LAPORAN TRIWULAN I WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan sudah dilakukan sejak Tahun 2015 diawal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
berdiri, sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Sasaran Utama Reformasi Birokrasi adalah :
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih
dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah
melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam Area Penguatan
Pengawasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun
2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Direktorat Pembangunan Kawasan Perdesaan telah secara
berkesinambungan dan terus berusaha untuk mengoptimalkan penguatan
pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayan publik, dan terus
berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat V dalam
upaya-upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan
Pemerintahan yang baik (good goverment) dengan berpedoman pada
Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 -2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi;
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Satuan Kerja
sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengaduan
Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Triwulan I Pelaksanaan Whistle Blowing
System dan Pengaduan Masyarakat adalah untuk memberikan gambaran dan
kondisi yang ada sehingga menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pimpinan
terhadap pelaksanaan Whistle Blowing System dan penanganan penagaduan
masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Tujuan penyusunan Laporan Triwulan I Pelaksanaan Whistle Blowing
System dan Pengaduan Masyarakat adalah menentukan langkah-langkah
tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan Whistle Blowing System dan
penanganan penagaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB II
PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN PENGADUAN
MASYARAKAT
A. Pelaksanaan Whistle Blowing System
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga telah memiliki WBS yang
dapat diakses pada website http://www.wbs.kemendesa.go.id. WBS
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi.
WBS pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan aplikasi
pengaduan online yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bagi pegawai yang memiliki informasi dan
ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi. Pelapor pada Whistle Blowing System terjamin untuk dijaga
kerahasiaan identitasnya.
Tujuan dilakukannya Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah :
1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia
informasi dengan pemohon dan pengguna informasi Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan informasi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang baik;
3. Terwujudnya penanganan koordinasi dan penanganan pengaduan
masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait dengan pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS), Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait yang menjadi Admin
WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk megetahui update
pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan melalui WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
http://www.wbs.kemendesa.go.id/
2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Admin WBS Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi, tidak ada pengaduan yang masuk ke Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode Januari – Maret
Tahun 2020;
3. Melakukan evaluasi atas tidak adanya pengaduan yang masuk melalui WBS
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan karena belum disosialisasikannya WBS
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada seluruh pegawai;
4. Menyusun Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian Advokasi Hukum
Tahun 2020 yang berisi tema sosialisasi, jadwal kegiatan, media sosialisasi,
sasaran dan sasaran yang akan dicapai (terlampir);
5. Berdasarkan jadwal sosialisasi yang telah disusun, pada periode Januari –
Maret 2020, kami telah melakukan sosialisasi yaitu menempatkan brosur
WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang merupakan cetakan
asli dari Inspektorat Jenderal pada lemari majalah lantai 4 dan kotak
brosur pada meja resepsionist lantai 3 dan 4 Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
B. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan dapat dilakukan melalui :
1. Bersurat secara langsung kepada Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau langsung kepada Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Kotak Saran;
3. Telepon/Call Center : 1500040;
4. SMS Center :
Telkomsel : 081288990040
XL : 087788990040
5. Facebook : Kemendesa.1
6. Twitter : @kemendesa, @DitjenPKP
7. Website http://sipemandu.kemendesa.go.id
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi saat ini fokus pada peralihan
sistem pengaduan secara online yang terintegrasi dalam satu pintu yaitu
SIPEMANDU Desa. Alur pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat
melalui SIPEMANDU Desa dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan
pada Unit Kerja Eselon I yang berasal dari organisasi masyarakat, partai
http://sipemandu.kemendesa.go.id/
politik, perorangan atau penerusan pengaduan oleh
Kementerian/Lembaga/Komisi Negara dalam bentuk pesan suara, surat,
faksmile, email, sms, atau pesan singkat media sosial dicatat dalam
agenda surat masuk secara manual atau menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SIPEMANDU)
Desa sesuai dengan prosedur pengadministrasian/tata persuratan yang
berlaku. Pengaduan yang disampaikan secara lisan agar dituangkan ke
dalam formulir yang disediakan;
2. Pencatatan oleh Tim Penanganan Pengaduan tersebut sekurang-
kurangnya memuat informasi tentang nomor dan tanggal surat
pengaduan, tanggal diterima, identitas pengadu, identitas terlapor dan inti
pengaduan;
3. Pengaduan yang alamatnya jelas, segera ditanggapi secara tertulis dalam
waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pengaduan diterima
dan akan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
4. Pengaduan yang berupa Pengawasan akan ditindak lanjuti oleh Unit Kerja
Eselon I yang bersangkutan dan akan dikirimkan melalui Tim Penanganan
Pengaduan masing-masing UKE I. Untuk PIC SIPEMANDU Desa pada
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Bagian
Perencanaan;
5. Pengawasan yang telah di klarifikasi apabila terbukti maka perlu
penanganan lebih lanjut dengan waktu sesuai dengan tingkat kesulitan
aduan;
6. Hasil penanganan pengaduan dilaporkan kembali melalui aplikasi
SIPEMANDU oleh PIC SIPEMANDU Desa.
Dari berbagai kanal pengaduan yang dimiliki Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada periode Januari –
Maret Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) pengaduan yang masuk dan ditujukan
kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Uraian
permasalahan pengaduan dan penanganannya dituangkan dalam Matriks
Permasalahan Hukum Litigasi dan Non Litigasi Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan Periode Januari – Maret Tahun 2020 yang
akan dijelaskan selanjutnya.
MATRIKS DATA PERMASALAHAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PERIODE JANUARI - MARET
TAHUN 2020
NO TGL LOKASI URAIAN MASALAH TINDAK LANJUT KET STATUS
1. Surat
Permohonan
Audiensi: 11
November
2019
Diterima
Ditjen PKP:
12
November
2019
Muna Barat,
Sulawesi
Tenggara
Adanya permohonan
audiensi dari Bupati Muna
Barat membahas
permintaan untuk
mengakomodir
Kabupaten Muna Barat
dalam RPJMN 2020-2024
ataupun Renstra
Kementerian Desa PDTT
2020-2024
1. Dit. PEKP telah menanggapi
bahwa penentuan KPPN bukan
merupakan kewenangan
Kementerian Desa PDTT,
melainkan kewenangan dari
Kemenko PMK dan Kementerian
BAPPENAS
2. Pada tanggal 27 Januari 2020,
dilakukan rapat audiensi dengan
berbagai K/L terkait yang salah
satu hasilnya adalah Kabupaten
Muna Barat dijadikan sebagai
Prioritas Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi (khusunya
Direktorat Jenderal PKP)
1. Perkara Non
Litigasi
Pengaduan melalui
Surat
Telah
selesai
2. Surat Desa Laporan untuk meninjau 1. Telah ada tanggapan dari Admin 1. Perkara Non Telah
Pengaduan:
25
Desember
2019
Diterima
Ditjen PKP:
25
Desember
2019
Tanjungsari, Kec.
Agrabinta, Kab.
Cianjur, Jawa
Barat
dan memperhatikan
kebutuhan renovasi
jembatan penghubung
Kabupaten Cisalak
dengan Kabupaten
Lugina yang kondisinya
sudah sangat
memprihatinkan.
Diharapkan adanya
pembangunan jembatan
secara permanen dan
layak dengan bantuan
dana desa dari
pemerintah pusat.
Humas yang menjelaskan bahwa
masukan pada pemerintah desa
untuk menganggarkan dana desa
tahun 2020 untuk pembangunan
jembatan antar desa sesuai
dengan Peraturan Menteri Desa,
PDT dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;
2. Bagian Hukum Ortala telah
menanggapi bahwa persoalan
dana desa merupakan tupoksi
Ditjen PPMD yaitu pengelolaan
dana desa (disampaikan kepada
PIC SIPEMANDU UKE I);
3. PIC SIPEMANDU UKE I telah
menyampaikan tanggapan pada
angka (2) kepada Admin Humas
Litigasi
2. Pengaduan
melalui
SIPEMANDU
Desa
selesai
3. Surat Panggilan Saksi: 4
Maret 2020 Diterima
Ditjen PKP:
Desa Air Itam,
Kkec. Penukal
Abab Lematan
Ilir Pali,
Sumatera Selatan
Pemanggilan saksi untuk
proses penyidikan atas
dugaan tindak pidana
korupsi dalam
pembangunan pasar
Kawasan perdesaan
1. Melakukan persiapan pendampingan proses penyidikan yang kemudian ditindaklanjuti
dengan Tim Advokasi melakukan perjalanan dinas ke Kejaksaan Negeri PALI;
2. Pemeriksaan saksi atas nama Ibu Sri Estiningsih (Pejabat
1. Perkara Litigasi 3. Panggilan saksi
disampaikan
melalui Surat
Sedang diproses
(menunggu
proses
penyiidikan
lebih
lanjut)
9 Maret
2020
Penandatangan SPM TA 2016 tanggal 17 Maret 2020;
3. Melaporkan hasil pendampingan proses penyidikan dengan Nota Dinas Nomor: 86/HK/III/2020
perihal Pemenuhan Panggilan Saksi dari Kejaksaan PALI sebagai laporan kepada Direktur
4. Melakukan koordinasi dengan PPK yang bersangkutan untuk meminta kelengkapan dokumen
yang diminta Kejaksaan PALI; 5. Mengirimkan sebagian dokumen
yang diperoleh kepada Kejaksaan Negeri PALI.
TOTAL PENGADUAN 3
BELUM DITINDAKLANJUTI -
SEDANG DIPROSES 2
TELAH SELESAI 1
Matriks Data Permasalahan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Periode Januari – Maret Tahun
2020 dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:
1. Permohonan Penetapan Kabupaten Muna Barat sebagai KPPN
(Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara)
Surat dari Bupati Muna Barat Nomor: 130/2186/2019 perihal
Permohonan Audiensi tanggal 11 November 2019 yang pada intinya
memohon untuk menerima audiensi terkait pengembangan KPPN
Kabupaten Muna Barat dan arah kebijakan Direktorat Jenderal PKP Tahun
2020-2024 ataupun RENSTRA Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Surat tersebut diterima Direktorat Jenderal PKP pada tanggal 12 November
2019.
Menanggapi permintaan audiensi tersebut, Dit. PEKP telah
menyapaikan bahwa penentuan KPPN bukan merupakan kewenangan
Kementerian Desa PDTT, melainkan kewenangan dari Kemenko PMK dan
Kementerian BAPPENAS. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2020,
dilakukan rapat audiensi dengan berbagai K/L terkait yang salah satu
hasilnya adalah Kabupaten Muna Barat dijadikan sebagai Prioritas
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (khusunya Direktorat Jenderal
PKP).
2. Kerusakan Jembatan Penghubung Antar Desa di Desa Tanjungsari,
Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur, Jawa Barat
Pengaduan merupakan pengaduan dalam ranah non litigasi yang masuk
melalui Aplikasi SIPEMANDU Desa dengan rincian pengaduan sebagai
berikut:
a. Identitas Pelapor
Nama : Rupendi
Alamat : Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta, Kab. Cianjur, Jawa
Barat
No. Telepon : 081573972196
b. Nomor dan Tanggal Laporan
No. Tiket : Bbcf3a50
Tgl Laporan : 25 Desember 2019
c. Isi Laporan
1) Meminta Direktorat Terkait pada Kementerin Desa, PDT dan
Transmigrasi untuk meninjau dan memperhatikan kebutuhan
renovasi jembatan penghubung Kabupaten Cisalak dengan
Kabupaten Lugina yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan
karena hanya terbuat dari kayu dan bambu swadaya masyarakat;
2) Mengingat jembatan tersebut adalah satu-satunya akses warga dan
anak-anak untuk menuju ke sekolah, maka diharapkan adanya
pembangunan jembatan secara permanen dan layak dengan
bantuan dana desa dari pemerintah pusat.
d. Tanggapan Admin Humas
1) Alokasi penggunaan dana desa berdasarkan hasil putusan
musyawarah desa berdasarkan prioritas dana desa sesuai dengan
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
2) Melihat penggunaan dana desa Tanjung Sari sampai saat ini laporan
penggunaan dana desa tahap 2 dialokasikan pemerintah desa untuk
pembangunan jalan tani, jalan desa dan operasional PAUD atau
sejenisnya;
3) Oleh karena itu, sebaiknya diberikan masukan pada pemerintah desa
untuk menganggarkan dana desa tahun 2020 untuk pembangunan
jembatan antar desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Untuk altenatif lain
yaitu pengajuan bantuan kepada Kabupaten Cianjur untuk
dimintakan bantuan kepada pemerintah pusat;
4) Laporan ini akan disampaikan kepada Direktorat terkait untuk
ditindaklanjuti.
Atas pengaduan tersebut, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
melakukan analisis dan telaah yang disampaikan kepada Plt. Sekretaris
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan menyusun
Nota Dinas Nomor: 143/HK.11/VI/2020 perihal Laporan Permintaan
Peninjauan Kembali Pembangunan Jembatan di Kab. Cianjur yang isinya
menyampaikan bahwa Kabupaten Cianjur tidak merupakan satu kawasan
perdesaan dan apabila pokok permasalahannya mengenai penggunaan
dana desa maka lebih tepat apabila laporan pengaduan ini disampaikan
kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan dana desa.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan koordinasi dengan
Admin Humas. Selanjutnya, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
telah menyampaikan tanggapan tersebut kepada PIC UKE I Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan bahwa pengaduan mengenai
dana desa seharusnya ditujukan kepada Direktorat Jenderal PPMD.
3. Pemanggilan saksi dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri
PALI
Pemanggilan saksi untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana
korupsi atas Proyek Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Air
Itam, Kec. Penukal Abab Lematan Ilir (Pali), Prov. Sumatera Selatan Tahun
2016 dengan nilai pekerjaan Rp1.108.122.000.- (satu miliar seratus delapan
juta seratus dua puluh dua ribu rupiah). Surat panggilan saksi dari
Kejaksaan Negeri PALI tanggal 4 Maret 2020 ditujukan kepada Ibu Sri
Estiningsih selaku Pejabat Penandatangan SPM TA 2016 pada proyek
dimaksud. Menindaklanjuti surat panggilan tersebut, Tim Advokasi
melakukan pengawalan dan pendampingan pada proses penyidikan Ibu Sri
Estiningsih pada pemeriksaan tanggal 17 Maret 2020.
Hasil pendampingan proses penyidikan dilaporkan kepada Plt.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan
Nota Dinas Nomor: 86/HK/III/2020 perihal Pemenuhan Panggilan Saksi dari
Kejaksaan PALI yang hasilnya sebagai berikut:
1) Judul kegiatan adalah Pembangunan Pasar Kawasan Perdesaan di
Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2016;
2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang
Milik Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal PKP Nomor: 112/BAHPP-
BMN/DPKP.3/12/2017, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar
Rp1.108.122.000,- (satu milyar seratus delapan juta seratus dua puluh
dua ribu rupiah);
3) Anggaran yang telah di cairkan adalah sebesar Rp1.024.694.000,- (satu
milyar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) untuk PT. Azevedopratama Konsultan melalui 3 (tiga) termin
pembayaran yaitu uang muka, pembayaran tahap 1 dan tahap 2,
dibuktikan dengan:
a) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar
Nomor: 30284/SPM/PPK.3-DITJENPKP/KDPDTT/XII/2016 Tanggal 8
November 2016;
b) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar
Nomor: 30405/SPM/PPK.3-DITJENPKP/KDPDTT/XII/2016 Tanggal 23
Desember 2016;
c) Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas Surat Perintah Membayar
Nomor: 30452/SPM/PPK.3-DITJENPKP/KDPDTT/XII/2016 Tanggal 23
Desember 2016.
4) Saksi telah melengkapi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang
dicairkan kepada PT. Azevedopratama Konsultan dan telah dilegalisir. 4.
Penyidik telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka sebagai berikut:
a) Pejabat Pembuat Komitmen (Bapak Asih Prasetia, S.E.);
b) Direktur Utama PT. Azevedopratama (Bapak Ir. Yono Maryono
sebagai Konsultan Pengawas);
c) Direktur PT. Bersinar Jesstive Mandiri (Bapak Bilson Marbun sebagai
Penyedia).
5) Tindak Lanjut Pemeriksaan
a) Kejaksaan Negeri PALI secara lisan meminta dokumen terkait proyek
dimaksud agar dilegalisir untuk selanjutnya dikirimkan kembali
kepada Kejaksaan Negeri PALI;
b) Daftar permintaan dokumen yang perlu dilegalisir tersebut telah
disampaikan kepada Bapak Asih Prasetya untuk ditindaklanjuti
sebagai pemenuhan permintaan dokumen oleh Kejaksaan Negeri
PALI.
Terkait dengan pengaduan masyarakat, Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penanganan pengaduan dilakukan dengan mengacu pada kententuan
yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dan Keputusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 109 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Peraturan dimaksud pada angka 1 telah ditindaklanjuti dengan menyusun
dan memberlakukan SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi Publik
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor:
53/SOP/11/2019 yang disahkan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan mulai 1 Januari 2020 (terlampir);
3. Telah ada pengusulan nama PIC SIPEMANDU Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan (terlampir);
4. Menyusun Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian Advokasi Hukum
Tahun 2020 yang berisi tema sosialisasi, jadwal kegiatan, media
sosialisasi, sasaran dan sasaran yang akan dicapai (terlampir);
5. Berdasarkan jadwal sosialisasi yang telah disusun, pada periode Januari –
Maret 2020, kami telah menempatkan kotak saran sebanyak 2 (dua) buah
yang masing-masing berada di lantai 3 dan lantai 4 Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesan.
BAB III
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
a. Belum adanya SOP Pelaporan Pengaduan Melalui WBS yang dibuat oleh
Inspektorat Jenderal sehingga masih ada kebingungan dalam prosedur
pelaporan dan penangannya pada Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan;
b. Belum adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai WBS Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi yang berdampak pada minimnya informasi untuk
disosialisasikan kepada para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan,
terdapat beberapa kendala sebagai berikut:
a. Bahwa belum adanya ketentuan SOP yang mengakomodir apabila ada
permintaan dihapusnya aduan yang salah disposisi dari Biro Humas dan
Kerjasama sehingga prosesnya panjang yaitu dilakukan dengan
melaporkan melalui PIC SIPEMANDU UKE I dan juga bersurat kepada
Kepala Biro Humas dan Kerjasama;
b. Bahwa penyelesaian pengaduan membutuhkan jangka waktu yang lebih
panjang dari ketentuan yang ditetapkan dalam SOP Penanganan
Pengaduan dan Informasi Publik yaitu maksimal 14 (empat belas) hari
kerja, sedangkan untuk proses persidangan dapat melebihi jangka
waktu tersebut.
NO URAIANTANGGAL SURAT
PENGADUAN
TANGGAL
DITERIMA DITJEN
PKP
KOORDINASI KASUS DENGAN
UNIT TERKAIT
JAWABAN DARI UNIT TERKAIT
KE PELAPOR
TELAAH PENGADUAN
DISAMPAIKAN KE PIMPINAN
EVALUASI TERHADAP KASUS
PENGADUAN
TINDAK LANJUT TERHADAP
EVALUASI PENGADUANKETERANGAN
1 Adanya permohonan audiensi dari Bupati
Muna Barat membahas permintaan untuk
mengakomodir Kabupaten Muna Barat dalam
RPJMN 2020-2024 ataupun Renstra
Kementerian Desa PDTT 2020-2024 (Muna
Barat, Sulawesi Tenggara)
11 November 2019 12 November 2019 Koordinasi klarifikasi dan taggapan
yang akan disampaikan
Pada audiensi tanggal 27 Januari
2020, telah disampaikan bahwa
kewenangan penetapan KPPN tidak
ada pada Kemendesa PDTT,
melainkan merupakan wewenang
dari Kemenko PMK bersama dengan
Bappenas
Telah dilakukan diskusi dan
koordinasi dengan Kemenko PMK
tentang penetapan Kabupaten Muna
Barat sebagai Wilayah Prioritas
Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi
Penetapan KPPN Nasional bukan
merupakan kewenangan dari
Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi, melainkan merupakan
kewenangan dari Kemenko PMK dan
Kementerian Bappenas
Kabupaten Muna Barat dijadikan
sebagai Wilayah Prioritas
Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi (khususnya Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan)
2 Permintaan peninjauan kembali dan renovasi
jembatan penghubung di Kab. Cisalak
dengan Lugina dengan alokasi dana desa
(Desa Tanjungsari, Kec. Agrabinta,
Kab. Cianjur, Jawa Barat)
25 Desember 2019 25 Desember 2019 Telah berdiskusi bahwa penggunaan
dana desa bukan merupakan tupoksi
Ditjen PKP
Jawaban disampaikan kepada PIC
SIPEMANDU UKE I bahwa desa
tanjungsari bukan merupakan satu
kawasan perdesaan dan mengenai
dana desa merupakan tupoksi dari
Ditjen PPMD
1. Penyampaian Nota Dinas Nomor:
143/HK.11/VI/2020 perihal Laporan
Permintaan Peninjauan Kembali
Pembangunan Jembatan di Kab.
Cianjur
2. Penyampaian tanggapan kepada
PIC SIPEMANDU UKE I bahwa desa
tanjungsari bukan merupakan satu
kawasan perdesaan dan mengenai
dana desa merupakan tupoksi dari
Ditjen PPMD
Penyampaian Surat dari Plt.
Sesditjen PKP kepada Kabiro
Humasker Nomor:
712/HK/10/VI/2020 perihal
Penyampaian Laporan Permintaan
Penggunaan Dana Desa dan
Peninjauan Kembali atas Bangunan
Jembatan yang Rusak di Kabupaten
Cianjur tanggal 17 Juni 2020 bahwa
pengaduan mengenai dana desa
seharusnya ditujukan kepada Ditjen
PPMD
1. Dihapusnya disposisi pengaduan
dari Akun SIPEMANDU Ditjen PKP;
2. Admin Humas telah
mendisposisikan kembali kepada
Ditjen PPMD
Pengaduan melalui
SIPEMANDU Desa
3 Proses pemanggilan saksi atas dugaan
tindak pidana korupsi dalam Pembangunan
Pasar Kawasan Perdesaan (Desa Air Itam,
Kec Penukal Abab Lematan Ilir (PALI),
Sumatera Utara)
4 Maret 2020 9 Maret 2020 Persiapan dan penyelarasan jawaban
yang akan disampaikan kepada
penyidik
Penyampaian keterangan secara
lisan oleh Pejabat Penandatangan
SPM TA 2016 kepada Penyidik
bahwa berdasarkan Berita Acara
Hasil Penelitian Hibah BMN jumlah
anggaran yang dialokasikan kepada
Rp1.108.122.000 dan anggaran
yang telah dicairkan
Rp1.024.694.000 kepada Pelaksana
melalui 3 termin pembayaran. Saksi
telah melengkapi dokumen SPM dan
telah dilegalisir
1. Nota Dinas Nomor:
86/HK/III/2020 perihal Pemenuhan
Panggilan Saksi dari Kejaksaan PALI
sebagai laporan kepada Direktur
2. Nota Dinas Nomor:
393/HK.10/IV/2020 perihal Laporan
Pendampingan Proses Hukum di
Kejaksaan PALI tanggal 14 April
2020 kepada Dirjen PKP bahwa Tim
Advokasi telah melakukan
pendampingan pada proses
penyidikan atas pemanggilan Pejabat
Penandatangan SPM TA 2016, Ibu
Sri Estningsih
1. Mengikuti proses penyidikan
dengan baik dan kooperatif
2. Mempersiapkan dokumen-
dokumen proyek dan peraturan yang
diminta oleh Kejaksaan PALI
1. Melakukan perjalanan dinas ke
Kejaksaan PALI untuk melakukan
pendampingan penyidikan saksi dari
Ditjen PKP
2. Mengirimkan sebagian dokumen
proyek dan peraturan kepada
Kejaksaan PALI
MATRIK MONITORING DAN EVALUASI PERMASALAHAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2020
B. Rencana Aksi
1. Pelaksanaan WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
a. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal yang menangani WBS untuk
mendapatkan update terbaru mengenai rencana penyusunan SOP
tersebut;
b. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk meminta brosur atau
video tutorial pelaporan pengaduan melalui WBS terbaru untuk
digunakan sebagai prior knowledge bagi pegawai di Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Berkoordinasi dengan Admin pada Biro Humas dan Kerjasama untuk
mengklarifikasi apakah terdapat prosedur baku mengenai penghapusan
disposisi aduan;
b. Penyesuaian jangka waktu dalam SOP Penanganan Pengaduan dan
Informasi Publik dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dari
aduan yang ditangani.
BAB IV
PENUTUP
Dari apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean
goverment) dan pemerintahan yang baik (good goverment), maka pelaksanaan
Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat sudah dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan WBS dan Pengaduan Masyarakat dirasakan kurang maksimal
karena terdapat beberapa kendala yang muncul. Kendala yang dihadapi adalah
kurangnya sosialisasi WBS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan
koordinasi penanganan pengaduan yang membutuhkan waktu lebih panjang.
Namun, telah disusun upaya penyelesaian yang akan dilakukan pada triwulan
selanjutnya untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
Laporan Triwulan I WBS dan Pengaduan Masyarakat ini disusun dengan
harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah
yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan
Pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Laporan ini kami buat secara ringkas
sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap WBS dan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Jakarta, 7 April 2020
Kepala Bagian Hukum,
Organisasi dan Tata Laksana,
Fince D. Hasibuan
NIP. 19771202 199612 2 001
Lampiran
Matriks Jadwal Sosialisasi pada Subbagian
Advokasi Hukum Tahun 2020
Lampiran
SOP Penanganan Pengaduan dan Informasi
Publik Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan Nomor: 53/SOP/11/2019
yang disahkan oleh Plt. Sekretaris Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Lasmpiran
Nota Dinas Penetapan PIC Layanan
Pengaduan dan Aplikasi SIPEMANDU
Direktorat Jenderal PKP