PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

(STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO

(PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

RIO SUSANTO

AGUS HENDRAYADY

WAHJOE PANGESTOETI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2016

1

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama : RIO SUSANTO

NIM : 110563201102

Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Perumahan Lembah Asri Blok B2 No.15 Km. IX Tanjungpinang.

Nomor Telp : 085263953932

Email : trottersbembeng@yahoo.co.id

Judul Naskah : PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR (studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.Pelindo (persero) di Kota Tanjungpinang.

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, Agustus 2016

Yang menyatakan

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

AGUS HENDRAYADY, M.Si WAHJOE PANGESTOETI, M.Si NIDN. 1005087301 NIDN. 0713097001

2

PELAKSANAAN PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

(STUDI PADA PELABUHAN SRI BINTAN PURA PT.PELINDO

(PERSERO) DI KOTA TANJUNGPINANG)

RIO SUSANTO

AGUS HENDRAYADY

WAHJOE PANGESTOETI

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

ABSTRAK

Pentingnya SDM yang sehat dan dinamis dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama pada peningkatan kualitas pelayanan parkir bagi para pengguna jasa parkir menjadikan pihak pengelola jasa parkir harus lebih meningkatkan perhatian kepada pengguna jasa parkir. Disamping itu juga perlu memperhatikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang sistem perparkiran yang digunakan. Sarana dan Prasarana sangat mempengaruhi kelancaran proses perparkiran demi terjaganya ketertiban dan kenyamanan yang diharapkan oleh pengendara di wilayah Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pemungutan Retribusi parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Parasuraman, Zeithaml, dan Bery (Tjiptono, 2000: 72). Dasar-dasar kualitas pelayanan jasa sekaligus sebagai ukuran di dalam melihat kualitas jasa yang dipersepsikan konsumen yaitu yang menjelaskan wujud atau bukti langsung (tangibility), kehandalan (reliability), koresponsif atau daya tanggap (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), dan empati (empathy). Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik Sampling accidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan.

Kesimpulan dari Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT. PELINDO (Persero) di Kota Tanjungpinang ) jika dilihat dari Aspek Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan, dan Empati sudah berjalan lancar. Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud atau Bukti langsung dan Aspek Daya tanggap belum berjalan lancar. Diharapkan kepada pihak pimpinan PT. Secure Park dan PT. Pelindo (Persero) Tanjungpinang untuk bisa mengatasi aspek wujud dan daya tanggap para petugas pelayanan lapangan dalam Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan retribusi parkir yang diberikan terhadap pengendara.

Kata Kunci : Pelayanan, Pemungutan, Retribusi Parkir.

3

ABSTRACT

The importance of a healthy and dynamic human resources in the achievement of

national development goals, particularly on improving the quality of parking services for users of

parking makes the manager of parking services should further improve the user's attention to

parking services. Besides, it also needs to pay attention to facilities and infrastructure in order to

support the parking system that is used. Infrastructures greatly affect the smooth process of

parking the sake of keeping order and comfort expected by motorists in the area of the Port of Sri

Bintan Pura Tanjungpinang.

The purpose of this study was to investigate the implementation of parking levies

collection services in the Port of Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Books used in this study is

"Parasuraman, Zeithaml, and Bery (Tjiptono, 2000: 72). The basics of service quality as well as

size in view of service quality perceived by consumers, namely that explain the matter or direct

evidence (tangibility), reliability (reliability), koresponsif or responsiveness (responsiveness),

assurance or guarantee (assurance), and empathy (empathy). This type of research is descriptive

qualitative. Researcher using accidental sampling technique, the sampling technique based on

chance.

Keywords: Care, Collection, parking levies.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai

bagian integral dari pembangunan

nasional dilaksanakan berdasarkan

prinsip otonomi daerah dan pengaturan

sumber daya nasional yang memberikan

kesempatan bagi peningkatan kinerja

daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat menuju

masyarakat madani yang bebas korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan

pemerintah sebagai subsistem

pemerintah daerah dimaksudkan untuk

meningkatakan daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan masyarakat. Sebagai daerah

otonom, daerah mempunyai

kewenangan dan tanggung jawab

menyelenggarakan kepentingan

mayarakat berdasarkan prinsip - prinsip

keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan

4

pertanggung jawaban kepada

masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah

seperti saat ini, dihendaki agar suatu

daerah untuk berkreasi dalam mencari

sumber penenerimaan yang dapat

membiayai pengeluaran pemerintah dan

pembangunan. Setiap daerah memiliki

hak dan kewajiban umtuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri

dalam bentuk desentralisasi dan

dekonsentrasi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk

menyelenggarakan pemerintahan

tersebut, daerah berhak mengenakan

pungutan terhadap masyarakat.

Salah satu faktor determinan kunci

dalam pelaksanaan otonomi daerah

adalah tersedianya sumber-sumber

penerimaan keuangan daerah yang

memadai untuk membiayai

penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemampuan keuangan pemerintah

daerah akan menentukan kapasitas

pemerintah daerah dalam menjalankan

fungsi - fungsi pemerintah yaitu

melaksanakan pelayanan publik (publik

service function), dan melaksanakan

pembanguanan (development function).

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah sesuai dengan Undang - undang

No. 32 Tahun 2004 dan Undang -

undang No. 33 Tahun 2004, salah satu

pendapatan yang paling besar adalah

retribusi parkir. Selain merupakan salah

satu pendapatan paling besar, dari

retribusi parkir memberikan pengaruh

dalam meningkatnya pendapatan asli

daerah dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang

menempatkan perpajakan sebagai salah

satu perwujudan kenegaraan, di

tegaskan bahwa penempatan beban

terhadap masyarakat seperti pajak,

retribusi, dan pungutan lainnya yang

bersifat memaksa diatur dengan undang

- undang.

Berdasarkan amanat Undang -

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna

5

membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah dan dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat serta

kemandirian daerah, perlu dilakukan

perluasan obyek pajak daerah dan

retribusi daerah dan pemberian diskresi

dalam penetapan tarif. Dijelaskan pada

Bagian Kedua pasal 109 tentang

Retribusi Jasa Umum disebutkan,

bahwa obyek retribusi jasa umum

adalah pelayanan yang disediakan atau

diberikan Pemerintah Daerah, untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan. Selanjutnya pada

pasal 110 disebutkan terdapat 14 jenis

retribusi jasa umum dan salah satu

diantaranya adalah retribusi parkir di

tepi jalan umum.

Mengingat luasnya kewenangan

daerah dalam pemerintahan, maka pada

masa yang akan datang daerah dituntut

untuk memiliki kemampuan yang lebih

besar dari kemampuan yang dimiliki

saat ini. Kemampuan tersebut mencakup

kemampuan di berbagai bidang yaitu

bidang pemerintahan termasuk bidang

kelembagaan, personil, keuangan,

peralatan dan sebagainya. Oleh karena

itu, yang seharusnya dilakukan

Pemerintah Daerah adalah

mengembangkan kelembagaan agar

mampu melaksanakan perannya dan

mengingat secara efektif, efisien dan

akuntabel.

Untuk menyelenggarakan

pemerintahan, pelayanan masyarakat,

dan pembangunan, pemerintah suatu

negara pada hakekatnya mengemban

dua fungsi utama yakni Fungsi alokasi

yang meliputi Sumber - sumber

ekonomi dalam bentuk barang dan jasa

pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi

yang meliputi pertahanan - keamanan,

ekonomi dan moneter. Namun, dalam

pelaksanaannya perlu diperhatikan

kondisi dan situasi yang berbeda-beda

dari masing-masing wilayah. Dengan

demikian, pembagian kedua fungsi ini

sangat penting sebagai landasan dalam

penentuan dasar - dasar keseimbangan

antara keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Sumber - sumber Pendapatan Asli

Daerah sesuai dengan Undang - undang

No. 32 Tahun 2004 dan Undang -

6

undang No. 33 Tahun 2004, salah satu

pendapatan yang paling besar adalah

retribusi parkir. Selain merupakan salah

satu pendapatan yang paling besar, dari

retribusi parkir memberikan pengaruh

dalam meningkatnya pendapatan asli

daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan amanat Undang -

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna

membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah dan dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat serta

kemandirian daerah. Untuk itu perlu

dilakukan perluasan obyek pajak daerah

dan retribusi daerah dan pemberian

diskresi dalam penetapan tarif.

Dijelaskan pada bagian kedua pasal 109

tentang Retribusi Jasa Umum,

disebutkan bahwa obyek retribusi jasa

umum adalah pelayanan yang

disediakan atau diberikan Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan

tertentu. Selanjutnya pada pasal 110

disebutkan terdapat 14 jenis retribusi

jasa umum dan salah satu diantaranya

adalah retribusi parkir di Pelabuhan Sri

Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) .

Fasilitas perparkiran menyangkut

pemakaian prasarana yang dibangun

oleh pihak Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) ini adalah untuk kepentingan

umum serta berhubungan dengan

kelancaran lalu lintas dan ketertiban di

area Pelabuhan Sri Bintan Pura,

perparkiran di area pelabuhan tersebut

dapat dikategorikan sebagai objek yang

dapat dikenakan retribusi perparkiran

yang pungutannya termasuk kedalam

retribusi daerah.

Lahan parkir sangat diperlukan

ditengah - tengah pembangunan yang

pesat tersebut, dengan adanya lahan

parkir yang luas dan kerapian dalam

perparkiran juga akan menambah

pemasukan untuk PT. Pelindo I

(Persero), serta pengawasan yang

terstruktur juga akan mendukung

lancarnya pemasukan daerah serta

mengurangi kemacetan di area

Pelabuhan Sri Bintan Pura.

7

Area sekitar Pelabuhan Sri Bintan

Pura Tanjungpinang adalah salah satu

tempat yang di sediakan oleh PT.

Pelindo I (persero) untuk dijadikan

lahan parkir oleh PT. Securindo

Packatama Indonesia. Melihat kondisi

di sepanjang jalan Pelabuhan Sri Bintan

Pura yang terkadang macet di saat pagi

dan siang hari, beberapa penyebabnya

adalah karena sempitnya lahan parkir

dan tidak teraturnya kendaraan yang

digunakan oleh pengendara. Di

Pelabuhan Sri Bintan Pura sendiri

terdapat beberapa juru parkir PT.

Securindo yang bertugas memberikan

jasa pelayanan parkir. Di beberapa area

parkir pelabuhan juga tampak beberapa

petugas dari PT. Securindo yang tampak

mengawasi mereka.

Sarana yang kurang mendukung

dan minimnya pengawasan dari petugas

parkir untuk menertibkan parkir

menyebabkan banyak sekali keluhan

dan kritikan dari pengendara. Berbagai

masukan dari pengendara yang parkir di

Pelabuhan Sri Bintan Pura seharusnya

dapat diolah demi kenyamanan

masyarakat.

Menurut PT. Pelindo (Persero)

Tanjungpinang dan PT. Securindo

selaku pengelola jasa parkir, Retribusi

Pelayanan Parkir di Area Pelabuhan Sri

Bintan Pura tarif normal untuk jenis

kendaraan roda empat adalah sebesar

Rp. 2.000 untuk sekali parkir dan

setelah 1 jam parkir dikenakan tarif

menjadi Rp. 3.000, sedangkan untuk

jenis kendaraan roda dua adalah sebesar

Rp. 1000 untuk sekali parkir dan setelah

1 jam parkir dikenakan tarif menjadi

Rp. 1500. Tetapi dalam pelaksanaannya

tidak demikian, kendaraan roda empat

pernah dikenakan tarif sebesar Rp.

4.000 setelah 1 jam parkir sedangkan

kendaraan roda dua dikenakan tarif

sebesar Rp. 2.000. Hal inilah yang

kemudian menjadi keluhan dari para

pengendara terutama bagi pengendara

sepeda motor yang masuk ke Pelabuhan

hanya mengantar orang saja tetapi tidak

memarkirkan kendaraannya. Namun hal

tersebut akhirnya kembali menjadi

normal setelah keluarnya peraturan baru

dari PT. Pelindo (Persero) terhadap PT.

Securindo selaku pihak pengelola jasa

parkir.

8

Tentu ada baiknya jika

pengambilan kebijakan PT. Pelindo I

(Persero) terhadap PT. Securindo ini

dapat meringankan beban parkir

pengendara kendaraan bermotor. Karena

sebelumnya banyak keluhan dari para

pengendara yang keluar masuk serta

parkir di area pelabuhan Sri Bintan Pura

tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut,

maka Peneliti tertarik untuk mengambil

judul penelitian yaitu :

PELAKSANAAN PELAYANAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PARKIR ( Studi pada Pelabuhan Sri

Bintan Pura PT. Pelindo (Persero) DI

KOTA TANJUNGPINANG ) .

Dari uraian yang telah

dikemukakan diatas, maka rumusan

masalah yang akan dijawab dalam

penelitian ini adalah :

Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan

Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi

pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.

Pelindo (Persero) Di Kota

Tanjungpinang ) ?

Adapun Tujuan dari Penelitian ini

adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan

pelayanan pemungutan retribusi

parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura

Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui faktor

penghambat pemungutan retribusi

parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura

Tanjungpinang.

Sedangkan Kegunaan dari Penelitian ini

adalah :

1. Memberikan masukan kepada pihak PT.

Pelindo (Persero) tentang Pelaksanaan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir

di Pelabuhan Sri Bintan Pura

Tanjungpinang.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi

penghambat pemungutan retribusi

parkir di pelabuhan Sri Bintan Pura.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat berguna bagi peneliti - peneliti

selanjutnya yang meneliti masalah yang

sama.

A. Konsep Teoritis

1. Kebijakan Publik

Menurut Harold D Laswell dan

Abraham Kaplan memberi arti

kebijakan sebagai “ a project program

9

of goals, values and practise” (suatu

program pencapaian tujuan, nilai - nilai

dan praktek - praktek yang terarah).

Sedangkan publik adalah mengenai

orang atau masyarakat.

Kebijakan publik adalah

kebijakan yang di bangun oleh badan

dan pejabat pemerintahan.

Implikasinya adalah kebijakan tersebut

mempunyai tujuan tertentu berisi

tindakan pemerintah, benar benar

dilakukan pemerintah, bersifat positif

dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Dari berbagai kepustakaan dapat

diungkapkan bahwa kebijakan publik

dalam kepustakaan Internasional

disebut sebagai public policy, yaitu

suatu aturan yang mengatur kehidupan

bersama yang harus ditaati dan berlaku

mengikat seluruh warganya. Setiap

pelanggaran akan diberi sanksi sesuai

dengan bobot pelanggarannya dan

sanksi dijatuhkan didepan masyarakat

oleh lembaga yang mempunyai tugas

menjatuhkan sanksi ( Nugroho Riant,

2004 ; 1 – 7) .

Aturan atau peraturan tersebut

secara sederhana kita pahami sebagai

kebijakan publik, jadi kebijakan publik

dapat kita artikan sebagai suatu

hukum. Akan tetapi tidak hanya

sekedar hukum namun kita harus

memahaminya secara utuh dan benar.

Ketika suatu isu yang menyangkut

kepentingan bersama dipandang perlu

untuk diatur, maka formulasi isu

tersebut menjadi kebijakan publik yang

harus dilakukan dan disusun serta

disepakati oleh para pejabat yang

berwenang. Ketika kebijakan publik

ditetapkan menjadi suatu kebijakan

publik apakah menjadi Undang -

Undang, apakah menjadi Peraturan

Pemerintah atau Peraturan Presiden

termasuk Peraturan Daerah maka

kebijakan publik tersebut berubah

menjadi hukum yang harus ditaati.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Putra (2003:100-101)

mengemukakan tiga macam Evaluasi

Kebijakan publik, yaitu: (1) Evaluasi

administratif, yaitu Evaluasi yang

dilakukan di dalam lingkup

pemerintahan atau di dalam instansi-

10

instansi. Sorotan dari evaluasi ini

adalah hal-hal yang berkaitan dengan

prosedur kebijakan publik dan aspek

finansial (2) Evaluasi yudisial, yaitu

Evaluasi yang berkaitan dengan objek-

objek hukum.Apakah terdapat

pelanggaran hukum atau tidak dari

kebijakan publik yang sedang

dievaluasi tersebut (3) Evaluasi Politik,

yaitu Evaluasi yang menyangkut

pertimbangan-pertimbangan politik

dari suatu kebijakan.

Fungsi dari evaluasi kebijakan

publik menurut Putra (2003:93) ada

tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi

informasi yang valid tentang kinerja

kebijakan (2) untuk menilai kepasan

tujuan atau target dengan masalah yang

dihadapi dan (3) untuk memberi

sumbangan pada kebijakan lain

terutama segi metodologinya. Ketiga

fungsi tersebut menunjukkan

pentingnya evaluasi kebijakan

dilakukan agar proses kebijakan secara

keseluruhan dapat berlangsung secara

baik.

Secara umum, terdapat 4

(empat) karakteristik pokok dari

kegiatan evaluasi, yaitu : Pertama,

terfokus pada nilai. Kegiatan evaluasi

difokuskan pada nilai dari suatu

kebijakan, atau penilaian atas

keterpenuhan kepentingan atau manfaat

dari keberadaan suatu program.

Kegiatan evaluasi ini tidak sekedar

mengumpulkan informasi tentang

apakah seluruh tindakan telah

dilaksanakan, tidak juga sekedar

mengenai hasil dari suatu kebijakan.

Lebih jauh dari itu, evaluasi mencakup

aspek ketercapaian sasaran dan tujuan

kebijakan.

Kedua, interdependensi antara

fakta dan nilai.Untuk menyatakan

bahwa sebuah kebijakan telah

mencapai tujuan optimal bagi individu,

kelompok, maupun masyarakat secara

keseluruhan, kegiatan evaluasi

membutuhkan fakta - fakta yang

memadai yang menjelaskan bahwa

hasil-hasil yang telah dicapai benar-

benar merupakan akibat dari

dilakukannya tindakan kebijakan. Oleh

karenanya, kegiatan evaluasi harus

berdasar pada hasil-hasil pemantauan.

11

Ketiga, berorientasi pada masa

kini dan masa lampau. Berbeda halnya

dengan rekomendasi kebijakan atau

peramalan yang berorientasi waktu

masa depan, penilaian atas hasil

kebijakan lebih diarahkan pada

tuntutan-tuntutan masa kini dan masa

lalu. Oleh karenanya kegiatan evaluasi

bersifat retroaktif.

Keempat, bernilai ganda. Nilai-

nilai yang mendasari kegiatan evaluasi

mempunya kualitas ganda, di satu sisi

ia dapat dipandang sebagai tujuan, dan

di sisi yang lain dapat dipandang

sebagai cara. Di samping itu evaluasi

dapat juga dipandang intrinsik, yakni

keberadaannya diperlukan untuk

tujuannya sendiri dan sekaligus

ekstrinsik yakni pencapaian tujuannya

mempengaruhi pencapaian tujuan-

tujuan kegiatan lainnya.

Sehubungan dengan evaluasi

kebijakan guna pencapaian tujuan

maka evaluasi kebijakan merupakan

salah satu aspek dalam fungsi

manajemen suatu organisasi,

mengingat dalam organisasi inilah

fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan

dilaksanakan. Disamping itu Umar

(2004:29) menjelaskan bahwa :

“Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dicapai bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh ”.

Berdasarkan pendapat tersebut,

dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan

ditujukan untuk menilai sejauh mana

keefektifan kebijakan guna di

pertanggungjawabkan kepada pihak

yang terkait. Sejauh mana tujuan itu

dicapai oleh instasi pemerintah serta

dampak yang dirasakan oleh pelaksana

kebijakan. Evaluasi diperlukan untuk

melihat kesenjangan antara harapan

dan kenyataan. Evaluasi mempunyai

tujuan pokok yakni bukanlah untuk

menyalahkan melainkan untuk melihat

seberapa besar kesenjangan antara

pencapaian dan harapan dari suatu

kebijakan. Kemudian tugas selanjutnya

adalah bagaimana mengurangi atau

menutupi kesenjangan tersebut. Jadi,

evaluasi kebijakan publik harus

12

dipahami sebagai sesuatu yang bersifat

positif. Evaluasi bertujuan untuk

mencari kekurangan dan menutup

kekurangan.

Evaluasi dilakukan karena tidak

semua program kebijakan publik

meraih hasil yang diinginkan.

Seringkali terjadi kebijakan publik

gagal meraih maksud atau tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya. Dengan

demikian, Winarno (2002:165)

menegaskan lagi bahwa: “ evaluasi

kebijakan ditujukan untuk melihat

sebab - sebab kegagalan suatu

kebijakan atau untuk mengetahui

apakah kebijakan publik yang telah

dijalankan meraih dampak yang

diinginkan.”

Wibawa dkk yang dikutip

Nugroho (2004:186) mengatakan

evaluasi kebijakan publik memiliki

empat fungsi, yaitu:

• Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat

dipotret realitas pelaksanaan

program dan dapat dibuat suatu

generalisasi tentang pola - pola

hubungan antar berbagai dimensi

realitas yang diamatinya. Dari

evaluasi ini evaluator dapat

mengidentifikasi masalah, kondisi,

dan aktor yang mendukung

keberhasilan atau kegagalan

kebijakan.

• Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat

diketahui apakah tindakan yang

dilakukan oleh para pelaku, baik

birokrasi maupun pelaku lainnya

sesuai dengan standar dan prosedur

yang ditetapkan oleh kebijakan.

• Audit. Melalui evaluasi dapat

diketahui, apakah output benar-

benar sampai ketangan kelompok

sasaran kebijakan, atau justru ada

kebocoran atau penyimpangan.

• Akunting. Dengan evaluasi dapat

diketahui apa akibat sosial ekonomi

dari kebijakan tersebut.

Evaluasi memberi informasi yang

valid dan dapat dipercaya mengenai

kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh

kebutuhan, nilai dan kesempatan telah

dapat dicapai melalui tindakan publik.

Menurut Nugroho (2004:185)

mengatakan bahwa “Evaluasi memberi

sumbangan pada klarifikasi dan kritik

13

terhadap nilai-nilai yang mendasari

pemilihan tujuan dan target”.

Berdasarkan pendapat Dunn,

evaluasi merupakan suatu proses

kebijakan yang paling penting karena

dengan evaluasi kita dapat menilai

seberapa jauh kebutuhan, nilai dan

kesempatan dengan melalui tindakan

publik, dimana tujuan-tujuan tertentu

dapat dicapai. Sehingga kepantasan

dari kebijakan dapat dipastikan dengan

alternatif kebijakan yang baru atau

merevisi kebijakan. Evaluasi

mempunyai karakteristik yang

membedakannya dari metode - metode

analisis kebijakan lainnya yaitu:

• Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.

• Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.

• Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

• Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

(Dunn, 2003:608-609)

Berdasarkan penjelasan di atas,

karakteristik evaluasi terdiri dari empat

karakter. Yang pertama yaitu fokus

nilai, karena evaluasi adalah penilaian

dari suatu kebijakan dalam ketepatan

pencapaian tujuan dan sasaran

kebijakan. Kedua yaitu

interdependensi fakta - nilai, karena

untuk menentukan nilai dari suatu

kebijakan bukan hanya dilihat dari

tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari

bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat

memecahkan masalah tertentu. Ketiga

yaitu orientasi masa kini dan masa

lampau, karena tuntutan evaluatif

diarahkan pada hasil sekarang dan

masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat

dibandingkan nilai dari kebijakan

tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai,

karena nilai-nilai dari evaluasi

mempunyai arti ganda baik

rekomendasi sejauh berkenaan dengan

nilai yang ada maupun nilai yang

diperlukan dalam mempengaruhi

pencapaian tujuan - tujuan lain.

3. Bentuk – bentuk Kebijakan Publik

14

Nugroho ( 2004 : 54 – 57 )

membagi jenis - jenis kebijakan publik

berdasarkan 3 kategori. Pembagian

jenis kebijakan publik kategori

pertama berdasarkan pada makna dari

kebijakan publik . Berdasarkan

maknanya, maka kebijakan publik

adalah hal - hal yang diputuskan

pemerintah untuk dikerjakan dan hal-

hal yang diputuskan pemerintah untuk

tidak dikerjakan atau dibiarkan.

Kebijakan publik berdasar makna

kebijakan publik dengan demikian

terdiri dua jenis, yakni: kebijakan hal-

hal yang diputuskan pemerintah untuk

dikerjakan dan kebijakan atau hal-hal

yang diputuskan pemerintah untuk

tidak dikerjakan atau dibiarkan. Kedua,

pembagian jenis kebijakan publik yang

didasarkan pada lembaga pembuat

kebijakan publik tersebut. Pembagian

menurut kategori ini menghasilkan tiga

jenis kebijakan public. Pertama,

kebijakan publik yang dibuat oleh

legislatif. Kebijakan publik ini disebut

pula sebagai kebijakan publik tertinggi.

Hal ini mendasarkan teori Politica

yang diajarkan oleh Montesquieu pada

abad pencerahan di Prancis abad 7.

Demokrasi adalah sebuah suasana

dimana seorang penguasa dipilih buka

atas dasar kelahiran atau kekerasan,

namun atas dasar sebuah kontrak yang

dibuat bersama melalui mekanisme

pemilihan umum baik langsung atau

tidak langsung dan siapa pun yang

berkuasa harus membuat kontrak sosial

dengan rakyatnya. Kebijakan publik

adalah kontrak sosial itu sendiri.

Kedua, kebijakan publik yang

dibuat dalam bentuk kerjasama antara

legislatif dengan eksekutif. Model ini

bukan menyiratkan ketidakmampuan

legislatif, namun mencerminkan

tingkat kompleksitas permasalahan

yang tidak memungkinkan legislatif

bekerja sendiri. Di Indonesia produk

kebijakan publik yang dibuat oleh

kerjasama kedua lembaga ini adalah

undang - undang di tingkat nasional

dan peraturan daerah di tingkat

nasional untuk hal - hal tertentu yang

bersifat sementara sampai Undang -

Undangnya dibuat. Bahkan di

Indonesia yang mengesahkan Undang -

Undang adalah Presiden. Undang -

15

Undang sendiri disahkan setelah ada

persetujuan dari legislatif dan

eksekutif. Dalam persetujuan setelah

30 hari eksekutif tidak segera

mengesahkan, maka sesuai dengan

Pasal 20 ayat 5 UUD 1945, Rancangan

Undang - Undang tersebut dianggap

sah dengan sendirinya. Di sini tampak

bahwa keluaran legislatif relatif lebih

tinggi dari pada eksekutif.

Ketiga, kebijakan publik yang

dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam

perkembangannya, peran eksekutif

tidak cukup hanya melaksanakan

kebijakan yang dibuat legislatif karena

dengan semakin meningkatnya

kompleksitas permasalahan kehidupan

bersama sehingga diperlukan kebijakan

- kebijakan publik pelaksanaan yang

berfungsi sebagai turunan dari

kebijakan publik di atasnya. Di

Indonesia ragam kebijakan publik yang

ditangani eksekutif bertingkat sebagi

berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2)

Keputusan Presiden (keppres), (3)

Keputusan Menteri (Kepmen) atau

Lembaga Pemerintah Nondepartemen,

(4) dan seterusnya, misalanya Instruksi

Menteri.

4. Fungsi Kebijakan Publik

Widodo berpendapat

Pemerintah sebagai pelaku utama

implementasi kebijakan publik

memiliki dua fungsi yang berbeda

yakni fungsi politik dan fungsi

administratif. Fungsi politik terkait

dengan fungsi pemerintah sebagai

pembuat kebijakan sedangkan fungsi

administrasi terkait dengan fungsi

pemerintah sebagai pelaksana

kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah

sebagai lembaga pembuat dan

pelaksana kebijakan publik memiliki

kekuatan diskretif dalam pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, aktor - aktor lain juga

harus memainkan peran pengawasan

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebuah kebijakan publik akan

disusun berdasarkan sebuah proses

sebagai berikut: identifikasi, formulasi,

adopsi, implementasi dan evaluasi.

Dalam proses identifikasi, pemerintah

merasakan adanya masalah yang harus

diselesaikan dengan pembuatan

16

kebijakan. Berdasarkan identifikasi

tersebut dilakukanlah formulasi

kebijakan. Kebijakan disusun

berdasarkan alternatif - alternatif

tindakan dan partisan. Setelah

alternatif tindakan dan partisipan

disusun, maka proses adopsi dilakukan

dengan memilih alternatif terbaik

dengan memperhatikan syarat

pelaksanaan, partisipan, proses dan

muatan kebijakan. Tahap selanjutnya

adalah implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan terkait dengan

pihak - pihak yang terlibat, tindakan

yang dilakukan dan dampak terhadap

muatan kebijakan itu sendiri. Setelah

implementasi kebijakan dilakukan,

evaluasi kebijakan harus dilaksanakan.

Pertanyaan yang timbul dalam evaluasi

antara lain adalah: bagaimana

kemangkusan dan kesangkilan

kebijakan, siapa yang terlibat, apa

konsekuensi implementasi dan apakah

ada tuntutan untuk mencabut atau

mengubah kebijakan tersebut.

5. Retribusi Daerah

Jasa tersebut dapat dikatakan

bersifat langsung, yaitu hanya

membayar retribusi yang menikmati

balas jasa dari Negara. Hal ini berarti

hak mendapat jasa dari pemerintah

didasarkan pada pembayaran retribusi

yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah dan dipenuhi oleh orang yang

menginginkan jasa tersebut. Sesuai

dengan peraturan perundang -

undangan di Indonesia saat ini

penarikan retribusi hanya dapat

dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi,

retribusi yang dipungut di Indonesia

dewasa ini adalah retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No

34 Tahun 2000 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah, pasal 1 angka 26,

retribusi daerah adalah:

“pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan

atau diberikan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau

badan” ( UU No. 34/2000 ) .

Dalam hal ini retribusi daerah tidak

mencari keuntungan atas hasil tersebut.

Karena yang terpenting dari hasil

retribusi adalah untuk pemeliharaan atas

kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa

17

masyarakat, disamping agar sarana dan

prasarana unit - unit jasa pelayanan

dapat ditingkatkan dan dikembangkan

sebaik mungkin sesuai dengan

perkembangan masyarakat serta

peradaban zaman.

6. Objek dan Golongan Retribusi

Undang - Undang Nomor 34

Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1

menentukan bahwa objek retribusi

adalah berbagai jasa tertentu yang

disediakan oleh pemerintah daerah.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh

pemerintah daerah dapat dipungut

retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa

tertentu yang merupakan pertimbangan

sosial ekonomi dijadikan objek

retribusi.

Jasa retribusi tersebut dibagi menjadi

tiga golongan, yaitu:

• Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas

jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemamfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

• Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas

jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip

komersial karena pada dasarnya dapat

disediakan oleh sektor swasta.

• Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu

retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan atas kegiatan

pemamfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, sarana,

prasarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis - jenis retribusi tersebut adalah

sebagai berikut:

• Jenis - jenis Retribusi Jasa Umum:

• Retribusi Pelayanan Kesehatan;

• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum.

• Jenis - jenis Retribusi Jasa Usaha:

• Retribusi Tempat Khusus Parkir;

• Retribusi Pelayanan Pelabuhan

Kapal;

Golongan atau jenis - jenis

retribusi jasa umun dan retribusi jasa

usaha, ditetapkan dengan peraturan

18

pemerintah berdasarkan kriteria

tertentu. Penetapan jenis - jenis retribusi

jasa umum dan jasa usaha dengan

peraturan pemerintah dimaksudkan agar

tercipta ketertiban dalam penerapannya

sehingga dapat memberikan kepastian

bagi masyarakat dan disesuaikan

dengan kebutuhan nyata daerah yang

bersangkutan. Adapun penetapan jenis -

jenis retribusi perizinan tertentu dengan

pemerintah dilakukan karena perizinan

tersebut, walaupun merupakan

kewenangan pemerintah daerah tetap

memerlukan koordinasi dengan instansi

- instansi teknis terkait.

7. Retribusi

Retribusi menurut UU No. 28 tahun

2009 adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadiatau badantertentu.

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam

retribusi, hubungan antara prestasi yang

dilakukan (dalam wujud pembayaran)

dengan kontraprestasi itu bersifat langsung.

Pembayar retribusi justru menginginkan

adanya jasa timbal balik langsung dari

pemerintah. Pengenaan retribusi berlaku

umum dan dapat dipaksakan. Misalnya

retribusi terhadap pakir di pelabuhan Sri

Bintan Pura apabila pengguna jasa parkir

tidak membayar retribusi parkir, maka akan

ada tindakan - tindakan tertentu yang

bertujuan sebagai pemaksaan seperti

pengenaan denda, dan sebagainya.

Menurut Siahaan (2005;5), retribusi

adalah pembayaran wajib dari penduduk

kepada Negara karena adanya jasa tertentu

yang diberikan oleh Negara bagi

penduduknya secara perorangan”. Jasa

tersebut dapat dikatan bersifat langsung,

yaitu hanya membayar retribusi yang

menikmati balas jasa dari Negara. Hal

berarti hak mendapat jasa dari pemerintah

didasarkan pada pembayaran retribusi yang

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau

suatu badan dan dipenuhi oleh orang yang

mengingkan jasa tersebut.

8. Retribusi Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1997 mendefinisikan retribusi

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang

19

pribadi atau badan tertentu, pengertian yang

sama juga dimuat dalam Pasal 1 ayat (28)

UU No. 34 Tahun 2000.

Sedangkan pengertian parkir

menurut Pignataro menjelaskan bahwa

parkir adalah memberhentikan dan

menyimpan kendaraan (mobil, sepeda

motor, sepeda, dan sebagainya) untuk

sementara waktu pada suatu ruang

tertentu.Ruang tersebut dapat berupa tepi

jalan, garasi atau pelataran yang disediakan

untuk menampung kendaraan tersebut.

Retribusi diharapkan menjadi salah satu

sumber pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah,

untuk meningkatkan dan memeratakan

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut,

maka retribusi tidak lain merupakan

pemasukan yang berasal dari usaha - usaha

Pemerintah Daerah untuk menyediakan

sarana dan prasarana yang ditujukan untuk

memenuhi kepentingan warga masyarakat

baik individu maupun badan atau koorporasi

dengan kewajiban memberikan pengganti

berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Daerah kabupaten/kota diberi

peluang dalam menggali sumber - sumber

keuangannya dengan menetapkan jenis

retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi

masyarakat. Secara umum Retribusi

merupakan pembayaran wajib dari penduduk

kepada negara karena adanya jasa tertentu

yang diberikan oleh negara bagi

penduduknya secara perorangan, atau

pungutan yang dilakukan daerah karena

adanya fasilitas atau pelayanan jasa yang

nyata yang diberikan oleh pemerintah

daerah. Soelarno dalam buku Administrasi

Pendapatan Daerah mendefinisikan bahwa

Retribusi adalah :“Pungutan pemerintah

(pusat/daerah) kepada badan atau orang

berdasarkan norma - norma yang telah

ditetapkan berhubungan dengan jasa yang

diberikan, atas permohonan secara langsung

dan untuk kepentingan orang atau badan

yang memerlukan”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bersifat

deskriptif kualitatif. Penelitian ini

berupaya untuk memberikan gambaran

tentang suatu fenomena secara

20

terperinci, yang pada akhirnya

memberikan pemahaman yang jelas

mengenai fenomena yang akan diteliti,

yaitu memberikan gambaran tentang

evaluasi pelaksanaan pemungutan

retribusi parkir di pelabuhan Sri Bintan

Pura Kota Tanjungpinang. Menurut

Sugiono (2005:11) “Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih

tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan antara satu variabel

dengan variabel yang lain”. Desain yang

digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif. Menurut Faisal

dalam Bungin (2003:34), penelitian

deskriptif kualitatif adalah upaya untuk

memahami suatu fenomena sosial sesuai

dengan dunia pemahaman para

pelakunya itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Kota

Tanjungpinang tepatnya di Pelabuhan

Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang.

Adapun alasan penulis memilih lokasi

penelitian ini adalah karena penulis

melihat adanya gejala-gejala seperti

yang telah dipaparkan pada latar

belakang penelitian yaitu mengenai

retribusi parkir yang sangat tinggi dan

berubah - ubah sehingga menjadi

keluhan para pengendara kendaraan

bermotor yang parkir dan keluar -

masuk area pelabuhan Sri Bintan Pura.

Dengan melihat gejala - gejala tersebut ,

peneliti tertarik untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan retribusi parkir

yang dilakukan oleh pimpinan PT.

Pelindo (Persero) terhadap tarif jasa

parkir yang diberikan kepada pihak

pengendara kendaraan bermotor yang

memasuki area pelabuhan Sri Bintan

Pura.

Menurut Arikunto (2006:130)

“Populasi adalah keseluruhan objek

penelitian. Berkenaan dengan itu, yang

menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah pengendara kendaraan bermotor

yang menunggu kedatangan penumpang

didalam area pelabuhan Sri Bintan pura

Tanjungpinang yang berjumlah 500

orang.

Menurut Hasan (2002:58) “Sampel

adalah bagian dari populasi yang

diambil melalui cara-cara tertentu yang

juga memiliki karakteristik tertentu,

21

jelas dan lengkap yang dianggap bisa

mewakili populasi”. Sampel merupakan

bagian dari populasi atau populasi dari

unit analisis maupun area, yang

dianggap mewakili populasi secara

keseluruhan. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan sampling

accidental. Sampling accidental adalah

teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel, bila

dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data

(Sugiyono, 2001: 60). Menurut

Margono (2004: 127) menyatakan

bahwa dalam teknik ini pengambilan

sampel tidak ditetapkan lebih dahulu.

Peneliti langsung mengumpulkan data

dari unit sampling yang ditemui yang

berjumlah 150 orang.

Untuk memperoleh data yang

diperlukan maka dalam penelitian ini

penulis menggunakan jenis data

sebagai berikut :

1. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu data yang masih mentah atau

belum diolah yang diterima langsung

dari informan, berkaitan dengan

Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan

Retribusi parkir (Studi pada

Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.

PELINDO (Persero) di Kota

Tanjungpinang).

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari

pihak kedua dan sudah diolah

menjadi laporan, dokumen.

Pada penulisan ini, penulis

menggunakan teknik observasi

langsung turun ke lapangan dengan

mewawancarai pengguna jasa parkir

yang bertempat di Pelabuhan Sri

Bintan Pura. Dengan menggunakan alat

pengumpulan data berdasarkan dasar

kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang tentang Pelayanan

Retribusi Parkir Nomor 2 Tahun 2004

oleh Walikota Tanjungpinang dan

berdasarkan dengan implementasi,

retribusi dan tata daerah parkir Kota

Tanjungpinang.

Metode Pengumpulan Data

merupakan teknik atau cara yang

dilakukan untuk mengumpulkan data.

Metode menunjuk suatu cara sehingga

22

dapat diperlihatkan penggunaannya

melalui angket, wawancara,

pengamatan, tes, dokumentasi dan

sebagainya.

Sedangkan Instrumen

Pengumpul Data merupakan alat yang

digunakan untuk mengumpulkan data.

Karena berupa alat maka instrumen

dapat berupa lembar ceklis, kuesioner

(angket terbuka / tertutup), pedoman

wawancara, dan lainnya.

Sumber data terbagi menjadi

dua yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh peneliti secara langsung (dari

tangan pertama) yang pada laporan ini

tim penulis melakukan observasi atau

wawancara langsung terhadap

pengguna jasa parkir yang ada di

Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut,

sementara data sekunder adalah data

yang diperoleh peneliti dari sumber

yang sudah ada yang berupa catatan

atau dokumentasi perusahaan berupa,

laporan keuangan publikasi

perusahaan, laporan, data yang

diperoleh dari majalah, dan lain

sebagainya. Pada laporan ini tim

penulis memperoleh data checlist dari

hasil observasi, data Setoran Retribusi

Parkir dari PT. Securindo Park, dan

beberapa data dari peraturan

Perundang-Undangan dan Peraturan

daerah Kota Tanjungpinang.

Teknik yang digunakan dalam

Pengumpulan data adalah teknik yang

mengacu kepada metode penelitian

yang disesuaikan dengan kebutuhan

peneliti, adapun penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data

dengan mengamati objek penelitian

secara langsung dan meninjau lokasi

- lokasi yang menjadi objek

penelitian, serta mencatat hal-hal

yang ada hubungannya dengan bahan

penelitian. Observasi dilakukan

langsung di lapangan dengan

mengamati masalah - masalah yang

terjadi di lokasi penelitian. Adapun

cara yang digunakan dalam

melakukan observasi adalah dengan

mengambil catatan - catatan ketika

mengamati berbagai fenomena yang

23

terjadi di lokasi penelitian, dengan

menggunakan panduan. Sedangkan

alatnya adalah check list.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah

suatu bentuk komunikasi verbal

jadi semacam percakapan yang

bertujuan memperoleh informasi.

Tujuan wawancara untuk

mengumpulkan informasi dan

bukan untuk merubah ataupun

mempengaruhi pendapat informan.

Wawancara adalah proses tanya

jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan dimana

dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung

informasi - informasi atau

keterangan - keterangan. Alat yang

digunakan adalah pedoman

wawancara.

C. SEJARAH SINGKAT PT.

SECURINDO PARK

Secure Parking didirikan sejak

tahun 1979 di Sydney Australia oleh

2 (dua) bersaudara Garth Mathews &

Brett Mathews. Secure Parking kini

telah berkembang dan menjadi

perusahaan penyedia jasa pelayanan

pengelolaan perparkiran terbesar di

Australia dan Indonesia. Secure

Parking menjadi seperti saat ini

karena keinginan untuk selalu

menjaga dan memperkuat hubungan

kemitraan melalui setiap aspek

pelayanan operasionalnya.

Di Indonesia, Secure Parking

telah melayani negeri ini sejak tahun

1992 dan telah memiliki lokasi parkir

dalam operasional sebanyak 400

lokasi yang tersebar di beberapa kota

besar di Indonesia, yakni

Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta,

Surabaya, Malang, Medan, Batam,

Pekanbaru, Palembang, Manado dan

Jambi dengan total pengelolaan lebih

dari 800.000 petak parkir dan

didukung lebih dari 12.000 putra -

putri Indonesia terpilih dan terlatih.

Salah satu kunci sukses Secure

Parking hari ini adalah bahwa Secure

Parking menggabungkan teknologi-

teknologi terbaru terhadap semua

aspek manajemen perparkiran untuk

24

menjadikan setiap pemilik properti

dan para pengguna dan fasilitas

pelayanan. Dan Secure Parking

merupakan satu-satunya perusahaan

pengelola jasa perparkiran yang

meraih sertifikat ISO 9001:2000

(Systems and Services Certification)

untuk Car Park Management

Systems.

Secure Parking memupuk

dan membina kerjasama yang kokoh

dan dinamik dengan setiap

pengelola/pemilik properti yang telah

menjadi bagian dari jaringan Secure

Parking untuk secara aktif dan

konsisten memelihara dan

meningkatkan kualitas pelayanan di

lokasi secara berkesinambungan, serta

secara agresif membentuk program -

program pertambahan nilai pelayanan

bersinergi dengan tim

pemasaran/promosi dari setiap

properti guna memenuhi harapan dan

meningkatkan kepuasan para

pengguna jasa parkir.

Sejak 15 tahun berkiprahnya

Secure Parking di Indonesia,

Securindo Packatama Indonesia telah

memupuk jaringan kerjasama yang

kuat dan dinamis dengan

mengoperasikan beraneka ragam

sarana parkir seperti pusat - pusat

perbelanjaan, perkantoran, hotel,

komplek campuran, ruko, rumah

sakit, mulai dari lokasi yang kecil

hingga lokasi besar serta didukung

oleh para staf training yang handal

dan efisien dengan mengadopsi

program-program pelatihan dalam

dan luar negeri.

a. Visi PT. Securindo Park

Menjadi perusahaan parkir termaju dan

terkemuka dan mempunyai reputasi baik

di Asia melalui sumber daya manusia

yang mempunyai kompetensi tinggi.

b. Misi PT. Securindo Park

Menjalankan bisnis parkir berdasarkan

inovasi dan menyelenggarakan prinsip-

prinsip operasional yang terbaik, sumber

daya manusia yang kompeten, memiliki

hubungan keluar yang baik dengan

semua pihak yang terkait. Konsep -

konsep manajemen yang sesuai dengan

acuan internasional.

c. Kebijakan Mutu

25

Kami bertekad untuk tetap menjadi

perusahaan yang terkemuka dibidang

jasa perparkiran yang senantiasa

mengedepankan kualitas dan nilai

pelayanan melalui kejujuran, sikap

proaktif, keramahan dan pengembangan

diri serta terus menerus mengupayakan

tindakan perbaikan di segala bidang.

d. Tujuan PT. Securindo Park

Pada umumnya perusahaan memiliki

tujuan yang harus dicapai. Setiap

perusahaan memiliki sasaran yang akan

dicapai, baik yang bersifat jangka pendek

maupun jangka panjang, yaitu

memperoleh laba, menguasai pasar,

menaikkan nilai perusahaan, dan demi

menjaga kelangsungan hidup

perusahaan, begitu pula dengan PT.

Securindo Packatama Indonesia. Selain

itu PT. Securindo Packatama Indonesia

bertujuan untuk menjadi perusahaan jasa

perparkiran termaju dan terkemuka dan

mempunyai reputasi baik di Asia melalui

sumber daya manusia yang mempunyai

kompetensi tinggi dan mampu

menampung para pekerja guna

mengurangi pengangguran di Indonesia.

e. Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur Organisasi diperlukan

untuk membedakan batas-batas

wewenang dan tanggung jawab secara

sistematis yang menunjukkan adanya

hubungan/ keterkaitan antara setiap

bagian untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Demi tercapainya tujuan

umum suatu instansi diperlukan suatu

wadah untuk mengatur seluruh aktivitas

maupun kegiatan instansi tersebut.

Pengaturan ini dihubungkan dengan

pencapaian instansi yang telah diterapkan

sebelumnya. Wadah tersebut disusun

dalam suatu struktur organisasi dalam

instansi. Melalui struktur organisasi yang

baik, pengaturan pelaksanaan dapat

diterapkan, sehingga efisiensi dan

efektivitas kerja dapat diwujudkan

melalui kerja sama dengan koordinasi

yang baik, sehingga tujuan instansi dapat

dicapai. Inilah hal menunjukkan bahwa

begitu pentingnya rentang manajemen

dalam suatu organisasi.

Suatu instansi terdiri dari berbagai

unit kerja yang dapat dilaksanakan

perseorangan, maupun kelompok kerja

yang berfungsi melaksanakan

serangkaian kegiatan tertentu dan

26

mencakup tata hubungan secara vertikal

melalui saluran tunggal. Keunggulan dari

struktur organisasi, antara lain adanya

pembagian tugas yang jelas, koordinasi

dapat dilakukan dengan baik, dan

keahlian khusus yang diperlukan dalam

melaksanakan tugas tertentu.

Struktur Organisasi PT. Securindo

Park adalah sebagai berikut :

1. Car Park Manager

2. Administrasi Pelayanan Pos

3. Staf Pelayanan Pos

4. Staf Pelayanan Lapangan

D. PEMBAHASAN

Sebelum membahas dan

menganalisa tentang Pelaksanaan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Parkir

( Studi pada Pelabuhan Sri Bintan Pura

PT. PELINDO (Persero) di Kota

Tanjungpinang ), maka akan dimulai

dengan membahas mengenai

karakteristik informan yang berguna

untuk mendapatkan informasi yang

tepat serta akurat dalam menganalisa

data yang pada akhirnya dapat diketahui

kebenarannya, adapun karakteristik

informan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Dari karakteristik informan

berdasarkan jenis kelamin dapat kita

lihat melalui penjelasan tabel dibawah

ini :

Tabel III. 1

Karakteristik Informan

Berdasarkan Jenis Kelamin

N

O

Jenis

Kelamin

Frekuen

si

( Orang

)

Persenta

se

(%)

1. Laki-laki 6 60

2. Perempu

an 4 40

Jumlah 10 100%

Sumber Data : Hasil Wawancara, 2016

Tabel III. 1 menunjukkan bahwa

informan yang berjenis kelamin laki- laki

yaitu sebanyak (60 %), dan perempuan

sebanyak (40 %), hal ini menerangkan

bahwa informan dengan jenis kelamin

laki-laki lebih banyak dibandingkan jenis

kelamin perempuan dikarenakan 6 orang

tersebut ialah pengguna jasa parkir

terbanyak.

27

2. Kelompok Umur

Adapun karakteristik informan

berdasarkan tingkat pendidikan

Pengguna jasa retribusi, dapat kita lihat

melalui penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Karakteristik Informan

Berdasarkan Kelompok Umur

N

O

Frekue

nsi

( Orang

)

Persenta

se

(%)

1. 21 – 30 4 40

2. 31 – 40 1 10

3. 41 – 50 4 40

4. 51 – 60 1 10

Jumlah 10 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian

Wawancara, 2016

Tabel III.2 menunjukkan bahwa

mayoritas informan berdasarkan

kelompok umur yang paling banyak

adalah usia 21 – 30 dan 41 – 50, hal ini

menerangkan bahwa responden dengan

usia 21 – 30 dan 41 - 50 lebih banyak

dibandingkan dengan usia 31-40 dan 51-

60 dikarenakan orang tersebut ialah

pengguna jasa parkir terbanyak.

3. Populasi

Adapun karakteristik informan

berdasarkan populasi Pengguna jasa

retribusi , dapat kita lihat melalui

penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel III. 3

Karakteristik Informan

Berdasarkan Jabatan

N

O Jabatan

Sam

pel

(

Oran

g )

Persent

ase

(%)

1. Pegawai

BUMN 1 10

2. Perawat 1 10

3. Swasta/Wiras

wasta 3 30

4. Pegawai

Honorer 1 10

5. Mahasiswa/I 2 20

6. Ibu Rumah

Tangga / IRT 3 30

Jumlah 10 100%

Sumber Data : Hasil Penelitian

Wawancara, 2016

Tabel III.2 menunjukkan

jumlah sampel informan terbanyak

28

berdasarkan jabatan adalah karyawan

swasta dan ibu rumah tangga yaitu

sama sama berjumlah 3 orang (30%) .

Dalam penelitian ini mengenai

PELAKSANAAN PELAYANAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PARKIR (Studi pada Pelabuhan Sri

Bintan Pura PT. PELINDO (Persero)

di Kota Tanjungpinang ) dimana dalam

Pelaksanaan pemungutan retribusi

terutama dalam retribusi perparkiran

yang dijalankan serta diberikan

mencakup beberapa indikator yang

dapat dioperasionalkan sesuai dengan

teori dasar-dasar bukti oleh Bery yang

mencakup antara lain : Wujud atau

Bukti Langsung (Tangibility),

Kehandalan (Realibity), Daya Tanggap

(Responsiveness), Keyakinan atau

Jaminan (Assurance), Empati

(Empathy).

Adapun Hambatan-Hambatan yang

dijumpai dalam Pelaksanaan Pelayanan

Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi

pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.

Pelindo (persero) di Kota

Tanjungpinang ) adalah sebagai

berikut :

1. Lokasi parkir yang kurang memadai

Lokasi parkir yang sangat kecil di

Pelabuhan Sri Bintan Pura membuat

Pengendara kesulitan dalam

memarkirkan kendaraannya. Dengan

keterbatasan area parkir tersebut,

sering sekali pengendara memilih

untuk memarkirkan kendaraannya di

area parkir mamak den atau pun

sekitaran jalan merdeka.

2. Rambu - rambu perparkiran yang

kurang lengkap

Rambu - rambu perparkiran yang

tersedia di Pelabuhan Sri Bintan Pura

hingga kini masih kelihatan kurang

lengkap dan terdapat beberapa rambu -

rambu yang sudah kurang jelas tetapi

masih tetap dipasang dan tidak diganti

dengan yang baru.

3. Kesigapan yang kurang dari petugas

pelayanan lapangan

Kesigapan yang masih belum cukup

dari petugas pelayanan lapangan

kadang - kadang membuat area parkir

di Pelabuhan Sri Bintan Pura tersebut

jadi semakin semrawut dan kendaraan

bermotor jadi kelihatan tidak tertata

dengan rapi dan benar.

29

E. PENUTUP

Berdasarkan Penelitian yang telah

dilakukan, maka Penulis

mendapatkan Hasil yaitu sebagai

berikut :

Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan

Retribusi Parkir jika dilihat dari Aspek

Kehandalan, Keyakinan atau Jaminan,

dan Empati sudah berjalan lancar.

Tetapi jika dilihat dari Aspek Wujud

atau Bukti langsung dan Aspek Daya

tanggap belum berjalan lancar. Berikut

dijelaskan sesuai dengan Indikatornya :

1. Wujud atau bukti langsung

Dilihat dari segi wujud, lokasi parkir di

Pelabuhan Sri Bintan Pura masih

kurang memadai karena lokasi parkir

yang sempit dan rambu – rambu

perparkiran yang juga masih kurang

lengkap. Disamping itu, penampilan

petugas parkir kadang – kadang juga

tidak rapi dan atribut yang digunakan

juga kurang lengkap.

2. Kehandalan

Dilihat dari segi kehandalan, petugas

parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura

memiliki kehandalan yang cukup baik

karena mereka telah dijelaskan tentang

peraturan – peraturan perparkiran dan

bagaimana cara memindahkan

kendaraan serta menyusunnya dengan

rapi.

3. Daya tanggap

Dilihat dari Daya Tanggap, Kesigapan

petugas parkir dalam mengeluarkan

kendaraan yang parkir di Pelabuhan Sri

Bintan Pura masih kurang baik dan

kemampuan petugas parkir dalam

menangani keluhan pengendara juga

masih terlihat kurang.

4. Keyakinan atau jaminan

Dilihat dari segi Keyakinan atau

jaminan, lokasi parkir di Pelabuhan Sri

Bintan Pura termasuk aman, mungkin

dikarenakan kantor polsek KP3 yang

berdekatan dengan area parkir.

5. Empati

Dilihat dari segi Empati, petugas parkir

terlihat cukup baik dalam memberikan

perhatian kepada pengendara karena

selalu mengecek kendaraan yang parkir

dan setiap malam petugas parkir juga

selalu mengecek kendaraan yang

menginap.

30

Adapun Hambatan - Hambatan yang

dijumpai dalam memberikan pelayanan

kepada para informan adalah lokasi

parkir yang kurang memadai sehingga

membuat informan harus mencari

tempat parkir yang benar – benar tepat,

kendala kedua adalah rambu-rambu

perparkiran yang kurang lengkap

sehingga pengendara banyak yang

tidak tahu dimana seharusnya

pengendara memarkirkan

kendaraannya dan kendala yang

terakhir ditemukan adalah kesigapan

yang kurang dari petugas pelayanan

lapangan membuat pengendara sering

kesulitan dalam memarkirkan dan

mengeluarkan kendaraannya sehingga

kemudian menjadi keluhan para

informan.

Pelaksanaan Pelayanan

Pemungutan Retribusi Parkir ( Studi

pada Pelabuhan Sri Bintan Pura PT.

PELINDO (Persero) di Kota

Tanjungpinang ) cukup berjalan

dengan Optimal. Sebagai masukan

diharapkan kepada pihak pimpinan PT.

Secure Park dan PT. Pelindo (Persero)

Tanjungpinang untuk bisa mengatasi

aspek wujud dan daya tanggap para

petugas pelayanan lapangan dalam

Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan

retribusi parkir yang diberikan

terhadap pengendara.

Dalam mengatasi kendala dan

hambatan yang terjadi perlu adanya

perhatian dan kerjasama dari pimpinan

PT. Securindo Park dan PT. Pelindo

(Persero) Tanjungpinang agar lokasi

parkir yang kurang memadai, rambu -

rambu perparkiran yang kurang

lengkap bisa diatasi sehingga

Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan

Retribusi Parkir (Studi pada Pelabuhan

Sri Bintan Pura PT. PELINDO

(Persero) di Kota Tanjungpinang )

dapat berjalan lebih maksimal dan

pengendara kendaraan bermotor yang

parkir di wilayah Pelabuhan Sri Bintan

Pura Tanjungpinang bisa merasakan

kenyamanan dan ketenangan

sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar

Kebijakan Publik. Bandung:

Alpabeta.

31

Anggota IKAPI. 2009. Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Bandung:

FOKUSMEDIA.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta Rineka Cipta.

Hasan, Iqbal, 2002. Metodologi penelitian

dan aplikasinya.Jakarta :

Ghalia Indonesia.

Margono. 2004. Metodologi Penelitian

Pendidikan. Jakarta : Rineka

Cipta.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi

Penelitian Kualitatif, Bandung

: PT Remaja.

Muqodim. 1999. Perpajakan, Yogyakarta:

UII Press dan EKONISIA.

Moleong, L. J. (2004). Metodologi

Penelitian Kualitatif, Bandung

: PT Remaja

Rosdakarya.

Napitupulu, Taimin. 2007. Pelayanan

Publikk dan Customer

Satisfaction, Bandung: PT.

Alumni.

Nugroho, Riant D. (2004). Kebijakan

Publik, Formulasi,

Implementasi dan Evaluasi

Jakarta: Gramedia.

Nurmantu, Safri, 2003. Pengantar

Perpajakan. Granit, Jakarta.

Prasetyo, Bambang. 2005. Metode

Pemelitian Kuantitatif, Teori

dan Aplikasi, Jakarta:

RajaGraf

Solichin Abdul Wahab, M.A. 2012 Analisis

Kebijakan, Jakarta: PT Bumi

Aksara.

Tjiptono, Fandi.

Parasuraman, Zeithaml dan Berry:Total

Quality Management.

Winarno budi. 2013. Kebijakan publik.

Yogyakarta: CAPS.

Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suharto Edi. 2006. Analisis Kebijakan

Publik, Bandung:

ALFABETA.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian

Administrasi. Bandung: CV.

Alfabeta.

32

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian

Sosial.Jakarta : Kencana

Persada Media Group.

Umar, Husein. 2004. Metode Riset Imu

Administrasi.Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, Solichin Abdul. 2005.Analisis

Kebijakan: dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan

Negara. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses

Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Media Presindo.

DOKUMEN :

• Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

• Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 Tentang Pemerintah Daerah.

• Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

• Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Retribusi

Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

SUMBER INTERNET :

www.securindopark.com