MASAIAH PENYEDIAAN IAHAN DAI..Mf PENGEMBANGAN KOTA
Oleb : Mob. Musyiam
ABSTRACT
In fact, the profJlem of land in cities is rooted in the limitedness of stock of land. on the other hand, the need of land increase in accordance with the increasing of the inhabitant and activities in cities. the next problem is the land value. 1be land value increase rapindly that is followed by the extend of land speculation; the glow of social conflict as a result of the comdemnation and deliverance of land, and conflict of interest among the sectoral in landuse.
Because of the complexity of land problem in cities, the integrated strategy and • comprehensive that able to accomodate many interest and interrelated aspects il needed.
INTI SARI
Masalab di perkotaan sesungguhnya berakar dari keterbatasan penyediaan laban. Dilain pihak permintaan akan laban semakin bertambah sejalan dengan pertambaban jumlab penduduk dan aktifitas pe1·kotaan. Masalah yang muncul kemudian adalah barga laban yang meningkat dengan cepat diikuti dengan munculnya spekulan-spekulan laban, merebaknya konflik sosial sebagai akif)at . dari penggusuran dan j)e1nbebasan tanab serta konflik kepentingan masing-masing sektoral dalam penggunaan laban. Oleb karena masalab laban di perkotaan demikian komplek, maka diperlukan strategi yang terpadu dan menyeluruh yang dapat mengakomodasikan be1·bagai kepentingan masyarakat dan aspek te1·kait yang dilJerlukan.
PENDAHULUAN
' Pertambahan penduduk kota lndonesia'<ttlendorong mcnlngkatnya kegiatan kehidupan. sosial ekonomi di kota, yang sclanjuthya menyebabkan kenaikan kebutuhan a:kan;.Ja han:; Kebutuhan lahan wilayahc;perkotaan tetutama berhubungan dehgan perluasan:ruang ko· ta untuk digunakan bagi prasarana ko· ta seperti perumahan, jaringan air minum, jaringan sanitasi, taman-taman dan lapangan olahraga. Penyediaan ·Ia-
han yang sangat terbatas untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut cenderung mengakibatkan kenaikkan harga lahan, yang selanjut mendorong meluasnya spekulasi tanah sehihgga
. menyebabkan pola penggunaan Ia han yang kuhihg efisien di perkotaan. Selain itu pel:keinbangan kota yang pc5at akan cerid~rung menurunkan kua!ita5' lingkungaft kbta, seperti menurunnya kapasit.ul aa,F k:ualitas air, terutama air; tanah, apaoil~ tidak dikendalikan scca•' ra baik.
Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993 65
•
Tulisan ini dimaksudkan untuk mcngidcntifikasi masalah-masalah pcnycdiaan lahan di pcrkotaan dalam kaitannya dcngan pcngcmbangan kota. Pcmbahasan dimulai dari pertama, mcngenai pcrubahan fisik kota dan implik:lsi yang ditimbu!kannya; kedua, masalah lahan di kota dan aspck-asp.cknya dan diakhiri dengan pcmbahasan bebcrapa pemecahan masalah lahan di pcrkotaan.
PERUB.tU!A."J F!S!K KOTA D.t\_N
IMPLIKASINYA
Salah satu akibat dari p..,.ertumbuhan penduduk perkotaan adalah perubahan tatakeruangan kota yang tercermin dari peruhahan fisik kota, perubahan lingkungan kota dan perubahan tataguna lahan kota.
Perubahan fisik kota dipengaruhi oleh kebutuhan ruang yang semakin meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan menopang fungsi-fungsi perkotaan yang semakin meningkat. Pcrubahan fisik kota secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni perubahan ekstensif dan perubahan intensif (Dilahur, 1990).
Perubahan ekstensif yaitu perluasan areal perkotaan yang kadang- kadang me!ampaui batas administrasi kota yang bersangkutan. Perkembangan demikian lazim disebut dengan pemekarari kota (urban sprawl) yang dapat terjadi secara alamiah (tidak disengaja) maupun karena direncanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Menurut Rachmadi B. Soemadhijo (1993) pemekaran fisik kota-kota di Indonesia pada dekade 1980-an lcbih banyak bersifat melompat (leap frog development). Menurutnya, secara umum
fcnomena di atas discbabkan olch bcbcrapa hal. Pcrtama, tcrjadinya pcrkcmbangan kegiatan pcmhangunan perkotaan yang sangat cepat kurang dapat diakomodasi dalam rencana penataan ruang kota. Kedua, kurangl'lya kemampuan pcnycdiaan sarana dan prasarana perkotaan dalam mcnunjang perkembangan kegialan pcrkolaan yang cepat.
Salah satu dampak dari pemekaran kota ini adalah perubahan nilai lahan dan letak strategis suatu lahan, selanjutnya menentukan harga lahan. Harga lahan di daerah pemekaran cenderung meningkat dengan cepat sejalan dengan meningkatnya letak strategis suatu lahan karena berpindahnya fungsifungsi perkotaan di daerah ini. Hal demikian _biasanya mendorong munculnya sp'ekulasi-spekulasi tanah secara meluas.
Perubahan kategori kedua adalah perubahan yang bersifat intensif, yakni terjadinya intensifikasi pemanfaatan ruang di perkotaan. Bentuk dari intensifikasi ini adalah perubahan memadat dan perubahan vertika!. Bentu perubahan memadat di sini adalah pemanfaatan ruang/lahan yang masih kosong dan pemadatan hunian. Gejala ini bahkan dapat meiuas sampai pemanfaatan lahan yang sesungguhnya tidak layak untuk permukiman tetapi terpaksa digunakan untuk tempat tinggai, seperti lahan kosong di tepi sungai dan di pinggir rei kereta api. Hal demikian apabila tidak segera diantisipasi akan menjurus pada munculnya perkampungan-perkampungan kumuh di kota, yang sclanjutnya akan menjadi permasalahan yang cukup rum it dalam. upaya penataan ruang kota. Fenomena demikian biasanya terjadi pada para migran kelas bawah dari pedesaan yang kebanyakan bekerja pada sektor informal di
66 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993
pcrkotaan.
Bcntuk dari pcrubahan vcrtikal adaiah tumbuhnya gcdung-gcdung hcrtingkat yang mcnjulang. Munculnya gcjala demildan berkaitan dengan terbatasnya lahan pada lokasi-lokasi yang stratcgis untuk kcgiatan-kegiatan bisnis, perkantoran dan lainnya yang semak.in rrieningkat. Perubahan vertikai ini biasanya diikuti dcngan mcningkatnya perubahan kcbutuhan Iahan untuk parkir kendaraan, karcna pada lahan yang terbatas tcrdapat manusia yang banyak dan aktifitas yang tinggi.
Perkembangan vcrtikal di samping dapat mcningkatkan efisiensi penggunaan lahan juga menimbulkan beberapa masalah lingkungan , sosial dan psikologis. Olch karena itu maka dalam upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup kota yang nyaman, penuh variasi, mempunyai jati diri , ramah dan sehat, dampak-dampak negatif tersebut p·erllr diperhatikan dalam penyusunan rencana umum tataruang kota, rencana detail tata ruang kota dan rencama teknis tataruang kota.
MASAIAH IAHAN DI PERKOTAAN
DAN ASPEK-ASPEKNY A
Masalah lahan di p erko taan sesungguhnya berakar pada terbatasnya persediaan lahan, sedangkan di pihak lain permintaan lahan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di perkotaan. Bersumb'er dari masalah di atas selanjutnya 'hiuncul masalah-masalah yang sesunggtihnya berawal dari masalah pertam~ : ' Masalah-masalah tcrsebut · adala"h meningkatnya harga lahan secara cepat yang terkadang sulit dikendali-, kan, munculnya spekulasi tanah secara meluas. Munculnya masalah aldbat
pcnggusuran, munculnya masalah dalam pembcbasan tanah dan masalah pcrbcdaan kcpcntingan scktoral dalam pcnggunaan tanah.
Memang diakui, masalah mcningkatnya harga tanah secara ccpat dan gc!ombang spckulasi tanah mcrupakan gejala umum di kota-kota begara berkembang seteiah terjadinya perkembangan ekonomi. Dalam laporan Pcrscrikatan Ekonomi Bangsa-Bangsa Tahun 1968 (dikutip dari Daldjoeni, 1987) dikemukakan;
"Sp~kulasi tanah di pusat-pusat perkotaan Asia telah meningkat scdcmikian rupa, sehingga harga tanah di kota lebih tinggi pada negara-negara maju sekalipun". ,
Untuk kasus ko ta-kota di Indonesia Hans Dieter Evers (1982) mcncmukan bahwa bentuk khas pembangunan yang terjadi di pusat- pusat kota ccnderung menjurus kepada mcningkatnya spekulasi tanah, dan meningkatnya pemilikan tanah secara "absentee" di kawasan pedesaan pinggiran kota. Hal demildan terjadi, seperti telah disebut di atas, karena tanah di kota akan semaldn menjadi komoditas langka, yang tcrjadi karcna tidak sCimbangnya antara penawaran ·dan permintaan. K6nsckwensinya tanah di kota harganya akan meningkat dengan cepat dan sangat mudah untuk dispekulasikan . Apabila hal demikian tidak diantisipasi secara cepat dan tepat akan menjurus kepada penggunaan lahan yang tidak efisie n, yang berarti pula be rtentangan dengan asas pengembangan perkotaan.
Gejala lain yang berkaitan dcngan masalah lahan di perkotaan adalah munculnya ketidakserasian dalam pembebasan lahan antara pihak pcmilik !ahan yang dibcbaskan dengan pihak ca-
Porum Gcografi No. 13Th. VIT/Descmbcr 1993 67
.·
• Ion pcngguna lahan (pihak swasta dan Pcmcriritah), tcrutama dalam hal ganti rugi lahan. Kcdua, dalam proses pcmbcbasan lahan kadangkala pihak yang lahannya terkena pembebasan kurang dilibatkan sccara intcnsif dalam proses pcnentuan harga ganti-rugi lahan. Keti· ga, kurangnya in formasi di kalangan masyarakat mengcnai rcncana pengcm .. bangan kota.
Untuk mempcrkecil ma¥'1ah di atas, sesuai dengan UU tentang penataan ruang tahun 1992 dalam ganti rugi !ahan masyarakat pcrlu penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pclaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tataruang. Selain itu masyarakat secara langsung perlu dilibatkan dalam proses pengaturan talaruang karena pada dasarnya pembangunan adalah untuk masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah perlu semakin diintensifikasinya sosialisasi rencana tata ruang yang telah disahkan kepada masyarakat. Dalam proses penentuan ganti rugi nilai lahan nampaknya perlu ditempuh pendekatan dari bawah (botton up) .yang bersifat partisipasif, berlandaskan pada asas musyawarah mufakat.
Pcrbcdaan antara instansi sektoial dalam memandang pemanfaatan lahan, kadang-kadang masih muncul. Hal demikiat1 terjadi karena antara instansi sekt<>ral·' di daerah kadangkala lebih mem'perhatikan arah dari departemennya daripada arahan atau rencana tataruang daerah (Budhy Tjahjadi , 1993). Oleh karena itu Bapeda yang dalam hal ini bertindak sebagai instansi koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu mengusahakan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.
Masalah lain dalam kaitannya de-
ngan pcmanfaatan lahan pcrkotaan adalah bcnturan antara pcngcmbangan fungsi kota scbagai pusat pclayanan dcngan masalahlingkungan hidup. Ada kecenderungan dcngan scmakin mcningkatnya pcrkcmbangan kota kualitas dan daya dukung lingkungan pcrkotaan semakin menurun, misalnya tcrccrmin dari semakin buruk.'1ya kondisi hidrologi , disamping indikator-indikator kualitas lingkungan yang lain.
Dengan scmakin meningkatnya kepadatan bangunan dan di pihak lain luas lahan untuk peresapan air di kota scmakin berkurang, maka jumlah air yang m<;r'esap dalam tanah, yang se lanjutnya menjadi air tanah , semakin berkurang. Hal ini berarti pula aliran permukaan (run oft) akan semakin besar sehingga kerentanan terhadap banjir di kota akan semakin meningkat. Namun demikian diakui memburuknya kondisi hidrologi di kota tidak semata karena faktor yang berasal dari dalam kota, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi daerah tangkapan. (rechange area) .
Masalah persediaan air di kota akan semakin bcrat karena kebutuhan akan air di perkotaan, khususnya air tanah semakin meningkat sejalan dengan pertambahan pcnduduk kota dan mcning· katnya aktivitas industri dan jasa.
Dalam kaitannya dengan masalah hidrologi di perkoiaan, sebagai gambaran di Kotamadya Surakarta pada tahun 1992, kemampuan air tanah bebas untuk mengimbangi kebutuhan air penduduk sudah mclampaui ambang batas. Ditemuka'1 debit air tanah bebas besarnya 33.454,31 m3/hari, sedangkan kebutuhan penduduk akan air saat ini setiap harinya 58.836 m3jhari. Kekurangan air disuplai dari sumber air lainnya, misalnya dari PDAM yang airnya diambil dari mata air Cokrotulung.
68 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993
Disamping itu juga ditcmukan, dari data bor dalam pada tahun 1R84 dan tahun 1987, muka per 20 mctrik di Kotamadia Surakarta mcngalami pcnurunan dari .±. 7,65 m menjadi -3,40 m (Tim Penyusun Neraca Sumbcrdaya ,Aiam Dacrah Kotamadia Dati II Surakarta, 1992).
Supaya pengembangan kota, dapat optimal dan seka!igus :mcnjaga kcscimbangan dan kelcstarian lingkungan kota maka _diupayakan pcnataan penggunaan lahan dengan mempcrtimbangkan ekosistem kota, khususnya dampak terhadap -kondisi hidrologinya.
Persoalan alih fungsi bangunan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya untuk kegiatan bisnis atau kegiatan lain terkadang juga menimbulkan masaiah yang cukup rumit untuk dipecahkan. Pengalihan fungsi bangunan demikian tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan di kalangan masyarakat yang mempunyai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak memandang bangunan yang ada tidak lagi sesuai dengan rencana tat<t ruang kota, tetapi di pihak lain bcrpendapat bangunan yang ada perlu dilestarikan scbagai monumen budaya. Beberapa kasus dapat dikemukakan di sini masalah rencana pengalihan fungsi Se'nisono di Yobryakarta, masalah ruislah bangunan-bangunan Mambaul Ulum dan rencana pe ndirian Hotel Berbintang di Surakarta.
BEBERAPA PEMECAHAN
Masalah lahan dalam kaitannya dengan pengembahga'n kota memput1yai aspek yang komple-k dan luas. Di samping pcrsed-an;lahan di kota semakin terbatas, kcbcradaannya berkaitan de-
ngan bcrbagai aspck scpcrti status pcmilikan, aspck ckonomi, sosial, budaya, ckologi, cstctika, bahkan aspck politik.
Oleh karcnanya agar pcngcrnbangan kota dapat bcrjalan dengan cfcktif dan harmonis, maka ma.sa!ah !ahan pcrlu ditangani sccara rncnycluruh dan tcrpadu dengan mcngakomuda..-;ikan kepcntingan masyarakat yang scluasluasnya.
Pokok-pokok pemecahan rnasalah pcnataan ruang, terrnasuk di dalamnya rnasalah pcrt£mahan tcrcanturn dalarn UU No.24/l992 tentang Pernanfaatan Ruang.
Secara garis besar isi dari UndangUndang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Penataan ruang bcrasaskan:
a. Pcmanfaatan ruang bagi sernua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi selaras, seimbang dan berkelanjutan
b . Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan Hukum (pasal 2)
2. Penataan ruang bertujuan:
a. Terselenggaranya pernanfaatan ruang benvav..rasa.n lingkungan yang berl~ndaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
b . Terselenggaranya pengaturan pcmanfaatan kawasan lindung dan kavvasan budidaya.
c . Tcrcapainya pcmanfaatan ruang yang berkualitas untuk
1. mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan surnber-
Forum Geografi No. 13Th. VJI/Desember 1993 69
• daya alam dan sumbcrdaya buatan dcngan mcmpcrhatikan sumbcrdaya manusia;
3. Mcningkatkan pcmanfaatan sumbcrdaya alam dan sumberdaya buatan secara bcrdaya guna! bcrhasi!guna. dan tcpat guna untuk meningkatkan kualitas sumbcr daya manusia;
4. Mewujudkan .perlindungan fungsi ruang dan mcnccgah serta mcnanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3) ;
5 Mewujudkan kepcntingan dan keamanan
kescimbangan kcsejahte raan
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat
a. Setiap orang herhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
b . Setiap orang berhak untuk : (pasal4) 1. mengetahui rencana tata ru
ang;
2. berpcran serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pcmanfaatan ruang;
3. mcmpcroleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kcgiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
c. Sctiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang
d. Setiap orang bcrkewajiban mentaati Rcncana Tata Ruang yang
tclah ditctapkan (pasal 5).
Dcngan dcmikian masalah ruang, tcrmasuk masalah lahan di kota dcngan bcrbagai aspck yang mcnycrtainya sudah tcrakomodasi dalam UU penataan ruang. Tinggal sckarang scbcrana iauh llll Pcnataan Ruam! scbauai ~ ' LJ ......
acuan dapat diimplemcntasikan, untuk kepcrluan daerah dalam bentuk Pola Dasar Pembangunail Daerah, Rcncana Umum Tata Ruang Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, maupun Rencana Teknis Tata Ruang Daerah yang tentunya discsuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah yang bersangkutan. , '
Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan tatacara agar pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oich masyarakat, dunia usaha maupun Pcmerintah tidak menyimpang dari rcncana tata ruang yang telah ditetapkan. Menurut Sugijati Tjahjati (1993) ; bentuk-bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan ruang adalah an tara lain: a. Pemantauan dan evaluasi terhadap
perkembangan pemanfaatan ruang;
b . Pembatalan ijin lokasi suatu kegiatan yang tidak, sesuai dengan rencana tataruang;
c. Penertiban terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
d. Penggantian yang layak terhadap pemilik ijin yang dirugikan karena ijin lokasinya dibatalkan sedang ijin itu diperolch dcngan iktikad baik;
e. Pengenaan disinsentif untuk me mbatas kegiatan masyarakat di kawas
. , an lindung atau kawasan tenenlu , lainpya;
f. Pcmbcrian insentif untuk mcngarahkan kcgiatan masyarakat ke wi
layah yang pcrlu, didorong pcrtum-
70 forum Gcografi No. 13 '!11. VII/Desember 1993
buhannya.
Cara lain untuk mcngatasi masalah lahan di pcrkotaan adalah dcngan konsolidasi tanah perkotaan. Dcngan konsolidasi tanah pcrkotaan diharapkan kualitas lingkungan dapat meningkat dan cfisicnsi pcmanfa.atan iahan da.pat dicapai melalui pcmctaan dan pcngaturan kcmbali lahan yang tcrsebar dan tidak tera.tur. Setclah itu iahan dibagikan kcmbali kepada para pemiliknya dalam bcntuk yang sudah teratur dan dilcngkapi prasarana. Dengan demikian maka, menurut jayadinata (1992), tujuan konsolidasi tanah terkontrol dan meningkatkan cara pengembangan kota dengan lcbih adil dan bernilai sosial.
Konsolidasi tanah perkotaan mcliputi aturan·aturan berikut: l. Pemetaan kcrnhali sccra wajib
(compulsory reparcelation) atau disebut dengan penyesuaian kembali, yaitu pengaturan bentuk dan luas (petak) yang disesuaikan dengan lokasi dan rencana lokai.
2. Penjualan tanah bertahap (interim) secara wajib. Pcmerinrah membeli tanah dari pemilik, dan sctelah diadakan pengaturan pctak, tanah terscbut dijual kcmbali kcpada orang/llada.n yang rncmbutuhkan.
3. Konsolidasi tanah pertanian dan kehutanan bagi pcngembanga.n kota, Tanah pertanian atau tanah, kchutanan, dengan pcrsctujuan perniliknya dijual dan digunakan untuk fungsi perkotaan.
Dcngan mcngingat tcrnyata pcrma' salahan pertanahan wilayah perkbtaan di Indonesia adalah bagaimana me nda.yagunakan dan menghasilgunakan tata guna tanah y~ng tcrba tas luasnya, maka konsolidasitanah dapat mcrupakan salah satfl model dalam pcngcrnbangan
pcrtanahan di" kota-kota di Indonesia. Mcnurut jayadinata (1992), konsolidasi tanah dalam kota, dilihat dari scgi sosial sangat bcrguna dalam mcna.nggulangi kcbutuhan akan pcrumahan dan dalam mcmbcrikan prasarana sosial kcpada pcnduduk kota sccara icbih mereta. Bcbcrapa kcuntungan sosial dari konsolidasi tanah di pcrkotaan clapat dikcmukakan di sini, scpcrti:
1. Pcmilik tanah akan mcmpcroleh kernbali tanah bcrupa petak tanah yang bcntuknya tcratur dan dckat dengan prasarana iingkungan;
2. Taraf kehidupan penduduk dapat ditingkalokan dengan mengatur permukiman sehingga menjadi sehat dan tcnib;
3. Konflik dalam penggunaan tanah dapat dihindari dengan tcrtibnya kualitas lingkungan ;
4. Beban pusat kota yang berlebihan dapat dikurangi karena tersedianya prasarana sosial ekonomi yang memadai eli sektor pcrrnukiman;
5. Pengendalian pengembangan tanah (land development control) lcbih mudah dilakui<.an;
6. Pcrkembangan perrnukiman liar dapat dicegah.
Sedangkan dilihat dari segi ekonomi, konsolidasi tanah pcrkotaan mcm· punyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:
l. Meringankan pembiayaan Pcmerintah dalam pengembangan kota;
2. Bagi pernilik tanah tidak periu mengeluarkan biaya khusus dalam mcmatangkan tanah;
3. Mcmbcrikan kcmungkinan kcpada pcnduduk kota dari berbaga.i lapis· an, untuk dapat mernbangun sesuai kcmampuan masing-masing;
4. Mcmudahkan Pcmerintah mdaku-
Forltrn Geografi No. 13 Th. VII/Descmbcr 1993 71
•
kan investasi maupun menghadapi investor swasta atau investor asing dalam penycdiaan lokasi industri;
5. Mcnghambat terjadinya spckulasi tanah di wilayah yang akan dikembangkan olch golongan ckonomi kuat, mdalui pcngcndalian penyediaan tanah menurut luas, lokasi, kualitas, harga serta V·laktu yang sC
suai dengan pcntabapan pcrcncanaan kota.
Dalam penerapannya, untuk Pemcrintab setcmpat yang bclum bcrpcngalaman dalam konsolid';tsi tanab, scbaiknya dimulai denga'n menerepkan di dacrah pinggiran kota, karena pcrmasalahan di bagian tengah kota, lebih-lcbib di pusat kota sangat rumit. Di samping itu supaya model konsolidasi tanah dapat diterapkan, maka periu disesuaikan dcngan kondisi setempat.
PENUTUP
Masalab pengelolaan lahan di perkotaan terkait dengan berbagai aspek, dan tidak jarang para pengelola kota di
DAFTAR RUJUKAN
hadapan pilihan-pilihan yang dilcmatis. lncnsifikasi pcmanfaatan lahan dan pcrluasan kota mcnjalin tuntutan yang scmakin mcndcsak scbagai akibat logis dari pcrkcmbangan kota (Urban Development) .
Di pihak lain intcnsifikasi pcmanfaatan lahan kota tidak jarang mcndorong menurunnya kua!itas dan daya dukung lingkungan perkotaan; mcluasnya spekulasi harga laban yang selanjutnya mendorong inefisicnsi pcnggunaan laban pcrkotaan dan sering memicu kunftik susiai dalam kaitannya dengan alih fungsi laban. Pemekaran kota (urban sprawl) khususnya pacta kotakota di Jawa semakin mengurangi !ahan pertanian yang subur. Ini berarti target :kebijakan mengenai pangan (baca svofa-sembada beras) akan sedikit banyak terganggu.
Didasarkan pacta kompleksnya persoalan laban di perkotaan seperti disinggung di atas maka diperlukan suatu strategi terpadu dan· menyeluruh yang dapat mengakomodasikan semua kepentingan dan aspek yang tekait.
Evers, Hans Dieter, 1982. Soslologi Pcrkotaan: Urbanisasi dan Scngkcta Tanah di Indonesia dan Malaysia. Jakarta LP3ES.
Daldjoeni, Nathael, 1987. Geograli Dcsa-Kota, Bandung, Alumni. Dilahur, 1990. Kuburan dl Pcrkotaan Dalam Pcrubahan Keruangan; Forum Geograli
No.7 (IV), Fakultas Gcografi UMS. Jayadinata, J.T., 1992. Tata Guna Tanah Dalam Pcrcncanaan Pcdcsaan, Pcrkotaan dan
Wilayah, Bandung, ITB. Soemadhijo, Rachmadi, B., 1993. Kajian Tcrhadap Pcrbandin!.":lll Kota dan Wllayah
Dalam Dua Dasawarsa Tcrakhir, Makalah Seminar Nasional l'engembangan Profesi Perencanaan, 25-26 Mci 1993 di Jakarta.
Sugandhy, Aca, 1992. Pcncrapan Undang-Undang Tentang Pcnataan Ruang Untuk Pcnataan Lokasi, Kawasan di Daerah, Makalah Seminar Bahasan Jmplemenrasi Undang-Undang Tentang Penaraan Ruang, , Tinjauan Dari Sudut Pandang Lingkungan Hid up, 12 Dcscmbcr 1992 di UGM Yogyakarta.
Tjahjati, Dudhi, 1993. Us.:tha·Usaha Dacrah Dalam Pcnataan Ruang Kota dan Dacrah, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Profesi Perencanaan, 22-26 Mei 1992 di Jakarta.
72 Forum Geografi No. 13Th. VII/Desember 1993