
20. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK).
21. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-15
22. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan (BPPTK)
23. Pengadaan sarana dan prasarana pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).
24. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).
25. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (BP-TAHURA).
26. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
27. Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak
Lingkungan Hidup
28. Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan
Hukum Lingkungan
29. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
30. Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
31. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
32. Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan
33. Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan
34. Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
35. Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura
36. Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura
37. Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
38. Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama
39. Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
40. Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
41. Pengembangan Benih Unggul Bermutu
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-16
42. Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih
Tanaman
43. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
44. Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
45. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
46. Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
47. Pembinaan Pengujian Hasil Hutan
48. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan
49. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2.2. Perjanjian Kinerja
Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk
dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja.
Penetapan indikator kinerja merupakan proses
pengidentifikasian, pengembangan, dan penyeleksian indikator
kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja
harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar
untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan
perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan
selesai dan berfungsi. Di samping itu, ndikator kinerja digunakan
untuk meyakinkan bahwa kinerja dari rganisasi/unit kerja yang
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka encapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-17
tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja
keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada
instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja,
organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan
dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.
Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai
berikut:
a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan bilamana suatu
kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka
waktu tidak lebih lama dari satu tahun. Kejelasan apa yang
akan dilakukan dalam aktivitas keseharian organisasi dalam
pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui
pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah
ukuran tentang tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh
suatu organisasi sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak
terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama
pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan dalam menilai
kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang
melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan
ramburambu bagi organisasi untuk melaksanakan
kegiatannya, maka setiap pihak perlu mendapatkan
kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun
dalam menjalankan aktivitasnya
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-18
c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi
kinerja organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan
bagi organisasi dalam menjalankan tugasnya.
Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang
ditetapkan hendaknya:
a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah
interpretasi.
b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif.
c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran
lain).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
menyusun penetapan kinerja tahun 2017 berdasarkan hasil
pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Target
capaian kinerja tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten dapat dilihat tabel 2.2.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM
20%
Persentase kualitas udara yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM
20 %
Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat
20%
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-19
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya fungsi kawasan lindung
Luas area rehabilitasi hutan dan lahan
8.000 ha
Prosentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung
20%
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas tanaman kehutanan
Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (kehutanan)
3 unit
Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan (kehutanan) yang berkualitas
107.000 batang
Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk kehutanan
Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan
6 unit
Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan sehingga dapat terus berproduksi
250 industri
Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan
6 unit
Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan
10 kelompok
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur
Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
100%
Rasio ketersediaan penatausahaan pengendalian dan evaluasi laporan keuangan
100%
Meningkatnya pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Rasio Penyelenggaraan Rapat 100%
2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 2-20
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
100%
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Ketersediaan Data dan Informasi pembangunan
100%
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP
DLHK
2017
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-2
Akuntablitas Kinerja
3.1. Pengukuran Kinerja
Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja.
Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu
data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan
data yang bersumber dari luar organisasi atau data eksternal.
Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.
Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten, maka perlu dibangun/dikembangkan sistem
pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem
informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di
atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu,
sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan
data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab
3
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-3
dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang
ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan
kewajiban membuat laporan secara regular (mingguan, bulanan,
triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja.
Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan,
keluaran, dan hasil, dilakukan pada setiap tahun untuk
mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas
pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk
indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode
selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur
pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan
pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi
dalam mengukur indikator kinerja dampak.
Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012 -
2017 . Telah ditetapkan 8 sasaran dengan 18 indikator sasaran,
dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-4
Sasaran 7 terdiri dari 4 indikator
Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten di
tahun 2017, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada
tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja DLHK Provinsi Banten Tahun 2017
N
o Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi
Pencapai
an
1 Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana
Persentase kualitas air
yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM
20% 120% 600%
Persentase kualitas udara
yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM
Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah
pengaduan masyarakat
akibat dugaan
pencemaran atau
kerusakan lingkungan
hidup
20% 100% 500%
2 Meningkatnya kawasan
hutan lindung Banten
Luas area rehabilitasi
hutan dan lahan
8.000 ha 5.236 ha 65,45%
Prosentase peningkatan
fungsi hutan dan
kawasan lindung
20% 20%
100%
3 Meningkatnya
Produksi dan
Produktivitas tanaman
kehutanan
Cakupan ketersediaan
sumber benih tanaman
kehutanan
3 unit 3 unit 100%
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-5
N
o Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi
Pencapai
an
Cakupan ketersediaan
benih tanaman
kehutanan yang
berkualitas
107.000
batang
200.000
batang
187%
4 Meningkatnya daya
saing dan pemasaran
produk kehutanan
Tingkat perkembangan
jumlah aneka usaha
kehutanan dan
perkebunan
6 unit 6 unit 100%
Cakupan tingkat
kemantapan tata usaha
dan pembinaan industri
kehutanan dan
perkebunan sehingga
dapat terus berproduksi
250
industri
250
industri
100%
5 Meningkatnya Daya
Dukung Sumber Daya
Hutan dan Lahan
Cakupan pengendalian
penggunaan kawasan
hutan
6 unit 6 unit 100%
Peningkatan jumlah
kelompok pemberdayaan
masyarakat sekitar
kawasan
10
kelompok
13
kelompok
130 %
6 Meningkatnya kualitas
dan kapasitas
kelembagaan dan
aparatur (6)
Rasio ketersediaan
dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
100%
100%
100%
Rasio ketersediaan
penatausahaan
pengendalian dan
evaluasi laporan
keuangan
100%
100%
100%
7 Meningkatnya sarana,
prasarana perkantoran
dan kapasitas aparatur
Rasio Penyediaan Barang
dan Jasa Adm.
Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100% 100% 100%
Rasio Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di dalam dan
ke Luar Daerah
100% 100% 100%
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
100% 100% 100%
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-6
N
o Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Realisasi
Pencapai
an
Rasio pembinaan dan
peningkatan pelayanan,
tata usaha dan
administrasi
kepegawaian
100% 100% 100%
8 Meningkatnya
pelayanan data dan
informasi publik yang
dapat diakses dengan
mudah dan cepat oleh
seluruh lapisan
masyarakat
Ketersediaan Data dan
Informasi pembangunan
100% 100% 100%
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja
Pengukuran atas capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Banten tahun 2017 dilakukan dengan
membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian
sasaran strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Banten.
Penjelasan tentang capaian indikator kinerja dari setiap sasaran
strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten adalah sebagai berikut :
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-7
Sasaran 1
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan
lingkungan dan resiko bencana
Sasaran pertama dicapai melalui program pengendalian
pencemaran lingkungan hidup dengan kegiatan a). peningkatan
perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup, b).
peningkatan pelayanan pengaduan dan penegakan hukum
lingkungan, c). peningkatan kapasitas lingkungan hidup, d).
peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3, e).
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, f).
peningkatan jaminan mutu laboratorium lingkungan, dan g).
pengujian dan analisis laboratorium lingkungan.
Pencapaian sasaran pertama Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut,
Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Pertama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No.
Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1
Persentase kualitas air
yang terpantau dan
terinformasikan
menurut SPM
%
20 120 600 %
2 Persentase kualitas
udara yang terpantau
dan terinformasikan
menurut SPM
% 100 100 100%
3 Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah
pengaduan
masyarakat akibat
% 20 100 500%
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-8
dugaan pencemaran
atau kerusakan
lingkungan hidup
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017 mencapai
target yang dapat di katagorikan Sangat Memuaskan.
Capaian sasaran terwujudnya pengendalian pencemaran
lingkungan hidup tergambar dari capaian 3 indikator dengan
uraian sebagai berikut :
1. Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan
menurut SPM
Indikator Kinerja kualitas air yang terpantau dan
terinformasikan menurut SPM (%) bertujuan untuk 1).
Tersedianya informasi kepada masyarakat diseluruh wilayah
Provinsi Banten terhadap kualitas air khususnya sungai-
sungai utama (S.Cisadane, S.Cidurian, S.Ciujung, S.Cirarab,
S.Cibanten, S.Cilemer, dan S.Cimanceuri) berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup. 2).
mengendalikan pencemaran air limbah industri dan rumah
sakit. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017
telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-9
a. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Ciujung dengan lokasi pemantauan di kabupaten
Lebak dan Kabupaten Serang, sejumlah 6 titik (Hulu
Cisalaraja, Ciberang, Jembatan Baru 3, Keragilan,
Jongjing, Pamarayan)
b. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cibanten sejumlah 6 titik dengan lokasi
pemantauan di kabupaten Serang dan Kota Serang,
sejumlah 6 titik (Desa pabuaran, Telaga Kencana, sumber
mulya abadi, kampung serutu, Jembatan Kaujon,
Jembatan Kaibon)
c. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cirarab sejumlah 8 titik dengan lokasi pemantauan
di kabupaten Tangerang (Jembatan Bitung, Jembatan
Pasar Kemis, Jembatan Total Persada, jembatan
perumahan tomang), Kota Tangerang (Kota Bumi, Kukus
cadas, sarakan, Cirarab)
d. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cidurian dengan lokasi pemantauan di kabupaten
Lebak dan Kabupaten Serang sejumlah 6 titik (Tanjung
Sari, Ranca Sumur, Cikande Hulu, Cikande Hilir, Koper,
Tanara)
e. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cisadane dengan lokasi pemantauan di kota
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, sejumlah 6 titik
(Jembatan Cisauk, Gading Serpong, Jembatan Cikokol,
Jembatan Indorama, Jembatan Robinson, Pintu Air 10)
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-10
f. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cilemer dengan lokasi pemantauan di kabupaten
Pandeglang dan kabupaten Lebak, sejumlah 6 titik (Hulu
Mandalawangi, Kurung Kambing, Goyang Lidah,
Jembatan Cisata, Jembatan Surianeun,Jembatan Tegal
Papak)
g. Tersedianya informasi hasil pemantauan kualitas air
sungai Cimanceuri dengan lokasi pemantauan di
kabupaten tangerang, kota Tangerang, sejumlah 6 titik
(Jembatan Kutruk, Jembatan Ruko Millenium, Jembatan
Surya Toto, Jembatan Balaraja, Jembatan Baduk Anom,
Jembatan Barong)
h. Tersedianya informasi hasil pengawasan dan pengendalian
limbah industri dan limbah medis/rumah sakit (160
industri dan 40 rumah sakit)
Informasi SPM Bidang Lingkungan Hidup Jenis pelayanan Informasi status mutu air
Dasar : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal : 28 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup daerah
Provinsi dan Kab/Kota
Indikator : Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di
informasikan status mutu airnya
Rumus : ∑ Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya,
ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya
∑ Jumlah sumber air yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi provinsi
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-11
Definisi/pengertian
Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air
yang ditetapkan.Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air
Penentuan status mutu air pada suatu sumber air dilakukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan kualitas air
dengan baku mutu air (BMA) yang diterapkan pada sumber air tersebut. Baik atau buruknya kualitas air diindikasikan oleh parameter-parameter, antara lain parameter kadar polutan yang
dikandungnya. Jika kadar polutan melebihi kadar maksimum yang dibakukan dalam BMA, air tersebut dinyatakan sebagai air
dinyatakan sebagai air yang cemar. Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Nomor 115
Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air telah diatur 2 (dua) metode untuk menentukan status mutu air yaitu
metode storet dan metode indeks pencemaran. Pada metode storet, status mutu air, dengan menggunakan sistem klasifikasi US-EPA, dinyatakan sebagai berikut:
1. Kelas A : baik sekali, skor = O (memenuhi baku mutu).
2. Kelas B : baik, skor antara -1 sampai dengan -10 (cemar ringan).
3. Kelas C : sedang, skor antara -11 sampai dengan -30 (cemar
sedang 4. Kelas D : buruk, skor <= -31 (cemar berat).
Sedangkan metode indeks pencemaran dinyatakan bahwa nilai : 1. 0 <= PIj <= 1,0 : memenuhi baku mutu.
2. 1,0 < PIj <= 5,0 : cemar ringan.
3. 5,0 < PIj <= 10 : cemar sedang.
4. PIj > 10 : cemar berat.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-12
Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan menggunakan metode
Indeks Pencemaran status mutu air sungai dibeberapa sungai
digambarkan sebagai berikut:
1. Sungai Cisadane
Tabel 3.3. Hasil Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukan
Sungai
Pemantauan
I II
PI Status PI Status
Jemb. Cisauk II 4,7 ringan 2,4 Ringan
Jemb. PT. Indorama II 5,0 sedang 2,1 Ringan
Jemb. Gading II 4,8 ringan 2,2 Ringan
Jemb. Cikokol II 4,8 ringan 2,6 Ringan
Jemb. Robinson II 4,8 ringan 1,9 Ringan
Bend Pintu Air II 4,8 ringan 2,4 Ringan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-13
2. Sungai Cidurian
Tabel 3.4. Hasil Pemantauan Sungai Cidurian Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukkan
Kelas
Pemantauan
PI Status
Jembatan Kopo Maja II 4,8 Ringan
Ranca Sumur II 4,8 Ringan
Cikande Asem II 4,8 Ringan
Jembatan Koper II 5,0 Ringan
Jembatan Kresek II 4,9 Ringan
Kronjo II 5,0 Ringan
3. Sungai Ciujung
Tabel 3.5.
Hasil Pemantauan Sungai Ciujun Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukan
Sungai
Pemantauan
I II III
PI Status PI Status PI Status
Hulu cisalaraja II 8,2 sedang 3,1 ringan 4,0 Ringan
Ciberang II 7,6 sedang 2,8 ringan 4,2 Ringan
Jembatan Baru 3 II 8,8 sedang 2,8 ringan 5,5 sedang
Kragilan II 7,7 sedang 2,8 ringan 4,7 Ringan
Jongjin II 7,1 sedang 3,1 ringan 4,4 Ringan
Bend. Pamarayan II 7,2 sedang 2,8 ringan 4,0 Ringan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-14
4. Sungai Cirarab
Tabel 3.6. Hasil Pemantauan Sungai Cirarab Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukkan
Kelas
Pemantauan
I II III
PI Status PI Status PI Status
Jemb. Bitung II 14,4 Berat 0,9 memenuhi 8,1 sedang
Jemb. Pasar
Kemis
II 8,2 Sedang 2,7 ringan 10,0 sedang
Jemb. Permata
Tangerang
II 13,7 Berat 2,8 ringan 7,6 sedang
Jemb. Kutabumi II 7,0 Sedang 11,6 berat 9,3 sedang
Cadas Kukun II 23,4 Berat 2,8 ringan 10,0 berat
Cirarab Hilir II 20,7 Berat 4,7 ringan 3,8 ringan
Jemb. Sarakan II 1,1 Ringan 1,8 ringan 2,0 ringan
Jemb. Cirarab II 1,7 Ringan 1,0 ringan 1,9 ringan
5. Sungai Cibanten
Tabel 3.7. Hasil Pemantauan Sungai Cibanten Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukkan
Kelas
Pemantauan
I II III
PI Status PI Status PI Status
Desa pabuaran II 6,3 sedang 4,9 ringan 4,4 ringan
Telaga Kencana II 6,3 sedang 2,2 ringan 4,2 ringan
Sumber abadi II 6,5 sedang 4,7 ringan 5,0 sedang
Jembatan Kubang II 6,4 sedang 4,1 ringan 4,1 ringan
Jembatan Kaoujon II 6,5 sedang 4,7 ringan 4,0 ringan
Jembatan Kaibon II 6,4 sedang 4,4 ringan 4,1 ringan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-15
6. Sungai Cilemer
Tabel 3.8. Hasil Pemantauan Sungai Cilemer Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukkan
Kelas
Pemantauan
I II III
PI Status PI Status PI Status
Hulu
Mandalawangi
II 1,7 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang
Kurung Kambing II 1,7 ringan 3,8 ringan 5,4 sedang
Goyang Lidah II 2,1 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang
Jembatan Cisata II 2,1 ringan 3,8 ringan 4,1 ringan
Jembatan
Surianeun
II 2,4 ringan 3,4 ringan 3,7 ringan
Jembatan Tegal
Papak
II 2,8 ringan 3,9 ringan 3,9 ringan
7. Sungai Cimanceuri
Tabel 3.9. Hasil Pemantauan Sungai Cisadane Tahun 2017
Titik Pantau Peruntukkan
Kelas
Pemantauan
I II III
PI Status PI Status PI Status
Jembatan Kutruk II 1,7 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang
Jembatan Ruko
Millenium
II 1,7 ringan 3,8 ringan 5,4 sedang
Jemb. Surya Toto II 2,1 ringan 3,4 ringan 5,4 sedang
Jembatan
Balaraja
II 2,1 ringan 3,8 ringan 4,1 Ringan
Jembatan Baduk
Anom
II 2,4 ringan 3,4 ringan 3,7 Ringan
Jembatan Barong II 2,8 ringan 3,9 ringan 3,9 Ringan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-16
2. Prosentase kualitas udara yang terpantau dan
terinformasikan menurut SPM
Indikator Kinerja kualitas udara yang terpantau dan
terinformasikan menurut SPM (%) bertujuan untuk
tersedianya informasi kepada masyarakat diseluruh wilayah
Provinsi Banten terhadap kualitas udara khususnya di lokasi
padat lalu lintas, pemukiman dan kawasan industri
berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan
Hidup.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan pemantauan kualitas udara dengan lokasi
pemantauan di 8 kabupaten/kota se provinsi Banten.
Pemantauan kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara
ambien yang mengacu pada PP RI 41 tahun 1999.
Pemantauan dilakukan di 32 titik lokasi yang tersebar di
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Di setiap
Kabupaten/Kota diambil 4 titik lokasi pengambilan sampel.
Kualitas udara ambient di Provinsi Banten sangat dipengaruhi
oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara
perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat
dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran
mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor
berupa senyawa CO, HC, SO2, NO2 dan partikulat. Hal ini
dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik
roda 2 maupun roda 4 di Banten.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-17
Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah
Provinsi Banten melakukan Data kualitas udara di Provinsi
Banten didapatkan dari hasil pemantauan tetap yang
mewakili dari pemukiman, industri, dan padat lalu lintas.
Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks
Pencemaran Udara adalah konsentrasi NO2 dan SO2. Nilai
konsentrasi tahunan adalah rata-rata dari nilai konsentrasi
yang terpantau setiap bulan untuk selanjutnya dikonversikan
menjadi nilai indeks dalam skala 0-100.
Tabel 3.10.
Kualitas Udara Provinsi Banten Tahun 2017
Tabel 3.11.
Indeks Kualitas Udara Provinsi Banten Tahun 2017
Parameter Rerata Pemantauan
2017
Referensi EU Index
NO2 25,42 40 0,635
SO2 28,16 20 1,408
Index udara (Ieu) 1,0215
Index udara 2017 IKLH 49,05
No
Kabupaten
Rata-rata
Kadar NO2
Rata-
rata
Kadar
SO2
IPU
1 Pandeglang 5,75 17,8 11,77
2 Lebak 9,52 14,32 11,92
3 Kab.Tangerang 14.07 29,65 21,86
4 Kab.Serang 20,71 40,02 30,36
5 Kota Serang 35,92 30,4 33,16
6 Kota Tangerang 37 33,25 35,12
7 Kota Cilegon 48,13 29,12 38,62
8 Kota Tangerang Selatan 32,3 30,75 31,52
Nilai Indeks Rata-rata 25,42 28,16 30,46
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-18
Dari tabel Perhitungan Indeks Kualitas Udara Tahun 2017 di
Provinsi Banten menunjukkan angka 49,05 yang berarti indeks
kualitas udara Provinsi Banten berada pada kondisi < 50 jadi
termasuk dalam kondisi waspada, Pencemaran udara Provinsi
Banten dewasa ini semakin memprihatinkan, seiring dengan
semakin meningkatnya kegiatan transportasi, industri,
perkantoran, dan perumahan yang memberikan kontribusi cukup
besar terhadap pencemaran udara.
3. Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat
akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
Indikator Kinerja tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan
masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan
hidup bertujuan untuk terselesaikannya penanganan kasus-kasus
dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan
kehutanan oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup DLHK
Provinsi Banten berdasarkan berbagai pengaduan masyarakat
yang diterima.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah melaksanakan
hasil kinerja sebagai berikut : Terselesaikannya penanganan
pengaduan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Selama Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kegiatan
Provinsi Banten menerima 21 (dua puluh satu) pengaduan
masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat,
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-19
antara lain dari industri, LSM dan pelimpahan penanganan
pengaduan dari Kementerian/kab/kota. Dari seluruh pengaduan
tersebut 21 (dua puluh satu) sudah ditindaklanjuti.
Pokok aduan yang disampaikan sangat beragam, antara lain
terkait kebocoran bahan kimia jenis asamnitrat (NHO3) atau
sejenis cairan korosif yang tidak berwarna dan beracun,
perizinan belum lengkap tetapi sudah melaksanakan aktifitas,
bau busuk dari pembuangan bangkai ayam, pencemaran air
kepersawahan warga, terjadinya banjir dan kerusakan jalan
akibat kegiatan perusahaan, dugaan pencemaran air laut,
kebauan dan udara.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-20
Sasaran 2
Meningkatnya fungsi kawasan
hutan lindung Banten
Sasaran kedua dicapai melalui program rehabilitasi dan
konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
kegiatan a). Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, b).
Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura, c). Pengembangan dan
Pemanfaatan Tahura, d). Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan
Hidup, d). Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku
Utama, e). Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak, dan f).
Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui :
- Peningkatan rehabilitasi lahan untuk menjaga kualitas
lingkungan dan meningkatkan ekonomi lahan.
- Program kampung iklim provinsi Banten dalam rangka
antisipasi pemanasan global dan perubahan iklim dan untuk
mengendalikan terjadinya berbagai bencana alam seperti
banjir, tanah longsor di musim hujan, dan kekeringan serta
kekurangan air bersih di musim kemarau.
- Dukungan program nasional yaitu pada tahun 2017 digulirkan
program Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan
Menanam Nasional.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-21
Tabel 3.12
Pencapaian Sasaran Kedua
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No.
Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1
Luas rehabilitasi hutan
dan lahan
Hektar
8.000
5.236 65,45%
2 Persentase peningkatan
fungsi hutan dan
kawasan lindung
% 20 20 100%
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017 mencapai
65,45% untuk luas rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat di
kategorikan Kurang Memuaskan, hal ini disebabkan karena sampai
dengan Desember 2017 jumlah pohon yang berhasil ditanam
hanya sebanyak 2.522.222 pohon kalau dikonversi kedalam
luasan maka ada kurang lebih 5.236 Hektar. dan sebesar 100%
untuk peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung yang
berkualitas yang dapat di katagorikan Sangat Memuaskan.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-22
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-23
Sasaran 3
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas
Tanaman Kehutanan
Program dan kegiatan yang mendukung terhadap tercapainya
sasaran ini adalah program peningkatan produksi, produktivitas
peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan dan kegiatan :
1). pengembangan benih unggul bermutu, dan 2). peningkatan
proteksi pengawasan peredaran benih tanaman.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan benih unggul meliputi :
Desiminasi pengembangan kultur jaringan kelapa kopyor dan
tanaman bambu; Pembinaan penangkar benih; Pemeliharaan
persemaian tanaman kehutanan dan perkebunan; Pengembangan
dan pemeliharaan benih tanaman kehutanan dan melalui kultur
jaringan kelapa kopyor; sertifikasi benih tanaman perkebunan.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-24
Sedangkan pelaksanaan kegiatan peningkatan proteksi
pengawasan peredaran benih tanaman meliputi : Pemantauan
pengawasan peredaran benih dan proteksi tanaman; Operasional
laboratorium proteksi kultur jaringan dan sumber benih.
Pencapaian sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut,
Tabel 3.13
Pencapaian Sasaran Ketiga
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1
Cakupan ketersediaan
sumber benih
tanaman kehutanan
unit
3 3 100 %
2 Cakupan ketersediaan
benih tanaman
kehutanan yang
berkualitas
batang 107.000 200.000 187%
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017 mencapai
target sebesar 100% untuk cakupan ketersediaan sumber benih
tanaman kehutanan yang dapat di kategorikan Memuaskan. dan
sebesar 187% untuk cakupan ketersediaan benih tanaman
kehutanan yang berkualitas yang dapat di katagorikan Sangat
Memuaskan.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-25
Sasaran 4
Meningkatnya daya saing dan pemasaran
produk kehutanan
Program dan kegiatan yang mendukung terhadap tercapainya
sasaran ini adalah program peningkatan daya saing dan
pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan
perkebunan dengan kegiatan : 1). Pengelolaan dan pemanfaatan
hasil hutan, 2). Pengembangan aneka usaha kehutanan, 3).
pengolahan dan pemasaran hasil hutan, 4). pengawasan
peredaran hasil hutan, 5). Pembinaan pengujian hasil hutan.
Hasil dari kegiatan tersebut adalah :
a. terbentuknya kelompok pemegang izin hutan rakyat/hutan
hak dan IUPPHHK kapasitas izin sampai 2000 m3/tahun;
terselenggaranya pendampingan pra sertifikasi menuju SVLK;
dan inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu
pada unit-unit manajemen hutan rakyat.
b. Terselenggaranya pembinaan teknis budidaya lebah madu
dan bantuan stup lebah dan alat peras; bantuan sarana
budidaya jamur tiram; bantuan alat pengolahan aren.
c. Pameran Indo Green Foresty Expo; Pameran Banten Expo; Temu
usaha aneka usaha kehutanan; Bintek peningkatan mutu
produk hasil hutan bukan kayu.
d. terkendalinya pengawasan peredaran hasil hutan;
meningkatnya kapasitas petugas administrasi pelaporan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-26
industri hasil hutan; meningkatnya penatausahaan
Pengolahan Hasil Hutan.
e. Terselenggaranya Pembinaan dan penilaian kinerja Ganis dan
Wasganis PHPL; Pembinaan teknis pengukuran dan
pengujian hasil hutan; Pembinaan penerbit dokumen legalitas
hasil hutan.
Pencapaian sasaran ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut,
Tabel 3.14
Pencapaian Sasaran Keempat
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No.
Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1
Tingkat
perkembangan
jumlah aneka usaha
kehutanan dan
perkebunan
unit
6 6 100%
2 Cakupan tingkat
kemantapan tata
usaha dan pembinaan
industri kehutanan
dan perkebunan
sehingga dapat terus
berproduksi
industri 250 250 100%
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun
2017 mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan
Memuaskan. Target capaian yang akan dicapai setiap tahun
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-27
memang ditarget sebesar 100%, karena ini merupakan kegiatan
rutin yang harus ada setiap tahun.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-28
Sasaran 5
Meningkatnya Daya Dukung Sumber Daya
Hutan dan Lahan
Program dan kegiatan yang mendukung terhadap tercapainya
sasaran ini adalah program peningkatan daya dukung sumber
daya hutan dan lahan, dengan kegiatan : 1). pengembangan dan
pemantapan kawasan hutan, dan 2). Perlindungan dan
pengamanan hutan. Beberapa hasil dari kegiatan tersebut adalah
:
a. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD
GRK sektor Kehutanan, evaluasi tata batas kawasan hutan;
dan penggunaan kawasan hutan; Inventarisasi dan identifikasi
permasalahan kawasan hutan; tindak lanjut penyelesaian
permasalahan kawasan hutan.
b. Evaluasi dan perlindungan pengamanan hutan; terbentuknya
lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar; terbinanya
penangkar TSL yang tidak dilindungi; terselenggaranya
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat daerah penyangga
kawasan konservasi.
Pencapaian sasaran kelima Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut,
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-29
Tabel 3.15
Pencapaian Sasaran Kelima
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No.
Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1
Cakupan
pengendalian
penggunaan kawasan
hutan
unit
6 6 100 %
2 Peningkatan jumlah
kelompok
pemberdayaan
masyarakat sekitar
kawasan
kelompok 10 13 130%
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun
2017 mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan
Memuaskan. Target capaian yang akan dicapai setiap tahun
memang ditarget sebesar 100%, karena ini merupakan kegiatan
rutin yang harus ada setiap tahun.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-30
Sasaran 6
Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan
dan aparatur
Program dan kegiatan yang menjadi pendukung terhadap sasaran
keenam merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten setiap tahun.
Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pendukung
terhadap pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Baik sebagai
perencanaan, evaluasi, pelaporan keuangan dan fisik dari seluruh
kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Kedua
kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat.
Capaian terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan daerah tergambar dari capaian 2 indikator dengan
uraian sebagai berikut:
• Indikator kinerja rasio ketersediaan dokumen perencanaan,
evaluasi dan pelaporan
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
a. Tersedianya dokumen perencanaan tingkat SKPD meliputi
: Rencana Kerja (renja), Daftar Rincian Program dan
Kegiatan (DRPK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Tersedianya dokumen evaluasi tingkat SKPD meliputi :
hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-31
badan, hasil evaluasi secara berkala (bulanan dan
triwulan).
c. Tersedianya dokumen pelaporan tingkat SKPD meliputi :
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip),
laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj), laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
• Indikator kinerja rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,
pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%)
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengendalian
keuangan tingkat SKPD meliputi : rekapitulasi dokumen
SPP, SPM dan SP2D, sistem pengendalian internal
pemerintah, penataan dan pengelolaan simda keuangan
DLHK, validasi dokumen perbendaharaan DLHK
2. Tersedianya dokumen pelaporan keuangan tingkat SKPD
meliputi : laporan keuangan triwulan, laporan keuangan
semesteran/prognosis, laporan keuangan akhir tahun.
Analisis pencapaian sasaran keenam Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten pada tabel sebagai berikut :
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-32
Tabel 3.16 Pencapaian Sasaran Keenam
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian
Kinerja Tahun
2017 Target Realisasi
1 Rasio Ketersediaan
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
% 100 100 100
2 Rasio Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Laporan Keuangan
% 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi pencapaian
sasaran dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun
2017 mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan
Memuaskan. Target capaian yang akan dicapai setiap tahun
memang ditarget sebesar 100%, karena ini merupakan kegiatan
rutin yang harus ada setiap tahun.
Sasaran 7
Meningkatnya sarana, prasarana perkantoran dan
kapasitas aparatur
Program dan kegiatan yang mendukung terhadap sasaran
ketujuh ini ada 26 (dua puluh enam) kegiatan, dan seluruhnya
merupakan kegiatan yang dilaksanakan di bagian sub bagian
umum dan kepegawaian/tata usaha baik di dinas maupun di
balai/UPT. Program dan kegiatan pada sasaran ini merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai
pendukung bagi terlaksananya kegiatan di SKPD. Baik itu dari
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-33
sarana dan prasarana, penyediaan barang dan jasa maupun dari
pemeliharaannya. Analisis Pencapaian Sasaran Ketujuh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.17
Pencapaian Sasaran Ketujuh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2017 Capaian
Kinerja
Tahun 2017 Target Realisasi
1. Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan
dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
% 100 100 100
2. Rasio Penyediaan Barang
dan Jasa Administrasi
Perkantoran erta Pelayanan
Tata Usaha
Kerumahtanggaan
% 100 100 100
3. Rasio Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Didalam dan
Keluar Daerah
% 100 100 100
4. Rasio Pembinaan dan
Peningkatan Pelayanan,
Tata Usaha dan
Administrasi Kepegawaian
% 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi indikator
sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun 2017
mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan
Memuaskan. Target capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya
memang 100%, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan
merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap tahun.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-34
Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sasaran
ketujuh ini adalah sebagai berikut:
• Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup Daerah (DLHK) pada tahun 2017 telah melaksanakan
beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
a. Tersedianya penyediaan tenaga kerja satpam, supir dan
pramubakti/cleaning service dan operasional kantor.
b. tersedianya penunjang operasional kantor selama 12 (dua
belas) bulan.
• Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan ke Luar Daerah
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam
dan ke luar daerah
• Indikator kinerja : Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Aparatur
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
- Tepeliharanya gedung, kendaraan dinas, perlengkapan
kantor dan pemeliharaan komputer.
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-35
- Tersedianya perangkat personal komputer, laptop, gorden,
wallpaper, alat pendingin (ac), rak besi, kursi tamu, mesin
hitung uang, partisi mushola, atribut/papan nama kantor,
kanopi, karpet, TPS 3R / B3, peralatan mesin jetpump dan
instalasi, sepeda (peraga kendaraan ramah lingkungan),
meja, kursi pejabat dan staf, kelengkapan ruang laktasi,
kelengkapan ruang datin, kendaraan operasional double
cabin 2500cc, pesawat drone + kamera, alat rumah tangga
lainnya (home use, tenda peleton standar 6mx14mx3,5m,
tiang bendera, perangkat sound system), alat bantu listrik
(kapasitor bank) belanja modal pengadaan kanopi/talang
air parkiran, reservoir 20.000 ltr dan instalasi pemasangan,
pengadaan gudang penyimpanan alat laboratorium
portable dan garasi mobil lab, kontainer sampah
menggunakan bak tertutup, pengadaan truck arm roll
pengangkut kontainer sampah menggunakan bak tertutup,
kendaraan operasional roda tiga (motor pengangkut
sampah)
• Indikator kinerja : Rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan adm. kepegawaian
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun 2017 telah
melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai berikut :
- terfasilitasinnya kenaikan pangkat, gaji berkala dan
golongan Pegawai
- meningkatnya kemampuan dan eksistansi aparatur
pemerintah DLHK Provinsi Banten
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-36
- tersusunnya data kepegawaian DLHK
- meningkatnya kapasitas, jasmani dan motivasi pegawai
Sasaran 8
Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat
diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan
masyarakat
Program dan kegiatan pada sasaran ini khusus dilaksanakan
untuk menyiapkan ketersediaan data dan informasi bidang
lingkungan hidup kehutanan pada setiap tahun. Beberapa hasil
dari program dan kegiatan tersebut adalah :
a. Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang
lingkungan hidup dan kehutanan
b. Tersedia dan terinformasikannya pelaksanaan program dan
kegiatan melalui website DLHK Provinsi Banten
(www.dlhk.bantenprov.go.id)
c. Terlayaninya permohonan informasi publik
Analisis pencapaian sasaran keenam Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.18. Pencapaian Sasaran Kedelapan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2016 Capaian Kinerja
Tahun 2016 Target Realisasi
1 Ketersediaan Data dan
Informasi Pembangunan
Kehutanan dan
Perkebunan
% 100 100 100 %
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-37
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa realisasi akumulasi
pencapaian sasaran dibandingkan dengan rencana pada tahun
2017 mencapai target sebesar 100% yang dapat di katagorikan
Memuaskan. Karena kegiatan penyusunan data dan informasi
dilaksanakan rutin setiap tahun.
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Dukungan anggaran kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Sebelum Perubahan (APBD MURNI) dari 8
(delapan) Program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan adalah
Rp. 73.350.751.250,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.
33.031.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 40.319.751.250,-.
Dalam APBD Perubahan dari 8 (delapan) program, 49 (empat
puluh sembilan) kegiatan, total anggaran adalah Rp
78.798.394.750,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.
30.520.000.000,- dan Belanja Langsung Rp. 48.278.394.750,-
Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, yaitu
tanggal 31 Desember 2017, anggaran Belanja Rp. 78,798,394,750
dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 29,753,331,052 dan
Belanja Langsung Rp. 44,843,800,250. Total Realisasi keuangan
Rp. 74,597,331,302 atau 94.67 % serta realisasi fisik sebesar
99.96%. Realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2017 selengkapnya
dapat di lihat pada tabel berikut,
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-39
Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. % (1) (2) (4) (5)
terwujudnya
kelembagaan dan
ketatalaksanaan
pemerintah daerah serta
pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang
akuntabel dan berbasis
teknologi informasi
Rasio Ketersediaan
Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
100 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
132,000,000
80,105,950
60.69
Rasio Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Laporan Keuangan
100 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
565,000,000
483,180,000
85.52
Meningkatnya
pengawasan,
akuntabilitas kinerja dan
disiplin aparatur yang
berbasis kompetensi
Rasio Pembangunan,
Pengadaan, Pemeliharaan
dan Rehabilitasi Prasarana
dan Sarana Aparatur
100 Program Peningkatan sarana, prasarana perkantoran dan kapasitas
aparatur
- Pengadaan sarana dan prasarana kantor 4,586,800,000 4,158,385,960 90.66
- Pengadaan Perangkat Alat Pemantau Kualitas Udara
(Kewajiban TA 2016)
2,880,773,000 2,728,763,000 94.72
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 3,242,840,000 3,087,471,010 95.21
- Peningkatan Kapasitas Aparatur 600,000,000 519,438,000 86.57
- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 2,000,000,000 1,994,797,574 99.74
- Penyediaan barang dan jasa perkantoran pada UPT Lab 600,000,000 557,645,012 92.94
- Pengadaan sarana dan prasarana pada UPT laboratorium 622,241,250 573,193,000 92.12
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada UPT Lab 252,900,000 242,528,000 95.90
- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada
UPT Laboratorium
300,000,000 284,241,304 94.75
- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPHW-PSC 340,000,000 322,603,000 94.88
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPHW-PSC 208.000.000 199,142,000 95.74
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-PSC 573,400,000 560,089,000 97.68
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-40
Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. % (1) (2) (4) (5)
- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPHW-LT 378,000,000 366,900,000 97.06
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPHW-LT 200,000,000 123,568,200 61.78
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPHW-LT 317,200,000 268,715,000 84.71
- Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW LT 100,000,000 83,000,000 83.00
- Pengadaan sarana dan prasarana pada BPPTK 500,000,000 488,066,000 97.61
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BPPTK 450,000,000 436,082,820 96.91
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPPTK 876,654,250 769,438,091 87.77
- Pengadaan sarana dan prasarana pada BP-TAHURA 150,000,000 140,967,000 93.98
- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada BP-TAHURA 202,000,000 172,796,500 85.54
- Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP-TAHURA 498,000,000 476,374,850 95.66
Meningkatnya pelayanan
data dan informasi
publik yang dapat
diakses dengan mudah
dan cepat oleh seluruh
lapisan masyarakat
Ketersediaan Data dan
Informasi pembangunan
100 Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
- Penyediaan Data Pembangunan
400,000,000 311,840,000 77.96
Berkurangnya tingkat
pencemaran, kerusakan
lingkungan dan resiko
bencana
Persentase kualitas air
yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM
500
Persentase kualitas udara
yang terpantau dan
terinformasikan menurut
SPM
100
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
Hidup
1,500,000,000
1,477,950,100
98.53
- Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,300,000,000 1,222,809,700 94.06
- Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 635,590,000 600,835,000 94.53
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1,768,200,000 1,731,107,000 97.90
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-41
Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. % (1) (2) (4) (5)
- Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 650,000,000 476,895,600 73.37
- Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan 975,000,000 900,340,898 92.34
Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah
pengaduan masyarakat
akibat dugaan pencemaran
atau kerusakan lingkungan
hidup
500 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum
Lingkungan
790,000,000
761,901,600
96.44
Meningkatnya fungsi
kawasan lindung
Luas area rehabilitasi
hutan dan lahan
65 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
- Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
3,825,863,750
3,708,300,000
96.93
- Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura 250,000,000 250,000,000 100,00
- Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak 750,000,000 741,275,000 98.84
- Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon 900,000,000 772,450,000 85.83
Prosentase peningkatan
fungsi hutan dan kawasan
lindung
100 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
- Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura
250,000,000
248,907,000
99.56
- Peningkatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1,600,000,000 1,468,716,000 91.79
- Pengembangan SDM Penyuluh dan SDM Pelaku Utama 1,175,885,000 1,122,252,500 95.44
Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas
tanaman kehutanan
Cakupan ketersediaan
benih tanaman perkebunan
(kehutanan) yang
berkualitas
187 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- Pengembangan Benih Unggul Bermutu
1,306,047,500
1,256,916,500
96.24
Cakupan ketersediaan
sumber benih tanaman
perkebunan (kehutanan)
100 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,
Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman
500,000,000
448,729,150
89.75
Meningkatnya daya
saing dan pemasaran
produk kehutanan
Tingkat perkembangan
jumlah aneka usaha
kehutanan dan perkebunan
100 Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan
564,000,000
536,660,000
95.15
- Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan 453,000,000 436,751,100 96.41
3 Akuntabilitas Kinerja
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 3-42
Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Rp. % (1) (2) (4) (5)
Cakupan tingkat
kemantapan tata usaha dan
pembinaan industri
kehutanan dan perkebunan
sehingga dapat terus
berproduksi
100 Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk
Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
476,000,000
417,310,500
87.67
- Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 400,000,000 393,110,000 98.28
- Pembinaan Pengujian Hasil Hutan 450,000,000 446,430,000 99.21
Meningkatnya Daya
Dukung Sumber Daya
Hutan dan Lahan
Peningkatan jumlah
kelompok pemberdayaan
masyarakat sekitar
kawasan
130 Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hutan
552,000,000
533,366,000
96.62
Cakupan pengendalian
penggunaan kawasan
hutan
100 Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan
464,000,000
438,146,500
94.43
BAB IV
PENUTUP
LAPORAN
KINERJA DLHK
2017
Bab 4 Penutup
LAPORAN KINERJA 2017 |DLHK Provinsi Banten 4-2
Penutup
Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 disusun dalam rangka
mengukur kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan visi yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan evaluasi
kinerja keberhasilan maupun kegagalan Program dan Kegiatan
yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur
Banten.
4