MASAIAH PENYEDIAAN IAHAN DAI..Mf PENGEMBANGAN KOTA

Oleb : Mob. Musyiam

ABSTRACT

In fact, the profJlem of land in cities is rooted in the limitedness of stock of land. on the other hand, the need of land increase in accordance with the increa­sing of the inhabitant and activities in cities. the next problem is the land value. 1be land value increase rapindly that is followed by the extend of land specula­tion; the glow of social conflict as a result of the comdemnation and deliverance of land, and conflict of interest among the sectoral in landuse.

Because of the complexity of land problem in cities, the integrated strategy and • comprehensive that able to accomodate many interest and interrelated aspects il needed.

INTI SARI

Masalab di perkotaan sesungguhnya berakar dari keterbatasan penyediaan la­ban. Dilain pihak permintaan akan laban semakin bertambah sejalan dengan pertambaban jumlab penduduk dan aktifitas pe1·kotaan. Masalah yang muncul kemudian adalah barga laban yang meningkat dengan cepat diikuti dengan munculnya spekulan-spekulan laban, merebaknya konflik sosial sebagai akif)at . dari penggusuran dan j)e1nbebasan tanab serta konflik kepentingan masing-ma­sing sektoral dalam penggunaan laban. Oleb karena masalab laban di perkotaan demikian komplek, maka diperlukan strategi yang terpadu dan menyeluruh yang dapat mengakomodasikan be1·bagai kepentingan masyarakat dan aspek te1·kait yang dilJerlukan.

PENDAHULUAN

' Pertambahan penduduk kota lndo­nesia'<ttlendorong mcnlngkatnya kegiat­an kehidupan. sosial ekonomi di kota, yang sclanjuthya menyebabkan kenaik­an kebutuhan a:kan;.Ja han:; Kebutuhan lahan wilayahc;perkotaan tetutama ber­hubungan dehgan perluasan:ruang ko· ta untuk digunakan bagi prasarana ko· ta seperti perumahan, jaringan air mi­num, jaringan sanitasi, taman-taman dan lapangan olahraga. Penyediaan ·Ia-

han yang sangat terbatas untuk mencu­kupi kebutuhan-kebutuhan tersebut cenderung mengakibatkan kenaikkan harga lahan, yang selanjut mendorong meluasnya spekulasi tanah sehihgga

. menyebabkan pola penggunaan Ia han yang kuhihg efisien di perkotaan. Se­lain itu pel:keinbangan kota yang pc5at akan cerid~rung menurunkan kua!ita5' lingkungaft kbta, seperti menurunnya kapasit.ul aa,F k:ualitas air, terutama air; tanah, apaoil~ tidak dikendalikan scca•' ra baik.

Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993 65

•

Tulisan ini dimaksudkan untuk mcngidcntifikasi masalah-masalah pc­nycdiaan lahan di pcrkotaan dalam kaitannya dcngan pcngcmbangan kota. Pcmbahasan dimulai dari pertama, mc­ngenai pcrubahan fisik kota dan impli­k:lsi yang ditimbu!kannya; kedua, ma­salah lahan di kota dan aspck-asp.cknya dan diakhiri dengan pcmbahasan be­bcrapa pemecahan masalah lahan di pcrkotaan.

PERUB.tU!A."J F!S!K KOTA D.t\_N

IMPLIKASINYA

Salah satu akibat dari p..,.ertumbuhan penduduk perkotaan adalah perubah­an tatakeruangan kota yang tercermin dari peruhahan fisik kota, perubahan lingkungan kota dan perubahan tatagu­na lahan kota.

Perubahan fisik kota dipengaruhi oleh kebutuhan ruang yang semakin meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan menopang fungsi-fungsi perkotaan yang semakin meningkat. Pcrubahan fisik kota secara garis besar dapat dikelompokkan da­lam dua kategori, yakni perubahan eks­tensif dan perubahan intensif (Dilahur, 1990).

Perubahan ekstensif yaitu perluas­an areal perkotaan yang kadang- ka­dang me!ampaui batas administrasi ko­ta yang bersangkutan. Perkembangan demikian lazim disebut dengan peme­karari kota (urban sprawl) yang dapat terjadi secara alamiah (tidak disengaja) maupun karena direncanakan oleh Pe­merintah Daerah yang bersangkutan. Menurut Rachmadi B. Soemadhijo (1993) pemekaran fisik kota-kota di In­donesia pada dekade 1980-an lcbih ba­nyak bersifat melompat (leap frog de­velopment). Menurutnya, secara umum

fcnomena di atas discbabkan olch bc­bcrapa hal. Pcrtama, tcrjadinya pcr­kcmbangan kegiatan pcmhangunan perkotaan yang sangat cepat kurang dapat diakomodasi dalam rencana pe­nataan ruang kota. Kedua, kurangl'lya kemampuan pcnycdiaan sarana dan prasarana perkotaan dalam mcnunjang perkembangan kegialan pcrkolaan yang cepat.

Salah satu dampak dari pemekaran kota ini adalah perubahan nilai lahan dan letak strategis suatu lahan, selan­jutnya menentukan harga lahan. Harga lahan di daerah pemekaran cenderung meningkat dengan cepat sejalan de­ngan meningkatnya letak strategis sua­tu lahan karena berpindahnya fungsi­fungsi perkotaan di daerah ini. Hal de­mikian _biasanya mendorong muncul­nya sp'ekulasi-spekulasi tanah secara meluas.

Perubahan kategori kedua adalah perubahan yang bersifat intensif, yakni terjadinya intensifikasi pemanfaatan ruang di perkotaan. Bentuk dari inten­sifikasi ini adalah perubahan memadat dan perubahan vertika!. Bentu per­ubahan memadat di sini adalah peman­faatan ruang/lahan yang masih kosong dan pemadatan hunian. Gejala ini bah­kan dapat meiuas sampai pemanfaatan lahan yang sesungguhnya tidak layak untuk permukiman tetapi terpaksa di­gunakan untuk tempat tinggai, seperti lahan kosong di tepi sungai dan di pinggir rei kereta api. Hal demikian apabila tidak segera diantisipasi akan menjurus pada munculnya perkam­pungan-perkampungan kumuh di kota, yang sclanjutnya akan menjadi perma­salahan yang cukup rum it dalam. upaya penataan ruang kota. Fenomena demi­kian biasanya terjadi pada para migran kelas bawah dari pedesaan yang keba­nyakan bekerja pada sektor informal di

66 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993

pcrkotaan.

Bcntuk dari pcrubahan vcrtikal adaiah tumbuhnya gcdung-gcdung hcr­tingkat yang mcnjulang. Munculnya gc­jala demildan berkaitan dengan terba­tasnya lahan pada lokasi-lokasi yang stratcgis untuk kcgiatan-kegiatan bis­nis, perkantoran dan lainnya yang se­mak.in rrieningkat. Perubahan vertikai ini biasanya diikuti dcngan mcningkat­nya perubahan kcbutuhan Iahan untuk parkir kendaraan, karcna pada lahan yang terbatas tcrdapat manusia yang banyak dan aktifitas yang tinggi.

Perkembangan vcrtikal di samping dapat mcningkatkan efisiensi penggu­naan lahan juga menimbulkan bebera­pa masalah lingkungan , sosial dan psi­kologis. Olch karena itu maka dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup kota yang nyaman, penuh variasi, mempunyai jati diri , ramah dan sehat, dampak-dampak negatif tersebut p·erllr diperhatikan dalam penyusunan rencana umum tataruang kota, rencana detail tata ruang kota dan rencama tek­nis tataruang kota.

MASAIAH IAHAN DI PERKOTAAN

DAN ASPEK-ASPEKNY A

Masalah lahan di p erko taan sesung­guhnya berakar pada terbatasnya per­sediaan lahan, sedangkan di pihak lain permintaan lahan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di perkotaan. Bersumb'er dari masalah di atas selan­jutnya 'hiuncul masalah-masalah yang sesunggtihnya berawal dari masalah pertam~ : ' Masalah-masalah tcrsebut · adala"h meningkatnya harga lahan seca­ra cepat yang terkadang sulit dikendali-, kan, munculnya spekulasi tanah secara meluas. Munculnya masalah aldbat

pcnggusuran, munculnya masalah da­lam pembcbasan tanah dan masalah pcrbcdaan kcpcntingan scktoral dalam pcnggunaan tanah.

Memang diakui, masalah mcning­katnya harga tanah secara ccpat dan gc!ombang spckulasi tanah mcrupakan gejala umum di kota-kota begara ber­kembang seteiah terjadinya perkem­bangan ekonomi. Dalam laporan Pcrsc­rikatan Ekonomi Bangsa-Bangsa Tahun 1968 (dikutip dari Daldjoeni, 1987) di­kemukakan;

"Sp~kulasi tanah di pusat-pusat perkotaan Asia telah meningkat scdcmikian rupa, sehingga harga tanah di kota lebih tinggi pada negara-negara maju sekalipun". ,

Untuk kasus ko ta-kota di Indonesia Hans Dieter Evers (1982) mcncmukan bahwa bentuk khas pembangunan yang terjadi di pusat- pusat kota ccnde­rung menjurus kepada mcningkatnya spekulasi tanah, dan meningkatnya pe­milikan tanah secara "absentee" di ka­wasan pedesaan pinggiran kota. Hal demildan terjadi, seperti telah disebut di atas, karena tanah di kota akan se­maldn menjadi komoditas langka, yang tcrjadi karcna tidak sCimbangnya anta­ra penawaran ·dan permintaan. K6n­sckwensinya tanah di kota harganya akan meningkat dengan cepat dan sa­ngat mudah untuk dispekulasikan . Apabila hal demikian tidak diantisipasi secara cepat dan tepat akan menjurus kepada penggunaan lahan yang tidak efisie n, yang berarti pula be rtentangan dengan asas pengembangan perkota­an.

Gejala lain yang berkaitan dcngan masalah lahan di perkotaan adalah munculnya ketidakserasian dalam pem­bebasan lahan antara pihak pcmilik !a­han yang dibcbaskan dengan pihak ca-

Porum Gcografi No. 13Th. VIT/Descmbcr 1993 67

.·

• Ion pcngguna lahan (pihak swasta dan Pcmcriritah), tcrutama dalam hal ganti rugi lahan. Kcdua, dalam proses pcm­bcbasan lahan kadangkala pihak yang lahannya terkena pembebasan kurang dilibatkan sccara intcnsif dalam proses pcnentuan harga ganti-rugi lahan. Keti· ga, kurangnya in formasi di kalangan masyarakat mengcnai rcncana pengcm .. bangan kota.

Untuk mempcrkecil ma¥'1ah di atas, sesuai dengan UU tentang penataan ruang tahun 1992 dalam ganti rugi !a­han masyarakat pcrlu penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pclaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan ren­cana tataruang. Selain itu masyarakat secara langsung perlu dilibatkan dalam proses pengaturan talaruang karena pada dasarnya pembangunan adalah untuk masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah perlu semakin diin­tensifikasinya sosialisasi rencana tata ruang yang telah disahkan kepada ma­syarakat. Dalam proses penentuan gan­ti rugi nilai lahan nampaknya perlu di­tempuh pendekatan dari bawah (bot­ton up) .yang bersifat partisipasif, ber­landaskan pada asas musyawarah mufakat.

Pcrbcdaan antara instansi sektoial dalam memandang pemanfaatan lahan, kadang-kadang masih muncul. Hal de­mikiat1 terjadi karena antara instansi sekt<>ral·' di daerah kadangkala lebih mem'perhatikan arah dari departemen­nya daripada arahan atau rencana tata­ruang daerah (Budhy Tjahjadi , 1993). Oleh karena itu Bapeda yang dalam hal ini bertindak sebagai instansi koordi­nator dalam perencanaan dan pelaksa­naan pembangunan perlu mengusaha­kan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Masalah lain dalam kaitannya de-

ngan pcmanfaatan lahan pcrkotaan adalah bcnturan antara pcngcmbangan fungsi kota scbagai pusat pclayanan dcngan masalahlingkungan hidup. Ada kecenderungan dcngan scmakin mc­ningkatnya pcrkcmbangan kota kuali­tas dan daya dukung lingkungan pcr­kotaan semakin menurun, misalnya tcr­ccrmin dari semakin buruk.'1ya kondisi hidrologi , disamping indikator-indika­tor kualitas lingkungan yang lain.

Dengan scmakin meningkatnya ke­padatan bangunan dan di pihak lain luas lahan untuk peresapan air di kota scmakin berkurang, maka jumlah air yang m<;r'esap dalam tanah, yang se lan­jutnya menjadi air tanah , semakin ber­kurang. Hal ini berarti pula aliran per­mukaan (run oft) akan semakin besar sehingga kerentanan terhadap banjir di kota akan semakin meningkat. Namun demikian diakui memburuknya kondisi hidrologi di kota tidak semata karena faktor yang berasal dari dalam kota, te­tapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi daerah tangkapan. (rechange area) .

Masalah persediaan air di kota akan semakin bcrat karena kebutuhan akan air di perkotaan, khususnya air tanah semakin meningkat sejalan dengan per­tambahan pcnduduk kota dan mcning· katnya aktivitas industri dan jasa.

Dalam kaitannya dengan masalah hidrologi di perkoiaan, sebagai gam­baran di Kotamadya Surakarta pada ta­hun 1992, kemampuan air tanah bebas untuk mengimbangi kebutuhan air penduduk sudah mclampaui ambang batas. Ditemuka'1 debit air tanah bebas besarnya 33.454,31 m3/hari, sedang­kan kebutuhan penduduk akan air saat ini setiap harinya 58.836 m3jhari. Ke­kurangan air disuplai dari sumber air lainnya, misalnya dari PDAM yang air­nya diambil dari mata air Cokrotulung.

68 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993

Disamping itu juga ditcmukan, dari da­ta bor dalam pada tahun 1R84 dan ta­hun 1987, muka per 20 mctrik di Kota­madia Surakarta mcngalami pcnurunan dari .±. 7,65 m menjadi -3,40 m (Tim Penyusun Neraca Sumbcrdaya ,Aiam Dacrah Kotamadia Dati II Surakarta, 1992).

Supaya pengembangan kota, dapat optimal dan seka!igus :mcnjaga kcscim­bangan dan kelcstarian lingkungan ko­ta maka _diupayakan pcnataan penggu­naan lahan dengan mempcrtimbang­kan ekosistem kota, khususnya dampak terhadap -kondisi hidrologinya.

Persoalan alih fungsi bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan bu­daya untuk kegiatan bisnis atau kegiat­an lain terkadang juga menimbulkan masaiah yang cukup rumit untuk dipe­cahkan. Pengalihan fungsi bangunan demikian tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanja­ngan di kalangan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak memandang bangunan yang ada tidak lagi sesuai dengan rencana tat<t ruang kota, tetapi di pihak lain bcrpendapat bangunan yang ada perlu dilestarikan scbagai monumen budaya. Beberapa kasus dapat dikemukakan di sini masa­lah rencana pengalihan fungsi Se'niso­no di Yobryakarta, masalah ruislah ba­ngunan-bangunan Mambaul Ulum dan rencana pe ndirian Hotel Berbintang di Surakarta.

BEBERAPA PEMECAHAN

Masalah lahan dalam kaitannya de­ngan pengembahga'n kota memput1yai aspek yang komple-k dan luas. Di sam­ping pcrsed-an;lahan di kota semakin terbatas, kcbcradaannya berkaitan de-

ngan bcrbagai aspck scpcrti status pc­milikan, aspck ckonomi, sosial, buda­ya, ckologi, cstctika, bahkan aspck po­litik.

Oleh karcnanya agar pcngcrnbang­an kota dapat bcrjalan dengan cfcktif dan harmonis, maka ma.sa!ah !ahan pcrlu ditangani sccara rncnycluruh dan tcrpadu dengan mcngakomuda..-;ikan kepcntingan masyarakat yang scluas­luasnya.

Pokok-pokok pemecahan rnasalah pcnataan ruang, terrnasuk di dalamnya rnasalah pcrt£mahan tcrcanturn dalarn UU No.24/l992 tentang Pernanfaatan Ruang.

Secara garis besar isi dari Undang­Undang tersebut adalah sebagai beri­kut:

1. Penataan ruang bcrasaskan:

a. Pcmanfaatan ruang bagi sernua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi selaras, seimbang dan ber­kelanjutan

b . Keterbukaan, persamaan, keadil­an dan perlindungan Hukum (pasal 2)

2. Penataan ruang bertujuan:

a. Terselenggaranya pernanfaatan ruang benvav..rasa.n lingkungan yang berl~ndaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Na­sional.

b . Terselenggaranya pengaturan pcmanfaatan kawasan lindung dan kavvasan budidaya.

c . Tcrcapainya pcmanfaatan ruang yang berkualitas untuk

1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;

2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan surnber-

Forum Geografi No. 13Th. VJI/Desember 1993 69

• daya alam dan sumbcrdaya buatan dcngan mcmpcrhati­kan sumbcrdaya manusia;

3. Mcningkatkan pcmanfaatan sumbcrdaya alam dan sum­berdaya buatan secara bcr­daya guna! bcrhasi!guna. dan tcpat guna untuk meningkat­kan kualitas sumbcr daya ma­nusia;

4. Mewujudkan .perlindungan fungsi ruang dan mcnccgah serta mcnanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3) ;

5 Mewujudkan kepcntingan dan keamanan

kescimbangan kcsejahte raan

3. Hak dan Kewajiban Masyarakat

a. Setiap orang herhak menikmati manfaat ruang termasuk pertam­bahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

b . Setiap orang berhak untuk : (pa­sal4) 1. mengetahui rencana tata ru­

ang;

2. berpcran serta dalam penyu­sunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pe­ngendalian pcmanfaatan ru­ang;

3. mcmpcroleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pe­laksanaan kcgiatan pemba­ngunan sesuai dengan renca­na tata ruang.

c. Sctiap orang berkewajiban ber­peran serta dalam memelihara kualitas ruang

d. Setiap orang bcrkewajiban men­taati Rcncana Tata Ruang yang

tclah ditctapkan (pasal 5).

Dcngan dcmikian masalah ruang, tcrmasuk masalah lahan di kota dc­ngan bcrbagai aspck yang mcnycrtai­nya sudah tcrakomodasi dalam UU pe­nataan ruang. Tinggal sckarang scbcra­na iauh llll Pcnataan Ruam! scbauai ~ ' LJ ......

acuan dapat diimplemcntasikan, untuk kepcrluan daerah dalam bentuk Pola Dasar Pembangunail Daerah, Rcncana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, maupun Rencana Teknis Tata Ruang Daerah yang tentunya discsuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah yang bersang­kutan. , '

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah perlu me­nyiapkan tatacara agar pemanfaatan ru­ang yang dilaksanakan oich masyara­kat, dunia usaha maupun Pcmerintah tidak menyimpang dari rcncana tata ruang yang telah ditetapkan. Menurut Sugijati Tjahjati (1993) ; bentuk-bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan ruang adalah an tara lain: a. Pemantauan dan evaluasi terhadap

perkembangan pemanfaatan ruang;

b . Pembatalan ijin lokasi suatu kegiat­an yang tidak, sesuai dengan renca­na tataruang;

c. Penertiban terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ren­cana tata ruang;

d. Penggantian yang layak terhadap pemilik ijin yang dirugikan karena ijin lokasinya dibatalkan sedang ijin itu diperolch dcngan iktikad baik;

e. Pengenaan disinsentif untuk me m­batas kegiatan masyarakat di kawas­

. , an lindung atau kawasan tenenlu , lainpya;

f. Pcmbcrian insentif untuk mcng­arahkan kcgiatan masyarakat ke wi­

layah yang pcrlu, didorong pcrtum-

70 forum Gcografi No. 13 '!11. VII/Desember 1993

buhannya.

Cara lain untuk mcngatasi masalah lahan di pcrkotaan adalah dcngan konsolidasi tanah perkotaan. Dc­ngan konsolidasi tanah pcrkotaan di­harapkan kualitas lingkungan dapat meningkat dan cfisicnsi pcmanfa.atan iahan da.pat dicapai melalui pcmctaan dan pcngaturan kcmbali lahan yang tcrsebar dan tidak tera.tur. Setclah itu iahan dibagikan kcmbali kepada para pemiliknya dalam bcntuk yang sudah teratur dan dilcngkapi prasarana. De­ngan demikian maka, menurut jayadi­nata (1992), tujuan konsolidasi tanah terkontrol dan meningkatkan cara pe­ngembangan kota dengan lcbih adil dan bernilai sosial.

Konsolidasi tanah perkotaan mcli­puti aturan·aturan berikut: l. Pemetaan kcrnhali sccra wajib

(compulsory reparcelation) atau di­sebut dengan penyesuaian kembali, yaitu pengaturan bentuk dan luas (petak) yang disesuaikan dengan lo­kasi dan rencana lokai.

2. Penjualan tanah bertahap (interim) secara wajib. Pcmerinrah membeli tanah dari pemilik, dan sctelah di­adakan pengaturan pctak, tanah terscbut dijual kcmbali kcpada orang/llada.n yang rncmbutuhkan.

3. Konsolidasi tanah pertanian dan ke­hutanan bagi pcngembanga.n kota, Tanah pertanian atau tanah, kchu­tanan, dengan pcrsctujuan pernilik­nya dijual dan digunakan untuk fungsi perkotaan.

Dcngan mcngingat tcrnyata pcrma' salahan pertanahan wilayah perkbtaan di Indonesia adalah bagaimana me nda.­yagunakan dan menghasilgunakan tata guna tanah y~ng tcrba tas luasnya, ma­ka konsolidasitanah dapat mcrupakan salah satfl model dalam pcngcrnbangan

pcrtanahan di" kota-kota di Indonesia. Mcnurut jayadinata (1992), konsolida­si tanah dalam kota, dilihat dari scgi sosial sangat bcrguna dalam mcna.ng­gulangi kcbutuhan akan pcrumahan dan dalam mcmbcrikan prasarana so­sial kcpada pcnduduk kota sccara ic­bih mereta. Bcbcrapa kcuntungan so­sial dari konsolidasi tanah di pcrkotaan clapat dikcmukakan di sini, scpcrti:

1. Pcmilik tanah akan mcmpcroleh kernbali tanah bcrupa petak tanah yang bcntuknya tcratur dan dckat dengan prasarana iingkungan;

2. Taraf kehidupan penduduk dapat ditingkalokan dengan mengatur per­mukiman sehingga menjadi sehat dan tcnib;

3. Konflik dalam penggunaan tanah dapat dihindari dengan tcrtibnya kualitas lingkungan ;

4. Beban pusat kota yang berlebihan dapat dikurangi karena tersedianya prasarana sosial ekonomi yang me­madai eli sektor pcrrnukiman;

5. Pengendalian pengembangan tanah (land development control) lcbih mudah dilakui<.an;

6. Pcrkembangan perrnukiman liar da­pat dicegah.

Sedangkan dilihat dari segi ekono­mi, konsolidasi tanah pcrkotaan mcm· punyai keuntungan-keuntungan seba­gai berikut:

l. Meringankan pembiayaan Pcmerin­tah dalam pengembangan kota;

2. Bagi pernilik tanah tidak periu me­ngeluarkan biaya khusus dalam mc­matangkan tanah;

3. Mcmbcrikan kcmungkinan kcpada pcnduduk kota dari berbaga.i lapis· an, untuk dapat mernbangun sesuai kcmampuan masing-masing;

4. Mcmudahkan Pcmerintah mdaku-

Forltrn Geografi No. 13 Th. VII/Descmbcr 1993 71

•

kan investasi maupun menghadapi investor swasta atau investor asing dalam penycdiaan lokasi industri;

5. Mcnghambat terjadinya spckulasi tanah di wilayah yang akan dikem­bangkan olch golongan ckonomi kuat, mdalui pcngcndalian penye­diaan tanah menurut luas, lokasi, kualitas, harga serta V·laktu yang sC­

suai dengan pcntabapan pcrcnca­naan kota.

Dalam penerapannya, untuk Pemc­rintab setcmpat yang bclum bcrpcng­alaman dalam konsolid';tsi tanab, sc­baiknya dimulai denga'n menerepkan di dacrah pinggiran kota, karena pcr­masalahan di bagian tengah kota, le­bih-lcbib di pusat kota sangat rumit. Di samping itu supaya model konsolidasi tanah dapat diterapkan, maka periu di­sesuaikan dcngan kondisi setempat.

PENUTUP

Masalab pengelolaan lahan di per­kotaan terkait dengan berbagai aspek, dan tidak jarang para pengelola kota di

DAFTAR RUJUKAN

hadapan pilihan-pilihan yang dilcmatis. lncnsifikasi pcmanfaatan lahan dan pcrluasan kota mcnjalin tuntutan yang scmakin mcndcsak scbagai akibat logis dari pcrkcmbangan kota (Urban Deve­lopment) .

Di pihak lain intcnsifikasi pcman­faatan lahan kota tidak jarang mcndo­rong menurunnya kua!itas dan daya dukung lingkungan perkotaan; mcluas­nya spekulasi harga laban yang selan­jutnya mendorong inefisicnsi pcnggu­naan laban pcrkotaan dan sering me­micu kunftik susiai dalam kaitannya de­ngan alih fungsi laban. Pemekaran kota (urban sprawl) khususnya pacta kota­kota di Jawa semakin mengurangi !a­han pertanian yang subur. Ini berarti target :kebijakan mengenai pangan (ba­ca svofa-sembada beras) akan sedikit ba­nyak terganggu.

Didasarkan pacta kompleksnya per­soalan laban di perkotaan seperti di­singgung di atas maka diperlukan suatu strategi terpadu dan· menyeluruh yang dapat mengakomodasikan semua ke­pentingan dan aspek yang tekait.

Evers, Hans Dieter, 1982. Soslologi Pcrkotaan: Urbanisasi dan Scngkcta Tanah di In­donesia dan Malaysia. Jakarta LP3ES.

Daldjoeni, Nathael, 1987. Geograli Dcsa-Kota, Bandung, Alumni. Dilahur, 1990. Kuburan dl Pcrkotaan Dalam Pcrubahan Keruangan; Forum Geograli

No.7 (IV), Fakultas Gcografi UMS. Jayadinata, J.T., 1992. Tata Guna Tanah Dalam Pcrcncanaan Pcdcsaan, Pcrkotaan dan

Wilayah, Bandung, ITB. Soemadhijo, Rachmadi, B., 1993. Kajian Tcrhadap Pcrbandin!.":lll Kota dan Wllayah

Dalam Dua Dasawarsa Tcrakhir, Makalah Seminar Nasional l'engembangan Profesi Perencanaan, 25-26 Mci 1993 di Jakarta.

Sugandhy, Aca, 1992. Pcncrapan Undang-Undang Tentang Pcnataan Ruang Untuk Pcnataan Lokasi, Kawasan di Daerah, Makalah Seminar Bahasan Jmplemenrasi Undang-Undang Tentang Penaraan Ruang, , Tinjauan Dari Sudut Pandang Lingkungan Hid up, 12 Dcscmbcr 1992 di UGM Yogyakarta.

Tjahjati, Dudhi, 1993. Us.:tha·Usaha Dacrah Dalam Pcnataan Ruang Kota dan Dacrah, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Profesi Perencanaan, 22-26 Mei 1992 di Jakarta.

72 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993