Nissan vs Marubeni

5/16/2018 Nissan vs Marubeni - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/nissan-vs-marubeni 1/16

. '.!

4, _" . J .

P,ERKARA MARUBENI =::

.LAWAN

P.T. INDOKAVA NISSAN'MOTOR.

SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

, . PERBEDAAN ANTARA "CHOICE OF LAW BY

THE PARTIES" DAN "CHOICE OFJURISDICTI()N"

TIDAK MELAPORi<AN OFFSHORE LOAN .,1 .,. ,." ,-: " • _ •

~ KEPADABJ., HANVAMEMBI.'WA SANKSI

.ADMINISTRATIF, .DAN TIDAl<. ME"NJADIKAN

PERJANJIAN "HUTANG BATAL ADANYA

KOMENTAR:

'.;':;_ 1) Putusan MahkamabAgung R.i_.,No2826 K/Pdt l1984tanggalc27 Februar i19.86 yal lg .rnencuatkankeputusan P.N

. Jakarta Pusatdaftar No:560/1982/Pdt.G,tertanggal tt.Oktober

1983, dan putusan Pengadi lan Tinggi. Jakarta No, 1 81 -1 98 4/P dt .

22 Mei 1984. .

2)-" Dalam perkara P.T INDOKAYA'NISSAN MoroR,'

P~mohorr· kasast lawan MARUBENI .CORPORATION, 'Ter~

mohon Kasasi dahulu PenggugatlPembanding, oleh Mahkama~

21.9

,.r



J

Agung telah diambil sikap berlainan dari dalam keputusanAGFA

COLOR dan perkara CHARTERED BANK, putusan Mahkamah

Agung NO.2958 KlPdtl1983 tanggal 15 April 1985 (Himpunan

Jurisprudensi Jil id VI No.3). Sekarang lnl Mahkamah Agung

mengatakan bahwa K~tentuan Menteri Keuangan dan Bank

Indonesia yang berlaku, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah bersiiet administratif (terhadap

perusahaan, Bank asing yang bersangkutan), sedanokan ter-

hadap perjanj ian hutang ini sendiri tidak ada akibat hukum

berupa sanksi-sanksi yang mempunyaipengaruh )angsung ter-

hadapperjanjian tersebut.

3) Dengan demikian maka sanksinya hanya dianggap

secara administratif, tetapitidak mernbawabatamya.perjanlian

bersangkutan.

4) , Menarik perhatian pula dalam perkara ini bahwa se-bagai keberatan kasasi telah diajukan antara lain oleh Pemohon

Kasasi, bahwa· Pengadilan NegetiJakarta Pusat tidak ber-

wenang mengadili perkara ini, "oleh karena para pihak dalam

perkara lnl telah melakukan "choice of Law hukum Jepang baik

formal maupun hukum materil, sehingga satu-satunya forum

peradilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peng-

adilan Tokyo(Jepang)".

5) Menurut hemat kami apa yang dikemukakan ini

.adalah kurangtepatadanya. Jika memang hukum Jepang yangtelah dipilih sebagai hukum yang harus.berlaku (Choice of La w

by Parties), tidak d~ngat'i sendirinya menjadi forum:peradilan .

yang· berwenang mengadili perkara iini adalah -.pengadilan

Tokyo, Jepang. Karena ada pembedaan yang jelas .emsr«

pi lihanhukum (dalam hal in; Jepang) dan berwenang untuk

mengadifi perkar~ bersangkutan.Jadi. tidak·beriar. bahwa

220

Pengadilan Tokyo (Jepang) yang harus ·mengadili perkara ini,

karena para pihak telah memilih hukum Jepanq.

6) Hukum Jepang hanya dipakai untuk mengetrapkan

perkara ini, tetapi bisa saja pengadilan lain, dalam hal ini

Pengadilan.di Indonesia. sebagai tempat keduoukan dari pihak

Tergugat yang mengadil i perkara ini yang memakai hukumJepang.

7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata

menarik perhatian karena di samping mengabulkan tuntutan

dart Marubeni Corporation untuk pengembalian uang sebagai

.penlarmn pada hutang P.T. INDOKAYA NISSAN MOTOR ter-

hadap BANK OF TOKYO, ternyata telah dikemukakan berbagai

.' segi HPJdan dikutip juga ketentuan perundang-undangan HPI

Jepang yaitu Ho-rei 15 Juni 1898 (Iihat menqenat ini dalam

Himpunan Peraturan Hukum Perdata Intemasionat sedunia,susunan kami, yang diterbltkan oleh Alumni Bandung, 1978).

8) Pihak Tergugat telah rninta agar didengar ahli hukum

Jepang yang dapat memberi penlelasan mengenai hukum yang

berlaku, akan tetapi Pengadilan Neger; mEmganggap tidak

perlu. Tldak ada keharusan memanggil ahli hukum dari Jepang

karena pengadilan sendiri dalam mengadili perkara sekarang1ni

akan mencari di dalam Hukum .Jepang bagian mana sebaiknya

akan selalubertaku "sesu~i dengan perkara perdata ini".

9) Kemudian dipertimbangkan. oteh PengadiJanNeger!sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa masalahnya menyangkut hukum

negara asing maka pertama-tama yang akan kita tinjau adalah

Hukum Perdata Jnternas;onalyang bertaku di Jepang, disesuai-

.kandengan perjanjian yang menjad! dasar gugatan ini:.

221

i



."-1 0): .dadi. ~egrHP'~nyayangdilihat,; khususnya .tentang~

hukum yang harusdibertiikukan~' Oalam:pasalt2 darLAgree~ .'

, ',.mentNo.114'tanggal 27.Apri i,1978 Notaris J.M~Si_r~gar, S_ .H"

terdapat kal lrnat sebaqai berikut : "Tliis Agreement shall be'

-. deemedto be .made under the Law of Japan and for all .pur-

..'. _-poses shall be construed in accoroance witl:1the laWs~fJapan".

'Hal ini berarti bahwa te'l~h dilakukan pilihan ke arah hl1kum

'Jepang.

, " .11) Kemudlan dlkernukakan pula dalarn perkarasekar i: \ng

inipasal11 Ui1darig~undangJepang·tangga,1 15 Juni 1898~ang

.dlsebutHo-rei tentang ketemuan u rnum hukum yang dlber~ ,

-. lakukan, yang menentukan sebagai berikut;' .

"Terjadinya da n a~ibat-akibat dart tuntutan karena penourusan

'tanpa surat kuasa, karena penambahankeuntungan secara

. t ldak waiar atau karena perbuatan melanggar hukum, perbuatan

meJanggar hukum dlaniroleh hukum dari. tempat di mana ke~

,adaan yang menqenal hal-hartersebut terjadi". Kemudianter-

nadapperbuatan yang. melanggar hukum.kstentuart 'ayat ,se-

beluninya tidak berlaku bi la perbuatan tersebut yang telan ter-

l~~lii luarnegeri bukan rnerupakan perbuatan melawan :h~kum, '

memiruthukum Jepang. MeSkipun perbuatanyangtelah.dllaku~ .

kan dlluarneqeri i tu merupakan satu perbuatanhukurn menurut

hukurn Jepang, p lhak_ yang di rugikan hanya dapat- menuntut

ganti rugi atau tindakan-tindakan lain yang ditentukan oleh

HukuhlJepang" .

- - '12) Menurut Pengadilan Negeri dari ketentuan pasattt

Ho:re i 15'Juni.1898 dapat diternukan pokoknya bahwa: ~ ,

, ,1., 'perbuatan hukum yang ter jadi di ' luar" neg~r ijikabukalJ

'merupakan .perbuatan rnelawan tlukum-di Jepanq, maka.

ayat 2,pa~al11tidak b~rlaku. .

222:", 223



17) Juga kemudian dipertimbangkan sebagai beriklJt:

"Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perjanj ia~

yang menyangkut benda-benda bergerakltak bergerak yang dl-

jaminkan di Incionesia berlaku hukum di Indonesia".

18) Jadi menurut pengadilan Negeri kesimpulannya ada-

lah:

. "Menirribang, bahwa dari uraian tersebut suda~. jel~S

hukum yang bagaimana yang diterapkan o r e n psrkara I~I. yanu

sesuai perjanjian No. 114 yang dibuat di hadapan Netarts Y.N.

Siregar, S.H., dan hukum Indonesia" ..

19) Dengan damlklan aoalah putusan dari peng~dila~

Negeri dalam perkara ini yang memperhatikan carl segl-segl

Hukum Perdata lnternasional dan mengutip pula peraturan

Hukum Perdata Internasional yang berlaku 9 i 'Jepang karena

para pihak telah rnernilih nukurn Jepang sebagai yang harus

dipakai untuk perjanjian ini.

20) Tidak banyak putusan-putusan Pengadilan kita y~~g.

memperhatikan segi-segi HPI-nya, maka cutusan sekaran9 In!

harus dihargakan!

PUTUSAN

Reg. No.2826 K/Pdt/1984

DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil

putusan sebagai berikut dalam perkara:

P T. IN DO KA YA N IS SA N MO TO RS , beralamat di Jalan gunung Sahari

Raya No. 55- 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwekillolsh kuasanya

M.TAHIRAZHARY,SH. pemohon kasasi dahulu tergugatlpembanding;

~~~-"-"""'" melawan: "// ~ '\','

MAROBEN I CORPORAT lON , '' E ku a tu Perusahaan didirikan berdasarkan

Undang-undang Jepang, dal~m hal ini diwaki li oleh kuasanya

SOELISTIO, SH. berkantor di .Jalan Kertanegara No. 51 Kebayoran

Bar~Jakarta Selatan,termohori kasasi dahulu pe~ggugat!terbanding;'. /~ MahkamahAgungtersebut:

Malihatsurat-su·rat;ang barsanqkutan;

Menimbang, bahwa ternyata dari .surat-surattersebut sekarang

termohon kasasi sebagai penggugat asli talah menggugat sekarang

pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidanganPengadilan

Negeri Jakarta Pusat p adapokoknya atas d alil-dalil: .

bahwa penggugat asll mengajukan tagihan hutang tsrhadap

tergugat asli yang beralamatdi Jalan Ir.Haji Juanda'No. 37-38Jakarta;

bahwa tergugat asli sebelumnya telah berhutang kepada The

Bank Of Tokyo LTD. sebuah Bank berkedudukan dj Tokyo dengancabang-cabangnya di Singapura dan Jakarta (BOT) berdasarkan

perjanjian seperti disebutkan dalam surat gugatan sub. 2.1. sampai

dengan 2.2.;

bahwa untuk memikat agar BOT memlnjamkan uang kepada

te{gugat asli, tergugat asll telah meminta kepada penggugat asll agar

224225



; , 1 1 1 1

'\

.me'mberikan jami~a~ny~ kepada BOT d~n permintaan ter9ugat asl i i tu .

telah disetujul oleh penggugat asli,dengan surat perjanjlan terrnaktub

dalam Akta Notar is J.N. Siregar gelar Mangaradja Narnora tanggal 27

April 1978 No. 114 (bukti P-5);

bcihwa karen a tergugat asli telah mungkir untuk memenuhi pem-

bayaran kembali hutang-hutangnya kapada BOT bsrdasarkarr perjanji-

an tersebut di atas (P-1 dan P-3) maka BOT talah menagih kepada

penggugat asli sebagai penjamin agarmelunasi semua~uta~g t~.r-.

gugat asli kepada BOT, dan atas tagihan. tersebut penggugat ash wajb

dan telah rnernbayar kepada BOT tanggal 10 November .1981atas

hutang-hutang tergugat asli yaitu berdasarkanperjanjian P-1.dan.P-2

seluruhnya berjumlah US$ 14.122.330,98 hal itu dapat dibuktlkan

.dengan Akta Notaris Kar1ini Muljadi tanggal 18 Desember 1981 No.

262 (bukti P-6);

. bah~a sehubunaan dengan itu penggugat asli berdasarkan

ketentuan pasal 3 (1) psrjanjlan Akta Notaris J.N. Siregar . gel~i'

Mangaradja Namora tanggal 27 Apri l 1978 No. 114 sekarang menagl~kepada tergugat asl i untuk segera rnernbayar kepada penggugat ash

dalam mata uang dollar AmerikaSerikat sejumlah US$ 14.122.330,98

untuk mengganti (rei rnourserpernbayaran yang telah dilaksanakan .

penggugat asll kepada BOT melunasi hutang terquqat asll kepada

Bank tersebut;

. bahwa atas jumlah US$ 14.122.330,98 dikenakan liquidation

damages sabesar 17% per tahun dihi tung sejak tanggal .10 novembe~

1981 untuk satu tahun lamanya yang harusdibayar tergugat a~11

kepada penggugat asli (bukti P-5); .

bahwa besarnya presentase seharusnya dl tstapkan atas psrss-

tu juan kedua belah pihak (penggugat asl l denqan tergu9at asli ) t idak

mungkin lagi, maka -penggugat asli 'mohon' agar Majelis Merietapk'an

l iqu idat ion damages' yang harus dibayar tergugat asl l sampai hutanq-

nya lunas kepada penggugat asli:

bahwa untuk marnberlkan jaminan yang cukup agar tergugat as]

membayar lunas hutangnya kepada penggugat asli , maka mahan a~~r

pengadilan negeri meletakkan .sita jaminan atas barang-bar~ng ml lik

ter~ugat asli yang teJah di jaminkan dalam perjanjian P71, 2, 3 dan 4

maupun kekayaan lain seperti yang dirnaksudkan dalarn.surat gugatan; .

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat

asli menuntut kepada PengadiJan Negeri Jakarta Pusat agar memberi-

kan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan sah dan berharqa sita jaminan di atas:

2. Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada peng-

'gugat sejumlah US$ 14.122.330,98 (empat belasjuta seratus dua

puluh dua ribu tiga" ratus tiga puluh 98/10ei US dollar);

. 3. Menqhukurn ter9u9at untuk rnambayar liquidation damages

kepada penggugat sebesar 17% per tahun alas jurnlah hutang,

terhitung sejak 10 November 1981 selama satu tahun:

4 .. - Menghukum tarquqat agar setelah lewatnya 1 (satu) tahun itu

atau sejak 10 November 1982, bilamana hutang itu beJum di-

lunasi terguga(tetap membayar liquldation damaqessebssar 6%

per tahun atas jumlah yang masih terhutang, atau msnurutkeputusan yang seadil-adilnya(ex aegno et bono) sampaiseluruh

hutang dilunasi;

5. Menghukum tergugat .untuk membayar semua onqkos perkara;

6. Selanjutnya rnohon keadilan yang seadil-adilnya' (ex. aequo et

bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat teJah'rnenqarnbll putusan, yaitu putusaimya tanggal 11 Oktober

198)3No. 560/1982. Pdt/G. yang amarnya berbunyi sabaqai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jam.[nan yang dilakukan PengadilanNegeri Bekasi sesuai dengan berita acara penyitaan:Jum'at tanggal16

September 1983 No.560/1982.G. PengadiJan Jakarta Timur denqan

berita acara NO.28/ST/1983-560l1982.G tanggal. 14 September 1983

dan Pengad;Jan Neger; Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 1983 No.560/1982.G.;

Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat

sejumlah US$ 14.122.330,98;

226227



Menghukum tergugat untuk membayar l iqu idat ion damages kepada

penggugat sebesar 17% psr tahun atas jumlah hutangterhi tung sejak

tanggal10 November 1981 selama 1 (satu) tahun;

Menghukum tergugat agar selewatnya 1 (satu) tahun atau sejak 10

November 1982 bi larnana hutanq belum dilunasi tergugat tetap mem-

bayar liquidation damages sebesar 6% setahun atas jumlah yang

masih terhitung sampai seluruh hutang dilunasl;

Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang.hingga kini

ditaksir sebesar Rp 399..625,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu

enam ratus dua puluh l ima rupiah); .

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat te lah

dikuatkan olehPengadi lan l lngg i Jakarta dengan putusannya tanggal

22 Mei 1"984 No. 18/1984/PT. Perdata;

bahwa sesudah putusan terakh ir ini diberi tahukan kepada para

pihak pada tang9al 29 Agustus 1984 kemudian terhadapnya oleh

tergugat/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasar-

kan surat kuasa khusus ,tanggal 12 September 1984 di lakukan per-

mohonan untuk pameriksaan kasasi secara lis an pada tanggal 17

September 1984 sebagairnana ternyata dari surat keterangan No.251!

Srt .Pdt .G/1984/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Pan1tera -Penqadi lan

Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh

memor1 alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan PangadiJan

Neger1tersebut pada tanggal 29 September 1984;

bahwa sete lah i tu olah penggugat lterbanding yang pada tanggal

3 Oktober 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugatl

pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima d1Kepanitsraan Penqadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20

Oktober 1984;

Menimbang, terlebih dahulu, b~hwa denqan berlakunya Undang-

Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kahaklman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19

tahun·1964 tentang Ketentuan-ketentuan. Pokok Kekuasaan Kehakim-

an (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksiJdkan

dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini

belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu' untuk me-

negaskanHukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

.' bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undanq-Undanq "

No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965

harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak ber-Iaku itu bukan Undang-U,ndang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan

melainkan sakadar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang~

Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan

Undang-Undang No. 14 tah un 1970; .

. bahwa denqan demikian, maka yanq, berlaku sebagai Hukum

AcaraKasaaladalsj, Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-

Undang No.1 tahun 1950, sekadar t idak bertentangan dengan Undanq-

Undang No. 14 tahun 1970;

. "Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya yang telah diberitahukan kspada pihak' lawan dengan

saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara

y~n~ di tentukan dalarn Undang-undang, maka oleh karena i tu dapatditenma; .

. Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

~emohon kasasi dalarn memori kasasinya tersebut pada pokoknya,ialah:

1. bahwa Judex Facti tel~h salah menerapkan hukum atau dengan

perkataan Jain t idak melaksanakan hukum dan Judex Fact i t idak

melaksanakan cara ;"elakukan peradilan yang harus ditu~ut

menurut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal18

ayat 1 dan 2 Undang-Undang No, 1 tahun 1950; .2. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang meng-

adili perkara ini, oleh karen a para pihak dalam perkara ini telah

melakukan choise of law hukum Jepang baik formal rnaupun

hukum materil, sehingga satu-satunya forum peradilan yang bet-

wenang mengadil i perkara ini adalah Pengadilan Tokyo (Jepang);

3. bahwa terhadap suatu Bank Asing yang membarikan kreditnya

kepada perusahaan nasional Indonesialpemerintah RI. talah

memberikan pengaturannya yang wajib ditaati oleh para pihak:

,.;

.! 1

. !

"

228 , 229

. i



4.

bahwa apabila akta-akta Notaris tersebutdi atasdalarn butir 4

.aihubungka'n 'dengan, peraturan-peraturan yang berlaku dl

Indonesia yang mengatur soal kredltdan luar nagari dalam halini

Bank Of Tokyo, rnaka psrjanjian kredit tersebut bertentangan

dengan dan mslanqqar Undang-undang, P.P.dan aturanpelak-

sanaannya, yaitu Undang-undang PokokParbankan No.14/1967," P.P. NO.,3/1971,Sural Keputusan Prssidan No.59/1972, Surat

, Koputusan Menteri KsuanqanRl. No, 261.MKlIV/5/1973, surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No,S/77/HRP/Dir/Biro.74

'tanggal 13' Februari 1974,Surat Edaran Bank Indonesia No.7/

S/UPPBtanggal21 Juni 1974; .

bah~a' dari .kstentuan-ketentuan tersabut di atas.menggariskan

bahwa samua kredit (pinjaman uang) yang diterima dari kreditur

.luar negeri wajib mendapat izin dari Pemerintah R.I.;

,Sedangkan pinjaman dari Bank Of Tokyotidak mendapat izin dari

Pemerintah Rl. Oleh karenanya pelaksanaan kredit .tsrsebut

't~lah melanggar Undang-undang Perbankan, dengan darriikiansernua agromentis antara penggugat asal dengan te(gugatasal

dinyatakan tidak sahdan batal menurut h ukum; ,

bahwadengan berpeqanqpada pasal1320 jo pasal1335 jo pasal

:1337BW. baik pemohon kasasi maupun terrnohon kasasi demi-

kian pula Bank Of Tokyomasing-masing telah menundukkan diri,

.sehinggadengan demikian kstantuan-ketentuan BW berlakubagi

mereka, rnaka semua-perjanjian-perjanjian tidak rnernpunyal ke-

, kuatan hukurn, dan menjadi batal demi hukum;

bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak memper-

timbangkan Undanq-undanq, P.P., SK Presiden, S.K. Menteri

Keuangan',SK Direksi Bank Indonesiadan S.K. Bank Indonesia

dangan demikian putusan PelJgadilanNegeri Jakarta Pusat telah

mengabaikan pasal 178 ayat-1 IJ,LR. jo pasal 14 (1) Undang-

Undang No. 14tahun 1970;

bah~~ ~I~hka~en~psrtimbanqan hukum Pengadilan Negeri telah

melanggar hukum/peraturan ,perundangan Perbankan RL,

sadanqkan pertimbangan hukurn torsebut telah diambil oper oleh

Pengadilan Tinggi .Jakarta sebagai partirnbanqan hokum Peng-." ,. _". ~ ~ f ' •. .

adilan Tinggl sendiri, rnaka denqan demikian telah pularnelanq-

gar peraturan parbankan yang berlaku,dengan derniklan putusan

.Judex Facti telah rnslanqqar hukum, oleh karsnanya putusan ter-

sebutwajib dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.;

7. bahwa dengan adanya Minutes of meeting termohon kasasitelah

ikut campur dalarn perusahaan pernohon kasasi yaitu semuatangguilg jawab keuangan dan struktur organisasi perusahaan

pernohan kasasi, yang kesimpulan semua managemen per-

.usahaan pemohon kasasi berada di pundak termohon kasasi

sesuai dengan strategi dan tujuan termohon kasasi agar me-

nguasaisecara penuhperusahaan pernohon kasasi;

bahwa .deogan adanya kekuasaan yang dipegang oleh pihak

termohon kasasi, hal ini bartentanqan dengan Undanq-Undanq

No.6 tahun 1968;

'8.bahwa pembayaran hutanq pemohon kasasi oleh termohon

kasasi kepada Bank OfTokyo karena merasa bertanggung jawab ,

sebagai Penjamin, hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada .

pernohon kasasi, karena baik perikatan pokokantara pemohan

kasasi dengah Bank Of Tokyo rnaupun psrikatan tambahan teJah

batal demihukum. Dengan demikianpembayarantersebut adalah

, menjadi resikotsrrnohon kasasi;

,9. bahwa sita jaminan atas barang-barang pamohon kasasi danJT.

Zastarn Motors sarna sskali tidak mempunyai dasar hukurn oleh

karenanya Mahkamah Agung wajib menyatakan tidak sah dan

batal demi hukurn. Sehubunqan dengan itu' agar Mahkamah

Agung memerintahkan kspada PengadiJanNegeri JakarlaPusat

untuk mengangkat kembali sita jaminan terhadap barang-barang

tersebut dan menqambalfkan pada keadaansemula; ,

10. bahwa Judex Facti tslah lalai memenuhi syarat-syarat yang di-

wajibkan oleh Undang-undanq yaitu pasal 178 (1) HIR. dan pasal. ,

23 Undang-Undang tahun 1970, di mana Majelis Hakim pada

'waktu itu mengadakan musyawarah diwajibkan untuk melengkapi

pertimbangan hukumnya, dengan semua data y~:mgada meski-

pun halitu tldak dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara;

5.

6.

230231, .



Menimbang;

mengenai keberatan ad. 1.

'bahwa keberatan ini tidak dapat dlbenarkan, karena Judex Facti

tidak salah menerapkanhukum;

mengenai keberatan-keberatan ad. 2,3, 4, 5,6, 9, dan 10.bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan,

karen~ keberatan-keberatan tersebut bukan merupakan alasan untuk

membatalkanputusan akan tetapi alasan untuk memperbaiki pertim-

bangan hukum dan amar putusan dengan pertimbangan Mahkamah

Agung sebagai berikut:

bahwa tergugat asal telah membuat perjanjian dengan jaminan

dengan 8.0.T. cabanq Jakarta tanggal 16 Desember 1977·

dengan akta No. 112;

bahwa untukhutang tersebut telah dibuat perjanjian antara peng-

gugat asal dan tergugat asal di mana penggugat asal menjadipenjamin atas hutang-hutang tergugat asal.kepada B,O}. ~abang

Jakarta dan B.OT cabang Singapura tertanggal 27 Apnl. 1978

. dengan akta No. 114:. .

bahwa atas dasar akta No. 114B.O.T.telah menegur penggugat

asal dan penggugat asal telah membayar lunas hutang tergugat

asal kepada 8.0:T ..Jakarta dan B.O.T. Singapura pada tanQ9al

. 10 November 1981 dan dibuat perjanjian subrogasi antara B.O.T.

dengan penggugat asal pada tanggal 18 Desember 1981dengan

aktaNo.262;·

.bahwa dalam perjanjian subrogasi pasal 3 ditetapkan bahwa

B.O.T.msneqaskan (conform) subrogasi kepada penggugat asalsemua hak-hak B.O.T., atas hak dan bunga yang timbul dalam

hubungan dsnqan perjanjian pokok dan seterusnya dan dalarn

perjanjian pokok akta N~. 67 dan No. 112 pasal 25 dipilih

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai dcmislll apabila ada

permasalahan, sedangkan dalam akta No. 262 pasal 7 ditetapkan

bahwa hukum yang berlaku dalam perjanjian subrogasi tersebut

dikuasai' oleh hukum RI. oleh karena mana Pengadilan Negeri

~Jakarta Pusat berwenang untuk mameriksa dan mengadili

perkara ini menuruthukum Indonesia;

bahwa mengenai perjanjian guarantee antara penggugat asal

deng'antergugat asal tanggal 27 April 1978 No. 114 di mana

penggugat 'asal 'bertindak sebagai penjamin darl tergugat asal

atas hutangnya kepada 8.0.T., maka dengan dibayarnya hutangtergugat asal oleh penggugat asal perjanjian guarantee tersebut

telah dilaksanakan oleh penggugat asal, karena itu penggugat

asal kini menggantikankedudukan BankOf Tokyocabang Jakarta

rnaupun Bank Of Tokyo cabang Singapura dalam perjanjian

h~tang-piutang akta No. 67 dan 112 tanggal.16 Desember 1977

dan 27 April 1978. Dalam perjanjian hutanq-piutanq tersebut

menurutpasal25 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipilih sebagai

domisili kalau adapermasalahan, sedangkan dalam pasal 26 akta

NO.67dan No. 112 ditentukan hukum R.I..yang berlaku, kecuali

kalau penggugat asal menghendaki lain (option);

bahwa selanjutnya menurut ketantuan-ketsntuan Menteri Ke-uangandan Bank Indonesia yang berlaku,sanksi-sanksiterhadap

pelanggar'an peraturan tersebut hanyalah bersifat adrnlnlstrasiI .(terhadap perusahaanlBank Asing yang bersangkutan), sedang-

) '.

kan terhadap per janj ian hutang i tu sendir i tidak ada akibat hukumI

berupa sanksi-sanksi yang mempunyai pengaruh langsung tor-

hadap perjanjian tersebut;

mengenai keberatan ad.7.

bahwa keberatan ini juga t idak dapat dibenarkan, karena

keberatan itutidak mengenaiapa yang menjadi pokok persoalan dalam

perkara ini (irrelevant);

mengenai keberatan ad.S.

bahwa keberatan inipun juga tidak dapat dibenarkan, karena

Judex Facti t idak salah menerapkan hukurn, lagi pula keberatan

tersebut pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

232233



tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum

sebagaimana yang dimaksudkan dalarn pasal 18 Undang-undang

MahkarnahAgung Indonesia (Undanq-Undanq No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganter-

sebut di atas, menurut pendapat Mahkarnah Agung putusan Peng-

adilan l1nggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat adalah kurang tepat sehingga memerlukan perbaikan;. . .

Menimbang, bahwa bordasarkan apa yang dipertimbangkan di

atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi:

PT.lndokaya Nissan Motors tersebut harus ditolak, dengan perbaikan

amar putusan PengadiianTinggi Jakarta tanggal 22 Mei1984 No.181

1984/PT. P~rdata. yang menguatkan putusan Pengadilan' Negeri

Jakarta Pusat tang9al 11 Oktober 1983 N~.560/1982.PDT.G. ssdsrnl-

klan rupa, sehingga amarnya berbunyi seperti akan 'disebutkan dj

bawah ini;

..Mernperhatlkari, pasal 40 Undanq-Undanp No. 14 tahun 1970,

Uridang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-Undang No.1 t~hun 1950

dan Undang-UndangNo. 14 tahun 1985;

MENGADILI :.

Mengh~kUmte'rgugat/pembanding agarsslewatnya 1 (satu) ~ahu'n

.atau ~eJ~ktan9gal10 November 1982 bilarnana hutang beJumdl-

lunas] tergligaupembanding tetap rnsmbayar liquidation damaqes

. sebesar 6% setahun atas junilah yang rnaslh terhutang sampaissluruh hutang dilunasi; .

Manyatakan sahdan bsrharqa sita jaminan yang dirakukan'oleh

PengadiJanNegeri Bekasi sesuai dengan be~itaacara penyitaan

tanggal 1.6September 1983'No.560J1982.G, PengadiJanNegeri"

.Jakarta tlrnur dengan berita acara tanggal 14 September 1983

No.2~/ST/1983-560/1982.~. dan Pengadilan NegeriJakarta

Pus~ttanggal 10Oktobar 1983 No.560/1982.G.; . _

MenoJakgugatan panggugatlterbanding untuk selebihny~;

Menghukuril ·tergugatlp~mbanding membayar biaya' perkara

d~ramsemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja

ditetapkansebesar Rp 16.075,- (enambelas ribu tujuh puluh limarupiah);. _.

. Menghukum pemohon kasasi rnernbayar biaya perkara catam

tlO~kat k)asasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,~ (dua puruh ribu ..ruolah); -

l i3'mikianl~h diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mah-

kamah Agun~ p~da had: Rabu, tanggal1 0 Desember 1985"dengan Ny.

H.Poerbowatr Djoko ,Soedomo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh

KetuaMahkamahAgung sebagai Ketua Sidang, H. Danny,SH. danTh.

Kstut S~raputra, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan

dalam srdangterbuka pada hari: KAMIS, tanggal 27 FEBRUARI1986

oleh KetuaSid~ng te~sebutdengan dihadiri oleh H. Danny,SH. dan Th.

Ketut Surapntra, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Sulaiman Balukea.sebagai Panitera Penggantl, dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak. . .

Menolak permohonan kasasi dad pemohon kasasi: PT INDO-

KAYA NISSAN MOTORS tersebut, dengan perbaikanamar putusan

.Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal. 22 Mel -1984 NO.18/19841 PT.

Perdata yang menguatkan putusan Pengadllan Negerl ~akarta Pusat

tanggal 11 Oktober 1983 No.560/1982.PDT.G. sedemikian rupa, se-

hingga seluruh arnarnyaberbunyi sebaqai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugatlterbanding ssbaqlan:Menghukum terg.ugatlpembanding untuk membayar hutangnya

kepada periggugatlterbanding sejumlah US$ 14.122.330,98;

Menghukum tergugatlpembanding untukmembayar liquidation

damages kepada penggugatlterbanding sebesar .17%per tahun." .' .

atasjumlah hutang terhitung sejak tanggal .10 November 19S1

sslama 1 (satujtahun:

234 235 .



Hakim-hakim Anggata

nd.l

H. Danny, SH.

ttd.l

Th. Katut Suraputra, SH.

Ketua

ttd.!

Ny. H. Poerbowati Djoko Soedama, SH.

'KEPUTUSAN

Daft.No. 560/1982 PDT.G.

Panitera Pangganti:

ttd.!.Sulairnan Balukea.

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Biaya-biaya:

Pemberitahuan kasasi dan

penyerahan salinan memarinya

P!,)mberltahuan jawaban

memarinya

Materai

Redaksi

Rp 7.500,-

Rp 5.000,-

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkaraperdata dalam t ingkat per tama telah ·member ikan suatu keputusan

sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

MARUBENI CORPORATION, suatu perusahaan didirikan berdasarkan

Undang-undang Jepang, dalam hal ini d iwaki li oleh SOELISTIO, SH. ,

beraJamat di Jalan Kartaneqara 51 Jakarta SeJatan, selaku kuasanya,

selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT

Administrasi

Rp 2.000,-

Rp 300,'

Rp 5.200,-

Jumlah Rp 20.000,-

melawan

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Direktur Perdata,

(J. Djohansjah, SH.)

P. T. INDOKAYA NISSAN MOTORS, berkedudukan di Jalan Ir. Haji

Juanda No. 37-38 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGATPENGADjLAN NEGERI JAKARTA PUSAT;

Telah-membaca surat-surat dalam berkas;

Talah mendengar pihak-pihak dalarn parkara:

OUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara sebagaimana tartera dalam putusan SeJatanggal 17

MeU9_8"3;~~ ,

Menimba_r;g. bahwa atas gugatan penggugat tsrssbut, tergugat

te lah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam jawaban tor-

gugat tanggal21 Juni 1983; .

Menimbang • .bahwa selanjutnya untuk menyingkat patusan In!

perhatikanJah keteranqan-koteranqan tentang keadaan yang tercantum

dalam berita acara pernarksaan yang seJuruh isinya dianggap ter-

rnasuk daJam putusan ini;

Menimbang ,bahwa akhirnya kedua belah pihak mohan putusan;

236237



TENTANG HUKUMNYAMeni.mbang;-bahwa Pengadilan di Jndonesia tidak harus me-

manggil ahl i hukum dar i JEipang, dan tergugat dapat m~nunjuk hukum

Jepang mana yang seharusnya diperlakukan; ,

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat marnbantu Pengadil-

an di dalam rnemutusperkara, dan hal tersebut dapatdi tanggapi p ihak

lawan sehingga Pengadilan dapat msnentukan .hukurn Jepang yang

mana yang paling tspat diterapkan; , ,

Menimbang , bahwa namun demikian baik penggugat rnaupun

tergugat t idak meriunjukkan hukurn Jepang yang mana yang harus

diterapkan; ,

Menimbang,bahwa oleh karenai tu Pengadi lan dalam mengadi li

perkara lni .akan mencari d i dalam hukum Jepang yang sesuai dengan

perkara perdata lni;

_Menimbang, bahwa karana masalahnya menyangkut hukum

'negaraas ing maka psr tama-tama yang akan k ita tinjau adalah Hukum

Perdatalnternasional yang beriaku di Jepang, disesuaikan dengan '

perjanjian -yang menjadi dasar gugatan in i; ,

Menimbang, bahwa terglJgat di dalarru.mernlnta ahli hukum

Jepang untuk didatanqkan c landidenqar keterangannyaberdasar pasal ,

12 dari Perjanjian (Agreement) No. 114 tanggal 27 April 1978 Notaris

J .N. SiregarSH. , yang berbuny i sebagai ber ikut "This Agreement shall

be deemed to be made under the laws of Japan and for all purposes

shal l be construed in accordance with the laws of -Japan" y,ang kalau

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. kuranq lebih damikian

~Perjanjian in i dianggap .dfbuat menurut hukurn Jepang dan un tuk

segal a kepentihgan diart ikan sesuai dengan hukum Jepang";

, Menin lbang, bahwa dengan demik ian rnaka YCJ.ngpenting adal~h

bahwa per janj ian tersebut untuk semua kepentingan diartikan sssuai

dengan hukum Japang}:

, ,Menimbang, bahwa lebih penting lagi adalah bahwa perjanjian

tersebut ,.dianggap telah dibuat menur~t hukurn Jepang, sehingga

syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian tersebut telah disesuai-

kan denqan hukum Jepang , dengan ka ta iain' syarat-syarat tersebut

diperbOlehkan atau t ldak bertentangan dengan hukurn Jepang;

DALAMEKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas' eksepsi yang diajukan terg,ugat Peng- '

adi lan telah menjatuhkan keputusan sela dalam sidangnya tanggal 17

, Mei 1983 yang dlkturnnya sebagai berikut: '

Menyatakan oksapsi tergLigat tentang t idak berwenarignya

Pengadi lan Neger i memeriksa psrkara ini tidak tepat dan t idak

beralasan;

'Menyatakan Pengadilan Negeri J~ka_rta Pusat berwenang

mengadili perkara ini; •

r: ,Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses perkara

ini tentang pokok perkaranya; ,

_ Memperhitungkan ongkos perkara ini dalam keputusan akhir ;

DAlAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dar) tu juan gugatan seperti tersebut~

di atas: ,

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya t idak mengaju-'

kan jawaban tentang pokok perkara, melainkan pada pokoknya me-

nyatakan bahwa perkara ini harus diperlakukan hukum Jepang, dan

karenanya mernohon agar memanggi l ahl i hukurn dar i Jepang; ,

,__ Menimbarig,bahwa seper ti 'diputuskandalam putusan sela tanq-

'gal 1iMei 1983 rnaka diperintahkan agar meneruskan perkara in~

tentang pokok perka ranya , namun tergugat tidak mau menanggapl

ataurnenlawab tentang pokok psrkara: ,

Meni; "bang, bahwa mengenai pcrmohonanontuk memanggi l ahl ihukum Jepang. Maje-lis berpendapat bahwa mengenai hukumnya

adalah s'6al pansrapannya setelah teigugat menjawab dalU-dali i peng-

gugat. apakah benar ataukah t idak dalil-dal il ~~nggugat tersebut; ,

Menimbang, bahwa mengenai hukurn apa yang akan diper laku-

kan dapat saja hukum asing diper lakukan di Indonesia asal sudahdi-

per janj ikan,namun hal i tu baru Penting 'dalam keputusan Pengadi lan

setelah tergugat menjawab dalil-dalil penggugat;

238239



Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Perdata Inter-

nasional di Jepang yang sekarang masih berlaku,tepatnya di dalam

pasal 11 Undang-undang Jepang 15 Juni 1898 disabutkan Ho-rei

tentang ketentuan Umum Hukum yang diperlakukan ditentukan bahwa:

~Terjadinya dan akibat-akibat dari tuntutan karena pengurusan

tanpa surat kuasa, karena penambahan keuntungan secara tidakwajar atau katana perbuatan melanggar hukum diatur oleh hukum

dari tempat di mana keadaan yang rnsnqakibatkan hal-hal ter-

sabut terjadi"

Terhadap perbuatan melanggar hukum ketentuan ayat sebelum-

nya tidak ber laku bi la perbuatan tersebut yang telah ter jad i d i luar

negeri bukan merupakan perbuatan melawan hukum menu rut

hukum Jepang.

Meskipun perbuatan yang talah dilakukan di luar negeri itu

rnerupakan suatu perbuatan melanggar hukum menu rut hukum

Jepang, pihak yang dirugikaJl hanya dapat menuntut ganti rugi

atau tindakan-tindakan lain yang ditetapkan ' menurut hukumJepang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal11 Ho-rei 15 Juni 1898

tersebut dapat ditentukan yang pokok bahwa:

1. perbuatan melanggar hukurn yang terjadi di luar negeri bukan

merupakan perbuatan malawan hukum di Jepang, maka ayat 2

pasal11 tersebut t idak berlaku:

2 . .kalau parbuatan tersebut merupakan -perbuatan malawan hukum

di Jepang maka yang dirugikan hanya dapat menuntut ganti rug i

dan tindakan lain menurut hukum Jepang.

Menimbang, bahwa kalau t idak dipenuhinya perjan llan No. 114 di

. .hadapan Notar is J.N. Sireg·ar SH. diartikan sebagai perbuatan me-

lawan hukum rnenurut hukum Jepang. maka perjanjian dan syarat-

syarat tersebut dalarn per jan jian No. 114 tersebut tetap dapat d iper-

lakukan oleh karena perjanjian tersebut sudah dianggap dibuat

rnenurut hukurn Jepa~g, sehingga barartlsudah sssual dengan hukum

Jepang dan dapat sepenuhnya diperlakukan;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya psrjanjian menurut hukum

Jepang maka "kalau perjanjian tersebut seharusnya dipenuhi maka

pemenuhan perjanjian tersebutsudah sesuai dengan hukum Jepang;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat-syarat tersebut

.dalam perjanjian No. 114 di hadapan J.N. Siregar SH. rnenjadl tang-

gung jawab terquqat untuk memenuhinya; .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapbaranq-baranq tergugat

telah dilakukan sita oleh Pengadilan-pengadilan:

1. Pengadi lan Negeri Bekasi berdasar bar ita acara penyi laan Jamin-

an pada hari Jum'at tanggal 16 September 1983 N9_560/1982

G_, yang dilakukan oleh Pantun Radjagukguk pegawai Pengadil-

an Negeri Bekasi atas barang-barang tidak bergerak:

a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 32/Medan Satria, di

desa Medan Satria, Kecamalan Bekasi Kabupaten Bekasi

Jawa Barat seluas 206.625 m2, gambar situasi tanggal25 Juri

1975 No.884/1975 dan serti fikat tertanggal 25 Juli 1~75 alas

nama P,T.Indokaya Nissan Motors dan bangunan di atasnya.b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 39/Medan .Satria

Kecarnatan Bekasi, Kabupaten Bekasi Jawa Barat saluas

78.098 M2 menurut gambar situasi tanggal 14 Mei 1_977

sertifikal No.377/1 977 tertanggal 14 Mei 19i7 alas nama P.T.

Zastam Motors berikut bangunan di atasnya.

2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan berila acara

penyitaan jaminan No_28/STI1983·560/1982 G. hari Rabu tanggal

14 September 1983 yanq di lakukan oleh Ny. Fat imah Kaharudin

P.:.nite~~ngganti Pengadil~n Negeri Jakarta Timur alas b~rang-

baran·g milik: P.T. Indokaya Nissan Motors yang berupa sebidanq

tanah Hak Guna Bangunan No: 210/Kayu Putih, Kecamatan Pulo

Gadung, Jakarta Timur seluas 20.000 M2 msnurut gambar situasi

tanggal 5 Oktober 1976 No, 767/1976 sertifikat tanggal 9 Oktober

1976 berikut banqunan di atasnya ..

3_ Pengadilan Negeri Jakarta Pusa! berdasar ber ita acara penyi taan

jaminan dattar No. 560/1982 G. pada hari Senin tanggal 10

Oktober 1983. yang dilakukaii oleh Agus Harijanto Panitera

241240



Pengg~ntiPengadilan Nageri Jakarta Pusatatas baranq-baranq

. barupa asHsert it ikat Sahani pT. lndokaya Nissan Motors masing-

masinqatasnemaMr; Mohamad Thain At tan; Mr. Sulaiman, Mr.

Umar dan Mr. Usmandan asli sertitikat saham P.T. Zastam

..Motors masing-masing atas nama M·r.M.H. ThaibAf fani Mr. Haj i

Gunawan, Mr. Teuku Oamar Romaya, Mr. Haji Usman,· Mr: Ha]] ..

Sulaimen Affan dan PT.lndokaya Nissan Motors.

Menimbang, bahwa tanah-tanah beserta bangunan yang telah

.disl ta di atas adalah tanah-tanah yang di tunjuk sebagai [amirian atas

Hutanq-hutanq tergugat kepada Bank Tokyo Cabang Jakarta dan Bank

Tokyo kantor Singapura di mana penggugat sekarang sebagai pen-

-jamin, yang. dalarn perjanjian 'dlsabut sebagai Hipotik untuk kepenting-

an Bank-bank tersebut; .

Menimoang, bahwa oleh karena i tu [arnlnan tersebut termasuk di

dalam perjanjian yang te;sebut dalam akta No. 114 yang dibuat di

hadapan Notar is J.N. Siregar~ SH. dan tsrhadap ini juga harus di tafsi r-

kansssuai denqan hukumJepang; ---._

Menimbang, bahwamenurut pasal 10 ayat 1 Undang-undang

Jepang15 Jl.lni 1898 dissbut Ho-Rei tsntanq ketsntuan Urnum untuk

hukum yang diperlukan (Hukurn Perdata Internasional Jeparig), maka

disebutkan bahwa hak-hak ksbendaan atas benda-benda -bergerak

maupun banda-bend a tetap serta hak-hak lain yang harus didaftarkan

diatur menurut hukum di ta~pat di mana benda berada;

Mehimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perjanjian yang

menYa·ngkut banda-banda bergerak/tak bergerak yang dijaminkan di

·lnooi1esiaberlaku hukum di lndonesia;

. Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sudah jela~ hukum yang

baqairnana yang di terapkan dalam psrkara ini )iai tu sesuai parjan jianNo. 114 yang dlbuat di hadapan Notaris J.N. Siregar, SH dan hukurnIndonesia; . . . . ~ ~

Menimbang, bahwa seperti disebutkan di atas,maka tergugat

t idak mengajukan jawaban tsrhadap pokok perkara sehingga tergugat

tidak msmpsrcunakan hak-haknya menjawab pokok perkara dan oleh

k~rena itu harus dianggap bahwa ttlrgugat mengakui seluruh datil-dalil

penggugat; .

Menimbang, . bahwa narnun demikian harus ditinjau apakah

- petitum penggugat dapat dikabulkan saluruhnya atautidak;

. Menimbang,· bahwa sesuai dengan bukti P.B akta No. 262 - di

hadapan Notaris Kartini Mulyadi rnaka H~tang yangharus dibayar ~IehpengguQat sebagaipenjamin temugat sebesar US$ 14.122.330.98

sehingga terhadap jumla~ terssbut tergugat harusbertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pstitum sejumlah· in l oleh karana ltu harusdikabulkan; .. . . .

Menimbang, bahwa di dalam patitum solanjutnya penggugat

memohon agar sesuaidengan pasal 5 Perjanjian No. 114 di hadapan

Notaris J.N.Siregar, SH., makapada tahun pertama apabila tidak

membayar dikenakan bunga maksimum ·11%, sedang untuk selanjut-

nyapada tahun-tahun ber ikut bunga akan di tetapkan secara timbal

balik;.. .

Menimbang, bahwa derigan dernikian bunga sebesar 17%. untuk

tahun-tahun pertarna kegagalan membayar, karen a telah .diperjarjjian

harus dikabulkan; . .

. . . Menimbang, bah~a permohonan agar tergugCjt rnernbayar bunga

17% untuk tahun-tahun berikut setelah perribayaran bunga 17% tahun

pertama, karena seharusnya ada psrjanjian timbal balik tetapiternyata

belum ada ketsntuan, d ini la i Panqadi lan terlalubssar, sehingga layak

kalau dikabulkan sesual dengan besarnya bung a rnsnurut Undang-

undang (S.1848-N6.22) sebssar 6% setahun;. .

Menimbang, bahwa karen a gugatan dapat dikabulkan maka sita

jam inan yangtelah ·dilakuk~l.n PengadiJan Negeri Jakarta Pusat ..

Pengadilan·NegeriBekasi dan Pengadilan Negari Jakarta Timur.harus·

dinyatakan sah dan berharga; . .

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas maka sUdah se-

harusnya gugat penggugat dikabulkan sebagian dim menolak yangselebihnya; . .. . .

·M:enimbang! bahwa karena tergugat sebagai pihak yangkalah

maka ia harus d ihukum untuk membayar ongkos perkara; . .. ..

. Mengir:igat ketentuan-ketentuan dalarn H.- l.R. dan ketentuan

dalam HO-REI Jepang tanggal1~Juni 1898;

242243 .

• .1



MENGADILIBiaya-biaya:

Materai Rp 75,-

Redaksi Rp :1000,-

Panggilan ..: Rp' 23.550,-

Sita jaminan Rp 375.000,-

Rp 399.625.-

- Mangabulkan gugat penggugat sabagian;

- Menyat~kan sah dan barharqa sita jaminan yang dilakukan

Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan Berita Acara

Penyi taan: Jum'at tanggal16 September 1983 No.560t1982

G. Psnqadi lan Negeri Jakarta TirrlUr dengan beri ta acara No.28/ST/1983·560/1982 G., tanggal 14 September 1983 dan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober 1983

No. 560/1982 G.;

- Menghukum tergugat untuk rnarnbayar butanqnya kepada

penggugat sejumlah US$ 14.122.330,98;

- Menghukum tergugat untuk membayar liquidation damages

kepada penggugat sebesar 17% per tahun atas jumlah hutang

terhi tung sejak 10 November 1981 selama 1 (satu) tahun;

Menghukum t£1rgugat agar selewatnya1 (satu) tahun atau

sejak 10 November 1982 bilarnana Hutang belum di lunasi

tergu9at tetap membayar liquidation damages sebesar 6%

setahun atas jumlah yang masih terhutang sampai seluruh

hutang dilunasl:

- Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang hingga

kini dl taksir sabesar Rp 399.625,- (tiga ratus sambilan puluh .

sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menalak 9u9at penggugat selebihnya;.

Demikian diputus pada hari ini SELASA tan99al 11 OKTOBER.

1983 oleh Kami MARTONO, SH., sebagaiHakim Ketua Majelis

SOEKATRI DARMABRATA, S H dan' ABDUL RAZAK, SH. sebagai

Hakim-hakim anggota, kuasa kedua belah pihak dan Panitera Psnq-

ganti: SUPANGAT.

Dicatat di sini b a hw a k e pu tu s an tarsebut di atas

belum meridapat kekuatan hukurn karana waktu

yang diberikan kedua belah pihak untuk meng-

ajukan banding belum habis.

Panitera Pengganti:

SUPANGAT

NIP: 040024363

TURUNAN SESUAI DENGAN ASUNYA

DIBERIKAN UNTUK DAN ATAS

PERMINTAAN :, Kuasa Penggugat"

Pad a tanggaf : 1 2 Oktaber 1983.

.PENGADILAN NEGE~I JAKARTA PUSAT

Terima turunan,

(SUPARTONO) 12 OKTOBER 1983

KUASA MARUBENI CORP

': ."

.,;.~_,

Panitera Pengganti. HAKIM KETUA MAJELtS

HAKIM~HAKIM ANGGOTA:

1.

2 .

.: :

244~245



NO.18/1984/P. T~Perdata·

P U T U S A N

1983 . - 560/1982 G. tanggal 14 September. ,1983 dan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Oktober1983

No. 560/1982 G;

Menghukuintergugat untuk mernbayar hutanqnya kepada

penggugat sejumlah US$'14: 122.330.98;

Menghukuin'tergugat untuk mernbayar liquidation da~age~penggugat sebesar17% per tahun atas jurnlah hutang ter-

hitung sejak 10 November 1981 selamai (satu) tahun; ,

Iytenghukum tergugat agar selewatnya 1 (satu) tahun atau

sejak 1~Novemb~r 1982 bilamana Hutang beium dilunasi ter-

gugat tetap membayar liquldationdamaqas sebesar 6% ss-

tahun ~tas [urnlah yang masih terhutang sampai ssluruh

hutang ~ilunasi; .(

Menghukum tergugat membayar onqkos perkara yang hingga

kinl di taksir sebesar ~p 399.625,- ( tiga ratus sernb ilan puluh

sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Menolak gugat penggugat seleb ihnya; .

Menimbang,bahwa rnsnurut akta permohonan banding yang di-

buat oleh: DJOKO Sf',RWOKO,.S,H. Panltara Kepala Pengadilan

Negeri Jakar ta Pusat tang9al28 _Mei 1983 dan tanggai 19 Oktobar

1983, kuasa Tergugat te lah menyatakan naik banding terhadap putus-

an terssbut di atas, permohonan banding mana pada tangqal 9 Januari

1984 t~lah diberitahukan dengan sempurna kepC3dapihak lawannya:

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan.oleh kuasa

Penggugat 9anJergugattidak~ ada mengajukan msrnoribandlnq:

~E'MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan :rin'ggi· Jakarta, menqadil l psrkara-parkara perdata

dalam tingkat banding; telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di

bawah inidalam perkara;

P.T . INDOKAYA NISSAN MOTORS, berkedudukan di Jalan Ir. Haji

Juanda No. 37-38 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya '

M. TAHIR ASHARY,S.H. Advokat & Pengacara berkantor d i Ja lanlr. H.

Juanda No. 37c38,Jakarta Pus at;

selanjutnya disebut: PEMBANDING dahulu TERGUGAT;

lawan:

MARUBENI C O R P O R A i l o N , suatu·perus~h~andidirikan berdasarkan

Undanq-undanq .. Jepang, .~alam· hal ini diwakili oleh kuasanya:

SOELISTIO,S:H. beralam~t di Ja!an Kartanegara 51 Jakarta Selatan;" ,:;,;'" , :.. .

selanjutnya disebut: TERBANDING atau PENGGUGA T;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca surat-surat parkara yang, bersangkutan; r

• _J , . - I ' . ., ~ . .. I

TENTANG DUDUKNY~PERKARA:

Memperhatikandan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara ini, seperti tertera dalam putusan Penqadllan Nil-geri

Jakarta Pusat tanggal 11 Oktaber .1983 No. 560/1982/PDT.G. dalamperkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Mengabulkan gl;lgarpenggugat sebagian;

Menyatakan sah berharga sita jaminan yang dl lakukan Peng-

adi lan NegerLSekasi sesuai dengan Serita Acara penyitaan:

Jum'at tanggal 16 September 1983 No.560/1982 G·. Peng-

adilan Neger i Jakar ta Tlrnur dengan berita acara No. 28/STI

,TENTANG HUKUMNVA :'

. . . , .;

. Menill 1 bang, bahwa perrnohonan . banding ters~butdiajukan

dalam tenggang waktudan cara-caraserta memenuhi syarat-syarat

lain ll1e~urut Undang~undang~mfka perrnohonan.bandinq tersebut

dapat~i terima; . . 'c .. . ,I; '1 ,,' ••

. Menimbang,bahwa Pernbandinq dahulu Tergugat t idak mengaju7

kan mem()ri.banding, olah karenanya-t idak ada hal-hal baru yang perlu

dipertimbangkan oleh Pengadilaan Tinggi; .

246

. _/.



M~mperhatikan kontra memori banding yang diajukan dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbarigan hukum Hakim pertama yang

menjad i dasar pu tusannya adalah telah benar dan tepat serta sesuai

dengan pendapat Pengadilan Tinggi,oleh karenanya di jadikan per-

t imbangan Hukum Pengadi lan ' linggi sendi ri , sehingga putusan Hak im

psrtamaini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat adalah di p ihak

yang kalah harus membayar biaya perkara dalam kedua t ingkat

psradilan ini;

. Memperhatikan pasal-pasal , d ari Undang-undang yang ber-

sangkutan;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

(L.M. SJLALAHJ, S.H.)

ttd.

(R. SOEGONDO KARTANEGARA, S.H.)

Ketua,

ttd,

(NY. T.S. ASLAMJAH SULAEMAN, S.H.)

Untuk saJinan sesuai dengan asJinyaDikeJuarkan untuk dinas

. Panitera Kepala

Pengadilan Tinggi Jakarta Raya

MENGADILI : Biaya-biaya:

Materai .

Leges .

Redaksi Recht .

Inzage .

Kontra memori banding

Jumlah

Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu

Tergugat tersabutdi atas;

Menguatkan, 'putusan Pengadi lan Negeri Jakar ta Pusat tanggal

1-1Oktober 1983 NO.560/1982/PDT.G. yang dimohonkan banding tar-

sebut di atas:\.

Menghukum Per'nbanding dahulu Tergugat untuk msmbayarblaya

psrkara dalam keduatingkatan paradilan, biaya mana dalarn tingkat

banding sajaditaks ir sobesar Rp 16.075, - ' (eIiam belas r ibu tujuh puluh

. lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat perrnusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari:SELASA, tang9a l22 MEl

1984 o leh karn i: NY. T.S . ASLAMIAH SULAEMAN, S.H. WakiJ Ketua

Pengadi lan Neger i Jakar; 'l "sebagai Ketua Majel is , L.M. SILALAHI S.H.

dan R.SOEGONDO KARTANEGARA, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Psnqadilan Tinggi

Jakarta . .No.283/pen/1811984/PT.Pe,rdata telah di1Linjukuntuk me-

, meriksa d ~ n 'm e ~ u t u sperkar"a lnidalarn tingkat'banding, da~~iucap:

kan di sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olah Hakim Ketua

te rsebut yang didampingi pa ra Hakim Anggo ta tersebutdan dlhadiri

oleh: -BURHANUDDIN rUASIKAL, Panhsra' Pengganti 'pad~Pang-

adilan Tinggi Jakarta, dengan t idak dlhadir loleh kadua bslah'pihak,

Panitera Pangganti

ttd.

(BURHANUDDIN TUASIKAL)

Rp 75,-

Rp 1.000,-

Rp 1.000,-

Rp 8.000,-

Rp 6.000,-

Rp 16.075,-

Dieatat dl sini:

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan

kepada para pihak masing-masing

t. PI INDOKAYANISSAN MOTORS

pada tanggal29 Agustus 1984;.

2. MARUBENI CORPORATfON

pada tanggal 3 Agustus 1984

248

Jakarta 17 September 1984

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat

H. ABDUL KARIM'

249

Date post:	18-Jul-2015
Category:	Documents
Upload:	rsopacua
View:	154 times
Download:	19 times

Nissan vs Marubeni

Documents