+ All Categories
Home > Documents > Modul 1-Regulasi

Modul 1-Regulasi

Date post: 01-Jul-2015
Category:
Upload: tdesteralita
View: 355 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Popular Tags:
54
Learning Center Course Development 1 2009 Inter Operator Management PELATIHAN PELATIHAN MANAJEMEN INTERKONEKSI MANAJEMEN INTERKONEKSI
Transcript
Page 1: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PELATIHAN PELATIHAN MANAJEMEN INTERKONEKSIMANAJEMEN INTERKONEKSI

Page 2: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

TOPIK BAHASANTOPIK BAHASAN

Modul 1 : Regulasi InterkoneksiModul 1 : Regulasi Interkoneksi Modul 2 : Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI)Modul 2 : Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) Modul 3 : Perjanjian InterkoneksiModul 3 : Perjanjian Interkoneksi Modul 4 : Teknik InterkoneksiModul 4 : Teknik Interkoneksi Modul 5 : Layanan dan Tarif InterkoneksiModul 5 : Layanan dan Tarif Interkoneksi Modul 6 : Billing Interkoneksi Modul 6 : Billing Interkoneksi Modul 7 : Fraud InterkoneksiModul 7 : Fraud Interkoneksi

(Font : Arial, Bold, Shadow, Size 32)

Page 3: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

(Font : Arial, Bold, Shadow, Size 32)

MODUL : 1MODUL : 1REGULASI INTERKONEKSIREGULASI INTERKONEKSI

Page 4: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

TUJUAN :TUJUAN :

Setelah selesai mengikuti sesi ini, siswa akan mampu :Setelah selesai mengikuti sesi ini, siswa akan mampu : Menjelaskan Definisi, Tujuan , Jenis, Prinsip dan Aspek-aspek dalam Menjelaskan Definisi, Tujuan , Jenis, Prinsip dan Aspek-aspek dalam

Interkoneksi Interkoneksi

Peta Kompetisi dalam Industri Telekomunikasi dan Trafik InterkoneksiPeta Kompetisi dalam Industri Telekomunikasi dan Trafik Interkoneksi

Manajemen Interkoneksi TELKOM dan Peta Layanan Divisi CISManajemen Interkoneksi TELKOM dan Peta Layanan Divisi CIS

Menjelaskan Latar Belakang & Landasan Hukum InterkoneksiMenjelaskan Latar Belakang & Landasan Hukum Interkoneksi

Menjelaskan produk-produk Regulasi Telekomunikasi Menjelaskan produk-produk Regulasi Telekomunikasi

Menjelaskan perubahan produk-produk Regulasi InterkoneksiMenjelaskan perubahan produk-produk Regulasi Interkoneksi

Menjelaskan PERMEN 8/2006 tentang InterkoneksiMenjelaskan PERMEN 8/2006 tentang Interkoneksi

Page 5: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasipenyelenggara telekomunikasi yang yang

berbeda (UU 36/1999 pasal 1 ayat 16)berbeda (UU 36/1999 pasal 1 ayat 16)

Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari telekomunikasi dari penyelenggara jaringan penyelenggara jaringan

telekomunikasitelekomunikasi yang berbeda (PM 8/2006 pasal 1 ayat 1) yang berbeda (PM 8/2006 pasal 1 ayat 1)

Setiap penyelenggara jaringan Telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dan wajib menyediakan

interkoneksi (UU 36/1999 pasal 25)

DefinisiDefinisi

Page 6: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Koneksi adalah Koneksi adalah ketersambungan antara jaringan ketersambungan antara jaringan telekomunikasi dengan fasilitas sistem jasa telekomunikasi dengan fasilitas sistem jasa

telekomunikasi. telekomunikasi.

Definisi

Page 7: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

pembedaan istilah pembedaan istilah

””INTERKONEKSI”INTERKONEKSI” dan dan ”KONEKSI””KONEKSI”

diperlukan karena karakteristiknya diperlukan karena karakteristiknya

yang berbeda satu sama lain, yakni :yang berbeda satu sama lain, yakni :

a.a. Interkoneksi digunakan untuk keterhubungan antar jaringan, Interkoneksi digunakan untuk keterhubungan antar jaringan, sedangkan koneksi digunakan untuk ketersambungan jaringan sedangkan koneksi digunakan untuk ketersambungan jaringan dengan fasilitas sistem jasa (bukan jaringan).dengan fasilitas sistem jasa (bukan jaringan).

b.b. Interkoneksi fokus pada layanan jasa teleponi dasar, Interkoneksi fokus pada layanan jasa teleponi dasar, sedangkan koneksi fokus pada layanan jasa non-teleponi sedangkan koneksi fokus pada layanan jasa non-teleponi dasar, yaitu meliputi layanan akses ke jasa-jasa nilai tambah dasar, yaitu meliputi layanan akses ke jasa-jasa nilai tambah teleponi dan jasa-jasa multimedia.teleponi dan jasa-jasa multimedia.

Page 8: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Dalam perkembangannya, interkoneksi juga mencakup akses Dalam perkembangannya, interkoneksi juga mencakup akses jasa : seperti sms, jasa IN & call center dll. jasa : seperti sms, jasa IN & call center dll.

Sehingga definisi interkoneksi dalam PM.08/2006 menjadi Sehingga definisi interkoneksi dalam PM.08/2006 menjadi kurang mengena. Pembedaan istilah ini, berlaku di internal kurang mengena. Pembedaan istilah ini, berlaku di internal TELKOM, mengingat harus menyesuaikan regulasi yang ada.TELKOM, mengingat harus menyesuaikan regulasi yang ada.

c.c. Interkoneksi lebih menekankan basis kastamer (Interkoneksi lebih menekankan basis kastamer (customer customer basedbased), sedangkan koneksi lebih menekankan akses layanan ), sedangkan koneksi lebih menekankan akses layanan ((access to serviceaccess to service).).

d.d. Masing-masing pihak yang berinterkoneksi harus mengelola Masing-masing pihak yang berinterkoneksi harus mengelola dan mengoperasikan jaringan (infrastruktur telekomunikasi), dan mengoperasikan jaringan (infrastruktur telekomunikasi), sedangkan salah satu pihak yang berkoneksi tidak perlu sedangkan salah satu pihak yang berkoneksi tidak perlu mengelola/mengoperasikan jaringan, melainkan cukup mengelola/mengoperasikan jaringan, melainkan cukup mengelola dan mengoperasikan fasilitas sistem jasa.mengelola dan mengoperasikan fasilitas sistem jasa.

Page 9: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

TUJUAN INTERKONEKSITUJUAN INTERKONEKSI

a.a. Agar setiap pelanggan dari penyelenggara jaringan Agar setiap pelanggan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi telekomunikasi yang satu dapat mengadakan panggilan dengan satu dapat mengadakan panggilan dengan setiap pelanggan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi setiap pelanggan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.lainnya.

b.b. Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi.Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi.

c.c. Agar tercipta iklim kompetisi yang sehat di sektor industri Agar tercipta iklim kompetisi yang sehat di sektor industri telekomunikasi (khususnya jasa teleponi dasar dan jasa telekomunikasi (khususnya jasa teleponi dasar dan jasa jaringan).jaringan).

Page 10: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

TUJUAN KONEKSITUJUAN KONEKSI

a.a. Agar jasa-jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa Agar jasa-jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa

telekomunikasi dapat diakses secara luas oleh setiap pelanggan telekomunikasi dapat diakses secara luas oleh setiap pelanggan

jaringan telekomunikasi.jaringan telekomunikasi.

b.b. Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur Agar terjadi efisiensi infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur jasa infokom (jasa-jasa nilai tambah dan jasa-jasa multimedia).jasa infokom (jasa-jasa nilai tambah dan jasa-jasa multimedia).

c.c. Mendorong inovasi jasa-jasa infokom.Mendorong inovasi jasa-jasa infokom.

d.d. Agar tercipta iklim kompetisi yang sehat di sektor industri jasa Agar tercipta iklim kompetisi yang sehat di sektor industri jasa infokom.infokom.

Page 11: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Berbagai Jenis InterkoneksiBerbagai Jenis Interkoneksi

a. Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi tetap : Fix to Fix (F2F)

b. Interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap dengan jaringan telekomunikasi bergerak selular

: Fix to Mobile (F2M)

c. Interkoneksi antara jaringan telekomunikasi tetap dengan jaringan telekomunikasi bergerak satelit

: Fix to Satelite (F2S)

d. Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi bergerak selular

: Mobile to Mobile (M2M)

e. Interkoneksi antara jaringan bergerak selular dengan jaringan telekomunikasi bergerak satelit

: Mobile to Satelite (M2S)

f. Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi bergerak satelit

: Satelite to Satelite (S2S)

vice versa

Page 12: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Berbagai Jenis KoneksiBerbagai Jenis Koneksi

a.a. Koneksi antara jaringan telekomunikasi dengan fasilitas sistem Koneksi antara jaringan telekomunikasi dengan fasilitas sistem jasa multimedia (misalnya ISP, ITKP dsb).jasa multimedia (misalnya ISP, ITKP dsb).

b.b. Koneksi antara jaringan telekomunikasi dengan fasilitas sistem Koneksi antara jaringan telekomunikasi dengan fasilitas sistem jasa nilai tambah (misalnya jasa nilai tambah (misalnya premium call, call centre, calling card, premium call, call centre, calling card, dsb).dsb).

Page 13: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Elemen utama interkoneksi adalah :Elemen utama interkoneksi adalah :

a.a. Sentral Gerbang (Sentral Gerbang (GatewayGateway))

b.b. Link InterkoneksiLink Interkoneksi

c.c. Titik Interkoneksi / PoI (DDF)Titik Interkoneksi / PoI (DDF)

Elemen utama koneksi:Elemen utama koneksi:

a.a. Gerbang Koneksi (POP, Tandem/LE) Gerbang Koneksi (POP, Tandem/LE)

b.b. Link KoneksiLink Koneksi

c.c. Titik Koneksi (DDF / mini MDF di premises Titik Koneksi (DDF / mini MDF di premises

pelanggan)pelanggan)

Page 14: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PRINSIP INTERKONEKSI

• Bersifat mandatory (kewajiban bagi setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi).

• Non-diskriminasi / equal access.• Transparan dan obyektif.• Diberikan atas dasar permintaan (based on request).• Berdasarkan bilateral arrangement (harus dituangkan dalam

perjanjian tertulis).• Pendekatan berbasis biaya (cost based approach).• Pengguna harus dapat menikmati layanan yang bermutu tinggi

dan berjangkauan luas.• Tidak menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu, baik

terhadap penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi, maupun pengguna.

Page 15: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Aspek-aspek dalam Interkoneksi

REGULASI

TEKNIK(+BILLING)

BISNIS

FraudInterkoneksi

Page 16: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PT. Telkom

Int’l CarrierISAT, BTel

Data/VPN/LC CarrierLintasarta,Patrakom,

CSM, ISAT,XL,

PSN,dsbTV cable CarrierCable Vision, Indo Vision, dsb

Mobile Carrier/ SatelitTelkomsel, ISAT, Excel

Mobile8, Natrindo(Lippo),STI, HCPT, PSN, Smart

PLC Carrier PLN + ICON

ITSP/ITKP/(VoIP)ISAT,

Gaharu,Atlasat, SWP,

XL, dsb

Peta Kompetisi Telekomunikasi

Fixed DomesticISAT (star One)

BTel (Esia)BBT, M8 (Hepi)

ISPIM2, Centrin,

Wasantara, Idola,Indonet, dsb

Specialized Service ProviderInformation services (Call Center)

Voice messagingIVR (layanan 123, dsb)

IN Based SevicesCalling Card

Page 17: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DENGAN OPERATOR TERBANYAK (Data: INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DENGAN OPERATOR TERBANYAK (Data: Jan 2009)Jan 2009)

Full Mobility (8):1. Telkomsel (GSM)2. Indosat (GSM)3. Excelcomindo (GSM)4. Mobile 8 (CDMA)5. Sampoerna (CDMA)6. Sinarmas (CDMA)7. Hutchinson (GSM)8. Natrindo (GSM)

Full Mobility (8):1. Telkomsel (GSM)2. Indosat (GSM)3. Excelcomindo (GSM)4. Mobile 8 (CDMA)5. Sampoerna (CDMA)6. Sinarmas (CDMA)7. Hutchinson (GSM)8. Natrindo (GSM)

Limited Mobility/CDMA (4):1. Telkom (Flexi)2. Indosat (Starone)3. Bakrie (Esia)4. Mobile 8 (Hepi)

Limited Mobility/CDMA (4):1. Telkom (Flexi)2. Indosat (Starone)3. Bakrie (Esia)4. Mobile 8 (Hepi)

JUMLAH OPERATOR SELULAR• India : 6 operator• Thailand : 5 operator • Hongkong : 5 operator• Singapura : 3 operator• Filipina : 3 operator• Malaysia : 3 operator • Cina : 2 operator

SUMBER : ML GLOBAL MATRIX 18 JULY 2008

Total: 168Juta : Limited: 22Juta, Full: 146Juta

Total: 168Juta : Limited: 22Juta, Full: 146Juta

Total: 146JutaTSEL: 67JutaISAT: 39Juta

XL: 27JutaOthers: 13Juta

Total: 146JutaTSEL: 67JutaISAT: 39Juta

XL: 27JutaOthers: 13Juta

Total: 22.2JutaFlexi: 13.1Juta

Esia: 7.8JutaStarone: 0.7Juta

Hepi: 0.6Juta

Total: 22.2JutaFlexi: 13.1Juta

Esia: 7.8JutaStarone: 0.7Juta

Hepi: 0.6Juta

FWL, FWA, BB Cellular

Cellular, FWA, BB Cellular, BB

Cellular,FWA FWA Cellular Cellular Cellular Cellular Satellite

11 Operators and Services

Page 18: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Model Trafik Antar OperatorModel Trafik Antar Operator

Skenario Panggilan

1 Transit intra operator melalui NW TLKM2 Transit antar operator melalui NW TLKM3 Incoming TELKOM4 Outgoing TELKOM5 Direct connect OLO6 Interlink MSC-MSC OLO7 Trafik internal operator

Dampak thd bisnis TELKOM

Menciptakan trafik interkoneksiMenciptakan trafik interkoneksiMenciptakan trafik interkoneksiMenciptakan trafik interkoneksiMengurangi trafik interkoneksiMengurangi trafik interkoneksi Mengurangi trafik interkoneksi

Trend

TELKOM NWOLO-1 NW OLO-2 NW

1

2

3

4

5

6

7

7 7

Page 19: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Model Bisnis IntercarrierModel Bisnis Intercarrier

Initialisasi & Initialisasi &

Monthly Fee SL (R) Monthly Fee SL (R)

INTERCARRIER TRAFFIC

NETWORK SERVICE

MM

Revenue Sharing (R) Revenue Sharing (R)

SKA SKA

Cost Base (R) Cost Base (R)

B2B B2B

• JARBER SELULAR• JARBER SATELIT• JARTAP LOKAL• JARTAP SLI

• JARBER• JARTAP• JARTUP• KOLOKASI (NR)

(R) = REGULATED

SERVICE SKEMA BISNIS OLO

TELKOM

Initialisasi & Initialisasi &

Monthly Fee Monthly Fee

• TELIN

• JARBER (SMS)• JARTAP (SMS)

VAS Premium Serv., IN,Calling Card,Call Center

ITKP, ISP

Initialisasi & Initialisasi &

Monthly Fee SL Monthly Fee SL

Page 20: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

MANAJEMEN INTERKONEKSI MANAJEMEN INTERKONEKSI TELKOMTELKOM

Manajemen interkoneksi TELKOM dikelola oleh 2 (dua) lapisan Manajemen, yaitu :

a. Manajemen level kebijakan dikelola oleh Direksi yang didukung oleh Unit-unit Direktorat, yaitu Direktorat Bisnis Enterprise dan Wholesale, Direktorat Network & Solution.

b. Manajemen level operasional dikelola oleh Divisi Layanan Operator dan Interkoneksi (Carrier and Interconnection Service = CIS), yang didukung oleh seluruh Divisi Regional dan Divisi Infrastruktur.

Page 21: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

MANAJEMEN INTERKONEKSI MANAJEMEN INTERKONEKSI TELKOMTELKOM

Di tingkat Direktorat, unit-unit yang bertanggungjawab mengelola kebijakan interkoneksi adalah Unit Sub Direktorat Wholesale yang dipimpin oleh VP Wholesale. Dalam pelaksanaannya Unit ini didukung oleh Unit-unit :

• Direktorat Network Solution untuk kebijakan aspek teknis dan tarif.

• Unit CRM (Compliance Risk Management) untuk kebijakan aspek administratif dan aspek legal.

Page 22: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

MANAJEMEN INTERKONEKSI MANAJEMEN INTERKONEKSI TELKOMTELKOM

Di tingkat Divisi, manajemen operasional interkoneksi dikelola oleh Divisi CIS yang dipimpin oleh EGM Divisi CIS.

Dalam pelaksanaan operasionalisasi interkoneksi, Divisi CIS dibantu oleh : • Divisi Regional • Divisi Infratel• Divisi Multimedia• Divisi FWN

Page 23: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PRODUCT

OWNER

FRAME WORK FRAME WORK DIVISIDIVISI CIS CIS

OLO

REGULATOR

KANTOR PERUSAHAAN

Keputusan Menteri / UU

Keputusan Direksi

SLA & SLG

Payment / Imbal Jasa

PKS-O

ImplementationPKS-O

Payment

PKS-I

Ordering ,Provisioning & Complaint

CISCIS

Page 24: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

LATAR BELAKANG ASPEK HUKUM (Permen 8/2006 (Interkoneksi)

• Kapasitas industri telekomunikasi indonesia diperkirakan pada akhir tahun 2006 ± mencapai 50 juta subscriber (fixed+selular) dengan total revenue ± mencapai Rp. 60 Trilyun atau ± mencapai 20 % dari GDP Indonesia.

• Real pengguna (60% dari 50 jt subcriber) = 30 jt atau ± 16% dari jumlah penduduk.

• Sifat industri masih oligopoli dan masih terdapat pola transfer pricing dan cross subsidi antar layanan;

• Consumer surplus diperkirakan masih besar.• Kompetisi belum berjalan penuh.

• Dibutuhkan perangkat regulasi dari kompetisi yang sehat untuk meningkatkan kapasitas industri;

• Kebutuhan dasar adalah merumuskan pengaturan interkoneksi yang berbasis biaya.

Page 25: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Landasan hukum #1:• UU No. 36/99 pasal 25

- Setiap penyelenggara berhak mendapatkan interkoneksi dan wajib menyediakan

interkoneksi

• PP No. 52/2000 pasal 23 – beban interkoneksi ditetapkan berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati

bersama dan adil. • KM.20/2001 pasal 13

– interkoneksi harus memenuhi prinsip (a) transparansi,(b) tidak diskriminatif, (c) diberikan dalam waktu singkat,(d) beorientasi pada biaya, dan (e) berdasarkan permintaan

• Perjanjian GATS (WTO) Reference Paper– “interconnection with a major supplier will be ensured at cost-oriented rates …”

• Deklarasi Cancun Interconnection Principles– “…cost-oriented rates are enabled through transparent costing methodologies …”

Page 26: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Landasan hukum #2:

Kewajiban Penyelenggara dalam FTP 2000 :

• Memungkinkan setiap pelanggannya melakukan hubungan komunikasi dengan setiap pelanggan jaringan lain secara otomatis, setiap saat bila dikehendaki;

• Menjamin tersedianya interkoneksi antara jaringannya dan jaringan lain;

• Memungkinkan, kalau perlu dengan syarat, pelanggan jaringan lain mengakses pelayanan yang diselenggarakannya;

• Dalam memberikan pelayanan interkoneksi kepada penyelenggara lain diusahakan sedemikian rupa sehingga dalam segi mutu tidak kurang dari pelayanan untuk jaringannya sendiri.

Page 27: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Prinsip Pokok Pengaturan Interkoneksi

• Mengedepankan kesepakatan antar penyelenggara;• Menciptakan proses penyediaan layanan interkoneksi yang

transparan dan terukur secara waktu;• Memberikan kepastian terhadap penyediaan layanan

interkoneksi;• Memperkuat regulator dalam hal informasi teknis dan

ekonomis dari seluruh industri;

Page 28: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PRODUK – PRODUK REGULASI INTERKONEKSI

UU TelekomunikasiNo.36/1999

KM Tarif Interkon 46/1998 dan 32/2004 KM BRTI 31/2003

KM USO 34/2004

KM FTP-4/01 dan 28/2004

Penyelenggaran TelekomunikasiPP 52/2000

KM Jastel-21/2001 dan 30/2004

KM GMPCS 30/2000

KM Tarif Int’l 37/99

KM Jartel 20/01 dan 29/2004

KM Jartap Mobilitas terbatas 35/2004PM2/2004 – Paket Restrukturisasi

Permen 8/2006 (Interkoneksi)

KM ITKP 23/2001 dan 31/2004KP 162/2004 Ijin pjar TLKM

Page 29: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

1) Industries Structure

2) Interconnect Regulation

3) Tariff Formula

• Basic Services & Non- Basic Services

• ‘Limited’ Point of Interconnection

• Tariff formula and Price by Regulator

• Rev Sharing Scheme

Previous Regulation(Ref : UU 3/89)

New Regulation(Ref : UU 36/99)

Network Provider & Network Provider & Services ProviderServices Provider

Interconnect ObligationInterconnect Obligation Many technically feasible Many technically feasible

point of interconnectionpoint of interconnection

Cost based Tariff Formula Cost based Tariff Formula by Regulatorby Regulator

Pricing by ProviderPricing by Provider

UU 3/89 vs UU 36/99

Page 30: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PenyelenggaraTelekomunikasi

P. Jaringan Tel.(JARTEL)

P. Jasa Tel.(JASTEL)

JARTEL Tetap(JarTap)

JARTEL Bergerak(JarBer)

JarTap Lokal

JarTap Jarak Jauh

JarTapInternasional

JarTap Tertutup

JarBerTerestrial

JarBerSeluler

JarBerSatelit

JAsTEL Teleponi Dasar

JAsTEL Nilai Tambah

Teleponi

JAsTEL Multimedia

TELSUSKep. Sendiri

TELSUSKep. HanKam

Negara

TELSUSKep. Penyiaran

P. Tel. Khusus(TELSUS)

Pengaturan Lisensi berdasarkan PP 52/00

Page 31: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PAKET RESTRUKTURISASI

(PM 02/2004)

– Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas

– Interkoneksi Antar Jaringan– Pengawasan Kompetisi Yang Sehat

Page 32: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

TUJUAN RESTRUKTURISASITUJUAN RESTRUKTURISASI

Pengaturan pendukung Restrukturisasi / Kompetisi, Pengaturan pendukung Restrukturisasi / Kompetisi, harus bertujuan : harus bertujuan :

– Meningkatkan EfficiencyMeningkatkan Efficiency

– Mempercepat pembangunan menambah Mempercepat pembangunan menambah

teledensityteledensity

– Menurunkan hargaMenurunkan harga

Page 33: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Rekapitulasi Paket RestrukturisasiRekapitulasi Paket Restrukturisasi

Pemerintah membuka kompetisi penyelenggaraan jaringan tetap, didahului dengan terminasi dini hak eksklusifitas PT TELKOM dan PT INDOSAT

Tim Restrukturisasi (TRST) Interdep pada akhir tahun 2003, telah menyiapkan pengaturan pendukung untuk diumumkan oleh Menteri, terdiri dari :– Berdirinya Badan Regulasi (BRTI)– Perhitungan kompensasi;– Perangkat pendukung kompetisi :

» Penyesuaian beberapa KM yang ada» Penerbitan KM baru

– Penyeimbangan tarif ( yang dihitung kembali oleh BRTI);– Penyelarasan ijin PT TELKOM dan PT INDOSAT

Page 34: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

11 KM. 28/2004KM. 28/2004 Perubahan atas Lampiran KM.4/2001 ttg. Penetapan Rencana Dasar Teknis Perubahan atas Lampiran KM.4/2001 ttg. Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi NasionalNasional 2000 Pembangunan Telekomunikasi Nasional

22 KM. 29/2004KM. 29/2004 Perubahan atas KM. 20/2001 ttg. Penyelenggaraan Jaringan TelekomunikasiPerubahan atas KM. 20/2001 ttg. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

33 KM. 30/2004KM. 30/2004 Perubahan atas KM. 21/2001 ttg. Penyelenggaraan Jasa TelekomunikasiPerubahan atas KM. 21/2001 ttg. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

44 KM. 31/2004KM. 31/2004 Perubahan atas KM. 23/2002 ttg. Penyelenggaraan Jasa Internet TelekomunikasiPerubahan atas KM. 23/2002 ttg. Penyelenggaraan Jasa Internet Telekomunikasi

55 KM. 32/2004KM. 32/2004 Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan TelekomunikasiBiaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi

66 KM. 33/2004KM. 33/2004 Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Kompetisi Yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi DasarJaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

77 KM. 34/2004KM. 34/2004 Kewajiban Pelayanan UniversalKewajiban Pelayanan Universal

88 KM. 35/2004KM. 35/2004 Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel DenganPenyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel DenganMobilitas TerbatasMobilitas Terbatas

Regulasi Pendukung KompetisiRegulasi Pendukung Kompetisi

Page 35: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Aspek-aspek yang TerpengaruhAspek-aspek yang Terpengaruh

KM YANG BERLAKUKM YANG BERLAKU

SemulaSemula Sejak 11 Maret 2004Sejak 11 Maret 2004

11 Penyelenggaraan Penyelenggaraan jaringan & jasa jaringan & jasa telekomunikasitelekomunikasi

KM.4/2001KM.4/2001KM.20/2001KM.20/2001KM.21/2001KM.21/2001KM.23/2002KM.23/2002

KM.4/2001 + KM 28/2004KM.4/2001 + KM 28/2004KM.20/2001 + KM.29/2004KM.20/2001 + KM.29/2004KM.21/2001 + KM.30/2004KM.21/2001 + KM.30/2004KM.23/2002 + KM.31/2004KM.23/2002 + KM.31/2004KM.35/2004KM.35/2004

22 Interkoneksi antar Interkoneksi antar jaringanjaringanBiaya interkoneksiBiaya interkoneksi

KM.4/2001KM.4/2001KM.20/2001KM.20/2001KM.46/PR.301/MPPT-KM.46/PR.301/MPPT-9898

KM.4/2001 + KM. 28/2004KM.4/2001 + KM. 28/2004KM.20/2001 KM.20/2001 KM.32/2004 ) sd KM.32/2004 ) sd KM.46/PR.301/MPPT-98 )KM.46/PR.301/MPPT-98 )

33 Kewajiban Pelayanan Kewajiban Pelayanan UniversalUniversal

KM.20/201KM.20/201 KM.20/2001KM.20/2001KM.34/2004KM.34/2004

44 Pengawasan kompetisi Pengawasan kompetisi yang sehatyang sehat

KM.33/2004KM.33/2004

Page 36: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Regulasi Telekomunikasi (1)Regulasi Telekomunikasi (1)Penyelenggaraan Jaringan & Jasa TelekomunikasiPenyelenggaraan Jaringan & Jasa Telekomunikasi

Perubahan status penyelenggara jaringan SLJJ dan SLI dalam KM 20/2001 dan KM 21/2001,

Perubahan jenis interkoneksi dalam KM 4/2001;

Perubahan / penyesuaian kode akses SLJJ dalam KM 4/2001,

Penyesuaian kode akses ITKP dalam KM 23/2002

Page 37: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Regulasi Telekomunikasi (2)Regulasi Telekomunikasi (2)Penyelenggaraan Jaringan & Jasa TelekomunikasiPenyelenggaraan Jaringan & Jasa Telekomunikasi

Definisi baru: Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (JTLTKMT); merupakan bagian dari jaringan tetap lokal. (KM35/04)

Hak untuk menyediakan layanan (teleponi) kepada pengguna ada pada penyelenggara jasa (KM30/04)

» Pengguna memilih penyelenggara jasa yang akan melayaninya;» Penyelenggara jasa terpilih bertanggung jawab atas

terselenggaranya hubungan ujung-ke-ujung;» Penyelenggara jasa menetapkan tarif retil.

Page 38: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PERUBAHAN / PENYESUAIAN KODE AKSES SLJJ DAN ITKP

1. Prefiks SLJJ harus diubah dari semula “0” menjadi 3 digit dengan format “01X”;

2. Prefiks ITKP harus dirubah dari “01X” menjadi “010XY”PENYELENGGARA ITKP DIBERI WAKTU UNTUK MELAKSANAKANNYA

SELAMBAT-LAMBATNYA 31 DESEMBER 2006 (PERMENKOMINFO NO.07 TH 2005 PASAL 12 AYAT 3)

PENYELENGGARA SLJJ DIBERI WAKTU UNTUK MELAKSANAKANNYA SELAMBAT-LAMBATNYA 1 APRIL 2010 (PERMENKOMINFO NO.06 TH 2005 )

Regulasi Telekomunikasi (3)Regulasi Telekomunikasi (3)Penyelenggaraan Jaringan & Jasa TelekomunikasiPenyelenggaraan Jaringan & Jasa Telekomunikasi

(KM 23/02 & KM 31/04)

Page 39: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PERUBAHAN DALAM ACCOUNTING Semula.....Semula.....

C menagih B:biaya interkoneksi terminasi

B menagih A:biaya interkoneksi transit untuk B + biaya interkoneksi terminasi untuk CA menagih A’:

biaya pungut

Jar. Asal Jar. Transit Jar. Tujuan

pemanggilarah panggilan

A’C’

A B C

Regulasi Telekomunikasi (4)Regulasi Telekomunikasi (4)Penyelenggaraan Jaringan & Jasa TelekomunikasiPenyelenggaraan Jaringan & Jasa Telekomunikasi

Page 40: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PERUBAHAN DALAM ACCOUNTING Menjadi....Menjadi....

PENYELENGGARA JASA (terpilih)

B menagih D: biaya interkoneksi

transitA menagih D:biaya interkoneksi

originasi

D menagih A’:biaya pungut

C menagih D: biaya interkoneksi terminasi

D

Jar. Asal Jar. Transit Jar. Tujuan

pemanggilarah panggilan

A’C’

A B C

Regulasi Telekomunikasi (5)Regulasi Telekomunikasi (5)Penyelenggaraan Jaringan & Jasa TelekomunikasiPenyelenggaraan Jaringan & Jasa Telekomunikasi

Page 41: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

KM 4/2001 ; KM 28/2004PERUBAHAN JENIS INTERKONEKSI

• Merupakan konsekuensi dari perubahan lingkungan operator tunggal menjadi lingkungan multi – operator;

• Sebelumnya hanya ada interkoneksi “terminasi”;

• Menjadi interkoneksi mengenai “ originasi “, “transit” dan “terminasi”.

Regulasi Telekomunikasi (6)Regulasi Telekomunikasi (6)Interkoneksi Antar JaringanInterkoneksi Antar Jaringan

Ketentuan Pelaksanaan InterkoneksiKetentuan Pelaksanaan Interkoneksi

Page 42: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

KM 4/ 2001: FTP Nasional 2000Kewajiban Penyelenggara :

• Memungkinkan setiap pelanggannya melakukan hubungan komunikasi dengan setiap pelanggan jaringan lain secara otomatis, setiap saat bila dikehendaki;

• Menjamin tersedianya interkoneksi antara jaringannya dan jaringan lain;

• Memungkinkan, kalau perlu dengan syarat, pelanggan jaringan lain mengakses pelayanan yang diselenggarakannya;

• Dalam memberikan pelayanan interkoneksi kepada penyelenggara lain diusahakan sedemikian rupa sehingga dalam segi mutu tidak kurang dari pelayanan untuk jaringannya sendiri.

Page 43: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

KM 4/ 2001: FTP Nasional 2000

Pembebanan Interkoneksi :

Pembebanan antar penyelenggara seharusnya diselesaikan antara penyelenggara sendiri, karena pada hakekatnya merupakan issue harga (pricing) yang komersial sifatnya. Namun dalam tugasnya mengembangkan kompetisi yang sehat secepat mungkin, selama tahap awal deregulasi Pemerintah menetapkan tarif (harga) interkoneksi, terutama yang menyangkut jasa telefoni.

Page 44: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

KM. 32/2004

• Biaya interkoneksi yang berbasis biaya, akan diterapkan mulai 1 Januari 2005,

• Sebelum interkoneksi berbasis biaya diterapkan, KM 46/98 masih berlaku.

• Antara 1-1-2004 sd 31-12-2004 dilakukan persiapan pengaturan interkoneksi dengan bantuan konsultan yang meliputi :

Besaran beban interkoneksi, Standar Akonting, Reference Interconnection Offer (RIO), Dispute Resolution Framework.

Regulasi Telekomunikasi (7)Regulasi Telekomunikasi (7)Interkoneksi Antar JaringanInterkoneksi Antar Jaringan

Ketentuan Pelaksanaan InterkoneksiKetentuan Pelaksanaan Interkoneksi

Page 45: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

A. Status sebagai penyelenggara posisi dominan dapat diberlakukan pada penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara jasa teleponi dasar;

B. Status sebagai penyelenggara posisi dominan ditetapkan berdasarkan pada penguasaan pasar atas:

» Kegiatan usaha» Luas layanan (coverage area)» Pendapatan (revenue)

Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (1)Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (1)KM 33 tahun 2004KM 33 tahun 2004

Page 46: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

C. Setiap tahun pemerintah melakukan evaluasi, dan mengumumkan penyelenggara yang dikategorikan posisi dominan dalam suatu segmen penyelenggaraan telekomunikasi tertentu.

BRTI telah menetapkan bahwa:» PT TELKOM dinyatakan sebagai Penyelenggara dengan posisi

dominan di penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan teleponi dasar dan penyelenggaraan jaringan dan jasa SLJJ.

» PT INDOSAT dinyatakan sebagai Penyelenggara dengan posisi dominan dalam penyelenggaran jaringan dan jasa tetap SLI.

D. Penyelenggara yang dikategorikan sebagai posisi dominan dilarang:» menyalahgunakan posisi dominannya;» menggunakan pendapatannya untuk melakukan subsidi biaya

terhadap penyelenggaraan jaringan lain yang kompetitif dan tidak memiliki posisi dominan yg juga diselenggarakan.

Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (2)Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (2)KM 33 tahun 2004KM 33 tahun 2004

Page 47: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

E. Penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar dilarang untuk:

– Melakukan dumping atau menjual atau menyelenggarakan usahanya dengan tarif yang lebih rendah dari biaya dan atau menyelenggarakan atau menjual jasanya dengan harga di atas tarif yang telah ditetapkan.

– Mensyaratkan atau memaksa secara langsung atau tidak langsung pelanggannya untuk hanya menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar (SLJJ & SLI) yang diselenggarakannya.

Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (3)Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (3)KM 33 tahun 2004KM 33 tahun 2004

Page 48: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

F. Penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar dilarang untuk:– tidak memberikan layanan interkoneksi atau melakukan tindakan – diskriminatif kepada penyelenggara lain yang mengajukan permintaan

interkoneksi;– tidak meneruskan suatu panggilan, apabila pengguna yang terhubung

ke jaringannya memilih penyelenggara lain untuk menyalurkan panggilannya;

– mengalihkan hubungan ke jaringan lain yang tidak sesuai dengan pilihan pengguna, tanpa sepengetahuan pengguna ybs.

– melakukan blocking

Notes: » Modern Licensing saat ini (yang sudah disempurnakan oleh BRTI) juga

mencantumkan hal-hal tersebut di atas.

Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (4)Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (4)KM 33 tahun 2004KM 33 tahun 2004

Page 49: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

F. Peninjauan kembali KM pengawasan Kompetisi yang sehat :

- tidak terbatas untuk penyelenggaraan jaringan tetap saja ;

- kriteria jang jelas mengenai penyelenggara dominan ;

- pembagian kewenangan dengan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha);

Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (5)Pengawasan Kompetisi Yang Sehat (5)KM 33 tahun 2004KM 33 tahun 2004

Page 50: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

PERMEN No. 8/2006 – TENTANG INTERKONEKSI

PERSYARATAN FUNDAMENTAL INTERKONEKSIInterkoneksi adalah mandatory (wajib), harus transparan, dan non-diskriminasi

Interkoneksi diberikan atas dasar permintaan Interkoneksi harus dituangkan dalam Perjanjian

DPI PPITarif Berbasis Biaya

Metode Perhitungan

Alokasi Biaya &Laporan Finansial

• Persyaratan DPI • Pedoman Penyusunan• Kewajiban filing DPI • Jadwal Waktu DPI• PKS Interkoneksi

• Sumber Data• Jenis Layanan • Prosedur• Formula

FPI

• Persyaratan FPI• Penyediaan FPI • Perjanjian FPI

• Chart of Account (CoA)• Metode Alokasi Biaya • Pelaporan• Prosedur

Prosedur : • Mediasi• Arbitrase

•Pihak yang diminta interkoneksi berhak menetapkan syarat2 interkoneksi

•Syarat2 interkoneksi harus wajar (tidak monopolistis, tidak diskriminatif, dan tidak berpotensi menyalahgunakan posisi dominan)

•Agar persyaratan interkoneksi wajar, maka syarat2 tsb harus dituangkan dalam DPI

•Syarat2 yang disepakati dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi

Interkoneksi adalah kewajiban, tetapi “bukan kewajiban mutlak” melainkan “kewajiban bersyarat”

Layanan Interkoneksi Layanan dasar Interkoneksi mencakup originasi, transit dan terminasi

Daftar layanan wajib dicantumkan dalam DPI dan dilengkapi dgn skenario panggilan dan PoI

Page 51: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Pasal-pasal penting dalam Permen No. 8 th 2006Pasal-pasal penting dalam Permen No. 8 th 2006

Pasal 2(1) Interkoneksi wajib dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepada

pengguna agar dapat mengakses jasa telekomunikasi;(2) Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan permintaan.

Pasal 3(1) Dalam memberikan jaminan kepada pengguna agar dapat mengakses jasa

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan ketersambungan dengan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi.

(2) Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif.

Page 52: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Pasal 19Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan dan mempublikasikan DPI selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri ini;

Pasal 27(1) Penyedia akses wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan pencari akses pertama yang menyampaikan permintaan layanan interkoneksi;(2) Sistem antrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan permintaan interkoneksi oleh penyelenggara lain yang hak pengelolaannya berada pada pihak yang sama dengan penyedia akses.

Page 53: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka :

a. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

c. Surat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KU.506/I/I/MPPT-97 tentang Perubahan Bagi Hasil Pendapatan antara PT. Telkom dan PT. Ratelindo;

d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Page 54: Modul 1-Regulasi

Learning Center

Course Development 12009 Inter Operator Management

SOAL :SOAL :

1. Aspek apa saja yang terkandung dalam Interkoneksi ?

2. Jelaskan kaitan Bisnis Interkoneksi dengan Revenue Telkom

3. Jelaskan model Interkoneksi Telkom dengan OLO

4. Jelaskan perbedaan utama antara UU no.3 th 1989 dengan UU no.36 tahun 1999

5. Jelaskan Prinsip-prinsip dalam Interkoneksi.


Recommended