Minimum Service Standards in the Health Sector

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan M

inimal (SPM

) B

idang Kesehatan untuk K

abupaten/Kota

USAID-KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

Maret 2014

Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

1www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

KATA PENGANTAR

Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat

yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.

PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis

peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, JawaTimur,

Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program

ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand

side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program

KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan.

Di bidang kesehatan Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan

pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (mother and child health) dengan focus pada Persalinan Aman, Menyusu

Dini dan ASI eksklusif (atau disingkat PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breast feeding, exclusive

breas tfeeding/SD-IBF-EB). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat

menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal

(SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals).

KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam pelayanan

kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih

memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan

sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya.

Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan

penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Untuk

membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat

daftar organisasi/konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.

Jakarta, Maret 2014

2 www.kinerja.or.idTata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1DAFTAR ISI 2

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF 3Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 3Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah 6Rekomendasi kepada para Calon OMP 6Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat 7

BAB 2 PENDEKATAN KINERJA 8Pendekatan Umum Proyek KINERJA 8Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Kesehatan 9Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Kesehatan 10

BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

12

Situasi yang Dihadapi di Daerah 12Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 13Proses kerja 15

BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES 18Tantangan 18Keberhasilan Program 19

BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI 23Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin masuk Kedalam Program KINERJA 23Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin untuk Replikasi Pendekatan SPM 24Rekomendasi untuk Calon Konsultan dan OMP 25Rekomendasi untuk Lembaga Penyedia Pelatihan 25



Tujuan dan Keberhasilan KINERJA

1. Tujuan Umum Program KINERJA

Program Kinerja adalah sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik yang difokuskan pada

peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor Pendidikan Dasar (basic education), Kesehatan

Ibu & Anak (Mother and Child Health) dan Iklim Usaha yang baik (Business Enabling Environment). Program

Kinerja dibiayai oleh donor USAID dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium konsultan RTI International

sebagai lead-firm dan mitra konsorsiumnya, yaitu The Asia Foundation (TAF), Kemitraan - Partnership, Social

Impact (SI), Lembaga Penelitian SMERU dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jangka waktu pelaksanaan

program ini adalah 5 tahun dari tanggal 30 September 2010 sampai 28 Februari 2015.

Program Kinerja bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan

Sulawesi Selatan. Kinerja bekerja dengan Pemerintah Daerah, Provinsidan Pusat serta Organisasi Masyarakat

Sipil untuk memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan membantu pemerintah daerah

agar dapat lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat atas tata kelola pelayanan publik yang baik.

Program KINERJA dilakukan melalui pendekatan dua sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply) dan sisi

pengguna layanan (demand). Kedua sisi tersebut didorong untuk peningkatan aspek-aspek tatakelola yang

baik (good governance), Pada sisi penyedia layanan, dalam hal ini SKPD/Dinas, unit layanan serta Pemda

(eksekutif dan legislatif) didorong untuk meningkatkan manajemen efisien dan efektif yang berorientasi pada

standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Padapendekatan pengguna layanan (demand

side) dilakukan dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas

pelayanan publik melalui peran forum multi stakeholder (FMS) atau forum peduli serta jurnalisme warga/media.

Sedangkan pada pendekatan penyedia layanan (supply side) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan penerapan praktik yang baikuntuk

perbaikan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan

pemerintah (untuk sektor Pendidikan dengan Permendikbud No.23 th 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di

kab/kota). Ada 27 indikator SPM yang harus dipenuhi sejakdari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas,

guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF


Program Kinerja mempunyai sasaran:

1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut

mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan

pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan

kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan

teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan

meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif.

2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan

pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan,

kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektor-

sektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu

banyak kegiatan yang berlainan.

3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas

melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional

melalui diseminasi-diseminasi.

4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang

dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang

intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.

2. Lokasi Program KINERJA

KINERJA bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni:

1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh.

2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember,Probolinggo dan Tulungagung, dan Kota

Probolinggo,

3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu dan Luwu Utara, danKota Makassar.

4. Provinsi Kalimantan Barat:, Kabupaten Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang.

Dari 20 kabupaten/kota mitra Kinerja di atas, Kinerja melaksanakan pendampingan SPM bidang kesehatan di

6 kabupaten/kota pada Round-1 dan 13 kabupaten/kota pada Round-2.



3. Keberhasilan KINERJA dalam Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran SPM Bidang Kesehatan

Bantuan teknis KINERJA di sektor kesehatan di kabupaten/kota secara umum adalah pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak (KIA atau Maternal Neonatal and Child Health/MNCH) dengan fokus pada Persalinan Aman,

Menyusu Dini dan ASI eksklusif (PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breastfeeding, exclusive

breastfeeding/SD-IBF-EB).

Keberhasilan KINERJA pada pendampingan perencanaan dan penganggaran SPM bidang kesehatan, antara

lain adalah :

• Dari sisi proses, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:

a) Terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mampu menyelesaikan perencanaan dan

penganggaran SPM kesehatan dalam kurun waktu rata-rata 6 bulan. Proses perencanaan dan

penganggaraan ini meliputi pembenahan sistem pendataan untuk perhitungan baseline SPM

kesehatan, perhitungan kesenjangan capaian terhadap target SPM, analisis penyebab kesenjangan,

identifikasi program dan kegiatan prioritas untuk mengurangi kesenjangan, dan perhitungan kebutuhan

biaya untuk program dan kegiatan prioritas tsb dalam rangka pemenuhan target SPM (costing SPM).

b) Pemanfaatan hasil perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan target SPM dalam perencanaan

dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota

dampingantelah mulai mengacu pada kebutuhan pemenuhan target SPM.

• Dari sisi hasil, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:

a) Diintegrasikannya hasil prioritisasi kegiatan dan kebutuhan anggaran SPM Kesehatan ke dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti oleh Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten

Aceh Singkil, Kabupaten Jember, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Bulukumba. Kabupaten

Singkawang mengintegrasikan SPM Kesehatan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD 2013-

2018. Berdasarkan hasil perhitungan costing pada Tahun 2013, Kabupaten Jember melalui KUA-PPAS

2014 telah mengalokasikan sedikitnya 79 Milyar untuk kegiatan pencapaian SPM Kesehatan.

b) Kota Makassar menerbitkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan Kota Makassar. Peraturan Walikota ini memuat pasal mengenai target tahunan dan

program prioritas untuk memenuhi nilai dan batas waktu pencapaian SPM Kesehatan 2015. Target

tahunan dan program prioritas ini telah mengacu pada hasil costing SPM Kesehatan Kota Makassar

hasil kerjasama Tim Dinas Kesehatan, MSF, dan Program Kinerja.


Rekomendasi Kepada Para Pimpinan Daerah

Program Perencanaan dan Penganggaran SPM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan bersama

stakeholder kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang

digunakan telah membawa hasil dan perubahan, sebagaimana disampaikan diatas. Rekomendasi pertama

KINERJA kepada pimpinan daerah, khususnya daerah dengan anggaran terbatas dan kesenjangan pelayanan

kesehatan yang tinggi, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung

kebutuhan pemenuhan SPM Kesehatan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen

perencanaan daerah dan APBD.Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi, yakni:

a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah (Bupati/Walikota, DPRD, Sekda, dan Kepala

Dinas Kesehatan) untuk menerapkan SPM bidang Kesehatan,

b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada target standar pelayanan minimal

sehingga capaiannya dapat diukur dengan jelas,

c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum-forum multi stakeholder (FMS)

dalampenyelengaraan tata kelola pelayanan kesehatan,

d) Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru,

seperti mendayagunakan Dewan Kota Sehatdan perguruan tinggi setempat.

e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait.

f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan program, dan

g) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA

sebagai instrument pendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.

Rekomendasi kepada para Calon OMP

Organisasi-organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dan konsultan mitra pelaksana KINERJA yang telah banyak

membantu pemerintah daerah/Dinas Kesehatan dan forum multi stakeholder dalam pendampingan penerapan

Program Perencanaan dan Penganggaran SPM bidang kesehatan, merupakan aset daerah yang berharga.

Ada beberapa rekomendasi bagi OMP dan Konsultan dalam upaya melanjutkan perannya, yakni:

a) Mengintegrasikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan

pendampingan dengan melibatkan warga masyarakat dan forum-forum multi stakeholder,



b) Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta,

c) Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang

melaksanakan program, dan

d) Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri

maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder,

e) Bekerjasama antar OMP dan Perguruan Tinggi setempat untuk lebih meningkatkan kapasitas/kemampuan.

Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat

Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di berbagai tingkat pemerintahan (Diklat Kabupaten/kota, Diklat

Provinsi, Diklat Pusat) mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara

periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga

tersebut memasukkan pendekatan-pendekatan dan praktek-praktek baik KINERJA dalam kurikulum dan

pelatihan yang diselenggarakan Diklat yang meliputi:

a) tata kelola (governance) yang melibatkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik,

b) lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan

pemahaman,

c) mengadopsi modul, inovasi dan praktek baik (good practice) yang dikembangkan KINERJA DONOR lain,

serta Kementerian Teknis terkait, seperti KemenPAN,

d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pelayanan public secara berkala, dengan membuka

kesempatan melibatkan narasumber (OMP, Konsultan, Dinas/Instansi) yang sudah menerapkan praktek

baik inovasi pelayanan publik.


BAB 2PENDEKATAN KINERJA

Pendekatan Umum Proyek KINERJA

KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di

bidang kesehatan, pendidikan dasar dan iklim usaha yang baik.

KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik

di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik.

Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak replikasi, pemerintah daerah di

Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih berkualitas serta lebih responsif terhadap

kebutuhan dan permintaan warga negara atau pengguna layanan.

Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat

sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis

kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam

perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada

di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat

penting.

Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) dan Konsultan

(short term/STTA) Kinerja, yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa

contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah:

1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui kajian dan analisa, seperti Analisa

Anggaran Daerah dan Analisa Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM;

2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan

masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif;

3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan

pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta



4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk

menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan

pelayanan publik yang lebih baik.

5. Membentuk Tim Penyusun perencanaan SPM kabupaten/kota yang terdiri dari multi stakeholder untuk

menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang

partisipastif;

Intervensi program KINERJA berada di tiga area, yakni:

1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik (demand side);

2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan

mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang berstandar;

3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di

Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah

daerah.

Dengan bekerja disisi penyedia (supply side) dan dan pengguna layanan (demand side), maka pendekatan

yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas,

partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Kesehatan

Di sektor kesehatan, KINERJA melaksanakan paket program pada Persalinan Aman, Menyusu Dini dan

ASI eksklusif (PA-IMD-ASI yang berorientasi standar pelayanan minimal (SPM). Program PA-IMD-ASI ini

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA) tidak semata-

mata dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, melainkan menyangkut beberapa instansi

pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan,

Bagian Hukum, Badan Kepegawaian Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahandan DPRD. Oleh karena itu,

dalam melaksanakan program PA-IMD-ASI, keterlibatan antar instansi/lembaga/masyarakat warga

sangat penting.


• Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat

diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam penyelengaraan

pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan

masyarakat, program-program peningkatan dan perbaikan pelayanan publik dapat terlaksanakan secara

tranparan, akuntabel dan perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement).

• Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor kesehatan ibu dan anak, khususnya PA-IMD-

ASI ekslusif, harus dapat berlangsung secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana

ketika manfaat program-program PA-IMD-ASI dapat dirasakan dengann baik oleh masyarakat dan

pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui

forum-forum multi stakeholder.

• Berorientasi Standar. Dengan mengacu kepada standar pelayanan (service standards: SPM, SOP,

SPP, Service Charter, ISO) sesuai regulasi maka kinerja pelayanan dapat diukur lebih baik dan dapat

diperbandingkasn secara nasional, regional dan lokal.

Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Kesehatan

Prinsip-prinsip dalam perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM bidang kesehatan adalah

sebagai berikut:

1. Dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan akan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang berkelanjutan (continuous improvement).

2. Peraturan pemerintah/kementerian terkait SPM dan standar lainnya, dimaksudkan sebagai alat untuk

meningkatkan mutu pelayanan KIA secara merata dan terfokus.

3. Penghitungan SPM menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu ketersediaan data yang baik di

Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit menjadi persyaratan utama.

4. Penghitungan SPM berdasarkan pedoman peraturan regulasi Pemerintah yang berlaku dan mengacu

kepada kesenjangan (gap) antara capaian saat ini dengan sasaran yang ditetapkan secara nasional/

provinsi, jadi bukan hanya apa yang diinginkan kepala dinas/puskesmas, kelompok warga, atau Bupati/

Walikota saja.

5. Penghitungan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan membentuk Tim Penyusun SPM

yang terdiri dari berbagai unsur: eksekutif, legislatif, masyarakat (tokoh/ahli).



6. Memuat capaian sasaran SPM sehingga pendanaan/penganggaran bidang Kesehatan lebih diarahkan

pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu

kesehatan ibu dan anak yang semakin tinggi.

7. Didasarkan pada regulasi daerah (Surat Keputusan, Peraturan bupati/walikota atau Peraturan daerah). Hal

ini diperlukan untuk menjamin penerapan SPM dapat berlangsung terus secara berkesinambungan.

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPM secara periodik diperlukan agar penerapan SPM dapat

tepat sasaran dan terus disempurnakan,

9. Pengelolaan setiap masukan dan pengaduan masyarakat secara jujur, agar bisa menjadi sumber

perbaikan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat pengguna layanan (customer oriented).

Proses perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di kabupaten/kota dilaksanakan dengan

tahap-tahap sebagai berikut:

1. Membuat kesepakatan dengan Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Bappeda untuk

disepakatinya kegiatan perencanaan dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM bidang kesehatan.

2. Membentuk Tim Penyusun SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan. Tim terdiri unsur- unsur

eksekutif, unsur legislatif, dan unsur masyarakat, antara lain: Bidang-bidang di DinKes (Sungram, Yankes,

Kesga), Puskesmas, Bidang SosBud Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi Setda, Komisi DPRD

membidangi kesehatan, Kecamatan, Perwakilan forum masyarakat peduli kesehatan, Forum Kota Sehat,

Perwakilan Komite Kesehatan (kabupaten/kecamatan).

3. Menetapkan Fasilitator/Pelatih yang akan mendampingi Tim SPM selama proses penyusunan dan

pengitungan costing SPM.

4. Mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan jika diperlukan

melakukan Studi Komparatif penerapan Standar Pelayanan di Kabupaten/kota lainnya.

5. Setelah proses diatas dilalui maka tahap selanjutnya adalah proses yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun

SPM yang sudah dibentuk, sejak penghitungan SPM, integrasi hasil kedalam dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah/dinas, pelaksanaan program-kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.


Situasi yang Dihadapi di Daerah

Dari hasil angket kuisioner evaluasi diri penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah

kabupaten/kota pada saat lokakarya, banyak daerah kabupaten/kota mitra Kinerja yang belum cukup paham

berkaitan dengan SPM bidang kesehatan dan SKPD terkait masih kurang menerapkan SPM bidang kesehatan

dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini dipengaruhi oleh antara lain:

(1) Belum tersedianya tim yang khusus/fokus mendampingi kabupaten/kota dalam penerapan SPM bidang

kesehatan,

(2) Tim teknis perencanaan di tingkat dinas/puskesmas belum diperkuat dengan pemahaman dan

keterampilan perencanaan dan penganggaran berbasis SPM bidang kesehatan,

(3) Dukungan modul praktis penerapan SPM bidang kesehatan dalam siklus pengelolaan penyelenggaraan

pelayanan kesehatan belum cukup tersedia,

(4) Perhatian dan dukungan politik bagi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan berbasis SPM

belum cukup memadai (SPM kesehatan belum menjadi acuan Pemda dan DPRD dalam kebijakan

anggaran daerah).

Dari hasil mini survey di 5 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2011

pada awal mulainya pendampingan SPM Kinerja di Sulsel. Hasil mini survey menunjukkan di 5 kabupaten/kota

mitra Kinerja tersebut banyak pelaku yang belum cukup paham dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan

belum/kurang menerapkan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dari hasil selama pendampingan analisa dan penghitungan costing SPM Kesehatan yang sudah berlangsung

di kabupaten/kota mitra Kinerja, masih banyak daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi SPM sesuai

target-target nasional yang ditetapkan (target mengacu Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/

BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM BIDANG KESEHATAN



VII/2008 dimana disebutkan target SPM harus dicapai pada tahun 2015). Hal tersebut menunjukkan bahwa

daerah belum memprioritaskan pencapaian SPM dalam perencanaan dan anggaran daerahnya.

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif

Bantuan Teknis KINERJA di kabupaten/kota dalam peningkatan tata kelola pelayanan publik melalui

pendekatan dua sisi, supply dan demand, membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh Stakeholder daerah.

1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders

KINERJA memulai pendampingan perencanaan SPM dengan menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan

Pemahaman Service standard dan Kesadaran atas SPM kepada para stakeholder daerah termasuk

Bupati/Walikota dan DPRD. Selanjutnya memfasilitasi para pejabat daerah kunjungan studi komparatif/

banding penerapan Standar Pelayanan di kabupaten/kota yang mempunyai praktek baik dan inovasi

maju di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Di beberapa kabupaten/kota DPRD dan Wakil Bupati atau

Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan serta perwakilan masyarakat terlibat dalam kunjungan

studi komparatif tersebut. Sasaran kunjungan studi komparatif antara lain di Kota Probolinggo - JawaTimur

dan Kab. Sragen, Kab. Klaten -Jawa Tengah.

Dengan pelaksanaan lokakarya dan studi banding tersebut muncul kesadaran dan pemahaman tentang

standar pelayanan, sehingga lebih jelas dipahami para pengambil keputusan di kabupaten/kota.

Selanjutnya Dinas Kesehatan kabupaten/kota membentuk Tim Penyusun SPM Kesehatan.

2. Pengaturan Pekerjaan

Di tingkat kabupaten/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang

pelayanan publik yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist) yang ditempatkan di tiap-tiap

kabupaten/kota mitra. Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum

multi stakeholder (MSF), Konsultan (STTA) dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga

bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program.

Program pendampingan penghitungan kebutuhan pemenuhan (perencanaan costing) SPM dilaksanakan

oleh Konsultan KINERJA dan LPSS yang bekerja secara periodik mendampingi Tim penyusun SPM


melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan SPM. Untuk pendampingan tersebut, KINERJA merekrut

Konsultan SPM Kesehatan di tiap-tiap Provinsi. Konsultan SPM (STTA/short term technical assistance)

telah mendapat pelatihan dari KINERJA dan bekerja sama dengan OMP Kesehatan yang ada di tiap-tiap

kabupaten/kota mitra KINERJA.

Secara berkala Spesialis dari kantor pusat National Office (NO) Kinerja akan memperkuat pemahaman

tentang penerapan SPM di masing-masing kabupaten/kota atau pada event penting Lokakarya integrasi

SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

LPSS selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatandan Tim Penyusun SPM yang terdiri dari unsur-unsur

Kepala Bidang/Seksi Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas mitra, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian

Keuangan, dan lembaga-lembaga non pemerintah.

3. Penyusunan Rencana Kerja

Setelah terbentuk Tim Penyusun SPM, maka Tim bersama Dinas Kesehatan dan LPSS menyusun

rencana kerja dan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahap kegiatan di tingkat puskesmasdan

kegiatan di tingkat kabupaten/kota atau Dinas Kesehatan. Jadwal rencana kerja harus sesuai jadwal

perencanaan dan penganggaran daerah sehingga pada saat hasil penghitungan SPM selesai bisa

langsung diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah dan dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota.

Tahap-tahap pendampingan perencanaan penghitungan pencapaian target SPM adalah sebagai berikut

dibawah, yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran pemerintah daerah:

1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan

Standar Pelayanan bidang kesehatan.

2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan

perundangan tentang SPM Kesehatan.

3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM.

4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan

Strategi Penanganan,

5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan

Program/Kegiatan

6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD,



7. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM.

8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Sekolah atau instansi/

SKPD lainnya.

Proses Kerja

1. Peran Masing-masing Stakeholder

Pada prinsipnya semua stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan SPM di semua

tahapan, namun masing-masing stakeholder mempunyai peran khusus, yaitu :

• Konsultan STTA dan/atau oragnisasi mitra pelaksana/OMP berperan melaksanakan lokakarya/

pelatihan yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam penghitungan kebutuhan (costing)

pemenuhan target SPM dan pendampingan dalam penghitungan.

• Tim Penyusun SPM berperan melakukan penghitungan SPM dan menyusun rekomendasi teknis yang

disampaikan kepada pengambilan keputusan, serta melaksanakan advokasi untuk pengalokasian

anggaran pemenuhan SPM dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

• Kepala Dinas dan Bupati/Walikota berperan dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dengan

mengintegrasikan hasil costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dinas/daerah, serta

mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kegiatan prioritas pemenuhan SPM.

• Tim Anggaran dan DPRD berperan dalam menyetujui alokasi dana pemenuhan SPM yang diusulkan

sesuai dengan hasil analisis dan penghitungan serta mengawasi pelaksanaan implementasi program

SPM daerah.

• Tim SPM bersama MSF atau unsur CSO melaksanakan advokasi kebijakan dan pengawasan

penerapan SPM untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selain terlibat dalam Tim Penyusun SPM yang melakukan proses penghitungan dan penyusunan

rekomendasi teknis, forum multi stakeholder/MSF berperan dalam pengawasan pelaksanaan

program-kegiatan prioritas pemenuhan SPM di tingkat unit layanan/sekolah dan tingkat kabupaten/kota

(SKPD/Dinas). Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan pengaduan-pengaduan yang kemudian

ditindaklanjuti dengan analisis dan laporan kepada para pengambil kebijakan.


2. Pelaksanaan Rencana Kerja

Program Perencanaan SPM dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran atas SPM dan Studi Komparatif penerapan

Standar Pelayanan bidang kesehatan: Menyelenggarakan lokakarya di kabupaten/kota dengan

mengundang semua stakeholder terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas

pentingnya SPM dan Standar Layanan/service standard. Jika memungkinkan Pejabat daerah

melakukan studi komparatif (banding) ke kabupaten/kota yang telah menerapkan SPM dan Standar

Layanan secara baik dan berhasil untuk memahami dan mendalami langsung permasalahan

penerapan SPM.

2. Review Peraturan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM serta peraturan

perundangan tentang SPM Kesehatan: Tim Penyusun SPM dan Dinas melakukan review peraturan-

peraturan terkait SPM untuk mengkaji peraturan yang mendukung / menghambat pencapaian

pemenuhan SPM dan menentukan target sasaran SPM yang harus dicapai kabupaten/kota.

3. Identifikasi Status Pencapaian SPM dan Sasaran target SPM: Mengidentifikasi capaian masing-masing

indikator SPM bidang kesehatan pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya, baik di tingkat unit

layanan/puskesmas dan tingkat kabupaten/kota (Dinas).

4. Analisis Kesenjangan Capaian (gap) terhadap Target SPM, Prioritisasi Penyebab Kesenjangan, dan

Strategi Penanganan: Menganalisis kesenjangan (gap) masing-masing indikator SPM Kesehatan

antara capaian dengan target Nasional yang ditetapkan. Serta mengidentifikasi nilai gap yang terbesar

hingga terkecil. Gap yang besar akan prioritas ditangani lebih dahulu. Dilanjutkan menganalisis

penyebab terjadinya gap dengan memilih salah satu metode misal “pohon masalah” atau “fishbone”,

kemudian menyusun program-kegiatan untuk mengatasi masalah serta membuat prioritas rangking

dan strategi penanganannya.

5. Penghitungan Kebutuhan Anggaran untuk Mengurangi Kesenjangan Capaian (gap) dan Pelaksanaan

Program/Kegiatan: Setelah ditentukan rangking program-kegiatan dan strateginya maka dilakukan

penghitungan kebutuhan biaya untuk melaksanakannya secara bertahap, pada umumnya dalam

jangka menengah 3-5 tahun, disesuaikan dengan target SPM yang harus dicapai.

6. Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD: Melaksanakan lokakarya hasil

penghitungan costing SPM dengan mengundang berbagai pihak (uji publik) dan mengintegrasikan hasil

costing SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas dan Daerah, seperti: RKA,

KUA-PPAS, RENJA, RKPD, RENSTRA DINAS dan RPJMD Kabupaten/kota.

7. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Capaian SPM: Tim Penyusun SPM dan Dinas memantau/

monitoring pelaksanaan program-kegiatan yang sedang diimplementasikan, mengevaluasi capaian



SPM secara periodik serta melakukan review jika ada rencana yang pelaksanaanya perlu diperbaiki

atau ditingkatkan.

8. Adopsi praktek baik/inovasi dan Replikasi/Perluasan Penerapan SPM ke Puskesmas atau instansi/

SKPD lainnya: Kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan tahapan penghitungan Costing SPM dapat

mengadopsi atau melaksanakan praktek baik guna memaksimalkan pelayanan publik, misalnya:

membuat Peraturan Walikota/Bupati tentang penerapan SPM beserta petunjuk teknisnya, memperluas

penghitungan costing SPM ke seluruh unit layanan/puskesmas, menerapkan SPM di Dinas/SKPD

lain diluar Dinas Kesehatan, menerapkan indikator-indikator SPM sebagai acuan dalam penyusunan

Renstra Dinas dan RPJMD Kabupaten/kota, menerapkan Standar Pelayanan Publik/SPP untuk

pelaksanaan pelayanan publik sesuai indikator SPM yang ingin dicapai.

3. Proses Perubahan dan Perkembangan Manfaat Dari Cara Kerja

Sekurang-kurangnya ada perubahan-perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program

SPM dengan pendekatan KINERJA:

• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan pembiayaan

pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berbasis SPM, ketrampilan penghitungan dan kesenjangan

pembiayaan SPM Kesehatan, Staf/Pejabat Puskesmas dan Dinas Kesehatan yang turut langsung

melakukan penghitungan SPM akan lebih menjiwai peningkatan pelayanan publik berbasis standar.

• Peningkatan keterlibatan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program SPM. Forum-forum

multi stakeholder di Kabupaten/Kotamitra Kinerja telah menunjukkan keterlibatan dan berperan secara

signifikan dalam setiap tahapan program.

• Peningkatan kemampuan pengalokasian anggaran sektor kesehatan dalam melaksanakan program-

kegiatannya untuk mencapai target SPM.

• Munculnya kebijakan-kebijakan daerah (Peraturan Walikota) untuk penerapan pelayanan kesehatan

yang berbasis SPM.


BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES

Tantangan

Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

program Perencanaan SPM bidang Kesehatan, yakni antara lain:

• Meskipun sebagian besar staf/pejabat Dinas Kesehatan memahami dan mengerti SPM Kesehatan,

namun masih banyak pejabat kabupaten/kota yang belum memahami pentingnya penerapan SPM

dalam pelayanan publik, termasuk unsur DPRD dan Bupati/Walikota dan Wakilnya,

• Hampir di sebagian besar kabupaten/kota perihal manajemen data cukup bermasalah/tidak lengkap

dan tidak tersimpan baik, kadang validitasnya diragukan. Sehingga pada saat melaksanakan

identifikasi capaian SPM kesulitan dalam penyediaan data yang diperlukan sehingga dibutuhkan waktu

panjang untuk mengumpulkan dan klarifikasi data. Hal ini terjadi baik di tingkat Puskesmas maupun

tingkat Dinas dan Kabupaten/kota.

• Proses akhir penghitungan SPM dan hasil costing SPM-nya terlambat sehingga tidak sesuai dengan

siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Akibatnya hasil costing SPM terlambat diintegrasikan

ke dalam dokumen penganggaran daerah, hal ini berdampak tidak/kurang tersedia alokasi anggaran

untuk pemenuhan target SPM.

• Keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dan kebutuhan sektor lain yang dipandang lebih

prioritas menyebabkan pemenuhan SPM Kesehatan belum terpenuhi dan rencana program-kegiatan

pemenuhan SPM yang sudah disusun tidak dapat segera dilaksanakan.

• Keterbatasan waktu dan Kapasitas para pegawai yang menangani program SPM yang masih kurang

sehingga proses penghitungan, penyusunan rekomendasi teknis, dan pengintegrasian ke dalam

perencanaan dan penganggaran menjadi lambat. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi

melalui lokakarya dan pendampingan yang intensif.

• Kapasitas personil sebagian Konsultan dan/atau organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga

pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada pemerintah daerah dan multi

stakeholder belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui dukungan bimbingan teknis

oleh kantor pusat National Office KINERJA.



• Pergantian pejabat pemerintah daerah yang menyebabkan perubahan komitmen dari pejabat

baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga pejabat baru dapat

memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program.

Keberhasilan Program

1. Contoh Keberhasilan Program SPM Kesehatan di Kabupaten Makassar

Program SPM Kesehatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dapat dijadikan contoh keberhasilan

Program Penghitungan (Costing) Kebutuhan Pemenuhan Target SPM Kesehatan. Kotaini menghadapi

masalah kesenjangan capaian SPM terhadap target SPM Kesehatan.

a) Upaya Mengatasi Kesenjangan Capaian SPM bidang Kesehatan

Dalam rangka mengatasi kesenjangan capaian SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Makassar

(Dinas dan Puskesmas) bekerja sama dengan forum multi stakeholder kesehatan Kota Makassar dan

Konsultan STTA Kinerja melakukan penghitungan kesenjangan capaian untuk setiap indikator SPM

bidang Kesehatan. Perhitungan dilakukan melalui serangkaian workshop yang melibatkan tidak hanya

3 puskesmas mitra Kinerja (pilot) tetapi juga 20 puskesmas lainnya di Kota Makasar. Hasil perhitungan/

costing SPM kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaaan dan penganggaran daerah

(Renja, RKA, Renstra, RPJMD Kota Makassar).

Pembuatan Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM di Kota Makasar, melalui serangkaian

diskusi dan advokasi intensif antara SKPD/dinas pemerintah, Bagian Hukum Setda dan wakil forum

multi stakeholder beserta wakil-wakil seluruh puskesmas. Perwali tersebut telah disahkan pada akhir

Desember 2013 dan meresmikan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin penyediaan pelayanan

kesehatan yang berbasis SPM yang didukung tidak hanya oleh Dinas Kesehatan tetapi juga oleh

SKPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda. Implementasi peraturan walikota

ini selanjutnya akan dipantau oleh forum multi-stakeholder dan diterjemahkan implementasinya pada

setiap puskesmas di Kota Makasar (46 puskemas).


b) Pendekatan KINERJA

Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (supply:

Dinas/SKPD dan unit layananan/puskesmas) dan sisi pengguna layanan (masyarakat yang diwakili forum

multi stakeholder kesehatan). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat

pemerintah daerah dalam hal:

• Meningkatkan perhatian pada dampak kesenjangan SPM kesehatan di puskesmas-puskesmas untuk

peningkatan kualitas layanan kesehatan.

• Meningkatkan kemampuan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM kesehatan dalam rangka

secara bertahap memenuhi standar pelayanannya.

• Secara efektif menerapkan kebijakan program dan anggaran pemenuhan SPM kesehatan dalam siklus

perencanaan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota.

Disisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat sehingga mereka:

• Memahami hak-hak mereka terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

• Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan daerah yang

mempengaruhi masyarakat.

• Melakukan peran pengawasan dan advokasi pemerintah daerah bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan program dan anggaran pemenuhan SPM secara transparan, akutabel,

partisipatif.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif

(jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini

didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti kebaikan bersama yang

menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah.

c) Strategi Program

1). Penguatan organisasi masyarakat sipil Pemerintah Kota Makassar membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan

mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, instansi pemerintah

dan masyarakat sipil bekerjasama bersama-sama, berdialog-diskusi mencari solusi terbaik.



2). Pembentukan dan penguatan forum multi-stakeholder (MSF) Pemerintah setempat juga diakui dan didukung oleh Forum Multi Stakeholder Kesehatan dengan

melibatkan anggota masyarakat, para profesional bidang kesehatan, anggota dewan kesehatan

kota dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan penerapan

SPM Kesehatan.

3). Pembentukan Tim SPM Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim SPM yang melibatkan beberapa SKPD terkait,

termasuk Dinas Kesehatan, para Kepala Puskesmas,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda), Bagian Hukum, dan Forum Multi Stakeholder Kota untuk menghitung, menganalisis,

dan memverifikasi data-data untuk setiap indikator SPM Kesehatan dan untuk menyusun

Peraturan Walikota tentang penerapan SPM Kesehatan.

4). Advokasi kebijakan oleh Tim SPM Dinas KesehatanKota Makassar bekerjasama dengan forum multi-stakeholder (MSF) melakukan

expose hasil costing dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM bidang

Kesehatan melalui diskusi-diskusi dan lokakarya dengan seluruh kepala Puskesmas, bagian

hukum, dan DPRD Kota.

5). Pemantauan dan evaluasi implementasi costing dan Perwali oleh MSF Menyusul penerbitan Peraturan Walikota tentang penerapan SPM Kesehatan, forum multi-

stakeholder, Dewan Kota Sehat dan jurnalisme warga (JW) memantau pelaksanaan hasil costing

dan Perwali tentang penerapan SPM Kesehatan.

d) Hasil-hasil Penerapan SPM Kesehatan di Kota Makassar

Hasil nyata perkembangan pencapaian SPM Kesehatan Kota Makassar yang memberikan kontribusi

terhadap keberhasilan inisiatif, meliputi:

1) Semakin meningkatnya inisiatif Pemda dalam penerapan SPM, yang ditunjukkan dengan

disahkannya Peraturan Walikota tentang Penerapan SPM Kota Makassar.

2) Program hasil costing telah digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan Dinas

Kesehatan.

3) Seluruh puskesmas telah dilibatkan dalam lokakarya perhitungan SPM sehingga meningkat

pemahamannya tentang SPM Bidang Kesehatan.


4) Perencanaan berbasis SPM dan hasil-hasil perhitungan SPM telah diterapkan dalam penyusunan

dokumen perencanaan daerah, seperti: Renja, Renstra SKPD, RPJMD Kota Makassar.

2. Program Pengungkit

Program SPM yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah

menunjukkan hasil-hasil yang baik. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan dengan implementasi

program dan anggaran pemenuhan SPM Kesehatan, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap

proses program, dari inisiasi, perencanaan hingga pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat seperti

ini merupakan bentuk nyata keterbukaan dan akuntabilitas publik yang dimandatkan oleh peraturan

perundangan.

Keberhasilan Program SPM ini dapat dijadikan pengungkit untuk program-program lainnya, tidak hanya

di sektor kesehatan, tetapi juga sektor-sektor lainnya dan di instansi-instansi lainnya. Masih banyak

urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang dapat dilaksanakan dengan pendekatan ini apabila

pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kepedulian dan kemauan untuk secara bersama-sama

melaksanakannya.



BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI

Program KINERJA untuk SPM Kesehatan bekerja di sedikit daerah, dari ratusan daerah kabupaten/kota

di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di

daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA berharap daerah-daerah lain dapat melihat manfaat bagi

pemerintah daerah dan masyarakat dari penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM, dan bersedia mereplikasi

dan mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program peningkatan pelayanan

publik sektor kesehatan. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga

pendidikan dan pelatihan untuk pegawai dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Masuk ke dalam Program KINERJA

Bagi daerah kabupaten/kota yang berminat menerapkan program Perencanaan SPM Kesehatan dengan

pendekatan tatakelola (governance) dua sisi supply dan demand yang dikembangkan KINERJA, makaakan

lebih mudah memahami jika sebelumnya mengadakan Lokakarya Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran

atas pentingnya SPM danakan lebih baik lagi jika para pejabat pengambil keputusan bisa melakukan studi

komparatif kunjungan ke salahsatu kabupaten/kota KINERJA yang telah menerapkan SPM dengan baik.

Sehingga dapat melihat secara nyata penerapan SPM bidang kesehatan.

Dalam melaksanaan program pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA, pemerintah daerah diharapkan

memanfaatkan Konsultan atau OMP yang telah dibina oleh KINERJA karena mereka yang mengetahui dan

menguasai pendekatan yang dikembangkan oleh KINERJA.


Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin Untuk Replikasi Pendekatan SPM

Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan

mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program SPM.

a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan

program SPM. Komitmen ini ditunjukkan dengan kabijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan,

petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan

penganggaran daerah.

b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama

pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan.

c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola perencanaan

SPM. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk

kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan,

perencanaan, dan pelaksanaannya.

d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru.

Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru,

melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada.

Namun untuk menunjang keberhasilan perlu ada “champion-champion” (pelaku yang mendorong dengan

kuat) baik dari lingkungan Pemda atau Non-Pemda/masyarakat/MSF.

e. Berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, Program

SPM memerlukan keterlibatan instansi-instansi lainnya, terutama Bappeda dan Bagian Keuangan. Selain

itu, DPRD juga diperlukan keterlibatannya karena institusi inilah yang memberi persetujuan pada setiap

program dan anggaran.

f. Menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk

mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan.

g. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.

Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan,

dan acuan pelaksanaan program.



Rekomendasi Untuk Calon Konsultan dan OMP

Rekomendasi untuk para calon Konsultan atau OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan

mereplikasi program SPM adalah:

a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan

pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder.

b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta.

c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang

melaksanakan program.

d. Menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri

maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Lembaga Penyedia Pelatihan

Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat) di berbagai tingkatan pemerintahan mempunyai peran

strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara periodik menyelenggarakan latihan untuk

pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat:

a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata

kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan

pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kagiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan

secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil

pelatihan.

c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga Diklat mempunyai modul-modul

tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal

tata kelola dan ‘governance’.


CARA MENGGUNAKAN LAMPIRAN

Bagi pembaca yang mau membaca komentar pihak lain tentang upaya KINERJA untuk memenuhi SPM

Kesehatan, silahkan membaca Lampiran A tentang praktek baik, testimoni, dan bahan promosi.

Bagi pembaca yang mau mempelajari lebih dalam tentang Uraian Substansi, silahkan membaca Lampiran B.

Bagi pembaca yang mau mempelajari cara KINERJA melatih dan memfasilitasi, silahkan membaca Lampiran C (Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training). Bahan lengkap dapat dibaca dalam CD yang terlampir.

Lampiran D, E, F, G, H, I adalah,Definisi Operasional & Formula Penghitungan Indikator SPM, Formulir dan

Tally-sheet untuk Pengumpulan Data SPM, Templet Penyusunan Laporan SPM, Daftar Pustaka, Bahan dalam

CD (compact disc), serta Daftar Singkatan/Istilah.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Praktek baik,Testimoni, dan Bahan Promosi 31

LAMPIRAN B Uraian Substansi 33

Latar Belakang 33

MODUL I Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan

35

Tujuan Pembelajaran 35Pendahuluan 36Standar Layanan Bidang Kesehatan 37Pentingnya Costing SPM 42Praktek-praktek Tata Kelola 43Contoh Bahan Presentasi 44

MODUL 2 Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM 53Tujuan Pembelajaran 53Identifikasi Capaian SPM Per-Indikator 54Data Relevan Untuk Mengidentifikasi 63



Formulir dan Tally-Sheet Relevan 68Teknik Pengumpulan Data (Data Collecting) 69Metode Pengolahan Data 71Penyimpulan Hasil Pengumpulan Data 76Mengetahui Data Capaian Kinerja SPM Terkini 77Contoh Bahan Presentasi di CD 78

MODUL 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional 99Tujuan Pembelajaran 99Target SPM Nasional Normatif 100Gap pencapaian daerah vs SPM 103Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan 106Identifikasi Faktor Utama Penyebab Kesenjangan 111Contoh Bahan Presentasi 111

MODUL 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap 121Tujuan Pembelajaran 121Pendahuluan 122Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM 123Kebijakan dan Peraturan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM 124Kebijakan Program dan Budgeting Pendukung Pencapaian SPM 126Teknis Identifikasi Program dan Kegiatan 126Teknik Prioritisasi Kegiatan Pemenuhan SPM 129Kegiatan Rutin dan Terobosan Pemenuhan SPM 133Kategorisasi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Akselerasi SPM 142Kegiatan dan Sumber Pembiayaan 143Rekomendasi Praktek Governance 145Contoh Presentasi di CD 145

MODUL 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM 163Tujuan Pembelajaran 163Pendahuluan 164Kegiatan SPM dan Sumber Pembiayaan 164Penyepakatan Unit Cost Daerah 165Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM bidang Kesehatan 167


Costing Aktivitas, Indikator dan Layanan 175Total Pembiayaan SPM 175Skenario Pemenuhan Pembiayaan SPM Tahun Jamak 176Contoh Presentasi di CD 177

MODUL 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

186

Tujuan Pembelajaran 186Pendahuluan 187Integrasi dalam RPJMD 187Integrasi dalam Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD, KUA – PPAS) 194Integrasi dalam RENSTRA 205Integrasi dalam RENJA dan RKA 209Contoh Presentasi di CD 217

MODUL 7 Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM 227Tujuan Pembelajaran 227Pendahuluan 227Catatan untuk Pelajaran 234

MODUL 8 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan 241Tujuan Pembelajaran 241Pendahuluan 241Indikasi Praktek Baik (Good Practices) Penerapan SPM 242Good Practice dan Kinerja Pelayanan 244Teknik Praktis Scale-Up 246

LAMPIRAN C Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training 254

Latar Belakang 254

MODUL I Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan

257

Peserta yang Diundang 257Program Fasilitasi 257Tindak Lanjut 259



MODUL 2 Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM 260Peserta yang Diundang 260Persiapan peserta 260Fasilitasi 261

MODUL 3 Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional 264Peserta yang Diundang dan Tujuan Modul 264Persiapan Peserta 264Fasilitasi 265

MODUL 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap 268Peserta yang Diundang 265Persiapan untuk Training 268Fasilitasi 269

MODUL 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM 273Peserta yang Diundang dan Tujuan 273Fasilitasi 273

MODUL 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

277

Peserta yang Diundang 277 Persiapan untuk Training 277

MODUL 7 Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM 281Peserta yang Diundang 281Persiapan 281Fasilitasi 282

MODUL 8 Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan 284Peserta yang Diundang 284Persiapan 284Fasilitasi 285


LAMPIRAN D Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya 287

LAMPIRAN E Formulir dan tally-sheet yang relevan untuk pengumpulan data SPM 305

LAMPIRAN F Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM 307

Templet Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM 307

Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM 310

Evaluasi Penyelenggaraan SPM 322

LAMPIRAN G Daftar Pustaka 325

LAMPIRAN H Bahan di dalam CD 326

LAMPIRAN I Daftar Singkatan/Istilah 327



Lampiran ATestimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

Testimoni, Januari – Maret 2014;

“Dengan adanya SPM ini, akan membuat layanan (kesehatan) lebih efektif dan efisien. Harapannya adalah masyarakat yang dilayani lebih puas.”

H. Binakir, SKM

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah

"Untuk program Kinerja yang dilakukan di puskesmas Simpang Tiga itu banyak, terutama membantu dalam hal pembentukan pelayananya itu tentang SOP standar pelayanan operasional, kemudian SPM. Itu banyak sekali manfaat yang diberikan kepada kita. Dengan adanya Kinerja, masukan, arahan dari mereka itu, sehingga kita bisa memaksimalkan membuat SOP alur, SPM seperti apa sehingga bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh dinas itu sendiri."

Risnawati

Kepala Puskesmas Simpang Tiga

Bukit, Bener Meriah, Aceh

"Beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh USAID-Kinerja yang pernah kita ikuti yang pertama itu adalah pendampingan SPM, Standar Pelayanan Minimal. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali yang saya rasakan di dinas kesehatan karena terus terang saja sebelum itu


kita belum pernah mendapatkan masukan tentang bagaimana membuat costing pada SPM. Jadi itu sangat membantu sekali sehingga teman-teman sudah kita arahkan untuk perencanaan ke depan, itu tetap mengacu kepada SPM yang ada. Karena kita sudah dilatih, diberikan masukan-masukan oleh dan difasilitasi oleh USAID-Kinerja."

Ahmad Kismed

Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat

“Dengan terbentuknya Forum Peduli Kesehatan, kami bisa menyampaikan program-program kepada Dinas Kesehatan. Dan keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan di Dinas Kesehatan.”

Muhammad Ichsan,

Ketua Forum Peduli Kesehatan (Forum Multi-Stakeholder)

Testimoni, Laporan Media dan Bahan Promosi

Disediakan dalam bentuk file di CD terlampir.



Lampiran B Uraian Substansi

Latar Belakang

Uraian substansi Perencanaan dan Penganggaran Pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan untuk

Kabupaten/Kota ini disusun sebagai sumber informasi bagi pihak yang ingin mereplikasikan keberhasilan

program KINERJA-USAID di daerah yang terbukti sukses dalam perencanaan peningkatan mutu

kesehatan.

Dalam pelaksanaan program KINERJA-USAID, bagian dari bahan ini juga dipakai

• dalam pembahasan para pemimpin daerah dalam proses penentuan kebijakan proses pembentukan tim,

serta perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di program kesehatan,

• Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diikutsertakan dalam proses sebagai bahan dukungan dalam

advokasi sehingga lahir suatu kebijakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan (lihat juga buku seri

lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF),

• media (lihat juga buku seri lessons-learnt KINERJA-USAID tentang MSF).

Dalam lampiran ini dibahas konsep dasar service standard, langkah-langkah dalam penyusunan rencana

pencapaian SPM kesehatan, yang terdiri dari identifikasi tingkat pencapaian mutu pelayanan, analisis

kesenjangan, strategi untuk memenuhi kesenjangan, prioritisasi kegiatan intervensi, serta costing

dan pembiayaan pemenuhan SPM. Disamping itu, sebagai jaminan bahwa rencana pencapaian yang

telah disusun tersebut akan dapat terlaksana dengan baik, dalam modul ini juga akan dibahas tentang

pengintegrasian hasil costing dan pembiayaan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan

SKPD. Sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari seluruh pelaksanaan kegiataan dalam rangka

pencapaian SPM ini adalah pembahasan tentang teknik monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja

pencapaian SPM. Pada bagian terakhir dari modul akan dibahas tentang pelaksanaan good governance

atau praktek yang baik dalam penerapan SPM kesehatan.

Materi yang dibahas dalam modul pendampingan ini terbagi menjadi 9 topik, sebagaimana diuraikan

berikut ini:

34 www.kinerja.or.id

LAMPIRAN B - Uraian Substansi


1. Modul 1: Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan,

yang membahas standar pelayanan bidang kesehatan, SPM kesehatan, serta pentingnya SPM dan

perencanaan pemenuhan SPM kesehatan, dan pentingnya costing sebagai dasar perencanaan.

2. Modul 2: Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM, yang membahas identifikasi capaian SPM per-

indikator, data yang relevan, formulir dan tally-sheet KINERJA, teknik pengumpulan data, metode

pengolahan data, penyimpulan hasil pengumpulan data dan mengetahui data capaian kinerja SPM terkini

3. Modul 3: Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional, yang membahas target SPM nasional normatif,

capaian eksisting SPM daerah, gap SPM nasional vs lokal/daerah, teknis identifikasi faktor kesenjangan

serta identifikasi faktor utama penyebab kesenjangan.

4. Modul 4: Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap, yang membahas faktor sukses

pendukung pencapaian pemenuhan SPM, teknis identifikasi program dan kegiatan, kebijakan dan

peraturan daerah,program dan budgeting yang mendukung pencapaian SPM, teknis prioritisasi kegiatan

penentuan SPMdan akselerasi SPM, serta rekomendasi praktek governance.

5. Modul 5: Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM, yang membahas kegiatan SPM dan sumber

pembiayaan, prinsip costing, penyepakatan unit cost daerah, costing aktivitas, costing indikator, costing

layanan, dan penghitungan total pembiayaan SPM, serta skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun

jamak.

6. Modul 6: Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

dan SKPD, yang membahas integrasinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD),

perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS), perencanaan lima tahunan SKPD (renstra),

perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA), serta sosialisasi kepada masyarakat.

7. Modul 7: Teknik Monitoring dan Evaluasi Serta Laporan Kinerja SPM yang membahas langkah monev dan

pelaporan.

8. Modul 8: Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Layanan, yang membahas praktek baik (Good

Practices) dalam penerapan SPM, dan



Modul 1 Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan

Tujuan Pembelajaran

Memahami konsep standar layanan (services standard atau SS) dan SPM bidang kesehatan dan

memahami keterkaitan services standard dan SPM dengan paket program KINERJA.

Tiga program KINERJA di bidang pendidikan dan relevansi SPM.

Pendekatan tata kelola yang baik (governance) program KINERJA.

Peran masyarakat dan peran penyedia layanan dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.

Pentungnya peningkatan sensitifitas gender dalam proses perencanaan pemenuhan SPM.




Pendahuluan

Kajian tentang standar pelayanan (service standard) di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini

semakin mengemuka, sejalan dengan adanya peraturan perundangan tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM). Konsep SPM muncul sebagai bentuk tindak lanjut yang diambil oleh pemerintah pusat

terhadap undang-undang tentang pemerintah daerah yang mengatur adanya pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Beberapa peraturan yang terkait dengan SPM

diantaranya adalah:

1. UU 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

3. PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

4. PP 20/ 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

5. PP 6/ 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

6. Surat Edaran Mendagri No. 1006/676/SJ perihal Percepatan Penerapan SPM.

Dalam UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan tentang adanya beberapa jenis

kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dipertegas lagi dalam

PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Untuk menjamin bahwa pemerintah daerah

melaksanakan beberapa urusan wajibnya dengan baik, maka dibuatlah aturan tentang SPM, yaitu PP

65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

SPM mengatur tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang

berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Sampai dengan tahun 2013 pemerintah pusat telah

menetapkan 13 SPM. Masing-masing kementrian terkait dharapkan segera menindaklanjuti dalam bentuk

petunjuk teknis pelaksanaannya.

Di dalam penjelasan atas PP 65/ 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, disebutkan bahwa tujuan dari penetapan kebijakan tentang SPM ini dimaksudkan untuk:

1. Menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan

mutu tertentu.

2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan

dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.



3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil

dan transparan.

4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan

dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk

meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat

mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan

pelayanan publik.

5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances

yang efektif.

6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan kronologis lahirnya SPM di Indonesia serta dengan mencermati berbagai peraturan

terkait, dapat disimpukan bahwa SPM memegang peranan yang sangat penting, karena menjadi salah satu

tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itulah masing-masing daerah harus paham

betul konsep SPM ini sehingga mampu menciptakan strategi yang jitu dalam mencapainya.

Hal inilah yang melatarbelakangi KINERJA mengangkat kajian tentang service standard ini sebagai

salah satu bidang garapan prioritas. KINERJA berupaya meningkatkan penyediaan pelayanan oleh

pemerintah daerah di tiga bidang kritis, yaitu pendidikan, kesehatan dan iklim usaha yang baik. Program

ini mencakup kendala-kendala sisi penawaran maupun permintaan dalam meningkatkan penyediaan

pelayanan dan berupaya memperkuat mekanisme akuntabilitas.

Standar Layanan Bidang Kesehatan

1. Latar belakang

Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Pada

banyak kabupaten/kota, kesehatan selalu menduduki 3 sektor teratas yang dianggap penting, disamping

sektor pendidikan dan perekonomian. Pentingnya sektor kesehatan sehingga selalu menjadi sektor

prioritas dalam pembangunan daerah diantaranya dilandasi oleh pemikiran sebagai berikut:

• Unsur utama penggerak pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM). Agar dapat berkontribusi

optimal bagi pembangunan, SDM harus dalam kondisi kesehatan yang optimal pula.




• Bidang garapan sektor kesehatan sangat luas, yaitu meliputi seluruh fase kehidupan manusia, mulai dari

sebelum dilakukannya pembuahan hingga akhir kehidupan manusia, masa kehamilan, persalinan, masa

nifas, bayi, balita, anak-anak, remaja, masa usia subur, dewasa, dan lansia.

Standar Layanan bidang kesehatan memiliki peran strategis sebagai alat kendali mutu yang utama.

Standar layanan tidak hanya berbicara tentang sasaran dalam pengadaan layanan, tetapi juga mencakup

hal-hal berikut ini:

1. Gambaran jenis pelayanan yang harus diberikan.

2. Janji layanan atau prinsip kualitas yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan.

3. Target yang jelas untuk setiap jenis pelayanan.

4. Biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar.

5. Adanya kesempatan bagi masyarakat utuk mengajukan komplain atau usulan jika standar pelayanan yang

telah ditetapkan tidak berhasil dipenuhi.

Standar Layanan bidang kesehatan di Indonesia diimplementasikan dalam bentuk ketetapan tentang

SPM bidang kesehatan.

2. SPM Kesehatan

Pengertian SPM berdasarkan PP 65/2005 pasal 1 ayat (6), SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu

pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal.

Pengertian SPM tersebut diacu dalam Permendagri 6/2007.Untuk tiap jenis pelayanan, harus jelas tolok ukurnya

yang disebut dengan indikator SPM. Indikator merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang memberikan

petunjuk/indikasi terhadap adanya perubahan atau penyimpangan terhadap nilai yang telah ditetapkan.

Lahirnya konsep SPM kesehatan di Indonesia sejalan dengan perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia

dari pola sentralisasi ke arah desentralisasi. Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu instrumen

Pemerintah untuk mengendalikan desentralisasi dan otonomi daerah agar pelayanan dasar diperhatikan serta

diprioritaskan oleh pemerintah daerah.SPM disusun untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada

masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Dengan adanya SPM ini, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dapat dengan jelas memahami program

dan jenis pelayanan kesehatan dasar minimal serta indikator kinerja masing-masing kegiatan, beserta target



dan waktu pencapaiannya. Implikasi lebih jauh dari adanya SPM adalah adanya tuntutan profesionalisme dan

akuntabilitas pemerintah daerah agar menyusun langkah strategis, selaras dengan ketentuan dalam SPM.

SPM memudahkan penyusunan Rencana Strategis Nasional dan Daerah (Renstranas dan Renstrada), dengan

adanya ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Dengan adanya SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan utama

masyarakat dapat dipenuhi pada tingkat yang ditetapkan sebagai yang paling minimal secara nasional. Hal

ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah, dan lebih lanjut

diharapkan dapat memelihara dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pelayanan dasar kepada

masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

Dalam Permenkes 741/2008 disebutkan bahwa SPM untuk bidang kesehatan terdiri dari 4 jenis pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan dasar.

2. Pelayanan kesehatan rujukan.

3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulanggan kejadian luar biasa.

4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Masing-masing pelayanan tersebut diterjemahkan ke dalam indikator khusus, yang secara total teridiri dari 18

indikator. Rincian SPM kesehatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Kesehatan

Jenis Pelayanan Indikator SPMPelayanan kesehatan dasar 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan4. Cakupan pelayanan nifas5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani6. Cakupan kunjungan bayi7. Cakupan Desa/Kelurahan UCI8. Cakupan pelayanan anak balita9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24

bulan gakin10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan




Jenis Pelayanan Indikator SPM11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa Sekolah Dasar (SD) &

setingkat

12. Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit*)

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pelayahan Kesehatan rujukan

1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/Kota

Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif

Keterangan:

Khusus untuk indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, diperinci lagi menjadi 5 indikator, yaitu:

a. Cakupan penemuan penderita Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahunb. Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balitac. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA Positifd. Cakupan Penderita DBD yang ditanganie. Cakupan Penemuan penderita diare

Sebagai penjabaran dari Permenkes 741/MENKES/PER/VII2008 ini kementerian Kesehatan telah menerbitkan

pula petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota yang tertuang dalam

keputusan Menteri Kesehatan No. 828/MENKES/SK/IX/2008. Di dalam KMK No. 828 tahun 2008 tersebut

dijelaskan tentang pengertian, definisi operasional, cara perhitungan atau rumus, sumber data, rujukan, target,

langkah kegiatan, serta SDM yang dibutuhkan demi terselenggaranya SPM kesehatan.

Meskipun telah ditetapkan Permenkes 741/MENKES/PER/VII2008 dan KMK. No. 828/MENKES/SK/IX/2008,

tetapi pemerintah sendiri menyadari bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini bersifat

dinamis, artinya jenis pelayanan beserta indikator kinerjanya perlu terus dikembangkan melalui konsensus

nasional. Disamping itu, pemerintah pusat juga masih memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah, diluar pelayanan

wajib minimal tersebut.

Dalam penyelenggaraannya, Bupati/Walikota adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan

pelayanan kesehatan minimal ini, dengan Dinas Kesehatan sebagai koordinator operasional. Setiap tahun



Bupati/Walikota menyampai kan laporan teknis tahunan kinerja penerapan pencapaian SPM kesehatan kepada

Menteri Kesehatan. Berdasarkan laporan teknis tersebut, Menteri Kesehatan, Gubernur dan Bupati/Walikota

melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM kesehatan di wilayahnya masing-masing.

3. Pentingnya SPM dan Perencanaan Pemenuhan SPM

Standar pelayanan minimal merupakan janji dari satuan kerja dalam menyediakan pelayanan wajib kepada

masyarakat yang dilayani. SPM memberikan informasi indikator kinerja dan nilai yang terukur secara kualitas

dan kuantitas Pentingnya SPM diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan

oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib.

2. Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal

3. Faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian,

dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud

4. Prestasi kuantitatif dan kualitatif menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi, berupa

masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan

Adapun manfaat langsung dari adanya SPM ini adalah:

1. Hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah menjadi lebih terjamin

dengan mutu tertentu

2. Sebagai landasan untuk menentukan perimbangan keuangan yang lebih merata dan transparan

3. Menentukan total anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar.

4. Mempermudah terselenggaranya sistem manajemen penganggaran berbasis kinerja

Hal tersebut sejalan dengan konsep yang diusung oleh undang-undang pelayanan publik No. 25 tahun

2009. Di dalam UU No. 25 tahun 2009 disebutkan bahwa ‘Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik’.

Undang-undang ini dilahirkan dengan makssud untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan

pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk

memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam




penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itulah setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan

menetapkan standar pelayanan.

Untuk pelayanan bidang kesehatan, karena merupakan salah satu kewenangan wajib, jenis dan target

standar pelayanan minimal diatur secara tersentral oleh pemerintah pusat, yaitu melalui Permenkes 741/

MENKES/PER/VII2008 dan KMK. No. 828/MENKES/SK/IX/2008. SPM bidang kesehatan disusun sebagai alat

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada

masyarakat secara merata. Pencapaian SPM bidang kesehatan akan menjadi unsur penilaian kinerja atau LPJ

Kepala Daerah sehingga lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel.

Penyusunan rencana pemenuhan SPM bidang kesehatan merupakan proses penting untuk menjamin

terselenggaranya pelayanan wajib bidang kesehatan yang merupakan hak dasar masyarakat. Rencana

pemenuhan SPM ini menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan

penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam permendagri

54/2010 pasal 11 ayat 1 huruf c yang menyebutkan bahwa program kegiatan alokasi dana, sumber pendanaan

dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan urusan wajib yang

mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat atau urusan yang menjadi tanggung jawab

SKPD. Ayat 6 juga menegaskan kembali bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan

harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan perundang-undangan disesuaikan

dengan kemampuan daerah.

Pentingnya Costing SPM

Untuk memenuhi target SPM kesehatan yang telah ditetapkan, dibutuhkan sejumlah sumber daya untuk

menjalankan berbagai kegiatan intervensi yang akan dilakukan. Dalam Permenkes 741/MENKES/PER/

VII2008 Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa pendanaan yang berakitan dengan penerapan, pencapaian

kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan subsistem

informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah

daerah dan dibebankan pada APBD. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi salah satu acuan

bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Untuk itulah daerah harus mempunyai hitungan yang pasti mengenai besaran biaya yang diperlukan

untuk menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu. Selain itu, dengan diketahuinya seluruh kebutuhan

biaya untuk tercapainya indikator SPM, maka akan dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang



ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-

beda. Disinilah pentingnya dilakukan costing SPM.

Perhitungan kebutuhan biaya ini didasarkan pada hasil perhitungan riil atas kegiatan yang telah dilakukan,

sesuai dengan standar biaya yang berlaku di masing-masing daerah. Dengan adanya costing SPM akan

dapat ditentukan Standard Spending Assesment (SSA) atau SAB (Standar Analisis Biaya), yaitu perhitungan

biaya untuk suatu pelayanan, dan perhitungan kebutuhan agregat minimum pembiayaan Daerah. Disamping

itu juga menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan

anggaran berbasis kinerja. Hal ini penting juga sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan dana

bagi fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis. Secara umum manfaatnya adalah

memberikan informasi bagi pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy decision) dalam

bidang pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Melalui costing SPM akan dapat diketahui model pembiayaan normatif (pembakuan biaya) pada tingkat

kabupaten untuk memperhitungkan biaya SPM yang realistis dan dinamis. Hasil perhitungan biaya SPM akan

menentukan total anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini akan menjadi

landasan untuk menentukan perimbangan keuangan yang lebih merata dan transparan.

Praktek-praktek Tata Kelola

Tata-pemerintahan yang baik (good governance) kini menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk

membenahi sistem administrasi publik. Good corporate governance merupakan konsep untuk meningkatkan

transparasi dan akuntabilitas yang saat ini dianjurkan dipergunakan pada lembaga usaha. Diharapkan dengan

penggunaan corporate governance akan ada sistem manajemen yang meningkatkan efisensi. Pengertian

efisiensi ini yaitu bagaimana cara meningkatkan hasil semaksimal mungkin.

Komponen penting konsep Good governance dalam sistem kesehatan melibatkan beberapa unsur, yaitu: (1)

pemerintah; (2) masyarakat; dan (3) kelompok pelaku usaha. Hubungan antara ketiga komponen ini perlu

dirinci agar terjadi tata aturan yang baik dalam sistem. Beberapa hal yang menunjukkan adanya keterlibatan

ketiga unsur tersebut dalam pencapaian SPM diantaranya adalah:

1. Sistem perencanaan yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai sumber informasi.

2. Adanya sharing sumber daya dari kelompok pelaku usaha dan masyarakat dalam kegiatan pencapaian




SPM, yang menunjukkan keterlibatan aktif ke dua unsur tersebut.

3. Adanya mekanisme kontrol dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap upaya pemerintah

menyelenggarakan SPM kesehatan.

4. Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah mengenai kinerjanya.

Dari unsur pemerintah sendiri, good governance dapat dilihat dari adanya integrasi kegiatan pada semua level

pemerintah. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai penanggungjawab utama terselenggaranya

SPM kesehatan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.

Hal ini tercermin dari adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan ke dalam perencanaan

dan pembiayaan pemerintah daerah (RPJMD dan renstra SKPD).

Contoh Bahan Presentasi

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di CD

yang terlampir:



a) Presentasi modul 1.1 ‘SERVICE STANDARD BIDANG KESEHATAN’.

Lihat materi presentasi pada folder modul-1 : Presentasi 1.1 SPM Kesehatan














b) Presentasi modul 1.2 ‘Pentingnya costing SPM’

Lihat materi presentasi pada folder modul-1 : Presentasi 1.2 Pentingnya Costing SPM






c) Presentasi modul 1.3 ‘Praktek governance dalam standar pelayanan publik bidang kesehatan’.

Lihat materi presentasi pada folder modul-1: Presentasi 1.3 Praktek governance dalam standar pelayanan

publik bidang kesehatan’.



Modul 2Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM

Tujuan Pembelajaran

Uraian substansi modul ini mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM di daerahnya:

1. capaian SPM per-indikator

2. data relevan untuk mengidentifikasi capaian indikator SPM

3. teknik pengumpulan data (data collecting)

4. pengolahan data

5. cara menyusun kesimpulan dari hasil pengumpulan data

6. caramerumuskan tingkat pencapaian kinerja SPM terkini.




Tingkat pencapaian SPM menggambarkan kinerja pembangunan kesehatan di suatu wilayah.Masing-

masing indikator SPM memiliki formula tertentu yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan pelayanannya kepada masyarakat. Hasil perhitungan setiap indikator SPM dapat

digunakan sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif dan dapat pula digunakan sebagai bahan

kaji banding bagi daerah lain.

Untuk bisa mengidentifikasi tingkat pencapaian SPM kesehatan secara tepat, perlu dipahami terlebih

dahulu definisi operasional dari masing-masing indikator serta formula pengukurannya. Sub pokok

bahasan berikut akan menjelaskan tentang definisi operasional dan cara pengukuran dari setiap

indikator SPM.

Identifikasi Capaian SPM Per-Indikator

Secara normatif indikator dapat diartikan sebagai sebuah ukuran tertentu yang mampu mengambarkan

kecenderungan, indikasi, nilai, perkembangan atau indek tertentu. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi

kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam

pencapaian SPM. Indikator tersebut dapat berupa indikator masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat

pelayanan dasar. Tiap indikator harus jelas standar pencapaiannya (threshold), yang dalam permendagri

disebut dengan nilai (lampiran Permendagri No 6/2007).

Setiap jenis pelayanan wajib yang menjadi bagian dari SPM kesehatan harus dapat diukur pencapaiannya.

Pemerintah melalui kementerian kesehatan telah menetapkan target untuk masing-masing indikator yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota .

Pengukuran indikator layanan SPM secara umum diformulasikan dalam bentuk pembilang dibagi penyebut

x 100%.

Indikator SPM Pembilang

X 100%Penyebut

Pembilang menunjukkan representasi dari target yang sudah dilayani, sedang penyebut merupakan

representasi dari keseluruhan target yang ada. Dengan mengikuti formula di atas, maka pencapaian indikator



SPM tersebut dapat diartikan sebagai persentase jumlah target group pelayanan dasar SPM yang telah

menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan status atau posisi pelayanan SPM pada tahun yang bersangkutan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI C, definisi operasional dan formula pengukuran pencapaian

masing-masing indikator SPM kesehatan adalah sebagai berikut:

Formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)

No Indikator SPM Formula

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yg sama

Pembilang: Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja


Pembilang:

Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Perhitungan jumlah Ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah





kerja pada kurun waktu yang sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total Ibu Hamil di satu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satuwilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

Pembilang:

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.

4 Cakupan pelayanan nifas

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100% Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Jumlah seluruh Ibu Nifas dihitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk.




5Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Jumlah neonatus dgn komplikasi yg tertanganiX 100%

Jumlah seluruh neonatus dgn komplikasi yg ada

Pembilang: Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan.

Penyebut: Neonatus dengan komplikasi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan.

Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi: dihitung 15% dari jumlah bayi baru lahir.

Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari CBR x jumlah penduduk.

6 Cakupan kunjungan bayi

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh bayi lahir hidup dalam kurun waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.

Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi lahir hidup berdasarkan data BPS atau perhitungan CBR x jumlah penduduk.

7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Jumlah desa / kelurahan UCIX 100%

Seluruh desa / kelurahan

Pembilang:

Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Penyebut:

Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.





8 Cakupan pelayanan anak balita

Jumlah anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah

kerja pada waktu tertentuX 100%

Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin

Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP – ASI

X 100%Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

Pembilang:

Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalamkurun waktu yang sama.

10 Cakupan balita gizi

buruk mendapat

perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah

kerja dalam waktu yg sama

Pembilang:

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.




11 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Jml murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih

X 100%Jumlah murid SD dan setingkat

Pembilang:

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

12 Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja

dalam kurun waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

13 a.

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkanx 100%

Jumlah Penduduk < 15 tahun

Pembilang:

Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.





b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

X 100%Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah

kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Pembilang:

Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.

X 100%Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah

dalam waktu satu tahun yang sama.

Pembilang:

Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.

Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu.

Insiden rate kabupaten/ kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.




d. Penderita DBD yang ditangani

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dalam satu wilayah selama satu tahun

X 100%Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam

waktu satu tahun yang sama

Pembilang:

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama.

e. Penemuan penderita diare

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu

dalam waktu satu tahunX 100%

Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam waktu yg sama

Pembilang:

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes strata 1X 100%

… dibagi jumlah seluruh maskin di kab/kota

Pembilang:

Jumlah kunjungan pasien maskin selama 1 tahun (lama dan baru).

Penyebut:

Jumlah seluruh maskin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.





15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3X 100%

Jumlah masyarakat miskin

Pembilang:


Penyebut:


16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/ Kota

Pelayanan gawat darurat level 1X 100%

Jumlah RS kab/kota

Pembilang:

Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1

Penyebut:

Jumlah RS kabupaten

17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jamX 100%

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi

Pembilang:

Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.

Bila dalam 1 desa/ kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/ kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut.




18 Cakupan Desa Siaga Aktif

Jumlah Desa siaga yg aktifX 100%

Jumlah Desa Siaga yg dibentuk

Pembilang:

Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Data Relevan Untuk Mengidentifikasi

Ketepatan hasil pengukuran capaian SPM kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan.

Beberapa ciri data yang berkualitas diantaranya adalah:

1) Lengkap, dalam arti data berasal dari berbagai sumber dan meliputi seluruh variabel yang dibutuhkan.

2) Akurat, yaitu data sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

3) Tepat waktu, yaitu data dapat diperoleh pada saat dibutuhkan.

Untuk unsur kelengkapan data, dalam petunjuk teknis SPM (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008) telah

dijelaskan mengenai berbagai sumber data yang relevan untuk masing-masing indikator.Berikut ini tabel

mengenai sumber data untuk masing-masing indikator SPM.

Sumber data untuk masing-masing indikator SPM kesehatan (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)

JENIS PELAYANAN INDIKATOR SUMBER DATA

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4

1. SIMPUS (LB 3) dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

2. Kohort ibu.3. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) – KIA

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

1. SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

2. Laporan Audit Maternal dan Perinatal (AMP).





3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta

4. Cakupan Pelayanan Nifas 1. SIMPUS dan SIRS termasuk pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

2. Kohort LB3 Ibu PWS-KIA

5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

1. SIMPUS,2. SIRS3. Laporan pelaksanaan audit Maternal &

perinatal

6. Cakupan Kunjungan Bayi SIMPUS (kohort bayi), SIRS dan klinik

7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

SIMPUS, SIRS dan Klinik

8. Cakupan pelayanan anak balita

1. Kohort balita2. Laporan rutin SKDN3. Buku KIA4. KMS5. Pencatatan pada Pos PAUD (Pemantauan

Anak Usia Dini), Taman Bermain,6. Taman Penitipan Anak,Taman Kanak-kanak,

Raudatul Athfal dll.

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

Laporan khusus MP-ASI, R-1 gizi, LB3-SIMPUS.

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

R-1 /gizi, LB3-SIMPUS, SIRS, W-1 (laporan wabah KLB), laporan KLB gizi buruk Puskesmas, dan atau Rumah Sakit

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

1. Catatan dan pelaporan hasil penjaringan kesehatan (Laporan kegiatan UKS) (sumber data diperbaiki, data akan masuk ke puskesmas melalui tenaga kesehatan);

2. Data Diknas/BPS setempat;

12. Cakupan peserta KB aktif SIMPUS, SIRS dan Formulir 2 KB

13. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit




a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 thn

1. Form Pelacakan FP.1.2. Laporan W2


1. Kartu Penderita/Register Harian, dan laporan bulanan Puskesmas/Medical Record RS

2. Kartu Penderita/Register Pasien Fasilitas Swasta/Medical Record Rumah Sakit swasta

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

Pelaporan TB : TB 07, 08, dan 11


SIMPUS, SIRS, KDRS, dan KD-DBD


Catatan Kader/register penderita/LB1/Laporan Bulanan dan Klinik

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

Laporan Puskesmas . Laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

SP2RS/SIRS, Laporan Dinas Kesehatan kab/kota, SKN

16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

SIMPUS, SIRS, dan Dinkes Kab/Kota

PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANG-GULANGAN KLB

17. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

1. Laporan KLB 24 jam ( W1);2. Laporan hasil penyelidikan dan

penanggulangan KLB;3. Laporan Masyarakat dan media massa

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

18. Cakupan Desa Siaga Aktif 4. Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM




Identifikasi data yang dibutuhkan, sumber data, teknik pengumpulan data, waktu pengumpulan data,

dan penentuan penanggungjawab

No Indikator SPM

Formula perhitungan

Data yang dibutuhkan

Sumber data

Teknik pengumpulan

data

Waktu pengumpulan

dataPenanggung

jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4

Pembilang: Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan K4

Data kunjungan K1 – K4 per bulan di BPS

Kohort ibu di BPS

Mengumpul-kan laporan rutin

Maksimal tgl 5 bulan berikutnya

Bidan di Desa

Data kunjungan K1 – K4 per bulan di dokter praktek swasta

Kohort ibu di DPS



Bidan di Desa

Data kunjungan K1 – K4 per bulan di Klinik swasta

Kohort ibu di Klinik swasta



Bidan di Desa

Dst.... ... ... ... ...

Penyebut: Jumlah sasaran ibu hamil

Jumlah penduduk

BPS atau kecamatan

Menyalin data dari BPS atau kecamatan

Akhir tahun sebelumnya

Koordinator SP2TP


Pembilang: Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif

Penyebut: Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan

3 Dst...

...



Keterangan:Kolom (1) : Diisi nomor urut

Kolom (2) : Diisi nama indikator SPM. Contoh: No. 1 Indikator Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4

Kolom (3) : Diisi rumus (pembilang dan penyebut) utuk menghitung capaian SPM pada indikator yang tersebut pada

kolom (2).

Kolom (4) : Diisi rincian data yang diperlukan untuk menghitung jumlah pembilang dan penyebut yang tersebut pada

kolom (3)

Kolom (5) : Diisi sumber data untuk mendapakan data yang tersebut pada kolom (4)

Kolom (6) : Diisi metode atau cara yang tepat untuk mendapatkan data yang tersebut pada kolom (4)

Kolom (7) : Diisi periodisasi waktu pengumpulan data untuk setiap jenis dan asal data (kolom (4) dan (5))

Kolom (8) : Diisi pihak atau person yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan data.

Dengan memanfaatkan formulir identifikasi data seperti tabel di atas, akan dapat diketahui jika ada jenis data

yang sama untuk indikator SPM yang berbeda. Di samping itu juga dapat dikenali adanya data yang saling

terkait antara satu indikator dengan indikator lainnya.

Beberapa contoh data yang sama atau saling terkait adalah sebagai berikut:

1. Data jumlah penduduk diperlukan untuk menghitung jumlah penyebut pada indikator 1 (cakupan kunjungan

Ibu Hamil K- 4), indikator 2 (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani), indikator 3 (cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan), indikator 4 (cakupan

pelayanan nifas), indikator 13 (Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit)

2. Data jumlah sasaran ibu hamil yang digunakan pada indikator 1 (cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4) akan

digunakan juga untuk indikator 2 (cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani), karena perhitungan

jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan dilakukan dengan mengalikan jumlah sasaran ibu hamil dengan

angka estimasi 20%.

3. Ada keterkaitan antara data jumlah persalinan (ditolong nakes dan non nakes) dengan data jumlah bayi

lahir (lahir hidup dan lahir mati).

Analisis seperti di atas penting dilakukan untuk menjaga konsistensi data. Temuan tersebut akan menjadi

dasar bagi pelaksanaan koordinasi antar program.

Setelah berbagai jenis data yang relevan diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

pengumpulan data. Untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data, diperlukan alat bantu berupa formulir

dan tally sheet. Selengkapnya mengenai formulir pengumpulan data akan dibahas dalam sub pokok bahasan

berikut ini.




Formulir dan Tally-Sheet Relevan

Untuk mempermudah pengumpulan data, dibutuhkan formulir pengumpulan data yang mampu secara spesifik

menampilkan jenis dan sumber data, sehingga kelengkapan dan akurasi data dapat terjaga. Beberapa formulir

pencatatan rutin Puskesmas sebenarnya telah mengakomodasi kebutuhan ini. Tetapi untuk keperluan praktis

dapat juga dikembangkan formulir data sheet sendiri secara sederhana.

Sebagai contoh, untuk indikator cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, formulir

pengumpulan data yang mungkin dikembangkan adalah sebagai berikut.

Data kegiatan penjaringan siswa SD/MI di Kabupaten ...... tahun .....

Nama Puskesmas

Data SD dan MI Data kegiatan penjaringan (Jumlah murid diperiksa)

Nama Sekolah

Jumlah Murid Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)Pusk A SD A

SD BSD CDst...

Pusk B

Pusk C

Dst...

TOTAL

Keterangan:Kolom (1) : Diisi dengan nama Puskesmas. Jika formulir ini digunakan untuk tingkat Puskesmas, tidak perlu ada kolom Nama Puskesmas, tetapi Nama Puskesmas tertulis pada judul tabelKolom (2) : Diisi nama sekolah (Sumber data: Diknas setempat)Kolom (3) : Diisi jumlah murid kelas 1 sekolah yang namanya tersebut pada kolom (2) (Sumber data: Diknas setempat)



Kolom (4) – (15) : Diisi hasil kegiatan penjaringan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas bersama guru dan dokter kecil (Sumber data: catatan kegiatan UKS/UKGS Puskesmas dan catatan dari sekolah setempat)Kolom (16) : Diisi hasil penjumlahan kolom (4) s.d (15)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dihitung capaian indikator Cakupan pejaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat dengan cara: TOTAL Kolom (16) dibagi TOTAL kolom (3) kali 100%.

Teknik Pengumpulan Data (Data Collecting)

Perhitungan capaian SPM seperti telah dijelaskan pada sub pokok bahasan sebelumnya, akan dapat

dilakukan jika data pembilang dan penyebut diketahui dengan baik. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa

pengumpulan data menjadi aktivitas yang sangat penting. Tanpa data yang lengkap dan akurat, angka capaian

yang dihasilkan tidak akan menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itulah pemahaman tentang

metode atau teknik pengumpulan data (data collecting) menjadi syarat wajib untuk bisa melakukan perhitungan

capaian SPM.

Konsep SPM adalah konsep pembangunan wilayah, sehingga angka pembilang dan penyebut yang dihitung

adalah penjumlahan angka hasil kerja seluruh pemberi pelayanan kesehatan di suatu wilayah, baik pemerintah

maupun swasta, baik organisasi maupun individu. Dengan demikian data untuk perhitungan capaian SPM

berasal dari berbagai sumber.

Secara teoritis, data dapat diklasifikan menjadi beberapa jenis menurut kategori tertentu.

Penjelasan selengkapnya seperti tergambar dalam tabel berikut

Klasifikasi data

No Dasar Klasifikasi Jenis data

1. Menurut cara memperoleh • Data primer• Data sekunder

2. Menurut sifat data • Data kuantitatif• Data kualitatif

3. Menurut sumber • Data internal• Data eksternal

4. Menurut periodisasi perolehan data • Data rutin• Data tidak rutin




Jika dilihat dari berbagai ciri yang ada, data SPM yang direkap oleh Dinas Kesehatan seluruhnya adalah data

sekunder yaitu berasal dari Puskesmas, RS, atau institusi lain. Sedangkan di tingkat Puskesmas dapat berupa

data primer maupun data sekunder. Data primer misalnya data pencatatan langsung pada saat kunjungan ibu

hamil ke Puskesmas. Data sekunder misalnya data rekapan kunjungan ibu hamil dari Bidan Praktek Swasta

(BPS), klinik swasta, atau RS swasta. Menurut sifat datanya, data yang dikumpulkan untuk menghitung

pencapaian SPM termasuk kategori data kuantitatif. Hal ini bisa dipahami karea seluruh indikator SPM

menggunakan target kuantitatif sebagai ukuran keberhasilannya.

Jika dilihat menurut sumber, data SPM bisa berupa data data internal dan data eksternal. Data internal yang

diaksud adalah data yang bersumber dari dalam Puskesmas, misalnya: jumlah kunjungan K4 di Puskesmas,

jumlah persalinan yang dilakukan di Puskesmas. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar

Puskesmas, misalnya: data jumlah penduduk, data jumlah SD/MI.

Tetapi jika dilihat menurut periodisasi waktu pengumpulan data, sebaiknya semua data SPM merupakan

data rutin. Jika seluruh data SPM telah terkategori data rutin hal ini menunjukkan telah terdapat mekanisme

pengumpulan data yang baku dan ditaati oleh seluruh pihak, sehingga secara rutin seluruh data tersebut

terkumpul ke Puskesmas.

Mekanisme pengumpulan data yang tepat berperan penting bagi terkumpulnya data yang lengkap. Tetapi

sayangnya hal ini tidaklah mudah. Salah satu yang membuat pengumpulan data menjadi aktivitas yang cukup

sulit dilakukan adalah karena saat ini koordinasi antar berbagai institusi/pihak pemberi pelayanan kesehatan

dalam hal pencatatan dan pelaporan masih sangat kurang. Disinilah pentingnya aktivitas Pemantauan

Wilayah Sekitar (PWS) dilakukan secara intensif dengan pendekatan aktif. Maksudnya Puskesmas selaku

penanggungjawab pembangunan kesehatan di level kecamatan harus aktif menjadi pengumpul data, baik

melalui bidan di desa atau petugas pembina desa yang lain.

Dalam aktivitas pengumpulan data ini, masyarakat memegang peranan yang sangat penting, mengingat

masyarakat merupakan sasaran kegiatan sekaligus sumber data utama. Sebagai contoh, untuk indikator

Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, masyarakatlah

yang selalu menjadi informan pertama atas terjadinya KLB di suatu wilayah.

Masyarakat dalam arti luas meliputi juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Peran

para tokoh ini merupakan key succes bagi tersedianya data SPM yang lengkap. Keberadaan Forum Multi

Stakeholder (FMS) cukup memberikan daya ungkit, terutama dalam mekanisme koordinasi dan pengendalian.



Metode Pengolahan Data

Pengolaan data dapat diartikan sebagai proses manipulasi dari kumpulan data ke dalam bentuk yang lebih

berarti, dapat dimengerti secara jelas dan lengkap oleh penerima informasi. Dalam sub pokok bahasan

sebelumnya telah dijelaskan bahwa data untuk perhitungan SPM kesehatan terdiri dari banyak data yang

berasal dari berbagai sumber. Sebelum dihitung dengan menggunakan formula pada masing-masing indikator,

berbagai data tersebut harus diolah dulu untuk memastikan kebenaran dan kelengkapannya.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Cleaning dan editing

2. Categorizing

3. Calculating

4. Tabulating

Cleaning dan editing dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kembali unsur data yang terkumpul, apakah

sudah sesuai dengan kebutuhan ataukah masih ada yang kurang. Jika masih ada kekurangan, segera

dilakukan upaya untuk memenuhinya. Konsistensi data antar indikator juga perlu dilihat. Beberapa indikator

yang memanfaatkan data sejenis, hendaknya datanya juga tidak berbeda. Demikian juga untuk data yang

sifatnya ada interrelasi, harus dibuktikan bahwa jumlahnya benar.




Sebagai contoh dapat dilihat dalam gambar berikut.

No BulanJumlah

Persalinan Nakes

Jumlah Persalinan non nakes

Total Jumlah

Persalinan

1 Jan

2 Feb

3 Mar

4 Apr

5 Mei

6 Jun

7 Jul

8 Agu

9 Sep

10 Okt

11 Nov

12 Des

TOTAL

No BulanJumlah

Bayi Lahlr Mati

Jumlah Bayi Lahir Hidup

1 Jan

2 Feb

3 Mar

4 Apr

5 Mei

6 Jun

7 Jul

8 Agu

9 Sep

10 Okt

11 Nov

12 Des

TOTAL

No BulanJumlah Bayi Diimunisasi

BCGTotal Jumlah

Bayi

1 Jan

2 Feb

3 Mar

4 Apr

5 Mei

6 Jun

7 Jul

8 Agu

9 Sep

10 Okt

11 Nov

12 Des

TOTAL

Jumlah bayi lahir mati + hidup bulan = total jumlah persalinan

Data jumlah bayi lahir hidup akan masuk menjadi data total jumlah bayi. Tetapi angka total jumlah bayi bisa saja lebih besar dari angka jumlah bayi lahir hidup, karena total jumlah bayi pada tahun tersebut beberapa diantaranya berasal dari bayi yang lahir pada tahun sebelumnya, maksimal bulan Maret. Tetapi khusus untuk sasaran imunisasi BCG, harusnya sama dengan jumlah bayi lahir hidup

Tabel: Jumlah persalinan di wilayah kerja Puskesmas “X” tahun 2013

Tabel: Jumlah bayi di wilayah kerja Puskesmas “X” tahun 2013

Tabel: Pelaksanaan imunisasi BCG di wilayah kerja Puskesmas

“X” tahun 2013

Dari ke tiga tabel di atas, beberapa hal yang dapat dipelajari adalah:

1. Data jumlah persalinan dibutuhkan untuk menghitung capaian indikator 3 (Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan). Data jumlah bayi dan pelaksanaan imunisasi

diperlukan untuk menghitung capaian indikator 6 (cakupan kunjungan bayi) dan indikator 7 (Cakupan

Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI))

2. Data jumlah bayi lahir hidup harus ada konsistensi dengan data total jumlah persalinan dikurangi dengan

jumlah bayi lahir mati.



3. Data jumlah bayi diimunisasi BCG harus sama dengan data jumlah bayi lahir hidup dikurangi jumlah bayi

yang tidak diimunisasi BCG.

4. Jika jumlah bayi yang diimunisasi BCG kecil, maka hasil perhitungan indikator 6 dan indikator 7 pasti

juga kecil, karena persyaratan untuk dapat dihitung sebagai jumlah bayi yang memenuhi persyaratan

standar (pembilang pada indikator 6) salah satunya adalah harus mendapat imunisasi BCG. Demikian

juga untuk menghitung jumlah desa UCI (pembilang pada indikator 7), pelaksanaan imunisasi BCG juga

termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan bahwa seorang bayi/anak telah

mendapatkan imunisasi lengkap.

Simulasi di atas hanya merupakan contoh beberapa hal yang bisa dicermati dari data yang telah terkumpul.

Masih banyak analisis serupa yang bisa dilakukan pada beberapa data yang lain. Tujuan dilakukan proses ini

adalah untuk menjaga akurasi atau ketepatan data.

Beberapa angka penyebut dalam indikator SPM adalah angka hasil estimasi, sehingga diperlukan pengolahan

khusus sesuai dengan petunjuk perhitungan yang tertulis dalam kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008.

Beberapa data tersebut adalah:

1. Jumlah sasaran ibu hamil sebagai penyebut pada indikator 1 (Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4),

2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan sebagai penyebut pada indikator 2 (Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani),

3. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin sebagai penyebut pada indikator 3 (Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan),

4. Jumlah seluruh Ibu nifas sebagai penyebut pada indikator 4 (Cakupan Pelayanan Nifas),

5. Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita, jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif, dan jumlah

perkiraan penderita diare, sebagai penyebut pada indikator 13 (Cakupan penemuan dan penangan

penderita penyakit)

Dalam Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008 telah dijelaskan mekanisme untuk melakukan estimasi, yaitu

sebagai berikut:




Metode Estimasi (Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008)

Penyebut Metode Estimasi

Jumlah sasaran ibu hamil : Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.

Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan

: Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama). Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsipada kurun waktu tertentu. 1,1 adalah konstanta untuk menghitung Ibu hamil.

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin

: Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu bersalin.

Jumlah seluruh Ibu nifas : Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk. Angka CBR dan jumlah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS masing – masing Kab/Kota/Provinsi pada kurun waktu tertentu. 1,05 adalah konstanta untuk menghitung Ibu Nifas.

Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita

: Perkiraan jumlah penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita.

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif

: Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu. Insiden rate kabupaten/kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.

Jumlah perkiraan penderita diare

: Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk. Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.



Ketidaktepatan perhitungan jumlah sasaran akan berdampak pada hasil perhitungan SPM. Jika estimasi

sasaran terlalu besar, akan teridentifikasi gap yang lebar antara target dengan capaian riil di lapangan.

Sebaliknya jika estimasi sasaran terlalu kecil, akan menghasilkan hitungan melebihi target maksimal (lebih dari

100%). Tentu saja hal ini terkesan kurang rasional.

Untuk itulah sangat perlu untuk memahami karakteristik indikator SPM terkait dengan upaya pencapaian target

nasional disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi di daerah. Mengenali karakteristik dalam hal ini berupa

identifikasi faktor – faktor yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan yang terjadi baik untuk substansi

terkait dengan pembilang maupun penyebut. Misalnya untuk estimasi data jumlah sasaran ibu hamil (pada

indikator SPM 1), pengenalan karakteristik demografi dan geografi mengenai ibu yang hamil dan potensial

hamil harus menjadi pertimbangan.

Perhitungan jumlah sasaran ini harus dilakukan tiap tahun, sebagai bahan untuk menyusun rencana kegiatan

tahunan. Dalam kenyataannya, beberapa daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang

dibutuhkan tersebut tepat waktu. Untuk mengantisipasi hal ini, dapat dilakukan metode estimasi sederhana

dengan dengan mengacu pada data dasar obyek layanan dan perkiraan besaran obyek layanan tersebut pada

tahun mendatang.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

Bn = B0 X (1+ r ) n

Keterangan:

• B0 adalah jumlah obyek layanan pada tahun awal

• r adalah tingkat pertumbuhan obyek layanan tersebut

• n adalah tahun estimasi (1, 2, 3, 4, dstnya)

Berdasarkan target yang akan dicapai dan dikalikan dengan estimasi obyek layanan pada tahun bersangkutan,

akan diperoleh besaran obyek yang akan dilayani pada tahun tersebut.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

A1 = T1 X B1




Keterangan:

• A1 = besaran obyek yang akan dilayani pada tahun estimasi 1

• T1 = Target yang ditetapkan pada tahun 1

• B1 = Estimasi besaran obyek layanan pada tahun 1

Angka A1 inilah yang masuk ke dalam rencana pencapaian SPM, untuk menjadi dasar penyusunan rencana

kegiatan dan pembiayaannya.

Categorizing adalah aktivitas mengelompokkan berbagai data ke dalam kelompok data yang sejenis. Seperti

telah dibahas sebelumnya, data yang membentuk satu angka pembilang dari sebuah indikator SPM berasal

dari banyak data dari berbagai sumber. Oleh karena itu prosedur selanjutnya dalam pengolahan data adalah

mengenali sebuah data itu akan menjadi unsur pembentuk untuk indikator yang mana, dan dikelompokkan

berdasarkan indikator yang sesuai.

Setelah semua data pembentuk sebuah indikator berhasil diidentifikasi, seluruh data tersebut dijumlahkan

untuk mendapatkan nilai akhir. Angka inilah yang dimasukkan ke dalam formula perhitungan capaian SPM.

Untuk mempermudah pembacaan hasil pengolahan data, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk tabulasi,

diagram, atau pemetaan, sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyusun rencana pemenuhan target SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan

jangka waktu sampai dengan tahun 2015, maka daerah harus mampu menyusun rencana yang efektif dengan

memanfaatkan sisa waktu yang ada. Terkait tujuan tersebut, daerah perlu melakukan estimasi sehingga

diperoleh gambaran mengenai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan pada waktu yang akan datang.

Penyimpulan Hasil Pengumpulan Data

Hasil akhir perhitungan capaian SPM menunjukkan tingkat keberhasilan daerah dalam memenuhi target.

Angka hasil perhitungan tersebut jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan dapat diambil

kesimpulan yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Belum memenuhi target

2. Memenuhi target

3. Melampaui target



Target yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri adalah target nasional dengan batas waktu pencapaian

tahun 2015. Pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan rincian target per tahun sebelum tahun 2015,

sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.

Penyimpulan hasil pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan angka capaian riil dengan target,

baik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Mengetahui Data Capaian Kinerja SPM Terkini

Perhitungan capaian SPM dapat dilakukan secara manual, maupun dengan memanfatkan bantuan program

excel sehingga menjadi lebih mudah dan akurat. Jika perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi

program excel, dapat dibuat format sederhana seperti dalam tabel berikut ini.

Format Perhitungan Capaian SPM(File spreadsheet/excel dapat dilihat dalam CD)




Angka pencapaian SPM menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan SPM untuk satu wilayah

kabupaten/kota.Angka ini menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan dari seluruh unsur pemberi pelayanan

kesehatan (PPK) di wilayah kabupaten/kota tersebut, baik pemerintah maupun swasta, baik individu maupun

institusi.

Contoh Bahan Presentasi di CD


yang terlampir:



a) Presentasi 2.1 Identifikasi capaian SPM per-indikator

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.1 Identifikasi capaian SPM per-indikator .































b) P

rese

ntas

i 2.2

Dat

a R

elev

an U

ntuk

Men

gide

ntifi

kasi

Cap

aian

Indi

kato

r SP

M

Liha

t mat

eri p

rese

ntas

i pad

a fo

lder

mod

ul-2

: Pre

sent

asi 2

.2 D

ata

Rel

evan

Unt

uk M

engi

dent

ifika

si C

apai

an In

dika

tor S

PM

PEN

CAP

AIAN

SPM

KAB

UPA

TEN

.....

......

......

TAH

UN

20.

.....

No.

Indi

kato

r SPM

Data

yan

g di

butu

hkan

Pusk

1

Pusk

2

Pusk

3

Pusk

4

Pusk

5

Pusk

6

Pusk

7

Pusk

8

Pusk

9

Pusk

10

Tota

l Ka

b.

1 C

akup

an

kunj

unga

n Ib

u H

amil

K- 4

Jml I

bu H

amil

yg m

empe

role

h pe

laya

nan

ante

nata

l K4

0

Jum

lah

sasa

ran

ibu

ham

il

0

2 C

akup

an

kom

plik

asi

kebi

dana

n ya

ng

dita

ngan

i

Jum

lah

Kom

plik

asi k

ebid

anan

ya

ng m

enda

pat p

enan

gana

n de

finiti

f

0

Jml I

bu d

enga

n ko

mpl

ikas

i ke

bida

nan

0

3 C

akup

an

perto

long

an

pers

alin

an o

leh

tena

ga k

eseh

atan

ya

ng m

emilik

i ko

mpe

tens

i ke

bida

nan

Jum

lah

ibu

bers

alin

yg

dito

long

ol

eh te

naga

kes

ehat

an

0

Jum

lah

selu

ruh

sasa

ran

ibu

bers

alin

0

4 C

akup

an

Pela

yana

n N

ifas

Jum

lah

ibu

nifa

s yg

tela

h m

empe

role

h 3

kali

pela

yana

n ni

fas

sesu

ai s

tand

ar

0

Selu

ruh

Ibu

nifa

s di

sat

u w

ilaya

h ke

rja

0

5 C

akup

an

Neo

natu

s de

ngan

ko

mpl

ikas

i yan

g di

tang

ani.

Jum

lah

neon

atus

dgn

ko

mpl

ikas

i yg

terta

ngan

i

0

Jum

lah

selu

ruh

neon

atus

dgn

ko

mpl

ikas

i yg

ada

0




No.

Indi

kato

r SPM

Data

yan

g di

butu

hkan

Pusk

1

Pusk

2

Pusk

3

Pusk

4

Pusk

5

Pusk

6

Pusk

7

Pusk

8

Pusk

9

Pusk

10

Tota

l Ka

b.

6 C

akup

an

Kunj

unga

n Ba

yi

Jum

lah

bayi

mem

pero

leh

pela

yana

n ke

seha

tan

sesu

ai

stan

dar

0

Jum

lah

selu

ruh

bayi

lahi

r hid

up

0

7 C

akup

an D

esa/

Ke

lura

han

Uni

vers

al C

hild

Im

mun

izat

ion

(UC

I)

Jum

lah

desa

/ ke

lura

han

UC

I

0

Selu

ruh

desa

/ ke

lura

han

0

8 C

akup

an

pela

yana

n an

ak

balit

a

Jml a

nak

balit

a yg

mem

pero

leh

pela

yana

n pe

man

taua

n pe

rtum

buha

n m

inim

al 8

kal

i

0

Jum

lah

selu

ruh

anak

bal

ita

0

9 C

akup

an

pem

beria

n m

akan

an

pend

ampi

ng A

SI

pada

ana

k us

ia

6 –

24 b

ulan

ke

luar

ga m

iski

n.

Jum

lah

anak

usi

a 6

– 24

bln

ke

luar

ga m

iski

n yg

men

dapa

t M

P –

ASI

0

Jum

lah

selu

ruh

anak

usi

a 6

– 24

bln

kel

uarg

a m

iski

n

0

10 C

akup

an b

alita

gi

zi b

uruk

m

enda

pat

pera

wat

an

Jum

lah

balit

a gi

zi b

uruk

m

enda

pat p

eraw

atan

di s

aran

a pe

laya

nan

kese

hata

n

0

Jum

lah

selu

ruh

balit

a gi

zi b

uruk

yg

dite

muk

an

0

11 C

akup

an

penj

arin

gan

kese

hata

n si

swa

SD d

an s

etin

gkat

Jml m

urid

SD

dan

set

ingk

at y

g di

perik

sa k

eseh

atan

nya

oleh

te

naga

kes

ehat

an a

tau

tena

ga

terla

tih

0

Jum

lah

mur

id S

D d

an s

etin

gkat

0



No.

Indi

kato

r SPM

Data

yan

g di

butu

hkan

Pusk

1

Pusk

2

Pusk

3

Pusk

4

Pusk

5

Pusk

6

Pusk

7

Pusk

8

Pusk

9

Pusk

10

Tota

l Ka

b.

12 C

akup

an p

eser

ta

KB a

ktif

Jum

lah

PUS

yang

m

engg

unak

an k

ontra

seps

i

0

Jum

lah

selu

ruh

Pasa

ngan

Usi

a Su

bur

0

13 a

Acut

e Fl

acid

Pa

raly

sis

(AFP

) ra

te p

er 1

00.0

00

pend

uduk

< 1

5 ta

hun

Jum

lah

kasu

s AF

P no

n Po

lio

yang

dila

pork

an

0

Jum

lah

Pend

uduk

< 1

5 ta

hun

0

13 b

Pene

mua

n Pe

nder

ita

Pneu

mon

ia B

alita

Jum

lah

pend

erita

pne

umon

ia

balit

a ya

ng d

itang

ani

0

Jum

lah

perk

iraan

pen

derit

a Pn

eum

onia

bal

ita d

i sat

u W

ilaya

h

0

13 c

Pene

mua

n pa

sien

bar

u TB

BT

A Po

sitif

Jum

lah

pasi

en b

aru

TB B

TA

posi

tif y

ang

dite

muk

an d

an

diob

ati

0

Jum

lah

perk

iraan

pas

ien

baru

TB

BTA

pos

itif

0

13 d

Pend

erita

DBD

ya

ng d

itang

ani

Jum

lah

pend

erita

DBD

yan

g di

tang

ani s

esua

i SO

P0

Jum

lah

pend

erita

DBD

yan

g di

tem

ukan

0

13 e

Pe

nem

uan

pend

erita

dia

re

Jum

lah

pend

erita

dia

re y

ang

data

ng d

an d

ilaya

ni d

i sar

ana

Kese

hata

n da

n Ka

der

0

Jum

lah

perk

iraan

pen

derit

a di

are

pd s

atu

wila

yah

terte

ntu

dala

m w

aktu

yg

sam

a

0




No.

Indi

kato

r SPM

Data

yan

g di

butu

hkan

Pusk

1

Pusk

2

Pusk

3

Pusk

4

Pusk

5

Pusk

6

Pusk

7

Pusk

8

Pusk

9

Pusk

10

Tota

l Ka

b.

14 C

akup

an

pela

yana

n ke

seha

tan

dasa

r pa

sien

m

asya

raka

t m

iski

n

Jum

lah

kunj

unga

n pa

sien

m

aski

n di

Sar

kes

stra

ta 1

0

Jum

lah

selu

ruh

mas

kin

di k

ab/

kota

0

15 C

akup

an

pela

yana

n ke

seha

tan

ruju

kan

pasi

en

mas

yara

kat

mis

kin

Jum

lah

pasi

en m

aski

n di

sar

kes

stra

ta 2

dan

stra

ta 3

0

Jum

lah

mas

yara

kat m

iski

n

0

16 C

akup

an

Pela

yana

n G

awat

D

arur

at le

vel

1 ya

ng h

arus

di

berik

an S

aran

a Ke

seha

tan

RS)

di

Kab

/ Kot

a.

pela

yana

n ga

wat

dar

urat

leve

l 1

0

Jum

lah

RS

kab/

kota

0

17 C

akup

an D

esa/

kelu

raha

n m

enga

lam

i KLB

ya

ng d

ilaku

kan

peny

elid

ikan

ep

idem

iolo

gi <

24

jam

Jum

lah

KLB

di d

esa/

kelu

raha

n ya

ng d

itang

ani <

24 ja

m

0

Jum

lah

KLB

di d

esa/

kelu

raha

n ya

ng te

rjadi

0

18 C

akup

an D

esa

Siag

a Ak

tif

Jum

lah

Des

a si

aga

yg a

ktif

0

Jum

lah

Des

a Si

aga

yg d

iben

tuk

0



c) Presentasi 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.3 Teknik Pengumpulan Data









d) Presentasi 2.4 Metode pengolahan dan penyimpulan hasil

Lihat materi presentasi pada folder modul-2 : Presentasi 2.4 Metode Pengolahan dan Penyimpulan Hasil



Modul 3Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional

Tujuan Pembelajaran

Modul ini menuraikan bagaimana melakukan analisis kesenjangan dalam pencapaian SPM, dengan:

1. mengidentifikasi target SPM nasional

2. mengidentifikasi capaian SPM daerah

3. mengidentifikasi kesenjangan atau gap dalam pencapaian SPM

4. mengidentifikasi faktor utama penyebab kesenjangan.

Di dalam PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan

bahwa indikator SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk




menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa

masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Sebagai upaya pemerintah pusat untuk memacu daerah

dalam implementasi SPM, ditetapkan pula target nasional yang menjadi tolok ukur keberhasilan daerah pada

masing-masing indikator.

Target SPM Nasional Normatif

Ditetapkannya target SPM nasional dimaksudkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di

daerah. Hal ini diharapkan dapat memacu daerah agar bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi target SPM.

Dalam Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota, telah disebutkan secara jelas target SPM nasional. Selengkapnya target SPM

nasional diuraikan berikut ini.

Target SPM Nasional

NO. INDIKATOR SPM TARGET 2015

1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 95%

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%


95%

4 Cakupan Pelayanan Nifas 95%

5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80%

6 Cakupan Kunjungan Bayi 90%

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) >95%

8 Cakupan pelayanan anak balita 90%

9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

100%

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100%

12 Cakupan peserta KB aktif 70%



NO. INDIKATOR SPM TARGET 2015

13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun >2

Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100%

Penemuan pasien baru TB BTA Positif 90%

Penderita DBD yang ditangani 100%

Penemuan penderita diare 100%

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100%

15 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana

Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

100%

17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100%

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80%

Secara nasional batas akhir yang ditetapkan adalah tahun 2015. Tetapi masing-masing daerah diharapkan

menindaklanjuti dengan membuat keputusan tentang pentahapan pencapaian SPM tersebut. Sebagai contoh,

pemerintah Propinsi Jawa Timur telah membuat pentahapan target pencapaian SPM tersebut pertahun, mulai

tahun 2011 hingga 2015, sebagai berikut.

Target SPM tahun 2011 – 2015 Propinsi Jawa Timur

NO. INDIKATOR SPMTARGET (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 85 90 91 92 93 94 95


80 80 80 80 80 80 80


90 90 93 94 94 95 95

4 Cakupan Pelayanan Nifas 90 94 95 95 95 95 95

5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80 71 73 75 77 80 80




NO. INDIKATOR SPMTARGET (%)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20156 Cakupan Kunjungan Bayi 75 90 90 90 90 90 100

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

>90 >95 >95 >95 >95 >95 >95

8 Cakupan pelayanan anak balita 75 79 81 83 85 87 100


100 100 100 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 100 100 100 100 100 100

12 Cakupan peserta KB aktif 67 68 70 70 >70 >70 >70

13 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun*)

>2 >2 >2 >2 >2 >2 >2

Penemuan Penderita Pneumonia Balita 80 45 70 80 90 100 100

Penemuan pasien baru TB BTA Positif 45 65 70 75 80 85 90

Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100

Penemuan penderita diare 90 100 100 100 100 100 100

14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

85 90 95 100 100 100 100


100 100 100 100 100 100 100

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota

75 80 85 90 95 100 100


>80 >85 >90 >95 100 100 100

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 20 30 40 50 45 70 80

Ket: *) target dalam bentuk angka absolut



Penentuan target tahunan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempermudah SKPD terkait, dalam

hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, dalam menyusun strategi pencapaian SPM dan pengalokasian

sumber daya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Gap pencapaian daerah vs SPM

Setiap awal tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menghitung pencapaian eksisting SPM

kesehatan di wilayahnya. Hasil perhitungan ini dilaporkan kepada kepala daerah tingkat II, kepala daerah

tingkat I, dan menteri kesehatan. Hal ini dimaksudkan sebagai laporan pertanggungjawaban daerah dalam

menyelenggarakan pelayanan wajib bagi masyarakat. Mekanisme perhitungan capaian SPM secara detail

telah dijelaskan pada bab 3.

GAP SPM Nasional vs Lokal/Daerah

Hasil perhitungan capaian eksisting SPM daerah selanjutnya dibandingkan dengan target yang telah

ditetapkan. Dari hasil perbandingan tersebut akan dapat diidentifikasi adanya gap atau kesenjangan antara

pencapaian SPM dibandingkan dengan target, baik target daerah maupun target nasional. Adanya gap ini

menunjukkan ada masalah pada indikator tersebut.

Metode sederhana untuk mengenali adanya gap antara pencapaian SPM terkini dengan target daerah dan

target nasional adalah dengan membuat tabulasi dan diagram hasil perhitungan SPM.

Contohnya adalah sebagai berikut:

Pencapian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun yyyy

No. Indikator SPM Pencapaian Target daerah tahun .....

1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 95,82% 92%

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 45,51% 80%


96,32% 94%




No. Indikator SPM Pencapaian Target daerah tahun .....

4 Cakupan Pelayanan Nifas 96,66% 95%

5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 58,16% 75%

6 Cakupan Kunjungan Bayi 94,44% 90%


86,21% 95%

8 Cakupan pelayanan anak balita 88,85% 83%


100,00% 100%

10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100,00% 100%

11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 98,84% 100%

12 Cakupan peserta KB aktif 76,04% 70%

13 a Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

5,24 >2

13 b Penemuan Penderita Pneumonia Balita 58,76% 80%

13 c Penemuan pasien baru TB BTA Positif 104,76% 75%

13 d Penderita DBD yang ditangani 100,00% 100%

13 e Penemuan penderita diare 84,75% 100%


93,03% 100%


4,19% 100%


100,00% 90%


100,00% 95%

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 100,00% 50%



Berdasarkan tabel tersebut, jika divisualisasikan dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut:

Bentuk visuaisasi lain yang memungkinkan proses identifikasi gap dengan lebih mudah adalah dengan grafik berbentuk jaring laba-laba, seperti tergambar berikut ini.

Grafik Jaring Laba-laba Pencapaian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun ......

Garik Batang Pencapaian SPM kesehatan Kabupaten “X” tahun ......




Dengan melihat tampilan grafik jaring laba-laba di atas, jika bidang berwarna biru masih terlihat berarti untuk

indikator tersebut belum berhasil mencapai target. Semakin lebar bidang berwarna biru yang terlihat, berarti

gap yang ada juga semakin lebar. Dalam contoh kasus di atas, ada 8 indikator yang belum mencapai target,

yaitu indikator 2, indikator 5, indikator 7, indikator 11, indikator 13 b, indikator 13 e, indikator 14, dan indikator

15. Gap paling besar ada pada indikator 15, yaitu mengenai cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin, sedang gap paling kecil ada pada indikator 11, yaitu Cakupan penjaringan kesehatan siswa

SD dan setingkat.

Khusus untuk indikator 13 a yaitu mengenai Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15

tahun dilakukan analisis secara terpisah, karena ada perbedaan satuan dengan indikator lain. Seluruh indikator

SPM kesehatan mulai dari indikator 1 hingga indikator 18 menggunakan satuan persen, kecuali indiaktor 13 a

yang menggunakan jumlah absolut.

Gap antara status capaian masing-masing daerah dengan target nasional merupakan volume atau beban kerja

yang harus dikejar oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam

target nasional (tahun 2015).

Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan

Kesenjangan capaian indikator SPM menunjukkan bahwa ada masalah dalam pelaksanaan SPM tersebut.

Agar bisa disusun rencana intervensi untuk mengatasi masalah, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui

penyebab terjadinya gap. Tujuan dilakukannya analisis penyebab gap ini adalah untuk mengetahui akar

penyebab utama dari gap tersebut, sehingga upaya pemecahan masalah menjadi lebih terfokus.

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan.

Dua diantaranya yang cukup populer adalah fishbone diagram (sering disebut sebagai ishikawa diagram) dan

problem tree (pohon masalah). Dua teknik tersebut memiliki pendekatan yang hampir sama, yaitu merunut

faktor penyebab terjadinya masalah secara bertahap mulai dari penyebab primer, sekunder, hingga tersier.

Beda utamanya selain pada visualisasi gambar (dimana fishbone berbentuk duri ikan sedang problem tree

berbentuk pohon) adalah pada fishbone penyebab dikategorisasi menurut faktor tertentu, sedang pada

problem tree penyebab langsung diidentifikasi sesuai dengan kontribusinya terhadap terjadinya masalah.

Penjelasan masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut.



I. Teknik identifikasi penyebab masalah dengan fishbone diagram

Fishbone diagram adalah sebuah teknik untuk melakukan analisis penyebab masalah. Fishbone diagram

sering pula disebut dengan Ishikawa diagram, karena teknik ini dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa dari

Jepang.

Fishbone diagram ini dapat dipakai untuk:

1) Melakukan identifikasi penyebab suatu masalah

2) Mengkategorikan berbagai sebab potensial suatu masalah dengan cara yang sistematik

3) Mencari akar penyebab suatu masalah

4) Menjelaskan hubungan sebab akibat suatu masalah

Kelebihan metode fishbone diagram diantaranya adalah:

1) Lebih terstruktur

2) Mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dengan cara yang sistematik

Cara menggunakan fishbone diagram adalah sebaga iberikut:

1) Rumuskan pernyataan masalah dengan jelas

2) Tulis masalah tersebut pada bagian kepala ikan

3) Rumuskan kategori penyebab masalah berdasarkan pendekatan tertentu. Misal jika mengunakan

pendekatan unsur organisasi maka kategori penyebab yang digunakan adalah: Man, Material, Money,

Machine, Method, ditambah dengan market (masyarakat) dan environment.

4) Cari penyebab masalah primer untuk masing-masing kategori.

5) Lanjutkan dengan mencari faktor penyebab sekunder yaitu mencari faktor penyebab terjadinya penyebab

primer, dan tempatkan pada tulang-tulang berukuran sedang.

6) Faktor penyebab tersebut dapat dikembangkan melalui metoda FGD atau brainstorming.

7) Tuliskan penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab sekunder. Penyebab tersier dinyatakan dalam

tulang-tulang kecil.

Berikut ini adalah visualisasi dari teknik fishbone.




Teknik fishbone untuk mengidentifikasi penyebab masalah

Keterangan:

A : Masalah

B : Kategori penyebab

C : Penyebab primerD : Penyebab sekunder

E : Penyebab tersier

ED

2. Teknik identifikasi penyebab masalah dengan problem tree

Problem tree merupakan salah satu metode perencanaan yang digunakan untuk menganalisis penyebab

terjadinya masalah. Disebut problem tree karena visualisasi dari teknik ini membentuk sebuah pola hubungan

yang mengikuti bentuk sebuah pohon. Unsur utama dari pohon ada 3, yaitu akar, batang dan daun. Demikian

pula dalam problem tree ini, ketiga unsur tersebut juga ditemukan. Batang menggambarkan masalah yang

hendak dipecahkan, akar menggambarkan penyebab terjadinya masalah, sedang daun mengambarkan

dampak atau akibat dari timbulnya masalah.

Manfaat penggunaan problem tree hampir sama dengan manfaat penggunaan fishbone, yaitu dapat

digunakan untuk melakukan identifikasi penyebab suatu masalah, mencari akar penyebab suatu masalah, dan

menjelaskan hubungan sebab akibat suatu masalah.



Kelebihan teknik problem tree ini adalah selain mampu mengidentifikasi penyebab masalah, juga mampu

menghasilkan telaah dampak masalah. Dengan sedikit penyesuaian diagram problem tree juga akan bisa

menjadi pohon alternatif dan pohon keputusan.

Cara menggunakan problem tree adalah sebagai berikut:

1. Tuliskan masalah yang akan dicari penyebabnya pada bagian tengah pohon (batang pohon)

2. Dari masalah tersebut tarik garis ke atas dan ke bawah. Garis ke bawah untuk mengidentifikasi penyebab,

sedang garis ke atas untuk mengidentifikasi dampak atau konsekuensi dari masalah tersebut

3. Fokuskan lebih dulu pada garis yang ke bawah, atau garis penyebab msalah masalah. Mulailah mencari

penyebab dengan menjawab pertanyaan: “Mengapa masalah “X” terjadi?”

4. Penyebab yang dinilai merupakan penyebab langsung (penyebab primer) dituliskan persis di bawah

masalah. Tidak ada aturan berapa jumlah penyebab primer yang harus diidentifkasi.

5. Lanjutkan dengan mencari penyebab sekunder, dengan mengajukan pertanyaan: “Mengapa penyebab

primer tersebut terjadi?”

6. Penyebab sekunder ditulis di bawah masing-masing penyebab primer yang sesuai

7. Lanjutkan dengan mencari penyebab tersier, dengan mengajukan pertanyaan: “Mengapa penyebab

primer tersebut terjadi?”

8. Penyebab tersier ditulis di bawah masing-masing penyebab sekunder yang sesuai

9. Jika identifikasi faktor penyebab dianggap sudah cukup, beralihlah ke dampak/konsenkuensi, dengan

mengajukan pertanyaan: “Apa dampak atau konsekuansi yang timbul dari masalah “X”?”

10. Tuliskan dampak atau konseuensi tersebut di atas kotak masalah.

11. Lakukan pendekatan yang sama, dengan memulai dari konsekuensi primer, lanjut ke sekunder sampai

dengan tersier.

Visualisasi dari teknik problem tree ini adalah di bagan yang berikut.

Kedua teknik analisis penyebab masalah yang telah diuraikan di atas dalam aplikasinya sebaiknya dilakukan

secara berkelompok.Penggalian ide penyebab dilakukan melalui diskusi baik berupa brainstorming maupun

diskusi terarah. Tidak ada aturan baku mengenai jumlah maupun jenjang penyebab yang harus diidentifikasi.

Rambu-rambu yang disarankan adalah, penggalian penyebab harus diakhiri jika faktor penyebab yang

teridentifikasi termasuk faktor yang unmanagable (tidak bisa dintervensi).

Jika proses identifikasi penyebab telah selesai, maka akan ditemukan sekelompok penyebab masalah.

Prosedur selanjutnya adalah menentukan faktor utama penyebab kesenjangan diantara berbagai penyebab

masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Penyebab utama inilah yang akan ditindaklanjuti untuk diintervensi.

Uraian selengkapnya pada sub pokok bahasan berikut ini.




Visualisasi dari teknik problem tree ini adalah sebagai berikut

Teknik problem tree untuk mengidentifikasi penyebab masalah

PenyebabPrimer

Masalah

PenyebabSekunder

PenyebabTersier

DampakTersier

DampakSekunder

DampakPrimer

PenyebabPrimer

PenyebabPrimer

PenyebabPrimer

Kedua teknik analisis penyebab masalah yang telah diuraikan di atas dalam aplikasinya sebaiknya dilakukan

secara berkelompok. Penggalian ide penyebab dilakukan melalui diskusi baik berupa brainstorming maupun

diskusi terarah. Tidak ada aturan baku mengenai jumlah maupun jenjang penyebab yang harus diidentifikasi.

Rambu-rambu yang disarankan adalah, penggalian penyebab harus diakhiri jika faktor penyebab yang

teridentifikasi termasuk faktor yang unmanagable (tidak bisa dintervensi).

Jika proses identifikasi penyebab telah selesai, maka akan ditemukan sekelompok penyebab masalah.

Prosedur selanjutnya adalah menentukan faktor utama penyebab kesenjangan diantara berbagai penyebab

masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Penyebab utama inilah yang akan ditindaklanjuti untuk diintervensi.

Uraian selengkapnya pada sub pokok bahasan beriikut ini.



Identifikasi Faktor Utama Penyebab Kesenjangan

Proses fishbone atau problem tree akan menghasilkan beberapa faktor yang merupakan penyebab primer,

sekunder dan tersier. Akar masalah diidentifikasi dari faktor penyebab yang paling luar (penyebab tersier). Akar

masalah inilah yang disebut sebagai faktor utama penyebab kesenjangan.

Identifikasi akar masalah

ED

PenyebabPrimer

Masalah

PenyebabSekunder

PenyebabTersier

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyebab E atau penyebab tersier diidentifkasi sebagai akar masalah.

Untuk satu masalah, sangat mungkin akar masalah ada beberapa. Akar masalah ini bisa saja langsung

dibahas rencana intervensinya, atau melalui proses prioritas terlebih dahulu. Proses prioritas yang dilakukan

bertujuan untuk menentukan akar penyebab yang dominan berdasarkan kontribusinya terhadap terjadinya

masalah. Bahasan lebih detail mengenai teknik prioritas akan dibahas pada bab selanjutnya.

Contoh Bahan Presentasi

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses/dilihat

di CD terlampir:




a. Presentasi 3.1 Gap pencapaian SPM - Target nasional vs capaian eksisting daerah

Lihat materi presentasi pada folder modul-3 : Presentasi 3.1 Gap pencapaian SPM - Target nasional vs

capaian eksisting daerah.











b) L

ampi

ran

3.2

Lem

bar

kerj

a: Id

enti

fikas

i gap

cap

aian

eks

isti

ng S

PM

deng

an t

arge

t SP

M n

asio

nal d

an lo

kal/d

aera

h



c) Lampiran 3.3 Powerpoint tentang Teknik identifikasi faktor penyebab kesenjangan

Lihat materi presentasi pada folder modul-3 : Presentasi 3.3 Teknik identifikasi faktor penyebab kesenjangan











Modul 4 Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap

Tujuan Pembelajaran

Modul ini menguraikan substansi tentang penyusunan program pencapaian SPM, dengan

• mengidentifikasi faktor pendukung suksesnya pemenuhan SPM

• mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang mendukung pencapaian SPM, termasuk kebijakan tentang

budgeting

• menyusun program pemenuhan SPM

• menyusun prioritas kegiatan

• melakukan kategorisasi kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan inovatif/ akselerasi

• mengidentifikasi sumber pembiayaan bagi kegiatan pemenuhan SPM

• mengenali praktek governance dalam implementasi SPM kesehatan




Pendahuluan

Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian

dan tindak lanjut dari Pemerintahan Daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan SPM dan juga pencapaian

target SPM maka Pemerintah melalui Kemendagri telah mengeluarkan beberapa regulasi, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Permendagri 54/ 2010 tentang Pelaksanaan PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

2. Permendagri 21/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagi 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah,

3. Permendagri tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pembangunan

daerah yang berlaku, misalnya untuk rencana kerja pembangunan daerah 2013, Permendagri 32/2012. dan

4. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang berlaku, misalnya Permendagri 37/2012 untuk

tahun 2013.

Dalam peraturan tersebut diatur bahwa SPM merupakan salah satu acuan dalam proses perencanaan dan

penganggaran di Daerah. Di samping peraturan tersebut di atas, juga telah diterbitkan Surat Edaran 100/675/

SJ tentang Penerapan SPM pada tanggal 7 Maret 2011 kepada Kementerian/ Lembaga terkait dan juga Surat

Edaran 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah tanggal 26

Maret 2012 kepada Kepala Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Melalui Surat Edaran dimaksud

diharapkan terjadi komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemda dengan Pemerintah dalam upaya

penerapan dan pencapaian SPM mengingat percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan

prioritas nasional.

Dalam rangka mewujudkan percepatan pencapaian SPM bidang kesehatan, harus mampu dikenali faktor

pendukung dan penghambat yang ada di daerah masing- masing.Keberadaan kebijakan dan peraturan daerah

terkait dengan implemetasi SPM kesehatan memiliki peran yang sangat strategis.Dengan adanya peraturan

daerah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan kontribusi dari semua pihak yang terkait. Jika

berbagai pihak yang terkait dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kegiatan SPM sejak awal, tentunya

akan mampu menghasilkan sebuah program inovatif yang dapat menjadi akselerator pencapaian SPM kesehatan.



Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM

Upaya untuk memenuhi target SPM sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang mudah.

Dalam implementasinya banyak faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan SPM. Secara garis besar

beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPM dapat digambarkan sebagai berikut.

Pemerintah adalah penanggungjawab utama penyelenggaraan SPM.Pemerintah bertugas melakukan

pembinaan dan pengawasan.Pemerintah berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan SPM di daerah melalui

pembentukan sistem, perumusan kebijakan dan pendanaan yang memadai.Lahirnya kebijakan yang berpihak

pada SPM kesehatan, dan adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan ke dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu bukti dukungan yang nyata dari pemerintah.

Dinas kesehatan merupakan leading sector bagi penyelenggaraan SPM bidang kesehatan. Dinas kesehatan

(beserta seluruh jajarannya) bertangungjawab secara substansi dan teknis terhadap perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemenuhan target SPM bidang kesehatan. Pemahaman seluruh pelaku

Beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan SPM bidang kesehatan

Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat)

Dunia usaha

Dinas kesehatan dan jajarannya

Masyarakat

IMPLEMENTASI SPM KESEHATAN

Lintas sektor terkait




bidang kesehatan di lapangan mengenai konsep SPM kesehatan menjadi faktor pertama yang menentukan.

Pemahaman yang baik, diikuti dengan kompetensi teknis yang sesuai dan komitmen yang tinggi merupakan

persyaratan keberhasilan implementasi SPM.

Sektor di luar sektor kesehatan juga berkontribusi cukup besar bagi suksesnya implementasi SPM kesehatan.

Beberapa urusan wajib bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik karena dampak dari kinerja sektor lain.

Sebagai contoh, kendala aksessibilitas masyarakat terhadap tempat pelayanan kesehatan akan dapat teratasi

jika pembangunan sarana prasarana jalan dan transportasi berhasil dengan baik. Oleh karena itulah sinergi

rencana pembangunan kesehatan dengan rencana pembangunan dari sektor lain juga menjadi faktor kunci

keberhasilan penyelenggaraan SPM bidang kesehatan.

Kedudukan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan SPM kesehatan juga cukup penting. Kemitraan yang

dijalin dengan dunia usaha akan membuka peluang bagi penyelenggaran program atau kegiatan yang lebih

bernilai. Peran yang diharapkan dari dunia usaha adalah dalam bentuk sharing tangung jawab dan sharing

sumber daya.Sharing tanggungjawab yang dimaksud adalah adanya komitmen dari kalangan dunia usaha

untuk turut serta berperan aktif mensukseskan berbagai program atau kegiatan pencapaian SPM. Sharing

sumber daya yang dimaksud berupa adanya kontribusi dari dunia usaha baik berupa ide, tenaga, pendanaan,

sarana dan sumber daya lain terhadap berbagai upaya pencapaian SPM yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan

dan jajarannya.

Masyarakat merupakan kelompok sasaran yang menjadi target utama kebijakan SPM. Masyarakat diharapkan

tidak sekedar pasif menerima pelayanan dari pemerintah, tetapi juga aktif melakukan upaya bagi terpenuhinya

kebutuhan pelayanan kesehatan minimal untuk dirinya.Agar bisa berperan sesuai harapan tersebut, modal

utama yang harus dimiliki masyarakat adalah pemahaman yang positif tentang pelayanan kesehatan.

Berangkat dari pemahaman yang baik inilah diharapkan penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap

berbagai program kesehatan menjadi lebih baik. Sebagian besar indikator SPM kesehatan akan dapat

terlaksana dengan baik jika ada partisipasi aktif dari masyarakat.

Kebijakan dan Peraturan Daerah yang Mendukung Pencapaian SPM

Sejak kebijakan tentang SPM diluncurkan tahun 2005 yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),



berbagai kebijakan teknis tentang SPM telah disusun. Di dalam PP No.65 tahun 2005 tersebut ditegaskan

bahwa daerah (propinsi, kabupaten/kota) wajib menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri terkait.

Di bidang kesehatan, pada level nasional, kementerian kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Di Kabupaten/Kota. Di dalam permenkes tersebut dijelaskan tentang jenis pelayanan mininal yang wajib

diselenggarakan oleh kabupaten/kota, beserta target dan batas waktu pencapaianya. Dalam permenkes

tersebut juga dijelaskan peran pemerintah daerah baik di level propinsi maupun kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan SPM kesehatan. Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di

Kabupaten/Kota juga telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 828/MENKES/SK/IX/2008.

Kepmenkes ini menjelaskan secara detail pengertian, cara perhitungan, hingga bentuk kegiatan dan pihak

yang terlibat dalam implementasi SPM bidang kesehatan di daerah. Sedangkan aturan yang menyangkut

urusan perencanaan dan pembiayaan SPM kesehatan juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan

RI No. 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di

Kabupaten/Kota.

Dengan adanya berbagai penegasan dari peraturan pemerintah tersebut, ditambah lagi dengan berbagai

aturan teknis dari kementerian kesehatan, jelas terlihat bahwa masing-masing daerah juga harus melahirkan

kebijakan daerah yang dimaksudkan sebagai langkah konkrit implementasi SPM kesehatan. Kebijakan di

daerah ini dikembangkan sesuai dengan kondisi lokal dan bersifat mengikat untuk daerah setempat, sehingga

diharapkan mempermudah implementasi konsep SPM di daerah.

Salah satu kebijakan yang diharapkan ada di daerah adalah peraturan di daerah yang mengatur dan

menjelaskan SPM kesehatan untuk daerah setempat. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan daerah

(perda) maupun peraturan bupati/walikota (perbup/perwali). Di dalam peraturan tersebut beberapa hal

yang perlu dicantumkan diantaranya: target tahunan SPM kesehatan, pengorganisasian dan mekanisme

pelaksanaan, serta pembinaan dan evaluasi pencapaian SPM kesehatan (contoh terlampir).

Peraturan lain yang juga diharapkan disusun di daerah adalah keputusan pimpinan daerah (Gubernur, Bupati/

walikota) tentang Rencana Aksi Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang menunjukkan komitmen kepala daerah terhadap upaya

pencapaian SPM kesehatan. Dalam rencana aksi tersebut menjelaskan tentang jenis pelayanan wajib, target

dan indikator kinerja, pelaksanaan, pembinaan, pembiayaan, dan pengendalian segala upaya yang terkait

dengan penyelenggaraan SPM kesehatan di daerah (contoh format terlampir).




Kebijakan Program dan Budgeting Pendukung Pencapaian SPM

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 disebutkan bahwa pendanaan yang berkaitan dengan

penerapan, pencapaian kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan,

pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas yang terkait dengen

penerapan SPM merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dan dibebankan pada APBD.

Mengacu pada pernyataan tersebut maka kebijakan tentang program dan budgeting pencapaian SPM

diserahkan kepada masing-masing daerah.

Dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/SJ ter tanggal 7 Maret 2011 Perihal Percepatan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Daerah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, DPRD Propinsi,

Bupati/walikota, dan DPRD Kab/kota disebutkan agar seluruh daerah menjadikan SPM yang telah ditetapkan

sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin

optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud. Setiap daerah diharapkan menyusun

rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu

pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian.

Rencana Pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan teknis mengenai sinkronisasi dan integrasi rencana pencapaian SPM ke dalam rencana

pembangunan daerah diuraian lebih detail pada Bab selanjutnya.

Teknis Identifikasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka memenuhi target SPM kesehatan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri kesehatan

No. 741 tahun 2008, daerah harus menyusun program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi masing-



masing daerah. Rencana program dan kegiatan ini akan menjadi panduan bagi pelaksana dalam menjalankan

aktivitasnya.

Rencana pencapaian SPM Bidang Kesehatan di daerah disusun dengan mengacu pada batas waktu

pencapaian SPM Bidang Kesehatan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan

dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah. Rencana program dan kegiatan yang

disusun hendaknya merupakan jawaban atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam pemenuhan

target SPM. Untuk itulah penyusunan rencana program dan kegiatan ini harus didasarkan pada hasil analisis

penyebab masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Disamping itu, agar rencana program atau kegiatan yang disusun fit dengan kondisi daerah setempat, proses

penyusunannya juga harus mempertimbangkan hasil analisis situasi daerah. Proses analisis situasi dapat

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT

dilakukan berdasarkan analisis data internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang

serta ancaman yang ada.

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada atau dimiliki, baik

sebagai kekuatan (Strength) maupun kelemahan (Weaknesses). Kekuatan (Strength) dapat berupa

ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dan sebagainya yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan

(Weaknesses) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dan sebagainya yang tidak memadai

atau mungkin sangat kurang. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang

keberadaannya dari luar pemerintahan daerah, baik sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen

nasional, perjanjian dan konvensi internasional dan sebagainya yang secara khusus menekankan pada

upayaupaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Ancaman (Threats) adalah

kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM

seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan

perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Hasil Analisis SWOT tersebut, akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan

suatu daerah sehingga dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal

yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Hasil analisis juga

menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan untuk

mendorong upaya pencapaian SPM, serta seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar

yang dapat menghambat upaya pencapaian SPM.




Secara teknis penyusunan alternatif program atau kegiatan dapat dilakukan dengan menindaklanjuti temuan

hasil analisis gap. Setiap akar masalah yang berhasil diidentifikasi didiskusikan bersama untuk merumuskan

alternatif solusi. Metode yang bisa dilakukan diantaranya adalah brainstorming, Focus Group Discussion

(FGD), ataupun nominal group technique (NGT). Proses diskusi dilakukan dengan melibatkan para pelaksana

di lapangan policy maker dan orang yang ahli di bidangnya, sehingga rumusan yang dihasilkan lebih aplikatif

dan inovatif.

Proses penyusunan alternatif program dan kegiatan dapat mengacu pada format di tabel yang berikut.

Penyusunan alternatif program dan kegiatan pemenuhan SPM

No. Indikator SPM

Analisis PenyebabAlternatif program

dan kegiatanPenyebab primer Penyebab sekunder

Penyebab tersier

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

Penyuluhan ke masyarakat kurang efektif

Metode penyuluhan tidak menarik

Ketrampilan petugas kurang

Pelatihan MPS

In-house training

Alat bantu tidak lengkap

Mengusulkan pengadan alat bantu penyuluhan sesuai karakteristik masyarakat

Frekuensi penyuluhan kurang

Belum terencana dalam dokumen PoA Puskesmas

Memperbaiki perencanaan program penyuluhan dari sisi frekuensi dan sasarannya

Masyarakat enggan datang ke Puskesmas

Masyarakat sulit menjangkau Puskesmas

Tidak tersedia sarana transportasi umum yang melaluiPuskesmas

Menyediakan sarana ambulan desa

Mendekatkan pelayanan kemasyarakat, melalui kegiatan puskesmas keliling yang dihadiri oleh bidan.



No. Indikator SPM

Analisis PenyebabAlternatif program

dan kegiatanPenyebab primer Penyebab sekunder

Penyebab tersier

... ... ... ...

... ...


3 ...

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi nomor urut

Kolom (2) : Diisi indikator SPM

Kolom (3) : Diisi penyebab primer terjadinya kesenjangan pencapaian indikator SPM yang tersebut pada

kolom (2), yang didapat dari hasil analisis penyebab masalah

Kolom (4) : Diisi penyebab sekunder dari penyebab primer yang tersebut pada kolom (3)

Kolom (5) : Diisi penyebab tersier dari penyebab sekunder yang tersebut pada kolom (4)

Kolom (6) : Diisi usulan alternatif program dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi

penyebab tersier yang tertulis pada kolom (5)

Proses di atas akan menghasilkan sekumpulan alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk

memenuhi target SPM kesehatan. Oleh karena itulah proses selanjutnya yang dilakukan setelah mendapatkan

sekumpulan alternatif program dan kegiatan adalah menentukan program dan kegiatan prioritas.

Teknik Prioritisasi Kegiatan Pemenuhan SPM

Penyusunan prioritas adalah sebuah proses untuk menentukan tingkat kepentingan suatu hal (masalah atau

alternatif pemecahan masalah) berdasarkan urutan. Masalah atau alternatif pemecahan masalah dengan

urutan pertama (ranking I) berarti hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan.

Konsep penyusunan prioritas dilakukan dalam konteks pembagian sumber daya. Setiap organisasi pasti

menghadapi kondisi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun




sumber daya lain. Padahal masalah yang harus diselesaikan organisasi pasti lebih dari satu. Agar proses

alokasi sumber daya memiliki dasar pertimbangan yang kuat, diperlukan prioritas. Masalah prioritas akan

diprioritaskan pula pada saat alokasi sumber daya.

Proses menyusun prioritas bisa dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik skoring dan non skoring. Sesuai

dengan namanya, dalam teknik skoring artinya dibutuhkan adanya skor-skor tertentu untuk menjustifikasi nilai

dari suatu masalah. Sedangkan dalam teknik non skoring tidak mempergunakan angka, tetapi menggunakan

argumen tertentu yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya kedua teknik proritas tersebut dapat digunakan untuk

memprioritas gap pencapaian SPM ini, tetapi karena beberapa pertimbangan, khususnya untuk mengurangi

kesan subjektif, maka direkomendasikan utuk menggunakan teknik skoring.

1. Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA)

Teknik skoring yang akan dibahas berikut ini dengan menggunakan salah satu metode prioritas yang disebut

dengan Multiple Criteria Utility Assessment (MCUA). MCUA ini merupakan salah satu teknik prioritas yang

cukup lama namun masih populer digunakan sampai saat ini karena pendekatannya praktis dan mudah.

MCUA adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk membantu tim dalam mengambil keputusan

atas beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria dapat dikembangkan sendiri sesuai

dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Berikut ini adalah langkah-langkah memprioritaskan masalah

dengan teknik MCUA.

1. Inventarisir masalah Data masalah yang dihadapi dalam sebuah lembar kerja.

2. Penentuan Kriteria Berdasarkan daftar masalah tersebut, susunlah kriteria yang sesuai sebagai menentukan prioritas.

Bebarapa contoh kriteria yang dapat digunakan diantaranya: besarnya masalah, urgensi, tingkat perhatian

masyarakat (public concern), dukungan kebijakan, kecepatan perkembangan masalah, dan sebagainya.

3. Penentuan bobot kriteria Dari sederet kriteria yang telah disepakati, tentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Bobot

menunjukan tingkat kepentingan suatu kriteria dalam proses prioritas. Jumlah total bobot adalah 1 atau

100%.

4. Pemberian nilai (rating) Lakukan penilaian terhadap masalah yang ada, satu demi satu, per dengan kriteria. Rating dapat



menggunakan angka 1 – 4. Angka 1 berarti rating untuk masalah tersebut rendah, angka 4 berarti

rating untuk masalah tersebut sangat tinggi. Sebagai contoh, jika urgensi dari masalah cakupan desa

UCI mendapat angka 4 maknanya adalah masalah cakupan desa UCI ini sangat urgen untuk segera

diselesaikan.

5. Penentuan skor Pemberian skor dilakukan dengan mengalikan bobot dan rating. Total skor diperoleh dengan

menjumlahkan skor dari seluruh kriteria.

6. Penentuan ranking Sesuai hasil penjumlahan skor pada tiap masalah, akan didapat masalah dengan total skor tertinggi

sampai dengan terendah. Ranking diberikan sesuai dengan urutan total skor tersebut. Masalah dengan

total skor tertinggi adalah ranking I, demikian seterusnya sampai dengan ranking terakhir.

Untuk mempermudah pelaksanaan prioritas dengan teknik MCUA, dibuat tabel berikut ini.

Penentuan prioritas masalah dengan teknik MCUA

No. Kriteria BobotMasalah A Masalah B Masalah C

Rating Bobot x rating Rating Bobot

x rating Rating Bobot x rating

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Besarnya masalah ...

2 Urgensi ...

3 Daya ungkit ...

... ......................... ...

Total 1

Ranking

Keterangan:


Kolom (2) : Diisi kriteria yang akan digunakan untuk memperioritaskan masalah. Rumusan

kriteria ini merupakan hasil kesepakatan peserta diskusi

Kolom (3) : Diisi bobot yang menunjukkan nilai kepentingan dari suatu variabel. Bobot

merupakan hasil kesepakatan. Total bobot adalah satu

Kolom (4) : Diisi rating yang menunjukkan penilaian peserta diskusi terhadap kondisi dari suatu

masalah ditinjau dari kriteria tertentu. Dapat menggunakan angka 1 – 4

Kolom (5) : Diisi skor hasil perkalian antara bobot dengan rating




2. Capability, Acceptibility, Readiness, dan Leverage (CARL)

Kriteria yang sering digunakan dalam memprioritaskan program dan kegiatan adalah terkait dengan

kemampuan dan potensi yang ada untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Contoh metode yang

cukup populer untuk ini adalah CARL. CARL adalah sebuah metode prioritas yang menggunakan kriteria

Capability, Acceptibility, Readiness, dan Leverage. Dari kriteria yang digunakan dapat disimpulkan bahwa

metode ini lebih mempertimbangkan aspek pelaksana program.

Langkah pelaksanaan teknik CARL:

1. Tuliskan alternatif program dan kegiatan yang berhasil diidentifkasi dari proses penyusunan alternatif

2. Sepakati rentang nilai yang digunakan untuk memberi skor masing-masing alternatif program dan kegiatan.

Misalnya: menggunakan rentang angka 1 – 4, atau 1 – 5, atau 1 – 10, dan sepakati makna masing-masing

angka tersebut.

Misalnya:

1 : Tidak mampu/ tidak bisa diterima/ tidak siap/ tidak ada daya ungkit

2 : Kurang mampu/ kurang bisa diterima/ kurang siap/ daya ungkit kecil

3: Mampu/ bisa diterima/ siap / ada daya ungkit

4 : Sangat mampu/ sangat bisa diterima/ Sangat siap/ Daya ungkit sangat besar

3. Berikan skor atau nilai untuk setiap alternatif program dan kegiatan berdasarkan kriteria CARL (Capability

atau kemampuan, Accesability atau Kemudahan, Readiness atau kesiapan, Leverage atau Daya Ungkit)

Format tabel untuk melakukan prioritas dengan teknik CARL adalah sebagai tabel di halaman berikut.

Proses di atas akan menghasilkan urutan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing indikator

SPM. Sesuai dengan kemampuan organisasi, diambil sejumlah prioritas (misal ranking 1 – 5) per indikator

untuk dimasukkan kedalam dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada pemerintah daerah untuk

mendapatkan alokasi anggaran.

Untuk menunjukkan keterkaitan antara program dan kegiatan prioritas tersebut dengan kemampuan dan

potensi daerah, dapat dilakukan dengan membuat tabel yang berisi skor hasil analisis SWOT dan pagu

indikatif kegiatan, seperti yang tercantum dalam lampiran II A Kemenkes 317/MENKES/SK/V/2009.



Kegiatan Rutin dan Terobosan Pemenuhan SPM

Upaya pemenuhan 18 indikator SPM kesehatan bukanlah hal yang mudah.Diperlukan serangkaian kegiatan

yang terencana dengan baik agar seluruh pihak yang terlibat mengetahui peran masing-masing, sehingga

mampu berkontribusi secara maksimal. Proses menyusun rancangan kegiatan untuk memenuhi target SPM

membutuhkan proses berpikir kreatif, dan tidak sekedar mengulang kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Jika rancangan kegiatan yang dihasilkan sekedar mengulang kegiatan tahun sebelumnya, sudah dapat

diprediksi hasil akhir yang diperoleh kemungkinan tidak akan jauh berbeda dari hasil tahun-tahun sebelumnya.

Kecil kemungkinan akan terjadi peningkatan pencapaian SPM.

Beberapa kegiatan yang bersifat dasar, kemungkinan besar memang akan terus dilakukan tiap tahun, dan

ini disebut sebagai kegiatan rutin. Tetapi di luar kegiatan rutin tersebut hendaknya selalu dimunculkan ide-ide

solutif baru, mengacu pada temuan proses analisis gap.

Di dalam petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota, Kementerian

Kesehatan telah memberikan acuan mengenai beberapa jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk

mendukung pencapaian indikator SPM tertentu.Diluar kegiatan rutin tersebut daerah dituntut untuk

mengembangkan sendiri kegiatan inovatif, dengan memperhatihan kapasitas dan potensi daerah setempat.

Format tabel untuk melakukan prioritas dengan teknik CARL

No.Indikator

SPMAlternatif Program dan Kegiatan C A R L Total Ranking

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Cakupan

kunjungan Ibu Hamil K- 4

Pelatihan MPSIn-house training Mengusulkan pengadan alat bantu penyuluhan sesuai karakteristik masyarakatMemperbaiki perencanaan program penyuluhan dari sisi frekuensi dan sasarannyaMenyediakan sarana ambulan desa Mendekatkan pelayanan ke masyarakat, melalui kegiatan puskesmas keliling yang dihadiri oleh bidan.........




No.Indikator

SPMAlternatif Program dan Kegiatan C A R L Total Ranking


3 Cakupan ....... ............................................

4 ...5dst

Keterangan:


Kolom (2) : Diisi indikator SPM

Kolom (3) : Diisi alternatif program dan kegiatan yang diperoleh dari proses penyusunan

alternatif kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya

Kolom (4) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian peserta mengenai

kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3)

Kolom (5) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian

peserta mengenai penerimaan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3)

Kolom (6) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian

peserta mengenai kesiapan sumber daya organisasi untuk menjalankan program dan kegiatan yang

tertulis di kolom (3)

Kolom (7) : Diisi dengan nilai (sesuai rentang nilai yang disepakati) berdasarkan penilaian peserta mengenai

daya ungkit program dan kegiatan yang tertulis di kolom (3) terhadap penyelesaian masalah yang lain

Kolom (8) : Diisi hasil perkalian nilai pada kolom (4) x kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)






Berikut ini diuraikan kegiatan rutin untuk pencapaian SPM, sesuai dengan yang tercantum dalam Kempenkes

828/MENKES/SK/IX/2008.

No. Indikator SPM Langkah kegiatan

1 Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4

1. Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K);2. Pendataan Bumil;3. Pelayanan Antenatal sesuai standar;4. Kunjungan rumah bagi yang Drop Out;5. Pembuatan kantong persalinan;6. Pelatihan KIP/konseling;7. Pencatatan dan Pelaporan;8. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen

Prog. KIA)


1. Deteksi Bumil, Bulin, dan Bufas Komplikasi2. Rujukan kasus komplikasi kebidanan 3. Pelayanan penanganan komplikasi kebidanan4. Penyediaan pusat pelatihan Klinis5. Pelatihan PONED bagi Bidan Desa dan Tim Puskesmas6. Pelatihan Tim PONEK di RS Kabupaten/Kota7. Penyediaan peralatan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS

Kabupaten/Kota8. Penyediaan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)9. Pelaksanaan PONED dan PONEK10. Pencatatan dan Pelaporan11. Pemantauan & Evaluasi


1. Kemitraan Bidan – Dukun2. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)3. Pelayanan persalinan4. Penyediaan/Pengantian Peralatan Persalinan (Bidan KIT)5. Pelatihan + Magang (APN)6. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi (PWS-KIA dan Analisis

Manajemen Program KIA)

4 Cakupan Pelayanan Nifas

1. Pelayanan Nifas sesuai standar (ibu dan neonatus)2. Pelayanan KB pasca persalinan3. Pelatihan/magang klinis kesehatan maternal dan neonatal.4. Pelayanan rujukan nifas5. Kunjungan Rumah bagi yang Drop Out6. Pencatatan dan Pelaporan7. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi (PWS –KIA, Analisis Manajemen

Prog. KIA)




5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

1. Deteksi Dini Bumil, Bulin, dan Bufas komplikasi.2. Pelayanan kesehatan pasca persalinan untuk ibu dan neonatal

sesuai standar3. Penyediaan sarana, peralatan, laboratorium, obat esensial yg

memadai, dan transport.4. Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan, manajemen Asfiksia bayi

baru lahir, MTBS, PONED bagi Tim puskesmas, PONEK bagi Tim RSUD

5. Pelaksanaan PONED dan PONEK;6. Pemantauan untuk asuhan tindak lanjut bagi neonatus yang dirujuk7. Pencatatan dan pelaporan8. Pemantauan pasca pelatihan dan evaluasi9. Pelaksanaan dan Pemantapan Audit Maternal Perinatal (AMP);10. Rujukan pasien, tenaga medis, dan spesimen

6 Cakupan Kunjungan Bayi

1. Peningkatan kompetensi klinis kesehatan bayi meliputi SDIDTK, stimulasi perkembangan bayi dan MTBS;

2. Pemantauan pasca pelatihan MTBS dan SDIDTK;3. Pelayanan kesehatan bayi sesuai standar di fasilitas kesehatan;4. Pelayanan rujukan;5. Pembahasan audit kematian dan kesakitan bayi.6. Pelayanan kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke faskes


1. Imunisasi Rutin2. Imunisasi Tambahan (Backlog Fighting, Crash Program)3. Imunisasi dalam Penanganan KLB (Outbreak Response)4. Kegiatan Imunisasi tambahan untuk penyakit tertentu dalam

wilayah yang luas dan waktu yang tertentu (PIN, Sub PIN, Catch Up Campaign Campak)






1. Pendataan sasaran anak usia 12 – 59 bulan;2. Pemantauan pertumbuhan anak usia 12 – 59 bulan minimal 8 x

dalam setahun;3. Pemantauan perkembangan anak usia 12 – 59 bulan minimal tiap 6

bulan sekali;4. Melakukan intervensi bila dijumpai gangguan pertumbuhan dan

kelainan perkembangan5. Melakukan rujukan bila tidak ada perbaikan setelah diintervensi6. Penyediaan skrining Kit SDIDTK;7. Pengadaan Vitamin A dosis tinggi (200.000 iu) sesuai sasaran;8. Pengadaan formulir pendukung pencatatan pelaporan9. Monitoring dan evaluasi;10. Pelatihan


1. Pendataan sasaran;2. Pelatihan pemberian makanan bagi anak/konseling menyusui3. Pengadaan MP-ASI4. Penyimpanan MP-ASI5. Distribusi sampai ke sasaran6. Pencatatan pelaporan7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian MP-ASI.


1. Surveilans gizi termasuk penemuan kasus secara aktif2. Respon cepat penanganan kasus gizi buruk3. Pelatihan tatalaksana gizi buruk4. Penyediaan mineral mix5. Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit, TFC (Therapeutic

Feeding Center)

6. Pendampingan kasus gizi buruk pasca rawat (Community Therapeutic Center)

7. Bintek dan supervisi berjenjang


1. Pendataan2. Pengadaan dan pemeliharaan UKS kit, UKGS kit3. Pelatihan petugas, guru UKS/UKGS dan dokter kecil;4. Penjaringan kesehatan5. Pelayanan kesehatan6. Pencatatan dan pelaporan




12 Cakupan peserta KB aktif

1. Pendataan Sasaran PUS.2. Konseling KB untuk PUS.3. Pelayanan Kontrasepsi sesuai standar.4. Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)5. Pelatihan Klinis Pelayanan Kontrasepsi Terkini/Contraceptive

Technical Update6. Pelatihan Peningkatan Kinerja Pelayanan KB7. Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)

Ber-KB8. Penguatan Sistem informasi pelayanan KB9. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

13 a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 thn

1. Sosialisasi2. Pencarian kasus3. Pengambilan spesimen


1. Pelayanan penderitaa. Deteksi dini penderita pneumonia balita sesuai klasifikasib. Pengobatanc. Fasilitasi penderita pneumonia berat yang memerlukan rujukand. Pembinaan care seeking

2. Penyediaan alat (Peralatan ISPA)3. Pelatihan petugas

a. Pelatihan Peningkatan Manajemen Program ISPAb. Pelatihan MTBSc. Pelatihan Autopsi Verbal Balitad. Pelatihan tata laksana pneumonia Balita

4. Penyuluhan ke masyarakat5. Jejaring kerja dan Kemitraan6. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data7. Monitoring/Supervisi ke Sarana Kesehatan8. Pertemuan Evaluasi9. Pencatatan dan pelaporan





c. Penemuan pasien baru TB BTA Positif

1. Tatalaksana pasien TB baru2. penemuan penderita TB baru3. pengobatan penderita TB baru4. Pemeriksaan sputum5. Pelatihan6. Penyuluhan7. Pencatatan pelaporan8. Monitoring dan Evaluasi


1. Penegakkan diagnosis, pengobatan dan rujukan penderita di tingkat Puskesmas dan RS.

2. Pelatihan SDM3. Penanggulangan kasus oleh puskesmas4. Penyelidikan epidemiologi5. Pencatatan dan Pelaporan6. Monitoring dan Evaluasi


1. Tatalaksana Kasus2. Penyediaan Formulir R/R3. Pengumpulan, Pengolahan, dan analisa data4. Pelatihan Petugas

a. Penatalaksana kasus

b. Manajemen Program5. Promosi/penyuluhan6. Jejaring kerja dan Kemitraan7. Pertemuan Evaluasi


1. Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan

2. Jenis Pelayanan dasar maskin3. Penyuluhan4. Pelatihan5. Monitoring dan evaluasi6. Pencatatan dan pelaporan


1. Pendataan penduduk, sarana kesehatan dan kunjungan ke sarana kesehatan

2. Jenis pelayanan lanjutan/rujukan maskin3. Penyuluhan4. Pelatihan SDM5. Pencataan dan Pelaporan6. Monitoring dan evaluasi





1. Standarisasi pelayanan gawat-darurat di Kabupaten & Provinsi2. Penyusunan Disaster Plan3. Penghitungan biaya pelayanan pasien gawat-darurat (menurut

service cost)4. Pencarian sumber biaya (Askes – Jasa Raharja – jamsostek –

Badan Penanggulangan Bencana Pusat/Daerah – APBN – APBD - Bappenas)

5. Pencatatan6. Diklat

17 Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

1. Pengumpulan data;2. Penyajian dan analisis data;3. Diseminasi;4. Pencegahan dan pengendalian KLB;5. Monitoring dan evaluasi;6. Pelatihan


1. Persiapana. Persiapan Petugas:

1) Pelatihan Bidan (1 desa: 1 Bidan)2) Pelatihan Kader dan Toma (1 desa: 2 kader + 1 toma) selama 4 hari:

3 hari di kelas, 1 hari di lapanganb. Persiapan Masyarakat:1) Pembentukan forum melalui pertemuan Tingkat Desa (3 kali/tahun)2) Survei Mawas Diri (pendataan ke lapangan atau pertemuan rembuk

desa) 2 kali/tahun)3) Musyawarah Masyarakat Desa: 2 kali/tahun2. Pelaksanaan

a. Pelayanan kesehatan dasar;b. Kader dan toma melakukan surveilan berbasis masyarakat

(pengamatan sederhana) terhadap KIA, Gizi, Kesling, Penyakit, PHBS, melakukan pendataan PHBS dengan survei cepat;

c. Pertemuan tindak lanjut penemuan hasil surveilans dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat (1 bulan sekali)

d. Alih pengetahuan dan olah ketrampilan melalui pertemuan: 2 kali/tahun

e. Pertemuan Forum Masyarakat Desa untuk membahas masalah kesehatan dengan memanfaatkan forum yang ada di desa (1bulan sekali).




Berbagai kegiatan seperti tersebut dalam tabel di atas adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjalankan

SPM kesehatan. Kegiatan tersebut harus dilakukan agar indikator SPM terlaksana. Tetapi untuk meningkatkan

kualitas hasil, daerah bisa menambahkan beberapa kegiatan terobosan diluar kegiatan rutin tersebut.

Sebagai contoh, untuk indikator cakupan kunjungan ibu hamil K4, kegiatan rutin yang dilaksanakan terdiri

dari: Pengadaan buku KIA (dengan stiker P4K); Pendataan Bumil; Pelayanan Antenatal sesuai standar;

Kunjungan rumah bagi yang Drop Out; Pembuatan kantong persalinan; Pelatihan KIP/konseling; Pencatatan

dan Pelaporan; Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi (PWS – KIA, Analisis Manajemen Prog. KIA). Semua

kegiatan tersebut perlu dilakukan agar pelayanan K4 bagi ibu hamil dapat terselenggara. Tetapi untuk lebih

mengungkit jumlah cakupan, contoh kegiatan terobosan yang bisa dilakukan misalnya: kelas ibu hamil.

Alasannya adalah dengan kelas ibu hamil, continuitas pelayanan (dari K1 – K4) lebih terjaga karena adanya

relationship jangka panjang antara bidan dengan ibu hamil dalam perteman rutin terjadwal. Kelas ibu hamil

yang didesain dengan berbagai kegiatan yang menarik diharapkan dapat meningkatkan minat ibu hamil untuk

terus berkunjung ke bidan secara teratur, sehingga standar pelayanan K4 seperti yang diharapkan dapat

tercapai.

Contoh kegiatan terobosan lain, misal untuk meningkatkan cakupan persalinan tenaga kesehatan pada daerah

dengan akses geografis yang sulit dapat mengadakan rumah singgah atau rumah tunggu bagi calon ibu

bersalin. Rumah singgah adalah rumah penduduk yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang disediakan

sebagai tempat menunggu proses kelahiran bagi ibu yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Masing-

masing daerah diharapkan dapat memunculkan berbagai kegiatan terobosan sesuai dengan kondisi lokal

spesifik dan karakteristik daerah.

Kategorisasi Kegiatan Rutin dan Akselerasi SPM

Kegiatan akselerasi adalah kegiatan yang berdaya ungkit dan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian

SPM kesehatan. Kegiatan akselerasi didesain berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan

sebelumnya. Kelemahan yang ditemukan dari hasil evaluasi inilah yang akan diperbaiki dengan rancangan

kegiatan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya desain kegiatan akselerasi seringkali membutuhkan sumber daya yang lebih banyak,

atau melibatkan lebih banyak pihak. Oleh karena itulah Kegiatan akselerasi termasuk kegiatan prioritas

sehingga diutamakan dalam pendanaannya.



Dari berbagai alternatif kegiatan yang telah dihasilkan pada langkah sebelumnya, selanjutnya kegiatan

dikategorikan menjadi kegiatan rutin dan akselerasi, sebagaimana tabel berikut ini.

Kegiatan Rutin dan Akselerasi

No. Indikator SPM Rencana kegiatanKategori kegiatan

Rutin Akselerasi

Kegiatan dan Sumber Pembiayaan

Secara normatif, sumber utama pembiayaan kesehatan di Indonesia dapat dikategorian atas 2 sumber, yaitu

bersumber pemerintah dan bersumber swasta. Dana bersumber pemerintah dapat dikategorikan menjadi

pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabuoaten/kota. Skenario pendanaan bersumber

pemerintah yang ada saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bersumber pemerintah pusat:

a) Dana kementerian (dana rogram kemenkes)

b) Dana dekonsentrasi (ke propinsi) dan tugas pembantuan (ke kabupaten/kota)

c) Bantuan operasional kesehatan

d) Jamkesmas dan Jampersal

2. Pembiayaan bersumber pemerintah propinsi:

a) Dana APBD propinsi (DAU propinsi)

b) Bantuan gubernur




3. Pembiayaan bersumber pemerintah kabupaten/kota:

a) Dana APBD kabupaten/kota (PAD)

b) Dana perimbangan (DAU, DAK, dana bagi hasil)

Masing-masing dana kesehatan tersebut telah ditentukan alokasi pemanfaatannya. Gambaran selengkapnya

mengenai fungsi alokasi kesehatan dari dana bersumber pemerintah adalah sebagai berikut:

Fungsi Alokasi Kesehatan dari Dana Bersumber Pemerintah

Sumber Pembiayaan Jenis Pembiayaan Fungsi Alokasi

Pemerintah pusat Dana kementrian Dana pembiayaan program

Dana dekonsentrasi Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke propinsi

Tugas pembantuan Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota

Bantuan Operasional Kesehatan Bantuan biaya operasional Puskesmas

Jamkesmas dan Jampersal Pendanaan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

Pemerintah propinsi

Dana APBD Propinsi (DAU Propinsi) Pendanaan kegiatan rutin dan operasional

Bantuan gubernur dan Jamkesda propinsi

Pelayanan kesehatan masyarakat di luar jamkesmas dan jampersal

Pemerintah kabupaten/kota

Dana APBD kabupaten/kota (PAD) Pendanaan kegiatan rutin dan operasional

Dana perimbangan DAU: untuk operasional kesehatanDAK: untuk fisik dan infrastrukturDana bagi hasil: untuk operasional khusus dan bencana

Untuk dana dari swasta atau pihak lain yang tidak mengikat peruntukannya sesuai dengan kriteria dari pemberi

dana atau sesuai dengan kesepakatan. Dana dari swasta atau pihak lain yang tidak mengikat sifatnya adalah

dana tambahan atau pelengkap. Sumber pembiayaan utama program kesehatan tetap dari pemerintah.

Pendanaan program dan kegiatan pemenuhan SPM kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan

bahwa “Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan



evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen,

serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan

tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non

Departemen”. Pada pasal 28 ayat (2) berbunyi “Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian

kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi

manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan

daerah dibebankan pada APBD”.

Untuk pengaturan teknis pembiayaan program dan kegiatan pencapaian SPM, mengikuti fungsi alokasi

sebagaimana dijelaskan di atas.

Rekomendasi Praktek Governance

Praktek governance salah satunya dicirikan dengan adanya akuntabilitas. Dikatakan akuntabel jika terdapat

dokumen yang jelas dan rasional atas semua tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Demikian juga dalam

hal penerapan SPM bidang kesehatan. Agar implementasi program pencapaian SPM kesehatan memenuhi

kriteria praktek governance, seluruh rangkaian proses mulai dari analisis gap, penyusunan alternatif program

dan kegiatan, penentuan prioritas kegiatan, alokasi pendanaan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring

evaluasinya harus dilakukan secara sistematis, mengacu pada berbagai praktek manajemen yang baik, dan

semua kegiatan tersebut harus terdokumentasi dengan baik pula.

Contoh Presentasi di CD


yang terlampir:




a) Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian

Pemenuhan SPM



b) Presentasi 4.2 Kebijakan Dan Peraturan Daerah Yang Mendukung Pencapaian SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.2 Kebijakan Dan Peraturan Daerah Yang

Mendukung Pencapaian SPM






c) Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan Pemenuhan SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan

Pemenuhan SPM









Con

toh

tem

plat

eunt

uk m

engi

dent

ifika

si p

rogr

am d

an k

egia

tan

pem

enuh

an S

PM



d) Presentasi 4.5 Teknik Prioritas

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.5. Teknik Prioritas









Con

toh

tem

plat

eunt

uk m

elak

ukan

prio

ritis

asi k

egia

tan

pem

enuh

an S

PM



e) Presentasi 4.7 Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.7Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM











f) Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan

Lihat materi presentasi pada folder modul-4 : Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan






Modul 5 Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM

Tujuan Pembelajaran

Modul ini disusun supaya para pembaja belajar melakukan costing SPM dan merancang pembiayaan

kegiatan untuk pemenuhan SPM, dengan memahami konsep unit cost daerah dan mekanisme perencanaan

pembiayaan SPM bidang kesehatan, serta mampu:

• melakukan costing aktivitas, indikator dan layanan

• menyusun pembiayaan SPM

• merancang skenario pemenuhan pembiayaan SPM untuk tahun jamak




Pendahuluan

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di

daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

urusan wajib. Oleh karena itulah Dinas Kesehatan sebagai SKPD penanggungjawab teknis penyelenggaraan

SPM kesehatan di tingkat kabupaten/kota harus mampu menyusun rencana dan pembiayaan kegiatan

pemenuhan SPM. Untuk dapat menyusun rencana pembiayaan, terlebih dahulu harus diketahui rincian

kegiatan dan unit cost per kegiatan. Disinilah pentingnya konsep costing dipahami oleh segenap pelaku bidang

kesehatan di daerah.

Costing SPM kesehatan adalah sebuah mekanisme untuk mengetahui besaran biaya yang diperlukan

untuk melaksanakan berbagai program atau kegiatan dalam rangka pemenuhan target SPM. Penghitungan

biaya pencapaian sasaran indikator SPM kesehatan dilakukan dengan mengacu pada langkah kegiatan

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 317/MENKES/SK/V/2009, serta dengan

mempertimbangkan ketentuan mengenai standar biaya daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala

Daerah. Panduan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang kesehatan

di Kabupaten/Kota.

Untuk dapat melakukan costing SPM dengan baik, diperlukan data yang lengkap mengenai macam kegiatan

atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM kesehatan. Karena sebagian besar aktivitas

pencapaian SPM berupa pelayanan langsung kepada masyarakat sasaran, dan institusi yang banyak terlibat

dalam aktivitas pelayanan langsung ini adalah Puskesmas, maka proses costing SPM ini juga harus dimulai

dari Puskesmas.

Kegiatan SPM dan Sumber Pembiayaan

Pemahaman tentang kegiatan SPM dan sumber pembiayaannya merupakan modal awal untuk dapat

menyusun rencana pembiayaan SPM. Pembahasan tentang kegiatan dan sumber pembiayaan SPM

kesehatan telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini aktivitas utama yang dilakukan adalah

melanjutkan dokumen rencana kegiatan yang telah dihasilkan pada fase sebelumnya, dilengkapi dengan

hitungan pembiayaan.



Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kegiatan pemenuhan SPM kesehatan pada dasarnya dapat

dikategorikan menjadi dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi. Kegiatan rutin

dikembangkan dari aktivitas sehari-hari yang selama ini telah dilaksanakan sebagai bagian tak terpisahkan

dari penyelenggaraan suatu program/layanan kesehatan yang rincianya telah terdapat dalam petunjuk teknis

SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota (Kepmenkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008). Sedangkan kegiatan

akselerasi adalah kegiatan terobosan atau kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh masing-masing daerah

sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target SPM kesehatan. Kedua jenis kegiatan tersebut disusun

dengan memperhatikan hasil analisis situasi dan analisis penyebab kesenjangan.

Pemerintah merupakan penanggung jawab utama terpenuhinya pembiayaan kegiatan SPM. Seperti telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, masing-masing sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah

mempunyai rambu-rambu penggunaan yang baku. Oleh karena itulah pada saat menyusun rencana

pembiayaan SPM bidang kesehatan ini harus mengacu pada aturan fungsi alokasi dana tersebut.

Penyepakatan Unit Cost Daerah

Unit cost atau biaya satuan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Dalam

bidang kesehatan konsep produk bisa berupa layanan atau kegiatan. Unit cost dihitung dari total biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau untuk menyelenggarakan suatu layanan dibagi dengan jumlah

produk atau layanan yang dihasilkan.

TotalRumus unit cost

Total output quantity

Total cost = Total fix cost + Total variable

Total cost = Invesment cost + maintenance cost + operational




Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perhitungan unit cost adalah berbasis pada perhitungan

biaya riil yang dikeluarkan oleh organisasi. Dengan demikian sangat besar kemungkinan hasil perhitungan

unit cost untuk jenis produk/layanan yang sama di organisasi berbeda maka besarnya unit cost juga akan

berbeda. Penjelasannya adalah meskipun jenis produk/pelayanannya sama tetapi sangat mungkin jumlah

SDM, peralatan, dan bahan yang digunakan berbeda, sehingga membawa konsekuensi perbedaan total biaya.

Demikian juga dengan jumlah output yang dihasilkan, variasi jumlah output antar organisasi bisa sangat besar.

Pada organisasi dengan jumlah output yang tinggi maka unit cost cenderung rendah, tetapi sebaliknya pada

organisasi dengan jumlah output kecil, maka unit cost akan tinggi.

Oleh karena itulah dalam perhitungan pembiayaan untuk SPM bidang kesehatan ini perlu disepakati besaran

unit cost daerah. Hal ini dilakukan karena konsep SPM adalah konsep wilayah, sehingga perhitungan

pembiayaannya juga berlaku untuk satu wilayah tertentu.

Sebagai contoh, besarnya biaya konsumsi pertemuan antara Puskesmas A, B, C, D, dan E yang berada

di kabupaten “X” kemungkinan berbeda, karena jenis konsumsi yang dipilih oleh Puskesmas tersebut bisa

saja berbeda. Untuk keperluan perhitungan biaya, maka harus dibuat suatu standar biaya tertentu, sehingga

masing-masing Puskesmas mempunyai pemahaman yang sama mengenai batasan besaran biaya konsumsi

pertemuan.

Pada level nasional pemerintah melalui kementerian keuangan setiap tahun menetapkan standar biaya yang

digunakan sebagai acuan dalam menyusun anggaran. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan

baik standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran.

Ketetapan tentang standar biaya terkini adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2012 tentang

standar biaya tahun anggaran 2013. Besaran biaya yang diatur dalam peraturan tersebut adalah untuk aktivitas

umum yang berlaku di semua kementerian, misalnya: biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya sewa

gedung pertemuan, biaya pemeliharaan, biaya pengadaan, dan lain-lain. Tetapi untuk beberapa jenis kegiatan

spesifik yang belum tercantum dalam peraturan menteri keuangan tersebut daerah dapat menyusun standar

biaya sendiri dengan memperhatikan nilai kewajaran, karakteristik dan kemampuan daerah.

Terkait dengan penyusunan rencana pembiayaan SPM bidang kesehatan ini ada beberapa unsur biaya yang

belum ada standar biayanya. Disinilah pentingnya dilakukan perhitungan unit cost daerah sehingga hasil

perhitungan pembiayaan SPM bidang kesehatan lebih rasional dan applicable untuk daerah setempat.

Secara sederhana perhitungan unit cost daerah dapat dilakukan dengan merujuk pada data laporan kegiatan

dan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berbagai jenis pengeluaran yang terjadi pada 1 tahun sebelumnya

dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama. Selanjutnya masing-masing kegiatan tersebut diurai



berdasarkan variabel kegiatan dan komponen pembentuk biaya. Misalnya: jika kegiatan yang dimaksud adalah

rujukan ibu dengan komplikasi kebidanan, maka variabel kegiatannya adalah transport tenaga pendamping

dan formulir rujukan. Perhitungan unit cost dilakukan dengan membagi total biaya masing-masing dengan

frekuensi atau volume kegiatan.

Hasil perhitungan inilah yang kemudian dibahas, untuk disepakati sebagai besaran unit cost daerah. Angka

unit cost yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam perhitungan pembiayaan SPM.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan

Perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM

Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. Perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan dilakukan dengan

menguraikan langkah kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan indikator SPM. Dari setiap langkah

kegiatan tersebut diuraikan kembali variabel kegiatan dan komponen yang mempengaruhi pembiayaan.

Berdasarkan komponen uraian pembentuk biaya inilah disusun formula perhitungan dan dikalikan dengan

besaran unit cost kegiatan sehingga dapat dihitung kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu.

Beberapa prinsip perhitungan kebutuhan biaya SPM bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menghitung biaya investasi besar, melainkan hanya menghitung investasi sarana dan prasarana

yang melekat langsung dengan keterlaksanaan langkah-langkah kegiatan penerapan SPM

2. Tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja non rutin

3. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan suatu kabupaten kota secara total

4. Tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan per-SKPD kesehatan

5. Menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya

6. Penghitungan kebutuhan biaya memperhatikan tingkat capaian tahun sebelumnya

Perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan tidak memasukkan unsur biaya investasi, karena investasi

besar tidak dilakukan secara reguler. Tetapi untuk investasi yang melekat langsung memang harus dihitung

karena tanpa investasi tersebut maka jenis maupun kualitas layanan tidak terlaksana. Demikian juga untuk

belanja tidak langsung, tidak ikut dihitung, karena perhitungan kebutuhan belanja tidak langsung pada suatu

kabupaten/kota telah mempunyai formulasi umum sebagaimana berlaku untuk urusan wajib dan urusan pilihan

lain daerah tersebut.




Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan ini hanya menampilkan total biaya untuk kegiatan yang

terkait dengan pencapaian indikator SPM. Sedangkan belanja kesehatan untuk kegiatan pelayanan di luar

indikator SPM tidak masuk di dalamnya. Ini dikarenakan proses perhitungan biaya yang ditempuh adalah

berdasarkan uraian langkah kegiatan untuk masing-masing indikator. Inilah yang perlu diperhatikan agar pada

waktu menghitung total belanja daerah untuk sektor kesehatan, ditambahkan dengan berbagai kebutuhan

belanja kesehatan non-SPM yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat kabupaten-kota.

Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM kesehatan ini juga tidak menghitung kebutuhan belanja kesehatan

per-SKPD kesehatan. Hasil yang diperoleh adalah hasil hitung dari kebutuhan kabupaten-kota, bukan

kebutuhan masing-masing SKPD kesehatan. Kebutuhan belanja masing-masing SKPD kesehatan tergantung

seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah –langkah kegiatan penerapan dan pencapaian

indikator SPM, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.

Proses perhitungan dilakukan tanpa memandang sumber biaya. Seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya

indikator SPM suatu daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang

ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-

beda. Jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing sumber biaya akan menyediakan biayanya

mengikuti besaran biaya hasil perhitungan, sehingga sesuai kebutuhan nyata.

Untuk mencapai indikator yang ditetapkan/ditargetkan tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (pusat/depkes

maupun propinsi dan kabupaten/kota). Terdapat penduduk yang memperoleh pelayanan yang diselenggarakan

oleh masyarakat termasuk swasta, sehingga tanpa menyediakan anggaran belanja suatu daerah telah

memperoleh capaian indikator pada tingkat tertentu. Tetapi masih terdapat beberapa daerah yang seluruh

target harus dicapai dengan biaya / belanja pemerintah.

Disamping beberapa prinsip perhitungan biaya seperti telah dijelaskan di atas, ada 2 hal yang juga perlu

dipertimbangkan saat menghitung kebutuhan biaya pencapaian SPM kesehatan, yaitu pembiayaan masa

transisi dan pembiayaan kegiatan operasional.

1. Pembiayaan masa transisi. Pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang selama ini disediakan bukan oleh

kabupaten-kota masih dalam perhitungan kebutuhan biaya ini. Pembebanan kepada sumber / pihak –

pihak selain pemerintah kabupaten-kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-hoc / sementara.

2. Pembiayaan kegiatan optional

Kegiatan optional adalah kegiatan yang memungkinkan untuk dikurangi volume atau frekuensi



kegiatannya, sesuai dengan kondisi daerah. Kegiatan tersebut misalnya: pertemuan, pelatihan,

penyuluhan kesehatan, dan sebagainya. Pengurangan volume atau frekuensi kegiatan akan berdampak

pada pengurangan total biaya. Jadi yang dimaksud dengan optional adalah pada jumlah, volume atau

frekuensi kegiatan, dan bukan pada jenis kegiatannya.

Penghitungan kebutuhan biaya SPM harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian tahun

sebelumnya. Angka tingkat pencapaian tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk menghitung

besarnya gap yang harus ditutup, serta menghitung estimasi tingkat pemanfaatan pada tahun yang akan

datang. Angka inilah yang akan menentukan besaran biaya.

Besar kecilnya kebutuhan biaya pencapaian SPM kesehatan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Jumlah sasaran

2. Besar kecilnya gap antara capaian tahun lalu dengan target tahun depan (besar kecilnya delta yang ingin

diwujudkan)

3. Ketersediaan sarana – prasarana atau investasi yang tersedia sat ini

4. Kondisi geografis

5. Kegiatan optional

6. Unit cost.

1. Jumlah Sasaran

Semakin banyak/besar sasaran semakin besar biaya total yang dibutuhkan, meskipun biaya RERATA per

sasaran dapat lebih kecil. Termasuk di dalamnya sasaran yang dicapai dengan dana masyarakat termasuk

swasta. Semakin besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta maka semakin kecil dana

yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah.

Mekanisme perhitungan Jumlah Sasaran suatu Kabupaten/Kota:

1. Sasaran Langsung Penduduk, dengan cara :

a. Mempergunakan formula-formula baku sebagai prediksi / prakiraan, dan dikalikan dengan Jumlah

Penduduk. Dengan perhitungan ini diperoleh Jumlah Nominal Sasaran; misalnya: Prakiraan Ibu Hamil

suatu Kabupaten adalah Jumlah Penduduk dikalikan dengan CBR, sehingga diperkirakan diketahui

Jumlah Ibu Hamil, dalam jumlah nominal;

b. Jumlah Nominal Sasaran itu belum tentu seluruhnya menjadi Sasaran Pelayanan tahun yang

direncanakan, masih dipengaruhi Proporsi Target Pelayanan yang akan dicapai; yaitu :




1) kurang dari 100 %, karena itulah kemampuan optimal dari pelayanan yang diperhitungkan dapat

diberikan;

2) tetapi ada yang harus 100 %, karena tanpa pencapaian 100 % maka tetap menjadi ancaman bagi

warga / penduduk lainnya, atau harus 100 % karena memang seluruh sasaran harus memperoleh

pelayanan;

c. Jadi jumlah sasaran yang mempengaruhi besaran dana yang dibutuhkan adalah hasil kali jumlah

penduduk, formula tertentu untuk jenis rincian penduduk sasaran, proporsi target yangingin dicapai;

d. Semakin Besar Jumlah Penduduk, semakin besar Dana yang dibutuhkan; semakin Besar Proporsi

Target yang ingin dicapai, semakin besar Dana yang dibutuhkan;

e. Jumlah sasaran yang membutuhkan dana pemerintah tidak selalu seluruh dari Jumlah Sasaran;

terdapat Sasaran yang dicapai oleh Kabupaten/Kota tanpa Pemerintahan Kabupaten/Kota

menyediakan dana APBD, yaitu sasaran-sasaran yang memperoleh/mencari pelayanan yang

diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta. Sasaran yang dilayani oleh Non-Pemerintah ini

merupakan bagian dari capaian Pemerintahan Kabupaten/Kota. Data proporsi ini diperoleh dari hasil

pendataan tahun sebelumnya.

f. Semakin besar sasaran yang memanfaatkan pelayanan oleh masyarakat termasuk swasta, maka

kebutuhan Dana APBD semakin kecil. Tetapi terdapat kegiatan-kegiatan yang dicakup dengan SPM

dimana pelayannya seluruhnya oleh Pemerintah, dan tidak dilakukan oleh masyarakat termasuk

swasta. Semakin besar jumlah penduduk sasaran, semakin banyak dibutuhkan dana, tetapi kebutuhan

dana rerata per-penduduk sasaran/per-kapita penduduk semakin kecil, karena terdapat kebutuhan-

kebutuhan dana yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah penduduk

2. Sasaran Rumah Sakit, dihitung secara nominal, yang penting di dalam Kabupaten / Kota tersebut terdapat

Satu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan level-1. Rumah Sakit tersebut dapat

milik siapapun, tidak harus milik pemerintahan kabupaten / kota tersebut. Ada atau tidak ada rumah sakit

demikian mempengaruhi kebutuhan Dana APBD.

3. Sasaran Desa, dihitung dengan cara :

a. Jumlah Desa dengan Proporsi 100 % bayi/anak yang telah memperoleh imunisasi lengkap; dan ini

Harus seluruh Desa, atau 100 %. Semakin mendekati jumlah 100% Desa yang akan dilayani maka

semakin banyak dana yang dibutuhkan.

b. Jumlah Desa yang mengalami KLB dan dilakukan penyelidikan epidemiologi sebelum 24 Jam.

Semakin banyak terjadi KLB semakin banyak dibutuhkan Dana.

c. Jumlah Desa Siaga Aktif, semakin banyak desa yang direncanakan untuk ditingkatkan menjadi Desa

Siaga Aktif, maka semakin banyak dibutuhkan Dana.



2. Besar Kecilnya Gap antara Capaian Tahun Lalu dengan Cita-cita Tahun Depan, atau Besar Kecilnya Delta yang Ingin Diwujudkan.

Gap yang dimaksud adalah delta atau tambahan atau selisih dari proporsi target sasaran tahun lalu dengan

tahun depan yang sedang direncanakan kebutuhan Dananya. Misalnya : cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4,

Capaian TA 2007 = 86 %, dan Rencana TA 2009 = 93 %, maka Gap dari Rencana ini adalah 7 %, dan jika

Rencana TA 2009 adalah 95 %, maka Gap-nya 9 %; Besar-kecilnya Gap inilah yang berpengaruh kepada

kebutuhan Dana. Gap masing-masing daerah berbeda, tergantung jarak Capaian Awal pelaksanaan SPM

dengan target 2010 dan 2015, dan rinciannya setiap tahun yang ditetapkan dalam RPJMD. Angka Gap tidak

memanfaatkan Angka Capaian Tahun Anggaran Sekarang (pada saat rencana kebutuhan Dana dibuat), karena

Capaian Tahun Sekarang belum diketahui, kabupaten / kota sedang melakukan pelayanan, belum dapat

diketahui capaiannya. Semakin besar Delta semakin Besar biaya yang dibutuhkan.

3. Ketersediaan Sarana-prasana / investasi yang tersedia saat ini

Terdapat Sarana dan Prasarana yang mutlak diperlukan untuk terselenggarakannya kegiatan-kegiatan

pencapaian indikator SPM, seperti: Cold chain, Bidan kit, dan lain-lain; dalam jumlah yang sudah dibakukan

(terlampir). Semakin kurang tersedia sarana dan prasarana tersebut di suatu kabupaten / kota, maka

kabupaten / kota tersebut semakin besar membutuhkan dana. Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah

yang benar-benar dibutuhkan bagi terlaksananya pelayanan SPM; tidak termasuk investasi besar, seperti

kendaraan bermotor, gedung Puskesmas, Rumah Sakit, dan sejenisnya. Semakin lengkap, maka kebutuhan

biaya tahun depan semakin kecil.

4. Geografis

Semakin sulit geografi suatu kabupaten / kota, semakin berpencar penduduk dalam dataran/daratan yang

berbeda/ berjauhan, dimana sasaran-sasaran pelayanan kesehatan semakin sulit dijangkau oleh petugas

kesehatan; maka semakin besar dibutuhkan dana. Berbeda dengan sasaran anak didik / murid sekolah

dalam urusan wajib pendidikan, dimana dalam hal kesulitan daerah / geografi ini menjadi beban anak didik,

tidak menjadi beban petugas / pemerintah sebagaimana sasaran ibu hamil dan lainnya dalam urusan wajib

kesehatan dimana beban biaya untuk melayaninya berada pada pemerintah / petugas. Semakin jauh/sulit

suatu daerah, termasuk jauh/sulit dari pusat produksi obat/alat/bahan, semakin besar biaya dibutuhkan.




5. Kegiatan Optional

Dalam mendukung pelaksanaan SPM untuk mewujudkan Indikator-indikator terdapat Kegiatan-kegiatan

Pilihan, misalnya : pertemuan perencanaan, pelatihan petugas, dan sejenisnya. Kegiatan ini tidak standar

secara volume atau tidak didasarkan pada formula baku tertentu; dapat dilakukan penyesuaian sesuai

kebutuhan / kondisi setempat; misalnya: Pertemuan Perencanaan dilakukan tiap 3 (tiga) bulan, tetapi dapat

dilakukan 6 (enam) bulan sekali, atau setahun sekali; tetapi tidak boleh ditiadakan pertemuan tersebut.

Semakin banyak / sering kegiatan ini semakin membutuhkan Dana Pemerintahan Kabupaten/Kota.

6. Unit Cost

Untuk setiap komponen kegiatan yang didukung dengan pembiayaan ditetapkan biaya satuan kegiatannya,

atau unit cost. Unit Cost untuk menghitung kebutuhan Biaya/Dana dalam APBD ditetapkan secara Standar

untuk seluruh urusan pemerintahan, bukan hanya untuk kesehatan, dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Semakin tinggi Unit Cost untuk komponen kegiatan sejenis, maka semakin tinggi kebutuhan Dana.

Adapun mekanisme untuk perhitungan biaya adalah sebagai berikut:

1. Identfikasi jenis pelayanan SPM dan indikator-indikatornya

2. Identifikasi langkah kegiatan pada setiap indikator tersebut

3. Identifikasi variabel kegiatan untuk setiap langkah kegiatan

4. Identifkasi komponen yang mempengaruhi pembiayaan untuk setiap variabel kegiatan

5. Susun komponen tersebut dalam formula/rumus dan dikalikan unit cost untuk setiap variabel/komponen

kegiatan

Penjelasan:

1. Jenis pelayanan adalah program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

hasil yang terukur. Terdapat 4 jenis pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh daerah dalam rangka

penerapan SPM kesehatan.

2. Indikator adalah ukuran keberhasilan pelaksanaan pelayanan SPM. Penjelasan mengenai jenis pelayanan

dan indikator untuk masing-masing jenis pelayanan tercantum pada permenkes No. 741 tahun 2008 dan

No. 828 tahun 2008.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan



tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah cakupan tertentu

sebagai wujud implementasi dari indikator SPM.

Langkah kegiatan adalah rincian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

Penjelasan mengenai kegiatan dan langkah kegiatan untuk setiap indikator SPM kesehatan tercantum

dalam permenkes No. 317 tahun 2009.

4. Variabel kegiatan adalah komponen input atau proses yang perlu disediakan untuk menjalankan langkah

kegiatan tertentu.

5. Komponen biaya adalah volume, frekuensi, harga, jumlah tertentu yang menentukan besaran sumber daya

yang dikonsumsi.




Secara sederhana proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Mek

anis

me

Perh

itun

gan

Bia

ya

Ada

4 je

nis

pela

yana

n, y

aitu

:

1. P

elay

anan

ke

seha

tan

dasa

r2.

Pel

ayan

an

kese

hata

n ru

juka

n3.

Pen

yelid

ikan

ep

idem

iolo

gi

& pe

nang

gu-

la

ngan

KLB

4. P

rom

osi

ke

seha

tan

&

pem

berd

ayaa

n

mas

yara

kat

Untu

k m

asin

g-m

asin

g je

nis

pela

yana

n, te

rdap

atin

dika

tor,

yaitu

sbb

:

1. Y

anke

sh d

asar

: 14

indi

kato

r2.

Yan

kesh

ruju

kan:

2

indi

kato

r3.

Pen

yelid

ikan

ep

ide

Pena

ng -

gula

ngan

KLB

:1

indi

kato

r4.

Pro

mos

i ke

seha

tan

&

pem

berd

ayaa

n m

asya

raka

t: 1

in

dika

tor

Untu

k m

asin

g-m

asin

gin

dika

tor t

erda

pat

kegi

atan

. Keg

iata

n ad

a 2

mac

am, y

aitu

keg

iata

n ru

tin d

an k

egia

tan

tero

bosa

n.Ke

giat

an ru

tin m

enga

cuPa

da K

MK

741/

2008

,ke

giat

an te

robo

san

dike

mba

ngka

n se

ndiri

oleh

dae

rah.

Cont

oh: u

ntuk

indi

kato

r7

(cak

,des

a UC

I) te

rdiri

dari

4 ke

giat

an ru

tin,

yaitu

:

1. Im

unisa

si Ru

tin2.

Imun

isasi

Tam

baha

n3.

Imun

isasi

dala

m

Pena

ngan

an K

LB

Pada

set

iap

kegi

atan

terd

apat

lang

kah

kegi

-at

an.

Cont

oh: u

ntuk

keg

iata

nim

unisa

si ru

tin, l

angk

ahke

giat

anny

a ad

alah

sbb:

1. P

enga

daan

Vak

sin,

BH

MP

dan

obat

bay

i2.

Pen

gam

bila

n va

ksin

:

a. D

ari k

ota

ke

prov

insi

b.

Dar

i Pus

kesm

as

ke

kot

a3.

Imun

isasi

bum

il dan

W

US4.

Imun

isasi

anak

se

kola

h5.

Swe

epin

g6.

Per

tem

uan

7. P

erja

lana

n at

au

trans

port

petu

gas

Pada

set

iap

lang

kah

kegi

atan

terd

apat

va

riabe

l keg

iata

n.

Cont

oh: u

ntuk

ke

giat

an im

unisa

si an

ak s

ekol

ah,

varia

bel k

egia

tann

ya

adal

ah:

1. V

aksin

TT

untu

k

imun

isasi

anak

SD

kel

as 2

dan

32.

Vak

sin D

T un

tuk

im

unisa

si an

ak

seko

lah

3. A

utod

isabl

e

syrin

ge (A

DS)

0,5m

l unt

uk

imun

isasi

cam

pak

ba

yi 0-

11 b

ulan

4. K

apas

250

gra

m

(l000

ora

ng)

5. A

lkoho

l 100

0 cc

(1

000

oran

g)

Untu

k se

tiap

varia

bel k

egia

tan

terd

apat

kom

-po

nen

yang

m

empe

ngar

uhi

pem

biay

aan.

Cont

oh: u

ntuk

varia

bel v

aksin

TT a

nak

SD

kela

s 2

dan

3,

mak

a ko

mpo

nen

biay

anya

terd

irida

ri:

1. J

umla

h

sasa

ran

anak

SD

kel

as 2

da

n 3

2. H

arga

vak

sin

TT p

er v

ial

3. J

umla

h do

sis

pem

beria

n pe

r

sasa

ran

Sesu

ai d

enga

nko

mpo

nen

biay

a ya

ng a

da,

mak

adi

susu

n ru

mus

untu

k m

eng-

hitu

ng b

iaya

ke

giat

an.

Cont

oh u

ntuk

kegi

atan

im

unisa

sian

ak s

ekol

ah

sub

kegi

atan

pem

beria

nva

ksin

TT

anak

kela

s 2&

3,m

aka

rum

us ny

a ad

alah

:Ju

mla

h sa

sara

n (A

) x h

arga

va

ksin

(B) x

ju

mla

h do

sis

per s

asar

an (C

)=

A*B*

C

Iden

tifika

si J

enis

Pe

laya

nan

SPM

Iden

tifika

si

Indi

kato

rId

entifi

kasi

Lan

gkah

Keg

iata

nId

entifi

kasi

Var

iabe

lKe

giat

an

Iden

tifika

siKo

mpo

nen

Biay

a

Susu

n Da

lam

Rum

us



Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing aktivitas pembiayaan SPM tersebut dijelaskan dalam sub pokok

bahasan berikut ini.

Costing Aktivitas, Indikator dan Layanan

1. Costing Aktivitas

Pembiayaan aktivitas adalah kegiatan menghitung kebutuhan sumber daya bagi terselenggaranya aktivitas

pelayanan bagi masyarakat, sebagai wujud nyata penerapan SPM. Dalam gambar di atas yang dimaksud

dengan costing aktivitas adalah mulai dari identifikasi langkah kegiatan hingga diperolehnya sejumlah biaya

yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah kegiatan.

2. Costing Indikator

Costing indikator adalah kegiatan menghitung kebutuhan biaya bagi terselenggaranya indikator SPM tertentu.

Perhitungan kebutuhan biaya untuk suatu indikator dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hasil

costing aktivitas pada indikator tersebut (penjumlahan hasil costing per langkah kegiatan). Sebagai contoh

untuk indikator cakupan desa UCI, maka costing indikator diperoleh dari penjumlahan hasil perhitungan biaya

kegiatan imunisasi rutin + imunisasi tambahan + imunisasi dalam penanganan KLB.

3. Costing Layanan

Costing layanan adalah kegiatan menghitung kebutuhan biaya bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan

tertentu, sebagaimana tercantum dalam SPM bidang kesehatan. Perhitungan kebutuhan biaya untuk suatu

pelayanan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh hasil costing indikator. Sebagai contoh untuk costing

layanan kesehatan dasar diperoleh dari penjumlahan costing pada indikator 1 – 14.

Total Pembiayaan SPM

Total pembiayaan SPM adalah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPM kesehatan

secara total. Perhitungan total pembiayaan SPM diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil costing layanan.

Jadi total pembiayaan SPM bidang kesehatan adalah penjumlahan dari hasil perhitungan kebutuhan

biaya untuk pelayanan kesehatan dasar + pelayanan kesehatan rujukan + penyelidikan epidemiologi dan

penanggulangan KLB + promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.




Skenario Pemenuhan Pembiayaan SPM Tahun Jamak

Pemerintah daerah harus menyusun skenario pemenuhan kebutuhan pembiayaan SPM hingga batas waktu

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar daerah mempunyai tahapan kegiatan dan

target tahunan yang jelas. Itulah mengapa pada saat menyusun rencana kegiatan dan pembiayaan SPM

diharuskan berpatokan pada hasil pencapaian SPM tahun terakhir. Karena sejumlah gap itulah sumber daya

harus dialokasikan. Semakin lebar gap yang ada, semakin besar pula konsumsi sumber dayanya. Dengan

diketahuinya target dan perkiraan biaya maka pemerintah daerah dapat memikirkan mekanisme untuk

memenuhi kebutuhan biaya tersebut.

Berikut ini contoh format penyajian kebutuhan pembiayaan SPM selama 1 periode renstra (5 tahun).

Format Penyajian Kebutuhan Pembiayaan SPM Selama 1 Periode Renstra (5 Tahun)

Jenis Pelayanan

IndikatorSPM

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5Kondisi

Kinerja pada akhir periode

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp



Kenaikan target tahunan akan membawa konsekuensi pada peningkatan jumlah biaya yang dibutuhkan.

Melalui aktivitas costing yang bagus akan dapat diketahui nilai rupiah tertentu yang diperlukan untuk

meningkatkan sejumlah persen cakupan. Hal ini bisa menjadi bahan sinkronisasi rencana akselerasi

pencapaian SPM dengan kebijakan alokasi anggaran.


Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses dalam

CD yang terlampir:




a) Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta penyepakatan unit cost daerah

Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta

penyepakatan unit cost daerah













b) Presentasi 5.2 Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas, costing indikator dan costing layanan)

Lihat materi presentasi pada folder modul-5 : Presentasi 5.2Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas,

costing indikator dan costing layanan)









Modul 6 Integrasi Hasil Costing & Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tujuan Pembelajaran

Uraian substansi modul ini adalah cara mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam:

• perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)

• perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)

• dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (Renstra)

• perencanaan tahunan SKPD (Renja, RKA dan DPA/dokumen pelaksanaan anggaran)



Pendahuluan

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di

daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan

urusan wajib. SPM dari seluruh SKPD dan satuan kerja yang memberikan pelayanan publik menjadi indikator

(tolok ukur) yang disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan

rencana stratejik daerah.Tiap satuan kerja harus menyusun rencana stratejik dan rencana bisnis agar dapat

mencapai standar pelayanan minimal yang menjadi tanggungjawabnya, dan kemudian dijabarkan dalam

rencana bisnis anggaran dan rencana kerja SKPD/Satuan kerja.

Berdasarkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku, Rencana Pencapaian SPM perlu disin-

kron kan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

daerah secara ekplisit telah disebutkan dalam berbagai peraturan.Di dalam Permendagri 79/2007 hal tersebut

dinyatakan pada Bab V dan VI. Dalam Permendagri 54/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen

Perencanaan Daerah juga telah mencantumkan posisi SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah.

Evaluasi pelaksanaannya juga telah secara jelas dicantumkan dalam PP 20/2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah. Peraturan lain yang menggambarkan kedudukan SPM dalam rencana pembangunan daerah

adalah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pencapaian SPM bukan sebuah dokumen perencanaan

tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi dalam RPJMD

Tercapainya standar pelayanan minimal merupakan tanggung jawab satuan kerja dalam menyediakan

pelayanan wajib kepada masyarakat.Di bidang kesehatan tanggung jawab tersebut melekat di institusi Dinas




Kesehatan sebagai SKPD yang membidangi masalah kesehatan.Dengan demikian keberhasilan pencapaian

SPM bidang kesehatansangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Kesehatan dalam menyusun rencana

pencapaian SPM serta menjabarkannya ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai dari

RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja SKPD.Hasil costing SPM yang telah diperoleh sebagaimana dijelaskan

pada pokok bahasan sebelumnya, tidak akan banyak bermanfaat jika angka tersebut tidak menjadi input dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

RPJMD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam

jangka waktu 5 tahun ke depan. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yg

bersifat indikatif.

Tahapan proses penyusunan RPJMD secara garis besar adalah sebagai berikut:

No Kegiatan Uraian Kegiatan

1 Persiapan

Penyusunan

RPJMD

Pembentukan tim, Orientasi, Penyusunan agenda kerja RPJMD, Pengumpulan

data dan Informasi

2 Penyusunan

Rancangan Awal

RPJMD

Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah &

indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan, Pembahasan dan

kesepakatan

3 Penyiapan Surat

Edaran KDH

-

4 Penyusunan

Rancangan RPJMD

Penyampaian rancangan Renstra SKPD, Verifikasi rancangan Restra SKPD

5 Musrenbang

RPJMD

Penyiapan data dan kegiatan, Pelaksanaan musrenbang RPJMD, Perumusan

hasil musrenbang RPJMD

6 Penyusunan

Rancangan Akhir

RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD, Pembahasan rancangan akhir RPJMD

dengan SKPD dan Kepala daerah, Penyampaian rancangan akhir RPJMD

untuk persetujuan Kepala daerah, Konsultasi rancangan akhir RPJMD,

Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi



No Kegiatan Uraian Kegiatan

7 Penetapan Perda

RPJMD

Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD, Pembahasan

rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD, Persetujuan bersama perda

tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerah, Penyampaian peraturan

daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri dan peraturan daerah tentang

RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas

dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu

dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul, disusunlah rancangan awal RPJMD. Tahapan

penyusunan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota adalah sebagai berikut:




Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/kota

Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/

Kota

Rancangan Awal RPJMD• Pendahuluan• Gambaran umum kondisi

daerah• Gambaran pengelolaan

keuangan daerah serta kerangka pendanaan

• Analisis isu-isu srategis, visi, misi, tujuan dan sasaran

• Strategi dan arah kebijakan• Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah• Indikasi rencana program

prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

• Penetapan indikator kinerja Daerah

• Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

VISI, MISI dan Program KDH

Pengolahan Data dan Informasi

HasilEvaluasi Capaian RPJMD

Penelaahan RJPMN, RPJMD

Provinsi dan RPJMD Kab/ Kota lainnya

Analisis Isu-isuStrategis

PembangunanJangka

MenengahKabupaten/Kota

Penelaahan RJPMN, RPJMD

Provinsi dan RPJMD Kab/ Kota

lainnya

Perumusan KebijakanUmum dan Program

Pembangunan DaerahKabupaten/Kota

Telaahan TerhadapRPJPD Kabupaten/

Kota

AnalisisGambaran

Umum KondisiDaerah

Kabupaten/Kota

Perumusan Permasalahan Pembangunan

DaerahKabupaten/

Kota

Analisis Pengelolaan Keuangan

Daerah serta Kerangka

Pendanaan PenyelarasanProgram Prioritasdan Kebutuhan

Pendanaan

Pembahasan denganDPRD untukMemperoleh

Masukan dan Saran

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pembahasan denganSKPD Kabupaten/

Kota

PenetapanIndikator Kinerja

Daerah

Perumusan Indikasi Rencana

ProgramPrioritas yang

Disertai KebutuhanPendanaan

PerumusanStrategi dan Arah

Kebijakan

PerumusanTujuan dan

Sasaran

Perumusan Penjelasan

Visi dan Misi

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJMD sangat menentukan kualitas dokumen RPJMD yang

akan dihasilkan. Di dalam dokumen rancangan awal RPJMD diuraikan indikator kinerja daerah yang menjadi

acuan bagi penyusunan renstra SKPD. Dengan demikian rancangan awal RPJMD ini berperan sangat

strategis untuk mengarahkan penyusunan Renstra SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan

pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan

partisipatif.

Proses perumusan rancangan awal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah

forum pembahasan dengan SKPD. Disinilah peran Dinas kesehatan untuk bisa mengawal indikator SPM

bidang kesehatan agar masuk sebagai program prioritas.



Tahap selanjutnya kepala daerah membuat surat edaran kepada semua SKPD agar masing-masing SKPD

menyusun rancangan renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD dan disampaikan kepada kepala

Bapppeda, sebagai masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Proses ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, sebagaimana terlihat dalam

gambar berikut.

Gambar Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD:1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu srategis 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program pembangunan8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan

Verifikasi dan Integrasi Renstra SKPD

Renstra SKPD

SE KDH tentang Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan awal Renstra SKPD antara lain memuat:

1. Perumusan gambaran pelayanan SKPD berdasarkan gambaran umum kondisi daerah;

2. Perumusan isu-isu strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan

fungsi berdasarkan analisis isu-isu strategis;

3. Perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra SKPD berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah daerah;

4. Perumusan strategi dan kebijakan program dan kegiatan jangka menengah SKPD berdasarkan strategi

dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;

5. Perumusan rencana, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran program dan kegiatan serta pendanaan

indikatif SKPD berdasarkan indikator keluaran program dan pagu per-SKPD yang tercantum dalam tabel

kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah; dan

6. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.




Untuk memastikan bahwa substansi materi rancangan renstra-SKPD telah disusun sesuai dengan rancangan

awal RPJMD, dilakukan verifikasi melalui pembahasan bersama antara Bappeda dengan setiap SKPD.

Verifikasi juga bertujuan untuk mengintegrasikan dan mempertajam pencapaian sasaran program dan kegiatan

antara satu SKPD dengan SKPD lainnya (lintas SKPD), serta memperoleh klarifikasi/masukan dari SKPD

dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah disampaikan dalam surat edaran. Bilamana

terdapat ketidaksesuaian dengan arahan yang telah ditetapkan, kepala SKPD wajib menyempurnakan

rancangan Renstra SKPD dan menyampaikan kembali kepada Bappeda.

Seluruh Renstra SKPD yang telah diverifikasi selanjutnya dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan

rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Di dalam dokumen RPJMD tersebut disusun rumusan

indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaannya. Perumusan alokasi pagu untuk setiap

program dihitung berdasarkan capaian indikator program dengan memperhatikan rencana penggunaan

kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Rancangan RPJMD akan disempurnakan melalui Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dirumuskan

berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah

disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh

kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil musrenbang dan ditampung

dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini diajukan kepada kepala daerah untuk meminta

persetujuan dikonsultasikan kepada Gubernur. Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD secara khusus dapat

digambarkan sebagai berikut.

Posisi pencapaian SPM dalam RPJMD

Perumusan Masalah

Analisis isu strategis

Perumusan penjelasan visi dan misi Perumusan strategi dan

arah kebijakanPerumusan tujuan

dan sasaran

Program Outcome SPM x standar belanja

Pagu

Analisis gambaran umum kondisi daerah daerah (dibandingkan dengan standar: internasional/nasional/standar lain)

Kebijakan umum dan daerahprogram pembangunan

Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan

pendanaan

Dibahas dengan DPRD masukan dan saranuntuk memperoleh



Proses integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD dimulai dari awal, yaitu pada saat melakukan analisis

gambaran umum kondisi daerah. Kondisi pencapaian SPM bidang kesehatan saat ini hars menjadi salah satu

aspek yang dikaji. Contoh hasil analisis data adalah sebagai berikut.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota .......

No

Aspek/fokus/bidang urusan/

indikator kinerja pembangunan

daerah

Capaian kinerja

Standar

Interpretasi (belum

tercapai sesuai,

melampaui)(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)

1

2

3

4

5

6

7

...

Indikator SPMKesehatan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dapat diidentifikasi kinerja masing-masing program dengan melihat

pada tingkat pencapain target. Proses ini dilakukan untuk mengenali masalah yang masih dihadapi sehingga

bisa menjadi dasar dalam menentukan prioritas program. Hasil analisis dapat dituangkan dalam tabel berikut ini.

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas

No

Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

InterpretasiBelum Tercapai (<)

Sesuai (=)Melampaui (>)

Permasalahan Faktor penentu keberhasilan

1

2

3

4

5

6

7

...

Indikator SPMKesehatan




Berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut dianalisis faktor penyebab dan faktor penentu

keberhasilannya, untuk dirumuskan program atau kegiatan intervensi.Setiap program atau kegiatan intervensi

dihitung kebutuhan biayanya untuk menjadi dasar bagi penentuan alokasi anggarannya.

Hasil akhir rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya dapat dipelajari pada tabel berikut ini.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi/Kabupaten/Kota

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi Kinerja

pada Awal RPJMD

(tahun 0)

Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan

SKPD penanggung

jawabTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

RPJMD


BidangKesehatan

Indikator SPM

Kesehatan

Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM Dalam Perencanaan Tahunan Daerah (RKPD, KUA – PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu

menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran



tahunan. Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam

penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan berbagai perencanaan yang bersifat

sektoral di daerah. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan

Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas

dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses

penyusunan APBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD

dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara

paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja

SKPD).

Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :

050/200/II/BANGDA/2008 adalah sebagai berikut:

Tahapan Proses Penyusunan RKPD menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008

Tahap Kegiatan Uraian

Tahap 1 Persiapan dan

Pengorganisasian

Para Pemangku

Kepentingan

Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para

pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan

RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana

kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta

penyusunan daftar isi RKPD.

Tahap 2 Penyusunan

Rancangan Awal

RKPD

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan

program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun

rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah

untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan

terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan

rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Tahap 3 Penyusunan

rancangan Renja

SKPD

Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis

dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan

Renja SKPD.




Tahap Kegiatan Uraian

Tahap 4 Penyusunan

Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan

Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda,

pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal

RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para

pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan

pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan rancangan

RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan

daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada

Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan

RKP Nasional dan RKPD Provinsi.

Tahap 5 Musrenbang Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam

pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang

sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan

SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, ForumSKPD/

Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang

ditetapkan.

Tahap 6 Penyusunan

Rancangan Akhir

RKPD/Renja SKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD

berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbangtahunan daerah

dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan

rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.

Tahap 7 Penyiapan dan

Penetapan

Peraturan RKPD/

Renja SKPD

Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala

Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala

SKPD untuk Renja SKPD.

Tahap 8 Pengintegrasian

RKPD ke

dalam Proses

Penganggaran

Daerah

Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses

penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.



Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja

penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan SKPD yang

tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan

keuangan daerah. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

2. Rancangan kerangka ekonomi daerah

3. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

4. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

5. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan

pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat

dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Proses penyusunan rancangan awal RKPD dapat digambarkan sebagai berikut

Proses penyusunan rancangan awal RKPD

Perkiraan Kemampuan

Keuangan Daerah

Rumusan Kebijakan Keuangan Daerah;

Prioritas Program dan Kegiatan; serta Pagu

Indikatif

Penyiapan RumusanRancangan Awal

RKPD

Analisis Kondisi dan Permasalahan Daerah Mutakhir

Review RPJMD- Prioritas dan

Target Program - Perkiraaan

Capaian

Review UsulanProgram dan Kegiatan dan

RKA-SKPD Tahun Sebelumnya




Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-

masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja

SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap

ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan

penyusunan Rancangan Renja SKPD. Di dalam permendagri No. 65 tahun 2007 disebutkan bahwa SPM

yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun

perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Artinya, kegiatan pencapaian SPM

harus diprioritaskan dan menjadi usulan wajib dalam rancangan Renja SKPD. Berikut ini contoh tabel rencana

program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam RKPD

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/ Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Indikator kinerja

PaguIndikatif

Prakiraan Maju

Keterangan

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan SKPD

Jenis Keg

Tolok Ukur

TargetTolok Ukur

TargetTolok Ukur

Target 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Mengacu pada target SPM dan hasil costing



Adanya integrasi perencanaan dan pembiayaan

SPM bidang kesehatan dengan RKPD dapat dilihat

pada sinkronisasi isian indikator kinerja pada tabel

diatas dengan indikator kinerja dalam SPM bidang

kesehatan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan

tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang

proses penyusunannya mengacu pada rancangan

awal RKPD. Untuk itu masing-masing SKPD perlu

membentuk tim penyusun Renja SKPD yang

bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan

dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan

Gambar Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD

RKA-SKPD. Kegiatan penyusunan rancangan

Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan

Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah

RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD

(awal Desember). Terakomodasi atau tidaknya

rencana pencapaian SPM bidang kesehatan yang

telah disusun oleh Puskesmas di dalam dokumen

Rancangan renja Dinas Kesehatan menjadi beban

dari tim penyusun Renja Dinas Kesehatan.

Skematis proses penyusunan Rancangan Renja

SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

ReviewRenstraSKPD

Review Rancangan Awal RKPD

Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan

Wajb/PilihanSKPD TerhadapTarget Renstra

SKPD

Program/KegiatanSKPD Berdasarkan

Skala Prioritas

Usulan HasilMusrenbang dan

Forum

Identifikasi Programdan Kegiatan yang

Ditangani Pusat

Rumusan Rancangan Renja SKPD

Identifikasi Program/ Kegiatan Terkait SKPD




Penyusunan rancangan RKPD merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan

Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk diperbaiki menjadi Rancangan RKPD,

pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi

rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang

tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappeda Provinsi sebagai

masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara

rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review

dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi

program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah.

Peran Bappeda dalam proses penyusunan rancangan RKPD sangat penting. Disinilah perlunya advokasi dari

Dinas Kesehatan untuk menyamakan persepsi tentang prioritas program kesehatan agar segala kegiatan

yang terkait dengan pemenuhan SPM bidang kesehatan mendapat tempat yang baik dalam rancangan RKPD

tersebut, sehinga pada akhirnya kegiatan pencapaian SPM bidang kesehatan yang masih indikatif nantinya

bisa dipertahankan dan bisa menjadi definitif.

Setelah melalui forum musrenbang, disusunlah renja SKPD. Renja SKPD merupakan penyempurnaan dari

rancangan Renja SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan

forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota untuk dilaksanakan oleh masing-masing

SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang

pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD bersifat definitif.

Penyempurnaan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses

penyusunannya mengacu pada dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Supaya Renja SKPD menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan

RKA-SKPD, maka Renja SKPD perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.

Pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yaitu:

penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA-SKPD, dan penyusunan RAPBD. Penyusunan KUA dan PPAS,

serta penyusunan RKA-SKPD memiliki fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses

penerjemahan rencana ke dalam penganggaran yang disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan para

pemangku kepentingan atas tujuan, sasaran, dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu

sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja SKPD dengan KUA,

PPAS, dan RKA SKPD. Oleh karena itu pada fase ini sekali lagi harus dipastikan bahwa kegiatan pencapaian

SPM kesehatan secara konsisten tercantum dalam RKPD, Renja SKPD sampai dengan KUA, PPAS, dan RKA

SKPD agar mendapat alokasi anggaran yang ideal.



Penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang dalam penyusunannya dibantu oleh

TAPD. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan

berpedoman pada Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. RKA

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Penyusunan RAPBD merupakan tahap akhir dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan

daerah, yang disusun bersama TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD sebagai bahan pembahasan paripurna

DPRD untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah untuk

tahun yang direncanakan.

Berikut ini berturut-turut ditampilkan alur penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD, selanjutnya

alur proses penyusunan dokumen RKPD dan dokumen Renja SKPD, serta Format daftar rancangan program

dan kegiatan RKPD/Renja SKPD.




Gam

bar 7

.6: A

lur p

enyu

suna

n R

KPD

, Ren

ja S

KPD

, KU

A, P

PAS

dan

APB

D

Alu

r pe

nyus

unan

RK

PD, R

enja

SK

PD, K

UA

, PPA

S da

n A

PBD



Gam

bar:

7.7

Pros

es p

enyu

suna

n do

kum

en R

KPD

dan

dok

umen

Ren

ja S

KPD

Pros

es p

enyu

suna

n do

kum

en R

KPD

dan

dok

umen

Ren

ja S

KPD




Form

at D

afta

r Ra

ncan

gan

Prog

ram

dan

Keg

iata

n RK

PD/R

enja

SK

PD

Revi

ew U

sula

n Ke

giat

an (n

+1)

pada

RKPD

tahu

n be

rjala

n

Pe

nyus

unan

Tar

get K

iner

ja K

elua

ran

Kegi

atan

dan

Per

kira

an P

agu

Indi

katif

Pro

gram

da

n Ke

giat

an p

ada

tahu

n n

dan

n+1

Code

Prog

ram

da

n Ke

giat

an*

Tolo

k Uk

ur

Kftn

erja

Targ

et

Ki

nerja

Pr

ogra

m

RPJM

D

Targ

etKi

nerja

Kelu

aran

Kegi

atan

pa

da n

+1RK

PD ta

hun

berja

lan

Angg

aran

Ke

giat

an

pada

n+1

RK

PD ta

hun

berja

lan

(Rp)

Kate

gori

Prio

ritas

Targ

et

Kine

rja

Kelu

aran

pa

da

Tahu

n n

Targ

et K

iner

ja

Kelu

aran

pa

da T

ahun

n+

1

Biay

a Sa

tuan

Pe

r Kel

uara

n Ke

giat

an

pada

Tah

un

n (R

p

Biay

a Sa

tuan

Pe

r Ke

luar

an

Kegi

atan

pa

da T

ahun

n+

1 (R

p)

Pagu

In

dika

tif

Pada

Tah

un

n (R

p)

Pagu

In

dika

tif

Pada

Ta

hun

n+1

(Rp)

Orga

nisa

si

12

34

56

78

910

1112

1314

Jum

lah

Sum

ber:

Ta

bel T

arge

t Pen

capa

ian

Kine

rja y

ang

Teru

kur d

ari S

etia

p U

rusa

n Pe

men

ntah

an D

aera

h-La

mpi

ran

A-X

Perm

enda

gri 1

3/20

06

Cata

tan:

*

Dite

ngap

i den

gan

kode

(B) s

ebag

ai k

egia

tan

baru

, (R

) seb

agai

keg

iata

n re

plik

asi,

(L) s

ebag

ai k

egia

tan

lanj

utan

**

Kat

egor

i prio

ritas

: tin

ggi,

seda

ng, r

enda

h dl

tinja

u da

ri tin

gkat

rele

vans

i ter

hada

p pe

ncap

aian

vis

i, m

isi R

PJM

D

*** n

ada

lah

tahu

n re

ncan

a, n

+ 1

ada

lah

satu

tahu

n se

tela

h ta

hun

renc

ana

Prog

ram

dan

ke

giat

an S

PM

Indi

kato

r S

PM

Targ

et

Tahu

nan

SPM

Mem

perti

mba

ngka

nha

sil c

ostin

g SP

M



Integrasi dalam RENSTRA

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif. Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 adalah sebagai

berikut:

Tahapan penyusunan Renstra SKPD sesuai dengan Permendagri No. 54 tahun 2010

Tahap Kegiatan Uraian Kegiatan

Tahap 1 Persiapan penyusunan Renstra SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD, Orientasi mengenai Renstra SKPD, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD, Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap 2 Penyusunan rancangan Renstra SKPD

Tahap perumusan rancangan Renstra SKPD terdiri dari: 1. Pengolahan data dan informasi,2. Analisis gambaran pelayanan SKPD, 3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD,4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD,6. Perumusan isu-isu strategis,7. Perumusan visi dan misi SKPD,8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Rancangan renstra s.d rumusan sasaran jangka menengah ini dikirim ke

Bappeda, sebagai bahan penyusunan RPJMD. Setelah menerima SE dari kepala daerah, proses penyusunan dilanjtkan,

10. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;

11. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

12. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD





13. Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan

14. Pelaksanaan forum SKPD

Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD

Tahap 3 Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD

Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD (berdasarkan hasil verifikasi dan ketetapan RPJMD)Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD: Penyusunan secara sistematis ke dalam naskah rancangan akhir Renstra SKPD, mengikuti format yang berlaku

Tahap 4 Penetapan Renstra RKPD

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD

yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah

Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh

SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja

layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan

tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas

kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan Renstra SKPD merupakan dokumen yang tak terpisah

dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra SKPD.

Proses penyusunan rancangan Renstra SKPD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Proses integrasi SPM kesehatan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan dimulai dari saat penyusunan

rancangan renstra SKPD ini. Analisis pelayanan SKPD diantaranya berisi gambaran kinerja pencapaian SPM

bidang kesehatan. Dengan demikian jika dalam implementasi SPM bidang kesehatan masih terdapat masalah,

hal itu akan menjadi isu strategis dan menjadi dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.

Berikut contoh tabel analisis dalam menyusun target renstra SKPD berdasarkan realisasi pencapaian indikator

SPM.

Perumusan Visi dan Misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan Sasaran

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Analisis Gambaran Pelayanan

SKPD

Penelaahan RTRW

Penelaahan KLHS

Pengolahan Data dan Informasi

SPM

Perumusan Strategi dan Kebijakan

Perumusan rencana kegiatanindikator kinerja

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal

penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada

Bappeda

- Pendahuluan- Gambaran pelayanan

SKPD- Isu-isu strategis

berdasarkan tugas pokok dan fungsi

- Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

- Rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

- Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Rancangan Renstra SKPD

Renstra-KL dan Renstra

SKPD Provinsi




Tabel Analisis dalam Menyusun Target Renstra SKPD Berdasarkan Realisasi Pencapaian Indikator SPM

NO Indikator *)SPM/

standar nasional

Target Renstra SKPD tahun ke

Realisasi Capaian tahun ke

Rasio capaian tahun ke Catatan

Analisis1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Indikator SPM kesehatan menjadi prioritas

Angka pencapaian indikator SPM kesehatan yang diisikan pada tabel di atas merupakan angka wilayah, hasil

kerja dari seluruh Puskesmas dan institusi pelayanan kesehatan lain di daerah tersebut. Catatan analisis

dibuat untuk melengkapi informasi tentang masalah atau kendala dalam pencapaian masing-masing indikator

SPM kesehatan yang dihadapi oleh Puskesmas dan jejaringnya, sebagai pertimbangan dalam merumuskan

rencana kegiatan dalam renstra Dinas Kesehatan.

Proses perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu pada tahapan berikut ini:

1. Perhatikan indikator program dan pagu per SKPD (memperhatikan SPM)

2. Rumuskan target outcome program SKPD untuk mencapai sasaran pemb.

3. Lakukan perumusan target output/keluaran yg akan dihasilkan melalui kegiatan dalam rangka mencapai

target outcome program SKPD

4. Lakukan perumusan kegiatan

5. Hitunglah biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan

6. Hitunglah biaya program untuk mencapai target outcome

7. Periksalah apakah total biaya program sesuai dgn pagu SKPD. Jika melebihi pagu SKPD, lakukan

prioritisasi program dan kegiatan sehingga sesuai dgn pagu SKPD. Daftar urutan prioritas program dan

kegiatan ini menjadi salah satu bahan yg akan dibahas dalam Forum SKPD penyusunan Renstra SKPD

8. Susunlah rincian target outcome program ke dalam target tahunan



9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per

tahun.

Hasil akhir dari proses di atas selanjutnya dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan,

Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif SKPD, seperti contoh berikut ini.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten X

Tuju-an

Sasar-an

Indi-kator

Sasar-an

Program dan

Kegiatan

Indikator kinerja

program (outcome) & indikator

kinerja kegiatan (output)

Data capaian

pada tahun awal

peren-canaan

Target Kinerja dan kerangka pendanaan

SKPD penang-

gung jawab

LokasiTahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Kondisi kinerja

pada akhir periode Renstra


Mengacu para rencana pencapaian SPM

Hasil inilah yang diajukan untuk mendapat persetujuan sebagai dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan,

sehingga program dan pendanaan yang saat ini masih bersifat indikatif nantinya bisa menjadi definitif, dan

menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kesehatan.

Integrasi dalam RENJA dan RKA

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan program dan kegiatan

Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal




RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk SPM), dan kebijakan propinsi.

Proses penyusunan renja SKPD terdiri dari 4 tahap utama, yaitu sebagai berikut.


1 Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD, Orientasi mengenai Renja SKPD, Penyusunan Agenda Kerja, Pengumpulan Data dan Informasi,

2 Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Tahap Perumusan Rancangan Renja SKPD:

1. Pengolahan data dan informasi;2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra SKPD;4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;6. Perumusan tujuan dan sasaran;7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;8. Perumusan kegiatan prioritas;9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;11. Pembahasan forum SKPD; dan12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD: Penyajian rancangan Renja SKPD menurut sistimatika tertentu yang telah ditetapkan

3 Pelaksanaan Forum SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten/kota: membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota, yang difasilitasi oleh SKPD kabupaten/kota terkait

4 Penetapan Renja SKPD

Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah



Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Berikut ini

bagan alir penyusunan Renja SKPD kabupaten/kota.

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja SKPD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data

dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan

dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan SKPD.Analisis kinerja pelayanan SKPD

berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja

pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan

kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis

kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan

sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan

pelayanan. Berikut ini gambaran posisi SPM dalam penyusunan Renja SKPD.

Bagan Penerapan SPM Dalam Penyusunan Rancangan Renja-SKPD




Bag

an A

lir T

ahap

an P

enyu

suna

n R

enja

SK

PD K

abup

aten

/Kot

a



Perumusan program dan kegiatan Renja SKPD dilakukan berdasarkan penyesuaian antara identifikasi

kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan

SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional (termasuk

SPM), dan kebijakan provinsi. Berikut ini contoh format untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD ................. Kabupaten/kota ...................

NO IndikatorSPM/

Standar Nasional

Target Renstra SKPDRealisasi Capaian

ProyeksiCatatan AnalisisTahun

(n-2)Tahun(n-1)

Tahun(n)

Tahun(n+1)

Tahun(n-2)

Tahun(n-1)

Tahun(n)

Tahun(n+1)

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Untuk SPM bidang kesehatan, SKPD yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan.Pencapaian SPM Dinas

Kesehatan adalah merupakan hasil kerja seluruh institusi pelayanan kesehatan di daerah tersebut, dengan

Puskesmas sebagai motor penggerak utamanya.Hasil analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam

merumuskan rencana program dan kegiatan.Berikut contoh format untuk perumusan rencana program dan

kegiatan SKPD.




Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ……….dan Prakiraan Maju Tahun……….

Provinsi/Kabupaten/Kota ………….

Nama SKPD : …………… lembar …… dari …...

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

IndikatorKinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Lokasi

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja (SPM)

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

Karena ujung tombak dari pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Puskesmas, maka

penyusunan dokumen di atas harus mengakomodasi segala permasalahan dan rencana kegiatan yang

disusun di Puskesmas. Sehingga diharapkan proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dilakukan

sejalan dengan proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan.



Jika digambarkan dalam bentuk skematis, maka urutan penyusunan Renja Dinas Kesehatan adalah sebagai

berikut.

Bagan Keterkaitan antara PTP dengan Renja Dinas Kesehatan

Penyusunan Rencana Kegiatan oleh Masing-

Masing Program/Unit Kerja di Puskesmas

Penyusunan Rencana Kegiatan Puskesmas

dengan Melibatkan Semua Program/Unit Kerja

Penyusunan Rencana Tahunan

Dinas Kesehatan dengan Melibatkan Semua

Puskesmas

PENYUSUNAN PERENCANAAN DI PUSKESMAS

PENYUSUNAN PERENCANAAN

DI DINAS KESEHATAN

Ren-cana

Program A

Ren-cana

Program B

Ren-cana

Program ......

Kompilasi dan Pembahasan Semua Rencana Program/

Unit Kerja

RANCANGAN PTP (PERENCANAAN TINGKAT

PUSKESMAS)

Kompilasi dan Pembahasan Semua Usulan PTP dari Seluruh

Puskesmas di Tingkat Dinas

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN

Pelaksanaan Forum SKPD

untuk Membahas Rancangan Renja Dinas Kesehatan

RENJA DINAS KESEHATAN

(DEFINITIF)

Penyesuaian dengan Renja

Dinas Kesehatan Program/Unit Kerja

PTP (PERENCANAAN

TINGKAT PUSKESMAS)

Dengan memperhatikan bagan tersebut, maka penting untuk disepakati waktu penyusunan PTP yang tepat

agar kegiatan yang tercantum dalam PTP dan Renja Dinas Kesehatan bisa sejalan.

Berikutnya adalah tabel yang bisa digunakan untuk mengevaluasi adanya integrasi prencanaan dan

pembiayaan SPM bidang kesehatan ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.




Analisis kesesuaian perencanaan dan pembiayaan SPM bidang kesehatan dengan perencanaan dan pembiayaan daerah

SPM Bidang Kesehatan Kesesuain dengan Dokumen

Perencanaan Daerah (RPJMD,

RKPD, KUA-PPAS, Renstra SKPD dan

Renja SKPD)

NoIndikator Umum

Target Capaian Gap Penyebab

Intervensi Program

dan Kegiatan

Pelayanan kesehatan dasar 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13a

13b

13c

13d

13e

14

Pelayanan Kesehatan Rujukan

15

16

Penyelidikan epidemiologi dan penangulangan KLB

17

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

18





yang terlampir:




a) Presentasi 6.1 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD

Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.1Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan

Pemenuhan SPM Dalam RPJMD








b) Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan Daerah

Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan

Pemenuhan SPM Dalam Perencanaan Tahunan Daerah






c) Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD

Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing Dan Pembiayaan

Pemenuhan SPM Dalam Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD






d) Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan SKPD

Lihat materi presentasi pada folder modul-6 : Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan

Pemenuhan SPM dalam Perencanaan Tahunan SKPD






Modul 7Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM

Tujuan Pembelajaran

Modul ini membahas monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pemenuhan SPM, serta menyusun laporan

penerapan SPM bidang kesehatan.

Pendahuluan

Keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan memang diawali oleh adanya perencanaan yang baik.

Tetapi sebaik apapun dokumen perencanaan yang telah disusun, tidak akan banyak bermanfaat jika dalam




pelaksanaannya tidak menggunakan perencanaan tersebut sebagai acuan. Disinilah pentingnya kegiatan

monitoring dan evaluasi (Monev atau M&E). Monitoring akan membantu pelaksana program agar proses yang

dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, sehingga pada akhirnya target kinerja yang ditetapkan dapat

tercapai. Melalui kegiatan evaluasi, akan dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta

hambatan atau kendala yang ada, sebagai feedback untuk perbaikan pada tahap selanjutnya.

Merujuk hal tersebut, maka dalam Modul Pendampingan SPM Kesehatan ini pokok bahasan mengenai

monitoring dan evaluasi, serta laporan kinerja juga menjadi bagian yang penting.

1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan terus menerus pada pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi

yang seharusnya. Evaluasi adalah penilaian yang sistematik dan objektif pada desain, implementasi, dan hasil

yang dicapai oleh sebuah program atau kegiatan yang sedang atau telah berlagsung. Tujuan dari evaluasi

adalah untuk memperbaiki kebijakan dan rencana intervensi selanjutnya berdasarkan feedback dari hasil

evaluasi saat ini, serta sebagai mekanisme pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan waktu pelaksaannya evaluasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu evaluasi formatif dan evaluasi

sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika program sedang berjalan, sedang evaluasi

sumatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pelaksanaan suatu program. Evaluasi bertujuan agar diketahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam Permenkes no 741/MENKES/PER/VII/2008 Bab VI pasal 8 dinyatakan bahwa “Menteri Kesehatan

melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh pemda dalam rangka menjamin

akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. Monitoring tersebut juga dilakukan oleh Gubernur dan

Bupati/Walikota secara berjenjang.

Pada tingkat SKPD, monitoring dan evaluasi dan evaluasi juga harus dilaksanakan. Sebagaimana diketahui

bahwa penanggungjawab operasional SPM bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan. Dalam mengemban

kewajiban menyelenggarakan SPM Dinas Kesehatan bekerja bersama dengan Puskesmas dan institusi

mitra lain di daerah. Pemberi pelayanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah

Puskesmas.



Puskesmas dengan konsep kewilayahannya mengemban tanggungjawab atas terselenggaranya SPM bidang

kesehatan pada masyarakat di wilayah kerjanya.Di area wilayah kerja ini, Puskesmas tidak bekerja sendiri.

Puskesmas memiliki jejaring pada level di bawahnya, yaitu Puskesmas pembantu, polindes dan bidan di desa.

Gambaran ini menjelaskan bahwa ada pembagian tanggungjawab berjenjang dalam penerapan SPM bidang

kesehatan ini.Oleh karena itulah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM juga dilaksanakan

secara berjenjang.Berikut gambaran ringkasnya.

2. Penyusunan Laporan Pencapaian SPM

Pemerintah daerah secara rutin harus melaporkan hasil penerapan SPM yang menjadi tanggungjawabnya.

Di dalam Permendagri No. 6 tahun 2007 disebutkan bahwa penerimaan data SPM bidang Kesehatan

dilaporkan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Aplikasi SPM Kesehatan (yang diinput oleh pengelola data kabupaten/kota atau provinsi)

2. Langsung dari daerah (berkunjung/dikunjungi) dan diinput ke aplikasi SPM Kesehatan

3. Faksimili, E-mail (diinput ke aplikasi SPM Kesehatan)

Pelaporan data SPM bidang Kesehatan saat ini dilakukan sekali setahun. Updating (pemutakhiran) data

hasil SPM bidang Kesehatan dapat dilakukan oleh pengelola data di kabupaten/kota.

Skema pelaksanaan monev

Keterangan:

------- - - - - : Bersifat Koordinatif

: Bersifat Instruksional/komando

RS DINAS KESEHATAN

Puskesmas Induk A

Puskesmas Induk B

Pustu Polindes BPS DPS Pustu Polindes DPS BPS

LEVELKABUPATEN

LEVELKECAMATAN

LEVELKELURAHAN/DESA/KAMPUNG




Di dalam Permendagri No. 6 tahun 2007 selain disebutkan tentang kewajiban untuk membuat laporan

tersebut juga telah menjelaskan sistematika npelaporan yang harus disusun (format selengkapnya

terlampir). Demikian juga dalam permenkes No. 741 tahun 2008, juga disebutkan bahwa Bupati/

Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan

kepada Menteri Kesehatan. Berdasarkan laporan teknis tahunan tersebut Menteri Kesehatan melakukan

pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

3. Memahami Formula Pengukuran SPM

Untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang

kesehatan, harus memahami konsep pengukuran SPM. Masing-masing indikator SPM memiliki fomula

pengukuran yang spesisik. Penjelasan selengkapnya tentang formula pengukuran SPM telah dibahas

pada Bab III.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Data kegiatan SPM yang sebagai bahan menyusun laporan pelaksanaan SPM bidang kesehatan secara

garis besar terdiri dai 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari aktivitas pelayanan sehari-hari di Puskesmas, misalnya catatan kunjungan

ibu hamil, sedang data sekunder adalah data yang diperoleh dari pelaporan pihak lain, misal laporan

kunjungan K4 dari Bidan Praktek swasta dan RS.

Data pencapaian SPM yang dilaporkan berasal dari berbagai sumber. Secara garis besar, sumber data

yang diperlukan untuk menghitung pencapaian SPM bidang kesehatan berasal dari:

1. Data dari Institusi kesehatan:

a. Dinas Kesehatan

b. Rumah sakit (milik pemerintah dan swasta)

c. Puskesmas dan jaringannya

d. Pemberi pelayanan kesehatan swasta: Bidan praktek swasta, dokter praktek swasta, klinik swasta)

2. Data dari institusi non kesehatan:

a. BPS

b. Kecamatan

c. Dinas Pendidikan

Uraian selengkapnya mengenai jenis dan sumber data telah dibahas dalam Bab III buku modul ini.



5. Waktu Pengumpulan Data

Pelaporan SPM dilakukan secara rutin tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut:

Skema hubungan pelaporan SPM bidang kesehatan

Pem

bina

an d

an P

enga

was

an

Dinas Kesehatan Provinsi

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Unit Pelaksana SPM Kesehatan (Puskesmas dan

Jaringannya)

Kementerian Kesehatan dan Kemendagri

Gubernur

Bupati Kabupaten/Kota Pem

bina

an d

an P

enga

was

an

Daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota wajib membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM

bidang kesehatan. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk daerah kabupaten/

kota diserahkan kepada propinsi (Gubernur) melalui surat Bupati/Walikota paling lambat bulan Februari.

Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan untuk daerah propinsi dan laporan ringkasan

penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan daerah kabupaten/kota diserahkan kepada Menteri

Kesehatan melalui surat Gubernur paling lambat bulan Maret. Kementerian kesehatan membuat laporan

penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota secara

nasional dan di sampaikan ke menteri dalam negeri melalui surat menteri kesehatan paling lambat bulan April.

6. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Data kegiatan bidang kesehatan yang terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya ditotal untuk

memperoleh nilai akhir, dan dimasukkan ke rumus SPM untuk bisa mengetahui tingkat pencapaiannya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab III, beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data SPM

kesehatan meliputi:

1. Cleaning dan editing

2. Categorizing




3. Calculating

4. Tabulating

Berbagai langkah pengolahan tersebut dilakukan untuk menghasilkan hasil perhitungan SPM yang akurat.

7. Kesimpulan Hasil Pengolahan Data

Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang SPM, maka

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profile penerapan dan pencapaian SPM,

mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator SPM, memuat program

dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi SKPK menyangkut kapasitas dan sumber daya

yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian SPM.

Pengertian dari profil pelayanan dasar adalah sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan,

distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar di daerah sebagai bahan

masukan dalam mengembangkan rencana pencapaian SPM kedepan. Penyusunan profil difokuskan

kepada data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung pencapaian masing-masing indikator SPM.

Profil pelayanan dasar disusun dengan tujuan untuk:

a. Mengetahui gambaran umum, status, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penerapan dan

pencapaian SPM untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu untuk segera ditangani dalam rangka pencapaian SPM

di daerah;

c. Mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan/ketidakberhasilan termasuk potensi dan permasalahan

penerapan SPM;

Profil pelayanan dasar yang selanjutnya dapat digunakan untuk menganalisis:

1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian SPM di Daerah.

2. Perbandingan bila terdapat kesenjangan antara status awal dengan target pencapaian dan batas

waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan

SPM, dan satuan harga kegiatan.

4. Perhitungan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar

yang memaksimalkan sumber daya daerah serta memproyeksikan tingkat pencapaian dan biaya

pemenuhan SPM.



Apabila diperlukan dalam penyusunan profil pelayanan dasar di setiap SKPK dan penggabungan kedalam

Profil Pelayanan Dasar Kabupaten/Kota dapat melibatkan fasilitator atau tenaga ahli yang memiliki

pengetahuan dan kapasitas dalam melakukan pendampingan penyusunan profil pelayanan dasar.

Hasil Analisa Profile Penerapan dan Hasil Pencapaian SPM ini akan dipergunakan sebagai:

a. Bahan masukan dalam pemutahiran data dan pengembangan sistem informasi pada setiap SKPK

yang bertanggungjawab dengan pendataan indikator SPM.

b. Sebagai masukan dalam melaksanakan perhitungan pembiayaan SPM.

c. Sebagai masukan dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan.

d. Sebagai masukan dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Daerah (RPJMK, RKPK, Renstra-SKPK, Renja-SKPK, KUA & PPAS, RKA SKPK serta APBK).

e. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM.

f. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian

penghargaan dan sangsi bagi SKPD yang berprestasi.

8. Umpan Balik Hasil Monev Kepada Para Pihak Terkait

Jika laporan data SPM Kesehatan memenuhi kriteria valid maka data SPM Kesehatan dapat dimanfaatkan

untuk beberapa tujuan berikut:

1. Evaluasi kinerja jajaran kesehatan (tiap jenjang administrasi), efektivitas & efisiensi

2. Penyusunan profil kesehatan/paket data lain

3. Penghitungan hasil/cakupan program

4. Data daerah setempat (penyusunan bahan kunjungan kerja)

5. Bahan pengusulan anggaran

6. Dasar alokasi sumber daya kesehatan

Hasil inilah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik kepada para pihak

terkait.




Catatan untuk Pelajaran

1. Peserta yang diundang dan persiapan

Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM dan pihak dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,

Bappeda dan Sekda yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana-rencana dan anggaran daerah,

serta Forum Multi Stakeholder),

Sebaiknya ada rapat calon peserta sebelum training untuk membahas data tentang pencapaian SPM

(termasuk pencapaian tahun terakhir) yang perlu dikumpulkan untuk dipakai dalam training.

2. Waktu

Dua hari

Waktu Pokok BahasanHari I:

2 x 60 menit Monitoring dan evaluasi penerapan SPMDiskusi dan tanya jawab

2 x 60 menit Menyusun pelaporan SPMDiskusi dan tanya jawab

3 x 60 menit Review mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan selama iniPerancangan mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan

Hari I:3 x 60 menit Latihan kelompok: Penyusunan rencana monev

Reporting out hasil latihan4 x 60 menit Latihan kelompok: menyusun laporan penerapan SPM

Reporting out hasil latihan



3. Proses Fasilitasi

a) Pengantar• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,

yaitu peserta diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan


• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,

dengan alokasi waktu 7 x 60 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas

adalah mekanisme monev dan penyusunan laporan penerapan SPM. Hari kedua diisi dengan

latihan dan diskusi tentang 2 topik tersebut.

b) Pemaparan materi Hari I• Narasumber menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi SPM dengan Presentasi 7a Mekanisme

Monitoring Dan Evaluasi.

• Diskusi dan tanya jawab.

• Narasumber menjelaskan tentang penyusunan laporan penerapan SPM dengan Presentasi 7b

Penyusunan Laporan SPM serta templat laporan umum (dari Kemendagri) dan templat laporan

khusus (dari Kemenkes) pada Lampiran.


• Review dan diskusi pelaksanaan monev dan pelaporan SPM.

c) Kegiatan hari II• Minta peserta untuk berlatihan menyusun dan melaksanakan monev.

• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan.

• Minta peserta untuk berlatih menyusun laporan penerapan SPM.

• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan.

d) Penutup Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

4. Lampiran yang terkait

Lihat Lampiran D untuk templat:

• Templat Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM.

• Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM.

• Evaluasi Penyelenggaraan SPM.




5. Contoh Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di

CD yang terlampir:



a) Presentasi 7.1 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi

Lihat materi presentasi pada folder modul-7 : Presentasi 7.1 Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi.




b) Presentasi 7.2 Penyusunan Laporan SPM

Lihat materi presentasi pada folder modul-7 : Presentasi 7.2 Penyusunan Laporan SPM








Modul 8Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan

Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul ini adalah menguraikan substansi tentang pelaksanaan praktek yang baik dalam

penerapan rencana pemenuhan SPM, dengan indikasi praktek baik dalam penerapan SPM, dan dan scaling-

up(perluasan)penerapannya.

Pendahuluan

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari

Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah




wajib mengupayakan sumber daya dan fasilitasi proses pelayanan satuan kerja agar standar pelayanan

minimal yang menjadi tanggungjawabnya dapat dipenuhi.

Berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah disusun tiap satuan kerja dan unit-unit kerja wajib

menyusun standar teknis yang akan menjadi acuan langkah-langkah untuk mencapai standar pelayanan

minimal tersebut. Demikian juga perlu disusun lebih lanjut prosedur kerja/standar prosedur operasional

maupun instruksi kerja sesuai kebutuhan.

Terkait dengan kegiatan penerapan SPM bidang kesehatan, prosedur kerja standar untuk hal-hal yang bersifat

non medis dapat disusun atau dikembangkan sendiri sesuai dengan pengalaman daerah dalam mendapatkan

hasil yang optimal.Sedangkan untuk prosedur pelayanan kesehatan yang bersifat medis menggunakan standar

yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait.

Dilaksanakannya standar secara konsisten dan diperolehnya hasil yang optimal, merupakan indikasi bagi

terbentuknya good practice.

Indikasi Praktek Baik (Good Practices) Penerapan SPM

Sebetulnya, rencana pemenuhan SPM hanya alat Pemerintah untuk mendorong pemda meningkatkan

pelayanan kepada masyarakatnya.Tugas pokok pemda adalah melayani masyarakat.Praktek baik penerapan

SPM adalah praktek yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sunguh melayani rakyat yang

membutuhkan. Pemenuhan target SPM kesehatan – yaitu pemenuhan target melayani lebih baik - hanya akan

tercapai melalui serangkaian upaya sistematis dan berkesinambungan adalah komitmen pemerintah dalam

berbagai level untuk memberi dukungan konkrit kepada pihak yang memberi pelayanan kepada masyarakat

berupa kebijakan dan sumber daya yang mendukung, pemimpinan dan manajemen yang mengarahkan dan

mendorong kerjasama antar semua pihak yang terkait, sistem yang mampu menggerakkan dan mengarahkan

serta pengawasan yang mendorong.

Negara telah menjalankan good governance adalah: Organisasi publik beroperasi secara transparan,

accountable (bertanggungjawab), predictable (dapat diduga), responsive (berdaya tanggap), dan melibatkan

partisipasi masyarakat. Bullivant, et all, dalam buku Good Governance Handbook mengatakan beberapa aspek

yang mendukung terlaksanananya good governance di sektor kesehatan adalah:

1. Kejelasan visi

2. Strategi yang jelas dalam mencapai visi



3. Kepemimpinan yang supportif terhadap upaya pencapaian visi.

4. Adanya jaminan (assurance) bahwa organisasi akan mendukung upaya pencapaian visi tersebut melalui

kebijakan yang mampu memberi rasa aman pada para pelaku yang terlibat dalam upaya pencapaian visi.

5. Adanya standar perilaku yang jelas termasuk standar operasional prosedur yang lengkap tentang

mekanisme pelaksanaan kegiatan.

6. Adanya dukungan dari organisasi dalam bentuk dukungan sumber daya dan berbagai bentuk dukungan

yang diperlukan.

Dari berbagai penjelasan di atas, aplikasi good governance dan good management dalam penerapan SPM

bidang kesehatan antara lain bisa berupa hal-hal berikut ini:

1. Dukungan pemerintah dalam berbagai level, dalam wujud:

i. Adanya kebijakan spesifik daerah yang disusun terakit dengan penerapan SPM bidang kesehatan.

ii. Terintegrasikannya rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah

(RPJMD, RKPD).

iii. Adanya support sumber daya yang memadai bagi terselenggaranya pelayanan sesuai standar

(terakomodasinya anggaran penerapan SPM dalam dokumen KUA-PPAS, pemenuhan kebutuhan

SDM, alat dan bahan medis, dan sumber daya lain yang diperlukan).

iv. Keterlibatan aktif pimpinan pemerintah daerah (bupati/walikota) dalam monitoring dan evaluasi


2. Patisipasi masyarakat yang tinggi, dalam bentuk:

i. Kesediaan masyarakat untuk dilibatkan dalam proses perancangan dan evaluasi kegiatan penerapan

SPM, misal: aktifnya forum multi stakeholder.

ii. Keterlibatan dalam setiap kegiatan penerapan SPM, misal kehadiran saat pelayanan kesehatan di

Posyandu (angka D/S tinggi).

iii. Kesadaran masarakat untuk bertanggungjawab secara mandiri atas pemenuhan pelayanan kesehatan

dasar bagi diri dan keluarganya, misal: pola pencarian pelayanan kesehatan yang berorientasi pada

pelayanan kesehatan modern (contoh: jika melahirkan yang dicari adalah bidan, bukan dukun).

3. Adanya kejelasan dan transparansi pelayanan, dalam bentuk:

i. Diimplementasikannya secara sistematis tahapan penerapan SPM kesehatan mulai dari penyusunan

rencana hingga monev dan penyusunan laporan dengan mengacu pada kaidah pengelolaan yang baik.

ii. Tersusunya dokumen perencanaan dan pembiayaan SPM untuk daerah setempat.

iii. Tersedia dan diimplementasikannya standar operasional prosedur untuk menjamin mutu pelayanan




iv. Keterlibatan unsur pimpinan secara aktif.

v. Tersusunnya dokumen pelaporan penerapan SPM yang akurat dan tepat waktu.

4. Adanya jejaring dengan berbagai pihak yang terkait, misalnya: institusi pemberi pelayanan kesehatan

swasta, lintas sektor, dan dunia usaha.

Good Practice dan Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat diukur dari aspek input, proses, output, outcome, dan dampak dari pelayanan

tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal, diperlukan implementasi dari konsep good practice seperti

tersebut di atas. Pembakuan model good practices dalam organisasi untuk memperoleh hasil terbaik dapat

dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kinerja (performance management). Manajemen

kinerja adalah sebuah pendekatan manajemen yang utamakanuntuk memastikan bahwa sasaran organisasi

telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien.

KINERJA telah mengawali implementasi good practices ini dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Pengembangan dan Penguatan Forum Multi Stakeholder

Forum Multi Stakeholder adalah media untuk mempertemukan antar pemangku kepentingan untuk

merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama serta untuk melakukan upaya mencapai tujuan

bersama.Anggotanya dari berbagai unsur kepentingan dari masyarakat (individu dan atau kelompok),

eksekutif, legislative, media, sektor bisnis, dan lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama antar

pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengembangkan proses dialogis dan membangun

kesadaran bersama serta melakukan aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, forum multi stake

holder ini merupakan proses dialogis antara penyedia layanan dan pengguna layanan untuk mencapai

suatu pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terjangkau. Apa yang telah diupayakan oleh pemerintah

(selaku penyedia layanan publik) serta apa yang terjadi dan diharapkan masyarakat (selaku pengguna

layanan) harus diupayakan ada titik temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk

menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku/berbagi peran dan tanggung

jawab, berbagi informasi, saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Forum Multi Stakeholder,

tidaklah harus merupakan pertemuan formal, loka karya atau bahkan merupakan organisasi atau lembaga

formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal.Pada tahapan lebih lanjut, Forum



Multi Stakeholder bisa saja didorong menjadi organisasi atau lembaga formal jika memang diperlukan

sesuai dengan dinamika dan kebutuhan lokal.

2. Sosialisasi konsep SPM bidang kesehatan kepada berbagai pihak.

Upaya pencapaian SPM bidang kesehatan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Dinas Kesehatan

dalam hal ini berperan sebagai leading sector, tetapi peran serta, kontribusi dan dukungan dari SKPD lain

sangat diperlukan. Menyadari hal tersebut, KINERJA dalam mengawali upaya percepatan pencapaian

SPM di setiap kabupaten/kota mitra, selalu menyelenggarakan workshop yang melibatkan semua unsur

yang terkait, misalnya dari Bappeda, Bagian Organisasi Pemda, lintas sektor lain, termasuk dari unsur

pimpinan pemerintah daerah dan DPRD. Melalui langkah ini diharapkan ada kesamaan persepsi dan

kesatuan gerak langkah dari berbagai pihak tersebut untuk bersama-sama mengawal dan mewujudkan

penyelenggaraan SPM kesehatan secara optimal.

3. Training of trainer SPM bidang kesehatan

Filosofi mendasar yang dimunculkan dalam kegiatan training of trainer (pelatihan bagi pelatih/fasilitator/

tim inti) SPM bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh KINERJA adalah penguatan kapasitas lokal

(capacity building). Dengan demikian setiap daerah akan mempunyai tenaga ahli lokal yang bisa berperan

sebagai rujukan permasalahan SPM di daerahnya masing-masing.

4. Pelaksanaan costing SPM bidang kesehatan dan integrasi rencana pemenuhan SPM ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah

Dukungan dana yang memadai merupakan modal bagi terselenggaranya upaya pemenuhan SPM. Agar

rencana kegiatan pemenuhan SPM mendapatkan alokasi dana yang sesuai, Dinas Kesehatan selaku

penanggungjawab teknis SPM kesehatan harus mampu menyusun anggaran SPM dengan berdasarkan

pada standar pembiayaan yang jelas dan rasional. Disinilah peran pentingnya costing SPM dilakukan.

KINERJA mendorong dan memfasilitasi daerah dalam melakukan costing SPM, dan mengawal proses

integrasinya ke dalam perencanaan dan pembiayaan daerah.

5. Janji layanan

Sebagai lembaga yang concern dengan standar pelayanan publik (SPP), KINERJA mendorong dan

membentuk sistem pelayanan yang baik di kabupaten/kota mitra KINERJA. Salah satu bentuknya adalah

fasilitasi penyusunan janji layanan.




6. Benchmarking implementasi SPM

Bentuk upaya akselerasi pencapaian SPM lain yang dilakukan KINERJA adalah melalui kegiatan

benchmarking. Melalui kegiatan benchmarking, kabupaten/kota dapat belajar secara cepat keberhasilan

daerah lain sehingga diharapkan mampu menjadi motivator dan acuan dalam pengembangan di

daerahnya masing-masing.

Teknik Praktis Scale-Up

KINERJA adalah program pemerintahan yang didanai USAID (2010-2015) untuk meningkatkan pelayanan

public di Indonesia. KINERJA bekerja dengan lokal goverment (pemerintah daerah) kabupaten/kota untuk

membuat pelayanan lebih responsive sambil membangun kapasitas masyarakat sipil dan masyarakat untuk

menuntut layanan yang lebih berkualitas dari pemerintah. Kegiatan yang dijalankan KINERJA bergerak di

semua tingkat pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyediaan layanan.

Kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang kesehatan oleh Kinerja USAID saat ini dilakukan secara

terbatas pada beberapa propinsi dengan area beberapa kabupaten/kota terpilih di propinsi tersebut. Success

story (cerita tentang keberhasilan) pada daerah yang mendapat pendampingan ini diharapkan dapat menyebar

ke daerah lain, sehingga daerah lain yang tidak mendapat pendampingan langsung juga dapat mengalami

keberhasilan yang sama. Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan scale up.

Teknik scale up diartikan sebagai sebuah teknik yang dapat ditempuh untuk memperluas cakupan keberhasilan

suatu program atau kegiatan sehingga dampaknya bukan hanya dirasakan oleh sasaran langsung kegiatan

saja. Daerah lain yang bukan sasaran utama kegiatan intervensi (bukan daerah proyek) bisa dengan cepat

mengadaptasi dan meraih keberhasilan yang serupa dengan daerah proyek.

Istilah scaling up digunakan dalam sektor kesehatan dalam konteks yang luas, diantaranya:

1. Scaling up input, misal berupa: peningkatan anggaran belanja untuk kegiatan tertentu, pengadaan SDM

kesehatan sesuai dengan kopetensi yang dipersyaratkan, pengadaan bahan dan alat kesehatan untuk

menjangkau kebutuhan yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Scaling up penyediaan layanan, misalnya dengan menambah jumlah unit layanan, mendekatkan unit

layanan ke masyarakat, bekerja sama dalam penyediaan layanan dengan pihak lain.

3. Menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien, misalnya melalui penataan organisasi,



penataan beban kerja pegawai, dan sebagainya, supaya ada sisa sumber daya untuk kegiatan lain.

4. Scaling up untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

5. Scaling up dari upaya terbatas kepada upaya untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan.

Terkait dengan kerangka kerja pendampingan SPM bidang kesehatan oleh Kinerja USAID, konsep scaling up

yang hendak dikembangkan adalah konsep yang ke-lima. Scaling up untuk tujuan ini dapat ditempuh dengan

dua cara, yaitu vertical scaling up dan horizontal scaling up.

Verticals caling up dilakukan dengan meluncurkan konsep yang sistematis yang telah terbukti keefektifannya

di tingkat lokal dengan melembagakannya sehingga mencapai dampak yang lebih luas. Contohnya adalah

pembuatan peraturan atau kebijakan yang lahir dari konsep percontohan. Horizontal scaling up berarti

meluncurkan suatu konsep yang dapat memperluas cakupan area geografis kegiatan. Horizontal scaling up

dapat dilakukan sendiri oleh organisasi penyelenggara proyek ataupun bekerja sama dengan organisasi lain,

misalnya dengan membuat organisasi payung (organisasi yang bisa memayungi keberlanjutan proyek pada

daerah yang lebih luas), bekerja sama dengan lembaga pelatihan, serta melibatkan perusahaan swasta atau

lembaga donor lain.

Scaling up kegiatan pendampingan penerapan SPM bidang kesehatan dapat dilakukan dengan menggunakan

kedua pendekatan tersebut, yaitu vertical scaling up dan horizontal scaling up. Vertical scaling up dilakukan

dengan penyusunan aturan atau kebijakan sebagai hasil dari proses pendampingan. Misalnya: pembakuan

langkah pendampingan dalam bentuk modul atau buku untuk diadvokasi ke jajaran kementerian kesehatan

agar bisa diadaptasi sebagai petunjuk teknis dan bisa dipergunakan secara luas di berbagai daerah. Selain

buku atau modul, pembakuan software tertentu yang digunakan dalam proses pendampingan (misalnya

software untuk kegiatan costing SPM) juga bisa digunakan untuk vertical scaling up ini.

Horizontal scaling up yang dapat dilakukan melalui beberapa contoh kegiatan berikut ini:

1. Membuka kesempatan dan memfasilitasi daerah lain untuk melakukan kaji banding dan belajar di daerah

dampingan.

2. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai daerah lain agar

konsep pendampingan yang telah dilakukan bisa dipahami dan diadaptasi oleh daerah lain tersebut.

3. Membentuk Self Help Group (SHG) yang terdiri dari tokoh kunci yang berasal dari daerah pendampingan,

untuk bisa berperan sebagai technical assitance bagi daerah lain yang ingin mengadaptasi pola dari

daerah pendampingan.

4. Mengadakan ‘road show’ di level propinsi dengan melibatkan Self Help Group tersebut agar propinsi lain

mengatui success strory di daerahnya dan berkeinginan untuk mengadaptasi.




Beberapa hal diperlukan agar proses scaling up dapat dijalankan diantaranya adalah:

1. Scaling up pada umunya melibatkan partnership dengan organisasi lain, terutama orgnisasi yang bergerak

di bidang kesehatan, keuangan (bisa berupa lembaga donor), dan pemerintah selaku regulator.

2. Scaling up membutuhkan komitmen organisasi yang tinggi untuk mendorong aar proses terus berjalan

3. Pelaksanaan monitoring merupakan hal yang sangat krusial untuk mengukur kemajuan relatif terhadap

pencapaian tujuan akhir dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat proses scaling up.

Berikut ini checklist yang dapat digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan scaling up kegiatan.

Tahapan kegiatan

Pertanyaan kunci + + + - - -

Evaluasi pengalaman

Sudahkah kita menggambarkan pengalaman dan good practices dari kegiatan kita secara jelas dan mudah dipahami?

Apakah kita memahami kondisi organisasi dan kecukupan pendanaan untuk scaling up?

Strategi Scaling up

Sudahkah kita mendiskusikan skenario kegiatan scaling up ini dengan berbagai pihak mitra lain?

Sudahkah kita menyepakati tahapan kegiatan dengan pihak mitra?

Sudahkah kita mendiskusikan berbagai kemungkinan yang terjadi saat scaling up dan menyepakati cara mengantisipasinya?

Memilih partners Sudahkah kita melakukan stakeholder analysis dan mendiskusikannya dengan berbagai pihak mitra?

Apakah stakeholder kunci memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk proses scaling up?

Sumber daya Apakah kita memiliki sumber daya manusia dan dana yang mencukupi untuk fase inisiasi?

Apakah inovasi proses scaling up yang akan dilakukan aman dari sisi finansial, ataukah ada skenario pembiayaan yang lain?

Monitoring dan upaya jaga mutu

Apakah kita memiliki instrumen untuk memonitor dan mengendalikan proses yang dijalankan bersama mitra kerja?Apakah kita sudah memahami ide inti inovasi yang akan di scaling up?



Dengan mengisi checklist di atas akan dapat diketahui kesiapan proses scaling up serta dapat digunakan

untuk menyapkan proses scaling up agar berhasil dengan baik.

1. Contoh Presentasi di CD

Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi KINERJA-USAID. Seluruh presentasi dapat diakses di

CD yang terlampir:




a) Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan

Lihat materi presentasi pada folder modul-8 : Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan






b) Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up

Lihat materi presentasi pada folder modul-8 : Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up.




LAMPIRAN C - Cara Pelaksanaan Fasilitasi dan Training


LAMPIRAN CCARA PELAKSANAAN FASILITASI DAN TRAINING

Latar Belakang

1. Tujuan

Lampiran ini disusun sebagai pedoman untuk pihak yang mau melaksanakan fasilitasi dan training di

Pemda yang mau ikut cara KINERJA untuk merencanaan dan menganggarkan pemenuhan SPM di bidang

kesehatan yang terbukti sukses dalam peningkatan mutu kesehatan.

Himpunan modul training ini ditujukan bagi lembaga/instansi yang hendak melakukan fasilitasi untuk

pemenuhan SPM tersebut. Lembaga/instansi tersebut bisa berbentuk pemda sendiri, calon organisasi

mitra pelaksana (OMP) yang ingin memberi fasilitasi, atau calon lembaga latihan yang memasarkan

training saja.

Pada awal program KINERJA, pekerjaan penyusunan rencana dan anggaran SPM diatur dalam seri

lokakarya, dengan modul training pada awal setiap lokakarya. Proses yang sama dipakai pada tahun

berikutnya, karena ada peserta tim yang belum mengerti tugasnya, dan juga peserta lama tertarik

untuk ingat kembali substansinya. Pada tahun ketiga penyusunan rencana pemenuhan SPM, masih

direncanakan seri lokakarya diaman tim dapat bekerjasama, walaupun tidak semua daerah rasa perlu

ulang trainingnya. Lokakarya masih penting agar:

• Semua pemangku kepentingan dapat mengatur waktunya untuk berpartisipasi

• Ada fasilitator yang mendorong tim untuk menyempurnakan penghitungannya agar makin adil, efisien,

transparan, dan bertanggungjawab kepada publik.

2. Fasilitator

Orang yang ditugaskan untuk fasilitasi tersebut selanjutnya disebut sebagai Fasilitator. Sangat penting

para Fasilitator, baik untuk fasilitasi prosesperencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM di bidang



kesehatan, maupun fasilitasi training untuk itu, menguasai substansi yang diuraikan di lampiran B, dan

berfokus baik kepada keberhasilan Tim Penyusun SPM Kesehatandaerah yang akan dibentuk pemda/

SKPD. Ia harus memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan di daerah dan keterampilan sebagai

fasilitator yang memadai sehingga dapat melaksanakan training, memfasilitasi, dan mendampingi

pemerintah daerah di dalam proses pembentukan tim, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

program kesehatan.

Dalam upaya pemda tersebut, tugas pokok Fasilitator adalah untuk mengarahkan Tim penyusun SPM

Kesehatan tersebut dibentuk dari aparat/staf dinas, profesi dan LSM/CSO/unsur masyarakat yang

berkepentingan, untuk merencanakan dan menganggarkan pemenuhan target SPM tersebut.Bahan

dukungan fasilitasi ini disusun dari pengalaman KINERJA-USAID, dimana tugas fasilitasi dilaksanakan

oleh Konsultan STTA dan Organisasi Mitra Pelaksana KINERJA-USAID yang mengadakan fasilitasi baik

untuk training ataupun dukungan on-the-job.

3. Proses

Proses fasilitasi KINERJA-USAID digambarkan dalam bagan yang berikut:




4. Fokus Training

Dalam pengalaman KINERJA-USAID langkah 1 sampai 5 diatas difasilitasi Organisasi Mitra Pelaksana.

Langkah 4 didukung training lain tentang Masyarakat Stakeholder Forum dan juga training tentang peran

media.Fokus kumpulan modul ini adalah langkah ke-6 dan ke-7. Training yang disampaikan secara

bertahap selama proses fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM sampai hasilnya

dipakai dalam proses penganggaran tahunan. Setiap langkah training ditindaklanjuti dengan dukungan on-

the-job kepada Tim Penyusun SPM Kesehatan.

Pemaparan materi dilakukan sebagai langkah awal setiap kegiatan pihak dinas kesehatan dan Puskesmas

dalam perencanaan dan pengganggaran pemenuhan SPM bidang kesehatan.Ada satu modul fasilitasi

untuk setiap modul substansi yang dipresentasikan pada Lampiran B.

Alokasi waktu yang disediakan untuk membahas setiap topik dalam modul-modul berikut bersifat estimasi

ideal dari pengalaman fasilitasi KINERJA, tetapi dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dilakukan

penyesuaian, baik waktu lebih lama dimana tim kurang cepat memahami substansinya, atau lebih singkat

bila tim sudah menguasai substansi yang dipakai dalam penghitungan.



MODUL 1Pengantar: Pentingnya Standar Pelayanan dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan

Peserta yang Diundang

Untuk modul pengantar ini, undang pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan SPM Kesehatan (Dinas

Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, dan Forum multi stakeholder)

Program Fasilitasi

1. Waktu Training

Total waktu yang dibutuhkan: 4 x 45 menit, dengan rincian sebagai berikut:

Waktu Pokok BahasanSesi 1 2 x 45 menit Servis standar bidang kesehatan

SPM kesehatan




Waktu Pokok BahasanPentingnya SPM dan perencanaan pemenuhan SPM kesehatanDiskusi dan tanya jawab

Sesi 2 1 x 45 menit Pentingnya costing SPMDiskusi dan tanya jawab

Ssi 3 1 x 45 menit Praktek-praktek governance dalam servis standar pelayanan publik bidang kesehatanDiskusi dan tanya jawab

2. Proses Fasilitasi

1. Pengantara. Fasilitator melakukan pemetaan awal mengenai awareness dan knowledge peserta terkait dengan

konsep service standard dan SPM bidang kesehatan

b. Sampaikan kepada seluruh peserta pentingnya service standard dan SPM bidang kesehatan,

serta peran penting masing-masing pihak (Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum multi

stakeholder) dalam pencapaian SPM.

c. Fasilitator menyampaikan perkembangan terkini mengenai standar pelayanan minimal di

Indonesia.

d. Berikan gambaran mengenai desain kegiatan pendampingan secara utuh, termasuk output yang

diharapkan. Desain pelatihan terbagi menjadi 3 sesi. Dua jam pertama membahas secara umum

tentang konsep service standar, SPM bidang kesehatan serta pentingnya SPM dan perencanaan

pemenuhan SPM kesehatan. Dua jam berikutnya membahas secara garis besar tentang

pentingnya costing SPM dan praktek governance dalam service standar. Sesi pertama diawali

dengan presentasi materi 60 menit, dan diskusi 30 menit, sedang sesi kedua dan ketiga waktu

presentasi 30 menit, dan tanya jawab 15 menit.

2. Sesi Ia. Narasumber menjelaskan tentang konsep service standar, SPM bidang kesehatan serta

pentingnya SPM dan perencanaan pemenuhan SPM kesehatan dengan menggunakan presentasi

1.1 Service Standard Bidang Kesehatan

b. Diskusi dan tanya jawab materi modul 1.1.

3. Sesi IIa. Narasumber menjelaskan tentang pentingnya costing SPM dengan menggunakan presentasi 1.2

‘Pentingnya costing SPM’



b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi 1.2.

4. Sesi IIIa. Narasumber menjelaskan tentang praktek-praktek governance dalam service standar pelayanan publik

bidang kesehatan dengan menggunakan presentasi 1.3 ‘Praktek governance dalam standar pelayanan

publik bidang kesehatan’.

b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi I.3.

5. Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

Tindak Lanjut

Setelah modul ini dilaksanakan, Kepala dinas dengan bantuan Fasilitator merancangkan SK untuk

pembentukan dan memberi tugas kepada Tim Penyusun SPM.




MODUL 2Mengidentifikasi Tingkat Pencapaian SPM


Anggota Tim Penyusun SPM serta narasumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum Multi

Stakeholder (MSF).

Sebelum modul ini dilaksanakan, Tim Penyusun SPM perlu ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala

Dinas.

Persiapan Peserta

Peserta diminta bawa dokumen yang berikut ini kepada lokakarya:

• Lembar kerja penyimpulan hasil pengolahan data (identifikasi) SPM untuk tahun-tahun sebelumnya

• Contoh lembar Laporan Bulanan Puskesmas



• Contoh lembar PWS Puskesmas

• Contoh format laporan mingguan surveilans

• Contoh Rekapitulasi Harian Register Persalinan Dan Ibu Nifas

• Contoh Kohort Kehamilan (atau rekapitulasi-nya)

Fasilitasi

1. Waktu lokakarya

Fasilitasi modul ini di program Kinerja biasa dilaksanakan dalam dua hari:


Sesi 1 4 x 45 menit Identifikasi capaian SPM per-indikatorLatihan mengidentifikasi capaian SPMReporting out hasil latihan

Sesi 2 2 x 45 menit Data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPMFormulir dan tally-sheet relevantDiskusi dan tanya jawab

Sesi 3 2 x 45 menit Teknik pengumpulan data (collecting)Diskusi dan tanya jawab

Hari II:Sesi 1 4 x 45 menit Latihan mengidentifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM

Reporting out hasil latihanSesi 2 4 x 45 menit Metode pengolahan data

Penyimpulan hasil pengumpulan dataMengetahui data capaian kinerja SPM terkiniLatihan dan reporting out

2. Proses fasilitasi

1. Pengantar

a) Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya peranan data dalam perhitungan

capaian SPM kesehatan. Agar dapat memperoleh data yang baik, penting untuk dibahas mengenai

jenis data, metode pengumpulan data dan pengolahan data.




b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,

dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari.Pada hari pertama pokok bahasan yang akan dibahas

adalah identifikasi capaian SPM per-indikator, data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPM,

serta formulir, tally-sheet relevant dan teknik pengumpulan data. Hari kedua diawali dengan

berlatih mengidentifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM, dan dilanjutkan dengan

pemaparan materi tentang metode pengolahan data, penyimpulan hasil pengumpulan data, dan

mengetahui data capaian kinerja SPM terkini.

2. Hari I

1) Sesi 1:a. Narasumber menjelaskan tentang identifikasi capaian SPM per-indikator dengan presentasi 2.1

Identifikasi capaian SPM per-indikator.

b. Diskusi dan tanya jawab materi presentasi 2.1.

c. Latihan mengidentifikasi capaian SPM. Minta peserta secara berkelompok menghitung

pencapaian SPM untuk masing-masing indikator SPM. Gunakan data riil dari hasil pencatatan.

Sebagai alat bantu dapat menggunakan template spreadsheet excel seperti dicontohkan pada

Templat 2.2 Penghitungan capaian SPM Kabupaten.

d. Pemaparan hasil latihan kelompok. Minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil

latihan. Kelompok lain menanggapi, narasumber mereview.

2) Sesi II:a. Narasumber menjelaskan tentang data relevan untuk mengidentifikasi capaian SPM, serta

formulir dan tally-sheet relevant dengan presentasi 2.3 Data Relevan Untuk Mengidentifikasi

Capaian Indikator SPM.

b. Diskusi dan tanya jawab materi sesi 2.

3) Sesi IIIa. Narasumber menjelaskan tentang ‘Teknik pengumpulan data (collecting)’ dengan presentasi 2c

Teknik Pengumpulan Data.

b. Diskusi dan tanya jawab materi sesi 3.

3. Hari II

1) Sesi I:a. Latihan identifikasi data relevan untuk menghitung capaian SPM. Peserta secara berkelompok



diminta untuk mendikusikan jenis data yang diutuhkan untuk menghitung pencapaian SPM

beserta cara pengumpulannya, dengan menggunakan Templat 2.5 Formulir identifikasi data

relevan untuk penghitungan pencapaian SPM.

b. Reporting out hasil latihan. Secara bergiliran minta kelompok untuk mempresentasikan hasil

diskusinya, kelompok lain memberi komentar, dan direview oleh narasumber.

2) Sesi II

a. Narasumber menjelaskan tentang ‘Metode pengolahan data dan penyimpulan hasil’ dengan

presentasi 2.6.

b. Narasumber memberi contoh penyajian hasil pengolahan data yang menunjukkan data capaian

kinerja SPM terkini. Sebagai alat bantu dapat menggunakan template SPM excel seperti

templat 2.7 Penyimpulan hasil pengolahan data Penghitungan capaian SPM Kabupaten.

c. Diskusi dan tanya jawab materi sesi II

d. Latihan pengolahan data. Peserta secara berkelompok diminta untuk melakukan pengolahan

data dan menyimpulkan hasil pengolahan data.

e. Pemaparan hasil latihan kelompok. Secara bergiliran minta kelompok untuk mempresentasikan

hasil diskusinya, kelompok lain memberi komentar, dan direview oleh narasumber.

4. Penutup

1) Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab.

3. Lampiran Terkait

Formulir dan tally-sheet yang relevan untuk pengumpulan data SPM di Lampiran D

4. Templat (contoh form) di CD

Templat 2.2 Penghitungan capaian SPM Kesehatan

Templat 2.5 Formulir identifikasi data relevan untuk penghitungan pencapaian SPM

Templat 2.7 Penyimpulan hasil pengolahan data




MODUL 3Analisis Gap: Capaian Terkini vs Target Nasional


Anggota Tim Penyusunan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda, Forum

Multi Stakeholder.

Persiapan Peserta

1. Peserta harus sama dengan modul sebelumnya agar siap untuk langkah berikut.

2. Pastikan bahwa peserta membawa data pencapaian SPM tahun sebelumnya, serta data lain yang

diperlukan:

a. Laporan pencapaian SPM tahun sebelumnya

b. Laporan tahunan Puskesmas

c. Profil Puskesmas

3. Peserta yang tidak mampu menggoperasikan excel harus kerja bersama peserta yang bisa.



Fasilitasi

1. Waktu fasilitasi

Dua hari

1. Peserta harus sama dengan modul sebelumnya agar siap untuk langkah berikut.

2. Pastikan bahwa peserta membawa data pencapaian SPM tahun sebelumnya, serta data lain yang

diperlukan:

a. Laporan pencapaian SPM tahun sebelumnya

b. Laporan tahunan Puskesmas

c. Profil Puskesmas


3 x 45 menit Target SPM nasional normatifCapaian eksisting SPM daerahGap SPM nasional vs lokal/daerahDiskusi dan tanya jawab

2x 45 menit Latihan: mengidentifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM nasional dan lokal/daerahReporting out hasil latihan

3 x 45 menit Teknik identifikasi faktor kesenjanganDiskusi dan tanya jawab

Hari II:8 x 45 menit Latihan identifkasi faktor penyebab kesenjangan dan menentukan faktor

utama penyebab kesenjanganReporting out hasil latihan


Hari I

1. Pengantara. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,

yaitu peserta diharapkan mampu melakukan identifikasi faktor penyebab kesenjangan antara

pencapaian SPM existing dengan target nasional maupun daerah.




b. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,


adalah target SPM nasional normatif, capaian eksisting SPM daerah, gap SPM nasional vs lokal/

daerah dan teknik identifikasi faktor kesenjangan. Hari kedua diisi dengan latihan mengidentifikasi

faktor penyebab kesenjangan pencapaian SPM yang ada dan menentukan faktor utama penyebab

kesenjangan.

2. Sesi 1

a. Narasumber menjelaskan tentang Target SPM nasional normatif, capaian eksisting SPM daerah,

Gap SPM nasional vs lokal/daerah, dengan menggunakan powerpoint pada Presentasi 3.1 Gap

pencapaian SPM - Target nasional vs capaian eksisting daerah.

b. Diskusi dan tanya jawab

3. Sesi 2

a. Peserta diminta untuk mengidentifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM nasional

dan lokal/daerah (menggunakan data hasil latihan pada bab sebelumnya). Sebagai alat bantu

dapat menggunakan lembar kerja yang tersedia pada Templat 3.2 Lembar kerja Identifikasi gap

capaian eksisting SPM dengan target SPM.

b. Pemaparan hasil latihan.

4. Sesi 3

a. Narasumber menjelaskan Teknik identifikasi faktor kesenjangan dengan menggunakan presentasi

3.3 Teknik Identifikasi Faktor Kesenjangan dan Faktor Utama Penyebab Kesenjangan.

b. Diskusi dan tanya jawab

5. Hari 2

a. Latihan identifkasi faktor penyebab kesenjangan dan menentukan faktor utama penyebab

kesenjangan. Sebagai acuan telah disediakan contoh template untuk melakukan Latihan

identifkasi faktor penyebab kesenjangan, pada Template 3.4 untuk identifikasi faktor penyebab

kesenjangan. Peserta secara berkelompok diminta melakukan analisis faktor yang menyebabkan

terjadinya kesenjangan antara target nasional SPM dengan pencapaian daerah dari Latihan

identifkasi faktor penyebab kesenjangan daerah saat ini. Narasumber memantau proses diskusi

dan mengarahkan jika ada proses yang kurang sesuai.

b. Pemaparan hasil latihan. Secara bergiliran minta setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi di

kelomponya. Kelompok lain membahas, nara sumber mereview.



6. Penutup


3. Tugas peserta

1. Minta peserta untuk melakukan entry data pencapaian dan target SPM ke dalam lembar kerja excel

(lembar kerja tersedia).

2. Pandu peserta untuk melakukan tabulasi dan membuat grafik

3. Minta peserta untuk mengidentifikasi gap antara capaian SPM terkini dengan target nasional/derah,

dengan cara membandingkan target SPM normatif dengan capaian SPM saat ini. Bisa dipandu dengan

melihat jaring laba-laba, yaitu jika layer bagian belakang masih terlihat berarti pada indikator tersebut

masih ada gap.

4. Minta peserta untuk merekap indikator SPM yang masih terjadi gap.

5. Minta peserta untuk mengidentifikasi faktor penyebab dari setiap indikator yang masih bermasalah dan

menentukan akar penyebab yang dominan dengan menggunakan teknik analisis penyebab yang telah

dijelaskan. Contoh lembar kerja tersedia.

6. Seluruh proses tersebut dapat dilakukan dengan alat bantu lembar flipchart, whiteboard, kertas meta

plan, maupun menggunakan komputer secara langsung.

4. Templat di CD

Templet 3.2 Lembar kerja Identifikasi gap capaian eksisting SPM dengan target SPM.

Templet 3.4 Contoh untuk identifikasi faktor penyebab kesenjangan.




MODUL 4Pilihan dan Prioritas Kegiatan Intervensi untuk Memenuhi Gap


Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM serta nara sumbernya dari Dinas Kesehatan, Puskesmas,

Bappeda, Forum Multi Stakeholder)

Persiapan untuk Training

• Pastikan bahwa Puskesmas telah melakukan tahap identifikasi penyebab masalah.

• Jelaskan kepada Puskesmas tentang tujuan dan output kegiatan.



Fasilitasi

1. Waktu Training

Dua hari


Sesi 1.2 x 45 menit Faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPMDiskusi dan tanya jawab

Sesi 2.2 x 45 menit Kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pencapaian SPMKebijakan program dan budgeting pendukung pencapaian SPMDiskusi dan tanya jawab

Sesi 3.4 x 45 menit Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPMDiskusi dan tanya jawabLatihan Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPMReporting out hasil latihan kelompok

Hari IISesi 1 3 x 45 menit Teknik prioritisasi kegiatan pemenuhan SPM

Diskusi dan tanya jawabLatihan melakukan prioritas kegiatan Reporting out hasil latihan kelompok

Sesi 2.2 x 45 menit Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPMDiskusi dan tanya jawabLatihan melakukan kategorisasi kegiatan Reporting out hasil latihan kelompok

Sesi 3.2 x 45 menit Kegiatan dan sumber pembiayaanDiskusi dan tanya jawabLatihan identifikasi sumber pembiayaan bagi kegiatan yang telah disusunReporting out hasil latihan kelompok

Sesi 4.1 x 45 menit Rekomendasi praktek governanceDiskusi dan tanya jawab





a. Pengantar• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,

yaitu peserta diharapkan mampu menyusun programpencapaian SPM

• Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama

2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari. Pada hari pertama pokok bahasan yang

akan dibahas adalah faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPM, , kebijakan dan

peraturan daerah yang mendukung pencapaian SPM termasuk kebijakan program dan budgeting

pendukung pencapaian SPM, dan teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM. Hari

kedua membahas tentang teknik prioritisasi kegiatan, kegiatan rutin dan terobosan pemenuhan

SPM,kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM, sumber pembiayaan, dan rekomendasi

praktek governance.

b. Hari 1

Sesi1:

• Narasumber menjelaskan tentang ‘Faktor sukses pendukung pencapaian pemenuhan SPM’

dengan menggunakan Presentasi 4.1 Faktor Sukses Pendukung Pencapaian Pemenuhan SPM.


Sesi 2:

• Narasumber menjelaskan tentang ‘Kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung pencapaian

SPM’ serta dengan menggunakan Presentasi 4.2 Kebijakan dan Peraturan Daerah yang

Mendukung Pencapaian SPM.


Sesi 3:

• Narasumber menjelaskan tentang ‘Teknis identifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM’

dengan menggunakan Presentasi 4.3 Teknis Identifikasi Program Dan Kegiatan Pemenuhan SPM.


• Peserta secara berkelompok diminta melakukan identifikasi program dan kegiatan pemenuhan

SPM sesuai dengan situasi dan kondisi masing – masing wilayah. Pada saat melakukan

identifikasi program dan kegiatan, peserta diminta untuk mempergunakan hasil analisis

penyebab kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai alat bantu diskusi dapat

mempergunakankertas flipchart, kertas plano dan metaplan. Narasumber memantau proses



diskusi di setiap kelompok dan memberi arahan jika proses diskusi belum sesuai. Untuk membantu

proses diskusi dapat menggunakan Templat 4.4 untuk mengidentifikasi program dan kegiatan

pemenuhan SPM.

• Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok. Kelompok lain menyimak dan

memberi komentar, narasumber mereview hasil kerja kelompok.

c) Hari II

Sesi 1:

• Narasumber menjelaskan tentang Teknik prioritisasi kegiatan pemenuhan SPM dengan

menggunakan Presentasi 4.5 Teknik Prioritas.

• Diskusi dan tanya jawab

• Peserta secara berkelompok berlatih melakukan prioritas kegiatan. Sesuai dengan hasil

diskusi kelompok dari sesi sebelumnya yang berisi alternatif program dan kegiatan yang telah

dikategorisasikan, minta kelompok untuk melakukan prioritas kegiatan. Gunakan teknik prioritas

seperti yang dijelaskan narasumber.Narasumber memantau proses diskusi, dan mengarahkan

proses yang kurang sesuai. Sebagai alat bantu diskusi dapat menggunakan Templat 4.6 untuk

melakukan prioritas kegiatan pemenuhan SPM.



Sesi 2:

• Narasumber menjelaskan tentang Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM dengan

menggunakan Presentasi 4.7 Kategorisasi kegiatan rutin dan akselerasi SPM.


• Peserta secara berkelompok berlatih menyusun kategorisasi kegiatan. Sesuai dengan hasil diskusi

kelompok dari sesi sebelumnya yang berisi alternatif program dan kegiatan minta kelompok

untuk melakukan kategorisasi kegiatan, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi/kinovatif.

Narasumber memantau proses diskusi, dan mengarahkan proses yang kurang sesuai.



Sesi 3:

• Narasumber menjelaskan tentang Kegiatan dan sumber pembiayaan dengan menggunakan

Presentasi 4.8 Kegiatan dan sumber pembiayaan.





• Peserta secara berkelompok berlatih menyusun rancangan sumber pembiayaan kegiatan.

Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya tentang proritas kegiatan, minta kembali kelompok untuk

melengkapi rancangan sumber pembiayaan untuk masing-masing kegiatan.



Sesi 4:

• Narasumber menjelaskan tentang Rekomendasi praktek governance.


d) Penutup


3. Kegiatan Pendampingan

a) Bagi Puskesmas:

• Pandu Puskesmas untuk melakukan diskusi merumuskan alternatif pemecahan berdasarkan hasil

analisis penyebab kesenjangan yang telah disusun pada langkah sebelumnya.

• Lakukan prioritas kegiatan.

• Kategorikan berbagai alternatif kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin dan kegiatan akselerasi.

• Lakukan identifikasi sumber pembiayaan yang memungkinkan untuk mendanai kegiatan yang

disusun.

b) Bagi Dinas Kesehatan:

• Minta Dinas Kesehatan mengidentifikasi peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan SPM

kesehatan.

• Jika ditemukan masih ada kekosongan kebijakan, minta daerah untuk segera menyusun draf

usulan kebijakan atau peraturan terkait implementasi SPM kesehatan.

4. Templat di CD

Templat 4.4 untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pemenuhan SPM.

Templat 4.6 untuk melakukan prioritas kegiatan pemenuhan SPM.



MODUL 5Costing dan Pembiayaan Kegiatan Pemenuhan SPM



Bappeda, Forum Multi Stakeholder).

Fasilitasi

1. Waktu Training

Dua hari


Sesi 1.2 x 60 menit Kegiatan SPM dan sumber pembiayaan.Penyepakatan unit cost daerah.Diskusi dan tanya jawab.




Sesi 2.2 x 60 menit Mekanisme perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan.Diskusi dan tanya jawab.

Sesi 3.3 x 60 menit Pembiayaan SPM kesehatan (pembiayaan aktivitas, indikator dan layanan).Diskusi dan tanya jawab.Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).

Hari II:Sesi 1.5 x 60 menit Reporting out hasil sementara latihan kelompok.

Melanjutkan Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan.pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).Reporting out hasil latihan kelompok.

Sesi 2.2 x 60 menit Skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.Latihan menyusun skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.Reporting out hasil latihan kelompok.


1. Pengantara. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,

yaitu peserta diharapkan mampu menyusun pembiayaan kegiatan pencapaian SPM.

b. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari,


adalah konsep unit cost daerah dan mekanisme perencanaan pembiayan SPM. Dijelaskan

pula teknis perhitungan pembiayaan SPM total yang teridiri dari pembiayaan aktivitas, indikator,

dan layanan. Hari kedua diisi dengan latihan menyusun perencanaan pembiayaan SPM, serta

penyusunan skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak.

Pemaparan materi Hari I

2. Sesi 1:a. Narasumber menjelaskan tentang Kegiatan SPM dan sumber pembiayaannya, serta

Penyepakatan unit cost daerah dengan Presentasi 5.1 Pembiayaan SPM, prinsip costing, serta

penyepakatan unit cost daerah.

b. Diskusi dan tanya jawab.

c. Narasumber menjelaskan tentang Mekanisme perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan.



d. Diskusi dan tanya jawab

3. Sesi 2:

a. Narasumber menjelaskan tentang Pembiayaan SPM kesehatan (pembiayaan aktivitas, indikator

dan layanan) dengan memakai Presentasi 5.2 Pembiayaan SPM kesehatan (costing aktivitas,

costing indikator dan costing layanan) serta Templat 5.3 Latihan menghitung kebutuhan biaya

kegiatan pemenuhan SPM.

b. Diskusi dan tanya jawab.

c. Peserta secara berkelompok berlatih menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM

(biaya aktivitas, biaya indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).

Pemaparan materi hari II

4. Sesi 1:

a. Review hasil sementara latihan kelompok. Beberapa kelompok diminta memaparkan hasilnya.

b. Melanjutkan latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM (biaya aktivitas, biaya

indikator, biaya layanan, dan total biaya SPM).

5. Sesi 2

a. Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok

b. Narasumber menjelaskan tentang Skenario pemenuhan pembiayaan SPM tahun jamak

c. Secara berkelompok peserta diminta berlatih menyusun skenario pemenuhan pembiayaan SPM

tahun jamak.

d. Kelompok yang ditunjuk menyampaikan hasil latihan kelompok.

6. Penutup



a) Bahan Penunjang1. Dokumen hasil analisis situasi, penyusunan alternatif solusi dan prioritas program/kegiatan

2. Bahan bacaan terkait: kepmenkes 317 tahun 2009, ketetapan mengenai standar biaya umum yang

berlaku di daerah setempat

3. Hasil perhitungan unit cost kesepakatan daerah

4. Template perhitungan biaya (tersedia)




b) Persiapan Puskesmas 1. Pandu Puskesmas melakukan costing, mulai dari indikator I dalam SPM bidang kesehatan hingga

indikator terakhir.

2. Pandu Puskesmas mengisi template perhitungan biaya sesuai dengan data masing-masing. Ikuti

langkah panduan yang terdapat pada petunjuk teknis.

4. Templat di CD

Templat 5.3 Latihan menghitung kebutuhan biaya kegiatan pemenuhan SPM



MODUL 6Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran



Bappeda, Forum Multi Stakeholder)

Persiapan untuk Training

Pastikan Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah mempunyai seluruh dokumen yang dibutuhkan:

• Dokumen PTP Puskesmas

• Bahan bacaan terkait: Permendagri No. 54 Tahum 2010

• Dokumen Renja Dinas Kesehatan




• Dokumen Renstra Dinas Kesehatan

• Dokumen RKPD Kabupaten/kota

• Dokumen RPJMD Kabupaten/kota


Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)Diskusi dan tanya jawab

Sesi 2 2 x 60 menit Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD)Reporting out hasil latihan

Sesi 3 3 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS)Reporting out hasil latihan

Hari II:Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam

dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)Diskusi dan tanya jawab

Sesi 2 3 x 60 menit Latihan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)

Sesi 3 2 x 60 menit Reporting out hasil latihanHari III:

Sesi 1 2 x 60 menit Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA)Diskusi dan tanya jawab

Sesi 2 3 x 60 menit Latihan Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja, RKA dan DPA)

Sesi 3 2 x 60 menit Reporting out hasil latihan


1. Pengantar

• Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan tujuan kegiatan dan output yang diharapkan,

yaitu peserta diharapkan mampu mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan SPM dalam

perencanaan dan penganggaran daerah dan SKPD.





adalah integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan

lima tahunan daerah (RPJMD) dan integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam

perencanaan tahunan daerah (RKPD, KUA – PPAS). Hari kedua diisi dengan mengintegrasikan

hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan SKPD

(renstra), dan hari ketiga dilanjutkan dengan mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan

pemenuhan SPM dalam perencanaan tahunan SKPD (Renja dan RKA).

b) Pemaparan materi Hari I

• Narasumber menjelaskan tentang Integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam

dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD),

• Diskusi dan tanya jawab

• Peserta diminta berlatih mengintegrasikan hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam

dokumen perencanaan lima tahunan daerah (RPJMD) secara berkelompok

• Kelompok yang terpilih diminta memaparkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta

mereview. Nara sumber menambahkan penjelasan yang dianggap perlu.

dengan,

Presentasi 6.1 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam RPJMD

Presentasi 6.2 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan

Tahunan Daerah

Presentasi 6.3 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Dokumen

Perencanaan Lima Tahunan SKPD

Presentasi 6.4 Integrasi Hasil Costing dan Pembiayaan Pemenuhan SPM dalam Perencanaan

Tahunan SKPD

c) Pemaparan materi hari II

• Narasumber menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam

dokumen perencanaan lima tahunan SKPD (renstra)






• Kelompok yang terpilih diminta memamarkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta


d) Pemaparan materi hari III

• Narasumber menjelaskan tentang integrasi hasil costing dan pembiayaan pemenuhan SPM dalam




• Kelompok yang terpilih diminta memaparkan hasil kerja kelompok. Kelompok lain diminta


e) Penutup



a) Kegiatan pendampingan

• Pandu Puskesmas melakukan costing, mulai dari indikator I dalam SPM bidang kesehatan hingga

indikator terakhir.

• Pandu Puskesmas mengisi template perhitungan biaya sesuai dengan data masing-masing. Ikuti

langkah panduan yang terdapat pada petunjuk teknis.



MODUL 7Teknik Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Kinerja SPM


Anggota tim penyusunan rencana pemenuhan SPM dan pihak dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bappeda

dan Sekda yang dilibatkan dalam proses penyusunan rencana-rencana dan anggaran daerah, serta Forum

Multi Stakeholder).

Persiapan

Sebaiknya ada rapat calon peserta sebelum training untuk membahas data tentang pencapaian SPM

(termasuk pencapaian tahun terakhir) yang perlu dikumpulkan untuk dipakai dalam training.




Fasilitasi

1. Waktu

Dua hari


Sesi 1 2 x 60 menit Monitoring dan evaluasi penerapan SPMDiskusi dan tanya jawab

Sesi 2 2 x 60 menit Menyusun pelaporan SPMDiskusi dan tanya jawab

Sesi 3 3 x 60 menit Review mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan selama iniPerancangan mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM kesehatan

Hari II:Sesi 1 3 x 60 menit Latihan kelompok: Penyusunan rencana monev

Reporting out hasil latihanSesi 2 4 x 60 menit Latihan kelompok: menyusun laporan penerapan SPM

Reporting out hasil latihan


a) Pengantar


yaitu peserta diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan

penerapan SPM bidang kesehatan



adalah mekanisme monev dan penyusunan laporan penerapan SPM. Hari kedua diisi dengan

latihan dan diskusi tentang 2 topik tersebut.

b) Pemaparan materi Hari I

• Narasumber menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi SPM dengan Presentasi 7.1

Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi.




• Narasumber menjelaskan tentang penyusunan laporan penerapan SPM dengan Presentasi 7.2

Penyusunan Laporan SPM serta templat laporan umum (dari Kemendagri) dan templat laporan

khusus (dari Kemenkes) di Lampiran D.


• Review dan diskusi pelaksanaan monev dan pelaporan SPM.

c) Kegiatan hari II

• Minta peserta untuk berlatihan menyusun dan melaksanakan monev

• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan

• Minta peserta untuk berlatih menyusun laporan penerapan SPM

• Peserta yang ditunjuk memaparkan hasil latihan

d) Penutup


3. Lampiran yang terkait

Lihat Lampiran D untuk templat:

• Templat Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM

• Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM

• Evaluasi Penyelenggaraan SPM




MODUL 8Praktek yang Baik dalam Penerapan Standar Pelayanan


Ada dua kelompok sasaran modul training ini, yaitu, pihak yang melaksanakan bagian dari rencana

pemenuhan SPM dan pihak yang dapat belajar dari pengalaman upaya pemenuhan SPM untuk scaling up.

Persiapan

a) Dokumen daerah yang mendukung latihan

Materi presentasi yang berupa ‘success story’ dari pengalaman perencanaan pemenuhan SPM kesehatan.

Materi presentasi yang berupa aktivitas yang dilakukan selama ini dalam pemenuhan pencapaian SPM

kesehatan.



b) Koorindasi dengan provinsi dan kementerian

Adakan pertemuan di level propinsi atau nasional untuk membahas kegiatan scaling up. Pertemuan ini

dapat dilaksanakan bersama daerah lain yang mau scaling up atau mau promosikan keberhasilannya

kepada daerah lain. Di pertemuan tersebut:

• Paparkan keberhasilan dan proses untuk mencapai keberhasilan, sehingga daerah lain termotivasi dan

terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.

• Minta pihak yang terlibat untuk memberikan testimoni keberhasilannya, dan ajak daerah lain untuk

melakukan hal yang sama. Tawarkan bahwa di daerah mitra KINERJA telah memiliki tenaga ahli lokal

yang siap membantu daerah lain jika hendak menerapkan pendekatan serupa.

Fasilitasi

1. Waktu

Dua hari


Sesi 1 2 x 60 menit Indikasi praktek baik (Good Practices/GP) penerapan SPMGood Practices dan kinerja pelayananDiskusi dan tanya jawab

Sesi 2 2 x 60 menit Teknik praktis scale-up (perluasan)Diskusi dan tanya jawab

Sesi 3 3 x 60 menit Review penerapan SPM bidang kesehatan di daerah, dan menyusun rencana penerapan good practice bagi akselerasi pencapaian SPM Pemaparan hasil diskusi


a) Pengantar


yaitu peserta diharapkan mampumengidentifikasi dan mencontoh pelaksanaan praktek yang baik

dalam penerapan servis standar, serta merumuskan strategi untuk scaling up kegiatan.





dengan alokasi waktu 8 x 45 menit, dengan sistematika pembahasan yang pertama adalah tentang

good practices penerapan SPM, dilanjutkan dengan keterkaitan antara good practices dengan

kinerja pelayanan, dan diakhiri dengan teknik scaling up.

b) Pemaparan materi Sesi 1

• Narasumber menjelaskan tentang Indikasi praktek baik penerapan SPM dan dan kinerja pelayanan

dengan menggunakan Presentasi 8.1 Good Practices dan kinerja pelayanan.


c) Pemaparan materi Sesi 2:

• Narasumber menjelaskan tentang teknik praktis scale-up (perluasan) dengan menggunakan

Presentasi 8.2 Teknik praktis scale-up.


d) Pemaparan materi Sesi 3:

• Peserta secara berkelompok diminta melakukan review penerapan SPM bidang kesehatan di

daerah, dan menyusun rencana penerapan good practice bagi akselerasi pencapaian SPM.

• Kelompok yang terpilih diminta menyajikan hasil reviewnya.

e) Penutup




LAMPIRAN D DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR SPM DAN PENJELASANNYA

Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya dari Kepmenkes 828/MENKES/SK/IX/2008

No Indikator SPM Definisi Operasional Formula

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan.

Kunjungan ibu hamil sesuai standar adalah pelayanan yang mencakup minimal :

• Timbang badan dan ukur tinggi badan,• Ukur tekanan darah,• Skrining status imunisasi tetanus (dan

pemberian Tetanus Toksoid), • (ukur) tinggi fundus uteri,• Pemberian tablet besi (90 tablet selama

kehamilan),• temu wicara (pemberian komunikasi

interpersonal dan konseling), • Test laboratorium sederhana (Hb, Protein

urin) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC).

Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan

antenatal K4 di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentuX 100%

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah

kerja dalam kurun waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.Jumlah sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).


LAMPIRAN D - Definisi operasional dan formula perhitungan indikator SPM dan penjelasannya




Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).Komplikasi yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

Komplikasi dalam kehamilan : a) Abortus, b) Hiperemesis Gravidarum, c) perdarahan per vaginam, d) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), e) kehamilan lewat waktu, f) ketuban pecah dini.

Komplikasi dalam persalinan : a) Kelainan letak/presentasi janin, b) Partus macet/ distosia, c) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia,

eklampsia), d) perdarahan pasca persalinan, e) Infeksi berat/ sepsis, f) kontraksi dini/persalinan prematur, g) kehamilan ganda.

Komplikasi dalam Nifas : a) Hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia, eklampsia), b) Infeksi nifas, c) perdarahan nifas.

Ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang ditangani adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK);

Jumlah Komplikasi kebidanan yang

mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentuX 100%

Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja


Pembilang:

Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan definitif pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.Perhitungan jumlah Ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama: dihitung berdasarkan angka estimasi 20% dari total Ibu Hamil disatu wilayah pada kurun waktu yang sama.Total sasaran Ibu Hamil dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,10 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk (pada tahun yang sama).





Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.

Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga

kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentuX 100%

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu

wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah ibu bersalin yang

Penyebut:

Jumlah seluruh sasaran ibu

ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.Jumlah seluruh Ibu Bersalin dihitung melalui estimasi dengan rumus : 1,05 x Crude Birth Rate x Jumlah Penduduk.


Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.

Nifas adalah periode mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan.

Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan.

Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada -28 hari setelah lahir yang dilakukan difasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Jumlah ibu nifas yg telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentuX 100%

Seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun

waktu yg sama





Pelayanan kesehatan neonatal adalah pelayanan kesehatan neonatal dasar (ASI ekslusif, pencegahan infeksi berupa perawatan mata, tali pusat, pemberian vitamin K1 injeksi bila tidak diberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 (bila tidak diberikan pada saat lahir), manajemen terpadu bayi muda.Neonatus adalah bayi berumur 0-28 hari.

Pembilang: Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut: Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Jumlah seluruh Ibu Nifas di hitung melalui estimasi dengan rumus: 1,05 x Crude Birth Rate (CBR) x Jumlah Penduduk.

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang

tertanganiX 100%

Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang

ada

Pembilang:

Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan.

Penyebut:

Neonatus dengan komplikasi yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di sarana pelayanan kesehatan.

Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi: dihitung 15% dari jumlah bayi baru lahir.

Jika tidak diketahui jumlah bayi baru lahir maka dapat dihitung dari CBR x jumlah penduduk.





Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Bayi adalah anak berumur 29 hari-11 bulan

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas.

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan.

Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak), stimulasi deteksi intervensi

dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi.

Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan, perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS), pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6 – 11 bulan.

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu

wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh bayi lahir hidup dalam kurun waktu

yang sama

Pembilang:

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.

Jika tidak ada data dapat digunakan angka estimasi jumlah bayi lahir hidup berdasarkan data BPS atauperhitungan CBR x jumlah penduduk





7 Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah Desa/ Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi yg ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar.

Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT.

Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang secara rutin dan terus menerus harus dilaksanakan pada periode waktu yang telah ditetapkan, berdasarkan kelompok usia sasaran dan tempat pelayanan.

Imunisasi tambahan adalah kegiatan imunisasi yang tidak rutin dilaksanakan, hanya dilakukan atas dasar ditemukannya masalah dari hasil pemantauan atau evaluasi. Termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah: Backlog Fighting dan Crash program.

Imunisasi dalam penanganan KLB adalah kegiatan imunisasi yang disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit.

Jumlah desa / kelurahan UCI

X 100%Seluruh desa / kelurahan

Pembilang:

Jumlah Desa/Kelurahan UCI di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Penyebut:

Seluruh Desa/Kelurahan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama.


Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

Anak balita adalah anak berumur 12 - 59 bulan.Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 x dalam setahun yang tercatat

Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan

pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu

wilayah kerja pada waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh anak

balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama




di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya.

Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB). Ditingkat masyarakat pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per umur (BB/U) setiap bulan di Posyandu, Taman Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak dan Taman Kanak-Kanak, serta Raudatul Athfal dll.

Bila berat badan tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut atau berat badan anakbalita di bawah garis merah harus dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan untuk menentukan status gizinya dan upaya tindak lanjut.

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas.

Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang lebih memiliki kompetensi.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak usia 12-59 bulan dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK minimal 2 kali pertahun (setiap 6 bulan) dan tercatat pada Kohort Anak Balita dan Prasekolah atau pencatatan pelaporan lainnya. Pelayanan SDIDTK dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak.

Suplementasi Vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) diberikan pada anak umur 12-59 bulan 2 kali pertahun (bulan Februari dan Agustus).

Pembilang:

Jumlah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu kurun tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh anak balita (12 – 59 bulan) di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.





9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulankeluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 –24 Bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.

Anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6 – 11 bulan dan anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin (GAKIN).

Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah setempat (Kab/Kota).

MP-ASI pabrikan berupa bubuk instan untuk bayi usia 6 – 11 bulan dan biskuit untuk anak usia 12 – 24 bulan

Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat MP – ASI

X 100%Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin

Pembilang:

Jumlah anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan dari Gakin di satu wilayah kerja dalam

kurun waktu yang sama.


Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/Kota.

Gizi buruk adalah status gizi menurut badan badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Perawatan adalah perawatan sesuai tatalaksana gizi buruk

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan

kesehatan disatu wilayah kerja pada waktu tertentu

X 100%Jumlah seluruh balita gizi

buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja dalam

waktu yang sama

Pembilang:

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.


Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa

kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga

terlatihX 100%

Jumlah murid SD dan setingkat




penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru, dokter kecil.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah.

Sekolah Dasar setingkat adalah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Dasar Swasta, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah serta satuan pendidikan keagamaan termasuk Ponpes baik jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan atau petugas Puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS.

Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS.

Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Pembilang`:

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya melalui penjaringan kesehatan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/ dokter kecil) disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah murid kelas 1 SD dan setingkat disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

12 Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami – Isteri, yang istrinya berusia 15 – 49 tahun.

Angka Cakupan Peserta KB aktif menunjukkan Tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS).

Jumlah PUS yang menggunakan

kontrasepsi di satu wilayah kerja pada

kurun waktu tertentuX 100%

Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu

yang sama

Pembilang:

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah seluruh Pasangan Usia Subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.





13 a.

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layuh) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa.

Kasus AFP non polio adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimennya tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus AFP non polio dengan kriteria tertentu

Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan

x 100%Jumlah Penduduk < 15

tahun

Pembilang:

Jumlah kasus AFP non Polio pada penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Penyebut:

Jumlah Penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.


Persentase balita dengan Pneumonia yang ditemukan & diberikan tatalaksana sesuai standar di Sarana Kesehatan di satu wilayah dalam waktu satu tahun.

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas

Klasifikasi penyakit ISPA:

Dalam penentuan klasifikasi penyakit dibedakan atas dua kelompok yaitu kelompok untuk umur 2 bulan - < 5 tahun dan kelompok umur < 2 bulan

• Untuk kelompok umur 2 bulan -< 5 tahun klasifikasi dibagi atas Pneumonia Berat , Pneumonia, dan batuk bukan Pneumonia

• Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi dibagi atas: Pneumonia berat dan batuk bukan Pneumonia.

Dalam pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) klasifikasi pada kelompok umur < 2 bulan adalah infeksi bakteri sistemik dan infeksi bakteri local

Klasifikasi Pneumonia berat didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK) pada anak usia 2 bulan - < 5 tahun. Untuk kelompok umur < 2 bulan klasifikasi Pneumonia berat ditandai dengan TDDK kuat atau adanya nafas cepat lebih atau sama dengan 45 x per menit.

Jumlah penderita pneumonia balita yang

ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu

satu tahunX 100%

Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah

kerja dalam kurun waktu satu tahun

Pembilang:

Jumlah penderita Pneumonia Balita yang yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita adalah 10% dari jumlah balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.




Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada adanya batuk dan/atau kesukaran bernafas disertai adanya nafas cepat. Batas nafas cepat pada anak usia 2 bulan - < 1 thn adalah 50 kali permenit dan 40 kali permenit untuk anak usia 1 - < 5 thn

Klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup kelompok penderita Balita dengan batuk yang tidak menunjukkan gejala peningkatan frekuensi nafas dan tidak menunjukkan adanya tarikan dinding dada bagian bawah kedalam. Dengan demikian klasifikasi batuk bukan Pneumonia mencakup penyakit-penyakit ISPA lain diluar Pneumonia seperti batuk pilek (common cold, pharyngitis, tonsillitis, otitis)

Diberikan tatalaksana adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk Pneumonia diberikan antibiotika dan Pneumonia berat dirujuk ke Sarana Kesehatan yang lebih memadai

Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta.

c. Penemuan pasien baruTB BTA Positif

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Penemuan pasien baru TB BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Pasien baru adalah pasien yang belum pernah diobati dengan OAT atau sudah pernah menelan OAT kurang dari satu bulan (30 dosis) harian.

Diobati adalah pemberian pengobatan pada pasien baru TB BTA positif dengan OAT selama 6 bulan.

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang

ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun

X 100%Jumlah perkiraan pasien

baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu

satu tahun yang sama

Pembilang:

Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA (+) dalam satu wilayah pada waktu satu tahun.

Perkiraan pasien baru TB BTA positif adalah Insiden Rate TB baru BTA positif per 100.000 x jumlah penduduk





pada suatu wilayah tertentu.

Insiden rate kabupaten/ kota mempergunakan hasil survey nasional tentang prevalensi TB pada tahun terakhir.


Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan:a. Panas mendadak berlangsung terus-menerus

selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelasb. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-

kurangnya uji Torniquet positif)c. Disertai/tanpa pembesaran hati

(hepatomegali)d. Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/μl)e. Peningkatan hematokrit ≥ 20%

Penderita DBD yang ditangani sesuai standar/SOP adalah :

a. Penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar.

b. Ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). 1) Penanggulangan fokus (PF) terdiri

dari Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Penanggulangan Seperlunya berdasarkan hasil PE tersebut.

2) Penyelidikan epidemilogi (PE) adalah kegiatan pencarian penderita DBD atau tersangka DBD lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular DBD disekitar tempat tinggal penderita termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 m.

Penderita DBD adalah:

Penderita penyakit yang memenuhi sekurang-

Jumlah penderita DBD yang ditangani

sesuai SOP dalam satu wilayah selama satu

tahunX 100%

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu

satu tahun yang sama

Pembilang:

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) di satu wilayah dalam waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama




kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium di bawah ini:

Kriteria klinis:1) Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang

jelas2) Tanda-tanda perdarahan (sekurang-

kurangnya uji Torniquet positif)3) Pembesaran hati 4) Syok

Kriteria laboratorium:1) Trombositopenia (Trombosit ≤100.000/μl) 2) Hematokrit naik >20%

1) Anamnesis2) Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-

tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.

3) Uji Torniqueta. Pemeriksaan laboratorium atau rujukan

pemeriksaan laboratoriumb. (sekurang-kurangnya pemeriksaan

trombosit dan hematokrit)c. Memberi pengobatan simptomatisd. Merujuk penderita ke rumah sakite. Melakukan pencatatan dan pelaporan

(formulir S0) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota.

Pelayanan penderita DBD di Rumah Sakit adalah kegiatan yang meliputi :

1) Anamnesis2) Pemeriksaan fisik meliputi observasi tanda-

tanda vital, observasi kulit dan konjungtiva, penekanan ulu hati untuk mengetahui nyeri uluhati akibat adanya perdarahan lambung, perabaan hati.

3) Uji Torniqueta. Pemeriksaan laboratorium (sekurang-

kurangnya pemeriksaan trombosit dan hematokrit)

b. Memberi perawatanc. Melakukan pencatatan dan pelaporan

(formulir KDRS) dan disampaikan ke Dinkes Kab/Kota dengan tembusan ke Puskesmas






Penemuan penderita diare adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya

Sarana Kesehatan adalah semua sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS,Balai Pengobatan, Praktek Dokter)

Angka kesakitan adalah angka kesakitan Nasional Hasil Survei Morbiditas Diare tahun 2006 adalah 423/1000 penduduk.

Jumlah penderita diare yang datang

dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu

dalam waktu satu tahunX 100%

Jumlah perkiraan penderita diare pd satu wilayah tertentu dalam

waktu yg sama

Pembilang:

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana Kesehatan dan Kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Penyebut:

Jumlah perkiraan penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama.

Perkiraan jumlah penderita diare yang datang ke sarana kesehatan dan kader adalah 10% dari angka kesakitan x jumlah penduduk disatu wilayah kerja dalam waktu satu tahun.


Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.

Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata I.

Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tinggal

Jumlah kunjungan pasien maskin di Sarkes

strata 1X 100%

Jumlah seluruh maskin di kab/kota

Pembilang:


Penyebut:





di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata pertama.

Cakupan rawat jalan adalah jumlah kunjungan kasus (baru dan lama) rawat jalan di sarana kesehatan strata pertama.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru.

Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain : puskesmas, balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Masyarakat miskin adalah masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan 14 variabel kemiskinan dalam satuan Rumah Tangga Miskin (RTM).


Cakupan rujukan pasien maskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama & baru).

Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga Pemerintah dan Swasta.

Sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan

strata 3X 100%

Jumlah masyarakat miskin

Pembilang:


Penyebut:






16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/ Kota

Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/Kota.

Gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS dan/atau ATLS + ACLS, serta memiliki alat trasportasi dan komunikasi, dimana:

• On site adalah berada di tempat .• GELS adalah General Emergency Life

Support• ATLS adalah Advance Trauma Life Support• ACLS adalah Advance Cardiac Life Support

Pelayanan gawat darurat level 1

X 100%Jumlah RS kab/kota

Pembilang:

Jumlah RS yang mampu memberikan pelayanan gadar level 1

Penyebut:

Jumlah RS kabupaten

17 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam adalah Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.

Desa/ kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan.

KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu desa/kelurahan pada waktu tertentu.

Ditangani adalah mencakup penyelidikan dan penanggulangan KLB.

Pengertian kurang dari 24 jam adalah sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa fax atau telepon.

Penyelidikan KLB adalah rangkaian kegiatan berdasarkan cara-cara epidemiologi untuk memastikan adanya suatu KLB, mengetahui gambaran penyebaran KLB dan mengetahui sumber dan cara-cara penanggulangannnya.

Penanggulangan KLB adalah upaya untuk menemukan penderita atau tersangka penderita, penatalaksanaan Penderita, pencegahan peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB.

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani

< 24 jamX 100%

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi

Pembilang:

Jumlah kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/ Kelurahan yang ditangani < 24 jam periode/ kurun waktu tertentu.

Penyebut:

Jumlah Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Desa/ Kelurahan pada periode/kurun waktu yang sama.

Bila dalam 1 desa/ kelurahan terjadi lebih dari 1 kali KLB pada suatu periode, maka jumlah desa/kelurahan yang mengalami KLB dihitung sesuai dengan frekuensi KLB yang terjadi di desa/ kelurahan tersebut, dan ikut dimasukan dalam penghitungan pembilang maupun penyebut.





Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri.

Pengertian Desa ini dapat berarti Kelurahan atau Nagari atau istilah-istilah lain bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa.

Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatandasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh 1 orang Bidan dan minimal 2 orang kader dan merupakan koordinator dari UKBM yang ada.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang sesuai kewenangan bidan penangungjawab poskesdes, selanjutnya dirujuk ke pustu atau puskesmas apabila tidak bisa ditangani

Jumlah Desa Siaga yang dibentuk

X 100%Jumlah Desa Siaga yang

dibentuk

Pembilang:

Jumlah desa siaga yang aktif di satu wilayah pada kurun waktu tertentu

Penyebut:

Jumlah desa siaga yang dibentuk di satu wilayah pada kurun waktu tertentu





Surveilans penyakit yang berbasis masyarakat adalah upaya pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh masyarakat (kader dan bidan/perawat) tentang kejadian penyakit yang dapat mengancam kesehatan penduduk/ masyarakat.

Pemantauan Pertumbuhan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh kader untuk mengetahui berat badan balita setiap bulan untuk mendeteksi secara dini pertumbuhan balita (D/S).

Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah masyarakat dimana penduduknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.



LAMPIRAN E FORMULIR DAN TALLY-SHEET YANG RELEVAN UNTUK PENGUMPULAN DATA SPM

No Indikator SPM

Formula perhitungan

Data yang Dibutuhkan Sumber Data

Teknik pengumpulan

data

Waktu pengumpulan

data

Penanggung Jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Cakupan kunjungan Ibu HamilK- 4

Pembilang:

Penyebut:


Pembilang:

Penyebut:


Pembilang:

Penyebut:


LAMPIRAN E - Formulir dan Tally-Sheet yang Relevan untuk Pengumpulan Data SPM


No Indikator SPM

Formula perhitungan

Data yang Dibutuhkan Sumber Data

Teknik pengumpulan

data

Waktu pengumpulan

data

Penanggung Jawab

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 Cakupan ..............

Pembilang:

Penyebut:

4 Dst...

...



LAMPIRAN F TEMPLET PENYUSUNAN LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Templet Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM

Templat yang berikut diatur dalam Permendagri no 6 tahun 2007

PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNANPENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTARDAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa

pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-

undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar

penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan

pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah

selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.


LAMPIRAN F - Templet Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM


BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan

daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama

kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana

pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun

anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan

daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:

(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ……………………

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : ……………………..

b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:

(i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: ……………………

(ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : ……………………..

5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam

rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

a. APBD;

b. APBN;

c. Sumber dana lain yang sah.

6. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan

dan pencapaian SPM:

a. PNS;

b. Non-PNS.



7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan

pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian

permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP




Kuesioner Kuantitatif Monitoring Pencapaian SPM

DAFTAR ISIAN ASESMENPENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

BA

K

T I H U SA

DA

I. IDENTITAS INSTANSI

Nama Instansi

Alamat Instansi dan nomorTelepon dan atau faksimile

Alamat e-mail

Propinsi dan kabupaten/kota

II. PENGAMBIL DATA

Nama Tandatangan

Nomor telepon

Tanggal pengambilan data

Mohon dapat diisi berdasarkan data tahun ....

Isikan pada kotak-kotak yang tersedia.

Tuliskan “9999999” bila data yang ditanyakan tidak tersedia



No Uraian Jumlah

1 Jumlah penduduk

2 Jumlah anak berusia < 15 tahun

2 Jumlah kecamatan

3 Jumlah puskesmas

4 Jumlah puskesmas dengan perawatan (Rawat Inap)

5 Jumlah puskesmas non perawatan

6 Jumlah desa/kelurahan

7 Jumlah puskesmas pembantu

8 Jumlah pondok bersalin desa

9 Jumlah pos kesehatan desa

10 Jumlah posyandu

11 Jumlah RS Pemerintah

12 Jumlah RS Swasta

13 Jumlah RS Khusus

14 Jumlah klinik/BP/praktek swasta

15 Jumlah balita

16 Jumlah bayi

17 Jumlah neonatus

18 Jumlah jiwa masyarakat miskin

19 Jumlah KK miskin

20 Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

20 Jumlah Desa Siaga

21 Jumlah Desa Siaga Aktif

22 Jumlah kunjungan rawat jalan

a. Puskesmas

b. Rumah sakit

23 Jumlah kunjungan rawat inapa. Puskesmas

b. Rumah sakit

24 Angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate) kabupaten/kota ,

25 Lama perjalanan (waktu tempuh) dari pusat kabupaten/kota ke desa terjauh dengan menggunakan sarana transportasi yang umum digunakan (dalam menit)

IV. Umum




V. Cakupan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan (Berdasarkan data tahun 2012)

No Indikator Nilai

1 Cakupan kunjungan ibu hamil K-4

a. Jumlah Ibu hamil

b. Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4


a. Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi

b. Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi yang ditangani

3Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

a. Jumlah persalinan

b. Jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


a. Jumlah Ibu nifas

b. Jumlah ibu nifas yang memperoleh pelayanan standar minimal 3 kali

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

a. Jumlah neonatus

b. Jumlah neonatus dengan komplikasi

c. Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani


a. Jumlah bayi

b. Bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal empat kali

7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

a. Jumlah desa/kelurahan yang sudah mencapai UCI

8 Cakupan pelayanan anak balita (dalam persen)

9Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (dalam persen)


a. Jumlah balita gizi buruk

b. Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan



No Indikator Nilai


a. Jumlah anak kelas 1 SD

b. Jumlah anak SD kelas 1 yang mendapat pelayanan kesehatan

12 Cakupan peserta KB Aktif

a. Jumlah PUS

b. Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

1.1. Acute Flaccid Paralysis

a. Jumlah Kasus < 15 tahun

1.2. Penemuan penderita pneumonia balita

a. Jumlah balita dengan kasus pneumonia

b. Jumlah balita dengan pneumonia yang ditangani

1.3. Penemuan pasien baru Tb BTA positif

a. Jumlah pasien baru Tb BTA positif

1.4. Penderita DBD yang ditangani

a. Jumlah penderita DBD

b. Jumlah penderita DBD yang ditangani

1.5. Penemuan penderita diare

a. Jumlah penderita diare

b. Jumlah penderita diare yang ditangani


a. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin ke puskesmas dan pelayanan kesehatan strata 1 lainnya

b. Jumlah kunjungan rawat inap masyarakat miskin ke puskesmas dan pelayanan kesehatan strata 1 lainnya


a. Jumlah kunjungan rawat jalan masyarakat miskin ke RS dan sarana kesehatan strata 2 dan 3 lainnya

b. Jumlah kunjungan rawat inap masyarakat miskin ke RS dan sarana kesehatan strata 2 dan 3 lainnya

16Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam




No Indikator Nilai

a. Desa/kelurahan yang mengalami KLB

b. Desa/kelurahan yang mengalami KLB yang ditangani dalam < 24 jam

17 Cakupan desa siaga Aktif

a. Jumlah bidan yang bertugas di desa

b. Jumlah desa/kelurahan yang memiliki bidan yang tinggal di desa/kelurahan yang bersangkutan

VI. Tenaga Kesehatan (kab/kota)

No Jenis tenaga kesehatan PNS Non PNS (di luar swasta) Total

1 Medis

Dokter spesialis

Dokter umum

Dokter gigi

2 Perawat

Sarjana keperawatan/S2/S3

D III Perawat

Lulusan SPK

3 Bidan

Bidan S2/S3

D III Bidan

D I Bidan

4 Farmasi

Apoteker dan S1/S2/S3 Farmasi

DIII Farmasi

Asisten apoteker

5 Tenaga Gizi

D IV/S1 Gizi/S2 Gizi/S3 Gizi




D III Gizi

D I Gizi

6 Teknisi Medis

Analis lab

TEM dan P. Rontgen

P. Anestesi

Fisioterapis

Refraksi optisi

7 Sanitasi

DIII Sanitasi

D I Sanitasi

8 Kesehatan masyarakat

S2 Kesmas dan Sarjana kesehatan masyarakat

D 3 Kesmas




EVALUASI PENYELENGGARAAN SPM

Materi Evaluasi pada indikator SPM : ………………………….

Aspek Umum:

PERTANYAAN JAWABAN, KOMENTAR DAN MASUKAN

a. Sejauh mana tingkat capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun (Evaluasi base line data SPM serta proyeksi pencapaian di masa akan datang dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM)

b. Bagaimana jumlah obyek yang dilayani (pembilang) dan jumlah obyek yang harus dilayani (penyebut).

c. Bagaimana tingkat kewajaran jumlah biaya dalam pemenuhan SPM.

d. Bagaimana integrasi rencana pencapaian SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, KUA PPAS, RKA SKPK, APBK).

Aspek Teknis:

PERTANYAANJAWABAN, KOMENTAR DAN

MASUKAN

aa.Sejauhmana data teknis pendukung indikator SPM sudah tersedia di daerah.

ab.Sejauhmana keberadaan sistem informasi dalam pengolahan data.

ac.Sejauhmana keselarasan Juknis Perencanaan Pembiayaan SPM kesehatan dengan nomenklatur/ kode rekening pada setiap nama Program, Kegiatan, Komponen, Variabel dalam pencapaian SPM.

ad.Sejauhmana analisa perhitungan biaya per kapita per jenis pelayanan dasar.

ae.Bagaimana kewajaran jumlah biaya, sumber pendanaan, dan tingkat keefektifan pemberian insentiv atau bantuan khusus pendanaan berkaitan pemenuhan SPM.




MASUKAN

af.Sejauhmana dana APBK (murni) dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota

ag.Sejauhmana dana Otsus /migas dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah

ah.Sejauhmana dana BOK dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah

ai. Sejauhmana biaya pencapaian SPM Kesehatan didanai kerjasama dengan Pihak Ketiga.

aj.Sejauhmana definisi operasional pada indikator SPM mudah dimengerti dan dipahami.

ak.Bagaimana analisa Dampak Keuangan.

al.Bagaimana analisa Dampak Kelembagaan.

am.Sejauhmana Tugas dan Fungsi SKPK dalam penerapan 18 indikator SPM Kesehatan.

an.Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.

ao.Bagaimana keberadaan standar operating prosedur pelayanan SPM.

pp.Bagimana keselarasan rencana pemenuhan SPM dengan MDG.

aq.Bagaimana jumlah tenaga aparat dan tenaga ahli serta pengalaman dan kemampuan kompentensi dan keahlian dalam menjalankan pelayanan dasar kepada publik.

ar.Bagaimana jumlah sarana dan prasana dalam pelayanan dasar.

as.Sejauhmana kendala dalam pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan SPM Kesehatan.

at.Dievaluasi pelaksanaan dan hasil dari standar analisa belanja dan harga satuan.

au.Sejauhmana efisien dan efektifitas terhadap Pelayanan Dasar tersebut

av.Bagimana dukungan dari stakeholder terkait dengan pelayanan dasar dan indikator SPM.




aw.Sejauhmana validitas dan realibitas antar indikator SPM dalam satu pelayanan dasar.

ax.Sejauhmana Sarana pelatihan tersedia

ay.Sejauhmana keberadaan lembaga di Pemerintah Kota/Kabupaten telah menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

az.Sejauhmana Pemerintah telah menyiapkan materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan pada pelayanan dasar ini.

Rekomendasi pada Profile Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Kesehatan

No URAIAN REKOMENDASI



Lembar Peserta - Penilaian Diri Penerapan Standar Layanan Bidang KesehatanKabupaten ..................... – Tahun ...............

No Pernyataan Ya Tidak Tidak Yakin

1 Kebijakan dan Peraturan di tingkat daerah (Perda, Perbup, Surat Edaran) telah mewajibkan pengelolaan pelayanan kesehatan mengacu pada Standar Layanan, antara lain :f. Standar Pelayanan Publik (SPP)g. Standar Operasional Prosedur (SOP) teknisMedis dan

AlurPelayananh. Standar Pelayanan Minimal (SPM)i. Akreditasi Standar Mutu Proses (ISO)j. dan standar layanan lainnya yang menjamin kualitas

pelayanan kesehatan prima

2 DInas Kesehatan dan Puskesmas kami telah melakukan Survei Kepuasan Pelanggan internal, survey kepuasan pelanggan berbasis customers (ekternal) dan pengelolaan keluhan secara rutin dan berkelanjutan.

3 Dinas Kesehatan dan Puskesmas telah memiliki maklumat pelayanan yang disusun bersama dengan stakeholder/customers mengacu kepada hasil survey keluhan pelanggan.

4 Unit Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Polindes,etc) telah memiliki seluruh kelengkapan SOP tindakan medis serta penanganan kepuasan pelanggan.

5 Baik di tingkat daerah maupun puskesmas telah mengidentifikasi prkatik (good practices) yang baik dalam pelayanan kesehatan dan penerapan standar layanan, seperti SPM dan mengadaptasinya untuk perbaikan pengelolaan dan pelayanan kesehatan.

6 Adanya Rencana yang terintegrasi dalam pengelolaan kesehatan (Dinas dan Unit Pelayanan) di daerah untuk menjamin pemenuhan SPM bidang Kesehatan.

7 Penyusunan Renja dan Renstra Kesehatan dan RPJMD telah mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja dan target Pencapaian SPM dan MDGs.

8 Evaluasi Kinerja (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan laporan lainnya sektor Kesehatan di tingkat daerah dan puskesmas didasarkan kepada pencapaian SPM dan MDGs.




No Pernyataan Ya Tidak Tidak Yakin

9 Perencanaan dan Pengembangan SDM, perencanaan keuangan dan perencanaan fisik telah mengacu pada SPM dan standard layanan lainnya.

10 Pengadaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan kesehatan dasar (seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, penyebaran dokter dan bidan, standar teknis standar alat, fasilitas puskesmas lainnya) telah mengacu pada SPM.

11 Adanya mekanisme kontrol mutu kesehatan yang menjamin pencapaian SPM.

12 Tersedianya anggaran untuk pembinaan berkala (semester atau tahunan) untuk menjamin kualitas pelayanan dan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya.

13 Fasilitas dan Infrastruktur Puskesmas di daerah kami telah mempertimbangkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

14 Telah dilakukan Pembinaan berkala untuk pengembangan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.

15 Puskesmas di daerah kami telah mengembangkan perencanaan dan penganggaran tingkat Puskesmas, penerapan standar pelayanan publik serta melakukan evaluasi pelayanan yang telah diberikan.

16 Puskesmas telah mendokumentasikan dan membuat laporan berkala kepada dinas dan masyarakat tentang hambatan dan kemajuan kesehatan di wilayah kerjanya.

17 Pengambilan Keputusan dalam manajemen kesehatan telah mempertimbangkan kesetaraan akses dan partisipasi gender.



III. Tenaga Kesehatan (kabupaten/kota)


1 Medis

Dokter spesialis

Dokter umum

Dokter gigi

2 Perawat

Sarjana keperawatan/S2/S3

D III Perawat

Lulusan SPK

3 Bidan

Bidan S2/S3

D III Bidan

D I Bidan

4 Farmasi

Apoteker dan S1/S2/S3 Farmasi

DIII Farmasi

Asisten apoteker

5 Tenaga Gizi

D IV/S1 Gizi/S2 Gizi/S3 Gizi

D III Gizi

D I Gizi

6 Teknisi Medis

Analis lab

TEM dan P. Rontgen

P. Anestesi

Fisioterapis

Refraksi optisi

7 Sanitasi

DIII Sanitasi

D I Sanitasi

8 Kesehatan masyarakat

S2 Kesmas dan Sarjana kesehatan masyarakat

D 3 Kesmas




Evaluasi Penyelenggaraan SPM

Materi Evaluasi pada indikator SPM : ………………………….

Aspek Umum:

PERTANYAAN JAWABAN, KOMENTAR DAN MASUKAN

a. Sejauh mana tingkat capaian SPM Kesehatan Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun (Evaluasi base line data SPM serta proyeksi pencapaian di masa akan datang dengan mempertimbangkan batas waktu pencapaian SPM)

b. Bagaimana jumlah obyek yang dilayani (pembilang) dan jumlah obyek yang harus dilayani (penyebut).

c. Bagaimana tingkat kewajaran jumlah biaya dalam pemenuhan SPM.

d. Bagaimana integrasi rencana pencapaian SPM kedalam dokumen perencanaan daerah (RPJMK, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, KUA PPAS, RKA SKPK, APBK).

Aspek Teknis:


MASUKAN

a. Sejauhmana data teknis pendukung indikator SPM sudah tersedia di daerah.

b. Sejauhmana keberadaan sistem informasi dalam pengolahan data.

c. Sejauhmana keselarasan Juknis Perencanaan Pembiayaan SPM kesehatan dengan nomenklatur/ kode rekening pada setiap nama Program, Kegiatan, Komponen, Variabel dalam pencapaian SPM.

d. Sejauhmana analisa perhitungan biaya per kapita per jenis pelayanan dasar.

e. Bagaimana kewajaran jumlah biaya, sumber pendanaan, dan tingkat keefektifan pemberian insentiv atau bantuan khusus pendanaan berkaitan pemenuhan SPM.




MASUKAN

f. Sejauhmana dana APBK (murni) dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota

g. Sejauhmana dana Otsus /migas dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah

h. Sejauhmana dana BOK dapat diformulakan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian SPM Kesehatan di daerah

i. Sejauhmana biaya pencapaian SPM Kesehatan didanai kerjasama dengan Pihak Ketiga.

j. Sejauhmana definisi operasional pada indikator SPM mudah dimengerti dan dipahami.

k. Bagaimana analisa Dampak Keuangan.

l. Bagaimana analisa Dampak Kelembagaan.

m. Sejauhmana Tugas dan Fungsi SKPK dalam penerapan 18 indikator SPM Kesehatan.

n. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.

o. Bagaimana keberadaan standar operating prosedur pelayanan SPM.

p. Bagimana keselarasan rencana pemenuhan SPM dengan MDG.

q. Bagaimana jumlah tenaga aparat dan tenaga ahli serta pengalaman dan kemampuan kompentensi dan keahlian dalam menjalankan pelayanan dasar kepada publik.

r. Bagaimana jumlah sarana dan prasana dalam pelayanan dasar.

s. Sejauhmana kendala dalam pencapaian pelayanan dasar sesuai dengan SPM Kesehatan.

t. Dievaluasi pelaksanaan dan hasil dari standar analisa belanja dan harga satuan.

u. Sejauhmana efisien dan efektifitas terhadap Pelayanan Dasar tersebut.

v. Bagimana dukungan dari stakeholder terkait dengan pelayanan dasar dan indikator SPM.





MASUKAN

w. Sejauhmana validitas dan realibitas antar indikator SPM dalam satu pelayanan dasar.

x. Sejauhmana Sarana pelatihan tersedia

y. Sejauhmana keberadaan lembaga di Pemerintah Kota/Kabupaten telah menyelenggarakan Monitoring dan evaluasi penerapan SPM.

z. Sejauhmana Pemerintah telah menyiapkan materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan pada pelayanan dasar ini.

Rekomendasi pada Profile Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Kesehatan

No URAIAN REKOMENDASI



Bullivant, J., Burgess, R., Corbet-Nolan, A., Godfrey, K., 2010, Good Governance Handbook, From the Good

Governance Institute and Healthcare Quality Improvement Partnership, www.good-governance.org.uk

Kementerian Kesehatan RI, Kepmenkes No. 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Kementerian Kesehatan RI, Permenkes No. 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota

Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 06.Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Penetapan SPM

Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang

Kementrerian Dalam Negeri RI, Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal

Savedoff, WD., 2011, Governance in The Health Sector – A Strategy for Measuring Determinants and

Performance, The World Bank Human Development Network, http://econ.worldbank.org.

The World Bank, 2002, Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods & Approaches, Washington, D.C.,

www.worldbank.org/html/oed

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

LAMPIRAN G DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN H - Bahan di dalam CD


LAMPIRAN H BAHAN DI DALAM CD



LAMPIRAN I DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

APBN Anggaran Pendapatan Belanja Nasional

APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Banggar Badan Anggaran

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPKAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

CSR Corporate Social Responsibility

DAK Dana Alokasi Khusus

DPKAD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DUDI Dunia Usaha dan Dunia Industri

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran

IKK Indeks Kemahalan Konstruksi

KBM Kegiatan Belajar Mengajar

KCD Kantor Cabang Dinas

KUA Kebijakan Umum Anggaran

LK Lembar Kerja

LSM Lembaga Swadaya Masyarakat

MSF Multi Stakeholder Forum

PAD Pendapatan Asli Daerah

PAS Pendapatan Asli Sekolah

PNS Pegawai Negeri Sipil

PP Peraturan Pemerintah

PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PTT Pegawai Tidak Tetap

Renja Rencana Kerja


LAMPIRAN H - Daftar Singkatan/Istilah


Renstra Rencana Strategi

Renstrada Rencana Strategi Daerah

RKA Rencana Kerja dan Anggaran

RKAS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPM Standar Pelayanan Minimal

TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ToF Training of Facilitator

ToT Training of Trainer

UUD Undang-undang Dasar

UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas

USAID - KINERJAGedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832Email: [email protected]

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Date post:	08-Dec-2016
Category:	Documents
Upload:	duongnga
View:	214 times
Download:	0 times

Minimum Service Standards in the Health Sector

Documents