Media Kebangsaan

Pan

gdam

I B

ukit

Bar

isan

, May

jen

TNI I

stu

Har

i S.

dida

mpi

ngi K

epal

a K

esba

ngpo

l Sum

ut d

anP

emer

inta

h P

rovi

nsi s

erta

For

um S

trat

egis

ber

ada

di P

usat

Pen

gend

alia

n K

risi

s (P

usda

lsis

).

HORASbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 3| 3| 3| 3| 3

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP |Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landriSitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra.Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri

Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis:Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem |Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email :[email protected] |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumatera Utaea dan dimaksudkan sebagaimedia informasi dan forum pembahasanmasalah ideologi kebangsaan, politik lokal,ketahanan ekonomi bangsa, perkembangansosial dan perubahan kultural yang terjadi diprovinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiahpopuler, ringkasan hasil penelitian, survey ataugagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksimengundang para ahli, tokoh agama, tokohmasyarakat, politisi, sarjana dan pemudaIndonesia yang berbakat untuk berdiskusi danberbagi informasi yang dapat menginspirasisambil berkomunikasi dengan masyarakat luas.Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalumencerminkan pendapat dan kebijakanKesbangpollinmas, Redaksi dapat menyi8ngkatdan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpamengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan danmemperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dariRedaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni,Agustus, Oktober, Desember)

Media Kebangsaa diterbitkan olehBadan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Massyarakat Provinsi“

Tajuk Media5. Menguji Kesaktian Pancasila

Laporan Utama6 - 8. Mata Air KeteladananPancasila dalam Perbuatan

Kabar Aktivitas9 - Mendagri: Jangan tundaanggaran pilkada 2015; Deputi BNPT: Janganover menyikapi faham ISIS; Sumut akan ajukanjudicial review UU 32/2004; Wagub:Lestarikan budaya melayu sebagai asetbangsa; Wagub Sumut terima panitia jubileum50 tahun GKPI; Gubsu bahas keterbukaaninformasi dengan puluhan NGO dari 12provinsi; 100 tokoh Karo mengabdi deminegeri; Gubsu minta semuakab/kota bentuk FPK; Sikapi keputusan MKsoal pilpres dengan jiwa besar; Gubsu libatkanORI wujudkan pelayan publik lebih baik;Gubsu minta pusat perhatikan dampak sosialimigran illegal di daerah; Gubernur bukarakerda MUI Sumut; Gubsu perkuat komitmenlingkungan kualitas udara di Sumut tergolongbaik; Gubsu berharap gerakanpramuka dapat menumbuhkankarakter anak bangsa

Opini12 - . Pembinaan Ormas/LSM menujumasyarakat madani; Pembauran kebangsaan;Makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia;

Membangun karakter bangsa: "Bagaimanacaranya?"; Tionghoa Indonesia dan pembauranyang gagal; Konflik dalam kehidupan organisasi;Dilema pilkada dalam proses reformasi politik dandemokratisasi; ‘PAKEM’ dalam mencegah aliranterlarang

Galeri Kesbangpol26-27 Galeri foto kegiatan Kesbangpolinmas

4 | media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

Tepat 49 tahun silam, 30 September 1965,peristiwa pembantaian 7 jenderal TNI olehPKI tercatat dalam catatan perjalanan bangsaIndonesia yang dikenal dengan Gerakan 30September Partai Komunis Indonesia (PKI).Dengan kesigapan TNI, G30S/PKI dapat ditu-mpas. Sejak saat itulah tanggal 30 Septemberdiperingati sebagai Gerakan PengkhianatanPKI dan 1 Oktober diperingati sebagai HariKesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasarnegara telah terbukti kebal terhadap ideologikomunis PKI.

Gerakan PKI hampir setengah abad lalu hampir saja meruntuh-kan pondasi bangsa Indonesia yang dibangun dengan dasar Pan-casila. Kini, setelah 49 tahun berlalu, PKI dengan ideologi komu-nisnya tidak lagi menjadi gerakan masif dan terbuka. NamunIdeologi komunis terus bergerilya. Bahkan beberapa tahun silamlambang palu arit sebagai simbol PKI terlihat di salah satu dindingkampus ternama di kota Makassar. Ideologi komunis masih men-jadi bahaya laten yang bisa saja kembali menguji kesaktian Pan-casila. Namun, seiring arus globalisasi global, ancaman bangsa In-donesia kini tidak lagi hanya pada bahaya laten PKI, tapi juga be-rasal dari berbagai dimensi.

Dalam konsep pertahanan negara yang terdapat dalam BukuPutih Departemen Pertahanan RI tahun 2008, dijelaskan kategor-isasi ancaman bagi bangsa Indonesia. Persepsi Indonesia tentangancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupundari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakankedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatanbangsa.

Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan kedalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militeradalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan ter-organisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakankedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan se-genap bangsa.

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah,pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersen-jata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.Sedangkan Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yangmenggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai ke-mampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhanwilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nir-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.

Menguji KSALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSISALAM REDAKSI

Opini, refleksi, ulasan, para generasi mudabangsa INDONESIA

"Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita…."Demikianlah petikan syair yang dinyanyikanoleh group band coklat. Jika didengar sepintas.Tidak ada yang istimewa dari syair ini. Karenasyair ini bukanlah kata-kata yang asing di telin-ga kita. Sair ini sudah terdengar sejak 86 tahunyang lalu. Tepatnya 28 0ktober 1928.

Sumpah pemuda, yang begitu melegendabahkan hampir setiap pemuda di negeri inimengetahuinya.

Dengan mengisaratkan pada tiga sumpahyaitu: Bertanah air satu, Berbangsa satu, danBerbahasa satu yakni Indonesia. Beberapakata sakti yang turut mengantarkan bangsakita ini. Merupakan pengungkapan sikap na-sionalis para pemuda di waktu itu.

Bagaimana saat ini? masih adakah sisa-sisapuing dari bangunan cita yang dikumandang-kan oleh pemuda pada saat negeri kita masihterkandung dalam perut penjajah Hindia Be-landa tersebut?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dia-tas. Kami tim dari Media Kebangsaan den-gan sedikit perjuangan dan stumpuk rintan-gan. Ingin memberikan sedikit sumbangsihkepada yang telah dahulu mendahului kami.Dengan menerbitkan edisi khusus dari ma-jalah kami dengan tema "Refleksi Hari Ke-saktian Pancasila".

Dengan harapan dapat membangunkankembali semangat para generasi muda yang se-lama tertidur pulas di selimuti kema-juan. Dan mungkin terkubur ber-sama waktu yang telah berlalu.

Bangunlah jiwanya!Bangunlah badannya!Untuk negeri kami tercin-

ta. Indonesia yang Bhin-neka Tunggal Ika.

Tim Redaksi

Tajuk Mediabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Drs. Eddy Syofian, MAP

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444 | 5| 5| 5| 5| 5

Kesaktian PancasilaAncaman militer dapat dilihat dari masalah penanganan

perbatasan, persoalan pencurian SDA di laut, yaitu pencuri-an ikan (illegal fishing). FAO (Food and Agriculture Organi-zation) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugianmencapai Rp30triliun/tahun.

Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25 persen daritotal potensi perikananyang dimiliki Indonesia sebesar 1,6juta ton per tahun. Laut Cina Selatan, Perairan Su-lawesibagian utara dan Laut Arafura merupakan tempatyang sering menjadi tindakan pencurianikan oleh kapal-ka-pal asing yang sebagian besar berasal dari China, Thailanddan Filipina. (www.interpol,go.id, 9/3/2011).

Ancaman bagi NKRI dari berbagai dimensi kehidupandalam 25 tahun ke depan diprediksi oleh Connie R. Bakrie(2007) dalam bukunya "Pertahanan Negara dan Postur TNIIdeal" dimana ada tiga level ancaman yaitu ancaman Inter-nasional, regional dan nasional. Pada level internasional,bentuk ancaman berupa globalisasi ekonomi dengan tipe an-caman berupa hegemoni ekonomi.

Pada level regional, di kawasan Asia Pasifik berupa anca-man ekonomi kesehatan. Sedangkan di kawasan Asia Teng-gara bentuk ancaman berupa terorisme, human trafficking,perdagangan obat, penyelundupan ekonomi perbatasan.

Pada level nasional, berupa konflik suku agama ras antargolongan (SARA), Separatisme, Pengangguran, Kemiski-nan, Bencana Alam, Pengungsian, Illegal Logging, IllegalFishing danPulau-pulau Kosong.

Jika diasosiasikan sebagai seorang gadis, Indonesia ter-masuk gadis yang "seksi" dengan "pakaian mini" yang mem-perlihatkan keseksian "tubuhnya". Potensi sumber dayaalam yang terhampar di seluruh penjuru tanah air menjadi"magnet" yang "menggoda" negara-negara lain untuk terusmengamati, menyentuh bahkan menjarah Indonesia. Untukmemproteksi Indonesia yang seksi ini, peran seluruh ko-mponen bangsa mutlak diperlukan untuk mempertahankanmahkota bangsa agar tidak kehilangan harga dirinya se-bagai sebuah bangsa dan kemandiriannya sebagai bangsayang berdaulat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang be-rada di garda terdepan dan tertinggi dalam piramida pertah-anan negara mempunyai tugas yang amat mulia dalamrangka menjaga mahkota Indonesia.

Panglima perang China, Sun Tzu, pada masa lampau per-nah berpesan dalam bukunya Art of War: "Dalam peperan-gan, janganlah mengandalkan pada kegagalan musuh untuktidak datang, malainkan pada kesiapan diri untuk menyam-butnya; jangan mengandalkan pada kegagalan musuh untuktidak menyerang, tetapi pada kemampuan diri untuk mem-bangun pertahanan yang tangguh".

Jika dikontekskan dalam kondisi kekinian Indonesia, bang-

sa ini penting untuk mempersiapkan segala "amunisi" untukmempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk me-nyiapkan "amunisi" tersebut, bangsa Indonesia tidak sela-manya bersandar pada anggaran pertahanan yang terbatas.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskanbahwa TNI membutuhkan anggaran sebesar Rp150 triliunsampai 2014 untuk mencapai pemenuhan kekuatan pokokminimal (www.topix.com, 30/9). Pemerintah Indonesiamenyediakan dana US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun un-tuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alut-sista terutama untuk meningkatkan keamanan di wilayahperbatasan. Namun, untuk mengadakan anggaran pertahan-an yang begitu besar, tentu harus mengorbankan anggaranpublik, seperti pendidikan dan kesehatan yang juga membu-tuhkan biaya besar dalam membangun sumber daya manu-sia Indonesia sebagai amunisi dan pemikir (think tank).

Menurut Donny Gahral Adian (2011), perang tidak lagihanya mengandalkan kekuatan militer, prajurit berotot ataumisil berpandu laser, melainkan diplomat yang cerdas dantangkas dalam bernegosiasi. Hal ini diungkapkan oleh SunTzu: "biasanya seseorang yang sedang berperang meng-gunakan kekuatan langsung untuk melibatkan musuh, tetapimenggunakan kekuatan tidak langsung untuk mencapai ke-menangan". Nah, kekuatan tidak langsung adalah bagaima-na menyiapkan sumber daya manusia Indonesia menjadimanusia-manusia cerdas melalui penguasaan teknologi,keahlian diplomasi dan penguasaan media.

Sun Tzu mengakui pentingnya personalia mengenai me-nilai situasi negara. Ada tiga segi pada fungsi penilaian situ-asi oleh personalia, antara lain: Pertama, pengaruh moralpenguasa. Menurutnya, pengaruh morallah yang membuatrakyat sepenuhnya mendukung penguasa mereka, sehinggadengan sukarela mendampinginya kalau perlu sampai matitanpa mempedulikan bahaya. Gerakan Ganyang Malaysiasebagai bukti bahwa bangsa ini rela membubuhkan tandatangan dengan tinta darah untuk menjadi pejuang perang se-bagai bukti nasionalisme mereka kepada negara.

Kedua, kepanglimaan komandan. Kepanglimaan koman-dan menunjuk kepada sifat-sifat kearifan, ketulusan, kede-wasaan, keberanian dan keteguhan hati panglima. Karakterpanglima yang arif dan teguh akan terinternalisasi pada kar-akter prajuritnya.

Ketiga, doktrin. Doktrin menunjuk kepada organisasi, ken-dali, prosedur pemberitahuan, susunan kepangkatan militerdan tanggungjawabnya, pengaturan dan pengelolaan jalurpasokan serta pengadaan keperluan bagi tentara. Nah, or-ganisasi militer dengan manajemen yang modern akan ber-dampak pada perencanaan strategis yang matang dan pen-gendalian negara.(***)

Tajuk Mediabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Laporan Utamabakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


Satu lagi karya Yudi Latif setelahNegara Paripurna (NP), yaitu Mata AirKeteladanan (selanjutnya MAT), yangkemarin bertempat di Nusantara IV, GedMPRI, diluncurkan ke hadapan publikNusantara.

Pada NP, Yudi latif berhasil memperlihatkan apa yangseharusnya terjadi pada NKRI sebagai Negara yangdibangun berdasar idiologi Pancasila; apa yang seharusnyaterjadi tersebut ternyata tak ada atau tidak terjadi di negeriini. Dengan jelas NP memperlihatkan jelas bahwa apa-apayang seharusnya terjadi itu, ternyata bukan ha-hal yangmelayang-layang serta terjangkau, tapi perkara sederhanadan patut serta mudah dikerjakan oleh aparat - pejabatNegara, politisi, tokoh agama, dan rakyat biasa, atau siapapun yang mau menjadikan NKRI tegak berdiri denganpenuh wibawa. Ada banyak paparan historis dan pesanmoral sosial dalam NP, yang dapat menjadi acuan oleh pe-merintah - politisi - aparat - rakyata dalam kerangka mem-bangun Nusantara yang lebih baik, dengan tanpa meman-dang sekat-sekat pemisah (karena adanya perbedaan)sara dan idiologi.

Untuk pembaca NP, perlu memperhatikan bahwa padabuku tersebut ada banyak istilah yang memerlukan andatahu sebelumya. Jadi perlu pemahaman awal mengeai ba-hasa, istilah sosiologis - antropologi - dan sejenisnya, jikatidak maka akan terjerumus dalam salah mengerti. Danyang menjadi perhatian saya (secara khusus) adalah,dalam NP, Yudi Latif juga melakukan aktualisasi sila-silapada Pancasila (dan memang buku ini merupakan uraian-uraian tentang hasil aktualisasi tersebut) menjadi hal-halberikut (yang kena-mengena sikon kekinian di negeri ini) :

Ketuhanan Yang Berkebudayaan Kemanusiaan Universal Persatuan Dalam Kebhinekaan Demokrasi Permusyarawatan Keadilan Sosial

Diakui atau tidak, Mata Air Keteladanan: PancasilaDalam Perbuatan, merupakan kelanjutan dari NP, danmasih berkisar aplikasi dari nilai-nilai dari Pancasila. MATterdiri dari lima bagian yaitu,

1. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Ketuhanan2. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kemanu-

siaan

3. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Persatuan4. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan Kerakyatan5. Mata Air Keteladanan dalam Pengamalan KeadailanPada bagian-bagian tersebut, Yudi Latif menguraikan

panjang lebar tentang bagiamana dan conto aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hidup dan kehidupan berbangsa,bernegara, dan bermasyarakat. Dengan cara semacam itu,diharapkan pembaca mampu meniru dalam kehariannya.Bagian pertama, Mata Air Keteladanan dalam Penga-malan Ketuhanan,

Menurut Yudi Latif, telah berlalu masa yang panjang ke-tika gairah keagamaan tidak mendorong kesuburan rahmatkasih sayang, kekuatan etika-moralitas, serta etos kejuan-gan bagi kemuliaan kehidupan bangsa. Peningkatan jumlahrumah ibadah dan penyelenggaraan berbagai ritual keaga-maan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesale-han sosial, toleransi keagamaan, dan kebersihan penye-lenggaraan urusan publik.

Pemulihan krisis kehilangan tumpuan kepercayaannya ketikaagama yang seharusnya membantu manusia untuk menyubur-kan rasa kesucian, kasih sayang, dan perawatan justru seringkali memantulkan rasa keputusasaan dan kekerasan zamandalam bentuk terorisme, permusuhan, dan intoleransi.

Untuk dapat keluar dari krisis, suatu bangsa tidak hanyamemerlukan transformasi (perubahan) institusional, tetapijuga mem-butuhkan transformasi spiritual yang mengarah-kan warga bangsa pada kehidupan etis penuh welas asih.

Dalam proses transformasi in persoalan agama tidakberhenti pada apa yang kita percaya, me-lainkan teruramapada apa yang kita perbuat. Untuk itu, agama tidak berartiharus meninggalkan kepercayaan dan ritualnya, tetapi per-lu lebih menekankan pentingnya komitmen etis dengan me-nem-patkan welas asih (compassion) dan moralitas padajantung kehidupan keagamaan.

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, mem-in-jam ungkapan Bung Karno, adalah nilai-nilai Ketuhananyang berkebudayaan dan berkeadaban. Yakni nilai-nilai etisketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agamayang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan danpersaudaraan; ketuhanan lapang dan toleran yang mem-beri semangat kegotong-royongan lam rangka pengisianetika sosial dalam kehidupan berbangsa bernegara. SilaKetuhanan, meminjam ungkapan Bung Hatta, hanya men-jadi dasar hormat-menghormati antar pemeluk agam me-lainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran,adilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Sila Ketu-

Mata Air KeteladananPancasila dalam Perbuatan


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444| 7

Resensi BukuResensi BukuResensi BukuResensi BukuResensi BukuJudul : Mata AirKeteladanan: PancasilaDalam PerbuatanPenulis: Yudi Latif, MA, PhD(Gontor, Unpad, AustralianNational Univ)Penerbit : Mizan, Cet I,Maret 2014Tebal : 650 hal(Daftar Pustaka, 559-650,tanpa indeks) +xxii halamanRisentor: Jappy Pellokila

hanan mengajak bangsa Indonesia untuk meng bangkan eti-ka sosial dalam kehidupan publik-politik dengan mupuk rasakemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hilunak per-musyawaratan dan keadilan sosial. Dengan berpegang teg-uh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuatpembentukaa karakter, melahirkan bangsa dengan etos ker-ja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diniuntuk mengembangkan potensa yang diberikan dalam rang-ka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaul-at, adil dan makmur.Bagian Kedua, Mata Air Keteladanan dalam Pengam-alan Kemanusiaan

Sila Kemanusiaan yan adil dan beradab mengandung visi ke-bangsaan yang humanis, dengan komitmen besar untuk menja-lin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulanantar sesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dankeadaba yang memuliakan hak-hak asasi manusia.

Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bang te-lah mewariskan suatu kemampuan untuk memadukan antaravisi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasionaldan manusiaan universal. Di tengah krisis dan tantangan glo-balisa Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan na-sional data bingkai nilai kemanusiaan, dengan menjaga sikapempati bagi yang menderita dan mengedepankan nilai-nilaikemanusiaan yang dan beradab dalam memecahkan konflikdalam masyarakat nasional dan internasional. Suatu "vision"perlu didukung oleh kekuatan batin, agar ideal-ideal kemanu-siaan bisa diwujudkan bumi kenyataan.

Pancasila seharusnya dijadikan sebagai prinsip pemberad-abs manusia dan bangsa Indonesia. Masalah-masalah na-sional van menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesiasepatutnya dipert nyakan dan direfleksikan dalam kerangkaPancasila, terutama "Kemanusiaan yang adil dan beradab".Berbagai tindakan dan berlaku yang sangat bertentangan

dengan sila perikemanusiaan sepatutnya mewamai kebija-kan dan perilaku aparatur ncgara dalam kehidupan publik.Kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan dengan rasakeadilan dan kemanusiaan, dan oleh karena itu harus diha-puskan dari perikehidupan bangsa.

Persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) menjadi tantan-gan sedalam membuktikan komitmen kemanusiaan bangsaIndonesia. Komitmen penegakan HAM tidak terbatas padapemuliaan hakii politik, melainkan juga pemenuhan hakekonomi, dan budaya. Para pendiri bangsa telah merumus-kan apa disebut sebagai "tiga generasi HAM", yang meng-indikasikan kepedulian bangsa kita terhadap hak-hak asasimanusia sudah rak jauh ke depan. Kenyataan ini mestinyamemberi motivasi kepada bangsa Indonesia untuk senantiasaberada di barisan terdepan memuliakan hak-hak asasi manu-sia dalam kehidupan nasional Intcrnasional di tengah pusaranarus globalisasi yang menganpotensi dehumanisasi.

Di tengah tekanan globalisasi yang makin luas cakupannya,penetrasinya dan instan kecepatannya, sifat masyarakatyang cenderung lentur dalam menerima pengaruh glo-bersi-fat positif maupun negatif. Unsur-unsur positif-konstruktifmenurut nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yangmenguatkan cita-cita keangsaan, perdamaian, dan keadilansosial. Negatif, sejauh yang adalah unsur-unsur negatif-de-struktif menurut nilai-nilai usiaan yang adil dan beradab, yangmenimbulkan permusuhan, dan ketidakadilan. Dalam anekapengaruh internasional, diperlukan kepemimpinyarakat politikdan sipil) yang kuat. Kepemimpinan yang melakukan seleksidan sintesis kreatif antara global vision dan local wisdom,antara kepentingan nasional dan kemaslahatan denganmengedepankan kerangka penyelesaian berdasarkan "sama-sama menang" (win-win solution) dan pembangunan hak(right-based development).Bagian Ketiga, Mata Air Keteladanan dalam Pengam-alan Persatuan

Indonesia bangsa besar yang mewari kejayaan peradabanNusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di bumi.Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama nenek mu bang-sa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, tidakalasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengkegemilangan. Bila mampu membangun bangsa sesuai den-gan dirinya, harkat bangsa ini di pentas dunia bisa sepadandengan luasan wilayah dan kuantitas penduduknya.

Secara konseptual, Indonesia telah memiliki prinsip dankebangsaan yang kuat, terpatri dalam semboyan "BhinnekaTunggal Ika". Suatu prinsip kebangsaan yang dapat mem-pertemu kesilaman tradisi dan kemajemukan masyarakatNusantara dan kebaruan negara-bangsa Indonesia; dengankesiapan untuk menghargai perbedaan seraya mengusa-hakan persatuan dalam egara, konstitusi negara, bentuk,lambang dan bahasa negara, dan peraturan perundang-un-dangan sebagai konsensus bersama. Dengan prinsip yangsama, penyelenggaraan negara diharapkan dapat melindun-gi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesiaberdasarkan semangat persatuan yang dapat mengatasi pa-ham seorangan dan golongan.



Semangat nasionalisme Indonesia merupakan perwujudanrasa syukur atas karunia Tanah Air yang luas, strategis, kaya,molek dan muk, dengan cara mengembangkan rasa memilikidan meni Nusa-Bangsa. Rasa memiliki dan mencintai Nusa-Bangsa terus tercermin dalam semangat persatuan dalamkeragaman serta kesanggupan untuk mengembangkan rasakekeluargaan dengan semangat gotong-royong yang positifdan dinamis. Pada akhirnya, rasa intai, rasa persatuan, rasakekeluargaan hanya bisa diwujudkan an kerelaan berkorban,mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan priba-di dan golongan.Bagian Keempat, Mata Air Keteladanan dalam Penga-malan Kerakyatan

Tidak ada sitem politik yang sempurna. Dengan warisan tr-adisi musyawarah, hasrat emansipasi untuk keluar dari pen-galaman terjajahan dengan kekuasaan yang menindas, dankehendak unt mempersatukan berbagai komunitas politikwarisan kerajaan dam dari para pendiri bangsa berpaling ke-pada demo sebagai pilihan yang paling mungkin.

Demokrasi pada hakikatnya merupakan cara mencintaisesama manusia dengan menghormati setiap warga sebagaisubjek yang daulat, bukan objek tindasan kekuatan pemaksaatau kekuatan modal. Demokrasi dalam alam pikiran bangsaIndonesia adalah cerminan alam kejiwaan, kepribadian, cita-cita nasional. Demokrasi yang sesuai dengan karakter ke-bangsaan Indonesia bukanlah yang mengarah pada diktatormayoritas (mayorokrasi) atau tirani minoritas, melainkanpermusyawaratan yang menghargai hak individu (liberal-indi-vidual rights), hak kelompok marginal (commumtatiriumrights) dan hak teritorial (territorial rights).

Dalam demokrasi permusyawaratan, kecintaan terhadapsesama warga diekspresikan dengan mengembangkan"negara kekeluargaan" yang mengatasi paham perseorangandan golongan; serta mengembangkan "negara kesejahteraan"yang dapat menyelenggarakan keadilan sosial.Bagian Kelima, Mata Air Keteladanan dalam Pengama-lan Keadailan

Masyarkat Adil dan makmur adalah tujuan terakhir darirevolusi Indonesia. Sedangkan terwujudnya keadilan dankesejahteraan merupakan bukti paling nyata dari idealitasPancasila. Jalan untuk mencapai keadilan sosial menghenda-ki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidaksaja mengandalkan peran negara secara luas, tetapi jugamenghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalammengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitasnya mas-ing-masing, mereka harus bergotong-royong memajukankesejahteraan umum, mengembangkan jaminan -pelayanansosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melakukanpembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaiandengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, danramah lingkungan.

Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukanoleh integritas dan mutu para penyelenggara negara-disertaidukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadi-lan yang terpancar pada setiap warga. Dalam visi mewujud-kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku

prinsip: "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Tidaksepantasnya pejabat negara cuma mau mendapat untungdengan membiarkan rakyat terus buntung. Maka dari itu,pokok pikiran keempat UUD 1945, "Negara berdasar atasKetuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaanyang adil dan beradab", mengandung isi yang mewajibkanpemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk me-melihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memega-ng teguh cita-cita Moral rakyat yang luhur"

Selain hal-hal di atas, dalam MAT, pada masing-masingbagian yang diutarakan, Yudi Latif juga memberi contoh or-ang-orang (dalam sejarah) dan yang sekarang masih ada,menunjukan keteladan Pamcasila dalam perbuatan. Sehinga,bisa disebut bahwa MAT, sekaligus biografi orang-orangmempunyai komitmen tinggi pada nilai-nilai Pancasila,sekaligus diwujudnyatakan pada hidup dan kehidupan setiaphari. Misalnya, pada Pengamalan Ketuhanan, ada WahidHasyim, Hamka, RA Kartini, YB Mangunwijaya, PK Ojong,Nurcholis Madjid, dan lain sebagainya. Pada bagian Penga-malan Kemanusiaan, ada contoh tentang Hoegeng, Baharu-din Lopa, dan lain-lain.

Menarik, pada bagian Pengamalan Kerakyaan, dibawah judulMenunaikan Pertanggungjawaban Publik (hal 444-471), YudiLatif memberi contoh pada yang yang sementara populer dandibicangkan. Menurutnya, apa yang dilakukan Joko Widodo inimenunjukkan solusi yang menguntungkan banyak pihak, mis-alanya para pedagang kaki lima di Solo, dalam rangka memper-baiki taraf hidup mereka. Jokowi, juga mendengarkan keluhanpara tukang becak yang biasa di depan stasiun (Solo Balapan),dan masih banyak lagi. Semua itu Jokowi lakukan demi menun-aikan amanah menjunjung daulat publik dengan melakukan pel-ayan publeik yang bertanggung jawab.

Selain Jokowi, juga menurut Yudi Latif, Tri Rismaharini,yang lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 20 Oktober 1961, ad-alah srikandi pelayanan publik yang biasa dilakukan Ibu Waliitu tidaklah berlebihan untuk digelari "Super Wali", sebutanyang bukanlah isapan jempol rekayasa pencitraan untukmendongkrak popularitas seorang pemimpin, tetapi benar-benar sepadan dengan keaslian kualitas dirinya. Menemu-kan walikota seperti ini di tengah onggokan sampahpemimpin plastik membuat kita masih optimisme pada masadepan bangsa.

Dengan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan e-gov-ernment, konsistensi kebijakan, ketegasan kepemimpinan, ulu-san komitmen pelayanan, kepekaan welas asih, keadilan bagiua kalangan, dan kemampuan menggerakkan partisipasirakyat, sformasi kota dengan mudah terlihat. Surabaya, yangselama ini ial sebagai kota kumuh, mengerikan, amburaduldan senjang, cepat berubah menjadi apa yang kota bersih,nyaman, indah, dan berbiaya murah. Apresiasi dan penghar-gaan telah diperbaik dari dalam maupun luar negeri.

So, masih banyak yang ada pada Mata Air Keteladanan,Pancasila dalam Perbuatan, yang patut dibaca, disimak, dandipelajari.

Jakarta, 22 Maret 2014, Opa Jappy, sehari setelah mendapatbuku Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan.(***)


Kabar Aktivitasbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mendagri: Jangan TundaAnggaran Pilkada 2015

mistis pengesahan RUU Pilkada yang sudah dibahasselama dua tahun lebih itu akan segera disahkanpada September 2014 atau sebelum habisnya masa

kerja DPR periode2009-2014.

"Jika target tidakmeleset, sesuai ke-tentuan di rumusanUU pilkada itu, makapelaksanaan pilkadakabupaten dan kotadi 244 daerah dan 7gubernur di Indone-sia pada 2015 akandilakukan serentak,"jelasnya pada rakoryang juga dihadiriDeputi V BidangKeamanan PolkamIrjen Pol BambangSoeparno.

Meski pembahasanmasih berlangsungnamun Dirjen meng-ingatkan agar biayaPilkada sudah diang-garkan pada APBD2015 sehingga diin-

gatkan agar para Sekda mengoordinasikan keperlu-annya secara baik dengan KPU, Bawaslu dan pihakkeamanan serta membahasnya di DPRD.

Sementara itu Dirjen memperkirakan jika Pilkadaserentak dimungkinkan paruh akhir tahun 2015 akanada beberapa kabupaten yang terlampaui periodeisasikepala daerahnya sehingga Gubernur perlu memper-siapkan Pejabat Bupati dan Walikota.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Komi-si Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara,tercatat sebanyak 13 kabupaten/kota yang akanmenggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015.

Ke-13 kabupaten/kota itu adalah Medan (berakhirJuli 2015), Binjai (berakhir Agustus 2015), SerdangBedagai (berakhir 8 Agustus 2015), Tapanuli Selatan

depan (2015) jan-gan menunda ang-garan Pilkada den-gan asumsimenunggu penge-sahan Undang-un-dang (UU) Pilkadayang baru.

"Seluruh daerah,baik provinsi mau-pun kabupaten dankota yang kepaladaerahnya bera-khir 2015, harusmemasukkan ang-garan Pilkada padaRAPBD 2015masing-masing,"ujarnya melaluiDirjen KesbangpolKemendagri HTanri Balilamopada RakordaKesbangpol Lin-mas se-Sumut ber-sama unsur strategis di Hotel Grand Serella Medanyang berakhir Jumat (22/8).

Dengan moderator Kepala Badan Kesbangpol Lin-mas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP, Dirjen me-wanti-wanti hal ini mengingat kecenderungan beber-apa daerah terkesan menunggu UU Pilkada baruyang menurut draftnya memang mengalami sejumlahperubahan prinsipal dibanding UU yang berlaku saatini.

Berdasarkan usulan Rancangan UU memangmasih ditunggu apakah pilkada kabupaten dan kotadilaksanakan oleh DPRD dan provinsi pilkada lang-sung oleh rakyat atau tidak, begitu juga dengan ke-mungkinan pelaksanaan Pilkada serentak.

Dirjen mengemukakan Pemerintah dan DPR opti-

Mendagri H Gamawan Fauzimengingatkan seluruh daerah yangperiodeisasi kepala daerahnya tahun

Dirjen Kesbangpol Kemendagri H Tanri Balilamo (2 kiri) fotobersama Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi (tengah) DeputiBNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti (2 kanan), Kapoldasu IrjenPol Drs Syarief Gunawan (kanan) dan Kepala Badan Kesbang-pol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP (kiri) pada Rakor-da Kesbangpol Linmas se-Sumut bersama unsur strategis diHotel Grand Serella Medan.



(berakhir 12 Agustus 2015), Asahan(berakhir 2015), Toba Samosir (bera-khir 12 Agustus 2015), dan Sibolga(berakhir 26 Agustus 2015). Kemudi-an, Pakpak Bharat (berakhir 26Agustus 2015), Samosir (berakhir 13September 2015), Humbang Hasun-dutan (berakhir 26 Agustus 2015),Pematang Siantar (berakhir 23 Sep-tember 2015), Labuhan Batu (bera-khir 19 Agustus 2015), dan Simalun-gun (berakhir 28 Oktober).

Sementara itu 12 kabupaten/kotalainnya sudah menjalankan tahapanPilkada pada 2015 karena masa akhirjabatan kepala daerahnya pada 2016.

Ke-12 kabupaten/kota itu adalahTebing Tinggi (berakhir 15 Agustus2016), Mandailing Natal (berakhir28 Juni 2016), Tanjung Balai (bera-khir 2016), Labuhan Batu Selatan(berakhir 11 Februari 2016), Labu-han Batu Utara (berakhir 12 Febru-ari 2016), dan Karo (berakhir 23Maret 2016). Kemudian, Nias Sela-tan (berakhir 12 April 2016), Nias(berakhir 9 Juni 2016), Gunung Sito-lo (berakhir 13 April 2016), NiasBarat (berakhir 14 April 2016), NiasUtara (berakhir 12 April 2016), danTapanuli Tengah (berakhir 12 Agus-tus 2016).

Demi kelancaran persiapan pemili-han kepala daerah tersebut diharap-kan 25 bupati dan walikota di Sumat-era Utara dapat membantu persiapananggaran dana Pilkada.

Berdasarkan Permendagri Nomor44 Tahun 2007 Tentang PedomanPengelolaan Belanja Pilkada, diaturpembiayaan Pilkada maksimal dela-pan bulan. Itu artinya, perlu disiapkananggaran yang cukup dari awal seh-ingga seluruh tahapannya dapat ber-jalan maksimal.

Dirjen mengisyaratkan pihaknyaberharap para bupati dan walikota diSumut dapat memberi perhatiandalam penyelenggaraan anggaranPilkada karena adaya indikasiketidaksamaan pemahaman. (***)

Radikalisme dan Terorisme Perlu Tetap

Deputi BNPT: Jangan

masif, sehingga efek dari itu merem-bet ke hal-hal yang tidak substansial.

Dari dialog terungkap menyikapinyajangan terlalu over acting karenafenomena ISIS sudah ada sejak za-man dahulu. ISIS saat ini tidak berbe-da jauh dengan paham sejenis di masalalu, hanya saja untuk saat ini ISISmerupakan sikap sekelompok orangyang merasa tidak puas dengan situasiglobal, yang situasi global itu menun-jukkan adanya ketidakadilan negaratertentu atau kekuatan tertentu ter-hadap umat Islam yang tertindas seh-ingga ada keinginan mereka untukmembela.

"Jadi pada dasarnya ISIS itu sepertiitu. Oleh karenanya kita tidak perlumendukung ISIS tapi kita tidak perlujuga terlalu over acting menanggapiISIS," terangnya.

Peserta meminta dialog seperti iniharus dilakukan oleh FKPT SUMUTsecara berkala untuk menyikapiradikasime dan terorisme yang terusberkembang sehingga Sumatera Utaratidak terkontaminasi dengan aksi-aksiradikalisme dan terorisme untukmewujudkan Sumatera Utara yangdamai, aman dan harmonis.

Dari dialog disimpulkan aksi-aksiradikasime dan terorisme munculkarena berbagai kompleksitas, sepertiketidakadilan dalam berbagai bidang,tidak semata-mata hanya karenapanggilan agama. Maka dalam hal iniyang perlu adalah pendekatan yanghumanis dengan merangkul seluruholemen masyarakat dengan memberi-kan pencerahan kepada mereka ten-tang radikalisme dan terorisme.

Dalam rangka menjalankan programderadikalisasi jangan hanya dilakukan

Agus Bakti mengemukakan menyikapifaham "Islamic State of Iraq and Syr-ia" (ISIS) hendaklah proporsional danjangan over.

"Memang kita tetap harus waspadadan fokus. Namun jangan over sehing-ga menjadi bias dan malah menimbul-kan simpati," ujar Agus dalam DialogPerkembangan Terkini Radikalismedan Terorisme di Indonesia, Rabu (20/8), di Hotel Grand Antares Medan.

Dialog yang digelar BNPT bekerjas-ama dengan Forum Koordinasi Pen-anggulangan Terorisme (FKPT)Sumut dihadiri Kasdam I/BB BrigjenTNI Cucu Somantri, Kabinda SumutBrigjen TNI Tumino Hadi, DirekturKesbangpol Kemendagri Didi Sudiya-na dengan moderator Drs H Eddy Sy-ofian MAP Ketua FKPT Sumut yangjuga Kepala Badan Kesbangpol Lin-mas Sumut.

Pada forum ini BNPT dan unsurstrategis lainnya saling berkomunikasihingga larut malam antara lain pimpi-nan Ormas Islam, Ulama, akademisi,intelektual Islam dan komponen pent-ing lainnya yang juga dihadiri Sekre-taris FKPT Sumut Drs ZulkarnainNasution MA.

Agus memaparkan munculnya gera-kan ISIS telah membuat pemangkukebijakan merasa perlu melakukanpencegahan penyebaran berkembang-nya benih-benih yang dianggap bisamenumbuhkan radikalisme dan teror-isme.

Namun langkah-langkah yang di-lakukan jangan terlalu berlebihan sertaditambahnya lagi pemberitaan yang

Deputi I Badan NasionalPenanggulangan Terorisme(BNPT) RI Mayjen TNI



Diwaspadai

Over Menyikapi Faham ISIS

secara strukturalseperti yang selamaini kita ikuti, se-baiknya pemerintahdalam hal ini BNPTatau FKPT harusmemberikan ruangdan waktu kepadaormas-ormas keag-amaan atau kelom-pok-kelompokmasyarakat untukmelakukannya teta-pi tetap ada backup dari BNPT atauFKPT sehingga ke-lihatan bahwa keg-iatan ini berasal dariormas atau kelompok masyarakat ter-tentu.

Mantan teroris yang sudah ber-taubat jangan terlalu dimunculkan kepublik berbicara sebagai nara sumberatau menjadi penganat terorisme. Iniakan menjadi kontra produktif karenaakan bias memancing yang lain sepertiitu dan kemudian akan bertaubat danterus menjadi orang yang selalu di-panggil kesana kemari memberikan in-formasi tentang terorisme.

Yang ditakutkan adalah kelupaanakan memberikan informasi yangmengajak orang untuk masuk teroris-me. Juga disimpulkan perlu adanyaantisipasi pubersitas keberagamaan dikalangan masyarakat khususnya dikalangan kaum muda melalui kemi-traan dengan ulama dan akademisi.Sehingga nanti para generasi mudatidak hanya melihat yang benar ituhanya berasal dari gurunya, tapi tern-yata masih banayak hal lain yangmembenarkannya. (***)

Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Mayjen TNI AgusSurya Bakti dialog dengan pimpinan ormas Islam, akademisi, aktivis dan intelektultentang Perkembangan Terkini Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Rabu (20/8)malam di Hotel Grand Antares Medan.

Kesimpulan Dialog Perkembangan Terkini Radikalisme dan Terorisme di Indonesia1. Meminta dialog seperti ini harus dilakukan oleh FKPT SUMUT secara berkala untuk menyikapi

radikasime dan terorisme yang terus berkembang sehingga Sumatera Utara yang dicintai ini tidak terkontaminasidengan aksi-aksi radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Sumatera Utara yang damai, aman dan harmonis.

2. Aksi-aksi radikasime dan terorisme muncul karena berbagai kompleksitas, seperti ketidakadilandalam berbagao bidang, tidak semata-mata hanya karena panggilan agama. Maka dalam hal ini yangperlu adalah pendekatan yang humanis dengan merangkul seluruh olemen masyarakat dengan mem-berikan pencerahan kepada mereka tentang radikalisme dan terorisme.

3. Dalam rangka menjalankan program deradikalisasi jangan hanya dilakukan secra structural sep-erti yang selama ini kita ikuti, sebaiknya pemerintah dalam hal ini BNPT atau FKPT harusmemberi8kan ruang dan waktu kepada ormas-ormas keagamaan atau kelompok-kelompokmasyarakat untuk melakukannya tetapi tetap ada bac up dari BNPT atau FKPT sehingga kelihatanbahwa kegiatan ini berasal dari ormas atau kelompok masyarakat tertentu.

4. Mantan teroris yang sudah bertaubat jangan terlalu dimunculkan ke public berbicara sebagainara sumber atau menjadi penganat terorisme. Ini akan menjadi kontra produktif karena akan biasmemancing yang lain seprti itu dan kemudian akan bertaubat dan terus menjadi orang yyang selaludiapnggik kesana kemari memberikan informasi tentang terorisme. Yang ditakutkan adalah kelu-paan akan memebrikan informasi yang mengajak orang untuk masuk terorisme.

5. Perlu dilakukan reinterprestasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, pembunuhan, memusuhi or-ang yg tidak seaqidah dan lain-lain sehingga Islam itu tidak kelaihtan kejam, karena memang islam itu adalahagama damai dan tidak suka kekerasan dan bahkan kekerasan yang tidak ada dasarnya adalah diharamkan. Ka-lau memungkingkan dibukukan dan bias dibaca banyak orang dan bias juga dijadikan sebagai referensi.

6. Perlu adanya antisipasi pubersitas keberagamaan dikalangan masyarakat khususnya dikalangankaum muda melalui kemitraan dengan ulama dan akademisi. Sehingga nanti para generasi muda tidakhanya melihat yang benar itu hanya berasal dari gurunya, tapi ternyata masih banayak hal lain yangmembenarkannya.

M.Ridha Rasyid

DALAM satu dekade terakhir ini, ter-utama sejak bergulirnya era reformasi,kembali menjadi pembicaraan hangattentang eksistensi organisasi massa se-bagai salah satu pilar demokrastisai diIndonesia. Ini merupakan sesuatu yangmemiliki makna positif dalam kerangkamewujudkan demokrasi. UU No 8Tahun 1985 tentang Keormasan, diper-tanyakan eksistensinya seiring denganketerbukaan sebagai bagian dari upayamenerapkan good corporate social andcommunity oleh pelaku ormas, padasaat yang sama, ada keinginan untukmengimplementasikan Good Gover-nance atau tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan antara pemerintah se-laku regulator yang mengatur tatanankehidupan masyarakat maupun dalamkapasitasnya memberikan pembinaan,maka undang undang keormasan itumasih cukup relevan untuk menjadiacuan. Paling tidak, ada beberapa halyang perlu mendapatkan stressing atausebagai entry point bagi kelangsunganpembinaan organisasi masyarakat.Pertama, bahwa untuk lebih men-ingkatkan peran ormas untuk turutmendukung dan berpartisipasi dalampembangunan nasional maupun dit-ingkat daerah. Kedua, adanya hubun-gan yang cukup signifikan antara or-mas dengan pemerintah dalam mem-bangun struktur sosial, budaya danhubungan antar masyarakat dalamsuatu wilayah. Ketiga, bahwa peranserta masyarakat dalam membanguntata kehidupan yang demokratis sudahsemakin terbuka lebar, dengan adanyakesempatan yang luas untuk menyam-paikan pendapat, kebebasan memben-tuk kelompok masyarakat yang peduliterhadap kelangsungan kehidupan ber-bangsa dan bernegara serta pembentu-

kan masyarakat sipil yang mempunyaiperan yang lebih luas dalam penye-lenggaraan pemerintah, pembangunandan kemasyarakatan.

Dari catatan yang dikemukakan diatas, pemerintah daerah, sejalan denganpenerapan otonomi daerah yang diasum-sikan sebagai pemberian kewenanganyang luas dan bertanggung jawab untukmembangun daerahnya serta pember-dayaan masyarakat daerah, merupakankonsekuensi dari desentralisasi dalamkerangka negara kesatuan. Olehnya itu.Kewenangan pemerintah daerah untukmendorong terbangunnya organisasimassa yang lebih berdaya akan lebihmudah. Tidak lagi harus dibawah bayangbayang instruksi pemerintah pusat. Pros-es dan dinamika pemberdayaanmasyarakat (empowerment) akan lebihleluasa untuk mengelola, menata danmengatur sendiri masyarakat sesuai tu-juan yang ingin dicapai.Pembinaan Ormas/LSM

Sejalan dengan perkembangan ke-hidupan bermasyarakat dan bernegaradan adanya perubahan yang cukupstrategi dalam beberapa tahun ini, per-tumbuhan ormas dan LSM semakinbanyak. Ini menunjukkan bahwa elemenmasyarakat semakin berkesempatanuntuk membuat kelompok, organisasiatau lembaga yang berorientasi padapenghimpunan potensi yang ada untukmenjadi sebuah kekuatan yang riel. Na-mun tentu saja, dengan karakter, corakdan tujuan yang berbeda itu dalam pem-bentukannya akan memperkayakhasanah pemikiran untuk bersamasama membangun bangsa dan negara.

Sebelum menguraikan lebih kanjuttentang pola pembinaan ormas yang di-jalankan oleh pemerintah daerah. se-bagaimana diatur dalam UU No 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daer-ah, juga berbagai regulasi yang ber-

hubungan dengan pembangunan daer-ah, terlebih dahulu kita uraikan definisiormas dan LSM, karena saat ini orangagak sulit membedakan apa perkumpu-lan itu masuk dalam kategori ormas.LSM atau hanya sekedar berkumpulsesuai dengan kondisi yangberkembang atau sebagai bentuk re-spon atas kondisi yang terbangun dise-kitarnya. Secara garis besar, yang di-maksud ormas adalah sekumpulan or-ang yang bersepakat menyatukan diriuntuk membentuk organisasi, yang ter-diri atas adanya AD/ART, memilikisekretariat berkedudukan di suatudaerah dan akan membentuk perwak-ilan/cabang didaerah lain, yang ter-dafatar serta berbadan hukum yangberkekuatan tetap. Sementara LSMdibentuk oleh beberapa orang untuk tu-juan tertentu serta memfokuskan diripada suatu kelompok kerja bidang ter-tentui yang anggotanya tidak cukupbanyak. Dan, terakhir, kelompok orang

Pembinaan Ormas/LSM MeOpini

bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id


enuju Masyarakat Madani

yang secara insidentil menyesuaikandengan arus dan arah perkembanganyang melingkupi untuk memberi korek-si terhadap sebuah kebijakan, programlembaga pemerintahan ataupun pen-yampaian aspirasi yang diakibatkanadanya pengaruh yang berdampak luasdalam lingkungan global.

Dari batasan sederhana di atas, dap-at disimpulkan bahwa ormas, lsm ataukelompok orang, mencirikan kesepaka-tan untuk berada dalam satu wadahberhimpun untuk mencapai tujuan.

Pembinaan ormas yang seyogyanyadilaksanakan oleh pemerintah daerahdiera otonomi daerah dan pemban-gunan demokrasi antara lain, kesatu,Adanya kesepakatan terhadap nilainilai dasar, ideologi dan cita cita untukbersatu menjadi suatu bangsa (integra-si normatif), kedua, adanya rasa keter-gantungan fungsional dan manfaatfungsional yang konkrit dari tiap ormasdengan terintegrasi dalam satu kesatu-

an (integrasi fungsional), ketiga, adan-ya kekuatan dalam menjaga komitmentiap ormas untuk menciptakan ke stabi-lan dan keteraturan (integrasi koersif)

Untuk maksud tersebut pemerintahdaerah hendaknya menciptakan kesera-sian sosial dengan memberikan kesem-patan pada masyarakat (ormas/lsm/kel-ompok masyarakat) untuk mengem-bangkan sumber daya lokal yang khasserta natural helping system, memberi-kan kesempatan kepada local geniusserta local leaders untuk mencari danmengembangkan mekanisme kontrolsosial yang sesuai dengan lingkunganbudaya setempat. Dalam situasisekarang, kebijakan pemerintah daerahharus lebih banyak bersifat memfasilita-si daripada memaksakan peraturan per-aturan di masyarakat lokal. Dalam be-berapa hal, pemerintah perlu memberi-kan bantuan untuk memperkuat pranataatau organisasi massa lokal bila benarbenar dibutuhkan mereka.Disamping itu,ke depan perlu ada ruang yang lebihluas dalam pembentukan LSM, tanpaharus ada izin untuk mengesahkan ke-beradaannya, kecuali sebagai lembagayang mempunyai kekuatan hukum,hendaknya didaftarkan pada institusi hu-kum. Juga disarankan kepada LembagaSwadaya Masyarakat/Ormas untukmenjadi bagian dari pemberdayaan, bu-kan beban bagi masyarakat.Civic Culture

Bila kita ingin mereformasi ormaskita harus memeriksa memeriksa se-cara teliti budaya apa yang telah men-gakar di masyarakat. Perubahan pe-rubahan yang dihasilkan diera reforma-si harus merupakan suatu pelem-bagaan (institusionalisasi) yang belumsempat tertanam pada kepribadianmasyarakat kita (internalisasi), sehing-ga yang terjadi sampai saat ini adalahinstitusionalisasi tanpa internalisasi.

Oleh karena itu, yang harus dilakukanadalah tepatnya pola pembinaanmasyarakat yang ditujukan untuk men-gangkat citra organisasi dalam menca-pai tujuannya yang terintgrasi dalampembangunan bangsa. Budaya yangberkembang dalam suatu masyarakatdapat menjadi daya dorong dalampembentukan masyarakat madani (civilsociety) dengan mengeleminasiberkembangnya primordialisme di ten-gah tengah keompok masyarakatdalam suatu wilayah, juga terbentukn-ya sosialisasi di dalam keluarga dandalam lingkungan yang lebih luas yangdisebut stock of knowledge. Jika ini di-anggap tidak bermanfaat maka perludilakukan de-edukasi secara meluasdam mendasar. Dalam dimensi sosial,pembinaan masyarakat itu dapat di-lakukan dengan melakukan pendekatanindividu dan secara berjenjang perlu di-lakukan pembinaan yang lebih bersifatkomprehensif serta lebih mengedepan-kan upaya pendekatan persuasif bu-daya lokal. Diharapkan dengan terban-gunnya sistem pembinaan yang baik,masyarakat madani dapat tercipta.

Pada dasarnya optimalisai peran LSMsebagai parameter terciptanyamasyarakat madani, banyak ditentukanoleh kiprahnya dalam membantu kelom-pok masyarakat agar dapat berpartisipasidalam pembangunan bangsa dan terwu-judkan pola interaksi yang lebih luas, ant-ara m,asyarakat, pemerintah dan swasta.Dari pencerahan yang dilakukan LSM,dan core kegiatannya yang lebih sistemik,terarah pada fokus bidang tertentu akanmempercepat laju pertumbuhan gerak so-sial masyarakat. Oleh karena itu, di masadatang LSM/Ormas harus benar benarnyata kegiatannya yang teraplikasi dalamprogram yang berkesimabungan, baik un-tuk jangka pendek, menengah maupunjangka panjang.(***)

Opinibakesbangpollinmas.sumutprov.go.id




Sumut Akan Ajukan JudicialReview UU 32/2004

Gubernur Sumatera UtaraH Gatot Pujo Nugroho terus meng-

gesa Pemerintah Pusatuntuk memberikan porsi bagi hasil

perkebunan untuk pemerintahdaerah. Diantaranya, Sumatera Ut-ara akan mengajukan Judicial Re-

view Undang-undang No. 32 tahun2004 tentang Perimbangan Keuan-gan antara Pemerintah Pusat danDaerah yang selama ini menjadi

pengganjal.

Gubsu di hadapan Menteri Koordinator PerekonomianChairul Tanjung dan jajaran menteri bidang ekonomidalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan In-frastruktur di Kawasan Sumatera, Jumat (29/8), HotelGrand Inna Muara, Padang kembali menggesa pusat un-tuk membagi dana hasil perkebunan untuk daerah. Gubsumenjelaskan aktivitas perkebunan memberikan dampaklingkungan dimana menjadi salah satu faktor penyebab ru-saknya infrastruktur karena tingginya mobilitas angkutantandan buah segar maupun CPO yang melebihi muatan.

Permintaan Gubsu itu kemudian disambut pula olehGubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang mengakusuda dua kali menyurati Menteri Keuangan terkait per-mohonan memperoleh Dana Bagi Hasil Perkebunan.Namun, Junaidi mengeluhkan bahwa surat permo-honan tersebut tak berbalas hingga kini.

Menanggapi pernyataan Gubsu dan GubernurBengkulu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan pi-haknya sebenarnya sepakat dengan usulan daerah.Menteri menjelaskan tidak menetesnya bagi hasil perke-bunan ke daerah justeru kontraproduktif bagi sektorperkebunan. Di Kalimantan Selatan, perusahaan perke-bunan membangun sendiri jalan, sehingga menambahcost dan menurunkan daya saing industri. KementerianPertanian menurunnya sudah ikut mendukung perjuan-gan daerah dimaksud, namun memang ditolak.

Perjuangan Sumatera Utara untuk memperoleh bagihasil dilakukan sejak 2006. Sumut bersama lima belasprovinsi seluruh Indonesia menyurati presiden agar sek-tor perkebunan dimasukkan dalam kegiatan ekonomiberbasis sumberdaya alam sebagaimana sektor perikan-an dan kehutanan yang karakteristiknya sama-samasumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Kesepakatan dilakukan dalam Pertemuan AsosiasiPemerintah Peovinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diMataram pada 23 Mei 2006 Gubernur Sumatera Utara,Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,Bengkulu, Lampung, Riau, Bangkabelitung KalimantanBarat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,Papua dan Sulawesi Tengah.(***)

Tuntut Keadilan Bagi Hasil Perkebunan

masyarakat," ujar Gubsu kepada wartawan, Minggu (31/8).Gubsu menjelaskan, Pemprovsu beserta DPRD Sumut

sudah sepakat untuk mengajukan judicial review ter-hadap Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Per-imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daer-ah dimana untuk tahap awal melalui penganggaran.

Sumut beserta beberapa provinsi lainnya akan menja-di pelopor mengajukan revisi Undang-undang 32 tahun2004 ke Mahkamah Konstitusi agar sektor perkebunandimasukkan dalam kegiatan ekonomi berbasis sumber-daya alam sebagaimana sektor perikanan dan kehutan-an yang karakteristiknya sama-sama sumber daya alamyang dapat diperbaharui.

Setidaknya, ujar Gubsu, dalam revisi Undang-undang di-maksud, Daerah mendapat dana bagi hasil dari PPh pasal21 (perorangan) dan PPh pasal 25 (badan) bersumber dariusaha perkebunan milik Negara (PTPN) dan asing.

Rencana melakukan judicial review UU tersebut keMahkamah Konstitusi sudah dibahas dan disepakatidengan DPRD serta dimasukkan dalam draft RAPBDTA 2015 yang kini sudah masuk tahap finalisasi.

“Kita tidak akan lelah, terus berjuang untukkeadilan. Daerah layak mendapatkan porsibagi hasil perkebunan demi kemakmuran



SESUAI Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 34Tahun 2006 tentang Pe-doman Penyelenggaraan Pem-bauran Kebangsaan di Daerah,pasal 1 ayat 1 disebutkan bah-wa Pembauran Kebangsaanadalah proses pelaksanaankegiatan integrasi anggotamasyarakat dari berbagai ras,suku, etnis, melalui interaksisosial dalam bidang bahasa,adat istiadat, seni budaya, pen-didikan dan perekonomian un-tuk mewujudkan kebangsaanIndonesia tanpa harus menghi-langkan identitas ras, suku danetnis masing-masing dalamkerangka Negara Kesatuan Re-publik Indonesia.

menghormati dan saling percaya diant-ara anggota masyarakat dari berbagairas, suku, dan etnis.

3. Mengkoordinasikan Bupati/Wa-likota dalam penyelenggaraan pemerin-tahan daerah di bidang pembauran ke-bangsaan.

4. Mengkoordinasikan fungsi dankegiatan instansi vertikal di provinsidalam pembauran kebangsaan.

3. Forum Pembauran Kebangsaan(FPK).

*Pembinaan pembauran kebangsaanmerupakan upaya yang dilakukan olehpemerintah bersama masyarakat untukterciptanya iklim yang kondusif yangmemungkinkan adanya perubahansikap agar menerima kemajemukanmasyarakat dalam wadah Negara Ke-satuan Republik Indonesia.

*Agar pembauran kebangsaan dapattumbuh dan berkembang dilingkunganmasyarakat maka perlu dibentuk suatuwadah informasi, komunikasi, konsultasi,dan kerjasama antar warga masyarakat,dari provinsi sampai ke tingkat desa ataukelurahan. Wadah tersebut disebut Fo-rum Komunikasi Pembauran Kebang-saan yang disingkat FPK.

*Sosialisasi pembauran kebangsaansebagai upaya memasyarakatkan pro-gram pembauran kebangsaan agar da-pat dipahami dan dihayati olehmasyarakat secara luas, dilaksanakanmelalui FPK tersebut sesuai dengan

tingkatannya.*Sedangkan tugas FPK adalah :1. Menjaring aspirasi masyarakat di-

bidang pembauran kebangsan.2.Menyelenggarakan fórum dialog

dengan pimpinan organisasi pembaurankebangsaan, pemuka adat, suku danmasyarakat.

3. Menyelenggarakan sosialisasi ke-bijakan yang berkaitan dengan pem-bauran kebangsaan.

4. Merumuskan rekomendasi kepadapimpinan wilayah sebagai vahan per-timbangan dalam penyusunan kebija-kan pembauran kebangsaan.Keanggotaan Forum PembauranKebangsaan (FPK)

*Keanggotaan FPK terdiri ataspimpinan organisasi kebangsaan, pe-muka adat, suku, etnis dan masyarakatsetempat. Sedangkan jumlahnya dise-suaikan dengan jumlah suku, etnis danpemuka masyarakat setempat.

*Forum Pembauran Kebangsaandipimpin oleh seorang Ketua dan WakilKetua serta Sekretaris.

*Dalam rangka membina ForumPembauran Kebangsaan, maka diben-tuk Dewan Pembina FPK, baik dit-ingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Ke-camatan maupun di tingkat Desa/Kelu-rahan, dengan tugas membantu kepalawilayah dalam merumuskan kebijakanpembauran kebangsaan dan memfasili-tasi hubungan kerja FPK dengan pe-merintah sesuai dengan tingkatannyadan hubungan antara instansi terkait di-wilayah dalam penyelenggaraan pem-bauran kebangsaan.

*Keanggotaan Dewan PembinaFPK di provinsi ditetapkan oleh Guber-nur dengan susunan keanggotaan :Ketua: Wakil GubernurSekretaris: Kepala Badan Kesbangdan LinmasdaAnggota: Pimpinan instansi terkait.Sumber : Permendagri No. 34 Tahun2006. (***)

Pembauran Kebangsaan

Pembauran kebangsaan merupakanbagian dari proses pembudayaan bang-sa yang harus dipacu kearah yangpositip dan harus dijiwai dengan sikapmawas diri, tenggang rasa, kerukunanserta memiliki rasa tanggung jawabyang tinggi terhadap kebersamam dankesetiakawanan dalam upaya memaju-kan dan menyejahterakan kehidupanmasyarakat, bangsa dan negara.Pembinaan PembauranKebangsaan.

Penyelenggaraan pembauran ke-bangsaan di provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan olehmasyarakat, difasilitasi dan dibina olehpemerintah provinsi. Fasilitasi danpembinan tersebut menjadi tugas dantanggung jawab Gubernur yaitu :

1. Membina dan memelihara keten-teraman dan ketertiban masyarakatterhadap kemungkinan timbulnya anca-man keutuhan bangsa di daerah.

2. Menumbuhkembangkan kehar-monisan, saling pengertian, saling



Konser Melayu Bagus 2014

Wagub: Lestarikan BudayaMelayu Sebagai Aset Bangsa

meriahkan Nassa, penyanyi asal Brunai Darussalam.Dalam sambutannya, sebagai putera Melayu, Wagub

Sumut Tengku Erry menyatakan rasa bangga terhadapMelayu sebagai salah satu etnik nusantara. Apalagi bahasaIndonesia berasal dari Melayu.

"Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasaini juga yang menjadi pemersatu bangsa hingga saat ini,"sebut Erry.

Erry juga mengatakan, konser Melayu Bagus 2014merupakan salah satu upaya melestarikan adat istiadat danbudaya Melayu yang tersebat di Asia Tenggara meliputiMalaysia, Brunai Darussalam, Thailad dan disejumlahnegara lainnya.

Sementara Staf Khusus Menko Kesra Ir. Leo Nababandalam sambutannya mengatakan, selain melestarikan bu-daya, Konser Melayu Bagus 2014 diharapkan menjadiagenda tahunan yang dapat merangsang tingkat kunjunganwisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

"Ada banyak kegiatan yang ditampilkan. Ada tarian Mel-ayu, silat, bazar dan kuliner. Ini baik untuk menarikwisatawan datang ke Medan. Saya yakin mereka akan ter-tarik melihat khazanah budaya yang ditampilkan," sebut Leo.

Ketua Kegiatan, Darmansyah mengatakan, konser Mel-ayu Bagus 2014 menjadi momen berharga untuk mengem-bangkan kembali kecintaan terhadap budaya Melayusekaligus melestarikannya ditengah masyarakat.

"Saat ini budaya dan kesenian Melayu sudah bergesersangat jauh dari asalnya sehingga dengan konser ini, sayaharap generasi sekarang mengenal kebudayaan dan kese-nian khususnya musik Melayu yang sebenarnya," ujar Dar-mansyah.

Konser Melayu Bagus 2014 ini menampilkan berbagairangkaian kegiatan bernuansakan Melayu seperti kesenianHadrah dan Lintau yang dipadu dengan musik orkestra di-harapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi dayatarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provin-si Sumatera Utara.

"Saya harap Konser Melayu Bagus 2014 di IstanaMaimun malam ini sebagai titik tolak memperkenalkanmusik melayu kepada generasi muda di Indonesia," tambahDarmansyah. Konser ini juga mendapat dukungan penuholeh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. (***)

KONSER MELAYU. Wagub Tengku Erry memberi-kan kata sambutan dalam Konser Melayu Bagus2014 yang berlangsung meriah di halaman IstanaMaimun, Jl. Brigjen Katamso Medan.

Wakil Gubernur (Wagub)Sumatera Utara (Sumut) Ir H

Tengku Erry Nuradi M.Simenyatakan apresiasi atas

terselenggaranya Konser MelayuBagus di Medan. Kegiatan tersebutdinilai efektif dalam upaya meles-tarikan adat istiadan, budaya Mel-ayu sebagai salah satu aset bangsa.

halaman Istana Maimun, Jl. Brigjen Katamso Medan,Jumat (5/9/2015) malam. Pembukaan acara dilakukanoleh Staf Khusus Menko Kesra Ir Leo Nababan.

Hadir kesultanan dan keluarga, pemangku adat Mel-ayu serta sejumlah penyanyi dalam acara tersebut diant-aranya Rosa, Fatin, Husein Idol dan artis lainnya yangakan membawa lagu-lagu Melayu. Selain itu, turut me-

Apresiasi tersebut disampaikan Wagub SumutTengku Erry Nuradi saat menghadiri KonserMelayu 2014 yang berlangsung meriah di


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444| 1| 1| 1| 1| 177777

Wagub Sumut Terima PanitiaJubileum 50 Tahun GKPI

Jemaat GKPI merasa bersyukur dan bersukacita,karena selama 50 tahun ini telah bersekutu dan memujimemuliakan Tuhan melalui wadah Gereja Tuhan yangbernaung dalam GKPI. Untuk itu, memeriahkan men-yambut HUT GKPI tersebut. Untuk perayaannya pani-tia akan melaksanakannya pada tanggal 31 Agustus2014 di GKPI Centre (Komplek Panti Asuhan Mamre)Jl. H. Ulakma Sinaga, Pematangsiantar.

Ada 3 agenda acara pada perayaan Jubelium terse-but diantaranya penulisan sejarah 50 TahunGKPI,Pembangunan Gedung Monumen Yubelium 50Tahun GKPI, Ibadah Raya yang direncanakan akan di-hadiri 6000 - 7000 jemaat GKPI se- Sumatera Utara.

"Kami mengharapkan Bapak Wagubsu meluangkanwaktu dan berkenan untuk menandatangani prasastipada monumen yang akan dibangun pertanda dimulain-ya pembangunan monumen tersebut," harap Sipahutar.

Panitia juga berharap Wagub Sumut hadir dalam ac-ara nantinya untuk memberikan sambutan pada per-ayaan tersebut dan menanam 1 pohon.

"Masyarakat khususnya umat Kristen GKPI Sumutmengharapkan kehadiran Pak Wagub sebagai penye-mangat pada perayaan jubelium tersebut," ujar Sipahu-tar. (***)

50 Tahun Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)pada 30 Agustus mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku ErryNuradi saat menerima audiensi Panitia Jubelium 50 TahunGKPI diruang kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl. Dipo-negoro Medan, Selasa (26/8/2015).

Hadir dalam audiensi Bishop GKPI Pdt. Patut Sipahutardidampingi Wakil Ketua Umum Henrik P. Limbong, MSc,Sekretaris Umum Panitia Pdt. Edwin Sianipar, Panitia Fre-derick Edi, BSc dan Rodeon Tampubolon. Sementara Errydidampingi Asisten Pemerintahan Setdaprovsu HasiholanSilaen SH, Kepala Biro Binkemsos Drs M. Yusuf, KabidPUUK Diskominfo Provsu Hj Rosmawaty SAg, MPd.

Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, kegiatan Per-ayaan Jubelium 50 Tahun GKPI diharapkan dapat menum-buhkan semangat keimanan dan semangat untuk melayanibagi umat kristiani.

"Pemerintah Provinsi menyambut baik kegiatan Per-ayaan Jubelium 50 Tahun GKPI. Dengan kegiatan itu, di-harapkan bisa menambah semangat melayani khususnyaumat kristiani GKPI yang ada di Sumatera Utara," ujarErry.

Erry juga mengapresiasi rangkaian kegiatan tersebutkarena acara dirangkaikan dengan penanaman 50 pohondiatas lahan kurang lebih 5 hektar. Dalam program penan-aman pohon tersebut, tiap orang menanam sebatang bo-hon.

"Bukan hanya acara keagamaan tetapi GKPI jugapeduli dengan lingkungan. Jadi bukan sekedar simbol tetapisetiap yang menanam pohon bertanggung jawab terhadappohon tersebut," " puji Erry

Sementara Bishop GKPI Pdt. Patut Sipahutar mengata-kan, GKPI akan menjalani masa Jubileum pada pelayanan-nya pada tahun 2014 ini. GKPI berdiri, disahkan dan di-doakan pada 50 tahun lalu, tanggal 30 Agustus 1964 di Pe-matang Siantar, Sumatera Utara. Kemudian tanggal 30Agustus 2014, masa Pelayanan GKPI akan memasuki usia50 tahun (Jubileum), merupakan usia yang dirasakan me-masuki usia matang dan penuh kedewasaan.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara(Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi, M.Simenyambut baik kegiatan Perayaan Jubelium

PANITIA JUBILEUM. Wagub Sumut Tengku ErryNuradi berphoto bersama usai menerima audien-sia Panitia Panitia Jubelium 50 Tahun GKPI diruangkerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl. DiponegoroMedan, Selasa (26/8/2015).



Gubsu Bahas Keterbukaan Informasidengan Puluhan NGO dari 12 Provinsi

menyadari, dengan kemajuan teknologi dewasa ini memangsudah selaiknya azas keterbukaan diimplementasikan pemer-intah guna penyelenggaraan roda organisasi yang lebih baik.

Pemprovsu sendiri lanjut Gatot, sudah mulai menginte-grasikan sistem keterbukaan informasi tersebut, di manasaat ini dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Ditam-bah setiap SKPD kini diwajibkan memiliki Pejabat Pengelo-la Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Salah satu lembaga yakni Forum Indonesia untukTransparansi Anggaran (Fitra) Sumut melalui Direktur Ruri-ta Ningrum, menjadi mediator mempertemukan kelompok-kelompok dimaksud dengan gubernur. Rurita memberikanapresiasi atas upaya Gubsu untuk menerapkan prinsip-prin-sip keterbukaan informasi di jajaran Pemerintah ProvinsiSumatera Utara.

Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),lanjut Rurita, sejatinya telah menjamin hak rakyat untuk ber-tanya. Oleh karenanya, pada konteks kemitraan nantinya,diharapkan Sumut menjadi provinsi yang transparan dalampenyelenggaraan roda pemerintahan.

Sudirman Medan, Rabu (20/8) malam kemarin. Padapertemuan itu, lembaga yang tergabung dalam OpenGovernment Indonesia (OGI) mengajak PemerintahProvinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bermitra mener-apkan keterbukaan informasi publik.

Gubernur Sumut dengan tekun menyimak dan berdiskusidengan para anggota Non Government Organization(NGO) yang bergabung dalam OGI tersebut. Open Gov-ernment Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untukmembangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisi-patif dan lebih inovatif. Open Government Indonesia (OGI)adalah bagian dari gerakan global Open Government Part-nership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota),dimana saat ini Indonesia menjadi Lead Chair OGP.

Perbincangan lebih kurang 1,5 jam itu mengisyaratkanbahwa sikap Gubsu menyambut baik tawaran kemitraandengan OGI. Kendati di sisi lain Gubsu mengaku, jikapenekanannya itu antara terpaksa atau sukarela. Ia pun

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST MSi menerima audiensi 29 lembagadari 12 provinsi di Indonesia, di kediamannya Jalan


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.2 VNo.2 VNo.2 VNo.2 VNo.2 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 1| 1| 1| 1| 199999

"OGP terdiri atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),Civil Society Organisation (CSO) dan Non-Government Or-ganization (Organisasi nonpemerintah). Di mana kerjasamabanyak pihak ini untuk memastikan komitmen konkrit daripemerintah dalam implementasi transparansi, peran sertamasyarakat dan melawan tindakan korupsi," ujarnya mem-buka bahasan sekaligus mewakili rekan OGP lainnya.

Melalui semangat keterbukaan itu, lanjut dia, dapat men-dorong sekaligus membantu Pemerintah Provinsi SumateraUtara (Pemprovsu) dalam percepatan pembangunan Sumutke depan. "Kemitraan yang dibangun antara OGP dan pe-merintah ini untuk semakin mendekatkan masyarakat mela-lui arus keterbukaan informasi publik," jelasnya.

Sementara, Danardono, dari Pusat Telaah dan InformasiRegional (PATTIRO) Semarang, mengungkapkan, komit-men keterbukaan dapat diukur dari langkah nyata yang di-lakukan pemerintah.

"Di mana pemerintah menyediakan regulasi yang men-jamin transparansi dan peran warga negara untuk memper-oleh informasi. Jadi komitmen ini juga turut diinisiasi olehBarrack Obama," ungkap Danar.

Lebih lanjut, Danar menyebutkan bahwa hadirnya OGPbukan semata-mata ingin merepotkan, melainkan men-guatkan sekaligus membantu kerja aparatur pemerintahandalam hal keterbukaan informasi. Kemudian di sisi lain,sambungnya, OGP merupakan kolaborasi antara pemerintahdengan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pe-merintahan yang terbuka berdasarkan prinsip transparansi,akuntabilitas, partisipasi publik, dan inovasi.

"Salah satu aspek kolaborasi itu adalah dengan melibat-

kan sektor swasta. Di mana pihak swasta juga diundang un-tuk penyelenggaran pemerintahan lebih baik," tuturnya.

Dadan Suharmawijaya, dari The Jawa Post Institude ofPro Otonomi (JPIP) menambahkan, kolaborasi yang efektifdapat terwujud manakala pemerintah memberikan ruangpublik yang memadai untuk menyuarakan aspirasinya. Or-ganisasi masyarakat sipil menggunakan ruang publik terse-but untuk mengawasi dan memberikan masukan konstruktifbagi pemerintah untuk mengawal semangat keterbukaan.

Menurut Dadan, perspektif pemberitaan dan arus infor-masi dewasa ini harus mengarah pada kritis konstruktif danlebih kepada pencarian solusi. "Jadi kalau sekarang ini para-digma pemberitaan media ialah good news is good news,bukan lagi bad news is good news," ujarnya.

Artinya imbuh Dadan, jika selama ini media mengkritisikekurangan dari SKPD tertentu, ke depan jika ada informa-si yang positif harus pula disampaikan dengan positif. Mere-ka percaya, dengan keterbukaan tersebut akan mendorongmasyarakat untuk berkreasi. Karena bagaimanapun, dalamera keterbukaan sekarang ini akan ada namanya prosesseleksi. Yang mana mau tidak mau atau suka tidak suka,akan tersingkir dengan sendirinya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubsu Gatot Pujo Nugrohomengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi SumateraUtara (Pemprovsu) sedang belajar ke arah dimaksud. Iamenilai, secara sistemik mau tidak mau pemerintah harustransparan dan jujur. Baik soal tata kelola anggaran, kebija-kan, akuntabilitas dan lain sebagainya. "Apakah harus ter-paksa atau dengan kesadaran, namun saya yakin bahwa tu-juan ini untuk masyarakat yang lebih baik," ujarnya.(***)


Profilbakesbangpollinmas.sumutprov.go.id



Gubsu Libatkan ORI WujudkanPelayan Publik Lebih Baik

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HGatot Pujo Nugroho mengajak enamkepala SKPD mengunjungi KantorOmbudsman Republik Indonesia(ORI) Kantor Perwakilan WilayahSumatera Utara di Jalan MajapahitMedan, Rabu (27/8). Gubsu minta

ORI ikut terlibat mewujudkan pelay-anan publik yang lebih prima di jaja-

ran SKPD Pemprovsu. Dengan demikian pasti ada merasa tanggungjawab kede-pan, inilah yang harus dimantainance," jelasnya.

Ombudsman sebgai mitra kerja, katanya, diharapkan da-pat memberikan bimbingan teknis khusunya di enamSKPD jajaran Pemprovsu. Pada tahun 2013 Kemenpandan Birokrasi RI memberikan nilai CC plus yang artinyanilai C sudah diraih namun masih B kurang.

"Kemudian kami berharap pada tahun ini mendapat nilaiB sampelnya ada di enam SKPD. Nantinya ada programdi SKPD, disalah satu program itulah nantinya Ombuds-man memberikan bimbimbingan," Ucap Gubsu.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Perwakilan Ombuds-man Wilayah Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakandengan adanya kerjasama ini diharapkan pelayanan yanglebih baik atau dalam istilah pihaknya zona hijau agar seg-era tercapai di jajaran SKPD di jajaran Pemprovsu.

"Kita ingin meraih zona hijau sesuai dengan Undang-un-dang nomor 25 tahun 1999 tentang pelayanan publik. Kamiombudsman tinggal menunggu dari pemda untuk menetap-kan kapan dilakukan bimbingan itu," tutur Abyadi. Abyadimenjelaskan pihak pada tahun 2013 sudah melakukan sur-vey terhadap 15 SKPD di jajaran Pemorovsu yang bersen-tuhan langsung dengan public, dimana hanya satu SKPDyaitu RS Jiwa yang mendapat penilaian zona hijau. Semen-tara 14 SKPD lainnya masuk zona kuning (sedang) danmerah (kurang baik).

Seperti yang diketahui bahwa Kemenpan RI telah menilaiSKPD jajaran Pemprovsu dan meraih nilai CC. Dari jumlahSKPD di jajaran Pemprovsu itu ada enam SKPD yangmenjadi sampel untuk meningkatkan kinerja seperti Bappe-da, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan,Dinas Perhubungan, dan Dinas Bina Marga.(***)

Kunjungan mendadak Gubsu bersama para kepalaSKPD ke Kantor ORI sebagai tindak lanjut komitmenGubsu mendorong perbaikan pelayanan public di jajaranPemprov Sumut. Sehari sebelumnya, Selasa (26/8), Gubsumenyaksikan penandatanganan kontrak kerja pencapaiantarget kinerja 2014 oleh 54 SKPD.

Dalam kesempatan tersebut, Gubsu menetapkan enamSKPD, yaitu Bappeda, Dinas Pendapatan, Dinas Keseha-tan, Dinas Pendidikan, Dinas Binamarga dan Dinas Per-hubungan untuk mengejar peningkatan kualitas pelayanan.

Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho hadir bersama KepalaBappeda Arsyad Lubis, Kepala Dinas Pendidikan Masri,Kepala Dinas Kesehatan Roro Siti Hartati Surjantini , Ke-pala Dinas Bina Marga Effendi Pohan, Kepala Dinas Per-hubungan Anthoni Siahaan, Kepala Dinas Kominfo Jumsa-di Damanik, dan Kepala Dinas Pendapatan Rajali.

Sementara itu, rombongan diterima Kepala Kantor Per-wakilan Ombudsman Wilayah Sumatera Utara, AbyadiSiregar bersama anggota Ombudsman, Ricky N Hutahae-an, Tety Nuriani Silaen, dan Dedy Irsan.

Seluruh jajaran Pemprovsu kemudian duduk bersamamembahas kerjasama meningkatkan pelayanan publik yanglebih baik di jajaran Pemprovsu. Dalam dialog tersebutGubsu mengatakan ombudsman sebagai lembaga negarayang punya amanah untuk memonitoring pelayanan publikmestinya harus disambut baik.

"Sebagai Gubernur saya selalu mengingatkan kepada se-luruh jajaran bahwa sekarang ini pelayanan publik menjadihal terpenting. Karena dengan pelayanan publik yang baik,masyarakat akan merasa memiliki daerah dan pemerintah.



Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST meminta semua pemerintah

Kabupaten dan kota se-Sumut segeramembentuk Forum Pembauran Kebang-

saan (FPK) guna membantu daerahmelakukan pembinaan dan pemeliharaanketertiban dan ketentraman masyarakatterhadap kemungkinan timbulnya anca-man keutuhan dan kerukunan bangsa.

"Pemprovsu memberi apresiasi terhadap kabupaten dankota yang sudah membentuk forum ini yakni sebanyak 13dari 33 kabupaten dan kota se Sumut yang artinya masih 20lagi yang belum membentuknya," ujar Gubsu melalui KepalaBadan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy SyofianMAP pada pembukaan Raker FPK Provinsi Sumut tahun2013, Rabu (15/5/2013).

Didampingi Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Kebang-saan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Muhammad D padaraker di Kantor FPK Sumut Jalan Turi II/ 45 Medan terse-but Eddy mengemukakan masih banyaknya kabupaten dankota di Sumut belum membentuk FPK menjadi perhatiandari tingkat pusat terutama karena telah berjalannya Per-mendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penye-lenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah selama 7tahun.

"Memang kita ketahui bahwa spirit dari Permendagri 34Tahun 2006 pada hakikatnya merupakan komparasi dari

pada Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat (FORKA-LA) yang telah ada terlebih dahulu di Sumatera Utara. Un-tuk itu melalui momentum ini saya tegaskan bahwa walau-pun Sumatera Utara telah memiliki FORKALA, namun bu-kan berarti kita tidak perlu lagi membentuk FPK," ujarnya.

Dihadapan Ketua dan Sekretaris FKP Sumut Drs H Ba-hari Damanik dan DR H Arifinsyah MAg dan segenap pen-gurus FPK Provinsi Sumut Eddy Syofian mengingatkanbahwa kedua lembaga tersebut pada prinsipnya memilikimaksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkankerukunan dan keharmonisan atas suku, etnis dan ras diSumatera Utara.

Tentunya memaknai keadaan tersebut, lanjutnya membu-tuhkan peran dari FPK Provinsi Sumatera Utara untukmelakukan adviasi bidang tugas dari kedua forum tersebutbaik dalam hal kewenangan maupun peran dan tugasnya se-hingga tercapai keselarasan kelembagaan secara bersamauntuk mewujudkan kerukunan nasional dan pada akhirnyaakan berdampak dipahaminya bahwa FORKALA dan FPKadalah satu kesatuan yang utuh.

Eddy memaparkan Negara Kesatuan Republik Indonesialahir berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan perjuan-gan seluruh Rakyat Indonesia tanpa membedakan latar be-lakang suku, Agama, ras, golongan dan status sosial kebang-saan Indonesia ini dibangun di atas keberagaman yaituBhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-bedatetapi tetap satu jua. "Oleh karena itu kesadaran kita ber-satu adalah karena adanya perbedaan di antara kita dankarena adanya cita-cita bersama mewujudkan Negara Ke-satuan Republik Indonesia," ujarnya.

Maka dari itu mari kita lestarikan semangat kebangsaan den-gan mengembangkan budaya dan etika saling hormat-menghor-mati, harga-menghargai antar sesama sesuai falsafah Pancasilayang diwariskan pada Founding Fathers (pendiri bangsa).

Semangat membangun pembauran kebangsaan lanjutnyamerupakan 'roh' kebersamaan dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pan-dangan sempit, ekslusif dan menganggap pihak lain sebagaiancaman kiranya hilang dengan sendirinya. Sikap salingmencurigai dan merendahkan serta membenci antar sesamaharus dihilangkan. Tidak boleh lagi ada sikap formalismeyang membuat Pancasila hanya sebagai retorika, dimananilai-nilainya tidak dilaksanakan, ujarnya.(nh)

Gubsu Minta SemuaKab/Kota Bentuk FPK



Sikapi Keputusan MKSoal Pilpres dengan Jiwa Besar

Tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres)yang masih berjalan hingga 21 Agus-

tus 2014 , dengan mendengarkankeputusan Mahkamah Konstitusi

(MK) semoga tidak mengganggu ke-tentraman dan ketertiban masyarakat

khususnya di Sumut.

gan acara yang sama topik pembahasan tetap pada Pemilihannamun yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Pada Tahun 2012 lalu, kita bahas tentang Pilgub. Dansekarang kita bahas Pilpres artinya Badan Kesbangpolin-mas tetap aktif dalam mengupdate info yang berkembangdi Sumut Khususnya dan Nasional Umumnya," jelasnya.

Provinsi Sumut, lanjutnya adalah daerah yg katanyarawan terhadap konflik pasca Pilpres, tapi masyarakatsudah memiliki pemikiran yang dewasa sehingga tidakterlalu ikut campur dalam urusan politik, dan hal itumenunjukkan bahwa Sumut dalam keadaan kondusif.

"Kita patut bersyukur karena memiliki masyarakat yangpemikirannya dewasa sehingga suasana di Medan Sumat-era Utara sampai saat ini tetap kondusif," tukasnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebagai aparatur negara maupunutusan dari masyarakat marilah bersama-sama menjagakondusifitas dengan memberikan informasi yang akuraydan tidak berdampak pada perpecahan di masyarakat.

"Sebagai masyarakat Sumut yang Heterogen, bisa san-gat mudah terpecah-belah apabila kita (aparatur negara)tidak arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan, untukitu marilah kita bersama-sama memberikan informasiyang baik kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, panitia penyelenggara Kepala BadanKesbang Polinmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP men-jelaskan, Sumut layak menjadi tolak ukur dalam keharmon-isan bagi beberapa lain di Indonesia. Karena, meskipunberlainan etnis, namun kekondusifan dapat terjaga.

Di sisi lain, katanya, perkembangan dialektika politik ke-hidupan berbangsa dan benegara memilik konsekuensi lo-

gis terhadap penyelenggaraanPemerintah.

Dalam hal ini, Pemprovsu telahmembentuk FKDM, FKUB, FPK,FPB dan FKPT. Disamping jugatelah membentuk Tim terpadu pen-angulangan gangguan keamanandalam negeri, perkembangan politikdan puldasis. Sedangan untukFKDM daerah yang belum mem-bentuk yaitu, kota Medan, Sibolga,Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara,Padang Lawas, Dairi, Hubang Ha-sudutan dan Batubara. (***)

Masyarakat di Hotel Grand Serella Medan, Selasa (19/8).Rakor yang dibuka Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi

dihadiri Dirjen Kesbangpol Kemendagri H Tanri Balil-amo, Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Teror-isme (BNPT) RI Mayjen TNI Agus Surya Bakti,Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarief Gunawan, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, Kajatisu, KabindaSumut dan lainnya selaku narasumber.

"Kita sangat mengharapkan apapun keputusan yang di-ambil oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menggangguketentraman dan kenyamanan masyarakat khususnya diSumut," harap Wagubsu.

Rapat koordinasi ini berlangsung sangat kualitatif yangintinya koordinasi strategis bersama Kominda, FKDM,FKUB, FPK, FPB dan FKPT Provinsi Sumut dengan ja-jaran Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota se-Sumut ser-ta Kasi Intel Korem, Pasi Intel Kodim, Kasat Intel PolresSe-Sumut, Kasi IntelKejari Kab/Kota, ParaPejabat Struktural Es-elon II dan IV dilingkungan Bakesbang-polinmas.

Wagub mengatakanteringat akan kegiatanyang sama pada Tahun2012 lalu yang mengam-bil momentum PemilihanKepala Daerah(Pilkada)a Sumut. Na-mun, pada saat ini den-

Demikian salah satu poin penting yang terungkap darikomponen strategis Sumut dalam Rapat Koordinasi(Rakor) Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan


Makna Kemerdekaanbagi Bangsa Indonesia

Bahzomi Fuadi

P ada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas namabangsa Indonesia Soekarno dan Muh Hatta telahmemproklamirkan kemerdekaan Indonesia. sebuah

24 | media | media | media | media | media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

tak berdaya karena mahalnya harga pupuk oleh spekulantengkulak dan rentenir. Lihat pula buruh dan karyawan pabrikyang memerlukan asih memenuhi kebutuhan hidup anak istrin-ya. Buruh pabrik atau kuli yang harus bermandi peluh untukmemberi nafkah keluarga, sementara upah tidak memenuhuikebutuhan hidup anak dan isterinya.

Jika dilihat dari catatan Sejarah, bangsa kita memang sudahmerdeka. Merdeka itu artinya bebas, tapi segala macam ben-tuk korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan masyarakat ituperlu ditangani lebih serius lagi oleh pemerintah. Kemerde-kaan di negeri ini sepertinya hanya dirasakan oleh rakyat,sesaat dalam bentuk iring-iringan karnaval, panjat pinang danberbagai perlombaan lainnya. Permainan ini minimal dapatmembuat mereka tersenyum meski hanya setahun sekali.

Dalam momentum Kemerdekaan kita berharap agarPemimpin bangsa Indonesia, lebih peduli terhadap rakyatnya,dapat menghilangkan KKN yang bisa menghancurkan Indo-nesia. Semoga Indonesia kedepan bisa maju dan setara den-gan Jepang, Korea Selatan, Prancis dan sedamai negara NewZealand.

Berbagai masalah yang dihadapi masih terjadi saat ini di In-donesia. Penyerobotan tanah, penggusuran, perampasan hakatas harta benda dan penghilangan nyawa di berbagai daerah.Perlakuan hukum yang timpang antara satu warga denganyang lainnya. Para penegak hukum yang menindas dan dis-kriminatif terhadap rakyat kecil, sungguh masih dirasakanoleh sebagian besar rakyat Indonesia. Keinginan berkuasapara pembesar negeri ini yang tujuannya bukan untuk mense-jahterakan rakyat akan tetapi untuk "mengangkangi" proyek-proyek besar dan mengeruk kekayaan di daerahnya. Sepertikasus-kasus di Papua yang terus bergolak.

Rakyat Indonesia sebagian besar masih dalam keadaanhidup sulit. Beban hidup yang menghimpit yang harus ditang-gung, meliputi pelayanan kesehatan yang minim dan mahal.Surat keterangan miskin pun tidak mudah didapat walau betul-betul sudah miskin. Pengangguran yang semakin besar, kesuli-tan mencari pekerjaan dan menanggung biaya pendidikanyang sangat mahal bagi anak-anaknya.

Rakyat akan merasakan kemerdekaan bilamana bebanhidup mereka terasa ringan. Himpitan kesulitan hidup teratasidengan mudah, serta adanya harapan untuk diringankan pen-

peristiwa bersejarah bagi bangsa indonesia yaitu Kemerde-kaan, Sejak itu Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu pen-jajah Belanda dan Jepang. Kemerdekaan senantiasa mempu-nyai arti yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa,Dalam hal ini kemerdekaan Indonesia mempunyai beberapaarti penting, antara lain:

Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus1945, merupakan puncak perjuangan bangsa ini. Jadi, serang-kaian perjuangan menentang kolonial akhirnya akan mencapaipada suatu puncak, yakni kemerdekaan.

Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia menda-patkan suatu kebebasan. Bebas dari segala bentuk penin-dasan dan penguasaan bangsa asing. Bebas menentukan na-sib bangsa sendiri. Hal ini berarti bahwa Bangsa Indonesiamerupakan bangsa yang berdaulat, bangsa yang harus memli-ki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan berne-gara.

Kemerdekaan adalah suatu jalan "jembatan emas" ataumerupakan pintu gerbang untuk menuju masyarakat adil danmakmur. Jadi, dengan kemerdekaan itu bukan berarti perjuan-gan bangsa sudah selesai. Tetapi, justru muncul tantanganbaru untuk mempertahankan dan mengisinya dengan berbagaikegiatan pembangunan.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Merdeka ialah bebasdan lepas dari segala macam penjajahan.

Macam-macam Penjajahan tersebut bisa berupa penjajahanfisik, ekonomi, politik dan sebagainya. Jika dibilang bangsa In-donesia telah merdeka sepenuhnya? Maka jawabannya ad-alah belum. Karena masih banyak penjajahan fisik, ekonomibahkan politik. Parahnya lagi, penjajahan tersebut dilakukanoleh sesama rakyat Indonesia sendiri.

Di usia ke 68 tahun kemerdekaan Indonesia ini masih sajaada sebagian masyarakat yang belum merasakan kemerde-kaan sesungguhnya. Rakyat negeri ini, masih bergelimangdalam kemiskinan dan penderitaan yang teramat menyakit-kan. Masih banyak bayi-bayi di negeri ini mengalami busunglapar, puluhan ribu para pejuang masih berlindung dalam gu-buk-gubuk yang kumuh. Jutaan petani yang terus berteriak

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444 | | | | | 25


deritaan hidupnya melalui perbaikan-perbaikan nyata. Bukansekedar bantuan uang tunai Rp 300 ribu yang hanya untuk ber-tahan hidup beberapa minggu, dan selebihnya harus puasa.

Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisigeografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuanpenduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang per-saingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara be-sar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberi-kan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan, seh-ingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsunganhidup dan eksistensi NKRI.

Berbagai macam permasalahan di atas, diperlukan adanyaketahanan pada bangsa kita dari segala macam aspek sepertiketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budayayang termasuk didalamnya ketahanan dibidang kesehatan, per-tahanan dan keamanan.

Ancaman narkoba menjadi jauh lebih berbahaya dari teroris-me internasional. Selain berpotensi menghilangkan nyawawarga dalam jumlah besar, kecanduan narkoba pasti membuatpenderita kehilangan orientasi dan jati diri. Secara medis danpsikis, kehilangan orientasi diri itu tak akan pernah bisa kemba-li pulih ke kesadaran semula.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN),pada tahun 2009 saja terdapat 3,6 juta pengguna narkoba diantaranya 900.000 orang menjadi pecandu. Sedangkan datadari Bareskrim Polri tentang kasus penyalahgunaan narkobamenyebutkan bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba di In-donesia dari tahun ke tahun meningkat terus.

Inti dari pemecahanmasalah tersebut diatas ad-alah melalui upaya pen-ingkatan pendidikan danpemberantasan kemiskinanpada bangsa Indonesia. Ten-tu saja segala upaya yangdilakukan tidak akan berhasildengan baik apabila tidakdidukung dengan peningka-tan kesejahteraanmasyarakat dibidangekonomi dan upaya pember-antasan kemiskinan. Pen-ciptaan lapangan pekerjaanyang luas, sumber daya pan-gan yang tersedia mencuku-pi kebutuhan, tempat tinggalyang layak, kesempatan un-tuk mendapatkan pendidikandan lain-lain merupakanmultifaktor masalah yangjuga harus difikirkan bersa-

ma.Makna kemerdekaan menurut semangat HAM, Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945 antara adalah:Pertama, Kemerdekaan adalah bebas dari tekanan atau pen-

indasan dari pihak lain. Konteks dari kata tersebut adalah bah-wa kemerdekaan itu bisa tercipta manakala bisa terbebas daripenindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak lain. Misaln-ya rakyat Indonesia dikatakan merdeka, manakala tidak adayang memaksa, tidak ada yang mengancam, tidak ada yangmengintimidasi, inilah makna "merdeka" yang diambil dari kataitqun minannaar, yang berarti terbebas dari siksaan.

Kedua, Kemerdekaan berarti menghilangkan kelas-kelas so-sial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyaarakatyang sederajat. Memuliakan antara satu sama lain, kesetaraan,tidak ada kelas dalam masyarakat, masing-masing memilikihak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan kelasnya.

Ketiga, Kemerdekaan bisa tercapai, manakala seluruh ko-mponen masyarakat bisa tampil bersama-sama antara satu in-dividu dengan individu lain, atau antar kelompok satu denganlainnya. Dalam praktek hukum maka mestinya masing-masingkomponen bangsa tidak pandang bulu. Jika hukum masih ber-sembunyi di belakang layar, sedangkan yang tampil adalahuang, ini berarti belum merdeka.

Semoga kita bangsa Indonesia semakin bisa memaknai ke-merdekaan ini dengan kemerdekaan yang sesungguhnya danInsya Allah bangsa ini akan semakin jaya dan besar.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan(STIKes) Ibnu Sina Batam

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Istu Hari S. didampingiKepala Kesbangpol Sumut dan Pemerintah Provinsi sertaForum Strategis berada di Pusat Pengendalian Krisis(Pusdalsis).

Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho ST MSi melepas calhaj asalMedan.

Gubernur Sumatera Utara memberikan keterangan pers dikantor Kesbvangpol sumut dalam rangka persiapanpelaksanaan Pilpres 2014.

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Istu Hari S. berada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis)

Istri Gubernur Sumut, Ibu Sutias, menghadiri Rakor IWAPI Sumut.

26 | media | media | media | media | media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444

Gubsu dan Wagubsu menhadiri peluncuran buku Seratus Tokoh Karo, 10 September 2014.

Para narasumber berfoto dengan Wakil Gubernur Sumut Ir. T.Erry Nuradi, MSi pada acara pembukaan Rakor Kesbangpol

Sumut, Grand Serela Medan, 18 Agustus 2014.

Rapat Koordinasi ttg perumusan kebijakan tentang konflik diwilayah perbatasan antar negara, Grand Kanaya.

Rapat Koordinasi dengan tim clearing house deplu dengankesbangpol dan unsur kominda, ruang kerukunan, 1 September

2014.

suasana keriuhan pegawai pada acara coffee morning dan halalbi halal keluarga besar kesbangpol linmas provsu dan forum-forum strategis di Aula Kebangsaan tanggal 5 Agustus 2014.

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444 | | | | | 27


Membangun Karakt

us dipelihara. Dimana di negara ini, untuk bisa bertahandalam menghidupi keluarganya, orang sampai tega berbuatkejahatan, untuk bisa menyekolahkan anaknya orang haruskorupsi atau mencuri hak milik orang lain, atau harus maudipermalukan kesana-kemari untuk menyatakan dia orangmiskin atau tidak punya struk gaji. Dengan katalain, karakter anak-anak bangsa yang semula sudah baikitu bisa berubah menjadi rusak, ketika mereka harus meng-hadapi realita kehidupan berbangsa dan bernegara yangburuk.

Oleh karena itu, untuk membangun karakter bangsa In-donesia, tidak bisa hanyadengan membangun karakteranak-anak atau pemudanya saja. Tetapi yang paling utamaharuslah dengan memperbaiki sistem kehidupan berbangsadan bernegara ini terlebih dahulu, yang sebenarnya didalamnya justru lebih banyak diperankan oleh mereka-mereka yang sudah dewasa. Intinya, bangsa ini harus bisamerumuskansistem berbangsa dan bernegara Indonesiasecara benar dan berkeadilan, sehingga semua potensibangsa merasa dihargai oleh negara. Karena bangsa initidak akan bisa maju, kalau tidak didukung oleh kerja mak-simal semua pihak.

Sayangnya sampai sekarang, negara belum menyadariakan hal ini, dan terus melakukan diskriminasi terhadapjasa yang telah diberikan oleh anak-anak bangsa. Kalaudahulu di masa orde baru, TNI mendapat posisi terhormatkarena dianggap sebagai warga kelas satu. Sekarangguru, hakim, perpajakan gajinya diistimewakan. Dan realit-anya, keistimewaan gaji tersebut tidak membawa perubah-an signifikan bagi kehidupan bangsa yang sudah carut-marut, bahkan menambah kecemburuan pihak-pihak yangdiabaikan oleh negara.

Jadi upaya membangun karakter bangsa Indonesiaharuslah diawali dari membangun sistem ketata-negaraanyang benar dan adil terlebih dahulu, baru yang lainnya.Dengan demikian upaya-upaya yang dilakukan untukmemperbaiki bangsa itu, tidak menjadi sia-sia dan hanyamemboroskan anggaran negara saja.

Gagasan-gagasan tersebut memang masuk akal se-mua dan benar semua. Sepertinya kalau hal itu berhasildilakukan, maka anak-anak bangsa ini akan menjadi gen-erasi penerus bangsa yang hebat: jujur, nasionalismenyatinggi, bertaqwa kepada Tuhan, sehingga negara ini bisamenjadi negara yang sejahtera (makmur).

Namun betapa sedihnya ketika melihat berita-berita ditelevisi, mereka-mereka yang melakukan korupsi, tindakpidana kejahatan, tindak asusila, mengkonsumsi narko-baternyata bukanlah anak-anak bangsa yang tidak beril-mu, sebaliknya mereka adalah anak-anak bangsa yangpaham dengan ajaran agama, anak-anak bangsa yangcerdas dan selama ini ditengarai berperilaku baik, bah-kan dikenal sebagai aktivis-aktivis muda, juga ada yangsudah mengecap candradimuka nasionalisme bangsa.

Artinya segala macam pendidikan yang pernah diteri-ma/dilakukan di masa muda, itu menjadi tidak berbekasbahkan menjadi rusak ketika memasuki kehidupan nyata.Dimana di negara ini, anak-anak bangsa dihadapkanpada situasi ketidak-adilan, sebagian orang hidup ber-foya-foya sementara yang lain hidup pas-pasan bahkanmenderita. Dimana anak-anak bangsa ini dihadapkanpada realita, bahwa di Indonesia kejujuran tidak bisadipertahankan, dan kemunafikanlah yang justru haruster-


Beberapa tahun terakhir ini bermun-culan konsep gagasan untuk mem-bangun karakter bangsa. Ada yang

mengatakan bahwa membangun kar-akter anak bangsa itu harus dilaku-

kan sedini mungkin, sehingga disekolah-sekolah perlu dimasukkankurikulum anti korupsi, dan perludibuat kantin-kantin kejujuran.

Ada yang mengusulkan diperkuat dengan pelajaran aga-ma, karena itu jam pelajaran agama di sekolah perluditambah. Ada juga yang mengatakan dididik ala militer,

sehingga memiliki nasionalisme yang kuat. Ada yang mengajaknonton bareng film berkarakter, seperti Laskar Pelangi, dll.Kemudian Menteri Pendidikan juga melaksanakannya melaluilomba cipta lagu untuk anak.


ter Bangsa: "Bagaimana Caranya?"


Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen,yang masih dalam tahap belajar untuk berdemokrasi. Kar-akter bangsa selayaknya bersumber pada nilai-nilai dansimbol kebangsaan yang kita miliki (1) . Hal ini didasarkanpada fakta bahwa bangsa Indonesia adalah "bangsa yangbesar" seperti yang sering kita dengan dan kita dengung-kan dalam berbagai kesempatan. Fakta tersebut memangberdasarkan pada kenyataan, bahwa Indonesia adalahnegara berpenduduk terbesar ke-lima didunia (setelahCina, India, Rusia, Amerika Serikat) dan sejak tahun 1999kita telah diklaim sebagai negara demokratis terbesar keti-ga sesudah India dan Amerika Serikat. Selain itu, Indone-sia adalah merupakan percontohan Negara Islam terbesardi dunia yang demokratis.

Suasana toleransi dan saling menghargai antar umat be-ragama sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa 90 persendari jumlah penduduk Indonesia yang totalnya sebanyak230,6 juta jiwa adalah muslim (1) . Jumlah penduduk yangbesar dapat merupakan potensi, sekaligus hambatan. Apa-bila penduduknya berkualitas semua maka bangsa tersebutjaya, meskipun tidak selalu menjadi negara yang "adidaya"tetapi merupakan bangsa yang mempunyai "karakter".

Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa dimanaterdapat sifat "gotong royong" - saling membantu, dan halini memang tidak terdapat istilah yang setara dengan kata"gotong royong" dalam kosakata bahasa lain. Akan tetapidalam kurun waktu kemajuan zaman dan pengarug global,sifat "gotong-royong" makin pudar dan diganti dengan sifatsifat "individualistik" serta "arogansi pribadi". Apakah yangmenyebabkan terjadinya perubahan "karakter bangsa" inisehingga pada saat ini (tahun 2011) sering didengar bahwabangsa Indonesia telah kehilangan karakater bangsa nya ?Memang banyak hal-hal yang mewarnai "karakter" ini bilakita cermati berbagai hal yang terkait budaya ("culture")ataupun faktor faktor sosial lainnya maupun terkait faktorekonomi bangsa.

Untuk itu, maka adalah tepat adanya "FORUM PEMU-LIHAN JATIDIRI BANGSA" atau "PELESTARIANKARAKTER BANGSA" dapat diselenggarakan melaluipendidikan dan pengajaran di lingkungan institusi pendidi-kan Indonesia disemua strata agar dapat diperoleh manfaatmengembalikan martabat bangsa. Strategi umum pemban-gunan sdm berkualitas dalam penegakan kepribadian,penegasan kemandirian bangsa menjalin sinergi kebangki-tan bangsa harus dicapai melalui pendidikan. Disampingmelalui pendidikan formal oleh institusi pendidikan, pem-

bangunan sumber daya manusia juga dapat dilaksanakansecara non formal. Disinilah peran pembinaan kesadaranbela negara kepada setiap warga juga menjadi semakinpenting dilakukan melalui berbagai upaya internalisasiguna membangun karakter dan perkuatan jati diri bangsa,sehingga mampu mengaplikasikan nilai-nilai bela negarake semua aspek kehidupan. (2) Dalam mewujudkansumber daya manusia Indonesia yang memiliki intelektu-alitas baik, pendidikan diperlukan agar sebuah bangsa da-pat memiliki karakter dan jati dirinya, yaitu jatidiri ke-In-donesiaan, sehingga tercipta generasi penerus yangmampu mewujudkan bangsa dan negara ini menjadinegara yang maju, mandiri dan bermartabat. Karenainilah yang merupakan kekuatan pertahanan (soft power)bagi bangsa dan negara dalam menghadapi kompleksitastantangan dan ancaman di era global. Derasnya arus in-formasi era global ini, tidak berarti suatu bangsa haruskehilangan kepribadian atau jati diri, akan tetapi justrupada era inilah sebuah bangsa harus mampu menunjuk-kan jati dirinya. Karena, bangsa yang malang akan kehi-langan jati dirinya dan niscaya akan menjadi budak bang-sa lain. Ia akan terpinggirkan dari peradaban sejarah danselanjutnya bangsa itu akan punah. Akibat dari fenomenatersebut adalah terjadinya kemerosotan ( "dekadensi")moral dan etika, yang akan mewarnai perubahan karak-ter bangsa. Selanjutnya, Akibat dari kemerosotan ini ad-alah kehidupan bangsa mengalami sejumlah paradoksluar biasa: kita menikmati kebebasan dan demokrasi teta-pi kita kehilangan identitas bersama. Kita mengalami ke-manjuan pesat dalam pembangunan infrastruktur politiknamun padas yang sama dasar-dasar kebersamaan se-bagai bangsa jutsru semakin menipis, konflik kedaerahan,etnis dan agama meningkat dan tuntutan keadilan masihmuncul di mana-mana. Reformasi kita rupanya sekaligusdibarengi dengan absenya pandangan kebangsaan (3) .Pendidikan Karakter

Kebersamaan dan asas kekeluargaan (mutualism andbrotherhood, atau ukhuwah) merupakan tuntutan para-digmatik, menjadi titik-tolak dan tuntunan hidup untukmelaksanakan dan mewujudkan misi-misi nasional kita,tugas nasional kita adalah "...Melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memaju-kan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa...". (op.cit (4)) . Krisis ekonomi akan membawakemelaratan dan bertambahnya kemiskinan, yangmenyebabkan pula perubahan tatanilai dan moral suatu



bangsa. Peranan pendidi-kan akan dapat mempen-garuhi kokohnya keiman-an dan secara tidak lang-sung juga moralitas dankarakter bangsa. Sistemekonomi "kapitalistik"yang menjadi dasar danbukan sistem ekonomi"kebersamaan" menjadi-kan salah satu sebab"keterpurukan ekonomiIndonesia" : banyak hu-tang, tidak mampu bayarhutang, terus minta hu-tang, dalam sebuah alamtanah air yang makmursumberdaya dan makmursumberalam. Analisisdari berbagai kejadian dinegara dan bangsa inidalam kancah interna-sional, serta bagaimanaperan perguruan tinggidalam menghadapi globalisasi dengan segala hiruk pikukfenomena fenomena pada saat ini yang nampak dimatakita, mengharuskan kita memang melakukan "upayapemulihan", serta dapat menyatukan pendapat dengankonsep yang jelas akan kebutuhan nasional bangsa Indo-nesia (5) .

Perlu disadari bahwa definisi pembangunan humanistikyang mulia adalah bahwa development is an expansion ofpeople's capabilities and creativity, pembangunan adalahperluasan kemampuan dan kreativitas rakyat, sebagaima-na ditegaskan oleh Nobel Laureate Amartya Sen (Sen,1999). Pembangunan adalah perihal meningkatkan humancapital (Hatta, 1967), yang kemudian secara keseluruhanmembentukkan social capital bangsa, bahwa pemban-gunan haruslah berawal dari human investment agar bisadengan lebih baik mengelola modal natural resources danmodal financial sebagai tuntutan riil dan empirik (4, 5) .

Hal inilah yang diperlukan bagi peranan pendidikandalam membangun karakter bangsa, karena sumberdayamanusia inilah yang menjadi modal suatu bangsa untukdapat terus maju dalam kancah persaingan global. Karak-ter ini akan membawa kekuatan menawar ("bargainingpower") sebagai ciri martabat bangsa yang akan mampumenjadi sisi yang berani menawar, bukan menjadi bagianyang dilecehkan .

Adanya kesan bahwa Indonesia menjadi "negarapaling korup" menjadikan kita sering merasa sebagai

bangsa yang termarji-nalkan, yang menjadi-kan kita merasa "risi"dalam percaturan ke-hidupan internasional(6) . Budaya adiluhungyang paling minimal,yang harus diembanoleh kaum intelektualumumnya, seperti ber-laku jujur, berpegangteguh pada kebenaran,mencintai tanah air,patriotik dan melindun-gi segenap anak bang-sa, sudah semakin tipisdalam percaturan ke-hidupan berbangsa,bernegara serta dalamberwacana akademik.Oleh karena itu korup-si pun menjadi-jadimakin marak, baik ko-rupsi materi, korupsi

waktu, korupsi kekuasaan, korupsi ideologis dan bah-kan korupsi akademik (6) . Apabila pendidikan na-sional kita masih lemah dan tidak selamanya bisamencukupi dan mumpuni, kepada pundak siapa lagitugas nation and character building dan pengukuhankebhinneka-tunggalikaan kita taruh harapan ? Solusiuntuk hal ini adalah :

1. Pendidikan karakter bangsa harus segera dilak-sanakan disemua jenjang pendidikan dari tingkatPAUD sampai pendidikan tinggi yang diintegrasikanke dalam setiap mata pelajaran/ mata kuliah. Pendid-ikan karakter bangsa menjadi tanggung jawab set-iap guru atau dosen dalam melaksanakan prosespembelajaran, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler dengan melalui keteladanan baik dalambersikap, berprilaku, maupun berbahasa. Pendidi-kan karakter di tingkat PAUD dan pendidikan dasarmemegang peranan penting, karena merupakan pon-dasi dasar untuk penanaman keimanan, ketakwaankepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekertiluhur/ akhlakul karimah.

2. Pendidikan karakter bangsa harus dimulai daripendidikan dalam keluarga, sekolah/ kampus/ pe-santren, dan masyarakat. Pendidikan karakter dilingkungan dan masyarakat sangat penting dan san-gat membantu dan menentukan keberhasilan pendidi-kan karakter di sekolah/ kampus (7) .


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444 | 31

Tionghoa Indonesia danPembauran yang Gagal

Mungkinkah gagalnya pembauranTionghoa-Melayu di Indonesia hanya

disebabkan sebuah pepatah lamayang masih didekap sebagian

Tionghoa,"Ikan hanya berkumpuldengan sejenisnya"?

Westerling, si pembantai.Tetapi jangan pernah menutup mata bahwa ada ka-

langan Tionghoa yang berperan dalam merebut kemer-dekaan. Ada Siaow Giok Tjhan, pahlawan kemerde-kaan Indonesia beretnis Tionghoa. Ada Liem KoenHian,tokoh Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang sejak1930 mengampanyekan nasiolisme Indonesia bagimasyarakat Tionghoa peranakan.

Ada Tony Wen, keturunan Tionghoa asal Malang mem-bentuk Pasukan Berani Mati untuk menghambat Belandadalam Perang 10 November di Surabaya. Dan banyaknama lain. Saat itu, kaum minoritas yang berjuang untukRI kebanyakan tergolong Tionghoa peranakan itu.

Tetapi tampaknya ada faktor lain yang lebih kuat mem-buat Tionghoa seolah minyak dalam 'air' masyarakat In-donesia. Penguasa. Di zaman penjajahan Belanda, pe-merintah kolonial memerlukan tersedianya kambing hitamuntuk dikorbankan manakala dibutuhkan. MasyarakatTionghoa, tentu saja memenuhi syarat untuk itu.

Juga di zaman Orde Baru, meski terkesan setengahhati. Di satu pihak Orba melihat kalangan Tionghoa ituharus menyatu dengan inlander, dan karena itu memak-sakan pembauran dengan segala cara. Pelarangan bu-daya, penghapusan aksara, peng-Indonesiaan nama,misalnya. Hasilnya kita tahu, pembauran memerlukansebuah proses sosiologis yang alami, dibanding pemak-saan dan tekanan yang dibuat-buat.

Di lain pihak, Orba pun mengerti bara dalam sekamhubungan Tionghoa-Bumiputera membuat posisi Tiong-hoa penting untuk sewaktu-waktu dijadikan kambing hi-tam.

Sebenarnya bukan hanya penguasa yang melihat halitu. Siapa pun yang bermain dalam menata, menskenar-io dan akhirnya meledakkan kerusuhan Mei 1998, jelastahu bahwa soal Tionghoa saat itu mudah dijadikan pe-mantik kerusuhan.

Persoalannya, tidak tuntasnya penyelesaian kasusMei 1998, alpanya pemerintah melakukan rekonsiliasi,membuat tak harmonisnya hubungan itu seolah menjadibahaya laten (tersembunyi). Sebagaimana bahaya latenlainnya, tentu saja, persoalan itu hidup-dan mungkinpula dihidup-hidupi.(***)

persoalan tanpa membedah terlebih dulu bahwa komunitasTionghoa Indonesia pun setidaknya terbagi dua. Ada Tiong-hoatotok, yang 'hebatnya' mampu menjaga kemurnian darahmereka meski leluhur pertama telah datang sejak awal abad20. Yang kedua, katakan saja, Tionghoa peranakan.

Dalam catatan sejarah, yang pertama memang cen-derung mengekslusifkan diri dan tertutup. Pada masa pen-jajahan Belanda, semua dimungkinkan karena penjajah punmemang membagi warga Hindia dalam kotak-kotak dis-kriminatif. Sesuai Pasal 163 Indische Staatsregeling, komu-nitas Tionghoa tergolong golongan Timur Asing (vreemdeoosterlingen) yang memiliki posisi lebih baik dibanding war-ga Melayu (inlander).

Tionghoa kelompok pertama inilah yang cenderung me-mandang rendah kalangan inlander. Mereka dengan kreatifmemiliki banyak penyebutan peyorasi (merendahkan) buatkaum Melayu, misalnya fankui (iblis hitam), tiko (babi hi-tam), dan hwana (setan hitam). Bandingkan dengan sebu-tan mengejek yang dimiliki Melayu kepada mereka yanghanya satu: Cina (dengan nada tertentu).

Kelompok totok itulah yang kemudian hari membentukkelompok bersenjata Pao An Tui yang dalam revolusi ke-merdekaan tercatat begitu oportunis. Catatan sejarah jugamenegaskan, Pao An Tui di Tangerang dibentuk olehChung Hua Hui - organisasi para tuan tanah kaya, anakemas Belanda selama sekian ratus tahun - yang proNICA. Sementara di Jakarta, Pao An Tui mendapatkansenjata melalui proses yang melibatkan Jenderal Spoor, ko-mandan NICA. Pao An Tui di Bandung diberi akses keperdagangan gelap senjata di Singapura oleh Raymond

Terlalu simplistis bila berkeyakinan sebuah kalimattua bisa menjadi benteng kokoh yang menghalangipembauran. Juga terlalu menyederhanakan


Badan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera UtaraBadan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera UtaraBadan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera UtaraBadan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera UtaraBadan/Kantor Kesbangpol & Linmas Kab/Kota Se-Sumatera Utara



100 Tokoh Karo Mengabdi Demi Negeri Gubernur Sumatera Utara H GatotPujo Nugroho ST MSi, Rabu (10/9)di Hotel Tiara Medan meluncurkanBuku 100 Tokoh Karo MengabdiDemi Negeri. Peluncuran buku

ditandai dengan penekanan sirine danpagelaran tari adat karo yang disaksi-kan olah tokoh-tokoh karo dan peja-bat Pemrovsu serta Kabupaten Kota

yang hadir.

Sumut umumnya agar bisa menjadi sumber inspirasi dan suritauladan bagi generasi muda dan masyarakat untuk lebih giatberkarya dan menggapai mimpi," harapnya.

Jadi, ada cara untuk mencapai jalan sukses dan sukses ituternyata dari berbagai bidang. Dan dari buku ini dapat kitapetik suri tauladan bagaiman sorang tokoh dengan ketegu-han dan keikhlasanya mengabdi kepada masyarakat bangsadan negara disamping harus menghadapi kenyataan dan re-alita pada era berjalan.

"Hanya kerja keras da kenyakinan yang tinggilah paratokoh dalam buku ini mampu melaksakan tugasi -tugasnyasehingga keberadaanya tidak hanya berguna bagi diri mau-pun keluarganya semata melainkan bagi masyarakat danummat manusia," katanya.

Kehadiran buku ini, lanjut Gubsu lagi, sangat penting artin-ya bukan saja bagi masyarayat Sumut tapi juga masyarakatIndonesia dan dari buku ini masrakat dapat memperolehmanfaat dan mewarisi semangat pengabdian para tokohKaro dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini akan menambahkhasanah buku buku penting tentangtokoh-tokoh Sumut yang sudah terbitlebih dulu. "Saya berharap penerbitanbuku ini akan mendorong para penulislainya untuk berkarya dan melahirkanbuku-buku yang inspiratif sehingga dap-at dibaca masarakat luas disamping itubuku ini bisa digunakan sebagai bahanuntuk mengembangkan wawasan artin-ya bila buku ini disimak dengan baikmaka kita akan memetik hal-hal yangpositif sehingga kita bisa bertindak lebiharif bijaksana," kata Gubsu.

Sementara itu penulis Buku 100Tokoh Karo Mengabdi Demi NegeriTania Depari berharap buku yang te-

lah diluncurkan ini dapat tersebar di perpustakan di daerah-daerah dan pelosok desa sehingga dapat dibaca oleh semuaorang.

"Maka dari itu saya berharap bapak dan ibu yang hadirpada hari ini dapat menyumbangkan buku 100 tokoh karodalam program 1000 buku dalam buku seratus tokoh karo,"harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua panitia RandimanTarigan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan adalah untukdapat mengenalkan beberpa tokoh karo Indonesia masa kinidan berkarya membuktikan bagaimana orang karo denganpemikiran dan keahlianya menjadi pelaku pembangunan. (***)

Karo, Sumatera Utara juga Indonesia.Hadir dalam peluncuran itu, Wagubsu Ir H Tengku Erry

Nuradi MSi, Ketua DPRDSumut H Saleh Bangun,Direksi Bank Sumut EsterJunita Ginting, WalikotaMedan yang diwakili Sekda,Kapolresta Medan serta un-dangan lainnya.

Gubsu mengatakan, iniadalah hari yang cukup ber-sejarah bagi kita semuakarena pada hari ini kitamenjadi saksi atas peluncu-ran buku seratus tokohkaro mengabdi bagi negeri.

"Terbitnya buku 100tokoh karo mengabdi baginegeri patut disambut gem-bira karena dalam buku ini terlihat sebuah kompilasi profilinspiratif tokoh-tokoh tanah Karo yang banyak berjasa danberpengaruh," katanya.

Kumpulan biografi singkat putra-putri Indonesia dariKaro ini berasal dari beragam profesi mulai dari PNS, pe-gawai swasta, pegawai BUMN dan seniman yang merintisperjuangan dari titik nol maupun yang memang lahir dari ke-luarga sukses.

"Maka itu saya menyampaikan apresiasi terhadap ide penu-lis untuk menerbitkan buku 100 tokoh Karo mengabdi baginegeri ini. Ide ini cukup baik kalau bisa buku ini tersosialisasike seluruh masyarakat karo khususnya dan masyarakat

Buku yang diterbitkan oleh penulis Tania Depari itumemuat 100 tokoh-tokoh yang dianggap banyakberjasa dan berpengaruh bagi kemajuan Tanah


Konflik dalam Kehidupan Organisasi


Ngadimin Hambali

bahkan konflik selalu hadir dalam set-iap hubungan kerja antara individu dankelompok. Tujuan organisasi padadasarnya adalah memberikan tugasyang terpisah dan berbeda kepadamasing-rnasing orang dan menjamintugas -tugas tersebut terkoordinirmenurut suatu cara yang dapat men-capai tujuan organisasi.

Organisasi itu sendiri bukanlahsuatu tujuan tetapi merupakan alat un-tuk mencapai tujuan. Menurut Swast-ha, sebuah organisasi itu terdiri atasorang-orang yang melakukan tugas-tu-gas yang berbeda yang dikoordinir un-tuk mencapai tujuan organisasi terse-but.

Dengan kata lain organisasi merupa-kan sekelompok orang yang bekerjabersama-sama ke arah suatu tujuan.Kerja sama untuk mencapai tujuanmerupakan kebutuan individu dalamera globalisasi seperti sekarang ini dandi masa yang akan datang tak seor-ang pun individu yang dapat melepas-kan diri dari organisasi. Melalui or-ganisasi interaksi individu, kelompokdapat menjadi efektif apa yang yangmenjadi tujuan pribadinya akan dapatdicapai.Di dalam organisasi terdiri dariindividu dan kelompok yang selalu ber-interaksi baik dalam kerja sama mau-pun perbedaan. Perbedaan ini meru-pakan situasi ketidaksepahaman ant-ara dua individu atau lebih terhadapsuatu masalah yang merekahadapi didalam sebuah organisasi.

Perbedaan pada individu merupakanpotensi manusia yang dapat menjadipotensi positif maupun negatif. Upayamenumbuhkan/mengembangkan po-tensi positif dan meminimalkan potensi

men puncak dan manajemen menen-gah, manajemen menengah dan penye-lia, dan penyelia dan subordinasi. Ben-tuk konflik bisa berupa bagaimanamengalokasi sumberdaya secara opti-mum, mendeskripsikan tujuan, penca-paian kinerja organisasi, manajemenkompensasi dan karir.

Konflik Horisontal, yang terjadi diantara orang-orang yang bekerja padatingkat hirarki yang sama di dalam pe-rusahaan. Contoh bentuk konflik ini ad-alah tentang perumusan tujuan yangtidak cocok, tentang alokasi danefisiensi penggunaan sumberdaya, danpemasaran.

Konflik di antara staf lini, yang terja-di di antara orang-orang yang memilikitugas berbeda. Misalnya antara divisipembelian bahan baku dan divisikeuangan. Divisi pembelian menggang-gap akan efektif apabila bahan bakudibeli dalam jumlah besar dibandingsedikit-sedikit tetapi makan waktu ber-ulang-ulang. Sementara divisi keuan-gan menghendaki jumlah yang lebihkecil karena terbatasnya anggaran.Misal lainnya antara divisi produksi dandivisi pemasaran. Divisi pemasaranmembutuhkan produk yang beragamsesuai permintaan pasar. Sementaradivisi produksi hanya mampu mem-produksi jumlah produksi secara terba-tas karena langkanya sumberdayamanusia yang akhli dan teknologi yangtepat.

Konflik peran berupa kesalahpaha-man tentang apa yang seharusnya dik-erjakan oleh seseorang. Konflik bisaterjadi antarkaryawan karena tidaklengkapnya uraian pekerjaan, pihakkaryawan memiliki lebih dari seorangmanajer, dan sistem koordinasi yangtidak jelas.Faktor Penyebab Konflik

negatif adalah upaya penanganan kon-flik.

Penanganan konflik terkait dengankapasitas seseorang menstimulasi kon-flik, mengendalikan konflik, dan men-cari solusi pada tingkat yang optimum.Kemampuan yang diperlukan dalamrangka penanganan konflik ini terwujuddalam bentuk keluasan pandangan danwawasan seseorang dalam rneman-dang setiap persoalan, baik yang me-miliki perbedaan, maupun yang samadengan kerangka pemikirannya. Ket-rampilan penanganan konflik terwujuddalam bentuk pencarian solusi ter-hadap konflik-konflik yang terjadi seh-ingga tidak berdampak buruk terhadapindividu maupun organisasi. Konflikdapat menimbulkan dampak baik yangsifatnya konstruktif maupun yang de-struktif. Karena dampak yang ditim-bulkannya tidak selamanya jelek, makaperlu dikelola dan penanganan yangbaik. Berdasarkan uraian tersebut dia-tas maka kajian ini dapat dirumuskanpermasalahannya yaitu strategi apakahyang digunakan dalam penanganankonflik pada organisasi?

Penulisan makalah ini selain diajukanuntuk memenuhi Tugas Softskil TeoriOrganisasi Umum 1 bertujuan untukmengelahui strategi apakah yang di-gunakan untuk penanganan konflikdalam suatu organisasi. Manfaatpenulisan ini adalah untuk memberikankontribusi pada organisasi maupun indi-vidu dalam penanganan perbedaan-perbedaan konstruktif secara produk-tif.Jenis Konflik

Menurut Baden Eunson (ConflictManagement, 2007,diadaptasi), terdap-at beragam jenis konflik:

Konflik vertikal yang terjadi antaratingkat hirarki,seperti antara manaje-

Konflik merupakan fenomena di-namika yang tidak dapat dihindar-kan dalam kehidupan organisasi,

| 35

Perbedaan individu, yang meliputiperbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yangunik. Artinya, setiap orang memilikipendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaanpendirian dan perasaan akan sesuatuhal atau lingkungan yang nyata ini dap-at menjadi faktor penyebab konflik so-sial, sebab dalam menjalani hubungansosial, seseorang tidak selalu sejalandengan kelompoknya. Misalnya, ketikaberlangsung pentas musik di lingkun-gan pemukiman, tentu perasaan setiapwarganya akan berbeda-beda. Adayang merasa terganggu karena berisik,tetapi ada pula yang merasa terhibur.

Perbedaan latar belakang kebu-dayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan ter-pengaruh dengan pola-pola pemikirandan pendirian kelompoknya. Pemikirandan pendirian yang berbeda itu padaakhirnya akan menghasilkan perbe-daan individu yang dapat memicu konf-lik.

Perbedaan kepentingan antara indi-vidu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendiri-an maupun latar belakangkebudayaanyang berbeda. Oleh sebab itu, dalam

waktu yang bersamaan, masing-mas-ing orang atau kelompok memiliki ke-pentingan yang berbeda-beda.Kadang-kadang orang dapat melaku-kan hal yang sama, tetapi untuk tujuanyang berbeda-beda. Sebagai contoh,misalnya perbedaan kepentingan dalamhal pemanfaatan hutan. Para tokohmasyarakat menanggap hutan sebagaikekayaan budaya yang menjadi bagiandari kebudayaan mereka sehinggaharus dijaga dan tidak boleh ditebang.Para petani menbang pohon-pohonkarena dianggap sebagai penghalangbagi mereka untuk membuat kebunatauladang. Bagi para pengusaha kayu,pohon-pohon ditebang dan kemudiankayunya diekspor guna mendapatkanuang dan membuka pekerjaan. Sedan-gkan bagi pecinta lingkungan, hutanadalah bagian dari lingkungan sehinggaharus dilestarikan. Di sini jelas terlihatada perbedaan kepentingan antara satukelompok dengan kelompok lainnya se-hingga akan mendatangkan konflik so-sial di masyarakat. Konflik akibat per-bedaan kepentingan ini dapat pulamenyangkut bidangpolitik, ekonomi, so-sial, dan budaya. Begitu pula dapat ter-jadi antar kelompok atau antara kelom-pok dengan individu, misalnya konflikantara kelompok buruh dengan pen-gusaha yang terjadi karena perbedaan

kepentingan di antara keduanya. Paraburuh menginginkan upah yang mema-dai, sedangkan pengusaha mengingin-kan pendapatan yang besar untuk dini-kmati sendiri dan memperbesar bidangserta volume usaha mereka.

Perubahan-perubahan nilai yang ce-pat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang la-zim dan wajar terjadi, tetapi jika pe-rubahan itu berlangsung cepat ataubahkan mendadak, perubahan tersebutdapat memicu terjadinya konflik sosial.Misalnya, pada masyarakat pedesaanyang mengalami proses industrialisasiyang mendadak akan memunculkankonflik sosial sebab nilai-nilai lamapada masyarakat tradisional yang bi-asanya bercorak pertanian secara ce-pat berubah menjadi nilai-nilaimasyarakat industri. Nilai-nilai yangberubah itu seperti nilai kegotongroy-ongan berganti menjadi nilai kontrakkerja dengan upah yang disesuaikanmenurut jenis pekerjaannya. Hubungankekerabatan bergeser menjadi hubun-gan struktural yang disusun dalam or-ganisasi formalperusahaan. Nilai-nilaikebersamaan berubah menjadi individ-ualis dan nilai-nilai tentang pemanfaa-tan waktu yang cenderung tidak ketatberubah menjadi pembagian waktuyang tegas seperti jadwal kerja dan is-


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 201111144444



tirahat dalam dunia industri. Perubah-an-perubahan ini, jika terjadi seara ce-pat atau mendadak, akan membuatkegoncangan proses-proses sosial dimasyarakat, bahkan akan terjadi upayapenolakan terhadap semua bentuk pe-rubahan karena dianggap mengacau-kan tatanan kehiodupan masyarakatyang telah ada.Penyebab Konflik

Konflik dapat berkembang karenaberbagai sebab, antara lain sebagaiberikut:

Batasan pekerjaan yang tidakjelas

Hambatan komunikasi Tekanan waktu Standar, peraturan dan kebijakan

yang tidak masuk akal Pertikaian antar pribadi Perbedaan status Harapan yang tidak terwujud

Pengelolaan KonflikKonflik dapat dicegah atau dikelola

dengan :Disiplin : Mempertahankan disiplin

dapat digunakan untuk mengelola danmencegah konflik. Manajer perawatharus mengetahui dan memahami per-aturan-peraturan yang ada dalam or-ganisasi. Jika belum jelas, merekaharus mencari bantuan untuk memaha-minya.

Pertimbangan Pengalaman dalamTahapan Kehidupan: Konflik dapatdikelola dengan mendukung perawatuntuk mencapai tujuan sesuai denganpengalaman dan tahapan hidupnya.Misalnya : perawat junior yang ber-prestasi dapat dipromosikan untukmengikuti pendidikan kejenjang yanglebih tinggi, sedangkan bagi perawatsenior yang berprestasi dapat dipro-mosikan untuk menduduki jabatan yanglebih tinggi.

Komunikasi : Suatu Komunikasiyang baik akan menciptakan lingkun-gan yang terapetik dan kondusif. Suatuupaya yang dapat dilakukan manajeruntuk menghindari konflik adalah den-gan menerapkan komunikasi yangefektif dalam kegitan sehari-hari yang

akhirnya dapat dijadikan sebagai satucara hidup.

Mendengarkan secara aktif : Men-dengarkan secara aktif merupakan halpenting untuk mengelola konflik. Untukmemastikan bahwa penerimaan paramanajer perawat telah memiliki pema-haman yang benar, mereka dapatmerumuskan kembali permasalahanpara pegawai sebagai tanda bahwamereka telah mendengarkan.Teknik Atau Keahlian Untuk Men-gelola Konflik

Ada beberapa pendekatan dalamresolusi konflik yaitu tergantung pada :

Konflik itu sendiriKarakteristik orang-orang yang

terlibat di dalamnyaKeahlian individu yang terlibat

dalam penyelesaian konflikPentingnya isu yang menimbulkan

konflikKetersediaan waktu dan tenaga

Strategi Dalam Menyiasati KonflikMenghindarMenghindari konflik dapat dilakukan

jika isu atau masalah yang memicukonflik tidak terlalu penting atau jikapotensi konfrontasinya tidak seimbangdengan akibat yang akan ditimbulkan-nya. Penghindaran merupakan strategiyang memungkinkan pihak-pihak yangberkonfrontasi untuk menenangkandiri. Manajer perawat yang terlibatdidalam konflik dapat menepiskan isudengan mengatakan "Biarlah kedua pi-hak mengambil waktu untuk memikir-kan hal ini dan menentukan tanggal un-tuk melakukan diskusi"

MengakomodasiMemberi kesempatan pada orang

lain untuk mengatur strategi pemecah-an masalah, khususnya apabila isutersebut penting bagi orang lain. Hal inimemungkinkan timbulnya kerjasamadengan memberi kesempatan padamereka untuk membuat keputusan.Perawat yang menjadi bagian dalamkonflik dapat mengakomodasikan pihaklain dengan menempatkan kebutuhanpihak lain di tempat yang pertama.

Kompetisi

Gunakan metode ini jika anda per-caya bahwa anda memiliki lebih bany-ak informasi dan keahlian yang lebihdibanding yang lainnya atau ketikaanda tidak ingin mengkompromikannilai-nilai anda. Metode ini mungkinbisa memicu konflik tetapi bisa jadimerupakan metode yang penting untukalasan-alasan keamanan.

Kompromi atau NegosiasiMasing-masing memberikan dan

menawarkan sesuatu pada waktu yangbersamaan, saling memberi dan men-erima, serta meminimalkan kekurangansemua pihak yang dapat menguntung-kan semua pihak.

Memecahkan Masalah atauKolaborasi

Pemecahan sama-sama menangdimana individu yang terlibat mempun-yai tujuan kerja yang sama.

Perlu adanya satu komitmen darisemua pihak yang terlibat untuk salingmendukung dan saling memperhatikansatu sama lainnya.Petunjuk Pendekatan Situasi Konflik

Ada beberapa pendekatan situasikonflik, diantaranya :

*Diawali melalui penilaian diri sendiri*Analisa isu-isu seputar konflik*Tinjau kembali dan sesuaikan den-

gan hasil eksplorasi diri sendiri.*Atur dan rencanakan pertemuan

antara individu-individu yang terlibatkonflik

*Memantau sudut pandang dari se-mua individu yang terlibat

*Mengembangkan dan menguraikansolusi

*Memilih solusi dan melakukan tin-dakan

*Merencanakan pelaksanaannyaPenanganan Konflik

Konflik termasuk jenis khusus frus-trasi yang memerlukan memilih antaralternatif. Dalam hal ini konflik tidaksebagai benturan keinginan langsungsebagaimana frustrasi, melainkan se-bagai benturan ketegangan yang pen-anganannya (conflict handling) me-merlukan pemilihan alternatif, dan bilasudah tertanggulangi maka keteganga-



nnya akan segera hilang.Oleh sebab itu, tentunyadalam penanganan konf-lik perlu mengetahuilangkah-langkah proses.

Langkah-langkahdalam proses konflikpertama merupakanawal dari pengalamanperilaku frustrasi dalamkesanggupan mencapaitujuan yang diinginkan,kedua sebagai konseptualsituasi perilaku frustrasi,ketiga sebagai wakil pen-erang dari koseptual situasi, dan keem-pat bagian dari reaksi dan kelima se-bagai hasil dari beberapa produk konf-lik. Kelima langkah tersebut menggam-barkan sebagai kesatuan episode kon-flik satu ke episode konflik lainnya, se-hingga proses konflik merupakan kon-sekuensi dari proses yang satu menujudan berkembang ke proses konflik lain.Oleh sebab itu dalam penanganan kon-flik harus berpijak dari titik dan episodamana konflik terjadi. Demikian puladalam melakukan penanganan danpenanggulangan konflik dalam organ-isasi perlu diketahui misi, visi, ruanglingkup, kegiatan, budaya dan produkorganisasi tersebut dalam melakukanberbagai penanggulangan dan penan-ganan konflik, sehingga dalam budayaorganisasi dapat mengidentifikasikandan melakukan intelligensi atau penelu-suran konflik yang timbuldi dalamnya,sehingga penanggulangan dan penan-ganan konflik merupakan salah satuciri budaya organisasi dalam me-mecahkan masalah yang dihadapi.

Berikut merupakan tingkat-tingkat dalam konflik organisasi:

Penanganan Konflik Intraperson-al dalam Organisasi

Konflik intrapersonal sebagai konflikinternal individual yang sulit dianalisis,pada prinsipnya konflik intrapersonalmerupakan hubungan antara kebutu-han, motif (usaha untuk meraih) dantujuan yang hendak dicapai atauneed-drive-goal. Oleh sebab itu penan-

gan konflik intra personal harus dilihatdari aspek motivasi dari seseorangdalam menanggulangi hambatan yangmenghadang dirinya. Jadi seorangpemimpin atau pengelola organisasibila melihat bawahannya mengalamikonflik intrapersonal yang perlu diper-hatikan adalah menelusuri apa yangmenjadi tujuan individualnya bekerjadan apa penghalang dalam melakukantugas kerjanya di organisasi.

Sumber konflik intrapersonal tersebutmenurut Massie dan Douglas adalahberawal dari suatu kebutuhan pribadiyang memotivasi individu seseoranguntuk mencapai tujuan tertentu, tetapidalam perjalanannya mengalami halan-gan besar sebagai jenis frustrasi, seh-ingga individu orang tersebut mengh-adapi kedua tujuan yang bersifat posi-tif maupun negatif serta dituntut untukbersaing dalam memilih tujuan. Bentukkonflik tersebut ternyata menghasilkanaspek tujuan postif dan negatif sertapersaingan tujuan, dimana individuseseorang harus memilih alternatif.Karena konflik intrapersonal merupa-kan konflik internal individu dan bersi-fat pribadi, jadi bisa saja penghalangdari lingkungan organisasi yang masukke dalam pribadinya atau dari dalamdirinya sendiri, maka cara menanggu-langi konflik intrapersonal dalam or-ganisasi adalah melalui diskusi ataukonsultasi antara pimpinan organisasidan individu tersebut sepanjang adaketerbukaan diri (self disclosure) dari

individu orangtersebut atau bilamungkin berkonsul-tasi denganpsikolog atau psiki-ater yang relevandengan konflik ant-ara masalah pribadidengan tugas ker-janya. Tetapi padaprinsipnya konflikintrapersonal yangpaling bekepentin-gan adalah individuorang itu sendiri.

Bila konflik intrapersonal tersebut diim-plementasikan dalam kegiatan aka-demik maka baik mahasiwa staf mau-pun pimpinan-pimpinan lembaga pen-didikan, maka konflik intrapersonalbersumber kepribadian yang terpantuldan terkadang menganggu kuliah atautugas kerjanya.

Penanganan Konflik Interperson-al dalam Organisasi

Konflik interpersonal atau antarperson-al didasari oleh emosi seseorang yangterjadi karena tidak adanya keseimban-gan apa yang diharapkan dengan apayang diperolehnya. Hal itu mengakibat-kan terjadinya perbedaan yang dapatmenimbulkan perselisihan, pertengkarandan lain sebagainya yang pada dasarnyaterjadi antagonis dalam proses interaksiantar individu atau personal dalam kegia-tan akademik. Banyak faktor sebagaipenyebab konflik interpersonal, olehsebab itu dalam penanganan konflik in-terpersonal harus melihat beberapa as-pek sumber yang menyebabkan timbuln-ya konflik tersebut. Sebagian besar darikonflik interpersonal berasal dari rintan-gan personal komunikasi, hal tersebut se-suai dengan pandangan Stromberg danWesterlund yang dikutip oleh Miner bali-wa halangan komunikasi dapat menim-bulkan pseudoconflict, yaitu hasil dariketidaksanggupan dari partisipan dalammencapai keputusan kelompok, karenaterjadi kegagalan dalam pertukaran infor-masi, opini atau ide, sekalipun dalam kel-ompok sudah memiliki persetujuan bersa-



ma.Konflik interpersonal yang relevan

dengan akademik adalah dalam pelay-anan mahasiswa, dimana terjadinyakonflik interpersonal antara mahasiswadengan staf, karena kegagalan dalammengkomunikasikan informasi, gagasanmaupun ide, sehingga dalam proses pel-ayanan mahasiswa lebih cenderung me-nerapkan ketentuan-ketentuan kakuyang sering tidak cocok dengan idemaupun opini mahasiswa maupun stafakademik dalam melakukan tugasnya.

Faktor lain timbulnya konflik inter-personal tidak adanya kepuasan peran-nya dibanding dengan peran orang lain,tetapi yang sering timbul konflik inter-personal disebabkan karena konfliksituasi, yang terakhir konflik interper-sonal dapat juga disebabkan karenaperbedaan etnis dan ketidakpuasanperanan antara orang satu terhadap or-ang lain dapat bersifat obyektif atau-pun subyektif. Bila dalam tolok ukurpenilaian organisasi, dimana pemimpinmemiliki kepribadian yang adil dan bi-jaksana tentunya akan obyektif dalammenentukan peranan staf akan dise-suaikan dengan kemampuannya,tetapibila berdasarkan subyektifltas suka dantidak suka maka akan menumbuhkankonflik antara pimpinan dan staf yangberdampak terjadi konflik antar stafdengan staf dan bahkan bila kondisitersebut mengembang juga akan men-imbulkan konflik interpersonal antarpimpinan dengan pimpinan. Dalammenangani konflik interpersonal yangterbaik dalam organisasi lembaga pen-didikan harus kembalipada aturan dantata tertib dan garis kebijakan lembagapendidikan sebagai tolok ukur yang da-pat menanggulangi konflik interperson-al sekalipun terkadang emosi setiapanggota organisasi akan terus terlibatdi dalamnya. Di samping itu perluadanya penumbuhan jiwa besar darisemua pihak yang terutama pimpinanatau pengelola organisasi lembaga pen-didikan sebagai panutan dari stafnya.

Penanganan Konflik Antar Kelom-pok dalam Organisasi

Dalam organisasi terdiri dari kelom-pok-kelompok atau unit kerja, yangmasing-masing berusaha untuk mem-peroleh dan mencapai kepuasan ter-tentu dalam mencapai tugas dan tujuanorganisasi, hal tersebut sering terjadikonflik yang sering disebut konflikantar kelompoki (intergroup conflict)sebagaimana yang telah dijelaskan se-belumnya, hal ini sering terjadi karenaiklim atau atmosfer sangat berpen-garuh terhadap produktivitas kerjanya.Dan menurut Donnely, Gihson dan Iv-ancevich dalam konflik intergroup atauantar kelompok ditentukan oleh:

keterbatasan sumber dayamasalah komunikasiperbedaan kepentingan dan tujuanperbedaan persepsi dan sikapketidakjelasan (lack clarity)

Dalam implementasinya terdapat tigajenis konflik yang timbul dalam organ-isasi, yaitu:

prosedural conflictsubtantive conflictaffective conflict

Procedural conflict ter-jadi apabila hubunganmitra kerja tidak saling

setuju tentang langkah-langkah yangharus diambil dalam upaya mencapaibeberapa tujuan organisasi

Subtantive conflict terjadi akibat hubun-gan mitra kerja dalam organisasi tidak setu-ju tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai

Affective conflict terjadi bila peny-erangan kepada mitranya. Dan sangatdipercaya bahwa affective conflict bi-asanya dihasilkan dari ketidaksanggu-pan individual secara adil mengatasiketegangan yang berlebihan. Bila diim-plementasikan ke dalam organisasi lem-baga pendidikan, maka sumber masalahkonflik antar kelompok tersebut harusditangani secara efektif dalam melihatketerbatasan sumber daya, struktur or-ganisasi, perbedaan persepsi, perbedaantugas dan tanggung jawab dan kemu-ngkinan kesalahpahaman akibat komu-nikasi atau informasi yang tidak jelasdengan mengukur intensitas sikap dantaruhan berdasarkan model Blake,Shepard dan Moulton.

Menurut Donnelly, Gibson dan Ivan-cevich, dalam penanganan konflikantar kelompok (intergroup conflict

handling] perlu mengevaluasitentang:

strategimanajemen



pendekatan langsung persuasi tawar menawar pemecahan masalah.

Kelima unsur tersebut penting danperlu dievaluasi dalam kebijakanmanajemen lembaga pendidikan.Dalam pelaksanaan evaluasi tersebutsangat diperlukan kemampuan parapengelola lembaga dalam menagani se-tiap terjadinya konflik antar kelompokdari setiap unit kerja tidak sampaimerusak kinerja organisasi lembagapendidikan secara keseluruhan.

Penanganan Konflik AntarOrganisasi

Perspektif konflik sebagai dasarasumsi kehidupan sosial yang selaluterus berjuang yang anggota dari kel-ompok organisasinya mengontrol sum-ber daya yang langka. Dalam hal ini in-dividual maupun kelompok bertindaksebagai wakil organisasi, dengan carademikian implementasinya dalam or-ganisasi pendidikan, adalah akan selalumenjaga dan melakukan penempatanposisi strategis yang menguntungkandalam menghadapi organisasi pendidi-kan lainnya, agar mencapai tingkattinggi di mata masyarakat. Konflikantar organisasi lembaga pendidikanpada prinsipnya adalah melakukan ko-mpetisi untuk merebut pangsa pasarjasa pendidikan, oleh sebab itu dalammanajemen perlu membuat strategi un-tuk menarik perhatian dalam mencapaikeunggulau produk tertentu. Misalnyadengan kualitas kelulusan, mutu pelay-ananan, keunggulan pembayaran (lead-er price), ketepatan strategi manaje-men, komitmen, penanganan konflik(conflict handling) dan lain sebagainya.

Saat ini dalam organisasi modernmenawarkan teori varian modellingkungan (contingency model) ten-tang konflik sebagai jalan terbaik untukmenganalisis konflik organisasi, yaitukurva linier hubungan antara konflikdan kinerja organisasi yang dibagidalam tiga zona, yaitu zona:

rangsangan konflik optimal konflik

penurunan konflik.Sensitivitas zona-zona tersebut diper-

lukan pengamatan yang teliti agar dap-at menentukan ketepatan dalam pen-gelolaan strategi. Dengan mengetahuikonflik internal organisasi maka di-harapkan organisasi tersebut dapatmenanggulangi dan menangani konflikorganisasi secara efektif. Secara kese-luruhan dalam solusi penanganan konf-lik dapat diberikan referensi:

penarikan (withdrawal) satu ataulebih partisipan yang sedang konflik

menganggap konflik tidak ada kompromi demi berakhir konflik memaksa konflik untuk ikut cam-

pur tangan dari pihak ketiga dikonfrontasikan antara peserta

konflik dalam usaha untuk penyelesa-ian masalah.METODE PENYELESAIANKONFLIK

1. Dominasi & Penekanana) DOMINASI atau KEKERASAN

yang BERSIFAT PENEKANANOTOKRATIK. Ketaatan harus dilaku-kan oleh fihak yang kalah pada otoritasyang lebih tinggi atau kekuatan yanglebih besar.

b) MEREDAKAN atau ME-NENANGKAN, metode ini lebih tera-sa diplomatis dlm upaya menekan danmeminimalkan ketidaksepahaman.

2. Kompromi / Jalan Tengaha) PEMISAHAN, pihak-pihak yg

berkonflik dipisah sampai menemukansolusi atas masalah yg terjadi

b) ARBITRASI, adanya peran orangketiga sbg penengah untuk penyelesa-ian masalah

c) Kembali ke aturan yang ber-laku saat tdk ditemukan titik temu ant-ara kedua fihak yg bermasalah.

3. Pemecahan Masalah Integratifa) KONSENSUS, sengaja dipertemu-

kan untuk mencapai solusi terbaik, bukanhanya menyelesaikan masalah dgn cepat

b) KONFRONTASI, tiap fihakmengemukakan pandangan masing-masing secara langsung & terbuka.

c) PENENTU TUJUAN, menentu-kan tujuan akhir kedepan yang lebih

tinggi dengan kesepakatan bersama.Kesimpulan

Konflik merupakan hal yang tidakbisa dihindari dalam sebuah organisasi,disebabkan oleh banyak faktor yangpada intinya karena organisasi terben-tuk dari banyak individu & kelompokyang memiliki sifat & tujuan yang ber-beda satu sama lain.

Kehadiran konflik dalam suatu or-ganisasi tidak dapat dihindarkan tetapihanya dapat dieliminir. Konflik dalamorganisasi dapat terjadi antara individudengan individu, baik individu pimpinanmaupun individu karyawan, konflik in-dividu dengan kelompok maupun konf-lik antara kelompok tertentu dengankelompok yang lain. Tidak semua konf-lik merugikan organisasi. Konflik yangditata dan dikendalikan dengan baikdapat berujung pada keuntungan or-ganisasi sebagai suatu kesatuan, seba-liknya apabila konflik tidak ditanganidengan baik serta mengalami eskalasisecara terbuka dapat merugikan ke-pentingan organisasi.

Dari referensi tersebut maka upayadalam penanganan konflik baik yangbersifat interpersonal, intergroup maupuninterorganization dapat ditanggulangi dandiselesaikan secara efektif. Hal ini meru-pakan tantangan sekaligus sebagai pelu-ang untuk belajar dan menambah pen-galaman para pemimpin atau pengelolaorganisasi lembaga pendidikan saat inimaupun masa mendatang.

Daftar Pustaka J. Winardi. 2003. Teori Organ-

isasi & Pengorganisasian. RajawaliPress

Hammer & Organ. 1987. Or-ganizational Behavior. Bussiness

Publication Inc. Kenneth Wexley & Gary Yuki.

2005. Perilaku Organisasi &Psikologi Personalia. Rineka Cipta

Flista.staff.gunadarma.ac.id http://

konflikperundingan.wordpress.com Judge. Timothy dan Stephen P.

Robbins. 2008. Prilaku Organisasi,Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.


Presiden SBY ApresiasiBuku Sumut Bangkit

Pesankan PerkuatSoliditas Birokrasi

Apresiasi disampaikan Presiden ketika buku tersebut dis-erahkan Gubsu saat Presiden melaksanakan Berbuka PuasaBersama di Gubernuran Medan, Selasa (15/7).

"Saya bangga jajaran Pemprov Sumut memiliki buku pe-doman dalam meningkatkan kinerja dan gerak langkah untukmewujudkan birokrasi yang prima dalam melayani masyarakat,"ujar Presiden saat menerima buku dari Gubsu.

Presiden lebih lanjut mensupport Gubsu beserta Wagubsu untukmembangun soliditas birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerjapembangunan dan pelayanan mengingat Sumut memiliki segudangpotensi yang harus digerakkan secara terpadu. Sumut juga memilikikeunikan karena mampu mengelola keragaman menjadinkekuatansehingga Sumut kondusif.

"Saya dukung semangat Pemerintah Provinsi untuk memil-iki keinginan kuat memacu pembangunan dengan semboyan

Sumut Bangkit," ujar Presiden yang didampingi Ibunegara Ny Ani Bambanv Yudhoyono yang diamini Gub-su dan Wagubsu.

Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memonu-mentalkan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cul-ture set) reformasi birokrasi di provinsi ini ke dalambuku "Sumatera Utara Bangkit".

Buku yang diserap dari buah pemikiran seluruh peja-bat eselon II setingkat pimpinan satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) Pemprovsu itu disadur secara apik olehTim Pemprovsu dan LMT Trustco.

Gubsu memaparkan secara garis besar buku inimemaparkan tentang program reformasi birokrasi pe-

Presiden RI Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono men-yampaikan apresiasi terhadap buku Sumut Bangkit yangdigagas oleh Gubsu H Gatot Pujo Nugroho.

Gubsu H Gatot PujoNugroho ST MSimenyerahkan buku SumutBangkit kepada PresidenProf Dr Susilo BambangYudhoyono di GubernuranMedan.

Gubsu Minta Pusat Perhatikan DampakSosial Imigran Illegal di Daerah


illegal khususnya dampak sosial yang timbul akibat kehad-iran mereka di daerah.

"Bapak Gubsu menaruh harapan besar agar masalahimigran illegal yang dikelola oleh organisasi internasionalyang ada di daerah-daerah termasuk di Sumut hendaklahdibahas di tingkat pemerintah pusat," ujar Kepala BadanKesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy SyofianMAP kemarin.

Menyampaikan buah pemikiran saat mewakili Gubsumenerima kunjungan Tim Clearing House (CH) Kement-erian Luar Negeri Republik Indonesia di Ruang RapatKerukunan Kantor Kesbangpol dan Linmas Provsu JalanJenderal Gatot Subroto Medan, Eddy Syofian memapar-kan keberadaan imigran illegal di Sumut.

Rapat Koordinasi Tim Kerja Clearing House (CH) Ke-mentrian Luar Negeri dengan Badan Kesbangpol danLinmas serta Kominda Provinsi Sumatera Utara tersebutberlangsung dialogis dihadiri Kepala BIN Daerah Sumut,unsur Kodam I/BB, Poldasu, Kejatisu, pihak Imigrasi danlainnya.

Dari Kementerian Luar Negeri hadir Gantosari Tanjungdari Direktorat Kerjasama PAM DN Keamanan Diplo-matik Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik KementerianLuar Negeri dan sejumlah pejabat teras KementerianLuar Negeri dan pejabat pusat kompeten lainnya.

Pada forum ini terungkap Imigran Illegal yang ada diDaerah Sumatera Utara tercatat 1.731 orang yang dikel-ola oleh Organisasi Internasional.

"Dalam rangka penanganan masalah Imigran Illegalyang 1.731 orang yang dikelola oleh Organisasi Interna-sional ini kiranya dapat dipelajari, dibahas ditingkat pusatantara Kementrian Luar Negeri, Kemendagri, Kemen-kumham, Kapolri dan BIN guna memberi kepastian hu-kum dan dampak sosial politik di daerah," ujar Eddy.

Rapat Koordinasi ini juga merekomendasikan perludicermati dan diselidiki tentang kemungkinan adanyaoknum yang memfasilitasi keberadaan Imigran Illegaldengan modus operandi melakukan kejahatan penjualanmanusia.

Juga direkomendasikan keberadaan Jurnalis Asing danpeneliti asing yang melakukan peliputan dan penelitian di

daerah agar dilengkapi dengan nota persetujuan dikirim-kan oleh Kemenlu ke Daerah melalui Badan KesbangpolProvinsi.

Kemenlu juga direkomendasikan agar dapat mengirim-kan data LSM dan Lembaga Asing kepada Pemda. Se-dangkan terhadap setiap kunjungan diplomat asing ter-masuk pejabat Kedubes ketika ingin bertemu denganpejabat daerah yang dilengkapi dengan Nota Diplomatikmaka Pemerintah Daerah dapat menunda, menolak danmenerima.

Diharapkan juga agar Kemenlu dapat meningkatkankoordinasi dan sosialisasi terkait tupoksi Kemenlu yangberhubungan dengan Pemerintah daerah. (***)

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST Msi meminta pemerintah pusat mem-beri perhatian serius terhadap keberadaan imigran



Kepala Badan KesbangpolLinmas Sumut EddySyofian mewakili Gubsu HGatot Pujo Nugrohomenerima kunjungan TimClearing House (CH)Kementerian Luar NegeriRepublik Indonesiameneyerahkan cinderamatakepada Gantosari Tanjungdari Direktorat KerjasamaPAM DN KeamananDiplomatik.

Medan, Kamis (28/8).Kunjungan ini sehubungan

adanya kebijakan normalisasi pa-sokan menyusul pengendalianBBM bersubsidi yang berindikasikepanikan oleh sebagianmasyarakat.

Atas dasar itu Gubsu langsungmerespon dan merasa perlu men-gantisipasi keresahaanmasyarakat terhadap kekhawati-ran kelangkaan BBM beberapahari terakhir dengan"mengawal"normalisasi pasokanBBM bersubsidi tersebut.

Pjs General Manager MarketingOperation Region I Pertamina

GUBSU H Gatot Pujo Nugroho STMSi menekankan pihak Pertaminaagar segera melakukan normalisasipasokan bahan bakar minyak(BBM) bersubsidi ke seluruhwilayah Sumatera Utara. Dia jugamenghimbau masyarakat agar tidakmelakukan pembelian BBM secaraberlebihan, karena pasokan BBMke Sumut sudah kembali normal.

"Saya minta serius. Untuk pemu-lihan ini, Pertamina harus kerah-kan segenap potensi dan infras-truktur harus didayagunakan 24jam," ujar Gubsu saat berkunjungke Kantor Marketing OperationRegion I Pertamina Sumbagut di

Masyarakat Jangan Panik Sumbagut Nurhadiya melaporkanpihaknya yakin upaya normalisasimampu mencegah terjadinya po-tensi antrean yang berkepanjan-gan dan saat ini pasokan sudahnormal, meskipun belum benar-be-nar stabil akibat adanya "panicbuying'. Pihaknya menjamin dalam2 atau 3 hari ini kondisi seluruhoperasional pulih seutuhnya.

Dia mengakui kebijakan pengen-dalian pasokan BBM yang berkaitandengan potensi terlampauinya kuotaBBM subsidi dalam APBN-P 2014yang menjadi dasar pengaturan pen-yaluran BBM subsidi oleh Pertaminasebelumnya, sempat dikhawatirkanmenimbulkan kepanikan.

"Oleh sebab itu, pemerintah te-lah menyampaikan dan seg-era memutuskan solusi kebi-jakan yang tidak akanmerugikan kami," katanyakepada Gubsu yang usaimendengar paparan lang-sung meninjau SPBU Per-tamina di Jalan Yos Sudarsodan dilanjutkan ke TempatPelelangan Ikan (TPI) BaganDeli antara lain meninjauSPDN Bagan Deli Belawan.

GM melanjutkan, Pertaminasudah menginstruksikan SPBUdi wilayah Marketing Opera-tion Region I untuk menambahDelivery Order (DO).(***)



Dilema Pilkada Dalam ProsesReformasi Politik dan Demokratisasi

J u s t e f i n

me pertukaran elit secara reguler.Ketiga,pilkada langsung telah meletak-kan fondasi baru bagi berlangsungnyaproses pendidikan politik warga secaralebih luas.

Tapi masalahnya sekarang, represen-tasi politik dari masyarakat kepadapara wakilnya telah mengalami proses"kapitalisasi" sedemikian rupa hinggasemakin dipertanyakan manfaatnyabagi kehidupan politik dan demokrasi direpublik ini. Kapitalisasi ini tidak sajabertentangan dengan semangat dannilai-nilai demokrasi tetapi di sisi lainjuga mereduksi fungsi pendidikan poli-tik pilkada pada masyarakat, yang ter-jadi justru pelemahan terhadapdemokrasi.

Demokrasi yang kita kenal secaraumum ada 2 bentuk, yakni demokrasiperwakilan (demokrasi tidak langsung)dan demokrasi langsung. Pilkada lang-sung yang diterapkan di Indonesiamerupakan sebuah bentuk anti thesisdari pemilihan tidak langsung yang di-lakukan DPRD pada era Orde Baruyang kental dengan aroma "politik da-gang sapi" yang kotor. Bagaimanadalam prakteknya kala itu, DPRDmerupakan ladang basah dan sangatpermisif terhadap adanya praktek-praktek money politis.

Sekarang ini, praktek pilkada lang-

kepulauan, menarik untuk melihatbagaimana praktek demokrasi dilem-bagakan dalam entitas yang begitu plu-ral di dalamnya, dalam hal ini tentu sajamerujuk kepada daerah.

Demokrasi era kontemporersekarang ini identik dengan representa-si atau keterwakilan rakyat dalam lem-baga pemerintahan. Otonomi daerahyang disahkan menurut UU No. 32Tahun 2004 yang kemudian menyusulPP No.6 Tahun 2005 telah mengam-anatkan bahwa representasi daerahatas pusat diberikan kepada kepaladaerah, gubernur untuk provinsi danbupati atau walikota untuk kabupaten/kota dan secara teknis mereka ini dipil-ih langsung oleh rakyat melalui pilkada.

Tapi sebenarnya sumbangsih apayang sudah diberikan pilkada dalampraktek demokrasi di Indonesia adalahmenarik untuk diulas lebih jauh. Me-mang secara prosedural praktek pilka-da adalah bentuk konkret dari nilai-nilaidemokrasi yang menekankan pada as-pek representatif. Paling tidak Pilkadalangsung saat ini telah mancapai tu-juan-tujuan dasarnya seperti apa yangdiungkapkan Cornelis Lay dalam Pilka-da Langsung dan PendalamanDemokrasi, pertama menghasilkanpimpinan daerah melalui sebuah me-kanisme pemilihan yang demokratis,bebas, adil dan nir kekerasan. Kedua,dilihat dari sudut kepentingan adanyarotasi kepemimpinan lokal secara reg-uler, pilkada langsung merupakankelanjutan dari praktek pemilihan sebe-lumnya, tetapi sekaligus telah meletak-kan dasar baru bagi sebuah mekanis-

Di negara berkembang sepertiIndonesia yang secarageografis adalah negara

sung di Indonesia masih sangat jauhdari ekspektasi awal. Bagaimana se-harusnya melalui proses semacam inikesempatan untuk melibatkanmasyarakat secara langsung hingga keakar (grassroot) menjadi lebih besar,dengan harapan lebih terciptanya efek-tifitas dan juga partisipasi yang men-dukung terciptanyagood and effectivegovernance. Tapi fakta di lapanganmenunjukkan hal yang berbeda, pilkadabukan lagi sebagai proses pendidikanpolitik tetapi lebih pada perdaganganpolitik yang di dalamnya sarat dengankepentingan, jika memang kepentingansepenuhnya demi kemaslahatan rakyatitu bagus tetapi yang ada kepentinganbagi segelintir elit demi kepentinganyang pragmatis.

Demokrasi memang menjadi pilihanterbaik bagi banyak sistem politik dibanyak negara, tapi itu bukan berartidemokrasi merupakan sebuah kesem-puranaan, ada ekses-ekses negatifyang perlu untuk diminimalisir dalamimplementasinya. Ekses-ekses negatifyang selama pelakasanaan pilkadalangsung sejak 2005 lalu menjadi ham-batan bagi konsolidasi demokrasi ant-ara lain, pertama potensi money poli-tics akan semakin lebar akibat darikapitalisasi pilkada dalam artian adan-ya lokus yang lebih kompleks ketikamelibatkan masyarakat langsung dalampemilihan, tentu dengan mengko-mparasikan ketika pemilihan olehDPRD yang artinya politik uangsemacam ini merupakan bentuk perlu-asan ekses negatif yang awalnya han-ya pada lingkup DPRD menjadi meli-batkan masyarakat pemilih.

Kedua, pilkada langsung tak lebihdari penjabaran demokrasi prosedural



belaka dimana pemilu merupakan pun-cak legitimasi demokrasi itu sendiri,atau ketika pemerintahan nasionalmelakukan pemilu (eksekutif) sebagaisuksesi kepemimpinan nasional makadaerah juga melakukan hal yang samadengan kata lain pilkada dapat dikata-kan sebagai kompabilitas atau kese-suaian dengan pemilu presiden secaralangsung.

Ketiga, dalam kenyataannya pilkadamenunjukkan bahwa melalui pemilihanyang demokratis sekalipun tidak men-jamin memunculkan tokoh-tokoh lokalyang mempunyai integritas, kapabilitasdan juga kualitas yang diharapkan.Dalam banyak kasus di daerah paraeksekutif lokal yang terpilih justru didominasi oleh kalangan-kalangan pen-gusaha atau tokoh-tokoh lokal yangmempunyai modal sosial serta dukun-gan partai yang kuat, tetapi dari segikualitas yang patut dipertanyakan. Darisini tentu bisa diprediksi bagaimana ke-tika mereka memimpin pemerintahan,bukan berorientasi pada rakyat tetapiesensi dari akibat liberalisasi politik,yakni pemerintahan dari uang, olehuang dan untuk uang.

Semakin kebelakang, tidak menutupkemungkinan pesimisme darimasyarakat terhadap pelaksanaanpilkada ini akan semakin tajam di ten-gah adanya harapan yang besar akanadanya reformasi politik dan demokrat-isasi di republik ini. Tetapi yang nam-pak ternyata menuju sebuah pelemah-an bukan penguatan demokrasi, hal inimenjadi aspek paradoksal dari pilkadalangsung.

Optimisme kiranya juga perlu terusdipupuk dalam benak masyarakat,karena bagaimanapun demokrasi ad-alah sebuah proses demokratisasi yangdi dalamnya akan terus terjadi pengua-tan terhadap kapasitas demokrasi itusendiri. Berkaca dari ekses-eksesnegatif yang ada, harapan akan mun-culnya perbaikan-perbaikan yang pro-gresif kiranya akan menjadi insentiftersendiri bagi penguatan demokrasi.Yang terpenting, pilkada langsung bu-

kan hanya dibaca sebagai pestademokrasi lokal, melainkan merupakaninstrumen bagi proses pendalamandemokrasi (deepening democracy).Kegagalan Partai Politik DalamKonsolidasi Demokrasi

Di era demokrasi modern sepertisekarang ini, partai politik adalah aktorsentral di tengah episentrum demokrat-isasi dia ada sebagai representasi sertaartikulasi dan agregasi kepentinganrakyat, baik dari kepentingan politik se-cara khusus dan sebagai warga negarasecara umum. Ada asumsi yang men-gatakan, kegagalan suatu pemerintah-an mencerminkan pula kegagalan par-tai politik dalam mengelola konstelasipolitik yang muncul dalam dinamikapemerintahan, terlebih bagi parati yangberkuasa. Ini menunjukkan bagaimanapartai politik memainkan peranan yangsangat penting sebagai simbolisasi darikeberadaan demokrasi.

Begitu pula dalam konteks demokrat-isasi di tingkat lokal, yang melalui pilka-da secara langsung telah di tetapkanmelalui Peraturan Pemerintah No.6Tahun 2005 dimana secara eksplisitdisebutkan pada pasal 36 ayat 1 "Pe-serta pemilihan adalah pasangan calonyang diusulkan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik secara ber-pasangan".

Adanya pasal tersebut semakinmemperkukuh kedudukan partai politiksebagi pilar penting dalam konsolidasidemokrasi. Tapi ketika peran partaipolitik yang sedemikian vital, ternyata(di Indonesia) dalam prakteknya seringkali mengalami disorientasi, hal ini dap-at dilihat dari sepak terjangnya yangtidak menunjukkan nilai-nilai demokrasisecara subtantif. Dalam artian, bukanfungsi-fungsi politik layaknya represen-tasi politik, artikulasi dan juga segregasikepentingan rakyat tetapi justru cen-derung terjebak dengan praktek yangpragmatis dan praktis semata.

Pilkada yang secara prinsip jugamerupakan bentuk representasi darikeberadaan partai politik seakan se-makin memperburuk citra dari partai

politik itu sendiri. Proses pilkada sea-kan menjadi ladang basah untuk ke-pentingan pragmatis belaka, denganadanya ketentuan undang-undang yangmengatur bahwa calon gubernur danwakil gubernur adalah pasangan yangdiajukan oleh partai politik, bisa jadi ke-beradaan produk hukum semacam inimenjadi alat legitimasi untuk merekamemanipulasi nilai-nilai dan prinsipdemokrasi.

Tak bisa dipungkiri bahwa pilkadalangsung, demokratisasi dan juga goodgovernance merupakan sebuah rang-kaian yang tak dapat dipisahkan. Den-gan format pemerintahan Indonesiayang menganut demokrasi perwakilan,aspek representasi menjadi hal yangsangat vital adanya tentu denganmengedepankan peran partai politiksebagai pelaksana tugas utama repre-sentasi masyarakat di dalam pemerin-tahan. Jika harus mengevaluasibagaiman peran partai politik dalamkaitannya dengan konteks penguatandesentralisasi dan otonomi daerahmaka justru akan banyak ditemukanbentuk pesimisme bahwa keberadaanpartai politik maupun pilkada akanberperan banyak dalam mendorongdemokratisasi di tingkat lokal, inidikarenakan partai politik di Indonesiayang semakin hari semakin tereduksikepentingan politik praktis.

Lihat saja dalam banyak kasus,partai politik dalam mengajukan ca-lon pemimpin daerah mengabaikanaspek kapabilitas dan juga integritasdari calon tersebut, dan pertimban-gan mendasarnya biasanya adalahsoal popularitas semata jika harusdisebutkan contohnya adalah mar-aknya artis-artis yang dadakan majusebagai kandidat eksekutif daerah,jika memang artis tersebut mempun-yai kapabilitas dan integritas dalamkepemimpin itu tidak masalah, tetapinyatanya mereka hanya bermodaluang dan popularitas belaka.

Fenomena semacam itu menunjukanpartai politik di Republik ini yang terje-bak dalam praktek liberalisme, yang itu



semakin mereduksi ideologi serta visidan misi mereka sebelumnya. Dimanamereka seakan semakin permisif ter-hadap praktek-praktek kotor yangidentik dengan pola-pola yang pragma-tis, semisal money politics. Lantas darisepak terjang semacam itu, apa lagiyang diharapkan rakyat nagi keber-langsungan demokratisasi di republikini. Seakan fenomena tersebut inginmenunjukan bahwa pilkada langsungtidak menjamin hadirnya seorangpemimpin yang mem-punyai kualitas yangdiharapkanmasyarakat, pilkadalangsung lebih di-maknai sebagai are-na pertarungan paraelit yang mengicar ja-batan dan kekuasaansemata. Seperti apayang pernahProf.RiswandhaImawan (alm) sam-paikan bahwa "kitatidak bisa mengobatidemokrasi yang sakitdengan partai politikyang sakit pula".Pilkada, Untuk Siapa?

Setelah mengetahuibagaimana imple-mentasi pilkada lang-sung di Indonesia se-menjak pertama kali di laksanakanpada tahun 2005 dengan harapan besardari masyarakat pada awalnya danjuga bagaimana justru ini menghasilkanproblematika yang cukup kompleks.Lantas pertanyaan berikutnya yangpenting untuk dicari jawabannya ad-alah, pilkada ini ada dan diselenggara-kan untuk kepentingan siapa, elit ataurakyat?

Awal mula wacana akan pilkada inisebenarnya muncul ketika rakyat didaerah merasa perlu adanya sebuahajang demokratisasi secara konkret se-bagai perwujudan dari kemajuan refor-masi politik, di tingat Nasional padaumumnya dan daerah khususnya. Ke-

mudian ini direspon dengan sangat baikoleh pemerintah pusat dengan menge-luarkan Peraturan Pemerintah No. 6Tahun 2005 berekenaan dengan Kepa-la Daerah disertai proses pemilihannyayang demokratis.

Dua Artikel besar di awal telahmenyebutkan berbagai problematikayang mengiringi proses pilkada, di mu-lai dengan bagaimana pilkada ini meng-hasilkan sebuah paradoks dalammasyarakat, dia dianggap penting se-

bagai upaya mendorong demokratisasitapi di lain sisi justru menimbulkan kon-tradiksi yang implikasinya juga tidakmain-main.Kemudian berikutnya,dijelaskan bagaimana pilar vitaldemokrasi yakni Partai Politik yang di-anggap gagal melaksanakan fungsi danperannya dalam masyarakat, partai iniada dan semakin memperkeruh upayamenuju reformasi dan juga demokrati-sasi, khususnya di tingkat lokal.

Kemudian yang terpenting untukberusaha menjawab pertanyaan yangmuncul, berkaitan dengan siapa sebe-narnya yang menjadi sasaran dariproses yang baik ini, elit politik yangberamain di dalamnya ataukah rakyat

di daerah. Jika menilik pada esensi danjuga tujuan awal dari demokratisasi didaerah dengan pilkada sebagi perwu-judan upayanya tentu, tak dapat disangsikan bahwasannya upaya terse-but sebanyak-banyaknya diperuntukanbagi kepentingan dan kemaslahatanrakyat, itulah demokrasi. Ketika meli-hat kebelakang setelah penyelengga-raannya, ternyata bisa dikatakan sasa-ran tersebut meleset dari ekspektasiawal yang dibayangkan, pilkada adalah

ajang saling sikut,saling tendang, dansaling menjatuhkanoleh para elit politik,entah itu dilakukanoleh individu ataupunpartai politik sebagientitas politik.Rakyat hanyalahdiperlakukan sebagivoters dalam artianyang sesungguhnya,artinya suara rakyathanyalah komoditasuntuk mendulangdukungan melauisuara dalam pemilu,kemudian ketikamenjabat tidak adapengembalian (feedback) bagi rakyat,katakanlah melaluiproduk kebijakan

yang populis.Semacam itulah fenomena dan prob-

lematika yang banyak muncul dari prak-tek pilkada langsung di Indonesia, seh-ingga esensi demokratisasi melencengjauh dari ekspektasi awal, bagaimanabukanlah rakyat yang menjadi aktorsentral dalam dinamikanya, tetapi cen-derung lebih bersifat elitis dan pragmatisbelaka. Ke depan upaya meningkatkankapasitas demokrasi mutlak harus di-lakukan, ini bisa dilakukan denganmenumbuhkan sebuah sinergisitas ant-ara rakyat dengan pemerintah untuk se-cara kolektif saling membangun iklimdemokratisasi yang kondusif bagi pe-rubahan yang lebih baik. (***)


media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 VNo.3 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 45

kemampuan yang dimiliki."Tugas kita sebagai umat Islam bukan hanya membentuk

akhlak tetapi galilah dan galilah isi bumi ini sehingga bisamensejahterakan umat ini tetapi jangan sampai merusakalam ini sehingga cita-cita bersama baldatun thayyibatunwarabbun ghafur bisa dicapai," ujarnya.

Dibagian lain Gubsu juga menekankan agar pukul 18.00hingga 21.00 WIB dijadikan jam beribadah dan jam belajar."Mangrib mengaji harus dihidupkan di kabupaten kota,"harapnya.

Rakerda MUI dengan tema "Memantapkan Peran MUIdalam Perbaikan Akhlak Bangsa dan Penguatan EkonomiUmat", berlangsung 27-28 Agustus 2014. Ketua MUI pu-sat KH Muhidin Junaidi mengatakan, ada tiga kemenangandalam Islam yakni kemenangan mental, kemenangan emo-sional dan kemengan intelektual. "Inilah yang harusnyadiraih oleh umat manusia," ujarnya.

Sebelumnya Ketua MUI Sumut Prof DR KH AbdullahSyah MA menyampaikan ulama merupakan mitra pen-damping pemerintah dalam membangun daerah. "Jadirakerda ini tujuan terpenting adalah sebagai pendampingpemerintah menjaga keseimbangan pembangunan dan pel-aksanaan pemerintah," katanya. (***)

Utara, Rabu (27/8) di Hotel Inna Dharma Deli Medan.Pembukaan Rakerda MUI Sumut yang dirangkai den-

gan halal bihalal ini dihadiri juga oleh Wagubsu Ir HTengku Erry Nuradi Msi unsur Forum Koordinasi Pimpi-nan Daerah Sumut, pengurus MUI Sumatera Utara, sertaseluruh pengurus MUI Kabupaten kota se-Sumut.

Gubsu dalam kesempatan itu menyampaikan peran MUIsangat penting dalam upaya memperbaiki akhlak bangsa.Karena itu dia menyerukan agar Bupati walikota se-sumutuntuk mengaanggarkan dana untuk mensukseskan pro-gram MUI.

"Saya terima laporan ada daerah belum mendapat ban-tuan atau hibah dari pemerintah daerah, namun kita belummendapat laporan itu. Untuk itu saya minta kepada Bupatidan walikota untuk menganggarkan dana untuk kegiatanMUI di daerahnya," tegas Gubsu.

Gubsu juga menyampaikan, bahwa tugas umat bukanhanya membentuk akhlak, akan tetapi bagaimana mem-bangun bumi ini yang merupakan limpahan rahmat dan un-tuk itu wajib bagi umat Islam dalam menggalinya dengan

Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo NugrohoST Msi membuka rapat kerja daerah (Rakerda)Majelis ulama indonesia (MUI) Provinsi Sumatera

Gubernur Buka RakerdaMUI Sumut

‘PAKEM’ Dalam Mencegah Aliran Terlarang

Pasal 1 ayat (3) Undang UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menentukan secarategas bahwa negara Indonesia ad-alah negara hukum.



Sejalan dengan ketentuan tersebutmaka salah satu prinsip penting negarahukum adalah adanya jaminan kesed-erajatan bagi setiap orang dihadapanhukum (equality before the law). Olehkarena itu setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil, serta per-lakuan serta perlakuan yang sama dih-adapan hukum.

Dalam rangka pengamanan Negaradan masyarakat, menjaga ketertibandan ketentraman umum, maka bebera-pa lembaga negara/pemerintah diberi-kan tugas oleh UU untuk melakukanPengawasan Aliran Kepercayaan,yang wadahnya disebut TIM KOOR-DINASI PAKEM, terdiri dari : Kejak-saan, Kepolisian, TNI, Pemerintah(Pusat/Daerah), Departemen/KanwilAgama, serta didukung istansi lainBIN, FKUB, MUI, PGI, dll;

Dasar bertindak atau KewenanganKejaksaan RI, diatur pada : Psl 30 ayat3 huruf d, e UU No.16/2004, menye-butkan "Dalam bidang ketertiban danketentraman umum, turut menyeleng-garakan kegiatan pengawasan alirankepercayaan dan pencegahan pen-yalahgunan / penodaan agama"; sertaPsl 2 & 3 Penpres No.1/1965, menye-butkan "…dengan SKB memeberikanperingatan keras penghentian kegiatanaliran kepercayaan…"

Kewenangan PEMDA, diatur dalamPasal 27 ayat 1 UU No.32/2004,

menyebutkan "Kepala Daerah danwakil kepala daerah mempunyai kewa-jiban memelihara ketentraman dan ket-ertiban masyarakat…"

Demikian juga dengan Kepolisian,TNI, dan instansi lainnya telah diaturdengan peraturan perundang-undanganyang berlaku sesuai dengan tugas danfungsi instansinya masing-masing.

Apabila dalam melaksanakan tugasn-ya, Tim menemukan adanya aliran ke-percayaan yang melakukan penafsiran,penodaan dan peniadaan agama, makadilakukan tindakan hukum sesuai ke-tentuan yang berlaku.

Ketentuan hukum yg terkait dengankegiatan pengawasan aliran keper-cayaan ini antara lain :

1. Penpres No.1 Tahun 1965 ttgPencegahan Penyalahgunaan/atau Pe-

Disampaikan Dalam Rakorda Provinsi dan Kab/Kota se-SumutMuhammad Yusni,SH,MH

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

nodaan Agama.2. Pasal 156 a KHUP.3. UU No.17 / 2013 ttg Organisasi

Keormasan4. Kepja RI Nomor : KEP-004/J.A/

01/1994 ttg pembentukan Tim Koordi-nasi PAKEM

Pengawasan Aliran KepercayaanMasyarakat (PAKEM) sesuai denganKepja RI Nomor : KEP-004/J.A/01/1994 :

Tugas :1. Menerima dan menganalisa lapo-

ran atau informasi ttg aliran keper-cayaan masyarakat;

2. Meneliti dan menilai secara cer-mat perkembangan suatu aliran keper-cayaan untuk mengetahui dampak2nyabagi ketertiban dan kentraman umum;

3. Mengajukan laporan dan saran se-suai dengan jenjang wewenang dantanggungjawab;

4. Dapat mengambil langkah-langkahyang preventif dan represif sesuai ketentuan

Fungsi :1. Menyelenggarakan rapat baik se-

cara berkala maupun sesuai kebutuhan;2. Menyelenggarakan pertemuan,

konsultasi dengan instansi dan badan2lainnya;

3. Mengadakan pertemuan denganpenganut Aliran Kepercayaan yg di-pandang perlu;

Tiga Pokok Bahasan Perbuatan Ali-ran Kepercayaan

1. Penafsiran Agama yg Menyimpang2. Permusuhan, Penyalahgunan atau

Penodaan Agama3. Peniadaan Agama

PENAFSIRAN AGAMA YANGMENYIMPANG

Pasal 1 Penpres No.1 / 1965 , Unsur


Gubsu H

Gatot Pujo

Nugroho dan W

akil Gubsu

HT Erry N

uradibersilaturahm

i dengan ratu-san janda perintis/pejuangkem

erdekaan RI ProvinsiSum

atera Utara, di rum

ahdinas G

ubernur Sumut Jl

Sudirman N

o.40 Medan.

2nya, adalah :1. Setiap orang2. Dengan Sengaja;3. Dimuka umum;4. Menceritakan, menganjurkan,

mengusahakan dukungan umum;5. Untuk melakukan penafsiran ttg se-

suatu agama yg dianut di Indonesia ataumelakukan kegiatan2 agama yg menyeru-pai kegiatan2 keagamaan dari agama itu,

6. Penafsiran dan kegiatan manamenyimpang dari pokok2 ajaran agamaitu.PERMUSUHAN, PENYALAH-GUNAAN ATAU PENODAANSUATU AGAMA

Pasal 4 UU No.1/1965 jo 156a hurufa KUHP, unsur2nya adalah :

1. Barang Siapa2. Dengan sengaja3. Dimuka umum4. Mengeluarkan perasaan atau per-

buatan : yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau pe-nodaan terhadap suatu agama;

Pidana : penjara 5 tahunPasal ini menghukum kepada setiap

orang yg memiliki niat menghina ataumemusuhiPENIADAAN AGAMA

Pasal 4 UU No.1/1965 jo Pasal 156ahuruf b KUHP, menyebutkan :

1. Barang Siapa2. Dengan sengaja3. Dimuka umum4. Mengeluarkan perasaan atau per-

buatan : dengan maksud agar supayaorang tidak menganut agama apapunjuga, yang bersedikan ke-TYME.

Pidana : penjara 5 tahunRakyat Indonesia adalah Socio-re-

ligius, sehingga pasal ini mencegah"pengkomunisan".Kesimpulan & Saran

1. Penindakan Hukum terhadap per-buatan Penafsiran yg menyimpang di-

lakukan dgn tahapan yaitu PERINGA-TAN, PERNYATAAN TER-LARANG, PEMBUBARAN, kemudi-an PEMIDANAAN;

2. Penindakan hukum terhadap per-buatan Permusuhan, penyalahgunan,atau penodaan terhadap suatu Agama,serta Peniadaan suatu agama adalahPEMIDANAAN;

3. Pelaksanaan Tugas dan FungsiTim PAKEM sangat penting untukmencegah dan menindak terhadap ali-ran kepercayaan yang melakukanpenafsiran yang menyimpang dari aja-ran pokok agama itu;

4. Tim Koordinasi PAKEM senan-tiasa bergerak cepat meneliti, menga-nalisa, membuat laporan, saran danpendapat dalam rangka penanggulan-gan dan pencegahan terjadinya proble-ma aliran kepercayaan masyarakat.Jenjang laporan secara berjenjang dis-ampaikan ke Tim PAKEM PUSAT.


Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot PujoNugroho ST MSi terus berkomitmen mem-

perkuat geliat kinerja terhadap kualitas lingkun-gan hidup daerah ini dengan terus meningkat-

kan parameter mutu ekosistem."Begitu kuatnya komitmen pak Gub, bahkan beliau

menyempatkan diri ikut Pelatihan Inventarisasi Emisi GasRumah Kaca di GIO (Pusat Penelitian Lingkungan)Jepang beberapa waktu lalu," ujar Kepala Badan Lingkun-gan Hidup (BLH) Provinsi Sumut DR Ir Hj Hidayati MSi,Minggu (24/8).

Agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai parame-ter lingkungan lanjut Hidayati berbagai pengembangan wa-wasan juga dilakukan Gubsu antara lain meninjau langsungproses pengolahan limbah cair domestik di KasumigauraJepang.

Geliat kinerja Provinsi Sumut dalam pengelolaanlingkungan hidup antara lain terlihat dari Indeks KualitasUdara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penilaianKementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 adalah

85,5 di atas indeks rata-rata nasional (79,10), hal inimenunjukkan kualitas udara di Sumatera Utara masihtergolong baik.

"Kondisi kualitas udara sangat dipengaruhi oleh emisi in-dustry dan sarana transportasi yang mengemisikan berbagaijenis polutan seperti CO2, CO, NOx, Sox dan partikel debudan lain-lain," ujarnya.

Salah satu kebijakan Provinsi Sumatera Utara dalammelindungi udara ambient adalah melalui PerdaProvinsiSumatera Utara No 2 Tahun 2011 tentang PengendalianPencemaran Udara di Sumatera Utara.

Upaya ini menghantarkan Provinsi Sumatera Utara mem-peroleh penghargaan Langit Biru pada tahun 2012 sertaberkontribusi terhadap perolehan Piala Adipura di KotaMedan.

Hidayati juga menjelaskan pengelolaan lingkungan hidupyang baik juga dibuktikan dengan pendokumentasian kondisilingkungan yang baik yang tertuang dalam Laporan StatusLingkungan Hidup Daerah (SLHD).

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 Badan LingkunganHidup Provinsi Sumatera Utara selalu memperoleh peng-



Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengikuti Pelatihan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di GIO(Pusat Penelitian Lingkungan) Jepang beberapa waktu lalu.



Gubsu Perkuat KomitmenLingkungan Kualitas Udaradi Sumut Tergolong Baik

hargaan Laporan SLHD terbaik.Pembangunan lingkungan hidup kata Hidayati tidak terle-

pas dari pembangunan sumberdaya manusia. Sejak tahun2011 Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara memulaiupaya peningkatan sumberdaya manusia pada tingkat pen-didikandasar, menengah dan atas.

Jumlah sekolah yang dibina hingga tahun 2014 sudahmencapai 276 sekolah dan 46 diantaranya memperolehpenghargaan Adiwiyata Nasional dengan rincian 2 sekolahpada tahun 2011, 10 sekolah pada tahun 2012 dan 34sekolah pada tahun 2013.

Pada tahun 2012, terdapat juga 1 sekolah yang memper-oleh Adiwiyata Mandiri dan pada tahun 2013 10 sekolahmemperoleh Adiwiyata yang sama.

Peningkatan ketaatan para pelaku usaha dalam melaku-kan pengelolaan lingkungan akan menghasilkan peningka-tan kualitas lingkungan. Provinsi Sumatera Utara sejak-tahun 2011 secara rutin melakukan pembinaan dan penilaianKinerja Penaatan Lingungan Perusahaan.

Hasil penilaian kinerja penaatan lingkungan menun-jukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012terdapat 106 perusahaan yang dinilai, 7 diantaranyamemperoleh peringkat hijau, dan 34 biru.

Pada tahun 2013, terdapat 79 perusahaan yang di-nilai, 7 diantaranya memperoleh peringkat hijau dan 41memperoleh peringkat biru. Terhadap perusahaan-pe-rusahaan yang belum memperoleh peringkat tersebutBadan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utaraterus melakukan pembinaan.

Program Menuju Indonesia Hijaua dalah upaya pemerin-tah dalam melakukan konservasi lingkungan. BadanLingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalukanpembinaan terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaanprogram ini.

Salah satu kabupaten binaan Badan Lingkungan HidupSumatera Utara dalam Program Menuju Indonesia Hijauadalah Kabupaten Deli Serdang, yang memperoleh penghar-gaan sejak tahun 2011 hingga 2013.

Di Sumatera Utara terdapat perorangan/ kelompok yangpeduli terhadap pelestarian lingkungan. Terhadap peroran-gan/kelompok yang berjasa terhadap pelestarian lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara melakukan pem-binaan untuk perolehan Kalpataru dan Satyalencana bidanglingkungan hidup. Pada tahun 2010, 2012 dan 2013 masing-masing terdapat 1 orang yang memperoleh piala Kalpataru,sedangkan untuk Satyalencana terdapat 1 orang penerimapada tahun 2013.

Komitmen Provinsi Sumatera Utara dalam antisipasi pe-rubahan iklim serta kompetensi institusi dan keberadaankelembagaan (Dewan Daerah Perubahan Iklim ) menjadi-kan Sumatera Utara dipilih oleh Kementerian LingkunganHidup dan JICA sebagai pilot project inventarisasi gas ru-mah kaca. Dalam kegiatan ini Provinsi Sumatera Utara te-lah melakukan penghitungan emisi gas rumah kaca dari lim-bah padat dan cair domestic serta limbah cair industry saw-it dan karet.

Salah satu konsep pengelolaan lingkungan modern adalahsatu ekosistem satu manajemen.Provinsi Sumatera Utaramenerapkan konsep ini dengan melakukan pengembangankelembagaan untuk secara khusus focus kepada ekosistemtertentu, diantaranya Unit PelaksanaTeknis (UPT) DanauToba, UPT Sungai Belawan Deli dan UPT Pesisir danLaut.

Salah satu komoditas unggulan Sumatera Utara adalahkelapa sawit. Industri ini turut memberikan tekanan ter-hadap lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi,ditemukan pengelolaan limbah industry sawit melalui landaplikasi yang menjadikan industry tersebut zero waste. Se-jak diperkenalkan 10 tahun yang lalu sudah terdapat 56pabrik kelapa sawit yang menerapkan teknologi ini diSumatera Utara.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkunganharus didahului oleh tata lingkungan yang baik. BadanLingkungan Hidup Sumatera Utara telah mempersiapkandokumen-dokumen sebagai dasar penataan lingkunganhidup diantaranya Baku Mutu Air Sungai di Sumatera Ut-ara, Baku Mutu Air Danau Toba, Daya Tampung BebanPencemaran Danau Toba dan lain-lain.

Dalam menghasilkan data yang akurat dan mampu telu-sur, Laboratorium Lingkungan Hidup Badan LingkunganHidup Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan ISO17025 serta sudah memperoleh akreditasi. (***)



Gubsu Berharap GerakanPramuka dapat Menumbuhkan

Karakter Anak Bangsaektra kurikuler wajib. Karena, Dasa Dharma Pramuka itusebenarnya bagian dari mempersiapkan adik-adik menjadipribadi-pribadi yang memiliki karakter."Saya meminta agarKamabicab mengintruksikan Kadis Pendidikan kabupaten/kota agar benar benar menjadikan Pramukan sebagai keg-iatan ektrakurilkuler wajib," tegasnya.

Gubsu mengatakan revitalisasi Pramuka selama 8 tahunterakhir telah memperlihatkan hasil yang cukup mengembi-rakan. Namun, harus diakui masih besar tantangan negaraini di masa mendatang, bahkan masalah itu semakin beratseiring pesatnya pertumbuhan penduduk.

Dalam kurun satu dasawarsa ini, ada tiga momen pentingpada Gerakan Pramuka yaitu; pencanangan revitalisasiPramuka. Kedua; terbentuknya UU nomor 12 tahun 2010tentang Gerakan Pramuka Hal ketiga adalah Pramukamenjadi ekstrakulikuler wajib di sekolah.

Sementara itu, Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Hara-hap yang juga Ketua MABICAB Padang Lawas mengu-capkan terimakasih yang tak terhingga atas kepercayaanKwarda Sumut yang menjadikan Kabupaten Padang La-was sebagai tuan rumah HUT Pramuka ke-53 tingkatProvinsi Sumut. Kehadiran bapak Gubenur merupakan mo-tivasi bagi masyarakat Padang Lawas guna memajukan Pa-las.

"Merupakan sebuah kepercayaan dan patut disyukuri dankami sambut dengan ikhtiar dan gembira. Semoga peringa-tan HUT Pramuka ke 53 di Palas ini dapat menigkatkanpartisipasi Pramuka dalam memantapkan pembentukan kar-akter kaum muda melalui gugus depan terakreditasi," harap-nya.

Sementara itu, Ketua Panitia Hut Pramuka Ke-53, Kolo-nel Inf Azhar Mulyadi dalam laporannya menyebutkan bah-wa peringatan Pramuka merupakan kegiatan tahunan yangdiselenggrakan oleh gerakan Pramuka dalam rangkamenumbuh kembangkan kegiatan generasi muda khususnyaanggota gerakan Pramuka. Selain itu, kegiatan itu diharap-kan meningkatkan animo masyarakat dalam membangunbangsa. "Yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah be-dasarkan program kerja Kwartir Daerah Sumut tahun ang-garan 2014 bahwa setiap cabang berhak menjadi tuan ru-mah pelaksnana hari pramuka," katanya. (***)

Gubernur Sumatera Utara selakuKetua Majelis Pembimbing Daerah

(MABIDA) Gerakan PramukaProvinsi Sumut memimpin upacara

HUT Pramuka ke-53 tingkat ProvinsiSumut yang dipusatkan di lapangan

MTsN Sibuhuan,Padanglawas, Sabtu (6/9).

pembahasan guna mewujudkan upacara ini diikuti olehribuan anggota Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak/Pan-dega para pembina Pramuka dari Kwartir Cabang kabupat-en Padang Lawas serta undangan perwakilan Kwartir Ca-bang se-Sumut, unsur Majelis Pembina Daerah dan Cabangse-Sumut.

Hadir dalam upacara tersebut Ketua Harian KwardaSumut H Nurdin Lubis SH MM yang juga Sekdaprovsu,beberapa pimpinan SKPD Pemprovsu, Unsur Forum Koor-dinasi Pimpinan Daerah Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut.

Pada kesempatan itu, Gubernur melantik dua Ketua Ma-jelis Pembimbing Cabang (MABICAB) yakni Bupati De-liserdang Ashari Tambunan sebagai Ketua MABICAB De-liserdang dan Walikota Padangsidempuan Andar AminHarahap sebagai Ketua MABICAB Padangsidempuan.Selain itu, Gubsu memberikan penghargaan Satya LencanaMelati dari Ketua Kwarnas Adhiyaksa Dault.

Dalam amanatnya, Gubernur Sumut sebagai Ketua KwardaSumut mengharapkan gerakan Pramuka akan dapat menum-buh kembangkan karakter anak didik lebih baik. Gubsu men-yampaikan seorang Ketua Kwarnas Adhiyaksa Dault pernahmendapatkan didikan di Bumi Perkemahan Sibongit dan jugapernah menjadi menteri pemuda dan olahraga di kabinet Indo-nesia Bersatu jilid 1.

Untuk itu dia mengingatkan kepada Bupati/walikota se-laku ketua majelis Pembina menyerukan ke Dinas pendidi-kan untuk menjadikan kegiatan pramuka adalah Kegiatan

Saat ini pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ber-sama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusanSumatera Utara sedang melakukan

media media media media media KKKKKebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, ebangsaan, No.2 VNo.2 VNo.2 VNo.2 VNo.2 Vol.ol.ol.ol.ol.1 201 201 201 201 20111114 4 4 4 4 | 51

Gubernur H

Gatot P

ujo Nugroho

ST M

Si selaku K

etua Majelis

Pem

bimbing D

aerah (MA

BID

A)

Gerakan P

ramuka P

rovinsiS

umut m

emim

pin upacara HU

TP

ramuka ke-5

3 tingkat P

rovinsiS

umut yang dipusatkan di

lapangan MTsN

Sibuhuan,

Padanglaw

as. Dalam

kesempatan itu, G

ubernurm

enyapa para kader Pram

uka.

Date post:	03-Apr-2016
Category:	Documents
Upload:	haslan-ucup-tambunan
View:	293 times
Download:	14 times

Media Kebangsaan

Documents