invest in
© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
BKPM| Jakarta, 14 April 2015
MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI INDUSTRI PENUNJANG MIGAS
Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya – Hanung Harimba Rachman
Perizinan dan Non Perizinan di BKPM
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perizinan Hilir Minyak dan Gas Bumi
1
2
3
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN di BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM JENIS LAYANAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (IP)
Izin Prinsip (baru) Izin Prinsip Perluasan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger) Izin Prinsip Perubahan
IZIN USAHA (IU)
Izin Usaha (baru) Izin Usaha Perluasan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Izin Usaha Perubahan
FASILITAS PENANAMAN MODAL
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Mesin (baru, pengembangan, perubahan, restrukturisasi, modernisasi, rehabilitasi) Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Barang dan Bahan (baru, pengembangan, perubahan) Usulan untuk mendapatkan Tax Allowance (TA) Usulan untuk mendapatkan Tax Holiday (TH) Angka Pengenal Impor (API-P dan API-U)
IZIN KANTOR PERWAKILAN
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) : Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses menggunakan
SPIPISE adalah mulai dari Rp. 500.000.000 Penanaman Modal Asing (PMA) : Minimal nilai investasi adalah lebih besar dari Rp. 10 Milyar
atau nilai setaranya dalam US$ Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp.
2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$ Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan
adalah Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$ Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan nominal
saham bukan lembar saham
Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM PRINSIP DASAR PENANAMAN MODAL
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
6
PENGERTIAN
Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
IZIN PRINSIP PERLUASAN
Bidang usaha industri Peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produk yang sama, lebih besar dari 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan dan dilaksanakan dilokasi yang sama dengan pelaksanaan PM sebelumnya.
Bidang usaha selain industri Kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas produksi yang dilaksanakan baik dilokasi yang sama atau dilokasi yang berbeda dengan pelaksanaan kegiatan PM sebelumnya.
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL (IP)
IZIN PRINSIP PERUBAHAN
Perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Perubahan ketentuan mencakup: Perubahan modal perseroan Perubahan lokasi proyek Perubahan bidang usaha Perubahan rencana waktu penyelesaian proyek
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM IZIN USAHA
PENGERTIAN
Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per-UU sektoral.
KETENTUAN UMUM IZIN USAHA
Bidang usaha industri Kondisi minimal 80% mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan di bidang usaha industri telah terpasang di lokasi proyek.
Bidang usaha selain industri Kondisi perusahaan di bidang usaha selain industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS PENANAMAN MODAL
PENGERTIAN
Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk penanaman modal, PPh badan dan angka pengenal importir.
INDUSTRI YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
Perusahaan yang telah memiliki Izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (Sektor Primer Dan Tersier), antara lain: Pariwisata dan kebudayaan Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik) Pelayanan Kesehatan publik Pertambangan Konstruksi Industri Telekomunikasi Kepelabuhanan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN (1)
KETENTUAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL
Barang modal harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.
Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka
waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam surat persetujuan penanaman
modal.
Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk
berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakan ketentuan fasilitas
ini.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN (2)
KETENTUAN FASILITAS IMPOR BAHAN BAKU
Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri.
Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapat
diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.
Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalam
negeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapat
diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, dengan
ketentuan :
Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas
waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun.
Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin
produksi dalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
11
BATASAN FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN BAKU
Pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan diberikan apabila : Belum diproduksi di dalam negeri Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi
yang dibutuhkan Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN (3)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
12
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY (1)
FASILITAS TAX ALLOWANCE
Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun.
Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.
Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.
FASILITAS TAX HOLIDAY
Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan Paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.
Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2(dua) Tahun Pajak.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
13
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM FASILITAS TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY (2)
PERSYARATAN TAX HOLIDAY
Wajib pajak badan baru dengan nilai investasi : 1 Triliun
Dana minimum 10% ditempatkan di bank nasional
Berstatus badan hukum Indonesia per-15 Agustus 2010
Industri pioner:
Industri logam dasar
Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
Industri permesinan
Industri di bidang sumber daya terbarukan
Industri peralatan komunikasi
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
14
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
PENGERTIAN
Importir adalah orang-perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
JENIS API
API Produsen
Diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri, sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong atau bahan pendukung kegiatan proses produksi.
API Umum
Diberikan kepada perusahaan yang hanya melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan.
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
16
K/L dan PEMDA
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
Fasilitas bea masuk mesin
Tax Allowance atau Tax Holiday
Fasilitas bea masuk barang dan bahan
PE
ND
IRIA
N B
HI
KO
NS
TR
UK
SI
PERIZINAN USAHA/ PENDUKUNG
LAINNYA
BKPM
Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)
Angka Pengenal Importir-Umum (API-U)
Pelaku Usaha
PR
OD
UK
SI /
O
PE
RA
SI
KO
ME
RS
IL
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM Sebelum PTSP ALUR PROSES PERIZINAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
17
Perizinan dan Nonperizinan di BKPM Setelah PTSP ALUR PROSES PERIZINAN
Investor
Desk BKPM
Desk K/L
Desk K/L
1. Penerimaan Berkas
2. Konsultasi
K/L
K/L
Back Office
K/L
K/L
Desk K/L
Desk K/L
Online K/L
Front Office
Perizinan diproses
Online K/L
Online SPIPISE* BKPM
Monitoring Online
* SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
PTSP PUSAT di BKPM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
18
TIMELINE KERJA PTSP PUSAT
Peluncuran perizinan
online BKPM
Desember 2014
Januari 2015
2016
Peluncuran PTSP Pusat
(26 Jan)
PTSP Daerah 24 Provinsi – 120 Kabupaten/Kota
( Feb- Desember)
PTSP Daerah 34 provinsi
561 kab/kota
TUJUAN PTSP PUSAT: Tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi KONSEP PTSP PUSAT • Investor cukup datang ke BKPM sebagai penyelenggara PTSP Pusat untuk mengurus
perizinan investasi, tidak perlu lagi berkeliling kantor Kementerian/Lembaga • Investor dapat memonitor proses perizinan secara online • Investor memperoleh kepastian mengenai tenggat waktu perizinan
Uji Coba PTSP Pusat
( 15 Jan)
Sosialisasi PTSP Pusat
( Jan- Maret)
Percepatan dan Penyederhanaan
Perizinan ( Feb-April)
Februari- Desember
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
19
FOKUS PTSP DAERAH PTSP PUSAT
Sumber: BKPM, data per 27 Januari 2015 KPBPB: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KEK: Kawasan Ekonomi Khusus Dasar Hukum : Perpres 97/2014
NO DAERAH JUMLAH
PENYELENGGARAAN PTSP
NOMENKLATUR BPM-PTSP
IMPLEMENTASI SPIPISE
PENDELEGASIAN BAGI YANG SUDAH
TERBENTUK
URUSAN PENANAMAN MODAL BAGI PTSP YANG
TELAH TERBENTUK
FORMED BELUM SUDAH BELUM ADA BELUM SUDAH BELUM GABUNG PISAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 PROVINSI 34 34 0 3 31 33 1 34 0 27 7
2 KABUPATEN 416 362 54 3 413 236 180 351 9 226 136
3 KOTA 98 97 1 1 97 70 28 99 0 54 43
4 KPBPB 5 4 1 0 5 4 1 4 0 0 4
5 KEK 8 1 7 0 8 1 7 1 0 0 1
TOTAL 561 498 63 7 554 344 217 489 9 307 191
Fokus pengembangan PTSP Daerah: • 63 daerah yang belum membentuk PTSP • 217 yang belum mengimplementasikan SPIPISE • 191 daerah yang masih memisahkan urusan penanaman modal dengan PTSP
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 20
YANG SUDAH ONLINE DI PTSP PUSAT
• SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik.
• Keunggulan SPIPISE :
• Memiliki sistem tracking dengan SOP yang jelas
• Mudah, investor dapat mengakses dari manapun secara online
• Aman, data perusahaan terjamin kerahasiaan
• Review SOP pada Februari 2015
11 Perijinan di BKPM sudah online sejak 15 Desember 2014
No Jenis Perizinan SOP
1 Izin prinsip baru 3 hari kerja
2 Izin prinsip perluasan 3 hari kerja
3 Izin prinsip perubahan 5 hari kerja
4 Izin usaha perubahan 5 hari kerja
5 Izin kantor perwakilan perusahaan asing 5 hari kerja
6 Izin usaha 7 hari kerja
7 Izin usaha perluasan 7 hari kerja
8 Izin usaha penggabungan 7 hari kerja
9 Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin
7 hari kerja
10 Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang.bahan
7 hari kerja
11 Izin prinsip penggabungan 10 hari kerja
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 21
22 KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERLIBAT di PTSP PUSAT
Kem. Agraria, Tata Ruang, dan BPN 1 kelompok izin
Kementerian ESDM 10 kelompok izin
Kementerian Perindustrian 11 kelompok izin
Kementerian Pertanian 5 kelompok izin
Kementerian Perdagangan 7 kelompok izin
Kementerian Keuangan 2 kelompok izin
Kementerian Perhubungan 7 kelompok izin
Kementerian Hukum dan HAM 1 kelompok izin
Kem. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 35 kelompok izin
Kementerian Kesehatan 9 kelompok izin
Kementerian Pariwisata 19 kelompok izin
Kementerian Komunikasi & Informatika 14 kelompok izin
Kementerian Ketenagakerjaan 5 kelompok izin
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 7 kelompok izin
KEPOLISIAN RI 1 kelompok izin
Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 kelompok izin
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 1 kelompok izin
Kementerian Pertahanan 1 kelompok izin
BPOM 1 kelompok izin
BSN 1 kelompok izin
LEMSANEG
PT. PLN Persero
Dari total 150 izin yang dilayani di PTSP Pusat, 118 izin didelegasikan kepada BKPM dan 32 izin yang tidak didelegasikan namun dilayani di PTSP Pusat.
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 22
KESIAPAN PTSP PUSAT
PTSP Pusat siap melayani seluruh perizinan investasi bidang usaha, kecuali sektor hulu migas dan perbankan
Sebanyak 77 petugas penghubung (liaison officer- LO) yang berasal dari 22 Kementerian/Lembaga siap melayani investor
Para LO bertugas di front office dan back office: 1. Tugas LO front office : menerima permohonan perizinan dan konsultasi pada
investor 2. Tugas LO back office : melakukan pemrosesan izin
PTSP Pusat memiliki contact center 0807-100-2576 (BKPM). Layanan informasi yang diberikan meliputi: 1. Informasi umum 2. Pelayanan, perizinan dan regulasi 3. Service desk sistem online BKPM 4. Informasi terkait kementerian teknis 5. Pengaduan
Kemenaker
Kemenhut dan LH
PTSP Kab/Kota
Investor
1. Izin Prinsip/IUPL Sementara
2. APIP (Inatrade) 3. Fasilitas Bea
Masuk (DBC)* 4. NIK (DBC)* 5. IUPTL
6. Izin Operasi 7. Penetapan
Wilayah Usaha 8. Penugasan Survei
Panas Bumi 9. Izin Panas Bumi
1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
PLN
1. RUPTL 2. Pengadaan
(Lelang, Pemilihan langsung, Penunjukan
langsung) 3. PPA/PJBL 4. Financing Date
1. Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)
1. IPPKH 2. AMDAL
1. Pertimbangan Teknis
2. Pengadaan tanah (tahap
pelaksanaan) 3. Sertifikasi
Kemenhub
Kemenko Ekon
Perizinan Daerah
1. Izin Terminal Khusus
2. Izin Navigasi
1. Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)
Kem PU Pera
1. Izin Bendungan 2. Izin konstruksi
* Online oleh investor
Kemenkeu
KESDM
BPN
1. Komisioning 2. Pemeriksaan, pengujian, dan
penerbitan SLO
1. IMB (Kab/Kota) 6. Izin Penggunaan Genset 2. Izin Lingkungan 7. Izin Penangkal Petir 3. Izin Lokasi (Kab/Kota) 8. TDP 4. Izin Penggunaan Boiler 9. Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja 5. Izin Penggunaan Lif
Perizinan Daerah
* Jika lokasi lintas kabupaten/kota diperlukan Izin Lokasi tingkat Provinsi PTSP Provinsi*
PTSP PUSAT
Integrasi Layanan Perizinan Ketenagalistrikan di PTSP
PERIZINAN HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
25
Daftar Kewenangan Izin Usaha di Bidang ESDM yang didelegasikan, antara lain:
1) Bidang Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan* • Pemberian Persetujuan Perubahan (penanaman modal, pemegang saham, investasi dan pembiayaan,
anggaran dasar perusahaan, direksi dan komisaris)*
2) Bidang Usaha Ketenagalistrikan • Untuk kepentingan umum: Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Untuk kepentingan sendiri: Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas, Surat Persetujuan Pabean dalam
rangka pengimporan mesin/peralatan, Izin Operasi untuk pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri yang lintas provinsi**
3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan • Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing**
4) Bidang Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi • Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas • Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan • Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing**
Kementerian ESDM Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan (Permen ESDM No. 05 Tahun 2010)
* Persetujuan dari BKPM diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ESDM ** Diterbitkan oleh BKPM atas nama Menteri ESDM
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
26
Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (1)
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan Uraian Persyaratan
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
1. Jasa Konstruksi Migas: - Platform - Tangki Spherical - Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas
Bumi di Darat - Instalasi Pipa Penyalur di Darat - Instalasi Pipa Penyalur di Laut - Tangki Horisontal/Vertikal - Instalasi Penyimpanan dan Pemasaran
Minyak dan Gas Bumi di Darat
09100 09100 09100 42219 42219 42914 42914
Kepemilikan Modal: - PMA Max 75% - PMA Max. 49% - PMDN - PMDN - PMA Max. 49% - PMDN - PMDN
2. Jasa Survey: - Migas - Geologi dan Geofisika - Panas Bumi
71100 71100 71100
Kepemilikan Modal Asing: - Max. 49% - Max. 49% - Max. 95%
3. Jasa Pemboran: - Migas di Darat - Migas di Laut - Panas Bumi
09100 09100 09900
Kepemilikan Modal: - PMDN - PMA Max. 75% - PMA Max. 95%
4. Jasa Penunjang Migas: - Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan - Jasa Desain dan Engineering Migas - Jasa Inspeksi Teknis
09100 71100 71204
Kepemilikan Modal 100% PMDN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
27
Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (2)
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan Uraian
Persyaratan
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
5. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi 09900 Kepemilikan Modal Asing Max. 90%
6. Pembangkit Tenaga Listrik: - Pembangkit Listrik < 1 MW - Pembangkit Listrik Skala Kecil (1-10 MW) - Pembangkit Listrik > 10 MW
35101 Kepemilikan Modal: - PMDN - PMA Max. 49% - PMA Max. 95% (Max 100%
apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)
7. Transmisi Tenaga Listrik 35102 Kepemilikan Modal Asing Max. 95% (Max. 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)
8. Distribusi Tenaga Listrik 35103 Kepemilikan Modal Asing Max. 95% (Max. 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta selama masa konsesi)
9. Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik 71100 Kepemilikan Modal Asing Max. 95%
10. Industri Penghasil Pellet Biomassa untuk Energi 16295 Kemitraan
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
28
Kementerian ESDM Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (3)
No. Bidang Usaha KBLI Persyaratan Uraian Persyaratan
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
11. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik: - Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
42213 43211
Kepemilikan Modal: - PMA Max 95% - PMDN
12. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 43211 Kepemilikan Modal Asing Max. 95%
13. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik 71204 Kepemilikan Modal 100% PMDN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
29
Kementerian ESDM Alur Perizinan Bidang Usaha Minyak dan Gas
Izin Prinsip
Izin Usaha
Diperoleh dari BKPM
Diperoleh dari Kementerian ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Izin Usaha Tetap
Diperoleh dari BKPM
Izin Operasional
1. Diperoleh dari Kementerian ESDM 2. Izin Operasional Berupa Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) 3. Untuk Bidang Usaha Jasa
Penunjang Migas, seperti: • Pengeboran • Konstruksi Pipa Bawah Laut • Penyewaan Peralatan Migas
Bidang Usaha Hulu
Bidang Usaha Hilir
30
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia Investment Coordinating Board Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44 Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 525 2008
f . +62 21 525 4945
www.bkpm.go.id
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 31
LAMPIRAN
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 32
DAFTAR LINK PERIZINAN YANG DILAYANI BKPM
• Perizinan masing-masing Kementerian yang dilayani di PTSP Pusat dapat dilihat di http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/tracking_en.zul
• Perizinan yang dilayani BKPM dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BKPM.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Perdagangan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMDAG.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian ESDM dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-ESDM.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMDIKBUD.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-HUKUM-HAM.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKEU.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-PU-DAN-PERA.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BPN.pdf
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 33
DAFTAR LINK PERIZINAN YANG DILAYANI BKPM
• Perizinan yang dilayani oleh Polri dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-POLRI.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KKP.pdf
• Perizinan yang dilayani Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BPOM.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Pertahanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-HANKAM.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKOMINFO.pdf
• Perizinan yang dilayani Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-BSN.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMTAN.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMKES.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Tenaga Kerja dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMNAKER.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Pariwisata dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEM-PARIWISATA.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMPERIN.pdf
• Perizinan yang dilayani Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada tautan berikut: http://spmdashboard.bkpm.go.id/Tracking/File/SOP-PERIZINAN-KEMHUB.pdf
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 34
PERESMIAN PTSP PUSAT DI BKPM OLEH PRESIDEN
Presiden Jokowi bersama 15 Menteri dan Kepala Lembaga menghadiri peluncuran PTSP Pusat di BKPM sekaligus melakukan kunjungan ke Front Office dan Back Office PTSP Pusat
The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 35
PTSP PUSAT DI BKPM
BACK OFFICE
FRONT OFFICE
