LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.94, 2015 PENGESAHAN. Protocol. Asosiasi Bangsa- Bangsa Asia Tenggara. Republik India. Kerangka Kerja. Kerja Sama Ekonomi. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA- BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 Agustus 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations And the Republic of India (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), sebagai hasil perundingan antara para wakil Pemerintah Negara- negara ASEAN dengan wakil Pemerintah Republik India; b. bahwa Protokol dimaksudkan untuk menetapkan penyesuaian jangka waktu pemberlakuan perdagangan www.peraturan.go.id
Transcript
LEMBARAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.94, 2015 PENGESAHAN. Protocol. Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Republik India. KerangkaKerja. Kerja Sama Ekonomi.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ONCOMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OFINDIA (PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN
KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 13 Agustus2009 Pemerintah Republik Indonesia telahmenandatangani Protocol to Amend the FrameworkAgreement on Comprehensive Economic CooperationBetween the Association of Southeast Asian NationsAnd the Republic of India (Protokol PerubahanKerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama EkonomiMenyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa AsiaTenggara dan Republik India), sebagai hasilperundingan antara para wakil Pemerintah Negara-negara ASEAN dengan wakil Pemerintah RepublikIndia;
b. bahwa Protokol dimaksudkan untuk menetapkanpenyesuaian jangka waktu pemberlakuan perdagangan
www.peraturan.go.id
2015, No.94 2
barang, perdagangan jasa, penanaman modal, danmekanisme penyelesaian sengketa antara Indonesiadengan Negara Anggota ASEAN lainnya dan India;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumengesahkan Persetujuan tersebut dengan PeraturanPresiden.
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 185, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Co-operation between the Association ofSoutheast Asian Nations and the Republic of India(Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsaAsia Tenggara dan Republik India) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHANPROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ONCOMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEENTHE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ANDTHE REPUBLIC OF INDIA (PROTOKOL PERUBAHANKERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJA SAMAEKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol to Amend the Framework Agreement onComprehensive Economic Cooperation Between the Association of SoutheastAsian Nations And the Republic of India (Protokol Perubahan KerangkaKerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara AsosiasiBangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telahditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 di Bangkok, yang naskahaslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesiasebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Presiden ini.
www.peraturan.go.id
2015, No.943
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahanPersetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalamBahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlakuadalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.94 4
www.peraturan.go.id
2015, No.945
www.peraturan.go.id
2015, No.94 6
www.peraturan.go.id
2015, No.947
www.peraturan.go.id
2015, No.94 8
www.peraturan.go.id
2015, No.949
www.peraturan.go.id
2015, No.94 10
www.peraturan.go.id
2015, No.9411
www.peraturan.go.id
2015, No.94 12
www.peraturan.go.id
2015, No.9413
NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN
PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT
ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE REPUBLIC OF INDIA
(PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN
KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTARA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA)
www.peraturan.go.id
2015, No.94 14
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Betweenthe Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations(Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India yang ditandatangani pada 8Oktober 2003 merupakan payung hukum dari seluruh kerja samaekonomi ASEAN-India antara lain Persetujuan Perdagangan Barang,Persetujuan Perdagangan Jasa, Kerja Sama Penanaman Modal, KerjaSama Ekonomi, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.
Persetujuan Kerangka Kerja ini juga memuat tentang jangka waktu dankomitmen yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pihak. Namun demikian,karena perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing Pihakuntuk memenuhi komitmen awal yang telah ditetapkan dalam Persetujuanini mengakibatkan jadwal komitmen yang telah ditetapkan tidak tercapai.
Untuk itu, pada pertemuan konsultasi Senior Economic Officials ASEAN-India tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand, para Pihak sepakat untukmengubah Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN-India, khususnyamengenai jangka waktu. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal14 Persetujuan Kerangka Kerja yaitu Perubahan Persetujuan KerangkaKerja ASEAN-India dapat diubah apabila disetujui oleh seluruh Pihak.Berdasarkan hal tersebut, para Pihak pada tanggal 13 Agustus 2009 telahsetuju untuk menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan KerangkaKerja ASEAN-India.
B. TUJUAN PENGESAHAN
Pengesahan Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja SamaEkonomi Menyeluruh ASEAN-India bertujuan untuk menciptakan dasarhukum dalam memberlakukan perubahan jangka waktu yang telahdisepakati oleh para Pihak sebagaimana tercantum dalam Protokol.
C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN
Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama ASEAN-Indiauntuk beberapa perubahan sesuai dengan Pasal 14 Persetujuan KerangkaKerja mencakup 7 Pasal:
1. Pasal 3 ayat (2) huruf a Persetujuan Kerangka Kerja wajib diubahdengan menggantikan tanggal "1 Juli 2004" dengan tanggal "1 Juli2007" (Pasal 1);
www.peraturan.go.id
2015, No.9415
2. Jangka waktu untuk pengurangan atau penghapusan penerapantingkat tarif Perlakuan yang Sama (MFN) untuk produk-produk dalamjalur normal yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a butir (i)sampai butir (iii) dari Persetujuan Kerangka Kerja wajib diubahsebagai berikut:
"Jalur 1
(i) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 untukBrunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,dan India;
(ii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2018 untukFilipina dan India, dan
(iii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 untuk India,dan 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2018 untukKamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Jalur 2
(i) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 untukBrunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, sertaThailand, dan India;
(ii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019 untukFilipina dan India; dan
(iii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 untuk India,dan 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2021 untukKamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. (Pasal 2 ayat 1).
3. Perubahan tanggal permulaan 1 Januari 2010 sebagaimana dirujukpada ayat 1, apabila perlu, akan disesuaikan dengan tanggal yangakan disepakati bersama oleh Para Pihak sesuai dengan perubahanPasal 8 ayat (1) Persetujuan Kerangka Kerja. (Pasal 2 ayat 2).
4. Para Pihak sepakat untuk tidak mendorong EHP dan masing-masingPersetujuan Kerangka Kerja diubah sebagaimana berikut:a) Pasal 3 ayat (5) wajib diubah dengan menghapus kalimat “tidak
tercakup dalam Program Panen Dini berdasarkan Pasal 7Persetujuan ini”;
b) Pasal 3 ayat (6) wajib diubah dengan menghapus kalimat “danPasal 7 Persetujuan ini”; dan
c) Pasal 7 wajib dihapus dan cakupan produk sebagaimana dirujukpada ayat (3) huruf a dari Pasal tersebut wajib diperlakukansebagaimana yang tercakup dalam kata “semua produk” dalamPasal 3 ayat (5). (Pasal 3)
5. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Persetujuan Kerangka Kerja ini wajibdihapus dan diganti sebagai berikut:
“(1) Untuk perdagangan barang, perundingan mengenai persetujuanuntuk penurunan atau penghapusan tarif dan hal-hal lain
www.peraturan.go.id
2015, No.94 16
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Persetujuan ini wajib dimulaidalam bulan Januari 2014 dan diselesaikan pada tahun 2009,atau pada tanggal-tanggal lain sebagaimana dapat disepakatibersama oleh Para Pihak.
(2) Perundingan mengenai Ketentuan Asal Barang untukperdagangan barang berdasarkan Pasal 3 wajib diselesaikan padatahun 2009 atau pada tanggal-tanggal lain sebagaimana dapatdisepakati bersama oleh Para Pihak.” (Pasal 4 ayat 1).”
6. Kalimat pertama Pasal 8 ayat (3) Persetujuan Kerangka Kerja wajibdihapus dan diganti sebagai berikut:“Untuk perdagangan jasa dan penanaman modal, perundingan untukmasing-masing perjanjian dimulai dalam bulan Oktober 2008 wajibdiselesaikan sebagai suatu kewajiban tunggal dalam tahun 2009 ataupada tanggal lain sebagaimana dapat disepakati bersama oleh ParaPihak.” (Pasal 4 ayat 2).
"(1) Para Pihak, pada tahun 2009, atau pada tanggal-tanggal lainsebagaimana dapat disepakati bersama oleh Para Pihak, wajibmenyelesaikan perundingan-perundingan untuk penyusunanprosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk maksud-maksud dalam Persetujuan ini." (Pasal 5)
8. Untuk negara-negara anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan olehSekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkansuatu salinan naskah resmi daripadanya kepada setiap NegaraAnggota ASEAN. (Pasal 6)
www.peraturan.go.id
2015, No.9417
BAB II
KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN
A. KEUNTUNGAN
Pengesahan Protokol akan menguntungkan pihak Indonesia antaralain berupa:
1. Adanya kepastian untuk penyesuaian jangka waktupemberlakuan perdagangan barang, perdagangan jasa,penanaman modal, dan mekanisme penyelesaian sengketa antaraIndonesia dengan Negara Anggota ASEAN lainnya dan India;
2. Adanya jangka waktu yang cukup untuk menyesuaikankomitmen Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN-India.
B. KONSEKUENSI
Pengesahan Protokol juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia,antara lain:
1. Perlunya Pemerintah menyesuaikan jangka waktu pemenuhankomitmen sebagaimana disepakati dalam Persetujuan KerangkaKerja ASEAN-India dan Protokolnya;
2. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha secara terus menerus.
C. URGENSI PENGESAHAN
1. Landasan Filosofis
ASEAN merupakan perwujudan dari adanya rasa kebutuhanuntuk saling melengkapi dan mendukung diantara para negaraanggotanya yang terikat oleh letak geografis yang berdekatan.Dalam mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut tidak lepasdari kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, danpertahanan keamanan.
www.peraturan.go.id
2015, No.94 18
Untuk mendukung kepentingan ASEAN tersebut, ASEAN jugatelah membentuk suatu hubungan kerja sama dengan beberapanegara mitra dialog antara lain India. Hal ini dikarenakan Indiamerupakan salah satu mitra dagang terbesar dan sumberinvestasi bagi Negara-negara di kawasan ASEAN.
Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi yang berbeda dariNegara-negara Anggota ASEAN perlu menyesuaikan jangka waktupemenuhan komitmen pelaksanaan Persetujuan Kerangka KerjaASEAN-India.
Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu konsisten terhadapkesepakatan yang telah diambil dengan tetap memperhatikankepentingan nasional.
2. Landasan Sosiologis
Kerja sama antara ASEAN dengan India baik dalam perdaganganbarang, perdagangan jasa serta investasi diharapkan dapatmendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN danmeningkatkan perdagangan diantara para Pihak khususnyapeningkatan volume ekspor Indonesia ke India denganmendapatkan kemudahan-kemudahan dan pengecualian-pengecualian, serta kepastian dunia usaha dalam melakukanaktivitas ekonomi dikawasan ASEAN dan India.
Dengan perubahan jangka waktu sebagaimana tercantum dalamProtokol dimaksud, Indonesia khususnya para pelaku usahamemiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalammenghadapi persaingan usaha diantara Para Pihak.
3. Landasan Yuridis
Pengesahan Protokol Perubahan Kerangka Kerja PersetujuanKerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN-India akanmenjadi dasar untuk dimulainya berbagai komitmen perjanjian-perjanjian yang berada dibawahnya. Protokol ini akan melengkapiatau memasukkan peraturan regional ke dalam pengaturannasional yang terkait dengan persetujuan internasional yang telahdisahkan oleh Indonesia, seperti:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanMarrakesh Agreement Establishing the World TradeOrganization (Persetujuan Marrakesh mengenai PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia);
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4012);
www.peraturan.go.id
2015, No.9419
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang HubunganLuar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3882);
d. Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between the Association of Southeast AsianNations and the Republic of India (Persetujuan Kerangka Kerjamengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara danRepublik India) yang telah disahkan dengan KeputusanPresiden Nomor 69 Tahun 2004.
www.peraturan.go.id
2015, No.94 20
BAB III
KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGANPROTOKOL
Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokolini, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanMarrakesh Agreement on Establishing the World TradeOrganization (Persetujuan Marrakesh mengenai PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)untuk Barang Ekspor Indonesia.
B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Setelah dipelajari, isi dan muatan Protokol tidak ditemukanpertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.
www.peraturan.go.id
2015, No.9421
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama EkonomiMenyeluruh Antara ASEAN-India telah ditandatangani pada tanggal 8Oktober 2003 oleh para Kepala Negara ASEAN dan India.
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama EkonomiMenyeluruh Antara ASEAN-India mencakup beberapa persetujuanyang berada di bawahnya antara lain Persetujuan PerdaganganBarang, Persetujuan Perdagangan Jasa, Persetujuan PenanamanModal. Persetujuan ini terdiri atas 16 Pasal.
Namun demikian, sejalan dengan perkembangan hubungan kerjasama ekonomi ASEAN-India, dianggap perlu untuk merubahPersetujuan Kerangka Kerja tersebut dengan berdasar kepada Pasal14 tentang perubahan. Atas daasar Pasal 14 tersebut dan kepentinganpara Pihak, maka pada tanggal 13 Agustus 2009 di Bali, seluruhPihak dalam kerangka ASEAN-India sepakat untuk menandatanganiProtokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara ASEAN-India.
B. REKOMENDASI
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Protokolsesuai Pasal 11 dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang PI sertaberdasarkan Pasal 7 Protokol dan Pasal 14 Persetujuan KerangkaKerja Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan Protocol toAmend the Framework Agreement Comprehensive Economic CooperationBetween the Republic of India and the Association of Southeast AsianNations (Protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggaradan Republik India) dengan Peraturan Presiden.
www.peraturan.go.id
2015, No.94 22
PROTOKOL PERUBAHAN KERANGKA KERJA PERSETUJUAN KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA
ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA
PEMBUKAAN
Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (Kamboja),Republik Indonesia (Indonesia), Republik Demokrasi Rakyat Laos (Laos),Malaysia, Uni Myanmar (Myanmar), Republik Filipina (Filipina), RepublikSingapura (Singapura), Kerajaan Thailand (Thailand), dan RepublikSosialis Vietnam (Vietnam), yang merupakan Negara-negara AnggotaAsosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (bersama-sama disebut sebagaiASEAN atau Negara Anggota ASEAN atau secara masing-masing sebagaiNegara Anggota ASEAN) dan Republik India (India),
MENGINGAT
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruhantara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India, yangditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2003;
MENEGASKAN KEMBALI
Komitmen antara ASEAN dan India (secara bersama-sama “Para Pihak”atau masing-masing merujuk kepada India atau salah satu NegaraAnggota ASEAN sebagai satu “Pihak”) untuk mengurangi serta menghapushambatan tarif secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telahditentukan;
MENIMBANG
Perlunya merevisi Persetujuan Kerangka Kerja untuk mencerminkan posisisaat ini sehubungan dengan Program Panen Dini (EHP) dalam PersetujuanKerangka Kerja dan berbagai kerangka waktu yang ditunjukkandidalamnya;
MENGINGINKAN
Untuk mencerminkan berbagai perubahan sesuai dengan Pasal 14 dariPersetujuan Kerangka Kerja,
www.peraturan.go.id
2015, No.9423
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL sebagai berikut:
PASAL 1
Penerapan Tingkat Tarif Perlakuan yang Sama
Pasal 3 ayat (2) huruf a Persetujuan Kerangka Kerja wajib diubah denganmenggantikan tanggal "1 Juli 2004" dengan tanggal "1 Juli 2007".
PASAL 2
Jangka Waktu Penurunan atau Penghapusan Penerapan Tingkat TarifPerlakuan yang Sama
1.Jangka waktu untuk pengurangan atau penghapusan penerapan tingkat
tarif Perlakuan yang Sama (MFN) untuk produk-produk dalam jalur
normal yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a butir (i) sampai
butir (iii) dari Persetujuan Kerangka Kerja wajib diubah sebagai berikut:
"Jalur 1
(i) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 untuk Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan India;
(ii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2018 untuk Filipina
dan India, dan
(iii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013 untuk India, dan
1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2018 untuk Kamboja, Laos,
Myanmar, dan Vietnam.
Jalur 2
(i) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 untuk Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, serta Thailand, dan
India;
(ii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk Filipina
dan India; dan
(iii) 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 untuk India, dan
1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2021 untuk Kamboja, Laos,
Myanmar dan Vietnam.
www.peraturan.go.id
2015, No.94 24
2. Perubahan tanggal permulaan 1 Januari 2010 sebagaimana dirujuk
pada ayat 1, apabila perlu, akan disesuaikan dengan tanggal yang
akan disepakati bersama oleh Para Pihak sesuai dengan perubahan
Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Kerangka Kerja.
PASAL 3
Program Panen Dini (EHP)
Para Pihak sepakat untuk tidak mendorong EHP dan masing-masingPersetujuan Kerangka Kerja diubah sebagaimana berikut:
f) Pasal 7 wajib dihapus dan cakupan produk sebagaimana dirujuk pada
ayat (3) huruf a dari Pasal tersebut wajib diperlakukan sebagaimana
yang tercakup dalam kata “semua produk” dalam Pasal 3 ayat (5).
PASAL 4
Jangka Waktu
1.Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Persetujuan Kerangka Kerja ini wajib
dihapus dan diganti sebagai berikut:
“(1) Untuk perdagangan barang, perundingan mengenai persetujuanuntuk penurunan atau penghapusan tarif dan hal-hal lain sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Persetujuan ini wajib dimulai dalam bulan Januari2014 dan diselesaikan pada tahun 2009, atau pada tanggal-tanggal lainsebagaimana dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.
(2) Perundingan mengenai Ketentuan Asal Barang untukperdagangan barang berdasarkan Pasal 3 wajib diselesaikan pada tahun2009 atau pada tanggal-tanggal lain sebagaimana dapat disepakatibersama oleh Para Pihak.”
www.peraturan.go.id
2015, No.9425
2.Kalimat pertama Pasal 8 ayat (3) Persetujuan Kerangka Kerja wajib
dihapus dan diganti sebagai berikut:
“Untuk perdagangan jasa dan penanaman modal, perundingan untukmasing-masing perjanjian dimulai dalam bulan Oktober 2008 wajibdiselesaikan sebagai suatu kewajiban tunggal dalam tahun 2009 ataupada tanggal lain sebagaimana dapat disepakati bersama oleh ParaPihak.”
PASAL 5
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Pasal 11 ayat (1) Persetujuan Kerangka Kerja wajib diubah sebagai berikut:
"(1) Para Pihak, pada tahun 2009, atau pada tanggal-tanggal lainsebagaimana dapat disepakati bersama oleh Para Pihak, wajibmenyelesaikan perundingan-perundingan untuk penyusunan prosedurdan mekanisme penyelesaian sengketa untuk maksud-maksud dalamPersetujuan ini."
PASAL 6
Lembaga Penyimpan
Untuk negara-negara anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan olehSekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan suatusalinan naskah resmi daripadanya kepada setiap Negara Anggota ASEAN.
PASAL 7
Mulai Berlaku
1.Setiap Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh
Pihak lainnya mengenai penyelesaian persyaratan internal1 yang
diperlukan untuk mulai berlakunya Protokol ini. Protokol ini wajib mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 atau pada tanggal saat
pemberitahuan telah dilakukan oleh Pemerintah India dan paling sedikit
1Untuk kepastian yang lebih baik, istilah “persyaratan internal” dapat meliputi mendapatkan penyetujuanpemerintah atau penyetujuan parlemen sesuai dengan hukum dalam negerinya
www.peraturan.go.id
2015, No.94 26
oleh 1 (satu) Negara Anggota ASEAN.
2.Apabila suatu pihak tidak mampu menyelesaikan persyaratan internal
untuk mulai berlakunya Protokol ini pada tanggal 1 Januari 2010,
Protokol ini wajib mulai berlaku untuk Pihak tersebut pada tanggal 1
Juni 2010 atau pada tanggal saat pihak tersebut memberitahukan
mengenai penyelesaian persyaratan internalnya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasapenuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokolini.
DIBUAT di Bangkok, Thailand tanggal tiga belas Agustus 2009 rangkap 2(dua) asli dalam bahasa Inggris.
