Seminar Nasional dan Refleksi Akhir tahun

2019 LKBH UMSIDA, 30 Desember 2019

dalam PERSPEKTIF

TEORI SOSIAL/HUKUM KRITIS

Oleh : Umar Sholahudin Dosen FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabaya Direktur Eksekutif Center for Social Study and Democrazy (Cessda) Jawa Timur

OMNIBUS LAW

OMNIBUS LAW INDONESIA :

Presiden Jokowi menyebut istilah omnibus law dalam pidato pertama setelah dilantik

sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Omnibus law terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yakni UU Cipta Lapangan

Kerja dan UU Perpajakan.

Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan untuk memperbaiki ekosistem investasi dan

daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan

perlambatan ekonomi global, dengan harapan pertumbuhan ekonomi meningkat

(6%).

Pertama, Surplus regulasi sehingga menghambat Investasi. Omnibus law akan

menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit dan panjang.

Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional

dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam

menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Kondisi Ekonomi Nasional

Kondisi pertumbuan ekonomi yg lemah atau stagnan (5%)

Pertumbuhan Ekonomi dlm didongkrak melalui Investasi (D/L)

Berdasarkan peringkat dalam Easy of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016

versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara.

Sejak Mei 2018, pemerintah telah meluncurkan program one single submission (OSS) yang

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang

Percepatan Kemudahan Berusaha. Kebijakan dan semangat pemerintah ini memang perlu

ditangkap oleh daerah, salah satunya dengan membuat atau revisi produk hukum daerah

(baca: Perda) yang relavan.

Investasi produktif membutuhkan kebijakan investasi yang friendly. Butuh regulasi yang

mendukung.

Regulasi yang ada tumpang tindih dan sektoralistik. Surplus regulasi menghambat investasi

Karena itu Butuh deregulasi (penyerdehanaan regulasi) dan debirokratiasi

Omnibus Law sebagai Resep pertumbuhan

Ekonomi via investasi

Tumpang tindih aturan/hukum dapat diselesaikan

Harmonisasi dan sinkronisasi aturam hukum dpt dilakukan

Membuat hukum baru yang menjadi hukum payung bagi hukum-hukum yang

terkait.

Mengubah berbagai regam hukum yang ada/terkait dan dimasukan dalam

satu payung hukum yang terintegrasi.

Mengubah pasal-pasal dlm UU terkait yang dinilai menghambat investasi

Omnibus Law akan melancarkan kran investasi masuk ke Indo.

OL akan mengdongkrak pertumbuhan ekonomi, kurangi pengangguran, dan

devisi negara akan meningkat.

OMNIBBUS LAW untuk kepentingan Siapa?

Untuk Kepentingan “bangsa dan negara”?

Semakin memperkokoh kepentingan kaum pemodal kapitalis?

Apakan ini justru menjadi karpet merah buat kaum kapitalis.

Untuk kepentingan masyarakat? Masyarakat yang mana yang

diuntungkan?

Apakah dengan OL, dengan serta merta “harapan manis”; investasi

dan pertumbuhan ekonomi akan naik?

Skenario positif dan negatif apa yang bisa diprediksi, jika OL

diberlakukan.

Apa itu Omnibus Law

Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah omnibus law berasal dari omnibus

bill, yakni UU yang mencakup berbagai isu atau topik. Kata "omnibus" berasal dari

bahasa Latin yang berarti "segalanya“

Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Konsep ini sering digunakan di

Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat

regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah membuat satu UU baru untuk

mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Omnibus law atau omnibus bill diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) untuk mengamendemen beberapa UU sekaligus. Konsep omnibus law

sebenarnya berusia cukup tua, di Amerika Serikat (AS) tercatat UU tersebut pertama

kali dibahas pada 1840

Secara proses pembuatan, pakar hukum menyebut bahwa tidak ada perbedaan

dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja, isinya tegas mencabut

atau mengubah beberapa UU yang terkait.

HUKUM PAYUNG. Regulasi dengan membuat membuat satu undang-

undang baru untuk mengamanden beberapa undang-undang

sekaligus.

Undang-Undang Cipta Lapangan Pekerjaan dan UU perpajakan/UU

Pemberdayaan UMKM

Setidaknya ada 82 UU dan 1.194 Pasal terdampak dan akal

Diselaraskan dalam Omnibus Law

Unuk memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia,

khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan

ekonomi global.

OMNIBUS SEBAGI RESEP?

Perspektif Teori Sosial/Hukum Kritis

Teori, kajian dan analisis teori kritis dalam sosiologi ini

dimanfaatkan oleh para yuris dalam kajian ilmu hukum. Studi kritis

atas hukum merupakan kritik dan sekaligus perlawanan terhadap

paradigm dan mainstream hukum dominan yang positivistik.

Para penggiat studi kritis atas hukum berusaha untuk memahami

dan berusaha membongkar secara mendalam struktur-struktur

hukum yang dominatif dan hierarkhis sebagai produk dari

masyarakat industry-kapitalis yang lebih mengedapankan

rasionalitas. Struktur sosial merupakan wujud ketidakadilan,

dominasi, dan penindasan.

Pemikiran ini terinspirasi pemikiran filsafat dan teori kritis

dari Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse

dan Erich Fromm di akhir tahun 20-an dan awal tahun 30-an

dan dilanjut oleh Jurgen Habermas, dan lain-lain.

Filasafat kritis adalah salah satu aliran filasat yang

berkembang dengan menggunakan pendekatan kritis

terhadap realitas sosial. Aliran ini diilhami oleh pemikiran

Hegel dan Karl Marx. Aliran ini berkembang mulai dari

Mahzab Frankfurt sampai dengan Post Modernisme

Kritik atas Positivisme Hukum

1. Studi kritis atas hukum tak bisa dialepaskan dari aliran positivism (hukum).

Studi kritis atas hukum berangkat dari kekecewaan terhadap aliran

positivism (hukum) yang dianggap gagal dalam memberikan rasa keadilan

dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. suatu teorisasi mengenai adanya suatu tatanan hukum yang kukuh dan

rasional merupakan obsesi dari aliran positivisme tersebut. Hukum harus

dapat dilihat sebagai sutu bangunan rasional, dan dari titik ini berbagai teori

dan pemikiran dikembangkan. Dalam teoritisi positivis tersebut terdapat

nama-nama besar, seperti Hans Kelsen, H.L.A.Hart, Lon Fuller dan Dworkin.

Kelsen misalnya, terkenal dengan Reine Rechtslehre dan Stufenbautheorie

yang berusaha untuk membuat suatu kerangka bangunan hukum yang dapat

dipakai di manapun.

B. A. Sidharta (2004) mengatakan pemahaman dan penegakan hukum

legalistik-positivistik melahirkan adanya penafsiran hukum yang

monolitik oleh para fungsionaris atau aparat penegak hukum.

Penafsiran monolitik bermakna bahwa teks undang-undang hanya

memberi rentang ruang penafsiran yang sangat terbatas dan bersifat

limitatif. Kata “monolitik” bahkan mengisyaratkan ruang itu hanya ada

satu yang biasanya hanya mengidolakan penafsiran gramatikal, bahkan

cenderung leksikal.

Pemahaman ini juga akan sangat rawan menimbullan subjektivitas dan

penafsiran tunggal hukum oleh pihak-pihak yang memegang otoritas

dan kekuasaan di lingkup negara

Pemahaman hukum yang legalistik-positivistik akan berakibat pada

penerapan hukum yang monolitik. Sementara dalam konteks vis a vis

dengan kenyataan sosiologis, hukum tidak bisa diterapkan dengan

menggunakan paradigm “kaca mata” kuda yang menilai hukum harus

terbebas dari faktor-faktor non hukum.

Dari sinilah, maka pembentukan hukum (making law) harus

memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan

untuk melahirkan hukum progresif, sedangkan pelaksanaannya (law

implementation), hukum harus diposisikan sebagai alat dalam

mewujudkan keadilan sosial (social justice) dan ketertiban sosial

(social order), dan bukan manusia atau masyarakat dikorbankan demi

tegaknya hukum.

Positivisme Hukum H. L. A. Hart

(Satjipto Rahardjo (2009)

1. Hukum hanyalah perintah penguasa;

2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral dan

etika;

3. Analisa tentang konspesi-konsepsi hukum dibedakan

dari penyelidikan sejarah dan sosiologi;

4. Sistem hukum haruslah sistem yang logis, tetap dan

bersifat tertutup dan diperoleh atas dasar logika, tanpa

memtimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etik

Refleksi Kritis Positivisme Hukum

1. Legalistik-Positivistik : cara berhukum yang lebih mengedepankan aspek legal-formal,

didasarkan pada aturan hukum normatif (rule bound), dan berdasarkan undang-undang

tertulis

2. Rigid/kaku, dan Eksklusif (tertutup); legalistik-positivistik melahirkan adanya penafsiran

hukum yang monolitik oleh para fungsionaris atau aparat penegak hukum

3. Hakim Hanya Menjadi Corongnya UU (layaknya kaca matu kuda)

4. Mengejar kepastian hukum yang formalistik-proseduralistik: keadilan formil

5. Abai terhadap nilai etik dan moralitas hukum dan keadilan masyarakat

6. Tidak mampu menjawab problematika akut penegakan hukum, termasuk dalam kasus

“gurita korupsi”, khususnya lagi terkait dengan masalah keadilan hukum masyarakat

Otokrikritik Positivisme Hukum

1. CLS : positivism hukum dan pemahaman hukum legal-formal dianggap tdk mampu menjelaskan

pelbagai persoalan aktua dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika

masyarkaat yang begitu cepat.

2. Soetandyo W (2002:160), di tengah perubahan transformatif yang amat cepat, terkesan kuat bahwa

hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan masyarakat.

3. Kelemahan substansial dari positivism hukum tersebut; Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-

norma yang eksis secara eksklusif dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Dari segi substansinya,

kini hukum sebagai kekuatan sosial yang empiris wujudnya,namun terlihat secara sah , dan bekerja

untuk memola perilaku-periaku actual masyarakat (Wignjosoebroto, 2002: 161).

4. Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-2 yang sangat kaku, dan

eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dalam

dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan.

5. Pemahaman dan penerapan hukum legalistik-positivistik dinilai telah gagal dalam keadilan bagi

masyarakat. Koesno Adi, (2006), Dalam kenyataannya, pemahaman dan penerapan hukum positivistik

tersebut masih menjauh dr tujuan hukum itu sendiri (baca: keadilan) atau terjebak dalam keterpurukan.

Menurut Ahli Kriminologi, I. S. Susanto, sebagaimana dikuitp Kudzaifah Dimyati (2010)

melihat fenomena hukum dalam perspektif kritis, yang menyatakan ; Analisis yang

kritis terhadap proses penegakan hukum maupun terhadap undang-undangan

(pidana) akan membuka perspektif baru dalam mengembangkan studi mengenai

fenomena kejahatan.

Karena itu, aliran pemikiran kritis tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan,

apakah perilaku itu bebas atau ditentukan, tetapi lebih mengarahkan pada

mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya. Lebih lanjut

Dimyati menyatakan, studi hukum kritis merupakan respon atas paradigm positivism

yang selama ini menjadi “kacat mata” dalam membaca hukum telah kehilangan

relevensinya dalam menjawab masalah hukum saat ini.

Pemeriksaan secara kritis terhadap paradigma yang mendasari pandangan-

pandangan hukum dominan (baca: positivism hukum dan hukum modern) perlu untuk

dilakukan.

Hukum dlm Pandangan Marxist

Dalam bidang hukum, ada satu kredo yang berbunyi bahawa setiap orang

sama dihadapan hukum (equality before law), namun dalam kenyataannya,

kita mengalami ketidaksamaan. Dalam pandangan Marxis, hukum merupakan

produk dari kalangan elit tertentu, yakni mereka yang memiliki alat produk

dan akses ekonomi dan politik.

Para kapitalis ini akan selalu memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan

ekonomi atau produksi. Kelas ini berusaha keras memeras kelas proletar atau

buruh melalui optimalisasi tenaganya.

Para kapitalis selalu berupaya agar struktur produksi dan distribusi tetap

dipertahankan dan dilanggengkan. Disinilah hukum dimanfaatkan oleh para

kapitalis sebagai instrument untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan

politiknya

Meskinpun hukum mengajarkan persamaan, namun dalam

praktiknya seringkali bertentangan atau mengalami perbedaan

perlakuan. Kelompok-sosial-ekonomi tertentu saja yang

mendapatkan akses dan perlakuan hukum yang lebih baik

dibanding dengan kelompok mayoritas lainnya, yakni mereka yang

memiliki status sosial-ekonomi lebih rendah.

Karena itu, proses regislasi dan implementasi hukum dalam

masyarakat lebih cenderung mempertimbangkan status sosial-

ekonomi seseorang.

hukum tak bisa dilepaskan dari relasi kelas sosial dalam masyarakat. Posisi

kelas sangat menentukan keberpihakan hukum.

Secara politik, hukum pada hakekatnya adalah produk politik dari kepentingan

kelas yang berkuasa. Dalam artian hukum dibuat melalui proses politik oleh

sekelompok orang tertentu yang memiliki posisi kelas sosial tertentu, lebih

khusus lagi yang memiliki akses kekuasaan politik.

Sehingga bisa dikatakan hukum merupakan representasi kepentingan

sekelompok orang atau elit. Dalam perspektif Marx, hukum dijadikan sebagai

instrument politik oleh kelas borjuis untuk merebut dan mempertahannkan

dan bahkan mengembangkan dihadapan kelompok lemah atau dalam bahasa

Marx; kelas proletar.

Pandangan Hukum Kritis

Star dan Collier (1985:3), dalam pandangan paradigma hukum kritikal, hukum

tidak dipandang sebagau sesuatu yang netral, tetapi merupakan “sesuatu”

yang diciptakan oleh suatu badang hukum dengan tujuan memberi

keuntungan kepada sekelompok orang di atas kerugian sekelompok orang

yang lain.

Hukum bagi pendekatan kritik sebagai cara untuk mendefinisikan dan

menegakkan tertib yang menguntungkan kelompok tertentu di atas

pengorbanan kelompok lain.

Dalam pandangan Wallace dan Wolf (1980:99), hukum tidak dipandang

sebagai norma yang berasal dari konsensus sosial, tetapi ditentukan dan

dijalankan oleh kekuasaan, dan substansi hukum dijelaskan dari kacamata

kepentingan mereka yang berkuasa

Hukum dlm Pandangan Marxist

Dalam perpektif teori Marx, bahwa negara pada hakekatnya merupakan negara kelas,

artinya negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang

menguasai bidang ekonomi dan politik. Karena itu menurut Marx, negara bukanlah

lembaga tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas

berkuasa untuk mengamankan kekuasaan mereka.

Wajah negara seperti itu sangat kapitalis, ia berusaha menjamin dan melindungi

kepentingan dan kebutuhan politik dan ekonomi elit kekuasaan, pada saat yang sama

negara menindas kepentingan masyarakat kecil atau lemah. Negara dalam

pandangannya Marx selalu berpihak dan mengangkat pada kelas berkuasa, dan

menekan kelas bawah atau masyarakat. Negara dianggap institusi yang memiliki

keabsahan secara moral dan hukum untuk berbuat apa saja, demi untuk menjamin

dan melindungi kebutuhan dan kepentingan kekuasaannya

Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Studi kritis tentang hukum yang didasari pada teori kritis, hadir untuk melawan dominasi

positivisme (hukum). Dalam pandangan teori kritis, hukum positif sebagai produk masyarakat

liberal menyatakan bahwa masyarakat liberal dipenuhi dengan dominasi dan hierarkhi.

Kelas atas membentuk struktur yang berlaku bagi lainnya untuk memperlancar

kehidupannya.

Teori sosial kritis dalam kajian hukum membawa masyarakat, khususnya masyarakat

tertindas (baca: korban pembangunan kapitalistik) semakin memahami dan sadar atas

struktur sosial-hukum dalam masyarakat kapitalis yang sarat dengan penindasan dan

kekerasan atas nama hukum negara.

Pemikiran masyarakat (korban hukum) semakin tercerahkan dan melakukan aksi-aksi

pemikiran transformatif untuk sebuah perubahan sosial-hukum yang lebih berkemanusiaan.

Perubahan sosial-hukum yang lebih partisipatori dan emansipatif, yakni struktur sosial-

hukum yang lebih memberdayakan potensi akal budi masyarakat. Dengan demikian, dengan

kesadaran dan sikap emansipatif dari masyarakat sebagai aktor, akan dapat memberi

kontribusi pada perubahan dan peribaikan struktur sosial-hukum yang lebih berkeadilan.

Teori Sosial/gukum Kritis

Teori Kritis membawa kita berfikir untuk “menunda” untuk

tidak terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan dan

keputusan, dan tidak melihat sesuatu (realitas sosial)

secara linier laiknya kaca mata kuda.

Teori kritis juga membawa kita untuk terus menelanjangi,

dan karenanya kita dapat melihat dan memahami setiap

unsur-unsur pembentuk realitas tersebut yang sejatinya

tidak diterministik, ada makna, pesan dan kepentingan

yang terselubung

NONET dan SELZNICK Tiga Tipe Hukum Dalam Masyarakat

• Hukum yg mengabdi dan pelayan pd kekuasaan dan tertib sosial yg represif

Hukum Represif

• Hukum digunakan untuk mengawasi atau membatasi kekuasaan yg represif dan melindungi integritas dirinya. Didukung PN yang menjalankan tugasnya yg bebas dr kekuasaan politik dan ekonomi, dg menegakkan keadilan prosedural.

Hukum Otonom

• Hukum yg melayani kebutuhan dan kepentingan sosial rakyat (sbg fasilitator), pembuat uu merefleksikan hal2 yg terjadi di masy, dan mengedepankan keadilan substansial.

Hukum Responsif

Memadukan jurisprudence dan social science >>untuk mengatasi krisis hukum

atau seperti yg dikatakan Trubek ; is law dead?

Tipe Hukum (Nonet Dan Selznick) Komponen Hukum Represif Hukum Otonom Hukum Responsif

Tujuan Ketertiban Legitimasi Kompetensi

Legitimasi Ketahanan Sosial & Tujuan Negara Keadilan Prosedural Keadilan Substantif

Pengaturan Keras, rinci, lemah thd pembuat hk Luas dan Rinci, mengikat

penguasa maupun yang dikuasai

Subordinat dr prinsip dan kebijakan

Diskresi Sangat luas; oportunistik Moralitas kelembagaan Luas, tetapi sesuai dengan tujuan

Moralitas Moralitas komunal Dibatasi peraturan, delegasi yg

sempit

Moralitas sipil

Politik Hukum subordinat politik kekuasaan Independen Terintegrasi aspirasi hk dan politik.

Keperpaduan kekuasaan

Harapan Ketaatan

Tanpa Syarat (dianggap

pembangkang)

Penyimpangan peraturan yg

dibenarkan, mis. Menguji validitas

uu atau perintah

Pembangkangan dilihat dr aspek bahaya

substantif; Dipandang sbg gugatan thd

legitimasi

Harapan Ketaatan Pasif, kritik dianggap tdk setia akses dibatasi prosedur baku;

munculnya kritik atas hk.

Akses diperbesar dengan integrasi

advokasi hukum dan sosial

Partisipasi Ketertiban Legitimasi Kompetensi

Seekanrio jika OMNIBUS LAW diterapkan

Bagi Kaum investor/pemilik Modal

Menyambut baik adanya OL

Kran investasi terbuka lebar

Menguntungkan kaum kapitalis

Ada insentif pajak

Pertumbuhan potensi naik?

Pertumbuhan naik?

Pendapatan negara naik?

Ketenagakerjaan akan

diperlonggar

Masyarakat/buruh

Menolak, karena akan merugikan

buruh

Memberi Menguntungkan pemilik

modal/kapitalis

Upah buruh murah

Investasi padat modal,

Potensi tidak ramah lingkungan

Konflik agraria dan sosial

Ketimpangan sosial

Omnibus law Jika diterapkan

Tidak semua investasi itu berdampak baik bagi

masyarakat. Sebagian (bahkan mungkin sebagian besar)

investasi justru berdampak buruk bagi masyarakat jika

tidak dikendalikan.

Investasi yang menabrak tata ruang wilayah misalnya,

seringkali justru menyebabkan bencana ekologis.

Investasi yang menabrak aturan lingkungan hidup juga

sama dampaknya bagi masyarakat, yaitu bencana ekologi.

Konflik Agraria dan sosial, serta HAM

Dampak Sosial dan ekologis

Mungkin pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa terjadi

tapi dengan mengorbankan manusia dan alam

Industri ekstraktif akan meningkat

Prinsip Kebijakan investasi ramah ekologis

Mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat;

Lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi daerah dan

nasional, tidak bergantung pada ekonomi asing;

Insentif;

Jaminan penanaman modal (baik jaminan keamanan maupun

kenyamanan;

Tata kelola perusahaan yang baik, dan;

Prinsip “Ramah Lingkungan”. Artinya kegiatan penanaman modal

yang mengeksplorasi dan mengeskploitrasi sumber daya alam,

harus memperhatikan ruang ekologis manusia dan alam.

Kebijakan Investasi yg ramah lingkungan

Kita semua sepakat bahawa aktivitas penanaman modal yang

inklusif –baik itu penanaman modal asing maupun dalam negeri-

akan memberikan multiplayer efect bagi pembangunan daerah,

yakni pemerataan pembangunan ekonomi, pembukaan lapangan

pekerjaan, menciptakan daya saing daerah, dan akan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi daerah dituntut untuk lebih friendly atau bersahabat,

memberikan kemudahan berusaha kepada para investor dengan

tetap menjaga dan melindungi kepentingan daerah. Penanaman

modal yang friendly dan ramah lingkungan.

Hatur Nuhun

Kalau burung terbang melayang,

Kan hingga di pucuk batang,

Kalau di hati ada rasa sayang,

Walau jauh tetap datang.

Nasi Goreng rasanya Gurih,

Dimakan di Kota Batu,

Ku Haturkan Terima kasih,

Atas Semua perhatian Bapak/ibu.