Paparan Kuliah Magister Hukum UGM Jakarta, 21 April 2012

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG PENANAMAN MODAL

invest in

Invest in remarkable indonesia Invest in

remarkable indonesiaindonesia

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesia

Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in

Invest in

able indonesia Invest

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Jakarta, 21 April 2012

Dr. Riyatno, S.H., LL.M.Kepala Pusat Bantuan HukumBadan Koordinasi Penanaman Modal

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Daftar Isi

I. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing

II. Iklim Investasi

III. Kinerja Investasi

IV. Kebijakan Penanaman Modal


3

I. Alasan-Alasan Masuknya Modal Asing dan Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing

I. ALASAN-ALASAN MASUKNYA MODAL ASING DAN SYARAT-SYARAT UNTUK MENARIK MODAL ASING

A. Alasan-Alasan Masuknya Modal asing :

- Upah buruh yang murah

- Dekat dengan sumber bahan mentah

- Menemukan pasar baru

- Royalti dari alih teknologi

- Penjualan bahan baku dan suku cadang

- Insentif

-Status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional

4

B. Syarat-Syarat Untuk Menarik Modal Asing :

1) - Adanya keuntungan ekonomi (economic opportunity)

2) - Stabilitas politik (political stability)

3) - Kepastian hukum (legal certainty)

5


6

II. Iklim Investasi


7

Indonesia’s current position

Investment grade

January 2012

BB +

BBBBaa3

Ba1

January 2012 Desember 2011

Iklim Investasi: Kinerja perekonomian Indonesia di mata dunia

o Agen Rating Internasional seperti Fitch Ratings dan Moody's Investors Service telah meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat investasi (Investment Grade)

o Analis Ekonomi memperkirakan bahwa S&P akan memasukkan Indonesia menjadi peringkat investasi di Semester Pertama tahun 2012.

o The Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) telah meningkatkan peringkat Indonesia menjadi peringkat investasi sejak Juli 2011


8

No. Negara Peringkat (Periode Tahun)

2009-2011 2010-20121. China 1 12. India 3 23. Brazil 4 34. USA 2 45. Rusia 5 56. Mexico 12 67. United Kingdoms 6 78. Vietnam 11 89. Indonesia 9 910. Jerman 7 1011. Thailand n/a 1112. Polandia 13 1213. Australia 8 1314. Perancis 14 1415. Malaysia n/a 1516. Jepang n/a 1617. Kanada 10 1718. Cili n/a 1819. Afrika Selatan n/a 1920. Spanyol n/a 20

Sumber: World Investment Prospects Survey 2010 – 2012, UNCTAD


World Investment Prospects Survey 2008 - 2012 “the most attractive economies for the location of FDI”

“Indonesia berada pada peringkat 9 tujuan utama Foreign Direct Investment (FDI). “

Berdasarkan hasil suvei UNCTAD dengan responden dari para korporat/ eksekutif Transnational Corporation (TNC’s) negara-negara maju dan berkembang.

UNCTAD beranggotakan 193 negara.


9

World Economic Forum (WEF)

Sumber: The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2010

Global Competitiveness Index (GCI) 2011–2012 and 2010–2011

NegaraPeringkat

2010-2011 2011-2012

Swiss 1 1

USA 4 5

Singapura 3 2

Jepang 6 9

Malaysia 26 21

China 27 26

Thailand 38 39

Indonesia 44 46

India 51 56

Brazil 58 53

Rusia 63 66

Vietnam 59 65

Filipina 85 75


Mengapa Indonesia: Remarkable Indonesia

o Tahun ini, survei GCI diikuti oleh 133 negara. Terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan yang yang direfleksikan dalam 12 pilar persaingan, diantaranya institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi danm pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, ukuran pasar, efisiensi bisnis dan inovasi.

o Peringkat Indonesia berdasarkan GCI lebih baik dibandingkan Brazil, Rusia dan India.


10

Iklim Investasi: dunia merangkul kinerja ekonomi Indonesia

Colombia

Egypt

Turkey

Italy

Russia

Australia

India

Canada

USA

Indonesia

0 1 2 3 4

“Indonesia adalah tempat terbaik bagi pengusaha untuk memulai usaha”

Indeks berasal dari nilai rata-rata (pada skala dari 1 sampai 4) dari empat pertanyaan, yaitu:

• Berdasarkan penilaian kreativitas / inovasi di negara sendiri• Kesulitan untuk memulai usaha di negara sendiri• Penilaian orang yang memulai bisnis sendiri• Kemudahan dalam mempraktekan ide-ide bisnis

Supporting New Businesses Index

Mean Index, 2010Sumber: BBC/Globescan

Top

Five

Bott

om F

ive

Hasil tersebut berasal dari survei terhadap lebih dari 24.000 orang di seluruh 24 negara.

Survei ini dilakukan untuk BBC World Service oleh GlobeScan perusahaan jajak pendapat internasional dengan Program on International Policy Attitudes di Universitas Maryland


11

Emerging Markets

12%

Growth Markets

23%Developed

Markets65%

DUNIA

Pertumbuhan pasar

N11Banglades, Mesir, Iran, Nigeria, Pakistan, Filipina, Vietnam, Mexico, Korea, Turki, Indonesia

New “Growth Markets” dikategorikan terhadap Indonesia bersama-sama dengan negara lain seperti China, Mexico, Korea, Turki, Brazil, Rusia, India

Mexico2%

Korea2% Turki

1%

Indonesia1%

Brazil3%

Rusia3%

India2%

China9%

Sumber: GSAM, Jim O’Neil Presentation

Iklim Investasi: Klasifikasi negara oleh 2010 GDP Share


12

III. Kinerja Investasi


13

(Rp Trillion) 2010 2011 2012* 2013* 2014* TOTAL(2010-2014)

PMA 147.9 175.2 204.1 272.6 329.0 1,126.4 PMDN 60.6 67.2 79.4 117.7 177.9 502.8

Total Target 208.5 240.0 283.5 390.3 506.9 1,629.2(US$ 183.1 miliar)

Asumsi : US$ 1 = Rp 8,900,-) *) Target

Target: Rencana Strategik BKPM 2010-2014

Target Realisasi Investasi (Rp. Trillion)

Total realisasi investasi yang dapat dicapai pada2010-2014: US$ 183.1 Miliar

Source: BKPM


14

SingaporeUS$ 5.1 M

26.3 %

JapanUS$ 1.5 M

7.8 %

USAUS$ 1.5 M

7.6%NetherlandUS$ 1.4 M

7%

South KoreaUS$ 1.2 M

6.3%

OthersUS$ 8.8 M

45.1%

5 Besar Peringkat Investasi(US$ M)Realisasi Investasi 2011

Total realisasi investasi Januari-Desember 2011 Rp 251.3 trilyun atau 104.7% dari target 2011 (Rp 240.0 trilyun). Dibandingkan periode yang sama tahun 2010 (Rp 208.5 trilyun), meningkat 20.5%.

Sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2011 di luar Jawa sebesar Rp 103,2 triliun (41,1%) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2010 sebesar Rp 68,5 triliun (32,9%).

Realisasi penyerapan bagi tenaga kerja Indonesia sampai dengan Desember 2011 mencapai 404.039 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 137.217 orang dan proyek PMA sebanyak 266.822 orang.


15

Realisasi Investasi : Berdasarkan Sektor dan Lokasi

LIMA BESAR SEKTOR REALISASI PMALIMA BESAR SEKTOR REALISASI PMDN

1. Transportasi, Gudang dan Komunikasi(US$ 3.8 billion);

2. Pertambangan (US$ 3.6 billion);

3. Listrik, Gas dan Air(US$ 1.9 billion);

4. Industri Logam dasar, Produk Logam, Permesinan dan Elektronik (US$ 1.8 billion);

5. Industri Kimia Dasar, Produk Kimia dan Farmasi (US$ 1.5 billion).

1. Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 9.4 T);

2. Industri Kertas dan Percetakan (Rp 9.3 T);

3. Listrik, Gas dan Air (Rp 9.1 T);

4. Transportasi, Gudang dan Komunikasi (Rp 8.1 T);

5. Industri Makanan (Rp 8.0 T).

LIMA BESAR LOKASI REALISASI PMALIMA BESAR LOKASI REALISASI PMDN

1. Jawa Barat (Rp 11.2 T);

2. Jawa Timur (Rp 9.7 T);

3. DKI Jakarta (Rp 9.3 T);

4. Riau (Rp 7.5 trillion);

5. Kalimantan Timur (Rp 6.6 T).

1. DKI Jakarta (US$ 4.8 billion);

2. Jawa Barat (US$ 3.8 billion),

3. Banten (US$ 2.2 billion);

4. Papua (US$ 1.3 billion);

5. Jawa Timur (US$ 1.3 billion).

Sektor:

Lokasi :


16

IV. Kebijakan Penanaman Modal Terkini


17

Rencana Umum Penanaman Modal

TUJUH ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;2. Persebaran Penanaman Modal;3. Fokus Pengembangan Pangan,

Infrastruktur, dan energi;4. Penanaman Modal yang Berwawasan

Lingkungan(Green Investment); 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, dan Koperasi(UMKMK);6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan

Insentif Penanaman Modal; dan7. PromosiPenanamanModal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang ditandatangani tanggal 17 Februari 2012

RUPM


18

PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS,

KEMUDAHAN, DAN INSENTIF

PERTIMBANGAN EKSTERNAL· Strategi negara pesaing, bagaimana

negara lain melakukannya· Intensitas persaingan merebut

Foreign Direct Investment (FDI)· Praktek terbaik internasional· Komitmen internasional

PERTIMBANGAN INTERNAL· Strategi/kebijakan pembangunan

ekonomi dan sektoral;· Kepentingan pengembangan wilayah;· Tujuan pemberian fasilitas,

kemudahan, dan insentif;· Pengaruh (importance) dari sektor

yang bersangkutan dari segi keterkaitan dengan sektor lain, besaran sektor secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;

· Sinkronisasi dengan kebijakan lain yang terkait.

PERLUNYA PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF

PRINSIP DASAR· Efisiensi administratif;· Efektif;· Sederhana;· Transparan;· Keadilan;· Perhitungan dampak

ekonomi (analisis B/C).· Jangka waktu

KRITERIA KEGIATAN PENANAMAN MODAL· Pionir;· Prioritas tinggi;· Menyerap banyak tenaga kerja;· Pembangunan infrastruktur;· Melakukan alih teknologi;· Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;· Menjaga kelestarian lingkungan hidup;· Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;· Bermitra dengan UMKMK;· Menggunakan barang modal dalam negeri.

KRITERIA KLASIFIKASI WILAYAH· Wilayah maju;· Wilayah berkembang;· Wilayah tertinggal.

KOMBINASI

FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT KEGIATAN PENANAMAN MODAL · Pionir;· Prioritas Tinggi.

FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT WILAYAH · Wilayah maju;· Wilayah

berkembang;· Wilayah

tertinggal.

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal


19

• Mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku / setengah jadi bagi industri lainnya, penunjang infrastruktur

Quick

Wins and Low Hanging

Fruits

• Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik, diversifikasi dan konversi energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan

Infra-struktur dan Ener

gi

• Pengembangan industri skala besar yang terintegrasi (upstream -> downstream)

Industri

Skala Besa

r

• Pengembangan investasi berteknologi tinggi maupun inovasi teknologi tinggi

Know-

ledge base

d Econo-my

Roadmap Implementasi Penanaman Modal

FASE I FASE IIFASE

IIIFASE

IV

2025Sampai dengan

Catatan : Fase dapat berlangsung secara paralel dan simultan


20

Investment Opportunities: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

Pada dasarnya, kerangka desain MP3EI didasarkan pada Inisiatif Strategis sebagai berikut: 1. Mendorong realisasi investasi skala besar di

22 kegiatan ekonomi utama2. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk

merevitaliasasi kinerja sektor riil3. Pengembangan center of excellence di setiap

koridor ekonomiStrategi Utama MP3EI:4. Pengembangan Potensi Ekonomi melalui

Koridor Ekonomi5. Penguatan Konektivitas Nasional6. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Nasional


21

Sumber: Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian RI, 2011

Sumatera Corridor

Kalimantan Corridor

Java Corridor

Sulawesi Corridor

Papua – Maluku Corridor

““Pendorong Industri dan Jasa Nasional"

'‘Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''

'‘Pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan

nasional''“Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil

Bumi dan Lumbung Energi Nasional "

“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil

Tambang & Lumbung Energi Nasional "

“Pusat pengembangan makanan, perikanan

nasional”

Bali - Nusa Tenggara Corridor

Koridor Ekonomi Indonesia


22

Investment Opportunities: Kegiatan Ekonomi Utama

Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Java Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara

Papua – Maluku Islands

Besi Baja √ √

Makanan Minuman √

Tekstil √

Peralatan transportasi √

Perkapalan √ √

Nikel √ √

Tembaga √

Bauksit √

Kelapa Sawit √ √

Karet √

Pertanian Pangan √ √

Pariwisata √

Telematika √

Batubara √ √

Migas √ √ √

Jabodetabek Area √

KSN Selat sunda √

Alutsista √

Peternakan √

Perkayuan √

Kakau √

Perikanan √ √ √


23

Ease of Doing Business

DB 2012 Rank

DB 2011 Rank

Change in Rank

Doing Business 129 121 -8

Starting a Business 155 155 No change

Dealing with Construction Permits

71 60 -5

Registering Property 99 98 -1

Getting Credit 126 116 -10

Protecting Investors 46 44 -2

Paying Taxes 131 130 -1

Trading Across Border 39 47 8

Enforcing Contracts 156 154 -2

Closing a Business 146 142 -2

Getting electricity 161 - -Sumber: IFC, World Bank. (Doing Business Book 2012)

1

4

20

17

20

83

91

98

120

126

129

132

136

0 50 100 150

SingapuraUSA

ThailandMalaysia

JapanBruneiChina

VietnamRusiaBrazil

IndonesiaIndia

Filipina

Perbandingan Peringkat Indonesia Dengan Beberapa Negara Dalam Doing Business Survey 2012

Perbandingan Indikator–Indikator Doing Business Survey 2011 dan 2012

Doing Business Survey 2012


24

Indikator Indonesia Singapura Malaysia Thailand Laos Vietnam Brunei

Jumlah hari 45 3 6 29 93 44 101

Jumlah prosedur 8 3 4 5 7 9 15

Biaya yang dikeluarkan (%)

17,9 0,7 16,4 6,2 7,6 10,6 11,8

Jumlah modal awal (dana deposit) yang dimiliki sebelum pendaftaran (%)

46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perbandingan Indikator Penilaian “Starting a Business “ Doing Business Survey 2012

di Beberapa NegaraIndikator Penilaian “Starting a Business”

Berdasarkan survey IFC, untuk masing-masing item penilaian “starting a business”, prosedur yang diterapkan di Indonesia antara lain

jumlah prosedur yang diterapkan sebanyak 8 prosedur dengan total hari penyelesaian sebanyak 45 hari, besar biaya yang

dikeluarkan sebesar 17,9% dari Pendapatan Per Kapita, dan minimal awal sebelum pendaftaran sebesar 46,6% dari Pendapatan Per

Kapita.

Berdasarkan survei IFC, Indonesia jauh tertinggal dengan Thailand dan Malaysia yang berhasil meningkatkan ranking starting a

businessnya. Thailand berhasil naik sebanyak 19 peringkat, dari sebelumnya rangking 97 menjadi ranking 78. Yang dilakukan

Thailand adalah mempersingkat hari penyelesaian dari sebelumnya 32 hari menjadi 29 hari. Sedangkan Malaysia berhasil naik

sebanyak 61 peringkat, dari sebelumnya ranking 111 menjadi ranking 50. Hal yang dilakukan oleh Malaysia adalah mempersingkat

jumlah prosedur yang ada menjadi hanya 4 prosedur dan mempercepat waktu penyelesaian dari sebelumnya 17 hari menjadi 6 hari.

Untuk negara-negara dengan peringkat lebih tinggi dari Indonesia, tidak ada minimal modal awal yang harus disetor investor, hal ini

berbeda jauh dengan Indonesia dimana investor harus memiliki minimal modal awal, yaitu menurut survei IFC Tahun 2012 adalah

46,6% dari Pendapatan Per Kapita.


25

Keterangan

Didukung oleh KemenPAN & RB

Bekerjasama dengan KPPOD sebagai pelaksana survei

Doing Business di Indonesia 2010:

Laporan pertama dalam seri

Memperbandingkan 14 Kota

Diluncurkan Desember 2009

Doing Business di Indonesia 2012

20 Kota : Kota-kota yang disurvei di DB di Indonesia 2010 Plus Batam, Jambi,

Gorontalo, Mataram, Medan, Pontianak

Diluncurkan akhir Januari 2012

Kota Kemudahan Dalam Pendirian

Usaha(Starting a Business)

Kemudahan Dalam Pengurusan Izin - Izin Mendirikan Bangunan

(Dealing with construction permit)

Kemudahan Dalam

Pendaftaran Properti

(Registering property)

Balikpapan 8 8 14

Banda Aceh 6 10 8

Bandung 5 3 1

Denpasar 10 11 8

Jakarta 7 13 2

Makasar 9 2 10

Manado 14 12 3

Palangkaraya 3 3 5

Palembang 4 6 6

Pekanbaru 11 7 4

Semarang 13 5 11

Surabaya 11 14 6

Surakarta 2 9 13

Yogyakarta 1 1 12

Perbandingan Indikator Penilaian

Sub National Doing Business Survey 2010 & 2012 di Beberapa Daerah di Indonesia

Data diambil dari Doing Business di Indonesia 2010


26

Indikator Kinerja Indonesia Secara Global di DB2010

(diwakili oleh Jakarta)

Kota dengan kinerja terbaik di Indonesia

Praktek Lokal Terbaik Peringkat Global Rank (183 perekonomian)

Bagaimana prestasi kota-kota di Indonesia jika dibandingkan secara

global

Jumlah prosedur untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan

14 prosedur Yogyakarta 8 prosedur 5

Hari untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan

160 hari Makassar 56 hari 9

Hari untuk mendaftarkan properti

22 hari Manado 12 hari 24

Biaya untuk mengurus perizinan untuk mendirikan bangunan

194,8 % pendapatan per kapita

Semarang 107,6 % pendapatan per kapita

78

Jumlah prosedur untuk mendirikan usaha

9 prosedur Yogyakarta, Palangka Raya, Surakarta

8 prosedur 93

Hari untuk mendirikan usaha

60 hari Yogyakarta, Bandung 43 hari 143

Doing Business in Indonesia 2012 kembali akan mengidentifikasi praktik-praktik terpuji di Indonesia termasuk reformasi-reformasi yang telah berjalan sejak 2009

Doing Business Survey 2012


27

Langkah-Langkah yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia untuk perbaikan Doing Business 2012

Starting a Business

Registering Property

Getting Credit

Paying Taxes

Enforcing Contract & Closing a Business

Standard Operating Procedure pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selama 3 hari, nantinya akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 53. (sudah diperkenalkan per 1 Juni 2011).

Telah berkurang 1 prosedur dari semula 6 prosedur menjadi 5 prosedur saja dan waktu pengurusan dari 21 hari menjadi 20 hari.

Di tahun 2011 BI berencana menerbitkan ketentuan yang mengatur perizinan, pengaturan, dan pengawasan Biro Kredit Swasta .

Dalam rangka mendukung kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh kredit, BI telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tercakup dalam Paket Kebijakan Desember 2010, a.l.: Penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi kredit pemilikan rumah.

Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa saja yang meliputi beberapa Masa Pajak sekaligus. WP tersebut meliputi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 Tahun 2007.

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), gugatan wanprestasi diselesaikan paling lama 6 bulan (Surat Edaran MA RI No. 6/1994), sedangkan untuk kepailitan disidangkan paling lama 60 hari kalender. PKPU yang dimohonkan oleh kreditur, disidangkan paling lama 20 hari, sedangkan PKPU yang dimohonkan oleh debitur, 3 hari sudah diputus.

Pengadilan Niaga juga dapat mengadili gugatan atas merk, hak cipta, paten dengan waktu yang relatif singkat. Gugatan kepailitan dan lain-lain, 7 hari kerja sudah harus diputuskan.

Usaha Pemerintah Dalam Mempercepat Memulai Usaha Starting a Business

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan untuk Memulai Usaha.

28

No. ProsedurWaktu

Penyelesaian(Time to complete)

Biaya(Cost to complete) Keterangan

1 Persetujuan penggunaan nama perusahaan

8 hari Rp. 200.000,- (PNBP) Masing-masing telah ada peratuan pelaksanaannya, seperti pelimpahan SIUP dari Dinas Perdagangan DKI Jakarta ke Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta, namun perlu dimonitor secara intens implementasinya di lapangan dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bersama.

2 Penandatanganan akta pendirian perusahaan (notaris)

Rp 2.526.816,-

3 Pengesahan status badan hukum perseroan & pengumuman di Tambahan Berita Negara

Total Rp 1.550.000 yang terdiri dari Rp 1.000.000 (pengesahan akta) + Rp 550.000 (penerbitan di TBNRI)

4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1 hari Tidak ada biaya

5 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

3 hari (simultan)

Tidak ada biaya untuk SIUP baru

6 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tidak ada biaya untuk TDP baru

7 Pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan di instansi setempat

5 hari (simultan)

Tidak ada biaya

8 Pendaftaran kepesertaan dlm Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Tidak ada biaya

Total 17 hari Rp. 4.276. 816,-


29

POLICIES SUPPORTING INVESTMENT COMPETITIVENESS

INSENTIF FISKAL1. Tax Holiday

2. Tax Allowences

3. Fasilitas Impor Mesin, Barang Modal dan Bahan

4. Insentif Lainnya

INSENTIF NON FISKAL1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

2. Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)

Kebijakan Penanaman Modal


30

NO SEKTOR LEBIH TERBUKA LEBIH KETAT

1. Agriculture - 2

2. Forestry 1 -

3. Maritime and Fishery 1 -

4. Energy and Mineral Resources 1 -

5. Industry 2 3

6. Public Works 1 -

7. Trade 1 -

8. Culture and Tourism 17* 1

9. Transportation 4* 1

10. Communication and Information

2 2

11. Manpower and Transmigration 2 -

12. Health 8* -

13. Security - 1

Total 40 10

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ada sekitar 40 sektor usaha yang terbuka untuk investor dan 10 sektor usaha yang lebih ketat. Format lampiran baru DNI lebih memperjelas peraturan dan bidang usaha yang terkait dengan investasi, meningkatkan daya tarik investasi sehingga lebih mudah dipahami oleh investors/stakeholders.

DAFTAR NEGATIF INVESTASI


31

Salah satu contoh lampiran DNI

No. Bidang Usaha KBLIPersyaratan Uraian Persyaratan

Keterangana b c d e f g h i j c d e

1. Jasa Bisnis/ Jasa Konsultansi Konstruksi:- Jasa

Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan

- Jasa Rekayasa selama Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil

71100

71100

- - √ - - - - - - - Maksimal55%

- -

a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

b. Kemitraanc. Kepemilikan modal asingd. Lokasi tertentu e. Perizinan Khusus f. Modal dalam negeri 100%g. Kepemilikan modal asing serta

lokasih. Perizinan khusus dan

kepemilikan modal asingi. Modal dalam negeri 100% dan

perizinan khususj. Persyaratan kepemilikan modal

asing dan/atau lokasi bagi penanaman modal dari negara-negara ASEAN

DAFTAR NEGATIF INVESTASI (Lanjutan...)


32

Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK No. 130/PMK.011/2011 yang

dikeluarkan pada 15 Agustus tahun 2011.

Fasilitas yang diberikan: • Pembebasan pajak 5 - 10 tahun setelah perusahaan /proyek mulai produksi

komersial (100 realisasi% & memiliki IUT). • Setelah periode ini, wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh 50% dari

PPh terutang selama 2 tahun setelah masa bebas pajak (tarif PPh 12,5% selama 2 tahun).

Lima sektor prioritas: 1. Logam dasar;2. Kilang minyak bumi dan / atau bahan kimia organik dasar berasal dari minyak bumi dan gas alam;3. Mesin industri, 4. Industri sumber daya terbarukan, dan 5. Industri peralatan telekomunikasi.

Syarat :Minimum investasi Rp. 1 triliun, berbentuk badan hukum Indonesia yang telah ditetapkan setidaknya 12 bulan sebelum PMK Tax Holiday dikeluarkan, dan harus deposit minimal 10% dari investasi di perbankan Indonesia.

INSENTIF FISKAL

TAX HOLIDAY


33

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007 jo No. 62 Tahun 2008 jo

No. 52 Tahun 2011 Fasilitas yang diberikan:

• Pengurangan pendapatan bersih 30% dari total investasi, dibebankan dalam 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun.

• Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (bangunan dan non-bangunan)

• Kompensasi kerugian diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun.

Ketentuan khusus dalam PP No. 52 Tahun 2011:

Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah mendapat izin

penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sepanjang:

a. Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1 Triliun; dan

b. Belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52/2011 diundangkan.

TAX ALLOWANCE

INSENTIF FISKAL


34

Fasilitas PPh PP 1/2007 PP 62/2008 PP 52/2011

Lampiran I 53 67 52

Lampiran II 19 34 77

Jumlah 72 101 129

Penyesuaian bidang usaha dan daerah tertentu dilakukan dengan memperhatikan: • Mendukung hilirisasi;• Mendukung Kebijakan Industri Nasional dan MP3EI;• Pengembangan di wilayah Indonesia Bagian Timur, antara lain:

Industri Garam di Nusa Tenggara Timur Industri Ingot Kuningan, Ingot Alumunium, Ingot Tembaga, dan Logam Dasar Bukan Besi

Lainnya di Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi.• Pengembangan UMKM melalui usaha kemitraan dengan usaha yang mendapat fasilitas.

Perkembangan Jumlah Bidang Usaha dan Daerah Tertentu Penerima Fasilitas

Tax Allowance


35

Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 Diberikan kepada industri yang menghasilkan barang dan industri yang

menghasilkan jasa. Pembebasan bea masuk diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan

tersebut :a. Belum diproduksi di dalam negeri;b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atauc. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri

Daftar Industri Jasa yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk: 1. Pariwisata dan Kebudayaan2. Transportasi/Perhubungan (untuk Jasa Transportasi Publik)3. Pelayanan Kesehatan Publik4. Pertambangan5. Konstruksi6. Industri Telekomunikasi7. Kepelabuhan

IMPOR BARANG MODAL

INSENTIF FISKAL


36

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pemberian insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

c. pemberian dana stimulan; dan/atau

d. pemberian bantuan modal. Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan lahan atau lokasi;d. pemberian bantuan teknis; dan/ataue. percepatan pemberian perizinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007. Pengurangan tarif pajak penghasilan 5% dari tingkat tertinggi (dari

25% 20%) apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.

PENGURANGAN TARIF PPh

INSENTIF LAINNYA

INSENTIF FISKAL


37

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

PTSP

Permohonan Proses Izin/non-izin

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INSENTIF NON FISKAL


38

PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

PENYELENGGARAPELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN SELURUH IZIN

PENANAMAN MODALTINGKAT

BKPM

Perangkat Daerah Provinsi bidang

Penanaman Modal (PDPPM)

Perangkat Daerah Kab/Kota bidang

Penanaman Modal (PDKPM)

Menteri/Kepala LPNK

Gubernur

Bupati/Walikota

Mekanisme Pelimpahan/Pendelegasian


39

1. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi2. Menteri Hukum & HAM

1. Menteri Pekerjaan Umum2. Menteri Pertanian3. Menteri Perindustrian4. Menteri Perdagangan5. Menteri Keuangan6. Menteri Kebudayaan & Pariwisata7. Menteri Kesehatan

8. Menteri Perhubungan9. Menteri Perumahan Rakyat10. Menteri Komunikasi & Informatika11. Menteri Kelautan & Perikanan12. Menteri Kehutanan13. Mentri ESDM14. Menteri Pendidikan Nasional15. Kapolri

Tindak Lanjut Pelaksanaan Perpres No. 27/2009

TELAH ADA PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI 14 MENTERI DAN KAPOLRI KEPADA KEPALA BKPM, YAITU:

PENEMPATAN PEJABAT TEKNIS DI BKPM DARI:


40

Di tingkat provinsi:1. Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang

penanaman modal;2. Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan

nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM;

3. Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE;4. Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah

menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar Gubernur segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

Di tingkat kabupaten/kota:1. Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan

perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusanpemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP ;

2. Bupati/Walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersedian Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE yang berada di BKPM, maka:

Surat Edaran Bersama (SEB) No. 570/3727A/SJ, No. SE/ 08/M.PAN-RB/9/2010, No. 12 Tahun 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (15 September 2010), antara Mendagri, Menpan dan RB dan Ka BKPM


41

Dari 33 Provinsi and 497 Kabupaten/Kota di Indonesia.

33 Provinsi 362 Kabupaten/kota Telah membentuk PTSP

Dari PTSP yang telah terbentuk, 33 PTSP Provinsi dan 265 PTSP Kab/Kota (229 Kabupaten dan 36 Kota)Telah memenuhi kualifikasi

nasional

Seluruh 33 Provinsi and 90 Kabupaten/Kota telah terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Sampai Maret 2012, 46 PTSP telah menggunakan Online System (SPIPISE) untuk melakukan pelayanan perizinan 20 PTSP Provinsi 26 PTSP Kab/Kota

Notes: Masih ada 13 PTSP Provinsi dan 64 PTSP Kab/Kota yang

belum memanfaatkan Online System (SPIPISE) untuk melakukan pelayanan perizinan

15 PTSP Kab/Kota menyatakan siap untuk menggunakan online system (SPIPISE) pada tahun 2012

PTSP

SPIPISE

Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Implementasi Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik


42

Standard Operating Procedure (SOP)

Jenis Perizinan SOP (Jumlah Hari Kerja)

1 2 3 4 5 6 7 Pendaftaran Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Izin Usaha Izin Usaha Perluasan

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger

Izin Usaha Perubahan

Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P)

SP Fasilitas Pembebasan Bea Masuk SP Fasilitas PPh Badan

SP Fasilitas Tax Holiday

THANK YOU

Invest in...

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, IndonesiaP : +62 21 5292 1334F : +62 21 5264 211E : [email protected]

International Representatives Office

mailto:[email protected]

Date post:	27-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	komangyase
View:	47 times
Download:	8 times

Paparan Kuliah Magister Hukum UGM Jakarta, 21 April 2012

Documents