52
BAN-PT EVALUASI-DIRI AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM Pascasarjana UHO KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HALU OLEO PROGRAM PASCASARJANA KENDARI 2019
BAN-PT
EVALUASI-DIRI
AKREDITASI PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM Pascasarjana UHO
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
PROGRAM PASCASARJANA
KENDARI
2019
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii
SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA ..................... V
RANGKUMAN EKSEKUTIF ........................................................................... vii
I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN ........................................ 1
Komponen A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. ........................................ 1
Komponen B. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,
Penjaminan Mutu, dan Sistem Informasi. ............................... 7
Komponen C. Mahasiswa dan Lulusan ..................................................... 9
Komponen D. Sumber Daya Manusia ....................................................... 10
Komponen E. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik ........... 11
Komponen F. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana .................................... 25
Komponen G. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat,
dan Kerjasama......................................................................... 27
II. ANALISIS SWOT program studi secara keseluruhan, merujuk
kepada deskripsi SWOT setiap komponen ........................................... 27
REFERENSI: Sumber-sumber utama yang digunakan dalam proses dan pelaporan
evaluasi-diri
.
iii
Kata Pengantar
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan Rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga dokumen Evaluasi Diri Program Magister Hukum
Pascasarajana Universitas Halu Oleo dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini
disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi Program Magister
Hukum kepada stakeholders, menilai dan memberikan jaminan mutu program dan
satuan pendidikan tinggi (quality assessment and assurance). Laporan evaluasi diri ini
merefleksikan kinerja dan kondisi aktual yang terjadi di Program Magister Hukum
yang dijabarkan melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Opprotunity, and
Treath).
Program Studi Magister Hukum yang dikelola dan dikembangkan oleh program
Pascasarjana Univertas Halu Oleo. Pentingnya ilmu hukum yang menjiwai aktifitas
dan implementasinya sebagai pengabdian masyarakat, mengendalikan perilaku
masyarakat sesuai dengan cultural budaya yang mempunyai pemikiran norma dan
hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok yang berjiwa hukum.
Buku Evaluasi diri yang dilengkapi dengan lampiran bukti yang pendukung diajukan
kepada BAN PT sebagai laporan hasil evaluasi diri dari Program Studi Magister
Hukum. Di dalamnya dideskripsikan sejumlah komponen yaitu: Komponen A. Visi,
Misi, Tujuan, dan Sasaran, Serta Strategis Pencapaian, Komponen B. Tata Pamong
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, Komponen C. Mahasiswa
Dan Lulusan, Komponen D. Sumber daya manusia, Komponen E. Kurikulum,
Pembelajaran, dan suasana Akademik, Komponen F. Pembiayaan, Sarana dan
Prasarana, Serta Sistem Informasi, dan Komponen G. Penelitian,
Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama. Setiap kemponen yang
memerlukan data pendukung disertakan lampiran-lampiran.
Dalam penyusunan Buku Evaluasi diri ini kami melibatkan banyak pihak yang
dengan penuh kerelaan turut membantu dan berkontribusi penuh dari awal hingga
akhir penyusunan. Walaupun telah berusaha keras dalam yang relatif lama, tetapi
tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya sebagai kekurangan dan
iv
kelemahan sana-sini dari isi evaluasi diri ini kepada pihak BAN PT kami mohon
untuk melaksanakan proses selanjutnya yaitu koreksi dan masukan yang konstruktif
untuk penyempurnaan evaluasi diri ini sangat diharapkan agar memiliki daya
kekuatan untuk menjawab tantangan zaman, serta ketajaman visi, ketepatan misi dan
tercapainya tujuan, menjadikan sebuah idaman dan dambaan yang pasti. Dan atas
kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terimakasih dan semoga Tuhan Yang
Maha Pengasih memberkati kerja keras kita semua.
Kendari, 25 Maret 2019
Ketua Program Studi Magister Hukum
Dr. Oheo K. Haris.S.H.,LL.M.,M.Sc
NIP 19730616200212 001
v
RANGKUMAN
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO adalah program studi yang
dibentuk berdasarkan Mandat Dirjen Dikti Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin
Pembukaan Progran Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo. Program
studi ini diselenggarakan berdasarkan visi dan misi Pascasarjana UHO dan UHO,
yang telah diterjemahkan di tingkat program studi. Adapun visi Program Studi
Magister Hukum Pascasarjana UHO pada tahun 2021 adalah “Adapun yang menjadi
Program Magister Hukum adalah yang Profesional, Mandiri, Inovatif, dan Adaptif
pelopor pendidikan hukum yang berorientasi yuris serta memiliki kompetensi hukum
pemerintahan dan hukum kemaritiman serta menjunjung integritas moral (integrity of
morality) pada tahun 2021”.
Jumlah mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO, sebagai input
sumber data yang diterima sejak tahun 2016-2017 hingga kini sebanyak 86 orang.
Kompetensi latar belakang kemampuan akademik mahasiswa di Program Studi
Magister Hukum relatif beragam dilihat dari aspek asal perguruan tinggi, umur
mahasiswa, dan latar belakang pekerjaan. Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan
pola pembinaan yang tepat agar potensi mahasiswa dapat dioptimalkan dan dapat
selesai tepat waktu dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5.
Titik berat penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister Hukum tidak
hanya dalam hal peningkatan kognitif tetapi juga pada pendalaman wawasan
mahasiswa dalam hal praktis yang dapat menumbuhkan minat menjadi peneliti untuk
mengembangkan ilmu hukum, menjadi ahli hukum yang handal dalam pembangunan
di Indonesia. Selain itu, Program Magister Hukum pelopor hukum. Keragaman
kompetensi akademik sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Program Studi
Magister Hukum Pascasarjana UHO menjadi kekuatan tersendiri dalam
mengembangkan strategi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
ke arah yang lebih orientatif. Selain itu, adanya sistem manajemen program studi yang
proaktif, transparan, dan akuntabel membuat setiap sivitas akademika dapat
vi
mengembangkan potensi untuk berkarya dan bereksplorasi. Hal ini dapat dibuktikan
dengan jumlah dan kegiatan penelitian dosen pada Program Studi Magister Hukum
dalam 3 tahun terakhir (tahun 2015 – 2017) mencapai 1.069.430 atau rata-rata
320.000 juta per tahun. Dibidang pengabdian kepada masyarakat, dosen program
studi ini mampu memperoleh dana dari berbagai sumber dalam tiga tahun terakhir
sebesar 346.8 juta rupiah atau rata-rata 117.000 juta rupiah per tahun.
Kurikulum yang disusun mengacu pada visi dan misi lembaga dan berdasarkan
kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis sesuai dengan level KKNI. Sejalan
dengan hal tersebut maka materi bahan ajar dan silabus akan dilakukan peninjauan
setiap semester untuk merespon dan mensinkronisasi perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta pembangunan di bidang hukum.
Proses pembelajaran di lingkungan Program Studi Magister Hukum didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sarana
pendukung meliputi: ketersediaan bahan pustaka seperti buku teks, jurnal nasional
terakreditasi, jurnal internasional dan prosiding. Bahkan melalui fasilitas intranet
maupun internet di kampus, baik menggunakan nirkabel maupun hotspot WiFi secara
on line, maka semua dosen dan mahasiswa dapat mengakses e-book dan e-journal
melalui jaringan UPT Perpustakaan dan Penerbitan UHO.
Demikian pula dengan dukungan prasarana fasilitas gedung yang dimiliki relatif
memadai meliputi: ruang kuliah yang nyaman (full AC); ruang kerja dosen; ruang
kerja ketua program studi, ruang kerja staf administrasi; tersedia ruang seminar dan
ujian skripsi bagi mahasiswa, ruang rapat bagi dosen, akses laboratorium indoor dan
out door di Fakultas Hukum maupun laboratorium tingkat UHO. Pada aspek
pendanaan, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO memiliki dana
operasional tahunan dalam bentuk dana pengembangan program studi dari UHO yang
cukup memadai. Selain itu, untuk merealisasikan program kerja tahunan, Program
Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO juga mendapatkan alokasi dana dari hasil
kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber, antara
lain BOPTN UHO, Dikti, Kemeristek, Pemda Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi
Tenggara dan Kementerian terkait.
vii
Struktur organisasi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO
berpegang pada prinsip struktur yang sederhana dengan jumlah staf struktural yang
ramping dan prinsip perimbangan sentralisasi dan desentralisasi. Pengelolaan
organisasi didukung oleh pendekatan kepemimpinan yang professional-kolegial yang
membuka partisipasi unsur-unsur sivitas akademika dalam penyelenggaraan institusi
dan program studi.
Proses pembelajaran pada program studi ini didukung oleh suasana akademik yang
kondusif, nyaman dan kualitas interaksi antar sivitas akademika dapat dikategorikan
cukup baik. Suasana yang demikian sangat didukung oleh sarana dan prasarana
memadai, termasuk aspek psikososial organisasi dan penataan lingkungan alam yang
ditata dengan baik. Sistem informasi di lingkungan Pascasarjana UHO telah ditunjang
oleh system komputerisasi. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan fasilitas intranet
maupun internet bagi sivitas akademika. Fasilitas yang dimiliki sudah cukup
memadai, namun upaya pengembangan yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem
yang terintegrasi tetap diperlukan dan terus dilakukan.
Penjaminan mutu dilakukan pada tiga aspek yaitu input, proses, dan keluaran. Pada
sisi input, unsur yang diperhatikan adalah mahasiswa, tenaga akademik, kurikulum,
dan sarana/prasarana. Pengelolaan lembaga dan program serta proses pembelajaran
merupakan butir pengendalian mutu pada sisi proses. Sedangkan pengendalian output
akan dilakukan pada elemen lulusan dan keluaran lain yang dihasilkan oleh para staf
pengajar. Evaluasi mutu internal yang dilakukan secara berkala dan didukung oleh
input eksternal menjadi dasar dilakukannya peningkatan mutu dan dukungan
kelembagaan. Kegiatan penelitian dan publikasi menjadi salah satu unsur pendukung
sehingga kinerja program studi dapat dinilai baik. Hasil karya akademik para pengajar
program studi telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk, terutama bahan ajar dan
publikasi ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional, nasional terakreditasi dan non
akreditasi serta berbagai prosiding seminar nasional.
Berdasarkan analisis SWOT terhadap masuk, proses dan keluar, maka strategi dan
pengembangan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO berdasarkan
komponen masukan adalah: (1) melakukan sosialisasi kepada calon lulusan sarjana
viii
hukum, (2) meningkatkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel, (3) menjalin dan meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian
dengan PEMDA, (4) memberi ruang kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk
meningkatkan kemampuan bahasa asing dan memperoleh sertifikat kompetensi, (5)
memberikan peluang kepada pengelola keuangan untuk meningkatkan kompetensi
dalam pengelolaan keuangan, (6) meningkatkan kualitas pelayanan terhadap
stakeholders, (7) mendorong, mendampingi dan memfasilitasi dosen yang akan
mengusul jabatan fungsional guru besar, dan (8) melakukan peninjauan kurikulum
sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia usaha. Sementara itu
strategi dan pengembangan berdasarkan komponen proses adalah: (1) meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap stakeholders, terutama kepada mahasiswa dan pengguna
alumni/wawasan, (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung
palaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, (3) meningkatkan kerjasama dengan
PEMDA dalam pengembangan Tridharma, (4) meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap stakeholders, terutama kepada mahasiswa dan pengguna, dan (5)
meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan
PKm, (6) meningkatkan kualitas promosi/sosialisasi dan pelayanan terhadap
stakeholder, (7) meningkatkan kemampuan ketua program studi dan dosen dalam
membuat proposal berkualitas yang dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain, dan
(8) penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan IPTEKs dan kebutuhan dunia
kerja. Sedangkan berdasarkan komponen keluaran, maka strategi dan pengembangan
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO adalah: (1) meningkatkan
motivasi dan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan PKm, (2)
membangun kerjasama dengan pihak pemerintah dalam membangun jurnal
terakreditasi nasional maupun internasional, (3) meningkakan kualitas/mutu proses
pembelajaran dan pelayanan akademik terhadap mahasiswa, dan (4) membangun
kerjasama dengan pihak pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja produktif.
1
I. KOMPONEN EVALUASI-DIRI
A. Identifikasi Komponen Evaluasi-diri
Komponen A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
Mengacu kepada visi dan misi Universitas dan Program Pascasarjana
UHO, maka didirikanlah Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO
berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 228/KPT/2017 tentang Izin Pembukaan Progran
Studi Magister Hukum Pada Universitas Halu Oleo. Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana UHO diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
akademik, khususnya di bidang Hukum, dalam rangka menjawab perubahan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan profesionalitas yang demikian pesat
baik secara nasional maupun internasional.
Berdasarkan visi tersebut disusunlah visi dan misi Program Studi
Magister Hukum Pascasarjana UHO sebagai berikut:
Visi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO :
Berdasarkan visi Universitas Halu Oleo yaitu “menjadi Program
Magister Hukum adalah yang Profesional, Mandiri, Inovatif, dan Adaptif
pelopor pendidikan hukum yang berorientasi yuris serta memiliki kompetensi
hukum pemerintahan dan hukum kemaritiman serta menjunjung integritas
moral (integrity of morality) pada tahun 2021.”
Makna kata professional, mandiri, inovatif, adaptif, pelopor pendidikan
hukum, dan orientasi yuris adalah sebabagai berikut:
1. Profesional yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu
mengimplementasikan teori-teori hukum (knowledge & skill) dalam praktek
pekerjaannya;
2. Mandiri yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu mengatasi
permasalahan hukum secara individu;
3. Inovatif yaitu lulusan Program Magister Hukum selalu mengembangkan
pengetahuan dengan melaksanakan penelitian;
4. Adaptif yaitu lulusan Program Magister Hukum mampu menyesuaikan dan
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2
Misi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO :
Berdasarkan visi Program Studi Magister Hukum, misi Program Studi
Magister Hukum ditetapkan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan sebagai
yuris yang memiliki kompetensi hukum yang berorientasi pada mutu serta
daya saing nasional maupun Internasional;
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif yang beroreantasi pada hukum
pemerintahan dan kemaritiman;
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum
pemerintahan dan kemaritiman;
4. Menjalin kerjasama dengan para pihak (stakeholder) terkait yang berorientasi
pada mutu serta daya saing nasional dan Internasional.
Tujuan Program Studi Magister Hukum - Pascasarjana UHO adalah:
Untuk dapat memujudkan visi, misi maka tujuan Program Studi
magister Hukum Pascasarjana UHO adalah untuk menyiapkan Lulusan
sebagai berikut :
1. Mensinkronkan mata kuliah MH dengan mahasiswa sebagai ahli hukum ketika
menamatkan studi dari pascasarjana;
2. Menghasilkan lulusan Magister Hukum yang mampu bersaing nasional dan
internasional sebagai ahli hukum yang mampu memecahkan persolan hukum
3. Meningkatkan integritas moral dan pengetahuan mahasiswa Magister Hukum.
Sasaran dan Strategi Pencapaian
Sasaran Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO adalah
para lulusan S1 dengan kategori sebagai berikut :
Penjabaran tentang Sasaran dan Strategi Pencapaiannya perolehan termuat dalam data
RESNTRA Program Studi Magister Hukum tahun 2018-2022. Dokumen tersebut
disusun oleh Tim Penysusun yang dibentuk berdasarkan SK Direktur Pascasarajana
Universitas Halu OIeo Nomor 17/UN29.19/SK/2018. Adapun Sasaran dan Strategi
Pencapaian adalah sebagai berikut;
1. Mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Magister Hukum
bertaraf nasional dan internasional (T1);
3
2. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan
mahasiswa Magister Hukum dalam menunjang pembangunan nasional (T2);
3. Memperluas jaringan (networking) dengan program Magister Hukum dari
bebagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri (T3)
A. Sasaran Tujuan 1: terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pengajaran Hukum
yang berkualitas, nyaman, aman lingkungan yang berwawasan (atmosfir akademik)
dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian
1 Terwujudnya komunikasi akademik yang baik,
kondusif dan terbuka antara dosen dengan
mahasiswa
Meningkatkan proses, kualitas pengajaran,
pelayanan, sarana, dan prasarana
2 Mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu (empat semester) dan mencapai indeks
prestasi kumulatif rata-rata > 3, 75.
Menyempurnakan panduan, pedoman, dan peraturan yang dapat dijadikan acuan
dalam pembelajaran dan pengembangan
kemahasiswaan dengan memperhatikan
umpan balik dari mahasiswa.
3 Terbentuknya komunikasi dengan alumni
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO.
Menyediakan wadah komunikasi melalui
jaringan sosial facebook /WA sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi
antar alumni dan melakukan pertemuan
alumni setiap bulan.
4 Terbentuknya jenjang kerja sama/kemitraan
dengan lembaga perguruan tinggi baik negeri,
swasta, dan lembaga pemerintah (Diknas Pendidikan Prov. Kab/Kota, Taman Budaya dan
Dinas Pariwisata Prov. dan lain-lain).
Melakukan kegiatan workshop, pagelaran,
pemeran, peragaan di tingkat program
studi.
Mencapai empat sasaran strategis, berikut ditetapkan indikator kerja utama untuk
pencapaian sasaran tujuan 1 Kode Indikator kinerja pencapaian
2018 2019 2020 2021
ST 1.1 Melakukan pemantauan dan komunikasi dengan pengajar untuk dapat deningkatkan proses dan kualitas pengajaran.
Serta mengupayakan kenyaman, sarana, dan prasarana
30% 50% 70% 100%
ST 1.2 Memberikan dorongan kepada mahasiswa agar bias selesai
tepat waktu. Serta memberikan pengarahan kepada
mahasiswa terkait kendala yang di hadapi dalam menempuh
studi.
85% 85% 100%
ST 1.3 Selain melakukan pendataan alumni, juga dilakukan
pertemuan intens dengan alumni serta tetap menjalin komunikasi melalui media social
50% 85% 90%
ST 1.4 Memberikan peluang serta mernjembatani dosen maupun mahasiswa yang memiliki keinginnan melakukan kerjasama
dengan lembaga perguruan tinggi baik negeri, swasta, dan
lembaga pemerintah (Diknas Pendidikan Prov. Kab/Kota,
Taman Budaya dan Dinas Pariwisata Prov. dan lain-lain).
50% 60% 80% 80%
B. Sasaran Tujuan 2: terselenggaranya penelitian unggulan yang berorientasi
publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional
Tuju
an
Sasaran Strategi Pencapaian
1 Dosen pengampu mata kuliah
dan pembimbing tesis
mengarahkan penelitian
Meningkatkan kualitas tenaga
pengajar (dosen tetap/tidak tetap)
dengan cara mengikuti
4
mahasiswa untuk
dipublikasikan pada jurnal
terakreditasi nasional maupun
internasional.
pelatihan/penataran, lokakarya dan
seminar penulisan publikasi ilmiah
baik nasional maupun internasional
2 Para tenaga ahli/pakar yang
menjadi pembicara pada
kegiatan seminar/pelatihan
Menyelenggarakan lokakarya,
workshop, pagelaran, pameran,
peragaan dan pelatihan terkait
penulisan jurnal internasional bagi
dosen dan mahasiswa baik yang
difasilitasi oleh dosen tetap maupun
dosen dari institusi lain.
3 Mahasiswa Program Studi
Magister Hukum dapat
mencapai prestasi/reputasi di
bidang Hukum baik tingkat
lokal, regional, nasional, atau
internasional.
Dosen diwajibkan mengikuti
perkembangan penelitian dan
kemapuan IPTEK jurnal nasional
maupun internasional melalui
internet.
Mencapai tiga sasaran strategis di atas, berikut ditetapkan indikator kerja utama untuk
pencapaian sasaran tujuan 2
Kode Indikator kinerja pencapaian
2018 2019 2020 2021
ST
2.1
Meminta kepada dosen agar mendorong dan
membantu mahasiswa untuk dapat
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam
bentuk jurnal
50
%
70%
ST
2.2
Mengupayakan keterlibatan mahasiswa
secara penuh pada setiap kegiatan
seminar/pelatihan terkiat bidang hukum
50
%
80
%
100
%
100
%
ST
2.3
Memberikan informasi secara berulang
kepada dosen dan mahasiswa agar dapat
mengikuti berbagai perkembangan penelitian
dan kemampuan IPTEK dan jurnal
50
%
60
%
80% 100
%
C. Sasaran Tujuan 3: terselenggaranya pengabdian pada masyarakat yang bermutu
untuk meningkatkan kesejatraan masyarakat :
Tuju
an
Sasaran Strategi Pencapaian
1 Dosen dan mahasiswa Program
Studi Magister Hukum (tenaga
pendidik melakukan publikasi
ilmiah pada jurnal terakreditasi).
Mewajibkan setiap dosen tetap
untuk melakukan pengabdian
kepada masyarakat
2 Tenaga pendidik memperdalam
kemampuan dalam pengabdian
pada masyarakat yang hasilnya
layak dimuat pada jurnal terakreditasi nasional dan
internasional.
Mengusulkan dana bagi tenaga
pendidik yang ingin memperdalam
kemampuan dalam penulisan hasil
pengabdian pada masyarakat yang layak dimuat pada jurnal
terakreditasi nasional maupun
internasional;
3 Tenaga pendidik memperdalam Mengusulkan dana pelatihan bagi
5
kemampuan sistem teknologi
informasi (STI)
tenaga pendidik yang ingin
memperdalam kemampuan dalam
penggunaan dan pemanfaatan
sistem teknologi informasi.
Mencapai tiga sasaran strategis di atas, berikut ditetapkan indikator kerja utama untuk
pencapaian sasaran tujuan 3
Kode Indikator kinerja pencapaian
2018 2019 2020 2021
ST
3.1
Mambagikan informasi, mendorong dosen
untuk ikut dalam penelitian pengabdian
kepada masyarakat
50% 60% 80% 100%
ST
3.2
Memberikan bantuan informasi kepada
tenaga pendidik
50% 60% 80% 100%
ST
3.3
Pemberian informasi, pengusulan dana atau
pengusualan kegiatan untuk memperdalam
kemampuan Sitem Informasi
60% 70% 100
%
100%
D. Sasaran Tujuan 4 : (Terbangunnya networking dengan stakeholder di bidang
Hukum) : Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian
1 Lembaga perguruan tinggi negeri/swasta
dan lembaga pemerintah lainnya
Membangun kerjasama dengan perguruan
tinggi negeri/swasta dalam bidang akademik
(Pertukaran Mahasiswa, Dosen, Kuliah Umum, Workshop dll)
2 Sekolah Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada guru Hukum di Sulawesi Tenggara setiap 2 kali
dalam satu tahun dan mengadakan pelatihan
serta lomba di berbagai sekolah
3 Masyarakat
Membentuk masyarakat binaan pelaku dan
pecinta Hukum bekerjasama dengan alumni
Program Studi Magister Hukum pada tahun 2016
4 Organisasi Hukum
Membuat Lembaga Pecinta Hukum (Sanggar Hukum Badaya) di Sulawesi Tenggara
Mencapai tiga sasaran strategis di atas, berikut ditetapkan indikator kerja utama untuk
pencapaian sasaran tujuan 4
Kode Indikator kinerja pencapaian
2018 2019 2020 2021
ST 4.1 Mengupayakan untuk membangun kerjasama dengan
perguruan tinggi lain baik berupa pertukaran mahasiswa, Dosen, kuliah umum dan worshop
60% 70% 100% 100%
ST 4.2 Membuat kegiatan yang membantu dan melibatkan guru-guru di sekolah
50% 70% 80% 90%
6
ST 4.3 Memberikan dukungan dan upaya membangun entrepreneur
bagia keHukuman di masyarakat Hukum
50 60% 70% 80%
ST 4.4 Membentuk dan memberikan arahan bagia terbentuknya
sanggar di berbagai daerah sultra
60% 605 70% 85%
E. Sasaran Tujuan 5: (Terwujudnya lulusan yang mandiri, profesional, bermutu,
berdaya saing tinggi yang dapat memberikan solusi terhadap pemacahan masalah di
bidang Hukum) Tujuan Sasaran Strategi Pencapaian
1 Meningkatkan jumlah lulusan yang dapat
menjadi fasilitator di bidang Hukum
Peningkatan kualitan pengajaran, pelayanan,
sarana dan prasarana dan perbaikan akreditasi Program Studi
2 Meningkatkan tingkat penggunaan masyarakat terhadap alumni dalam melestarikan Hukum
budaya melalui pendidikan
Peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran kontemporer yang bersifat
centre learning
3 Meningkatkan tingkat penggunaan masyarakat
terhadap alumni dalam melestarikan Hukum
budaya tradisi lokal
Diselenggarakannya lokakarya dan pelatihan-
pelatihan terkait metodologi
Mencapai tiga sasaran strategis di atas, berikut ditetapkan indikator kerja utama untuk
pencapaian sasaran tujuan 4 Kode Indikator kinerja pencapaian
2018 2019 2020 2021
ST 5.1 Mengajak tenaga pengajar untuk dapat meningkatkan
profesi di bidang Hukum melalui penelitian dan berbagai
penelitian
60% 75% 80% 80 %
ST 5.2 Terus melakukan komunikasi terkait saran dan kritik lulusan
serta kualitas lulusan Hukum untuk meningkatkan kualitas ilmu Hukum
60% 80% 85% 90%
ST 5.3 Diselenggarakannya lokakarya dan pelatihan-pelatihan terkait metodologi
75% 75% 80% 90%
B. SOSIALISASI
Sosialisasi visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Hukum adalah
melalui:
Sosialisasi visi, misi dan tujuan Program Studi Magister Hukum adalah
melalui :
1. Upaya sosialisasi visi dan misi Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana UHO dilakukan dengan dua cara yaitu secara terjadwal dan
tidak terjadwal baik kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan
Mahasiswa.Sosialisasi secara terjadwal dilakukan setiap penerimaan
mahasiswa baru dirangkaikan dengan acara ramah tama dengan seluruh
civitas akademika dan stakeholders. Disamping itu, juga dilakukan kepada
mahasiswa saat mengikuti perkuliahan penyetaraan bagi mahasiswa baru
7
setiap tahun ajaran baru. Sedangkan yang tidak terjadwal dilakukan kepada
mahasiswa setiap momen pertemuan yang bersifat formal dan non formal.
2. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada dosen dan mahasiswa
Program Studi Magister Hukum (S2) Program Studi Magister Hukum juga
dilaksanakan melalui: a.Pertemuan pada masa awal perkuliahan; b.
Pembagian pedoman penulisanTesis; c. Penyebaran panflet; dan
Penyebaran panduan akademik.
3. Penyebaran informasi tentang visi dan misi kepada tenaga kependidikan
melalui TV informasi, website pascasarjana Universitas Halu Oleo,
panduan akademik, dan rapat internal tenaga kependidikan.
4. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang visi dan misi dikategorikan
baik, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan angket yang disebar
kepada mahasiswa tentang visi misi dan tujuan prodi cukup baik terutama
yang berkaitan dengan substansinya. Hal initerlihat pada kinerja yang
mengedepankan layanan kepada mahasiswa dalam urusan administrasi dan
pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Civitas akademika dalam
menangani administrasi penyelenggaraan seminar proposal, seminar hasil
dan ujian tertutup telah memberikan layanan sesuai dengan mekanisme
dan waktu yang ditetapkan dalam panduan akademik.
Tingkat pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap
terhadap Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Hukum
Dosen
Tingkat pemahaman dosen terhadap visi dan misi, dan tujuan Program Studi
Magister Hukum dari sebanyak 10 orang atau 71,43% dari jumlah dosen
tetap = 14 orang, yang dipilih secara acak menunjukkan 6 orang atau 60%
menyatakan adanya pemahaman yang baik dan 4 orang atau 40% menyatakan
memahami dengan sangat baik visi, misi, tujuan, dan sasaran Program
Studi Magister Hukum.
Mahasiswa
Tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Magister Hukum sebanyak 20
orang atau 40% dari total mahasiswa aktif = 86 orang, dipilih secara
proporsional yang mewakili angkatan Tahun 2016 dan angkatan Tahun
2017 menunjukkan bahwa 24 (80%) memiliki pemahaman yang baik dan 6
orang (20%) memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap visi dan misi,
tujuan dan sasaran Program Studi Magister Hukum.
Tenaga Kependidikan
Tingkat pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi dan misi, dan tujuan
Program Studi Magister Hukum, dari 22 orang atau 30% dari total staf (74
orang) yang dipilih secara random sampling yang menyatakan memaham
dengan baik sebanyak 17 orang atau 77,27% dan 22,73% menyatakan sangat
baik.
8
Gambar Pemahaman Visi Misi Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana UHO oleh Mahasiswa
0% 20% 40% 60% 80%
Dosen
Mahasiswa
Tenaga
Kependidikan
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tingkat Pemahaman Sivitas Akademik Program Studi Magister Hukum
9
Komponen 2. Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan
Penjaminan Mutu
A. Tata Pamong (Governance)
Program pendidikan pascasarjana merupakan salah satu bagian dari program
pendidikan di UHO. Pascasarjana UHO dalam melaksanakan fungsinya dipimpin
oleh Direktur Program Pascasarjana yang dibantu oleh tiga asisten direktur.
Pascasarjana berfungsi sebagai penjaminan mutu untuk input, proses dan output.
1. Struktur Organisasi
Kepemimpinan organisasi dijabarkan melalui pemahaman pengelola
tentang tata kerja antar unit dalam organisasi. Pengelola dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya selalu berkoordinasi dengan Direktur, Wakil Direktur dan
unsur pimpinan lainnya. Koordinator Program Studi Magister Hukum
menjalankan operasional sehari-harinya baik administrasi Program Studi
maupun penugasan kepada dosen didasarkan pada peraturan yang berlaku,
peraturan Pascasarjana UHO dan Universitas, sedangkan yang bersifat
operasional Koordinator Program Studi Magister Hukum akan mengeluarkan
surat atau catatan-catatan yang dapat berupa pengumuman, Komponen
operasi, manual ataupun technical assistance.
Untuk dasar operasional yang baik dan kuat serta penting, Koordinator
Program Studi Magister Hukum akan meminta pimpinan Program Pascasarjana
mengeluarkan Surat Keputusan sesuai dengan kebijakan tersebut. Misalnya
dalam penetapan dosen pengajar dan jadwal perkuliahan dalam tiap semester, dan
dosen pembimbing tesis
2. Fungsi dan Tugas Personil
Pascasarjana UHO mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan
pendidikan program Magister dan Doktor. Pascasarjana UHO terdiri dari unsur
pimpinan, yaitu seorang Direktur dan tiga orang Asisten Direktur. Kegiatan
pendidikan masing-masing program studi dikoordinasikan oleh Ketua Program
Studi. Adapun Program Studi Magister yang ada di UHO sebanyak 20 prodi.
10
Program Studi Magister Hukum dalam melaksanakan visi dan misinya
dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi Magister yang mempunyai tugas
melaksanakan program pendidikan pascasarjana, melaksanakan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Ketua Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana UHO mempunyai tugas mengkoordinasi, mengawasi dan
mengendalikan kegiatan Program Studi serta memimpin penyusunan rencana
pengembangan, rencana operasional, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan
dan biaya. Ketua Program Studi dibantu oleh tenaga administratif yang berkaitan
dengan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan.
B. Kepemimpinan
Dalam rangka menjamin adanya kepemimpinan yang berwibawa akademik,
komunikatif, dan memiliki kemampuan koordinatif untuk mewujudkan visi dan
misi, maka pejabat yang menduduki jabatan Direktur Pascasarjana UHO
mempunyai latar belakang pendidikan S3 dan jenjang jabatannya sekurang-
kurangnya Lektor Kepala. Sedangkan untuk Asisten Direktur memiliki jenjang
pendidikan S3 dan jenjang jabatannya sekurang-kurangnya Lektor.
Untuk Jabatan Ketua Program Studi (Kaprodi) harus memiliki pendidikan S3
dengan jenjang jabatan sekurang-kurangnya Lektor. Dari kriteria ini para
pengelola tersebut memiliki kemampuan akademik serta keterampilan
administratif yang memadai.
Beberapa upaya yang dilakukan Program Studi Magister Hukum untuk
meningkatkan kualitas personil, adalah sebagai berikut :
a. Keterampilan akademik dilakukan melalui studi lanjut, pengiriman untuk
mengikuti seminar/pertemuan ilmiah, peningkatan publikasi dalam jurnal
nasional/internasional dan lain-lain.
b. Keterampilan administrasi dilakukan melalui pertemuan/konsorsium yang
diselenggarakan oleh Pascasarjana UHO.
C. Pengelolaan Program (Sistem pengelolaan)
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO memiliki sistem
kepemimpinan yang efisien, efektif, dan wewenang yang jelas antara pengelola
11
(baik di tingkat Program Studi, tingkat jurusan, tingkat fakultas, tingkat institusi
maupun tingkat Pascasarjana), dengan dosen dan tenaga administratif.
Berdasarkan hasil evaluasi internal dan eksternal, perencanaan dan
pengembangan Program Studi Magister Hukum, dibedakan dalam dua macam
perencanaan dan pengembangan jangka pendek dan panjang yang menyangkut
bidang akademik, administrasi dan keuangan.
Untuk menilai kinerja dan menjamin kelanjutan program, diperlukan suatu
evaluasi terhadap pelaksanaan program. Program Studi Magister Hukum
melakukan evaluasi program secara konsisten dan berkesinambungan. Evaluasi
program meliputi evaluasi yang berkaitan dengan input, evaluasi yang berkaitan
dengan proses dan evaluasi yang berkaitan dengan output. Evaluasi akademik dan
keuangan secara internal dilakukan secara berkala oleh Pascasarjana Universitas
Halu Oleo.
D. Jaminan Mutu Internal (Penjamin Mutu)
Untuk memperoleh kualitas pelaksanaan program yang baik perlu disusun
kebijakan Komponen sistem jaminan mutu. Program Studi Magister Hukum telah
menetapkan beberapa kebijakan penjaminan mutu. Hal ini dilakukan dengan
adanya:
1. Buku panduan penjaminan mutu dari Pascasarjana UHO.
2. Buku panduan penjaminan mutu dari Pusat Jaminan Mutu UHO.
3. Dibentuknya majelis Pasca Sarjana yang bertugas mempersiapkan penyusunan
jaminan mutu Pascasarjana UHO.
4. Senat UHO.
5. Evaluasi kurikulum KKNI dilaksanakan secara terencana oleh Program Studi
Magister Hukum Pascasarjana UHO.
6. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran oleh Program Studi Magister
Hukum setiap semester.
Komponen 3. Mahasiswa dan Lulusan
A. Kemahasiswaan
Sistem rekrutmen mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
UHO dilakukan secara terbuka melalui leaflet yang disebarkan kepada calon
12
mahasiswa bergelar S-1 atau sederajat. Agar informasi mengenai penerimaan
mahasiswa baru dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dilakukan promosi
melalui media massa seperti surat kabar, dan sosialisasi Program Studi (Prodi)
serta studi lapangan ke berbagai daerah melalui media sosial dan fanspage
Magister Hukum. Dalam kurun Tahun Akademik 2017/2018 jumlah peminat
Program Studi Magister Hukum 60 orang.
Tes Penerimaan mahasiswa dilakukan secara online melalui
repasca.uho.ac.id. Tes ujian seleksi penerimaan dilaksanakan dalam dua periode,
yaitu untuk peserta dengan beasiswa BPPDN (Beasiswa Program Pascasarjana
Dalam Negeri) dan peserta dengan biaya sendiri atau instansi. Tes tersebut
dilaksanakan serentak bersama-sama Program Studi lainnya oleh Pascasarjana
dengan mengacu pada persyaratan baku mutu yang telah ditetapkan oleh panitia
ujian Pascasarjana UHO. Tes ujian seleksi penerimaan mencakup tiga materi tes,
yaitu : TPA (Tes Potensi Akademik), materi bidang Hukum, dan wawancara.
B. Lulusan
1. Kompetensi Lulusan
Kompetensi utama profil tenaga pendidik dan peneliti
1. Mampu mengembangkan ilmu Hukum untuk melakukan
perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi dengan
memanfaatkan IPTEKS sehingga menghasilkan sumberdaya yang
profesional;
2. Mampu mengembangkan berbagai sumber belajar dan media
untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran bidang ilmu Hukum yang
inovatif dan teruji dengan memanfaatkan potensi lokal dan nasional untuk
menghasilkan sumber daya yang kreatif, problem solver, dan berkarakter
berbasis IPTEKS;
3. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS untuk menghasilkan
publikasi ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun internasional;
4. Mampu berkontribusi dalam mengembangkan Hukum organisasi dan
birokrasi yang inovatif, dan berkarakter untuk mewujudkan organisasi
yang sehat dan professional.
13
Secara umum kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumharus
memiliki etika dan integritas, memiliki kemampuan leadership, analitis dan berpikir
kritis, kemampuan berkomunikasi dan kooperatif. Karena itu secara spesifik
kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumyaitu:
1) Mampu mengusulkan solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan
sosio-kultural yang dihadapi oleh masyarakat dengan pendekatan Ilmu
Hukum.
2) Mampu menunjukkan hasil kerja profesional berdasarkan disiplin ilmunya
untuk memajukan masyarakat dan organisasi atau instansi tempat
berkecimpung dan mengembangkan karir.
3) Mampu mampu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pokok ilmiah bidang hukum secara
berkelanjutan serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang dalam
pembangunan hukum dan masyarakat.
4) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kehukuman dan
menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan bemasyarakat.
3. Kompetensi lainnya
Lulusan Program Magister Hukum diharapkan memiliki kompetensi lainnya
antara lain:
1) Kemampuan mengembangkan potensi diri yang mendukung kecakapan hidup
(life skill), kepribadian dan spritual yang matang serta karakter humanis (soft
skill).
2) Mampu memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas
masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur
yang ada dalam masyarakat melalui pemanfaatan data dan informasi hasil
riset dalam bidang hukum..
3) Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta
mengevaluasi pembanguan bidang hokum melalui pemanfaatan hasil- hasil
penelitian hokum kontemporer untuk menghasilkan karya ilmiah yang diakui
secara nasional dan internasional.
14
2. Mutu Lulusan
Program Studi Magister Hukum mengharapkan mahasiswa dapat
menyelesaikan pendidikannya tepat waktu sesuai dengan yang diprogramkan
yaitu 2 tahun (4 semester). Program Studi Magister Hukum, juga sangat
mengharapkan lulusan mempunyai kemampuan yang tinggi dalam bidang
penelitian. Kemampuan lulusan ini dapat diukur dari kemampuan lulusan
dalam merencanakan, menyusun, mempertahankan dan mempublikasikan
suatu karya penelitian, khususnya tesis.
Komponen 4. Sumberdaya Manusia
Sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen
dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Studi
Magister Hukum dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Sistem Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
Sistem rekrutmen Dosen dan tenaga kependidikan pada Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana Universitas Halu Oleo dilaksanakan sesuai dengan prinsip Good
Governanance yang meliputi prinsip transparansi, akuntabel, dan berbasis
kompetensi. Perencanaan ini berdasarkan Rencana Strategis Ketenagaan Perguruan
Tinggi Universitas Halu Oleo. Program dilaksanakan secara terintegrasi yang
mengacu pada rasio sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hasil seleksi
kebutuhan dosen Magister Hukum dihimpun selanjutnya di transfer ke dalam Rencana
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Halu Oleo. Perolehan
hasil ini berdasarkan kebutuhan tenaga pengajar dalam durasi 5 (lima) tahun yakni
Rencana Strategis Ketenegaan Perguruan Tinggi 2015-2019.
Sistem kebutuhan dosen, dimulai dari surat permintaan dari Direktur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo yang kemudian diusulkan ke Rektor Universitas Halu Oleo.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Halu Oleo,
selanjutnya Rektor Univeristas Halu Oleo menyampaikan nama-nama dosen yang
mempunyai keahlian hukum berbasis kompetensi keilmuan. Sumber daya manusia
sesuai dengan keahlian tenaga pendidik dan berpendidikan S3 (Doktor).
15
Dasar kompetensi ini dengan melampirkan ijazah S1, S2, dan S3 yang dilengkapi
dengan Transkrip Nilai S1, S2, dan S3. Pengalaman dosen adalah prasyarat mengajar
di Magister Hukum. Hal ini diukur dari mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang
berlatar belakang keahliannya, misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum
Tata Negara dan lain sebagainya. Kemudian, penerimaan dosen kompetensi dalam
Program Studi Magister Hukum dilakukan dengan dua sistem yakni Universitas Halu
Oleo mengadakan pergantian jabatan dan penerimaan staf Program Studi Magister
Hukum. Pascasarajana Universitas Halu Oleo mengrekrut staf program studi dengan
cara menilai beban pekerjaan serta memenuhi persyaratan antara lain: (a) Mempunyai
kualifikasi sarjana Strata Satu (S1); (b) Memiliki pengetahuan ilmu komputer
khususnya word dan excel; (c) Menandatangani perjanjian kontrak; (d) Membuat
pemutusan hubungan kerja yang telah disepakati masing-masing pihak.
2. Penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
Penugasan tenaga pengajar pada Program Studi Magister Hukum berdasarkan pada
pangkalan dosen yang kemudian menyaring para dosen berbasi kompetensi atau
keahlian hukum masing-masing. Setalah itu, diusulkan kepada DIrektur Pascasarjana
Universitas Halu Oleo yang menentukan dan memutuskan sebagai dosen tetap.
Adapun dosen yang mengasuh matakuliah terdiri dari dua dosen. Kemudian,
berdasarkan ususlan formasi pegawai BAK Universitas Halu Oleo menempatkan dan
mengalokasikan staf Program Studi Magister Hukum. Sedangkan staf yang telah
melengkapi ketentuan dan prasyarat harus meneken surat pernyataan yang telah
diputuskan oleh Pascasarjana Universitas Halu Oleo.
Pascasarjana Universitas Halu Oleo menugaskan dosen Program Studi Magister
Hukum yang berbasis kompetensi. Kemudian dosen kompetensi tersebut mengampuh
mata kuliah yang dijadwalkan. Sedangkan koordinator Magister Hukum menunjuk
dosen yang telah ditunjuk untuk mengasuh mata kuliah wajib. Pihak Pascasarjana
Universitas Halu Oleo memutuskan usulan Program Studi Magister Hukum tentang
penugasan staf program studi. Adapun pencantuman staf program studi adalah
sebagai berikut: (a) Koordinator Program Studi Magister Hukum mengajukan dosen
16
dan staf Program Studi Magister Hukum kepada Direktur Pascasarjana Universitas
Halu Oleo. Kemudian Direktur mengusulkan kepada Rektor Universitas Halu Oleo
berdasarkan keahlian hukum untuk masing-masing dosen; (b) Basis kompetensi dosen
dinyatakan dengan keahlian yang linier, hasil karya ilmiah, serta profesionalisme
dalam mengajar dan meneliti; (c) Pada akhirnya Rektor Universitas Halu Oleo
menugaskan masing-masing dosen berdasarkan ajuan dan prasaran dari Direktur
Pascasarjana Universitas Halu Oleo
3. Pembinaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Dalam rangka menjamin mutu pengaturan dan pengelolaan Program Studi Magister
Hukum Universitas Halu Oleo, maka kegiatan efisiensi dan efektivitas tenaga
pengajar dan tenaga kependidikan haruslah terkonsulidasi dan terpadu dengan pihak
Universitas Halu Oleo. Berdasarkan fungsi dan wewenang Badan Layanan Umum
BLU) Universitas Halu Oleo, prototipe BLU ini telah mensejahterakan dosen dan staf
Program Studi Magister Hukum. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 32/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Halu Oleo pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diubah dengan terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
17
Komponen 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Kurikulum
Tujuan Pendidikan diturunkan dari visi dan misi Program Studi Magister
Hukum yang pada gilirannya dijabarkan dalam bentuk kurikulum pendidikan
berupa materi kuliah dan waktu tatap muka yang dibutuhkan untuk mencapai
kedalaman kognitif yang direncanakan. Terkait dengan visi dan misi yang antara
lain mengamanatkan pengembangan sumber daya manusia dengan kemampuan
handal di bidang Hukum yang selaras dengan tuntutan pekerjaan di bidang
pendidikan dan profesi Hukum, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi,
kemampuan berkomunikasi yang baik dan proaktif terhadap perubahan
lingkungan. Kurikulum berbasis kompetensi disusun dengan mempertimbangkan
tantangan global dan kebutuhan lokal, harapan masyarakat dan profesi, serta para
pengguna lulusan.
Dalam kurikulum dilakukan beberapa terobosan :
a. Senantiasa mengikuti perkembangan Ilmu Hukum terbaru dengan cara
memberikan mata kuliah pilihan yang berisi topik khusus tentang hal-hal baru
di bidang Ilmu Hukum.
b. Memberikan tugas-tugas terstruktur yang mampu merangsang mahasiswa
mencari referensi baru di bidang Ilmu Hukum.
c. Pemakaian laboratorium dilengkapi dengan akses internet, sangat berguna bagi
mahasiswa untuk menunjang penelitian mandirinya.
d. Mampu memberikan penguatan eksplorasi terhadap mahasiswa magister
hukum untuk meberikan sesuatu yang baru dalam pembelajaran Ilmu Hukum.
Dengan melakukan langkah-langkah terobosan di atas diharapkan akan
dihasilkan lulusan yang sesuai dengan sasaran Program Studi Magister Hukum.
Sampai saat ini Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO menggunakan
kurikulum standard KKNI.
1. Kompetensi Utama
18
Lulusan Program Magister Hukum diharapkan memiliki kompetensi utama antara
lain:
1) Mampu mengembangkan ilmu Hukum untuk melakukan perencanaan,
pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi dengan memanfaatkan
IPTEKS sehingga menghasilkan sumberdaya yang profesional.
2) Mampu mengembangkan berbagai sumber belajar dan media untuk
mendukung pelaksanaan pembelajaran bidang ilmu Hukum yang inovatif dan
teruji dengan memanfaatkan potensi lokal dan nasional untuk menghasilkan
sumber daya yang kreatif, problem solver, dan berkarakter berbasis IPTEKS.
3) Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat melalui pemanfaatan IPTEKS untuk menghasilkan publikasi
ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun internasional.
4) Mampu berkontribusi dalam mengembangkan Hukum organisasi dan birokrasi
yang inovatif, dan berkarakter untuk mewujudkan organisasi yang sehat dan
professional.
2. Kompetensi Pendukung
Secara umum kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukum harus
memiliki etika dan integritas, memiliki kemampuan leadership, analitis dan berpikir
kritis, kemampuan berkomunikasi dan kooperatif. Karena itu secara spesifik
kompetensi pendukung lulusan Program Magister Hukumyaitu:
1) Mampu mengusulkan solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan
sosio-kultural yang dihadapi oleh masyarakat dengan pendekatan Ilmu
Hukum.
2) Mampu menunjukkan hasil kerja profesional berdasarkan disiplin
ilmunya untuk memajukan masyarakat dan organisasi atau instansi tempat
berkecimpung dan mengembangkan karir.
3) Mampu mampu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pokok ilmiah bidang hukum
berkelanjutan serta mampu melihat dan memanfaatkan peluang dalam
pembangunan hokum dan masyarakat.
4) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukukm dan
menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan bemasyarakat.
19
3. Kompetensi lainnya
Lulusan Program Magister Hukum diharapkan memiliki kompetensi lainnya
antara lain:
1) Kemampuan mengembangkan potensi diri yang mendukung kecakapan
hidup (life skill), kepribadian dan spritual yang matang serta karakter
humanis (soft skill).
2) Mampu memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas
masalah yang terjadi dengan mengetahui sektor-sektor dan unsur-unsur
yang ada dalam masyarakat melalui pemanfaatan data dan informasi hasil
riset dalam bidang hukum.
3) Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta
mengevaluasi pembanguan bidang hokum melalui pemanfaatan hasil- hasil
penelitian hukum kontemporer untuk menghasilkan karya ilmiah yang
diakui secara nasional dan internasional.
1. Relevansi Struktur dan Isi Kurikulum dengan Tuntutan dan kebutuhan
Stakeholders
Struktur kurikulum Program Magister Hukum berdasarkan urutan mata
kuliah setiap semester telah tercantum dalam Buku Pedoman Akademik
Program Magister-Universitas Halu Oleo. Mata kuliah dan urutannya sesuai
dengan Komponen kompetensi dan profil lulusan. Beban studi mahasiswa
merupakan kegiatan akademik yang wajib dilakukan/diikuti oleh mahasiswa,
terdiri atas perkuliahan, tugas-tugas terstruktur, praktek lapangan, studi
kasus, seminar dan tesis, yang dibatasi dengan jumlah SKS tertentu per
semester. Kegiatan perkuliahan pada Program Magister Hukum,
dilakukan secara terstruktur dalam sistem Satuan Kredit Semester
(SKS) selama III semester kuliah kelas dan satu semester tesis, yang
dirancang untuk mendukung sepenuhnya pencapaian Komponen
kompetensi. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 34 SKS mata kuliah
wajib prodi dan 4 mata kuliah atau 8 SKS mata kulihan pilihan dan 6 sks
tesis. Struktur kurikulum Program Magister Hukum terdiri atas:
20
1) Semester I. Mata Kuliah wajib prodi atau inti adalah 5 mata kuliah atau
11 SKS dan Institusi atau Universitas 2 mata kuliah 0 SKS
2) Semester II. Mata kuliah wajib prodi atau inti pada adalah 7 mata kuliah
atau 15 SKS dan Institusi atau universitas 1 mata kuliah 2 SKS
3) Semester III. Mata Kuliah pilihan, dimana mahasiwa wajib memilih 4
mata kuliah atau 8 sks dari 24 sks atau 12 mata kuliah pilihan yang telah
ditentukan.
4) Semester IV. Tesis yaitu 6 sks. Pra tesis didahului dengan Seminar, yaitu
1 SKS.
Perkuliahan pada Program Magister Hukum diselenggarakan dalam waktu 3
semester dan 1 semester penulisan tesis. Dengan demikian mahasiswa
dapat selesai dalam waktu kurang dari 4 semester. Frekuensi kuliah 16 kali
pertemuan terdiri atas tatap muka 50 menit, kegiatan terstruktur 60 menit
dan kegiatan mandiri 60 menit. Dua kali pertemuan ujian yaitu Ujian Tengah
Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), baik ujian tengah semester
dan ujian akhir semester bisa diadakan dalam bentuk tertulis maupun tugas-
tugas sesuai dengan karakter masing-masing mata kuliah. Setiap mahasiswa
wajib mengikuti perkuliahan minimum 80% kehadiran untuk setiap mata
kuliah.
Mahasiswa yang frekuensi kehadirannya kurang dari 80% tidak
diperkenankan mengikuti ujian semester. Kemudian kuliah tatap muka,
juga diberikan tugas-tugas terstruktur dan tidak terstruktur yang dilakukan
secara mandiri dan berkelompok tugas-tugas ini akan dinilai dan
mendapat porsi 20% dalam komponen nilai akhir. Selanjutnya
mahasiswa diperkenankan mengajukan judul tesis dan usul dosen
pembimbing pada akhir semester kedua. Atas usul Koordinator Program
Magister Hukum kepada direktur Program Magister- UHO menerbitkan
surat keputusan tentang dosen pembimbing tesis. Umumnya mahasiswa
Program Magister Hukum dibimbing oleh dua orang dosen. Setelah
mahasiswa memperoleh Surat Keputusan Dekan tentang dosen
pembimbing, mahasiswa dapat memulai proses bimbingan. Setelah
proposal disetujui oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, mahasiswa
21
mengusulkan pada Koordinator Program Magister Hukumuntuk menempuh
ujian proposal tesis, selanjutnya Koordinator merekomendasikan atau
menentukan dosen penguji dan waktu ujian. Dosen penguji terdiri atas dua
dosen pembimbing dan tiga orang dosen selain pembimbing. Jika mahasiswa
lulus ujian proposal tesis maka mahasiswa tersebut dapat mulai melakukan
penelitian.
Selama proses melakukan penelitian mahasiswa selalu berkonsultasi dengan
para dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya mahasiswa yang telah
selesai melakukan penelitian dan dosen sudah menyetujui naskah hasil
penelitian mahasiswa dapat mengusulkan kepada Koordinator Program
Magister Hukum untuk diselenggarakan seminar hasil penelitian. Seminar
hasil penelitian dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 dosen pembimbing dan
dua orang dari tiga dosen penguji serta sekurang-kurangnya 5 orang
mahasiswa. Jika dosen pembimbing dan penguji berpendapat bahwa
mahasiswa tersebut sudah layak untuk ujian tesis maka mahasiswa dapat
mengusulkan kepada Koordinator Program Magister Hukum untuk ujian
akhir tesis.
Koordinator Program Magister mengusulkan kepada Direktur Program
Magister-UHO tentang susunan tim penguji tesis. Atas usul Koordinator
Program Magister tersebut Direktur menentukan lima dosen penguji tesis
yang terdiri atas dua dosen pembimbing dan tiga orang dosen selain
pembimbing. Ujian tesis hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri
sekurang-kurangnya tiga orang dosen yaitu satu pembimbing dan dua orang
dosen penguji.
1. Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Studi Magister Hukum Pascasarjana UHO tahun
2017 yang berbasis kompetensi memiliki beban total minimum 46 sks, berlaku
mulai Tahun Akademik 2013 hingga skarang yang dijadwalkan dalam 4
semester. Mata kuliah dikelompokkan dalam empat kelompok, yakni
kelompok pengembangan kepribadian, keilmuan dan keterampilan, keahlian
berkarya, perilaku berkarya, berkehidupan bermasyarakat, dan penunjang.
Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ialah mata kuliah
yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas
22
pemahaman dan penghayatan mata kuliah yang bersangkutan. Kelompok mata
kuliah keilmuan keterampilan (MKK) adalah mata kuliah yang relevan untuk
memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas
dasar keunggulan kompetetif serta komparatif penyelenggaraan Program Studi
Magister Hukum. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah
mata kuliah yang relevan untuk penguasaan dan memperluas wawasan
kompetensi kelimuan atas dasar keunggulan kompetetif atau komparatif
penyelenggara program studi Magister Hukum. Kelompok mata kuliah
perilaku berkarya (MPB) adalah mata kuliah yang relevan bertujuan untuk
memperkuat penguasaan dan memperluas perilaku berkarya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di masyarakat. Kelompok mata kuliah berkehidupan
bermasyarakat (MBB) adalah mata kuliah yang relevan dengan upaya
pemakaian serta penguasaan tertentu yang berlaku dalam kehidupan di
masyarakat baik secara nasional maupun global yang membatasi tindak
kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kelompok mata
kuliah penunjang (MP) adalah mata kuliah untuk menunjang proses
perkuliahan maupun pembuatan tesis dan tidak dimasukkan dalam
penghitungan SKS, tetapi harus ditempuh oleh mahasiswa, seperti seminar
proposal, Seminar Hasil, Ujian Tesis dan TOEFL.
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 18 (delapan
belas) minggu kegiatan terjadwal dengan rincian 16 (enam belas) minggu
kegiatan perkuliahan dan 2 (dua) minggu kegiatan penilaian (evaluasi). Jumlah
sks dalam semester I dirancang 13 SKS, semester II sebesar 15 SKS, semester
III sebesar 12 SKS, dan semester IV sebesar 6 SKS.
Dengan demikian, setiap mahasiswa dituntut untuk rata-rata bekerja 36-
60 jam seminggu atau 7-12 jam sehari, bila bekerja 5 hari seminggu. Kegiatan
akademik tersebut meliputi kegiatan mengikuti kuliah, mengerjakan tugas-
tugas, studi kepustakaan, mengulang materi kuliah, berperan secara aktif dalam
diskusi dan seminar, memperkaya ilmu dan melakukan penelitian, serta
mengikuti proses evaluasi/ujian.
2. Isi Kurikulum
23
Isi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder (yang
berpayung kerjasama) terutama pada kompetensi pendukung. Sedangkan
kompetensi utama tetap mengikuti kurikulum baku.
Muatan penelitian (tesis) dalam kurikulum Program Studi Magister Hukum
adalah 6 sks dari total 46 sks. Muatan ini meliputi penyusunan proposal tesis
beserta seminar, dan penyusunan tesis, seminar dan ujian tesis. Tesis
dirancang untuk memberikan kesempatan menspesialisasikan mahasiswa pada
suatu daerah penelitian, membangun kemampuan penelitian, mengerti dan
mampu menginterpretasikan hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi,
baik dalam jurnal ilmiah maupun seminar. Tesis diarahkan untuk memberikan
kompetensi mengintegrasikan teori hukum dan aplikasinya, pada bidang
keahlian hukum
3. Peninjauan dan Perbaikan Kurikulum
Peninjauan pelaksanaan kurikulum Program Studi Magister Hukum
dilakukan setiap akhir semester untuk mengevaluasi kesesuaian target materi
dengan pelaksanaan. Sedangkan evaluasi mata kuliah kompetensi pendukung
dilakukan setiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder, untuk
memberikan keluwesan dalam mengikuti perkembangan teori Hukum dan
aplikasinya. Perbaikan kurikulum Program Studi Magister Hukum dilakukan
setiap 5 (lima) tahun sekali. Evaluasi dan perbaikan tersebut didasarkan pada:
1) Masukan yang diberikan oleh pemakai lulusan (industri/instansi/institusi).
2) Pakar Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi.
3) Perkembangan dari disiplin ilmu yang bersangkutan.
4) Hasil open talk dengan mahasiswa.
5) Output lulusan.
Hasil evaluasi perbaikan kurikulum dapat berupa :
1) Perbaikan isi dan struktur kurikulum.
2) Perbaikan pelaksanaan proses belajar mengajar.
3) Peningkatan prasarana.
4) Peningkatan kerjasama dengan pihak luar/industri/institusi.
Kurikulum dijadikan sebagai acuan dalam pemberian kuliah dan
pembimbingan mahasiswa, karena kurikulum disusun dengan mengacu pada
24
tujuan pendidikan. Bila kurikulum tersebut diacu dengan baik dalam
pemberian kuliah dan pembimbingan mahasiswa, maka tujuan pendidikan
akan tercapai. Akibatnya akan dihasilkan lulusan dengan kualitas yang sesuai
dengan Komponen.
2. Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan
Sesuai dengan tujuan pendidikan Program Studi Magister Hukum,
kurikulum harus mampu memberikan tingkat kompleksitas dan spesifikasi
pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mampu:
a) Meningkatkan pelayanan profesi dan kemampuan berpartisipasi dalam
pengembangan ilmu di bidang hukum, dengan jalan meningkatkan
pendidikan dan penelitian di bidang hukum.
b) Mengembangkan kemampuan profesional dalam spektrum yang lebih
luas, dengan mengaitkan bidang hukum dengan bidang lain.
c) Meningkatkan kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian
berbagai masalah yang berkembang di masyarakat, terutama dalam
kaitannya dengan ilmu hukum, sehingga bisa menyadarkan masyarakat
akan arti pentingnya pengumpulan data dan analisis data yang bisa dipakai
untuk berbagai keperluan.
d) Mengembangkan kemampuan profesional melalui studi lanjut
e) Kurikulum Program Studi Magister Hukum menuntut kadar kematangan
tertentu dari mahasiswa. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum
harus :
(1) Lulus ujian seleksi penerimaan.
(2) Lulus semua mata kuliah yang ditempuh termasuk ujian tesis
Program Studi Magister Hukum menargetkan waktu tunggu mendapat
pekerjaan kurang dari satu tahun, bagi mereka yang belum bekerja. Tetapi
karena umumnya mahasiswa Program Studi Magister Hukum adalah dosen
atau karyawan yang sudah bekerja di suatu instansi/institusii, sehingga waktu
tunggu hampir tidak ada, bahkan mereka harus cepat kembali ke tempat
mereka bekerja.
Realisasi dari tingkat kompleksitas dan spesifikasi pengetahuan, kadar
kematangan intelektual, serta tingkat kemandirian mahasiswa kedalam isi
25
kurikulum dapat dilihat dari kedalaman kognitif yang harus dicapai oleh
mahasiswa. Untuk mata kuliah pada Program Studi Magister Hukum
kedalaman kognitif minimal yang harus dicapai adalah analisis.
Proses implementasinya adalah hampir semua mata kuliah dilengkapi
dengan tugas penulisan makalah hasil studi literatur, yang harus dilaksanakan
mahasiswa dan disertai dengan presentasi makalah tersebut di kelas. Selain itu
mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian dalam bentuk penyusunan tesis.
3. Proses Pembelajaran (Pembelajaran)
Proses pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam
keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran tidak
hanya didasarkan pada yang dilakukan di kelas melalui perkuliahan, tetapi
juga dapat dilakukan melalui kegiatan belajar mandiri yang terstruktur,
interaksi informal dengan tenaga akademik, forum diskusi dan seminar. Proses
pembelajaran akan berhasil apabila didukung oleh berbagai sarana dan
prasarana belajar yang memadai.
Berbagai bentuk proses pembelajaran harus disosialisasikan kepada
seluruh mahasiswa, mengingat kecenderungan menitik beratkan pada proses
pembelajaran berbasis kelas, merupakan suatu kecenderungan umum yang ada
di masyarakat. Bagian berikut menguraikan secara detil kondisi proses
pembelajaran di Program Studi Magister Hukum.
1. Sistem Pembelajaran
Sistem pembelajaran pada Program Studi Magister Hukum ditekankan
pada pemberian perkuliahan yang berkualitas dan pemberian kesempatan
seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk belajar mandiri, yang dirancang
untuk tercapainya sasaran dan tujuan pendidikan.
Sistem pembelajaran ini meliputi :
a. Metode Pembelajaran dan Penerapannya.
Program Studi Magister Hukum menerapkan beberapa metode
pembelajaran sebagai berikut :
- Metode pembelajaran berbasis kelas.
26
- Metode Pembelajaran Mandiri terstruktur, meliputi : Pemberian
tugas mandiri terstruktur, kelompok belajar dan tugas kelompok.
- Metode interaksi aktif.
Proses pembelajaran dapat dilakukan di laboratorium untuk
menumbuhkan interaksi yang lebih kondusif antara staf akademik dengan
mahasiswa. Secara khusus, untuk mencapai proses pembelajaran berbasis
kelas yang berkualitas, dinilai dari tiga tahapan, yaitu persiapan perkuliahan,
proses perkuliahan, dan hasil perkuliahan yang berkualitas.
Dalam rangka mencapai kualitas perkuliahan yang optimal pada semua
tahapan, Program Studi Magister Hukum telah melakukan mekanisme jaminan
mutu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Dalam mencapai persiapan perkuliahan yang berkualitas, dilakukan beberapa
aktivitas :
a) Sebulan sebelum perkuliahan semester baru, diadakan penyegaran beberapa
mata kuliah yang bertujuan memberikan penyegaran, menyamakan
kemampuan dasar pada perkuliahan yang akan dilakukan (Kuliah
Prapascasarjana).
b) Setiap mata kuliah harus memiliki Rencana Pembelajaran Berbasis
Kompetensi (RPBK).
c) Untuk mendukung perkuliahan, setiap mata kuliah dipercayakan kepada
minimum satu orang dosen pengajar yang memiliki kompetensi
dibidangnya.
d) Dilakukan pertemuan awal semester dengan mahasiswa sebagai wadah
pemberian motivasi dan arahan perkuliahan.
2) Dalam usaha mencapai proses perkuliahan yang berkualitas, dilakukan
beberapa aktifitas sebagai berikut :
a) Monitoring pelaksanaan perkuliahan empat kali dalam satu semester yang
dilakukan setiap bulan.
b) Layanan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Koordinator Program,
bertujuan untuk menampung komentar, keluhan dan kritik mahasiswa
terhadap proses perkuliahan.
c) Pertemuan/rapat dosen minimum dua kali selama satu semester untuk
mengevaluasi perkuliahan.
27
3) Dalamupaya mengevaluasi hasil perkuliahan yang berkualitas, dilakukan
beberapa aktivitas sebagai berikut :
a. Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester, kuis dan tugas, untuk masing-
masing mata kuliah sesuai dengan aturan akademik.
b. Pertemuan akhir semester dengan mahasiswa untuk memperoleh masukan
tentang proses perkuliahan yang telah berlangsung.
c. Rapat dosen untuk mengevaluasi pelaksanaan RPBK yang telah dibuat.
Untuk menunjang proses pembelajaran, seluruh bahan ajar telah tersedia di
Ruang Baca Hukum dan Perpustakaan UHO. Beberapa mata kuliah telah
memiliki hand out dan diktat yang disusun oleh dosen.
b. Kelengkapan Sarana Pembelajaran dan Pemanfaatannya
Proses pembelajaran yang berkualitas tidak lepas dari ketersediaan
literatur yang memadai. Saat ini Program Studi Magister Hukum selain
didukung oleh perpustakaan UHO pusat, juga didukung oleh Ruang Baca
Hukum yang telah memiliki koleksi buku, majalah, jurnal yang relatif
memadai.
Ruang baca telah dikelola dengan baik sehingga memberikan
kemudahan dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengaksesnya. Sejauh
ini ruang baca ilmu hukum telah dimanfaatkan secara optimal dalam
mendukung proses pembelajaran. Selain ruang baca, sarana dan prasarana
yang tersedia, juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa S2. Sarana
pendukung proses pembelajaran juga diwujudkan dengan adanya ruang
diskusi mahasiswa, yang dimanfaatkan untuk diskusi dan mengerjakan
tugas kuliah, yang dilengkapi dengan komputer.
c. Perencanaan Pembelajaran dan Pelaksanaannya oleh Dosen
Perencanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen, dalam bentuk
penyusunan RPBK dan rencana pelaksanaan perkuliahan. Untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang optimal, RPBK dan rencana perkuliahan
diinformasikan oleh dosen kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
d. Interaksi Dosen dan Mahasiswa serta Pihak Terkait
28
Untuk menunjang interaksi dosen-mahasiswa, dilakukan dengan
pemberdayaan dosen wali dalam proses perencanaan studi mahasiswa.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses perwalian, jumlah
mahasiswa yang menjadi tanggung jawab seorang dosen wali dibatasi
maksimal satu rombel mahasiswa. Proses pengisian Rencana Studi telah
dituangkan dalam prosedur pengisian online, yang dijadikan panduan bagi
dosen wali dalam membimbing mahasiswa. Untuk memperlancar
perwalian, jadwal perwalian dijadwalkan dengan baik dan diumumkan
pada awal periode perwalian.
2. Penilaian Kemajuan Belajar
Sesuai dengan Peraturan Akademik, skala penilaian akhir sebagai
pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan pada tabel sebagai berikut :
Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Kategori
81-100 A 4
71-80 B 3
51-60 C 2
41-50 E 0
Tidak Lengkap T 0
Sesuai dengan Peraturan Akademik, untuk mencapai gelar Magister
Hukum (M.H) pada Pascasarjana UHO, mahasiswa membutuhkan waktu
kurang lebih 4 semester (2 tahun), dengan waktu perkuliahan selama 3 (tiga)
semester dan sisanya untuk menyelesaikan proposal tesis dan tesis. Jumlah
SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi
minimal 43 SKS, termasuk tesis 6 SKS, sesuai dengan kurikulum Komponen
KKNI.
Berdasarkan peraturan akademik, proses pembelajaran meliputi :
a. Penentuan Jumlah SKS per Semester
1) Jumlah SKS bagi mahasiswa baru untuk semester pertama adalah 13
SKS.
2) Jumlah SKS yang boleh diambil mahasiswa pada semester kedua dan
seterusnya didasarkan atas IP Semester yang diperoleh pada semester
29
sebelumnya, dengan ketentuan: IP Semester mencapai 3,00 beban
studi maksimum 13 SKS, dan jika IP Semaster > 3,00 : beban studi 13
SKS maka mahasiswa yang bersangkutan akan mendapat teguran
berupa surat peringatan.
b. Kriteria Kelulusan
Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
1) Lulus ujian tesis, (diawali dengan ujian draf tesis)
2) Telah menyerahkan naskah tesis, yang sudah disyahkan oleh Direktur
Pascasarjana.
3) IPK 3,00 dengan nilai C maksimal 20% dari jumlah sks yang
ditempuh.
4) Tidak ada nilai C-E
5) TOEFL institusional minimal 450.
6) Publikasi tesis minimal 1 (satu) judul.
c. Predikat Kelulusan
Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK sebagai berikut :
1. Cumlaude:IKP 3.76-4.00 syarat (a) tanpa nilai C; (b) Lama Studi 4
Semester; (c) Secara komprehensif layak menurut penilaian
pembimbing dan tim Penguji
2. Sangat memuaskan : (a) IPK 3.76-4.00 tetapi tidak memenuhi syarat
(a,b,c ) untuk cumlaude ; (b) IPK 3.51 – 3.75
3. Memuaskan : IPK 3.00-3.50
4. Gagal: <3.00
Dengan skor penilaian : 81-100 = A, 71-80 = B, 61-70 = C, 50-59 = D,
0-49 = E
3) Bimbingan Penelitian dan Penulisan Tesis/Karya Inovatif
Agar lulusan Program Studi Magister Hukum dapat melakukan
penelitian, dalam rangka peningkatan pelayanan profesi, maka
mahasiswa diharuskan menyusun tesis, yang didasarkan pada
30
penelitian mandiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengajukan usulan
penelitian yang tersusun dalam bentuk proposal tesis.
Proposal tesis (usulan penelitian) disusun setelah mahasiswa
yang bersangkutan menyelesaikan minimal 22 sks dengan IPK 3,00
tanpa nilai C- E. Proposal tesis wajib diseminarkan di depan tim yang
terdiri dari : calon dosen pembimbing tesis dan minimal 3 (tiga) orang
penguji yang ditunjuk oleh Kaprodi.
Proposal tesis meliputi beberapa hal :
1. Latar Belakang Permasalahan.
2. Tujuan Penelitian.
3. Kajian Teoritik.
4. Metode penelitian.
5. Sistematika Penulisan.
6. Daftar Bacaan.
Hasil seminar proposal tesis dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
kategori :
a. Lulus.
b. Lulus dengan perbaikan.
c. Tidak lulus.
Hasil seminar proposal tesis yang berupa masukan dari peserta
seminar dan penguji, digunakan untuk penyempurnaan proposal tesis.
Proposal tesis yang telah disempurnakan harus diserahkan sebanyak 4
(empat) eksemplar kepada Koordinator Program Studi Magister
Hukum selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seminar. Apabila
sampai dalam batas waktu tersebut mahasiswa masih belum
menyerahkan perbaikannya, maka proposal tesis tersebut dinyatakan
gugur.
Tesis yang telah ditulis berdasarkan pedoman penyusunan tesis,
diseminarkan didepan Tim Penguji untuk dinilai. Tim Penguji tersebut
terdiri dari dosen pembimbing tesis dan penguji, yang jumlahnya
minimal 5 orang. Dosen penguji ditunjuk oleh Koordinator Program
Magister.
Penilaian terhadap tesis didasarkan pada :
31
1. Seminar tesis meliputi : sikap, penyajian (makalah dan presentasi
lisan) serta kemampuan untuk mempertahankan.
2. Ujian lisan tesis meliputi : penulisan dan penguasaan materi.
3. Proses Pembimbingan.
Hasil ujian tesis dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori:
a. Lulus.
b. Lulus bersyarat (lulus dengan perbaikan tesis),dan
c. Tidak lulus.
Bagi mahasiswa yang lulus bersyarat, wajib menyerahkan tesis
yang telah disempurnakan dan diuji ke masing-masing dosen penguji
tesis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah ujian. Apabila
ketentuan diatas tidak dipenuhi maka ujian tesisnya dianggap batal.
Mahasiswa yang tidak lulus dapat menempuh ujian ulang dalam waktu
3-6 bulan. Ujian ulangan dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali.
Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka tesisnya dianggap
batal. Naskah tesis dianggap sah setelah ditanda tangani oleh semua
anggota tim penguji dan telah disahkan oleh Direktur Pascasarjana.
Seluruh kegiatan seminar, baik proposal tesis,seminar Hasil dan ujian
tesis, didokumentasikan dalam suatu berita acara seminar proposal
tesis/tesis.
4) Lama Penyelesaian Studi
Ditinjau dari data 6 bulan terakhir Tahun Akademik 2016/2017,
dengan jumlah mahasiswa sebanyak 86 orang, dan diperkirakan akan
lulus pada tahun akademik 2019/2020.
3. Suasana Akademik
1. Lingkungan, Keindahan dan Keserasian Kampus
Program Studi Magister Hukum memiliki kampus dengan
lingkungan dan ruang yang senantiasa diupayakan agar tetap bersih dan
nyaman (setiap hari dibersihkan oleh petugas kebersihan ). Ruang dan
halaman ditata rapi, serasi, dan nyaman untuk mendukung terciptanya
suasana akademik yang kondusif. Gedung dan lingkungan memiliki
fasilitas keamanan dan prosedur keselamatan yang lengkap, seperti lampu
32
penerangan pada malam hari, hydrant, tabung pemadam kebakaran, lampu
emergency, dan untuk gedung laboratorium dan ruang baca dilengkapi
dengan pengaman pintu besi yang kuat. Sistem keamanan lingkungan
dikoordinasi oleh UHO.
Suasana akademik didukung oleh beberapa fasilitas yang sangat
memadai seperti :
a. Ruang dosen yang memadai dan selalu digunakan untuk konsultasi
mahasiswa dengan dosen baik berupa bimbingan tesis, perwalian
maupun tugas perkuliahan.
b. Perpustakaan pusat UHO buka setiap hari kerja mulai jam 07.30-16.00.
Semua mahasiswa Program Studi Magister Hukum dapat
menggunakan fasilitas perpustakaan pusat UHO. Setiap buku yang ada
di perpustakaan dilengkapi dengan detektor sebagai sistem pengaman.
c. Tata lingkungan Pascasarjana UHO yang asri dengan pemandangan
yang indah, suasana sejuk menambah keindahan kampus, yang dapat
digunakan untuk diskusi mahasiswa.
d. Lapangan parkir yang luas, disertai dengan pengamanan/tukang parkir
untuk menjaga keamanan kendaraan sivitas akademika.
e. Kantin yang dekat menyediakan berbagai menu makanan dan
minuman yang higienis. Kantin ini memudahkan mahasiswa untuk
memenuhi kebutuhan makanan dan minuman.
2. Interaksi Akademik Sivitas Akademika
Program Studi Magister Hukum memberikan kebebasan untuk
berkreasi dan berinovasi di bidang ilmiah. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya:
a. Kebebasan memilih topik-topik tesis.
Program Studi Magister Hukum memberikan kebebasan kepada
mahasiswa untuk memilih sendiri topik-topik tesis yang akan mereka
jadikan penelitian dalam tesis. Program Studi Magister Hukum hanya
mengarahkan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh
mahasiswa.
b. Kebebasan dalam proses pembimbingan.
33
Program Studi Magister Hukum memberikan kebebasan mahasiswa
untuk mendiskusikan tesisnya dengan pembimbing berdasarkan
kesepakatan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dimaksudkan agar
penyelesaian tesis dapat lebih cepat dan mahasiswa dapat
menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.
c. Tempatdan waktu TOEFL.
Salah satu syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum adalah
mahasiswa harus mencapai nilai TOEFL Institusional minimal 450
yang dikeluarkan oleh Laboratorium bahasa UHO.
d. Kebebasan tempat publikasi ilmiah.
Program Studi Magister Hukum memberikan kebebasan kepada
mahasiswa untuk mempublikasikan hasil tesisnya sesuai dengan yang
mereka inginkan. Mahasiswa dapat mempublikasikan hasil tesisnya
dalam forum ilmiah seperti seminar nasional, seminar internasional,
jurnal tidak terakreditasi ataupun jurnal terakreditasi.
Di samping kebebasan berkreasi di bidang ilmiah di atas, Program
Studi Magister Hukum juga memberikan kebebasan mahasiswa untuk
menyatakan pendapat ilmiah yang sangat tinggi, yang diwujudkan dalam
kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti:
1. Diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas beberapa mata kuliah.
2. Presentasi tugas beberapa mata kuliah.
3. Pembimbingan tesis dan perwalian.
4. Seminar proposal tesis.
5. Seminar hasil tesis.
6. Seminar yang diadakan oleh Pascasarjana UHO, alumni pascasarjana
Magister Hukum UHO, dan instansi-instansi lain di luar UHO.
Program Studi Magister Hukum senantiasa menjaga hubungan antar
sivitas akademika yang kondusif, terbuka, bebas dan tertib. Hal ini
ditunjukan dengan kegiatan-kegiatan :
1. Mengikuti seminar bersama-sama antara Kaprodi, dosen dan
mahasiswa Program Studi Magister Hukum, baik pada instansi-instansi
34
yang berada dalam kota Kendari maupun yang berada di luar kota
Kendari.
2. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menemui setiap saat Kaprodi/dosen
wali/dosen untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan
akademik yang dihadapi oleh mahasiswa.
3. Dilakukannya penyampaian informasi/pengumuman kepada
mahasiswa tidak hanya melalui media formal seperti surat dan papan
informasi, tetapi kadangkala Kaprodi menyampaikannya lewat media
yang lebih bersifat nonformal seperti SMS.
Dengan metode seperti di atas akan tercipta keakraban antara Kaprodi, dosen dan
mahasiswa yang lebih kondusif.
Komponen 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi Pendanaan
Universitas Halu Oleo setiap mengadakan kegiatan rapat kerja atas perencanaan
anggaran tahunnya dilaksanakan diakhir tahun. Kemudian Koordinaotor Program
Studi Magister Hukum memulai dengan mengadakan pertemuan bersama dosen dan
para staf. Agenda pertemuan ini merencanakan anggaran berikutnya. Setelah itu,
Koordinator Program Studi Magister Hukum menyampaikan hasil rapat kepada
Direktur Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Selanjutnya akan menjadi bahan rapat
pimpinan tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Hasil dari rapat pimpinan
tingkat Pascasarjana Universtias Halu Oleo tentang perencanaan penganggaran
dilaporkan ke Rektor melalui Biro Perencanaan UHO sebagai bahan Rapat Kerja
Universtias Halu Oleo.
Keterlibatan Program Studi Magister Hukum dalam perencanaan anggaran dimulai
dengan melakukan evaluasi program kerja dan anggaran pada tahun sebelumnya dan
estimasi dana masuk pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut
selanjutnya dilakukan perencanaan awal penyusunan anggaran dan program kerja
yang dimuat dalam rencana kerja tahunan (RKT). Langkah selanjutnya adalah
memasukkan proposal tentang dana yang dibutuhkan ke Universitas melalui
Pascasarjana Universtias Halu Oleo. Penggunaan dana oleh program studi dimulai
dengan mengajukan Surat permintaan dana sesuai kebutuhan kepada Pascasarjana
Universtias Halu Oleo melalui Kepala Tata Usaha (KTU). Selanjutnya, Pascasarjana
Universtias Halu Oleo mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Rektor
35
melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat SP2D dicairkan
oleh Bendahara Pembantu PPs berdasarkan SPP yang diajukan. Dana yang telah
dicairkan tersebut oleh Bendahara Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo
diserahkan kepada Pascasarjana Universtias Halu Oleo untuk digunakan sesuai
kebutuhan dan dipertanggungjawabkan oleh program studi melalui Bendahara
Pembantu Pascasarjana Universtias Halu Oleo.
Pengelolaan dana seluruhnya dilakukan oleh Universitas yang didasarkan atas
program kerja yang disusun melalui Rapat Kerja UHO. Proses perencanaan anggaran
di UHO mengacu pada prinsip penganggaran partisipatif dengan melibatkan semua
unsur pengelola di tingkat unit kerja seperti program studi dengan mengajukan usulan
kegiatan dan dana yang dibutuhkan (bottom-up). Proses penganggaran didasarkan
pada Prosedur.
A. Pendanaan Program Studi Magister Hukum dikelola secara terintegrasi oleh
Pascasarjana UHO.
1. Sumber Dana
Sumber pendapatan yang diperoleh di Program Studi Magister Hukum adalah:
a. Usaha Sendiri
b. Mahasiswa
c. Pemerintah (Daerah & Pusat)
2. Pengelolaan
Pengelolaan dana guna penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UHO secara bersama-sama dengan program studi lain yang
ada pada Program Pascasarjana UHO dikelola secara sentral oleh Asisten Direktur
II. Pendanaan dialokasikan secara proporsional berdasar perencanaan yang sudah
ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Program Penganggaran Perguruan Tinggi,
dengan pengalokasian disesuaikan pada mata anggaran kegiatan (MAK) yang telah
direncanakan dan ditetapkan oleh UHO.
Kebutuhan dana awal sebagai dana investasi dalam rangka pendirian Program
Studi Magister Hukum didukung langsung oleh Program Pascasarjana UHO
dengan penerapan sistem pendanaan subsidi silang dengan program studi lain yang
telah ada.
36
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UHO diharapkan dapat
memperoleh dana operasional dan pemeliharaan, serta kebutuhan dana lainnya
berasal dari dana masyarakat yang berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari
mahasiswa dan Dana Operasional Penyelenggaraan (DOP). Besarnya UKT
mahasiswa ditentukan melalui Surat Keputusan Rektor UHO. Adapun sistem
penerimaan dana UKT diorganisasikan melalui rekening Rektor.
3. Sistem Alokasi Anggaran
Pengeluaran dana operasional dan pemeliharaan dalam rangka
penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UHO
dialokasikan melalui mata anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan daftar
rencana kegiatan yang bertumpu pada Sistem Perencanaan Program Penganggaran
Perguruan Tinggi, yang sekaligus diselaraskan dengan kebijakan Dirjen Dikti.
Dengan demikian perencanaan kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan
menggunakan sistem gabungan antara sistem bottom-up planning dan top-down
planning.
Pengeluaran dana operasional akan dipertanggungjawabkan melalui Sistem
Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) merujuk pada setiap kegiatan yang termuat
dalam permohonan panjar kerja (PK). Adapun pengawasan pengeluaran yang
dilakukan oleh PUMK akan dilakukan oleh pengawasan melekat melalui atasan
langsung yaitu Wakil Direktur II, Wakil Rektor II, BPK, dan Inspektorat Jendral.
4. Keberlanjutan
Keberlanjutan pendanaan Program Studi Magister Hukum dilakukan dengan
cara:
a. Memperbanyak jumlah mahasiswa dengan biaya sendiri selain dari BPPDN.
b. Kerjasama dengan instansi terkait (antara lain Kehakiman, Kepolisian,
Kejaksaan, Persatuan Advokat Indonesia PERADI).
c. Memotivasi dosen untuk mengajukan dan mendapatkan hibah penelitian di
tingkat nasional.
37
Komponen 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan
Kerjasama
Untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Hukum dalam
bidang penelitian, diperlukan unsur agenda, relevansi, kualitas, produktivitas, dan
keberlanjutan program penelitian.
Mulai dikembangkannya topik-topik penelitian dengan menyusun payung
penelitian dan melibatkan mahasiswa Program Studi Magister Hukum, yang
diharapkan nantinya dapat mempercepat waktu penyelesaian studi serta didukung
oleh pendanaan untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah dan seminar di tingkat
nasional.
Penelitian yang dilakukan oleh dosen selama ini disesuaikan dengan minat dan
kelompok peneliti yang ada di jurusan, dengan sumber dana penelitian, bersumber
dari DIPA, Kemristekdikti dan kerjasama dengan mitra Pemda..
Tesis merupakan salah satu kegiatan yang wajib diselesaikan oleh setiap
mahasiswa Program Studi Magister Hukum dengan bobot 6 sks. Dalam penyusunan
tesis, mahasiswa dan dosen pembimbing perlu memperhatikan beberapa unsur seperti:
orisinalitas, kualitas, dan waktu penyelesaian tesis.
38
II. ANALISIS SWOT
Kekuatan
a. Dana dialokasikan sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang
berbasis aktivitas yang berdasarkan prioritas kepentingan.
b. Pengelolaan dilakukan dengan prosedur yang jelas dengan koordinasi yang baik,
mulai dari pengusulan anggaran, pembahasan, realisasi dan pengendaliannya.
c. Setiap penggunaan anggaran melalui prosedur pertanggungjawaban, sehingga
terkendali dan menjamin prinsip-prinsip efisiensi.
Kelemahan
a. Dana sebagian besar masih tertumpu pada UKT mahasiswa.
b. Kurang sumber dana dari kerjasama dengan pihak lain.
c. Minimnya sarana pembelajaran yang mendukung Program Studi Magister Hukum
Peluang
a. Dengan kepercayaan masyarakat terhadap UHO yang tinggi, maka peluang
tersedianya sumber dana dan pembiayaan menjadi lebih baik.
b. Pengalokasian dana sesuai dengan usulan Rencana Kerja dan Anggaran serta
berdasarkan skala prioritas mendorong menyusun program pengembangan jurusan
yang baik dan berdampak pada pengembangan Program Studi Magister Hukum.
c. Pengelolaan dana dengan prosedur dan koordinasi yang baik memungkinkan
penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan. Akuntabilitas keuangan menjamin
efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat mendorong penggunaan dana untuk
memenuhi kebutuhan secara maksimal.
d. Terbukanya peluang kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta.
Ancaman
a. Dana sebagian besar bersumber dari UKT dan kurangnya sumber dana dari
kerjasama dengan pihak luar.
b. Pengelolaan Pembelajaran Tidak terpusat oleh karena kurangnya media dan
sumber nelajar yang mendukung program pembelajaran Hukum.
Sarana dan Prasarana
1. Kecukupan dan Kesesuaian Sarana
39
Pengelolaan sarana yang ada di Program Studi Magister Hukum secara
terintegrasi dimanfaatkan oleh semua program studi yaitu S1, dan S2. Agar proses
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, maka telah tersedia sarana yang cukup
memadai.
Ruang kuliah dilengkapi kipas AC, white board, sound system, Liquid
Crystal Display (LCD). Ruang administrasi dilengkapi dengan berbagai fasilitas
seperti Internet, komputer, printer, AC, mesin Fotocopy, mesin tik dan telepon
yang dapat dihubungkan dengan semua ruangan yang ada di Pascasarjana.
Ruang baca di Program Studi Magister Hukum mempunyai koleksi buku dan
jurnal yang cukup lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar.
Perpustakaan Pascasarjana UHO memiliki 3887 judul buku (6181 eksemplar),
bidang Hukum dan Olah Raga sebanyak 151 judul (163 eksemplar), jurnal Hukum
antara lain Harmonia, Imajinasi, Imaji,Kagunan, Antropologi, Humanity, dari 395
judul (561 eksemplar). Selain itu terdapat pula sejumlah Tesis dan Laporan Kerja
Lapangan. Dari ruang baca mahasiswa/dosen dapat mengakses secara online ke
perpustakaan pusat UHO untuk mendapatkan buku maupun jurnal dengan jaringan
intranet UHO. Selain ruang baca Prodi sarana yang ada pada universitas juga
dapat diakses, di antaranya Perpustakaan Pusat.
Ruang Seminar dilengkapi dengan LCD, white board dan sound system.
Ruang tersebut digunakan untuk seminar proposal tesis, juga untuk ujian tesis,
kuliah tamu, lokakarya, serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil.
2. Kecukupan dan Kesesuaian Prasarana
Program Studi Magister Hukum berada di lingkungan Kampus
PASCASARJANA UHO, mulai tahun 2014 dimanfaatkan ruang kuliah yang
berada di lingkungan Pascasarjana UHO, Ruang perkuliahan tersebar di gedung A,
B, C,D, E, F, G, H, I, J, dan K yang semuanya berjumalah lebih dari 24 ruang
dengan ukuran masing-masing 8,2 X 8,5 m, berkapasitas mahasiswa sebanyak 20-
25 orang, Ruangan yang ada digunakan untuk kegiatan perkuliahan secara intensif
selama 6 hari, mulai hari Hukumn sampai dengan Sabtu, sejak pukul 08.00 sampai
dengan 17.00 WITA. Fasilitas yang dimiliki pada setiap ruang antara lain: meja
kursi dosen, kursi mahasiswa, LCD, papan tulis, dan AC.
40
Ruang diskusi / seminar sejumlah 5 ruang berukuran 8, 10 X 18,2 m terletak
di Gedung Seminar, dengan kapasitas mahasiswa sejumlah 100 orang. Ruang ini
digunakan untuk kegiatan –kegiatan seminar dan diskusi mahasiswa serta kegiatan
ilmiah lainnya secara intensif selama hari-hari perkuliahan. Ruangan ini
difasilitasi dengan meja kursi sidang, papan tulis, AC, Infokus, mimbar, kursi
audience, serta seperangkat Audio.
Ruang dosen bertempat pada 2 ruangan yang berdampingan, yakni ruang
2A.1 dan 2A.2, yang masing-masing berukiuran 5,1 X 4,1 m. Ruang dosen ini
dipergunakan sebagai ruang kerja untuk ketua program dan dosen. Ruang dosen
dilengkapi dengan meja kursi, AC, rak buku, dan perangkat komputer.
Ruang konsultasi bertempat di ruang Prodidengan ukuran seluas 5.1 X 4,1 m.
Ruang konsultasi ini dipergunakan untuk kegiatan konsultasi akademik antara
mahasiswa dengan dosen pembimbing guna membahas berbagai permasalahan
yang bersifat akademik baik sehubungan dengan perkuliahan maupun
penyelesaian tesis. Bagi mahasiswa muslim disediakan tempat sholat berlokasi di
sebelah gedung F.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana Program Studi Magister Hukum secara rutin dirawat
dan dipelihara oleh petugas kebersihan dan petugas teknisi laboratorium.
.
4. Keberlanjutan
Keberlanjutan pemeliharaan, pengadaan dan pengembangan sarana-prasarana
dilakukan secara rutin yang didukung oleh dana sesuai kemampuan, dan
terprogram melalui program kerja Program Studi Magister Hukum.
SWOT
Kekuatan
1. Fasilitas secara kualitas dan kuantitas sudah memenuhi persyaratan untuk
dapat menyelenggarakan pendidikan secara baik.
2. Fasilitas pendukung pembelajaran dan penelitian sudah tersedia dan
memenuhi persyaratan sebagai penunjang proses pembelajaran dan penelitian
yang berkualitas.
41
3. Pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh bagian Rumah Tangga UHO
sehingga menjamin pengelolaan dan ketersediaan fasilitas secara baik.
4. Perencanaan dalam penyediaan dan pengadaan infrastruktur yang
mengantisipasi kebutuhan masa depan memungkinkan dukungan terhadap
program pengembangan jurusan dan berdampak pada pengembangan Program
Studi Magister Hukum.
5. Perencanaan dalam penyediaan dan pengadaan infrastruktur yang
mengantisipasi pertambahan jumlah kebutuhan dan pengguna di masa depan
memungkinkan tetap terjaminnya dukungan terhadap pertambahan kebutuhan
dan pengguna tersebut.
Kelemahan
1. Jenis sarana dan prasarana yang banyak, membutuhkan tenaga dan biaya
pemeliharaan cukup besar.
2. Jumlah tenaga teknisi kurang memadai.
Peluang
1. Infrastruktur yang tersedia dengan kualitas yang baik memungkinkan
terselenggaranya pembelajaran dan penelitian.
2. Pengelolaan infrastruktur yang profesional memungkinkan penggunaannya
untuk mendukung kegiatan Program Studi Magister Hukum seperti kegiatan
pelatihan, seminar, lokakarya dan sebagainya.
Ancaman
1. Pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana yang tidak terencana dengan
baik akan mengakibatkan kerusakan yang lebih cepat.
2. Sedikitnya tenaga teknisi menyebabkan proses perawatan fasilitas
laboratorium tidak bisa cepat, sehingga mendatangkan tenaga teknisi dari luar.
Sistem Informasi
2. Kesesuaian dan Kecukupan Sarana yang Mendukung Pemberdayaan Sistem
Informasi
Kuantitas perangkat keras komputer beserta perangkat lunaknya yang
mendukung pembelajaran dan pengelolaan Program Magister Hukum sudah
memadai, meliputi :
a. Ruang Kaprodi Magister Hukum dilengkapi dengan perangkat komputer.
42
b. Ruang administrasi dilengkapi dengan 8 PC beserta printer.
c. Ruang baca dilengkapi dengan 2 PC.
3. Keberadaan dan Pemanfaatan Jaringan Internet
Jaringan internet telah tersedia di seluruh wilayah Pascasarjana UHO yang
memberikan akses untuk mengumpulkan informasi dan berkomunikasi dengan dunia
luar. Fasilitas jaringan internet yang disediakan pada Pascasarjana UHO dapat diakses
oleh seluruh sivitas akademik kerja dapat diakses 24 jam setiap hari.
SWOT
Kekuatan
1. Sudah terkoneksi dengan internet dan terdapat hot-spot.
Kelemahan
Komputerisasi administrasi sistem keuangan dan kepegawaian perlu ditingkatkan
tingkat ketepatan waktunya.
Peluang
Dapat bertukar informasi antar unit di dalam dan di luar UHO melalui jaringan
komputer.
Ancaman
1. Keamanan data di dalam sistem jaringan dapat diganggu oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab.
43
DAFTAR RUJUKAN
Accreditation Commission for Hukumor Colleges and Universities, 2001. Handbook
of Accreditation. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
BAN-PT, 2000. Guidelines for External Accreditation of Higher Education. Jakarta:
BAN-PT.
BAN-PT, 2001. Sistem Akreditasi Program Doktor. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2005. PedomanEvaluasi-diri Program Studi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2009. PedomanEvaluasi-diri Program Studi. Jakarta: BAN-PT.
BAN-PT, 2011. Pedoman Evaluasi Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi
Perguruan Tinggi. Jakarta.
Dedi Pardiaz, Joerg Hartman, Edi Ermanto, Sutrisno Kusumo Hadi, Edyen Djaenal
Arifin. 1999.
Dokumen Badan Layanan Umum Universitas Haluoleo Tahun 2010, Jakarta.
McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. Benchmarking: A Manual for
Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and
Youth Affairs, Higher Education Division.
National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. Standards,
Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units.
Washington, DC: NCATE.
Pedoman Analisis SWOT. Balitbang Pertanian. Jakarta.
Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum FH-UHO Tahun 2018
McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. Benchmarking: A Manual for
Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and
Youth Affairs, Higher Education Division.
National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. Standards,
Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units.
Washington, DC: NCATE.
Quality Assurance Agency for Higher Education, 1998. Quality Assurance in UK
Higher Education: A brief guide. Gloucester: QAA, http:/www.qaa.ac.uk.
Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) FH-UHO Tahun 2018-2022 Rencana Kerja
Strategis (RENSTRA) PS Ilmu Hukum Tahun 2018-2022
44
Statuta Universitas Halu Oleo Tahun 2012. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
RI, Jakarta.
Tadjudin, M.K., 2002. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan
Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari
Akreditasi Program Studi ke Audit Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-
PT.
Technological and Professional Skills Development Sector Project, 2001. Guidelines
for Self-evaluation Report Submission, Batch II. Jakarta: Directorate General of
Higher Education, Ministry of National Education.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Technological and Professional Skills Development Sector Project, 2001. Guidelines
for Self-evaluation Report Submission, Batch II. Jakarta: Directorate General of
Higher Education, Ministry of National Education.
Panduam Akademik Program Pascasarjana UHO Tahun 2018
Panduan Penulisan Tesis UHO Tahun 2018
Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Tahun 2018/2019
Kendari
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikat Dosen.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009
Tentang Dosen.
