lmplementasi dan Kendala Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Elfitri Santi lrda Rosita Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri padang Abstract Government plans to implement a new accrual (accounting) system phases. Nowadays, the implementation had been progress in BLU, and will be applied in all educational instituiion for the 5 years later. With this system, there is an acceptable potential grafting and out put in the next year, so the accrual system will be transparency and accountable. ln this article will be discussed about the implementation of public service flnancial management institution and also the obstacle inside. A government work unite fulfillment in applying PK BLU has a philosophy to increase service out put for people and to repair a PNBP management. Until Jun6 2009, th-ere are 69 work unites applied to do PK BLU. The dominant work unites that became BLU came ftom healthy and education side. The work unites that applied on this statue given 'l 1 various ffexibilities based on PPNo. 2312005, is that, incoming management, cost, moniy supply, credit, and debt, then infestation, supply and good stocks, developing system and finincial'organizei and accounting, remuneration, civil servant statue. The problem is that there iJ break universality APBN principle, means the BLU input will be transfer to country's treasury indirecly and. can be used by work unites directly. There are many opinions comL from pe6pte aboui work unites dedication to customers whether it had been optimalize or nor. The basii problem found when government work unites became BLU work unites is that there is unrealized rules related with PK BLU that is inappropriately with PP No.23l2005. Beside, the main problem in pK BLU implementation is that there is an old mindset alteration to new one. The findncial problem in BLU is caused by administrative point of view because of unreal laws there. For the solution is done by publishing headmaster PPK BLU's letter. Key word: Public service lnstitution, BLU's financial management, and work unite. 1. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) Dalam Pasal 1 UU No. 1l2AO4 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijuat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam mela[<ykan kegiatannya didasarkan pada piirlsip efisiensi dan produktivitas. Dalam PP No.23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kemudian diadopsi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Pasal 1 ayat 1 mengenai definisi Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU. Menurut kedua peraturan ini yang dimaksud dengan BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang termasuk dalam jenis BLU antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran dan lain-lain. Untuk pengelolaan keuangan BLU ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
Transcript
lmplementasi dan Kendala Penerapan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Elfitri Santilrda Rosita
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri padang
Abstract
Government plans to implement a new accrual (accounting) system phases. Nowadays, theimplementation had been progress in BLU, and will be applied in all educational instituiion forthe 5 years later. With this system, there is an acceptable potential grafting and out put in thenext year, so the accrual system will be transparency and accountable. ln this article will bediscussed about the implementation of public service flnancial management institution and alsothe obstacle inside. A government work unite fulfillment in applying PK BLU has a philosophy toincrease service out put for people and to repair a PNBP management. Until Jun6 2009, th-ereare 69 work unites applied to do PK BLU. The dominant work unites that became BLU cameftom healthy and education side. The work unites that applied on this statue given 'l 1 variousffexibilities based on PPNo. 2312005, is that, incoming management, cost, moniy supply, credit,and debt, then infestation, supply and good stocks, developing system and finincial'organizeiand accounting, remuneration, civil servant statue. The problem is that there iJ breakuniversality APBN principle, means the BLU input will be transfer to country's treasury indireclyand. can be used by work unites directly. There are many opinions comL from pe6pte abouiwork unites dedication to customers whether it had been optimalize or nor. The basii problemfound when government work unites became BLU work unites is that there is unrealized rulesrelated with PK BLU that is inappropriately with PP No.23l2005. Beside, the main problem in pKBLU implementation is that there is an old mindset alteration to new one. The findncial problemin BLU is caused by administrative point of view because of unreal laws there. For the solutionis done by publishing headmaster PPK BLU's letter.
Key word: Public service lnstitution, BLU's financial management, and work unite.
1. Pengertian Badan LayananUmum (BLU)
Dalam Pasal 1 UU No. 1l2AO4 tentangPerbendaharaan Negara disebutkanbahwa instansi di lingkunganPemerintah yang dibentuk untukmemberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijuat tanpamengutamakan mencari keuntungandan dalam mela[<ykan kegiatannyadidasarkan pada piirlsip efisiensi danproduktivitas.
Dalam PP No.23 Tahun 2005 tentangpengelolaan keuangan badan layananumum dan kemudian diadopsi olehPeraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.05/2008 Pasal 1 ayat 1
mengenai definisi Badan LayananUmum yang selanjutnya disingkat BLU.Menurut kedua peraturan ini yangdimaksud dengan BLU adalah instansidi lingkungan Pemerintah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpamengutamakan mencari keuntungandan dalam melakukan kegiatannyadidasarkan pada prinsip efisiensi danproduktivitas. Yang termasuk dalamjenis BLU antara lain rumah sakit,lembaga pendidikan, pelayanan lisensi,penyiaran dan lain-lain.
Untuk pengelolaan keuangan BLU inidiatur dalam Peraturan Pemerintah
lmplementasi dan Kendara penerapan pengeroraan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Nomor 23 Tahun 2005 pasal 1 ayal 2tentang Pengelolaan Keuangan glOanLayanan Umum dan peraturin MenteriKeuangan Nomor 11gtpmk.05t2001Tentang Persyaratan AdministratifDalam Rangka pengusulan DanPenetapan Satuan Kerja lnstansiPemerintah Untuk MenerapkanPengelolaan Keuangan Badan LayananUmum. Dalam pp tersebut dibunyikanbahwa Pengelolaan Keuangan giOan
!3yanan _U1um yang setanjutnyadisingkat PK BLU menurut aOalihpengelolaan keuangan yangmemberikan fleksibititas Oeiupikeleluasaan untuk menerapkan praktek_praktek bisnis yang sehat untukmeningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan dan mencerdiskankehidupan. bangsa, sebagaipengecualian dari ketentulnpengelolaan keuangan negara padaumumnya.
2. Tujuan dibentuknya BadanLayanan Umum
Dalam PP No.23 tahun 2005 pasat 2menyebutkan bahwa "BLU bertujuanuntuk meningkatkan pelayanan kefadamasyarakat dalam rangka memajukankesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsadengan memberikan fleksibilitas daLmpengelolaan keuangan berdasarkanprinsip ekonomi dan produktifitas danp€nerapan praktek bisnis yang sehat.Yang dimaksud dengan priktet Uisnisyang sehat adalah penyelenggaraanfungsi organisasi berdasarfan'LiOah_kaidah manajemen yang baik dalamrangka pemberian layanan vanobermutu dan berkesinembungan '(pFNo.23 Tahun 2005 pasat t ayat-tZ;. '
3. Azas Badan Layanan Umum
Menurut pasal 3 pp No.23 Tahun 2005,dapat disimpulkan yaitu :
a) Menyelenggarakan pelayanan
lrmu.m yang pengelolaannyaberdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah seiarahukum dari instansi induknya.
b) Pejabat BLU bertanggung jawabatas pelaksanaan kegiatan layananumum kepada pimpinan instansiinduk.
c) BLU tidak mencari laba
d) Rencana kerja, anggaran danlaporan BLU dari instansi induktidak terpisah
e) Pengelolaan sejalan dengan praktekbisnis yang sehat
4. Karakteristik Badan LayananUmum
Dalam artikel yang berjudul "RumahSakit Pemerintah Daerah SebagaiB_adan Layanan Umum (BLU)" ya-ngdimuat dalam Sie tnfokom-DiiamiBinbangkum menuliskan bahwakarakteristik BLU adatah :
a) Berkedudukan sebagai lembagapemerintah yang tidak dipisahkindari kekayaan Negara
b) Menghasilkan barang dan/atau jasayang diperlukan masyarakat
c) Tidak bertujuan untuk mencari laba
d) Rencana kerja, anggaran danperta n g g u n gjawa ba n n yadikonsolidasikan pada instansi induk
lmplementasi dan Kendara penerapan pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
e) Penerimaan baik pendapatanmaupun sumbangan dapatdigunakan secara langsung
f) Pegawai dapat terdiri dari pNS danbukan PNS
g) BLU bukan subjek pajak
5. Dasar pengaturan BadanLayanan Umum
Masih dalam artikel yang sama jugadituliskan bahwa BLU diatur Oifalnbeberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusrJsmengaturnya, yaitu :
a) Pasal 1 angka 23, pasal 6g danpasal 69 UU No. 1 Tahun 2004tentang perbendaharaan Negara.
b) PP No. 23 Tahun 2005 tentangpengelolaan keuangan BadaiLayanan Umum.
c) PP No. 65 tahun 2005 tentangpedoman penyusunan danpenerapan standar pelayananminimal.
d) Peraturan menteri keuanganNo.07/pMK.02t2OO6 tentlngpersyaratan administratif dalamrangka pengusulan dan penetapansatuan kerja instansi pemerintahuntuk menerapkan pola pengelolaankeuangan BLU.
e) Peraturan menterin keuanganNo.08/PMK.02120O6 tentingkewenangan pengadaan barangTjasa pada BLU.
'4 1
0 Peraturan menteri keuanganNo.09/PMK.0212AO6 tentingpembentukan dewan pengawaipada BLU.
g) Peraturan menteri keuanoanNo.10/PMK.0212OO6 dan p'Uf rNo.73/PMK.0SI2}OZ tentangpedoman penerapan remuneras-ibagi pejabat pengelola, dewanpengawas dan pegawai BLU.
h) Peraturan menteri keuanganNo.66/pMK.02t20O6 tentang iitacara penyusunan, pengajuan,penetapan dan perubahan rencanabisnis dan anggaran serta dokumenpelaksanaan anggaran BLU.
i) Peraturan menteri keuanganNo.109/PMK.0S12OO7 tentingdewan pengawas BLU.
j) Peraturan menteri keuanganno.119/pMK.0St2007 tentinopersyaratan adminstratif datarirangka pengusulan dan penetapansatuan kerja instansi pemerintahuntuk menerapkan pengelolaankeuangan BLU.
k) Peraturan menteri keuanganNo.76/PMK.05/2008 tentinopedoman akuntansi dan pelaporaikeuangan BLU.
l) Peraturan Menteri Dalam NeoeriNo.61/Tahun 2OO7 tentingpedoman teknis pengelolaankeuangan BLUD.
m) Peraturan Dirjen perbendaharaanNo. per-b0/pB/2007 tentangPetunjuk pelaksaan pengelolaai
l^e.ae!r<qa1 Negara eurai palak(PNPB) oleh satuan kerja instansipemerintah yang menerapkanpengelolaan keuangan BLU (pK_BLU).
Dalam Modul Workshop BLU yangditulis oleh Priyono Dwi Nugrohomenyebutkan bahwa BLU terbagimenjadi3 kelompok:
a) BLU yang kegiatannyamenyediakan barang dan jasameliputi rumah sakit, lembagapendidikan, pelayanan lisensi,penyiaran, dan lain-lain.
b) BLU yang kegiatannya mengetolawilayah atau kawasan meliputiotorita pengembangan wilayah dankawasan ekonomi terpadu (kapet),dan lain-lain.
c) BLU yang kegiatannya mengelotadana khusus meliputi pengeloladana bergulir, dana UKM,penerusan pinjaman, tabunganpegawai, dan lain-lain.
7. Persyaratan Badan LayananUmum
Menurut Direktorat Pembinaan pK BLU,untuk menjadi sebuah BLU, maka harusmemenuhi persyaratan sebagaimanayang diatur menurut Bagian pertamaPasal 4 PP No.23 Tahun 2005, sebagaiberikut:
a) Persyaratan suostj,itiue (ayat 2),apabila menyelenggarakan layananumum yang berhubungan dengan :
1. Penyediaan barang dan/atau jasalayanan umum.
2. Pengelolaan wilayah/kawasantertentu untuk tujuan peningkatanperekonomian masyarakat ataulayanan umum, dan/atau
3. Pengelolaan dana khusus dalanrrangka meningkatkan ekonomidan pelayanan kepadamasyarakat.
b) Persyaratan Teknis (ayat 3), yaitu :
1. Kinerja pelayanan dibidang tugaspokok dan fungsinya layakdikelola dan ditingkatkanpencapaianya melalui BLUsebagaimana yangdirekomendasikan oleh menter!/pimpinan lembaga/ kepala SKpDsesuai dengan kewenangannya,dan
2. Kinerja keuangan satuan kerjainstansi yang bersangkutanadalah sehat sebagaimanaditunjukkan dalam dokunlenusulan penetapan BLU.
c) Persyaratan Administratif (ayat 4)
1. Pernyataan kesanggupan untukmeningkatkan kinerja pelayanan,keuangan dan manfaat bagimasyarakat.
2. Pola tata kelola (yang baik).
3. Rencana strategis bisnis.
4. Laporan keuangan pokok
5. Standar pelayanan minimum, dan
6. Laporan audit terakhir ataupernyataan bersedia untuh diaudit secara independen.
Pada gambar 1 terlihat Syarat - sya!-atBLU dalam pengelolaan keuangan.
44 Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 4 No. 2 Desember 2009 lssN 185g-3687 hat 41-s4
lmplementasi dan Kendara penerapan pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
c) Berubah statusnya menjadi badan
lylrr dengan kekayaan yangdipisahkan.
Gambar 1.Syarat - syarat BLU
(Sumber: Sie-lnfokom-DitamaBinbangkum)
Satuan kerja (satker) BLU yangmemenuhi persyaratan substantif, tekniidan administratif diusulkan oleh menteri/pimpinan tembaga/ kepala SKPDkepada menteri keuangan/ gubernur/bupati/ walikota. Penetapan menterikeuangan/ gubernur/ bupati/ walikotasatkor diberikan berupa pemberianstatus secara penuh dan secarabertahap. Status BLU bertahap berlakupaling lama 3 tahun. BLU wajibmenghitung harga pokok dadlayanannya dengan kualitas dankuantitas yang distandarkan olehmenteri teknis pembina ( melaluipenetapan standar pelayanan minimaldari BLU terkait )
a) Dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/ bupati/ walikota sesuaikewenangannya.
.84
b) Dicabut oleh menteri keuangan/gubernur/ bupati/ walikotaberdasarkan usul dari menteri/pimpinan tembaga/ kepala SKPD,sesuai kewenangannya.
8. Persyaratan Standar pelayananMinimum
Dalam artikel yang berjudul "seputarB_adan Layanan Umum (BLU) yangdimuat dalam websitepkblu.perbendaharaan.go.id, bahwaStandar Pelayanan Minimat (SpM)merupakan ukuran pelayanan yangharus dipenuhi oleh satuan kerii(satker) yang menerapkan pK BLU yangditetapkan oleh Meteri/pimpinanlembaga dalam rangkapenyelenggaraan kegiatan pelayanankepada masyarakat.
Tujuan SPM ini adalah memberikanstandar pelayanan minimal yangseharusnya dipenuhi oleh pemerintah,antara lain : kualitas layanan; meliputiteknis layanan, proses layanan,tatacara, dan waktu tunggu untukmendapatkan layanan; pemerataan dankesetaraan layanan; biaya sertakemudahan untuk mendapatkanlayanan.
Kriteria SPM yang harus dipenuhiadalah SMART yaitu :
a) Spesifik, yaitu fokus pada jenislayanan.
b) Measurable, yaitu dapat diukur.
c) Attainable, yaitu dapat dicapai.
d) Reliable, yaitu relevan dan dapatdiandalkan.
e) Timely, yaitu tepat waktu.
Persyaratan
Substantif :
Penyelenggaraa
n layanan umum
Persyaratan
Teknis: Kinerja
Pecyaratan
Administratif :
Dokumen-
dokumen
Standar layananTarif layananPengelolaan keuanganTata kelolaKetentuan lain
Jurnal Akuntansi & Manajemen vol 4 No. 2 Desember 2009 rssN 1gs8-3687 har 41_54 45
lmplementasi dan Kendala Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Tarif Layanan
Tarif layanan yang diusulkan danditetapkan tersebut harusmempertimbangkan hal-hal sebagaiberikut (Pasal 9 ayat 5 PP No. 23 Tahun2005):
a) Kontinuitas dan pengembanganlayanan.
b) Daya beli masyarakat.
c) Asas keadilan dan kepatuhan dan,
d) Kompetisi yang sehat.
{0. Sistem Akuntansi BadanPelayanan Umum
Dalam rangka pelaksanaanpengembanan dan penerapan sistemakuntansi Badan Layanan Umum yangmengacu pada Standar Akuntansi yangberlaku sebagai mana yang disebutdalam peraturan pemerintah pada No.23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan BLU, perlu diatur ketentuanmengenai pedoman akuntansi daripelaporan keuangan BLU. Dengandemikian diterbitkan peraturan menterikeuangan l.lo. 76/ PMK.05/2008 tentangPedoman Akuntansi dan PelaporanKeuangan Badan Layanan umum.
Adapun pokok-pokok isi PeraturanMenteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008adalah sebagai berikut:
10.1. Pengertian Sistem AkuntansiBLU' "sr
Menurut Pasal 1 ayat 3, SistemAkuntansi BLU dalah serangkaianprosedur manual maupun yangterkomputerisasi mulai dari prosespenandaan, pencatatan, pengikhtisarandan pelaporan keuangan BLU.
Dalam hal ini BLU menerapkan standarakuntansi keuangan yang ditertibkanoleh Asosiasi Prosfesi Akuntanlndonesia sesuai dengan .ien[sindustrinya (Pasal 2 ayal l).
10.2. Sistem Akuntansi BLU
a) Setiap transaksi keuangan BLUharus diakuntansikan dan dokumenpendukungnya dikelola secara tert[b(pasal 3).
b) Periode akuntansi BLU melipr.rtlmasa 1 (satu) tahun, mulai daritanggal 1 januari sampai dengantanggal 31 Desember (pasal 4).
Sistem akuntansi BLU terdiri dari (pasal5):
ai Sistem Akuntansi Keuangan, yangmenghasilkan laoran keuanganpokok untuk keperluan akuntabilitas,managemen dan transparansi.
b) Sistem Akuntansi Aset Tetap, yangmenghasilkan laporan aset tetapuntuk keperluan manajemen asettetap, dan
c) Sistem Akuntansi Biaya, yangmenghasilkan informasi biayasatuan (Unit Cost) per unit layanan,pertanggung jawaban kinerjaataupun informasi lain untukkepentingan manajerial.
BLU dapat mengembangkan systemakuntansi lain yang berguna untukkepentingan manajerial selain sistemakuntansi diatas BLU dapatmengembangkan dan menerapkansistem akuntansi tersebut diatas danditetapkan oleh menteri / pimpinanlembaga.
46 Jumal Akuntansi & Manajemen Vol 4 No. 2 Desember 2009 lssN 1 858-3687 hal 41 -s4
lmplementasi dan Kendara penerapan pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
10.2.1. Sistem akuntansi keuanganBLU ( pasat 6).
Dirancang agar paling sedikitmenyajikan:
a) lnformasi tentang posisi keuangan 10.2.2.secara akuraat dan tapat waktu.
b) lnformasi tentang kemampuan BLUuntuk memperoleh sumber dayaekonomi berikut beban yang terjadiselama suatu periode.
c) lnformasi mengenai sumber danpengunaan dana selama suatuperiode.
d) lnformasi tantang pelaksanaansecara alamat dan tepat waktu ; dan
a) Basis akuntansi yangpengelolaan keuanganbasis Akrual.
kebijakan akuntansi, prosedurAkuntansi, sub sistem akuntansi, danbagan akun standar (pasal 7 ayat2).
Sistem akuntansi aset tetap(Pasal8).
a) lnformasi tentang harga pokokproduksi.
b) lnformasi tentang biaya satuan (unitcost) per unit layanan, dan
c) lnformasi tentang analisis varian(perbedaan antara biaya standar danbiaya sesungguhnya).
Sistem akuntansiasset tetap BLU palingsedikit mampu menghasilkan :
a) lnformasi jenis, kuantitas, nilai,mutasi dan kondisi aset tetap milikBLU, dan
b) lnformasi tentang jenis, kuantitas,nilai, mutasi, dan kondisi aset tetapbukan milik BLU namun beradadalam pengelolaan BLU.
e) lnformasi tentang ketaatan pada Daram pelaksanaan sistem akuntansiperaturan perundangan-undangan. aset teGp, BLU dapat menggunakansistem akuntansi barang milik- negarasistem akuntansi keuangan BLU yang ditetapkan oreh menterikeuangan.
menghasilkan laporan keuangan sesuaidengan SAK / standar akuntansi industrispesifik BLU. Adapun karakteristiksystem akuntansikeuangan BLU, antara 10.2.3. sistem akuntansi biayalain sebagai berikut:
Sistem akuntansi biaya BLU palingdigunakan sedikit mampu menghasilkan :BLU adalah
b) Sistem akuntansi dilaksanakandengan sistem pembukuanberpasangan, dan
c) Sistem akuntansi BLU disusun gunaberpedoman pada pn=nsippengendalian intern sesuai denganpraktek bisnis yang sehat.
Daram ranska nenoj{e!111an raporan ffi1"*.ifilfffiir:'fJi"menshasirkankeuangan BLU 'tfengan laporan
keuangan kementrian - Negara , 4 perencanaan dan pengendarianLembaga, .BLU mengembanglan sub kegiatan operasionalBLU.sistem akuntansi keuangan yangmenghasilkan laporan keuangan sesua-i b) pengambilan keputusan olehdengan SAp. Sistem akuntansikeuangan BLU paling sedikit mencakup pimpinan BLU, dan
Jumar Akuntansi & Manajemen Vor 4 No. 2 Desember 2009 rssN 1858-36g7 har 41-54 47
lmplementasi dan Kendala Penerapan pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
10.3.1. Laporan keuangan BLUpaling sedikit terdiri dari :
a) Laporan Realisasi Anggaran Iatau Laporan Operasional
b) Neraca
c) Laporan Arus Kas
d) Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan tiwulan terdiri dariLRA / Laporan Operasional, laporanArus Kas dan Catatan atas laporankeuangan, disertai laporan kinerja.Laporan keuangan semesteran dantahunan terdiri dari : LRA / laporanoperasional neraca, laporan Arus Kas,dan catatan atas laporan keuangan,disertai laporan kinerja.
Laporan Keungan unit-unit usaha yangdiselenggarakan oleh BLUdikonsolidasikan dalam LaporanKeuangan. BLU melakukan rekonsilisasiatas pendapatan dan belanja denganKPPN setiap triwulan. Tata c-ararekon'sialisasi diatur d86gan peraturanDirjen Perbendaharaan. Laporankeuangan disampaikan secaraberjenang kepada mentri / pimpinanlembaga serta kepada MenteriKeuangan c.g Dirjen Perbendaharaansetiap triwulan, semester dan tahun.
10.3.2. Penyampaian laporankeuangan, adalah sbb :
a) Laporan triwulan paling larnbattgl 15 setelah triwulan berakir.
b) Laporan semesteran palinglambat tgl 10 setelahsemesteran berakhir, dan
c) Laporan tahunan paling lambattanggal 20 setelah tahunberakir.
Jika tanggal penyampaian laporankeuangan jatuh pada hari libcir,penyampaian laporan keuangan patinglambat dilaksanakan pada hari kerjaberikutnya.
Laporan keuangan BLU merupakanbagian yang tidak terpisahkan darilaporan keuangan kementrian Negara /lembaga. Dalam rangka konsolidasilaporan keuangan BLU dengan laporankeuangan, kementrian Negara/lembaga, BLU menyampaikan laporankeuangan sesuai dengan SAp setiapsemester dan tahun. Laporan keuanganyang disampaikan BLU terdiri dari LRA,neraca, dan catatan atas laporankeuangan sesuai dengan SAP dilampiridengan laporan keuangan yang sesuaidengan SAI(Standar Akuntansi lndustriSpesifik.
Laporan keuangan BLU sebelumdisampaikan kepada entitas pelaporandireview oleh satuan pemerintahar"rpemeriksaan intern. Jika tidak terdapatsatuan pemeriksaan intern, reviewdilakukan oleh aparat pengawasanintern kementrian Negara/ LembageRiview. Review ini dilaksanakan secarabersamaan dengan pelaksanaar-:anggaran dan penyusunan lap*rar
lmplementasi dan Kendala penerapan pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
keuangan BLU. Laporan keuangantahunan BLU ini diaudit oleh auditoreksternal.
BLU mengembangkan dan menerapkansystem akuntansi keuangan palinglambat 2 tahun setelah BLU ditetapkan-.BLU yang telah ditetapkan peraturanmenteri keuangan ini mengambarkandan menerapkan sistem akuntansikeungan paling lambat 2 (dua) tahunsetelah ditetapkannya PMK ini. BagiBLU yang tidak memenuhi ketentuan,dikenakan sanksi terkait fleksibititasBLU, rimunerasidan status BLU.
11. Pengelolaan Keuangan BLU (ppNO.23 Tahun 2005)
11.1. Perencanaan danPenganggaran (pasal 1 0)
a) BLU menyusun rencana strategisbisnis 5 tahunan dengan mengatukepada Renstra-KL atau RpJMD.
b) BLU menyusun rencana bisnis dananggaran (RBA) tahunan denganmengacu kepada rencana strategisbisnis tersebut diatas; disusunberdasarkan basis kinerja danperhitungan akuntansi biaya menurutjenis layanannya.
c) RBA BLU disusun berdasarkankebutuhan dan kemampuanpendapatan yang diperkirakan akanditerima dari masyarakat, badan laindan APBN/APBD.
1 1.?. D^oly.men Petaksanaa An ggaran(DPA) *,
a) RBA BLU digunakan sebagai acuandalam menyusun dokumenpelaksanaan anggaran BLU untukdiajukan kepada menteri keuangan /
PPKD sesuai dengankewenangannya.
b) DPA BLU paling sedikit mencangkupseluruh pendapatan dan belanja,proyeksi arus kas serta jumlah dankualitas jasa dan / atau barang yangakan dihasilkan oleh BLU.
c) DPA ini disahkan oleh menterikeuangan / PPKD paling lambattanggal 31 Desember menjelangawal tahun anggaran. Jika DpAbelum disahkan menteri keuangan /PPKD BLU dapat melakukanpengeluaran paling tinggi sebesarangka dokumen pelaksanaananggaran tahun lalu.
11.3. Pendapatan dan Belanja
a) Penerimaan anggaran yang ber-sumber dari APBN/APBD di berlaku-kan sebagai pendapatan BLU.
b) Pendapatan yang diperoteh darijasalayanan yang diberikan kepadamasyarakat dan hibah tidak terkaityang diperoleh dari masyarakat ataubadan lain merupakan perndapatanoperasional BLU.
c) Hibah terikat yang diperoteh darimasyarakat atau badan lainmerupakan pendapatan yang harusdiberlakukan sesuai denganpembentukan.
d) Hasil kerjasama BLU dengan pihaklain dan I atau hasil usaha lainyameruapakan pendapatan bagi BLU.
e) Pendapat yang bersumber dariAPBN atau APBD, pendapatan yangdiperoleh dari jasa layanan yanadiberikan kepada masyarkat, danhasi kerja sama BLU dengan pihaklain, dapat dikelola langsung untukmembiayai belanja BLU sesuai RBA.
Jumal Akuntansi & Manajemen Vol 4 No. 2 Desember 2009 lssN iB58-3687 hat 41-54 49
lmplementasi dan Kendara penerapan pengeroraan Keuangan Badan Layanan umum (BLU)
0 Pendapatan yang diperoleh dari jasalayanan kepada masyarakat , hibahterikat yang diperoleh darimasyarakat atau badan lain, danhasil kerja sama BLU dengan pihaklain, dilaporkan sebagai pendapatannegara bukan pajak kementerian /lembaga atau pendapatan bukanpajak pemerintah daerah.
g) Belanja BLU terdiri dari unsur biayayang sesuai dengan struktur biayayang dituangkan dalam RBA definitif.
h) Pengelolaan belanja BLUdiselenggarakan secara fleksibelberdasarkan keseteraan antaravolume kegiatan pelayanan denganjumlah pengeluaran mengikutipraktek bisnis yang sehat.
i) Belanja BLU yang metampauiambang batas fleksibilitas harusdapat persetujuan menkeu/gubernur/ bupati/ walikota atasusulan menteri pempinan lembaga /kepala SKPD , sesuai dengankewenanngannya.
j) Jika terjadi kekurangan anggaran,BLU dapat mengajukan
-usulan
tambahan anggaran dari ApBN /APBD kepada menkeu / ppKDmelalui menteri i pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai Oenglnkewenangannya.
k) pelanja BLU ditaporkan sebagaibelanja barang dan jasa kementria-n /lembaga SKPD / pemerintah daerah.
11.4. Pengelolaan kas
Dalam rangka pengeldaan kas, BLUmenyelenggarakan hal-hal sebagaiberikut
a) Merencanakan penerimaan danpengeluaran kas
b) Melakukan pemungutan pendapatanatau tagihan
c) Menyimpan kas dan mengelolarekening bank
d) Melakukan pembayaran
e) Mendapatkan sumber dana untukmenutup defisit jangka pendek, dan
0 Memanfaatkan surplus kas jangkapendek untuk memperolehpendaptan tambahan.
Pengelolaan kas BLU dilaksanakanberdasarkan praktik bisnis yang sehat.
11.5. P_engelolaan piutang dan Utang(Pasal 17)
a) Pengelolaan piutang
1. BLU dapat memberikan piutangsehubungan dengan penyertaanbarang, jasa dan / atau transaksilain yang berhubungan langsungatau tidak langsung dengankegiatan BLU.
2. Piutang BLU diketola dandiselesaikan secara muflak, tertib,efisien, ekonomis, transparan danbertanggugjawab serta dapatmemberikan nilai tambah, sesuaidengan praktek bisnis yang sehatdan berdasarkan ketentuanperaturan perundangan.
3. Piutang BLU dapat dihapuskansecara muflak atau bersyarat olehpejabat yang berwenang, yaftgnilainya ditetapkan secaraberjenjang.
c) Pengelolaan utang
1. BLU dapat memiliki utanssehubungan dengan kegiatair
lmplementasi dan Kendala Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
operasional dan / atau perikatanpeminjaman dengan pihak lain.
Utang BLU dikelola dandiselesaikan secara tertib, efisien,ekonomis, transparan danbertanggung jawab sesuaidengan praktek bisnis yang sehat.
Pemanfaatan utang yang berasaldari perikatan peminjaman jangkapendek ditujukan hanya untukbelanja operasional.
Pemanfaatan utang yang berasaldari perikatan peminjaman jangkapanjang ditujukan hanya untukbelanja modal.
Pembayaran kembali utangmerupakan tanggung jawab BLU.
Hak tagih atas utang BLU menjadikadaluarsa setelah 5 (lima) tahunsejak utang tersebut jatuh tempokecualiditetapkan lain oleh UU.
11.6. lnvestasi (pasal 19)
a) BLU tidak dapat melakukan investasijangkan panjang, kecuali ataspersetujuan menkeu / gubernur/bupati/ walikota sesuai dengankewenangannya.
b) Keuntungan yang diperoleh dariinvestasi jangka panjang merupakanpendapatan BLU.
1{.7. Pengolahan barang (pasal20)
a) Pengadaan barang / jasa oeth BLUdilakukan ber$psarkan prinsipekonomi, prinsip -ekonomi,
efisien,sesuai dengan praktek bisnis yangsehat, diselenggarakan berdasarkanjenjang nilai yang diatur dalamperaturan menteri keuangan Igubernur / bupati / walikota.
b) Barang investasi milik BLU dapatdialihkan kepada pihak lain dan /atau dihapuskan berdasarkanperimbangan ekonomis.
c) Pengalihan kepada pihak lain dapatdilakukan dengan cara : dijual ,
dipertukarkan atau dihibahkan.
d) Penerimaan hasil penjualan baranginvestsi sebagai akibat pengalihanmerupakan pendapatan BLU.
e) Pengalihan dan / atau penghapusanbarang investasi dilaporkan kepadamentri / pimpinan lembaga / kepalaSKPD terkait.
0 BLU tidak dapat mengalihkan dan /atau menghapus aset tetap kecualiatas persetujuan pejabat yangberwenang.
g) Tanah dan bangunan BLUdisertifikatkan atas nama pemerintahRl / pemerintah daerah yangbersangkutan.
11.8. Penyelesaian kerugian (pasal241
Setiap kerugian Negara / daerah padaBLU yang disebabkan oleh tindakanmelanggar hukum atau kelalaianseseorang diselesaikan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaiankerugian Negara/ daerah.
2.
3.
4.
5.
6.
11.9. Surplus dan defisit
Surplus anggaran BLU dapat digunakandalam tahun anggaran berikutnyakecuali atas perintah menterikeuangan /gubernur/ bupati/ walikota, sesuaidengan kewewenangannya,disetorkankan sebagian atau seluruhnyake kas umum Negara / daerah dengan
Jumal Akuntansi & Manajemen Vol 4 No. 2 Desembei 2009 tssN 18s8-3687 hat 41-t4
ilrErrrpsrurileaflgKan postsl llKuloltasBLU.
uafl hasll wawancara Tanny(Pengembangan Pegawai), TunasAgung (Dit. BLU) & Fajar (CPAJSmagang di SMI) dengan Direktur pFK-BLU, Bapak Hari Utama dapatdisimpulkan sebagai berikut :
a) Dua hal yang menjadi filosofipenetapan satker pemerintah dalammenerapkan PK BLU. Pertama,untuk meningkatkan pelayanankepada masyarakat. Banyak pihakberanggapan bahwa pelayananyang dilakukan oleh pemerintahkepada masyarakat belum berjalandengan baik. Filosofi yang keduaadalah dalam rangka membenah!pengelolaan PNBP.
b) Banyak orang berpikir bahwa BLUitu adalah badan. Padahal itu (BLL!-red) adalah sebuah polapengelolaan keuangan yang akanditerapkan pada satker pemerintah.Satker pemerintah yang dimaksudjuga bukan berarti semuanya, tetapisatker yang sudah melakukanpelayanan kepada masyarakat danmemiliki Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang timbut karenapelayanan tersebut.
c) Dalam pasal 4 ayat 2 ppNo.23/2005 disebutkan bahwasuatu satker pemerintah dapatditetapkan untuk melaksanakan pK-BLU sepanjang satker tersebuttelah/akan menyelenggarakanlayanan umum yang berhubungarxdengan 3 (tiga) substansi sebagaiberikut: (1) Penyediaan barangdan/atau jasa layanan umum, (2)Pengelolaan wilayah/kawasantertentu untuk tujuan meningkatkanperekonomian masyarakat ataulayanan umum, dan (3) pengelolaandana khusus dalam rangkameningkatkan ekonomi dan/ataupelayanan kepada masyarakat.
d) Hanya satker pemerintah '/aniJmenghasilkan guasi public gr*dr
12. lmplementasidanKendata-kendala dalam MenerapkanPengelolaan Keuangan BLU
Pemerintah merencanakan penerapansistim akrual (akuntansi) secarabertahap. Saat ini, penerapan barudilakukan di BLU, dan baru diterapkan diseluruh instansi dalam 5 tahun kedepan. Jangka waktu penerapan secarabertahap yaitu 5 tahun sejak tahun2008. Dengan sistim akrual terdapatpencantuman potensi penerimaan danpengeluaran dimasa mendatang,dengan demikian sistem akrual dinilailebih transparan dan akuntabel.
Direktorat Pembinaan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (ppK-BLU) merupakan sebuah unit eselon lldi Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPBN) yang memiliki tugas untukmenyiapkan perumusan kebijakan,standardisasi, penetapan, bimbinganteknis, evaluasi dan monitoringpengelolaan keuangan BLU. Banyak halyang sangat menarik untuk disorotidalam pelaksanaan pekerjaan direktoratini. Mulai dari filosofi pembentukan BLU,penetapan sebuah satker menjadi BLU,optimalisasi layanan setelah menjadiBLU sampai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dit. ppK-BLU saat ini.
Pertanyaan-pertanyaan tersebutbermula dari pelaksanaan pp No.2312005 tentang Pengelolaan KeuanganBLU dan UU No. 1t2004 tentangPerbendaharaan Negara pasal 6g danpasal, 69 yang menf;atakan bahwainstansi pemerintah yang tugas pokokdan fungsinya memberi pelayanankepada masyarakat dapat menerapkanpengelolaan keuangan yang fleksibeldengan menonjolkan produktivitas,efisiensi, dan efektivitas.
52 Jurnal Akuntansi & Manajemen Vot 4 No. 2 Desember 2009 lssN 1 Bs8-3687 hal 41 -s4
lmplementasi dan Kendala Penerapan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
saja yang dapat menerapkan pKBLU, sementara satker yangmelayani pure public aoods(pelayanan mandatori) sepertihalnya pelayanan keamanan (ABRIdan POLRI-red), pelayanan rumahtahanan, pelayanan sertifikasi tanahtidak seharusnya dapat menerapkanPengelolaan Keuangan (pK) BLU.
Yang krusial adalah belum adanyakejelasan batas-batas yang exactmengenai quasi public aoods yangseringkali menjadi perdebatan.Selama hal ini belum terjawab,maka definisi satker pemerintahyang dapat melaksanakan pK BLUjuga belum dapat diuraikan secaraoptimal.
e) Sampai bulan Juni 2009, sudah ada69 satker pemerintah yangditetapkan untuk melaksanakan pKBLU. Sebagian besar adalahRumah Sakit 28 satker terdiri dari13 RS ex Perjan (terbentuk secaraotomatis berdasarkan pp 23l200S),dan dan 15 RS pemerintahkemudian ada 15 Perguruan TinggiNegeri di bawah Depdiknas dan gPerguruan Tinggi Negeri di bawahDepag. Mayoritas satker yangmenjadi BLU memang berasal darisektor kesehatan dan sektorpendidikan.
0 Satker pemerintah yang ditetapkanuntuk dapat menerapkan status pKBLU penuh itu diberikan 11 macamfleksibilitas sesuai dengan yangtercantum dalam pp No. 231ZOOS,yaitu pengelolaan pendapatan,belanja, kas, piutang dan utang,kemudian investasi, pengadaan danpengelolaan barang,
' pengembangan'E r sistem danprosedur pengelola keuangan danakuntansi, remunerasi, statuskepegawaian: PNS dan non pNS,serta nomenklatur kelembagaandan pimpinan.
g) Sebagaimana diketahui bahwadalam pengelolaan keuangannegara melalui sistem ApBN adasatu azas yang menyatakan bahwasemua pendapatan negara harusdisetor ke kas negara dan semuapengeluaran harus melalui kasnegara (azas universalitas-red).Dengan ditetapkannya satkerpemerintah untuk melaksanakan pKBLU, maka azas universalitas iniboleh dilanggar, artinya pendapatanBLU tidak perlu langsung disetor kerekening kas negara, melainkanboleh digunakan langsung olehsatker BLU. Namun setiap akhirtriwulan satker BLU mengajukanSPM Pengesahan ke KppN. Disinilah peran Direktorat PembinaanPK BLU agar fleksibititas yangdiberikan dalam pengelolaankeuangan satker BLU tidakdisalahgunakan oleh satker yangbersangkutan. Fleksibilitas dalammelanggar asas universalitas, yangdiberikan kepada satker yangmenerapkan PK BLU dapatdijadikan modal utama untukmeningkatkan kualitaspelayanannya.
Banyak mendapat sorotan dariberbagai pihak, apakah kinerja danpelayanan satker masyarakat itusudah optimal atau belum.
Permasalahan mendasar yangditemui setelah suatu satkerpemerintah ditetapkan menjadisatker BLU adalah peraturan-peraturan terkait PK BLU sesuaiamanat PP No.23l2005 yang belumsemuanya dapat terealisir. Adabeberapa fleksibititas yangdiamanatkan oleh PP tersebut yangbelum dibuatkan Peraturan MenteriKeuangan (PMK) nya. Fteksibititastersebut mengenai penghapusanpiutang, serta kerjasamaoperasional. Tanpa ketentuanmengenai fleksibilitas tersebut,maka kegiatan operasional satker
h)
Jurnal Akuntansi & Manajemen vol 4 No. 2 Desember 2009 lssN .l g58-3687 hal 41-54
lmplementasi dan Kendala Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
BLU belum dapat optimal.Selain permasalahan tersebut,kendala utama dalam implementasiPK BLU adalah perubahan mindsetlama ke mindset baru. Perlu diingatbahwa pengelolaan keuangan BLUini merupakan konsep baru dalamkonteks keuangan negara, makapemahaman terhadap konseptersebut perlu secara terus menerusdilakukan terhadap parastakeholders, demikian pula kepadainternal Direktorat Pembinaan PKBLU sendiri.
j) Permasalahan pengelolaankeuangan BLU yang disebabkan halbersifat administratif karena belumadanya atau belum jelasnyaperaturan, maka penyelesaiannyadilakukan dengan cara menerbitkansurat Dirjen Perbendaharaan atausurat Direktur PPK BLU.
k) Mengenai peraturan-peraturan yangbelum terselesaikan, sampai saat inipembahasan dengan unit-unitterkait masih terus dilakukan.Keterlibatan unit-unit terkait tersebutsangat vital, karena pada dasarnyasatker BLU adalah satkerpemerintah yang dalammenjalankan fungsinya tentu sajaharus berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada.
Daftar Referensi
AM Vianey Norpatiwi, " Aspek Vatue.Added Rumah Sakrl sebagaiBadan Layanan Umum".
Badan Layanan Umum Daerah, BpKp
Direktorat Pembinaan pK BLU"Kesalahan persepsiPengelolaan Keuangan BLU"
