MAKALAH KESEIMBANGAN EKONOMI 3 SEKTOR
Disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Makro
PRODI EKONOMI SEMESTER 2 A
STKIP PGRI BANGKALAN
TAHUN AKADEMIK 2017 - 2018
Disusun oleh kelompok V :
NAMA NPM
ACHMAD SUKRON 1622211076
FAHRUDDIN 1622211020
ACH MANSYUR 1622211075
ABDUL AZIZ 1622211074
ABD WAHID 1622211002
DEWI RACHMAWATI 1622211077
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dipanjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan
tuntunanNya, sehingga kami diberi kesempatan untuk menyusun makalah yang berjudul
“KESEIMBANGAN EKONOMI TIGA SEKTOR” siap pada waktunya.
Makalah ini diajukan sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro.
Makalah ini tertuang dalam 3 bab; yaitu bab pertama “Pendahuluan” yang terdiri dari Latar
Belakang, Tujuan, Manfaat; bab kedua yaitu bab “Pembahasan” yang terdiri dari Aliran
Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan, Jenis Pajak, Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan
Tabungan, Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor, Masalah Makroekonomi Dan
Kebijakan Fiskal, dan bab ketiga yang merupakan bab “Kesimpulan dan Saran”
Dalam penyusunan makalah ini, penyusun mengalami banyak kendala, hambatan, dan
kesulitan. Namun, berkat pertolongan TUHAN Yang Maha Esa serta dorongan dan bantuan
semua pihak, sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan
dan kekurangan yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari
semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan makalah ini, sebagai
tambahan wawasan untuk menggapai keberhasilan.
Kiranya makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan atas perhatian dan
kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.
Bangkalan, 11 April 2017
Penyusun,
Kelompok 5
i
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR...............................................................................................................i
DAFTAR ISI.............................................................................................................................ii
BAB I.........................................................................................................................................1
PENDAHULUAN.....................................................................................................................1
A. Latar Belakang....................................................................................................1
B. Tujuan................................................................................................................1
C. Manfaat...............................................................................................................1
BAB II.......................................................................................................................................2
PEMBAHASAN.......................................................................................................................2
Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor.......................................................................2
A. Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan...................................................2
B. Jenis Pajak..........................................................................................................4
C. Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan Tabungan.................................................6
D. Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga Sektor............................................7
D. Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor....................................................9
E. Masalah Makroekonomi Dan Kebijakan Fiskal...............................................10
Kasus perekonomian 3 sektor...............................................................................................12
ADB Proyeksi Ekonomi RI Terus Tumbuh Ditopang Tiga Sektor...................................12
BAB III....................................................................................................................................13
PENUTUP...............................................................................................................................13
A. Kesimpulan.......................................................................................................13
B. Saran................................................................................................................13
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................14
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangDalam perekonomian yang sebenarnya corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih
rumit dari yang kita bayangkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati dari
keadaan yang sebenarnya dalam makalah ini akan di bahas tentang perekonomian
tiga sektor. Sistem Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yg terdiri dari
sektor-sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Terdapat kelemahan pada system
persaingan sempurna pada tahun 1930 terjadi Depresi besar, sehingga campur tangan
pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar system pasar bebas dapat
berjalan secara efisien.
Kelemahan tersebut antara lain keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan,
adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang
diperoleh perusahaan, distribusi pendapatan tidak merata, dan tingkat penggunaan tenaga
kerja yang tidak penuh sehingga terjadi pengangguran besar - besaran. Terdapat dua
perubahan penting dalam perekonomian yaitu pungutan pajak akan mengurangi agregat
melalui pengurangan konsumsi rumah tangga dan pajak memungkinkan pemerintah
melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Peranan pemerintah
dalam perekonomian tiga sektor diantarannya membuat peraturan - peraturan untuk
mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi antara lain yaitu menciptakan suasana ekonomi dan
sosial yang mendorong kearah terciptannya kegiatan ekonomi yang efisien, menciptakan
persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli, menyelenggarakan sendiri berbagai
kegiatan ekonomi dan menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal.
B. TujuanAdapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk melengkapi bahan dan sekaligus
penambahan nilai dari mata kuliah “TEORI MAKRO EKONOMI’, juga memberikan
pengetahuan kepada pembaca agar dapat mengetahui hubungan dan faktor- faktor apa saja
yang mempengaruhi sistem perekonomian tiga sektor
C. ManfaatManfaat dari pembuatan makalah ini adalah:
1. Terjalinnya kerja sama antar anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas.
1
2. Meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
2
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Sistem Perekonomian Tiga Sektor Perekonomian tiga sektor terdiri dari sektor – sektor rumah tangga perusahaan dan
pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses
penentuan keseimbangan pendapatan nasional diantaranya pungutan pajak akan mengurangi
pengeluaran agregat melalui pengeluaran keatas konsumsi rumah tangga dan pajak
memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan
perbelanjaan agregat. Perekonomian tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :
A. Aliran Pendapatan Dan Syarat Keseimbangan1. Aliran pendapatan dan pengeluaran
Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru
dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :
1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran
pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber
pendapatan pemerintah yang terutama.
2) Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan
nilai pengeluaran pemerintah keatas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor
perusahaan.
3) Aliran pendapatan dari sektor pemerintah sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai
akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah
tangga oleh pemerintah.
Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
1) Pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor
produksi
2) Pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber yaitu :
1) Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan utang olehperusahaan
3
2) Dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah.
2. Syarat keseimbangan
Keseimbangan:
Y = AE, atau Y = C + I + G
Keterangan:
Y : penawaran agregat
AE : pengeluaran agregat
C : konsumsi rumah tangga
I : investasi perusahaan
G : pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa
Jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah
suntikan kedalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai
kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai
keseimbangan akan berlaku keadaan :I + G = S + T
Contoh :
Jika diket: C = 60 + 0,75 Y dan S = 0,25 Y - 100
I = 120
G = 60
Hitung Y keseimbangan!
(Ingat persamaan C diatas untuk pajak tetap T = 40)
Jawab :
Y = C + I + G
Y = 60 + 0,75 Y + 120 + 60
Y = 0,75 Y + 240
Y – 0,75 Y = 240
0,25 Y = 240
Y = 960
I + G = S + T
120 + 60 = 0,25 Y – 100 + 40
180 = 0,25 Y – 60
Y = 960
4
B. Jenis PajakPajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hokum
untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas
jasanya tidak diterima secara langsung.
Secara menyeluruh pengelompokan pajak di lakukan berdasarkan tiga factor yaitu sebagai
berikut:
1. Berdasarkan Pihak Yang Menanggung
Berdasarkan pihak yang menaggung, pajak dibedakan menjadi pajakklangsung dan pajak
tidak langsung
a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus di tanggung sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang
dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara
periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau
peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak langsung
adalah Pajak Penjualan(PPn), Pajak Pertambahan Nilai ( PPN), Bea Materai, dan Cukai.
2. Berdasarkan Pihak Yang Memungut
Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah.
a. Pajak Negara
Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat
merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan
pembangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut undang-undang tentang
perpajakan nasional. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Contoh pajak negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjalan (PPn), dan Bea Materai
b. Pajak Daerah
5
Pajak daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah
satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak
tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam
suatu peraturan yang disebut peraturan daerah (PERDA).Pelaksanaa pemungutannya
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan,
retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame retribusi parkir, dan retribusi galian
pasir.
3. Berdasarkan sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif
a. Pajak subjektif
Pajak Subjektif adalah pajak ysng memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam hal ini
penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang
berhubungan erat dengan kemammpuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk
pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan
wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM).
Unsur-Unsur Pajak
Terdapat unsur penting yang terdapat dalam pajak yaitu subjek pajak, objek pajak,dan tarif
pajak.
1. Subjek Pajak
Subjek pajak yang disebut juga wajib pajak adalah orang atau badanyang menurut ketentuan
wajib membayar pajak kepada negara. Menurut ketentuan setiap wajib pajak harus memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperoleh dengan cara mendaftarkan diri kepada
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diwilayah dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat
tinggal.
Selanjutnya, setiap wajib pajak harus mengisi formulir Surat Pemberitahuan T
ahunan (SPT) dan menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah
dimana wajib pajak berkedudukan atau bertempat tinggal. SPT merupakan perhitungan pajak
terutang dalam satu tahun pajak, biasanya selama 12 bulan.
2. Objek Pajak
6
Objek pajak adalah semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik dari
kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha. Contohnya, laba usaha setelah dikurangi
dengan biaya-biaya, gaji, honorarium, hasil sewa, bonus, komisi, dan bunga.
3. Tarif Pajak
Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak
terhadap objek yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase
(%).Secara umum, besar kecilnya pajak yang dibayar ditetapkan atau dihitung dengan sistem
tarif proporsional, progresif, dan degresif.
a. Tarif Proporsional
Tarif proporsional adalah tarif pajak yang presentasenya tetap/sama untuk setiap jenis objek
pajak. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar pula pajak
yang harus dibayar. Sebaliknya, jika penghasilan kecil, maka pajak yang dibayar pun kecil.
b. Tarif Progresif
Tarif Progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika objek pajak
bertamba. Semakin besar pendapatan yang diterima wajib pajak, maka semakin besar
presenta sepajak yang harus dibayar.
c. Tarif Degresif
Tarif Degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin rendah jika objek pajak semakin
bertambah. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak justru semakin rendah presentase pajak
yang harus di bayarnya.
C. Efek Pajak Terhadap Konsumsi Dan TabunganDalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan diantara
pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut:
Pendapatan disposibel (Yd) = Pendapatan nasional (Y) – Pajak (T)
Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah
tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya
untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Pajak yang dipungut akan
mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Penurunan pendapatan
disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang
pada berbagai tingkat pendapatan. Walaupun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap
pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang
sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut:
7
ΔC=MPCxT
ΔS = MPS x T
8
D. Keseimbangan Dalam Perekonomian Tiga SektorUraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor
akan dibedakan dalam dua keadaan yaitu:
1. Dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap.2. Dalam perkonomian dimana sistem pajaknya adalah proporsional.
Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan.
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan pemisalan-pemisalan dibawah ini :
1. Jumlah pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, kosumsi dan tabungan adalah seperti dalam tabel 5.1. Dengan demikian fungsi konsumsi adalah C = 60 + 0.75Y (fungsi konsumsi sesudah pajak) dan fungsi tabungan adalah S = -100 + 0.25Y. Pajak adalah T = 40
2. Investasi sektor perusahaan adalah I = 120 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah adalah G = 60 (triliun rupiah)
Dengan pemisahan-pemisahan diatas dapatlah ditunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor.
9
Grafik
10
Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan.
Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional digunakan pemisalan-pemisalan dibawah ini :
Presentase (kadar) pajak dan sifat hubungan diantara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan.Investasi perusahaan adalah I = 150 (triliun rupiah) dan pengeluaran pemerintah G = 240 (triliun).
Model Keseimbangan Perekonomian Tertutup Tiga Sektor
Model ekonomi tiga sektor memasukkan sektor pemerintah, yang dimiliki oleh pengeluaran pemerintah (G) .
Output keseimbangan
Dengan demikian pengeluaran agregat menjadi:
AE = G + I + G
= C0 + bY + I0 + G0
= C0 + I0 + G0 + bY
= A + bY
Dimana A sekarang terdiri atas (C0 + I0 + G0). Sama halnya dengan model dua sektor, dalam model tiga sektor output keseimbangan dapat dihitung dengan menyamakan Y dan AE. Dampak perubahan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output keseimbangan dengan menambah atau mengurangi pengeluarannya. Besarnya efek perubahan pengeluaran pemerintah adalah sama dengan pengaruh perubahan investasi (I0) atau konsumsi (G0) sehingga dampak perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perkonomian dapat ditulis sebagai berikut :
11
1. Pengeluaran Pemerintah
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan
pemerintah. Dinegara-negara yang sudah sangat maju, Pajak adalah sumber utama dari
pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai
administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar
gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat,
membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis
infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang
akan dibiayai pemerintah.
2. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah
a. Proyeksi jumlah pajak yang di terima: Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah
harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya.
Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat di kumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan
pemerintah yang akan di lakukan.
b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai: Mengatasi masalah pengangguran,
menghidari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan
tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang di peroleh
oleh pajak.
c. Pertimbangan politik dan keamanan: Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan
negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja
pemerintah.Kekacauan politik,keamanan.Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan
perbelanjaan pemerintah yang sangat besar.
D. Multiplier Dalam Perekonomian Tiga Sektor
Perekonomian tiga sektor di lambangkan
Y = C + I + G
Y = C0 + bYd + I + G
Y = C0 + b(Y – T) + I + G
Y = C0 + bY – bT + I + G
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
I + G = S + T
I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T
I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T
12
I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT
Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)
Makna Variabel
Y adalah pendapatan nasional
T adalah Pajak
Yd adalah pendapatan disposibel
C adalah konsumsi
C0 adalah konsumsi dasar, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada Y
I adalah investasi
G adalah pengeluaran pemerintah
S adalah saving
E. Masalah Makroekonomi Dan Kebijakan FiskalBerikut adalah beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi
berbagai permasalahan ekonomi di bidang makro :
1. Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan
pengeluaran pemerintah/anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya pengenaan pajak penghasilan dan pengenaan cukai rokok.
2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/bank sentral dalam
penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat.
Contohnya pemerintah menerapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan peningkatan
suku bunga bank.
3. Kebijakan segi penawaran
Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih
murah.
Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.
4. Kebijakan Energi
Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal
mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi
minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh
masyarakat.
13
5. Kebijakan Penetapan Harga
Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat
tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.
6. Kebijakan Neraca Pembayaran
Merupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna
memengaruhi nilai tukar.
Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para
pengusaha lokal dari serbuan produk asing.
14
Kasus perekonomian 3 sektor
ADB Proyeksi Ekonomi RI Terus Tumbuh Ditopang Tiga Sektor
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan, perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di 2017-2018, ditopang dari peningkatan investasi swasta dan ekspor, serta belanja infrastruktur publik yang angkanya lebih tinggi. ADB memproyeksi ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,1% tahun ini dan 5,3% tahun depan.Kepala perwakilan ADB di Indonesia Winferd Wicklein mengungkapkan bahwa pada 2016, tumbuh 5,0% setelah sebelumnya mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. "Berkat investasi dan perdagangan yang membaik, Indonesia akan mendapat momentum lebih lanjut untuk pertumbuhannya," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/4/2017)."Namun untuk mencapai jalur pertumbuhan yang berkelanjutan ke depannya, diperlukan upaya berkesinambungan untuk terus memperbaiki infrastruktur, memperdalam reformasi struktural dan mengatasi kesenjangan,"Lebih lanjut diperkirakan juga pengeluaran rumah tangga akan meningkat tahun ini, dibantu oleh pulihnya harga komoditas, perluasan program dana desa, dan juga peningkatan upah minimum. Untuk belanja infrastruktur publik diperkirakan akan meningkat pada 2017, selaras dengan alokasi anggaran pemerintah. "Investasi swasta juga diperkirakan naik karena bertambahnya pendapatan dari ekspor komoditas dan dampak dari reformasi struktural baru-baru ini yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan regulasi serta membuka sektor-sektor baru bagi investor asing," lanjutnya.Seiring membaiknya harga komoditas internasional, prospek ekspor Indonesia diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, dengan adanya peningkatan permintaan domestik, impor juga diperkirakan akan tumbuh meskipun dengan laju yang lebih lambat, dan perbedaan ini diperkirakan akan secara bertahap dapat membantu menurunkan defisit transaksi berjalan. "Meningkatnya pertumbuhan dan membaiknya harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi
15
KASUS 2
OJK Belajar dari Kasus Bank Century
Bank Century (Foto: Facebook Bank Century)Sedikitnya 12 bank besar di Indonesia terindikasi sistemik. Artinya, jika perbankan tersebut mengalami gangguan likuiditas atau kolaps, maka dampaknya bisa merembet ke perbankan lain, bahkan berpotensi menimbulkan krisis di sektor keuangan. Semua pihak tentunya tak ingin kasus Bank Century kembali terjadi. Untuk itu, OJK menerbitkan tiga Peraturan OJK terkait pencegahan krisis keuangan.
16
Salah satu aturannya memuat tentang kewajiban bank sistemik menyusun dan membuat rencana aksi (recovery plan), baik itu menggunakan sumber daya bank itu sendiri maupun pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara atau bail in dengan sedini mungkin. Melalui aturan tersebut, OJK juga menegaskan bahwa mulai saat ini pemerintah tidak akan menyuntikkan dana kepada perbankan yang kolaps atau disebut dengan istilah bail out, yang beberapa waktu silam terjadi pada Bank Century."Mereka (bank) harus buat recovery plan dan OJK akan memberikan guideline. Aturan ini diberlakukan pada bank sistemik, tapi saya melihat someday sebetulnya pendekatan ini bagus juga buat bank nonsistemik," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Gedung OJK, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (5/4).
Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Foto: Anggi Dwiky Darmawan/kumparan)Belajar dari Kasus Bank Century Pemerintah mengungkapkan ada tiga alasan yang mendasari keputusan penyelamatan Bank Century saat itu. Karena jika tidak diselamatkan, maka Bank Century akan memiliki risiko sistemik pada perbankan lainnya.
17
Pertama, adanya aspek penurunan kepercayaan nasabah. Bank Century yang saat itu memiliki 65 ribu nasabah dikhawatirkan akan memicu kepanikan masyarakat jika terjadi masalah pelayanan. Kedua, penutupan Bank Century saat itu berdampak terhadap pasar keuangan. Ditambah saat itu keadaan perekonomian Indonesia sedang tidak stabil.Ketiga, penutupan Bank Century juga berdampak terhadap sistem pembayaran. Hal ini juga berdampak pada ancaman sistem pembayaran lainnya dan menyebabkan 65 ribu nasabah Bank Century saat itu menghadapi kesulitan pembayaran.Untuk lebih lengkapnya, berikut kronologi kasus Bank Century yang dirangkum kumparan (kumparan.com), Jumat (7/4), dari berbagai sumber: - 2004 Bank Century Intervest Corporation (CIC) milik Robert Tantular merger dengan Bank Pikko dan Bank Danpac menjadi Bank Century. - 15 September 2008 Bank Indonesia (BI) memerintahkan pengurus Bank Century menghadirkan Robert Tantular ke BI untuk dimintai komitmen turut serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.- 31 Oktober dan 3 November 2008 Bank Century dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius. Dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai Rp 1 triliun dari BI.- 15 Oktober 2008 BI mewajibkan Robert Tantular, RAR, dan HAW untuk menandatangani Letter of Commitment (LoC) yang berisi bahwa mereka bertiga bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Bank Century.- BI dalam siaran persnya tertanggal 21 Januari 2010 mengatakan bahwa sejak menemukan indikasi bahwa Robert Tantular merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk bersama RAR dan HAW yang menguasai 70 persen saham.- 5 November 2008 Gubernur BI saat itu Boediono, memutuskan menempatkan Bank Century dengan status Dalam Pengawasan Khusus.- 6 November 2008 karena pengajuan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP), BI mulai menempatkan pengawasnya ke Bank Century. BI juga mengeluarkan surat yang melarang penarikan dana dan rekening simpanan milik pihak terkait, seperti giro, tabungan, maupun deposito, yang merupakan prosedur yang ditujukan kepada bank-bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus.- 13 November 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu, melaporkan masalah Bank Century kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang mengikuti pertemuan G20 di Washington D.C.- 16 November 2008 Pemerintah mempertimbangkan bahwa pemegang saham mayoritas tidak menjalankan LoC tanggal 15 Oktober 2008, maka pada tanggal 16 November 2008 pihak-pihak tersebut diikat kembali dalam LoC kedua.- 20 November 2008 BI mengajukan permohonon cekal kepada seluruh pengurus Bank Century dan Pemegang Saham Pengendali. Permohonan Bank Indonesia itu diajukan kepada Menteri Keuangan.- 21 November 2008 Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan anggota komite termasuk Gubernur BI Boediono.- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang mengambil alih kepemilikan bank ini dengan menguasai 90 persen lebih saham Bank Century.- 25 November 2008 BI melapor ke Bareskrim Mabes Polri tentang dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh Robert Tantular bersama dua pemilik lainnya.Dalam keterangannya di depan pansus Century tanggal 19 Januari 2010, mantan Kabareskrim Susno Duadjie mengatakan polisi menangkap Robert Tantular di rumahnya tanggal 25
18
November 2008. Susno mengaku baru bisa berkoordinasi dengan BI, dua hari setelah penangkapan tersebut.21 Oktober 2009 Pemilik baru Bank Century Tbk yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) -yang mendapatkan dana dari iuran bank-bank yang ikut mendirikannya- memutuskan mengganti nama Bank Century menjadi Bank Mutiara Tbk.
19
BAB III
PENUTUP
A. KesimpulanEkonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan,
rumah tangga dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi
beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan
pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak regresif, pajak proporsional dan pajak progresif.
Keseimbangan PN dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran
agregat, penawaran agregat dan pendekatan suntikan bocoran. Multiplier dalam ekonomi tiga
sektor dapat dibedakan kepada dua jenis yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan
multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis- jenis penstabilan otomatik yang utama
adalah pajak proporsional dan pajak progresif program asuransi pengangguran. Sistem harga
minimum kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat
pada waktu pengangguran mengurangi pada waktu inflasi.
B. SaranMakalah ini memang jauh dari sempurna dan semoga makalah ini dapat bermanfaat, kami
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan kita bersama
20
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor.
https://www.google.com/-q=keseimbangan+sistem+perekonomian+tiga+sektor
Istanto, A. 2013. Ekonomi Makro.
http://syariah99.blogspot.com/2013/05/ekonomi-makro-ekonomi-3-sektor.html
Novitasari, N. 2012. Perekonomian 3 Sektor.
http://homezwork.com/-143264.htm
Sadono Sukirno, Teori Pengantar Ekonomi Makro, Ed. 3, (Jakarta : PT Rajawali Pers,
2010), Hal. 150 – 159.
Satrio, K. 2013. Makro Makalah 3 Sektor.
21
