Date post: | 22-Jul-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | noviandi-abu-ibrahim |
View: | 29 times |
Download: | 0 times |
PAPARAN DEPUTI PKD (Selaku Ketua TPP-PPBJ)DALAM ACARA
FOCUSSED GROUP DISCUSSION (FGD) DRAFT MANUAL PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/ JASA BERSAMA APIP PEMDA WILAYAH BARATGarden Permata Hotel-Bandung, 22 November 2011 1
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (PELAYANAN PUBLIK)PENYELENGGARA : Pemerintahan: -Kementerian, -Lembaga -Institusi -Pemerintah Provinsi -Pemerintah Kab/Kota -APBN -APBD -HIBAH -LOANKeuangan Negara (Transparan Dan Akuntabel)
Sarpras: -Barang -Jasa
PELAYANAN PUBLIK
Sedia: -Barang -Jasa
MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN
2
DASAR HUKUMKeuangan Negara UU No.17 Tahun 2003: - Akuntabilitas, berorientasi hasil - Terbuka - Pemeriksaan APBN/APBD APBN/APBD UU No.10 Tahun 2011: - Tertib & Manfaat - Efisien & Efektif - Transparan, Adil - Akuntabel
Pengendalian Intern PP No.60 Tahun 2008: Pengawasan Intern: -Audit, -Riviu, -Evaluasi, -Pemantauan -Pengawasan lainnya APIP
Pengadaan Barang/Jasa Perpres 54 Tahun 2010: Pengawasan/Audit : -PPK, -ULP/PP, -Keg. Swakelola, -Prod. Dalam Negeri -Pengaduan Masyarakat APIP
Pelaksanaan
3
Belanja APBN 2011 (Triliun Rupiah)Sumber : APBN 2011
Total Belanja = 1.229,56Belanja Pusat di Pusat; 477,24; 38.81% Belanja Pusat di Daerah; 171,62; 13.96%
Bantuan ke Masyarakat; 19,34; 1.57%
Subsidi; 168,38; 13.69% Transfer ke Daerah; 392,98; 31.96%
Dana ke Daerah = 752,32 (61,19 %)Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) PNPM 12,99(1.15%) Jamkes 6,35(0.56%) Melalui APP (Subsidi) BBM Listrik Pangan Pupuk Benih
95,91(7.80%) 40,7(3.31%) 15,26(1.24%) 16,37(1.33%) 0,12(0.01%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah Melalui Angg. K/L (Masuk APBD) DBH 83,5(6.79%) Dana Dekon 24,43(1.98%) DAU 225,5(18.34%) Dana TP 12,93(1.05%) DAK 25,2(2.05%) Dana Vertikal 134,25(10.92%) OTSUS 10,4(0.84%) Penyesuaian 48,2(3.92%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total
19,34(1.57%)
Total
168,38(13.69%)
Total
392,98(31.96%)
Total
171,61(13.96%)
LINGKUP PENGELOLAAN BMD Permendagri 17 Tahun 2007STARTPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
PENGADAAN
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
PENGGUNAANPENATAUSAHAANLINGKUP PENGELOLAAN BMD
PEMBIAYAANPEMBINAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
PEMINDAH TANGANANPENGHAPUSAN
PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENILAIAN ???
RISIKO YG DIHADAPI AUDIT FINDINGSRisiko yang dihadapi akibat perencanaan tidak matang dan/atau pengawasan tidak optimal : 1. Kualitas pekerjaan tidak baik 2. Adanya pekerjaan kurang 3. Kemahalan nilai kontrak pekerjaan (mark up) 4. Pekerjaan Fiktif 5. Hasil Pekerjaan tidak dimanfaatkan
7
Key Risks In Procurement Phases (Risiko-risiko utama dalam tahapan pengadaan barang/jasa)I. Tahap perencanaan/penganggaran (Procurement Planning/Budgeting ), al:
Analisis yg tidak memadai atas kondisi pasar (supply market), kebutuhan organisasi dan kebutuhan dan masalah yang penting dari stakeholders Tidak dibuat perencanaan yang baik sehingga tidak ada risiko yang diantisipasi. Kebutuhan dirumuskan dengan cara yg salah sehingga menyebabkan adanya barang/jasa yg rendah kualitasnya. Persyaratan2 yg dibuat menguntungkan atau merugikan pemasok (vendor/suppliers) tertentu. Anggaran dibuat (sengaja) tinggi utk menutupi kick-backs)
Risiko pengadaan barang/jasa ----lanjutanII. Proses pemilihan dalam pengadaaan Barang/Jasa (Procurement selection process), al :
Penggunaan metode pengadaan yang tidak layak dengan tujuan untuk mendapatkan cara membuat proses keputusan yang sarat dengan kepentingan. Kriteria penilaian yang dirancang untuk menguntungkan rekanan tertentu atau untuk mendiskualifikasi yang lainnya. Infromasi diberikan menguntungkan rekenan tertentu. Kesalahan penanganan dokumen tender Menerima proposal atau penawaran (bids) yang terlambat Menolak penawaran yang syah (legitimate bids) Dokumen2 tender yang diserahkan oleh rekanan banyaknya yang salah/tidak benar tetapi tidak terdeteksi
Risiko pengadaan barang/jasa ---lanjutanIII.Pelaksanaan Kontrak (Performance) , al : Memecah nilai pengadaan agar tidak melewati batas jumlah
pengadaan yang harus dilakukan dengan tender. Nilai tawaran rendah yg tidak realistis dengan harapan adanya amandemen kontrak (atau eskalasi) di kemudian hari. Mensubkan pekerjaan yang cenderung corrupt. Kontrak berbeda dengan syarat-syarat atau spesifikasi, jumlah, jadwal pengiriman/penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya sebagaimana dipersyaratkan saat penawaran di lakukan. Klausul pengawasan dan pelaporan yang minim di dalam kontrak untuk menghindari adanya permasalahan Kurangnya pengawasan atas pelaksanaan kontrak Manipulasi atau merekayasa dokumen pendukung Perluasan atau amandemen kontrak yang tidak logis dasar pertimbangannya.
Modus penyimpangan pengadaan barang/jasa1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak dibuat secara rasional (tidak sesuai kebutuhan, sehingga hanya merupakan pemborosan karena barang tdk bermafaat atau tidak dimanfaatkan). 2. Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan tidak sesuai kontrak, yang berakibat fisik pekerjaan kurang, terlambat diserahkan tetapi tidak dikenakan denda, atau dibuat BA penyelesaian fisik yang tidak benar (dibuat 100% tetapi fisik belum selesai) sementara pembayaran 100 %. 3. Penggelembungan harga (akibat tidak cermat dalam penetapan HPS, dan tidak dilakukan survey harga, penunjukkan langsung tanpa ada negosiasi harga yang wajar) untuk mengcocer Kick Back. 4. Pajak-pajak yang seharusnya dipungut tetapi tidak dipungut (PPh 21 atas pembayaran honor atau PPn). 11
Pengendalian I ntern (SPIP)
1. Integritas & Nilai Etika2. Komitmen kompeten si
7. Peran APIP3. Kepemimpinan kondusif 4. Kebijakan dan Praktik SDM 8. Hubungan Kerja 5. Struktur Org. 6. Wewenang dan Tanggung jawab
12
Peran APIP dalam penguatan efektifitas SPIPMenteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas Efektifitas Sistem Pengendalian Intern di lingkungannya (Ps 47 PP 60/2008)
Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (termasuk akuntabilitas keuangan negara, )
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
13
Mekanis me P eng awas an K euang an Neg ara
:PBJ
UU No.25/2004 RPJP, RPJM, RKP SPM-PP65/2005 SPMRPJM - Renstra KL - Perpres 7/2005 RKP Renja KL - PP 20/2004 RKA KL PP 21/2004 KUA, Unified, MTEF, PSAP PP 24/2005 PP No.71/ 2010: SAP, Keppres 80 / 2003 +penyempurnaan +penyempurnaan Perpres 54/2010
1
PENGAWASAN IINTERNAL PENGAWASAN IINTERNAL PENGAWASAN IINTERNAL PENGAWASAN IINTERNALUU 17/2003, PP 58/2005, Permendagri 13/2006
LapkeuPP 8 / 2006 Lap Kinerja
PP 24/2005 PP 71/ 2010
SAKIP
Inpres 7/99 Renstra, Renja Peng. Kinerja LAKIP
PP 60/2008
- Pertj.Keu - Kinerja - Tujuan tertentu
?
LAKIP14
14
Masy.
PENGAWASANPasal 116 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) K/L/D/I Instansi Pemerintah
P E N G A W A S A N
Pengawasan (Wajib)ULP
Aparat Pengawasan Intern
Pejabat Pengadaan
Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, termasuk di dalamnya Kegiatan pengadaan barang/jasa, baik yang digunakan sebagai -sarana/prasarana penyelenggara pemerintahan, maupun -Barang/jasa yang digunakan oleh publik
Audit Evaluasi
15
Ketentuan Rinci : Pengawasan PBJ
Ps 32 (4)
APIP Pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.
Ps 81 (2)
Menindaklanjuti (pantau) atas penyelesaian sanggah yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa.
Ps 99
APIP mengaudit pemenuhan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan langkah/ tindakan perbaikan bila terjadi ketidaksesuai dalam penggunaan TKPDN)
Ps 117
APIP menindaklanjuti pengaduan dari penyedia barang/jasa atau masyarakat atas penyimpangan/KKN dalam proses pengadaan B/J
16
Ketentuan Rinci : Pengawasan PBJ
Ps 117
Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
17
Sesuai dengan fungsinya,APIP untuk - memberikan keyakinan memadai) atas efektifitas penyelenggaraan tugas / fungsi - memberikan peringatan dini) (pengadaan barang/jasa)
Aparat Pengawasan Intern
Audit terhadap pengadaan barang/Jasa seharusnya : Audit dilakukan terhadap proses pengadaan barang/jasa (mulai perencanaan pengadaan barang/jasa s/d pemanfaatan barang/jasa). Audit ini bertujuan, meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan prosedur /ketentuan (real time),sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat pada Kerugian Negara. (Benar / integritas = sesuai dengan ketentuan, tidak ada rekayasa, akuntabel)
18
Syarat Auditor :Aparat Pengawasan Intern
-Memahami ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (sebagaimana disyaratkan bagi (PPK dan Anggota Pokja ULP). -Memahami proses pengadaan barang/jasa (baik barang/pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi/jasa lainnya. -independen, obyektif dan berintegritas tinggi
19
PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54 Tahun 2010)Perencanaan PBJ Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Kontrak PBJ
PA/KPA20xx-1
PPK/KPA20xx-1 20xx
ULP/PP20xx-1 20xx
PPK/KPA20xx
PPHP20xx
PA/KPA
Bag. RKA (RUP) -needs -KebiJakan Umum -TOR
- Spek Teknis - HPS - Draft Kontrak
- Dok Q & Pemilihan - Pemilihan Penyedia - Sanggah - Penetapan Penyedia
-SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus?
Uji hasil PBJ Buat BAST
RUP
Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD
Lap.
Lap.
Lap
Lap.
Lap.
PROSES PENGADAAN & AUDIT PBJ
20
5 20
Substansi PENGAWASAN OLEH APIP -BPKP -Itjen/Inspektorat -Inspektorat Provinsi,Kab/Kota -SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
APIP
Audit Perencanaan PBJ : Memastikan bahwa PBJ yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan atas B/J untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan (tugas dan fungsi) \Memastikan bahwa rencana PBJ merupakan bagian dalam proses penyusunan kinerja dan penganggaran.(RKA) Memastikan bahwa penyusunan Spesifikasi Teknis (KAK), HPS dan Draft Kontrak telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku Memastikan bahwa Dokumen PBJ telah disusun sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku
RUP Vs Needs
Spec (KAK), HPS Draf Kontrak
Dokumen PBJ
21
Substansi PENGAWASAN OLEH APIP -BPKP -Itjen/Inspektorat -Inspektorat Provinsi,Kab/Kota -SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
APIP
Audit (Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa) : Memastikan Proses Pemilihan penyedia B/J dilaksanakan secara transparan, adil dan akuntabel, Memastikan bahwa penetapan penyedia barang/jasa telah didasarkan pada tara-cara dan kriteria yang telah ditetapkan secara obyektif dalam Dokumen PBJ , sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dokumen PBJ
Proses Pemilihan
Dokumen Proses Pemilihan
22
Substansi PENGAWASAN OLEH APIP -BPKP -Itjen/Inspektorat -Inspektorat Provinsi,Kab/Kota -SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
APIP
Audit (Proses Pelaksnaan Kontrak) : Memastikan bahwa Penetapan Penyedia Penyedia barang/Jasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa isi kontrak telah sesuai dengan draft kontrak dalam dokumen PBJ yang sesuai ketentuan Memastikan bahwa pelaksanaan kontrak dikendalikan oleh PPK (Staf Pendukung yang ditunjuk PPK), agar kualitas sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak
Kontrak
Sistem Pengedalian Oleh PPK
Hasil /Progress
23
Substansi PENGAWASAN OLEH APIP -BPKP -Itjen/Inspektorat -Inspektorat Provinsi,Kab/Kota -SPI (BI,BHMN,BUMN/D)
APIP
Audit (Pemanfaatan B/J) : Memastikan bahwa pelaksanaan kontrak telah selesai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa kualitas dan kuantitas yang diterima telah sesuai dengan kontrak . Memastikan bahwa barang/jasa telah dimanfaatkan oleh pennguna barang/jasa.
Kontrak Dan Hasil/Progress
Serah Terims Barang/Jasa
Barang / Jasa Dimanfaatkan
24
IMPLEMENTASI PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT
Menteri/PimpLPND/Gub/Bupati/Walikota
1. 2. 3. APIP 4.
Panitia/Pejabat salah gunakan wewenang Pelaks pengadaan menyimpang Ada KKN Panitia/Pejabat dgn peserta pengadaan Ada rekayasa sehingga pelaksanaaan pengadaan tdk adil/tdk sehat/tdk tranparan
P E N G A D U A N
Masyarakat
48 (6/7) & Lamp II -62
25
Tindak Lanjut Pengawasan (1)Menteri/PimpLPND/ dan pejabat ybw keluarkan ijin penyedia B/J
1.
Administrasi (Black List) 2. Ganti Rugi 3. Proses Pidana
Dilaporkan
Para Pihak
SanksiAnggota ULP/Pejabat pengadaan B/J
PPK
Penyedia B/J
26
Terima Kasih
27