Pedoman Pengajuan E-Proposal (2)

5/24/2018 Pedoman Pengajuan E-Proposal (2)

1/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal 1


2/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal2


3/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal i

KATA PENGANTAR

Perencanaan program dan kegiatan

pembangunan perkebunan pada periode 2015-

2019 sesuai arahan umum RPJMN 2015-2019

difokuskan pada pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian yang berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber

daya manusia berkualitas, oleh karena itu

kebijakan program dan kegiatan Direktorat

Jenderal Perkebunan kedepan harus juga

diarahkan dalam hal pemanfaatan SDA yang efektif dan efisiendengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

komoditi perkebunan serta diiringi oleh peningkatan kapasitas dan

kapabilitas SDM perkebunan.

Kaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan

menekankan bahwa pola perencanaan pembangunan perkebunan

berdasarkan prinsip sinergi antara pola top down policydan bottom

up planning. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatanyang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan nasional,

potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya.

Pada kenyataannya, pola bottom up planning yang selama ini di

adopsi memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal proses

pengajuan kegiatan dari daerah (SKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota) yang dilakukan melalui mekanisme manual

proposal.

Pada dasarnya, manual proposal yang selama ini diterapkan

memiliki beberapa kelemahan diantaranya bersifat keproyekan,

hanya berisi daftar keinginan (shopping list), tidak efisien karena

menghabiskan banyak kertas, mudah rusak karena penyimpanan,

kurang tersedianya data dan informasi tentang potensi keunggulan

daerah dan terbatasnya peran pemerintah Pusat dalam

menganalisis kelayakan kegiatan yang diusulkan. Untuk mengatasi

kelemahan tersebut, mekanisme pengajuan usulan kegiatan

dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi


4/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposalii

yaitu mewajibkan K/L membangun dan mengembangkan sistem

elektronik pemerintah (e-goverment) dengan rencana aksi antara

lain pelaksanaan e-office, e-planning, e-budgetting, e-procurement,

e-performance dan e-audit. Implementasi pelaksanaan e-planning

dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan pengajuan

usulan kegiatan dari daerah adalah dalam bentuk e-proposal

(elektronik proposal).

Direktorat Jenderal Perkebunan merasa memiliki

kepentingan dan kewajiban di dalam membangun dan

mengembangkan sistem aplikasi e-proposal tersebut karena pada

hakikatnya eksistensi dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan

pembangunan perkebunan tidak terjadi dengan sendirinya atautidak ditentukan secara general oleh Pusat, namun lahir dari

dinamika proses berbagai aspek pelaksanaan kegiatan di daerah.

Untuk menjembatani pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal

perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan maka di susunlah

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan

Pembangunan Perkebunan melalui e-Proposal. Pedoman ini

berfungsi sebagai salah satu alat/instrumen untuk kelancaran

penyusunan kegiatan pembangunan perkebunan. Pedoman iniberupaya mendorong para pengusul kegiatan di daerah untuk

memanfaatkan sebanyak mungkin potensi lokal masing-masing

daerah dalam ruang lingkup pengembangan kawasan/cluster

berbasis komoditas perkebunan. Selain itu, pedoman ini

memberikan masukan kepada daerah untuk membangun

keunggulan kompetitif berdasar pada keunggulan komparatif dari

produk unggulan daerah serta berkontribusi dalam mempercepat

pembangunan perkebunan dalam meningkatkan daya saingkomoditi perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani/

pekebun.

Buku pedoman ini disusun dan diterbitkan untuk

memberikan panduan kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

yang menangani fungsi perkebunan dalam mengajukan rencana

kegiatan pembangunan perkebunan untuk mendapatkan

pendanaan APBN. Dengan terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan


5/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal iii

dapat menyusun dan mengajukan proposal yang sejalan dengan

ketentuan dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan serta

sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan perkebunan di

daerah sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitas

perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah serta diharapkan dapat

mencapai tujuan kegiatan dengan lebih baik. Akhir kata, kami

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat untuk

memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan

pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan

perkebunan melalui e-proposal. Kami juga sangat mengharapkan

saran perbaikan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

buku pedoman ini dimasa mendatang.

Jakarta, Maret 2014

Direktur Jenderal,

Ir. Gamal Nasir, MS

Nip. 19560728 198603 1 001


6/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposaliv


7/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal v

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL.................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................. viii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... ix

I. PENDAHULUAN............................................................................................ 11.1. Latar Belakang....................................................................................... 11.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 41.3. Sasaran dan Ruang Lingkup ............................................................ 51.4. Pengertian ............................................................................................... 6

II.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNANPERKEBUNAN ............................................................................................ 10

2.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan .......................... 10

2.2. Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi

Perkebunan ......................................................................................... 14

2.3. Program Direktorat Jenderal Perkebunan ............................. 19

2.4. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan ............................. 21

2.5. Jenis Kegiatan dan Sub Kegiatan Direktorat

Jenderal Perkebunan ....................................................................... 22

III. MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATANMELALUI e-PROPOSAL.......................................................................... 36

3.1. Prosedur dan Jadwal Pengusulan Kegiatan ........................... 36

3.2. Persyaratan Pengusul Kegiatan melalui

e-Proposal ............................................................................................. 42


8/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposalvi

3.3. Gambaran Umum Sistem Aplikasi e-proposal ...................... 453.4. Ketentuan Umum Pengajuan Usulan Kegiatan

Melalui e-proposal ............................................................................ 48

3.4.1.Muatan e-proposal tingkat Provinsi danKabupaten/Kota .................................................................... 53

3.4.2.Alur Pengajuan Usulan Kegiatan Melaluie-proposal tingkat Provinsi dan Kabupaten/

Kota ............................................................................................ 73

3.5. Bagan Proses Pengajuan Usulan Kegiatan Melaluie-proposal ............................................................................................ 84

3.5.1.Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagaiAdmin SKPD Provinsi .......................................................... 84

3.5.2.Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagaiAdmin SKPD Kabupaten/Kota ........................................ 98

IV. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATANMELALUI e-PROPOSAL........................................................................ 121

4.1. Proses Penilaian e-proposal tingkat Provinsi ..................... 1214.1.1.Kriteria Penilaian e-proposal tingkat

Provinsi ................................................................................... 125

4.1.2.Bobot Penilaian e-proposal tingkatProvinsi ................................................................................... 127

4.1.3.Bagan Penilaian e-proposal tingkatProvinsi ................................................................................... 131

4.2. Proses Penilaian e-proposal tingkat Pusat ........................... 136V. PENGORGANISASIAN e-PROPOSAL DIREKTORAT

JENDERAL PERKEBUNAN................................................................... 151

VI. PENUTUP.................................................................................................... 153LAMPIRAN .......................................................................................................... 155


9/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal vii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tahapan Pengusulan Kegiatan PembangunanPerkebunan Melalui e-Proposal ................................................ 39

2. Standarisasi Skor Penilaian dari Masing-MasingIndikator Kriteria Penilaian Proposal .................................. 128

3. Matriks Standarisasi Penilaian Usulan Kegiatan OlehDirektorat Jenderal Perkebunan ............................................ 147


10/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposalviii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Skematik Proses Perencanaan Berbasis SistemAplikasi e-proposal ........................................................................ 42

2. Alur Pengajuan Usulan Kegiatan PembangunanPerkebunan Melalui e-proposal dari SKPD Provinsi......... 78

3. Alur Pengajuan Usulan Kegiatan PembangunanPerkebunan Melalui e-proposal dari SKPDKabupaten/Kota .............................................................................. 83

4. Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan PembangunanPerkebunan Melalui e-proposal ............................................. 122


11/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal ix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Form Database Spesifik Kecamatan Perkebunan ............ 1552. Form Database Spesifik Kabupaten/Kota Sub Sektor

Perkebunan .................................................................................... 158

3. Form Database Umum Wilayah Provinsi ............................ 1654. Informasi terkait Narasi e-proposal ................................. 1695. Data Pendukung Uploading E-Proposal .............................. 170


12/183

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposalx


13/183


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangReformasi perencanaan dan penganggaran kegiatan

pembangunan perkebunan mencakup 3 (tiga) faktor utama yaitu

tepat, akuntabel dan transparan. Tepat maksudnya, setiap kegiatanyang dilakukan memiliki kinerja yang terukur dan runut mulai dari

indikator, program dan kegiatan yang dilakukan serta tepat dalam

pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat danDaerah. Kegiatan juga harus dilakukan realistis berdasarkan

ketersediaan anggaran, potensi sumber daya alam dan sumber

daya manusia. Akuntabel ditentukan berdasarkan kejelasan dari

sasaran yang akan dicapai dan penanggungjawabnya sedangkan

transparan maksudnya kegiatan dapat diikuti dan dicermati olehmasyarakat. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,

berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan

perwujudan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik

yaitu kerangka kebijakan fiskal, alokasi pada prioritas dan efisiensi

dalam pelaksanaan. Reformasi perencanaan dan penganggaran

merupakan titik tolak mencapai good governance dalam rangka

reformasi birokrasi.

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Perkebunan tahun 2010-2014, salah satu strategi khusus untuk

mencapai sasaran pembangunan perkebunan melalui reformasi

perencanaan dan penganggaran adalah strategi peningkatanproduksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan

berkelanjutan. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan baikmelalui penerapan teknologi budidaya yang baik (Good Agricultural

Practices/GAP) maupun yang ditetapkan dari strategi

pengembangan komoditas perkebunan melalui upaya-upaya

memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan nasional

yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Teh, JambuMete, Cengkeh, Lada, Jarak Pagar, Tebu, Tembakau, Kapas, Nilam


14/183


dan Kemiri Sunan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk

memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di

wilayahnya. Kedepan untuk tahun 2015-2019, strategi Direktorat

Jenderal Perkebunan diharapkan masih mengakomodir aspek

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan walaupun prioritas komoditinya akan mengalami

perubahan dengan melihat kinerja pembangunan perkebunanselama periode 2010-2014 tetapi berdasarkan keragaan besarnya

potensi dari komoditi sagu dan pala maka kedua komoditi tersebut

akan menjadi prioritas pengembangan Direktorat Jenderal

Perkebunan sebagai komoditi spesifik daerah.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunanperkebunan pada tahun-tahun sebelumnya, perencanaanpembangunan perkebunan yang diakomodir melalui proposal

kegiatan masih banyak yang belum mengacu pada Rencana

Strategis dan masih berupa daftar kebutuhan (shopping list)

sehingga memerlukan pembenahan pada tingkat pendalaman

maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis baik secara

internal maupun eksternal. Hal ini penting diketahui agar produk

perencanaan dapat akomodatif terhadap kebutuhan daerah danaspirasi masyarakat. Selain itu, selama ini proposal kegiatan daridaerah dalam bentuk hardcopy/manual proposal, format dan isi

beragam menjadikan seleksi pengajuan kegiatan tidak optimal,

pengiriman yang tidak terjadwal, pemberkasan proposal

menumpuk di pusat, isi proposal belum mencerminkan kebutuhan,

sulit dianalisis, proposal belum dinilai secara kuantitatif dan

transparan, persepsi bahwa proposal dijadikan alat untuk

mendapat anggaran dan belum menjadi acuan dalam penyusunananggaran secara kualitatif. Untuk mengatasi hal tersebut,

perencanaan pembangunan perkebunan kedepan diperlukan suatu

sistem untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efisiensi dan

efektivitas manajemen perencanaan. Amanat 9 langkah Reformasi

Birokrasi salah satunya adalah mewajibkan K/L termasuk

Kementerian Pertanian untuk membangun sistem elektronik

pemerintah (e-government)yang mencakup e-office, e-procurement,

e-planning, e-budgetting, e-performance dan e-audit. Tindak lanjutdari e-planning adalah di dalamnya memuat data dan informasi


15/183


terkait e-proposal, Musrenbang, Renja, RKA-KL, pedoman umum

dan lain-lain. Pengembangan e-proposal inilah yang nantinya

sebagai unjung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan

perkebunan berdasarkan mekanisme bottom up planning.

Melalui sistem e-proposal, mekanisme pengajuan usulan

kegiatan pembangunan perkebunan diharapkan mampumengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya.

Hal ini dapat di implementasikan melalui pelaksanaan kegiatan

pembangunan perkebunan dengan penetapan lokasi kawasan

berbasis komoditas perkebunan sesuai amanat Peraturan Menteri

Pertanian (Permentan) nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman

pengembangan kawasan pertanian. Substansi penting dalamPermentan tersebut adalah perlunya setiap K/L terkait untukmendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai tupoksinya.

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Direktorat Jenderal

Perkebunan mempunyai semangat dan tujuan yang sama dalam

mengembangkan kawasan pertanian kedepan khususnya

pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan sesuai

potensi daerah. Dengan penerapan kawasan tersebut diharapkan

pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan akan berjalanefektif, efisien, terfokus, terpadu dan berkelanjutan serta daerahsebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan perkebunan

memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam

meningkatkan daya saing komoditi perkebunan di pasar nasional

dan internasional.

Penyusunan pedoman perencanaan pengajuan usulan

kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal merupakanrencana penting didalam mengajukan usulan kegiatan yang

bersumber dari dana APBN Direktorat Jenderal Perkebunan karena

memiliki 3 alasan yaitu (1) pedoman ini merupakan representasi

dari potensi, kemampuan dan kesiapan daerah terhadap rencana

program dan kegiatan perkebunan yang akan dijalankan, (2)

pedoman ini merupakan representasi dari asumsi daerah terhadap

prospek peningkatan dan pengembangan pembangunanperkebunan, dan (3) pedoman ini merupakan tolok ukur dan

panduan bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan


16/183


perkebunan. Dengan pertimbangan tersebut maka Pedoman

Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan

Perkebunan Melalui e-Proposal diterbitkan sebagai satu

kelengkapan materi dalam mengajukan rencana usulan kegiatan

pembangunan perkebunan serta sebagai kelengkapan panduan

bagi Pusat dan Daerah dalam rangka mendampingi dan

mengarahkan kegiatan pembangunan perkebunan di daerah.

Pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan

pembangunan perkebunan melalui e-proposal pada dasarnya

merupakan sarana/alat acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Dengan terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan SKPD Provinsi danSKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dapatmenyusun dan mengajukan usulan kegiatan pembangunan

perkebunan melalui mekanisme aplikasi e-proposal yang sejalan

dengan ketentuan dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Harapan lain adalah SKPD pengusul dapat mengajukan usulan

kegiatan yang menjadi prioritas nasional serta sesuai dengan

potensi dan kebutuhan pembangunan perkebunan di daerah

sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitasperencanaan di tingkat Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuankegiatan pembangunan perkebunan dengan lebih baik. Secara

teknis diharapkan dengan adanya e-proposal, pengusulan kegiatan

akan lebih cepat, efektif dan efisien dalam pelayanannya dengan

menekankan asas keterbukaan serta mempertimbangkan

kemampuan dan kebutuhan pekebun.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuan

usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposaladalah untuk mendorong, memfasilitasi, memberikan kesempatan

dan pemahaman bagi SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota

yang membidangi perkebunan agar secara konsisten dan

berkelanjutan mampu mengusulkan kegiatan pembangunan

perkebunan sesuai potensi, kebutuhan, kemampuan dan kesiapan

di Daerah.


17/183


Tujuan diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuanusulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal

adalah :

1. Memberikan acuan pengajuan usulan kegiatan pembangunanperkebunan melalui sistem aplikasi e-proposal bagi SKPDProvinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi

perkebunan dalam menjalankan fungsi perencanaan kegiatan

pembangunan perkebunan.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan pembangunanperkebunan di Pusat dan Daerah.

3.

Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan sinergismeperencanaan kegiatan pembangunan perkebunan antara

pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan sertatanggung jawab dalam penyusunan rencana kegiatan

pembangunan perkebunan sehingga memudahkan monitoring

dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan perkebunan.

5. Memperkuat koordinasi perencanaan satu pintu di Pusat,Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Meningkatnya mutu penyajian proposal kegiatanpembangunan perkebunan sebagai sasaran utama dari

penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunanperkebunan.

7. Membangun dan mengembangkan database perencanaanterutama terkait potensi daerah dan pengembangan kawasan

berbasis komoditi perkebunan.

1.3. Sasaran dan Ruang LingkupSasaran diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuan

usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal

adalah :

1. Terwujudnya penyusunan proposal rencana kegiatanpembangunan perkebunan melalui mekanisme situsweb/website yang mengacu pada program dan kegiatan


18/183


Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai implementasi

kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan.

2. Terjabarkannya program pembangunan perkebunan di daerahke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggarankinerja pembangunan perkebunan yang diusulkan daerah

melalui mekanisme situs web/website.

3. Terlaksananya koordinasi dan keterpaduan dalam penyusunanrencana dan kegiatan pembangunan perkebunan baik antar

pusat dan daerah maupun antar sub sektor.

4. Terlaksananya pengajuan usulan kegiatan melalui sistem e-proposal oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang

membidangi perkebunan sesuai dengan arah dan kebijakanDirektorat Jenderal Perkebunan.

Ruang lingkup pedoman perencanaan pengajuan usulankegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal antara lain

meliputi program dan kegiatan pembangunan perkebunan,

mekanisme pengajuan usulan kegiatan melalui e-proposal,

penilaian kelayakan usulan kegiatan melalui e-proposal dan

pengorganisasian e-proposal Direktorat Jenderal Perkebunan.

1.4. PengertianBeberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada

pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan

perkebunan melalui e-proposal yaitu :

1. E-planning adalah situs web (laman) yang dikembangkanKementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat

Reformasi Birokrasi. E-planning Kementerian Pertanian

memuat berbagai informasi peraturan perundang-undangan

terkait perencanaan dan penganggaran, pedoman,

juklak/juknis, musrenbangtan, Renja dan RKAKL KementerianPertanian, perencanaan kawasan, aplikasi e-Proposal dan

lainnya.

2. E-proposal adalah aplikasi untuk pengusulan dan penilaianproposal berbasis situs web (online) yang dikembangkanKementerian Pertanian guna memudahkan mengelola data dan


19/183


informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan

transparan.

3. Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah (Satker) adalahorganisasi dalam pemerintah yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu di bidang masing-masing atau

bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu

program.

4. Program/Outcome adalah bentuk instrumen kebijakan yangberisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa

instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta

memperoleh alokasi anggaran.

5. Kegiatan/Output adalah bagian dari program yangdilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai

bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya

(manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen

perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan

program-program pembangunan baik yang dilaksanakanlangsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1

(satu) tahun.

7. Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumenperencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-

program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat untuk kurun waktu lima tahun.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-KL) adalah dokumen perencanaan yang merupakan

pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan

merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategiskementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.


20/183


9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa

berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember tahun berkenaan.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumenlain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen

pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan

Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi

sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan.11. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KLyang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dariPemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan

kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yang menugaskan.

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalamrangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dariAPBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua

penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas

pembantuan.

16. DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan


21/183


tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

17. DAK Bidang Pertanian adalah alokasi dari APBN kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota tertentu untuk mendanai kegiataninfrastruktur/ prasarana dasar bidang pertanian yang menjadi

urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas

Nasional.

18. SIKP adalah Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanianmerupakan laman yang berisi informasi mengenai kawasan

pertanian. SIKP memuat data existing kawasan yang

memanfaatkan database yang dihimpun dari aplikasi e-proposal sampai pada level kecamatan.


22/183


BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

2.1. Komoditas Unggulan Nasional PerkebunanKondisi topografi di indonesia mempunyai strata topografi

yang paling lengkap mulai dari dataran tinggi, menengah dan

dataran tinggi. Di setiap daerah pada umumnya mempunyai

komoditas unggulan yang mempunyai cita rasa khusus di

bandingkan dengan komoditas serupa didaerah lainnya sehinggajika komoditas tersebut dikembangkan secara optimal akanmempunyai tingkat produksi dan nilai jual yang cukup tinggi bagi

kesejahteraan petani. Dengan begitu strategi pembangunan

pertanian ke depan dalam rangka mendukung revitalisasi

pertanian ditekankan, diintensifkan dan difokuskan kepada

kualitas komoditas unggulan tersebut baik pada penerapan

teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi

sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan petani di pedesaanperlu juga dilakukan dengan fokus optimalisasi komoditasunggulan daerah bertujuan terwujudnya sektor pertanian nasional

yang tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas.

Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan

perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan menekankan

motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-

komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkatdomestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan

merupakan langkah awal menuju pembangunan perkebunan yang

berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan

komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi

perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai penentuan

komoditas unggulan nasional perkebunan, diantaranya :

1. Komoditas unggulan perkebunan harus mampu menjadipenggerak utama pembangunan perekonomian yaitu dapat


23/183


memberikan kontribusi yang signifikan baik pada peningkatan

produksi, pendapatan maupun pengeluaran.

2. Komoditas unggulan perkebunan mempunyai keterkaitan kedepan dan ke belakang yang kuat baik sesama komoditasunggulan maupun komoditas-komoditas lainnya lingkup

pertanian.

3. Komoditas unggulan perkebunan mampu bersaing denganproduk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun

internasional baik dalam harga produk, biaya produksi,

kualitas pelayanan maupun aspek-aspek lainnya.

4.

Komoditas unggulan perkebunan di suatu daerah memilikiketerkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar maupun

pasokan bahan baku.

5. Komoditas unggulan perkebunan mampu menyerap tenagakerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala

produksinya.

6. Komoditas unggulan perkebunan bisa bertahan dalam jangkawaktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, inisiasi,pertumbuhan, puncak hingga penurunan.

7. Komoditas unggulan perkebunan tidak rentan terhadapgejolak eksternal dan internal.

8. Pengembangan komoditas unggulan perkebunan berorientasipada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Selanjutnya untuk menjadikan suatu daerah dapat

dijadikan sentra produksi komoditas unggulan baik dalamkonstelasi Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Regional

terdapat beberapa prasyarat diantaranya :

1) Adanya jaminan atau kepastian pasar dan pemasarankomoditas.

2) Adanya sistem penjaminan mutu dari produksi komoditasyang dihasilkan, baik segar maupun olahan.


24/183


3) Ketepatan dalam pemilihan komoditas unggulan dan wilayahpengembangannya.

4) Potensi sumber daya wilayah berupa lahan, agroklimat, tenagakerja, sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi sertakondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

5) Tingkat ketersediaan dan aplikasi IPTEKS yang mendukungpengembangan agribisnis dan agroindustri.

6) Skala ekonomi usaha tani/koperasi yang secara teknis,ekonomis dan lingkungan bersifat efisien serta mampu

menjamin kontinuitas produksi, distribusi dan pemasaran

komoditas.7) Peran aktif petani/pengusaha kecil dan tingkat kemampuan

untuk mengakses seluruh potensi sumberdaya (sumber daya

alam, sumber daya manusia, teknologi, distribusi danpemasaran, modal dan kelembagaan).

8) Orientasi untuk menciptakan usaha yang memiliki tingkatpemanfaatan sumberdaya secara optimal dengan tingkat

keuntungan yang optimal pula dan lestari atau berkelanjutan.

9) Kelembagaan agribisnis spesifik komoditas dan lokasi yangkokoh dalam pengembangan teknologi, permodalan,

pemasaran, penyuluhan, pelayanan dan peningkatan mutu

serta penanganan lingkungan.

10) Kemitraan yang saling membutuhkan, tergantung, adil,menguntungkan dan meningkatkan daya saing.

11) Faktor pendukung untuk kemudahan dalam pelayananteknologi, perizinan investasi, perpajakan, permodalan, saranaproduksi, distribusi, insentif dan peningkatan mutu produk.

12) Political will dari pemerintah pusat dan daerah yangditunjukkan dalam bentuk operasionalisasi seluruh gerakan

pembangunan agribisnis yang didukung oleh seluruh sektor

terkait dalam kondisi clean governmentdangood governance.

13)Koordinasi dan sinkronisasi yang harmonis antar instansiterkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program


25/183


pembangunan agribisnis komoditas unggulan secara

keseluruhan.

Komoditas unggulan perkebunan dapat juga ditinjau dari

sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditasunggulan perkebunan dicirikan oleh superioritas dalam

pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosialekonomi petani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan,

komoditas unggulan perkebunan dicirikan oleh kuatnya

permintaan di pasar baik pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas

unggulan perkebunan merupakan komoditas yang memiliki nilai

strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim)maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi,kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial

budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah dan di lahan

perkebunan.

Berkaitan dengan aspek komoditas, komoditi perkebunan

terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan

tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendahsampai dataran tinggi, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri

Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi

tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura

serta Keputusan Menteri Pertanian nomor 3399/Kpts/PD.310/

10/2009 tentang perubahan lampiran I dari Keputusan Menteri

Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Dari 127 komoditas

binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penangananuntuk difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan arah dan

kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam Renstra Ditjen.

Perkebunan periode 2010-2014 adalah difokuskan pada 15

komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet,

Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh,

Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam

sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi danmelakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di

wilayahnya masing-masing. Mengingat besarnya potensi daerah


26/183


untuk pengembangan komoditi Pala dan Sagu terutama di wilayah

Indonesia Timur seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan

Maluku Utara maka Direktorat Jenderal Perkebunan akan

menjadikan kedua komoditi tersebut sebagai prioritas/fokus

kebijakan pengembangan komoditi perkebunan untuk di fasilitasi

kegiatan dan pendanaannya kedepan.

Untuk itu, dalam rangka pengembangan komoditas

unggulan nasional perkebunan, Kementerian Pertanian secara

intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan

mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas

unggulan tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Langkah

strategis tersebut dapat diketahui dengan terbitnya PeraturanMenteri Pertanian (Permentan) nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

2.2. Pengembangan Kawasan Berbasis KomoditiPerkebunan

Arahan dan kebijakan dari Permentan nomor 50 tahun

2012 terkait pengembangan komoditas pertanian dalam ruanglingkup kawasan antara lain :

1. Menteri Pertanian memfasilitasi kawasan pertanian bagipengembangan 40 komoditas unggulan nasional diKabupaten/Kota dengan mengembangkan potensi yang ada,

melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutuhan kegiatan,

menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan,

pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi,

penganggaran, membangun keterpaduan secara multi-yearssehingga menjadi satu kesatuan sistem pertanian industrial

(Pasal 3 ayat 1).

2. Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untukmendukung pengembangan kawasan pertanian melalui dana

APBD maupun sumber pembiayaan lainnya (Pasal 3 ayat 2).

3. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalamlokasi kawasan komoditas unggulan nasional dapat


27/183


mengalokasikan APBD dalam rangka mendukung pencapaian

swasembada pangan (Pasal 3 ayat 3).

4. Kawasan pertanian dibedakan menjadi kawasan pertaniannasional, kawasan pertanian Provinsi dan kawasan pertanianKabupaten/Kota (Pasal 4 ayat 1).

5. Kawasan pertanian nasional ditetapkan oleh Menteri, kawasanpertanian Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan kawasanpertanian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota

(Pasal 4 ayat 2).

6. Pengembangan kawasan pertanian harus memperhatikanrencana tata ruang wilayah, menjamin kelestarian sumberdayaalam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat dan selaras

dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Pasal 5).

7. Dalam kawasan pertanian dapat dikembangkan komoditas laindengan pola polikultur, tumpangsari, rotasi tanam, pola tanam

dan/atau pola integrasi antar komoditas (Pasal 6).

8. Kementerian Pertanian melakukan kegiatan yang fokus danterpadu untuk mendukung kawasan pertanian pada lokasiKabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan hasil identifikasi

potensi dan kebutuhan pembangunan (Pasal 7).

9. Kementerian Pertanian mendorong Kementerian/ Lembaga(K/L) terkait untuk mendukung pengembangan kawasanpertanian sesuai dengan tupoksinya (Pasal 8).

10. Kementerian Pertanian bersama dengan Pemerintah Provinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong minat investor

(BUMN, BUMD, PMA, PMDN, koperasi dan lainnya) untukmengembangkan kawasan pertanian (Pasal 9).

11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang antara lain meliputiaspek perbenihan, penyuluhan, penelitian, infrastruktur sertapengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit

hewan serta perkarantinaan harus tersedia di setiap wilayah

NKRI (Pasal 10).

Pokok-pokok penting dari Permentan tersebut, salahsatunya adalah mendorong setiap K/L terkait untuk mendukung


28/183


pengembangan kawasan pertanian sesuai tupoksinya (Pasal 8) dan

Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki semangat dan tujuan

yang sama seperti yang diamanatkan di Permentan tersebut dalam

mengembangkan kawasan pertanian yaitu melalui pengembangan

kawasan berbasis komoditi perkebunan. Pengembangan kawasan

berbasis komoditi perkebunan adalah salah satu pendekatan yang

dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pemanfaatan ruanguntuk sub sektor perkebunan dengan cara mengoptimalkan

sinergitas intra dan/atau antar wilayah yang memiliki kemiripan

agro-ekosistem sehingga utuh secara ekonomis dan teknis.

Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan

pada era otonomi daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnyapemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah di tingkatKabupaten/Kota sebagai daerah otonom, dengan demikian daerah

sebagai ujung tombak pembangunan nasional dituntut untuk dapat

bersaing dalam meningkatkan daya saing wilayahnya agar dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengacu

pada tolok ukur kemajuan pembangunan wilayah yaitu

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang

merata dan tingkat pengangguran yang rendah. Pemerintah pusatdalam hal ini hanya berfungsi sebagai pemangku kebijakan danregulasi dalam mendukung pengembangan kawasan berbasis

komoditi perkebunan, selain itu memiliki kewenangan dalam

pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan

berbasis kawasan yang dilaksanakan di daerah.

Secara garis besar, kriteria umum pengembangan kawasan

berbasis komoditi perkebunan adalah :1. Kawasan eksisting atau kawasan berpotensi dari masing-

masing jenis budidaya tanaman perkebunan.

2. Jenis pengusahaannya : rakyat atau besar.3. Pengusahaan dengan skala terintegrasi dengan unit

pengolahannya.

4. Mitra dengan usaha perkebunan rakyat berkelanjutan.5. Memiliki keterkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil.


29/183


6. Dapat ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.7. Pengembangan pengolahan skala wilayah.8. Pengembangan kebersamaan ekonomi petani melalui

pemberdayaan.

9. Arah pengembangan menuju prinsip pembangunanberkelanjutan.

10. Sejalan dengan Renstra Kementerian Pertanian dan RenstraDirektorat Jenderal Perkebunan.

11. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat.Dalam pengembangan kawasan perkebunan, suatu daerah

dapat dikatakan berhasil apabila memiliki beberapa kriteria

keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan yaitu :

1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkanpertumbuhan daerah.

2. Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampumendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu

sendiri maupun di kawasan sekitarnya.

3. Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaranproduk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang

(mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari

daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.

4. Memiliki kemampuan untuk memelihara sumber daya alamsehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan

mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil danmerata bagi seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perkebunan

yang berhasil maka diperlukan strategi yang optimal. Strategi

pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan adalahmenempatkan komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan

nasional melalui pengembangan industri perkebunan yang

menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan

produk samping secara industrial. Strategi pengembangan kawasan


30/183


ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih operasional

menyangkut aspek-aspek yang menjadi kriteria pengembangan

kawasan diantaranya 1) kesesuaian sumber daya alam (agro-

ekologi); 2) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang

(dukungan infrastruktur); 3) potensi dukungan layanan

pengembangan (service); 4) kontribusi terhadap ekonomi wilayah

(kontribusi ekonomi); 5) dukungan stakeholder (support); 6)penerimaan masyarakat (sosial budaya) dan 7) potensi

keberlanjutan pengembangan kawasan (kelestarian). Dari ketujuh

kriteria pengembangan kawasan tersebut akan menjadi dasar

dalam penetapan kawasan berbasis komodiri perkebunan

berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota yang dihitung dengan

menggunakan metode AHP (Analisis Hierarkhi Proses).

Rekomendasi teknis pengembangan kawasan yang menjadi

arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan kedepan

adalah memfasilitasi pengembangan komoditi unggulan

perkebunan sesuai peringkat kawasan per Kabupaten/Kota melalui

intervensi program/kegiatan dan penetapan regulasi yang akanmenjadi dasar pengalokasian anggaran berjalan secara terpadu,

terintegrasi dan berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah (Provinsidan Kabupaten/Kota) melalui SKPD yang membidangi perkebunan

diharapkan dapat mendukung penetapan peringkat kawasan

berbasis komoditi perkebunan, salah satunya adalah dengan cara

menetapkan CP/CL melalui kelompok tani penerima manfaat yang

berkinerja baik dan lokasi pengembangan dengan potensi yang

baik pula serta dengan menyusun rencana strategis daerah terkaitpengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. Hal lain

bagi SKPD Provinsi sesuai amanat Permentan nomor 50 tahun

2012 adalah segera membuat Masterplan pengembangan

kawasan pertanian/perkebunan dan SKPD Kabupaten/Kota

menjabarkan masterplan tersebut kedalam rencana aksi untuk

setiap tahun perencanaan.

2.3. Program Direktorat Jenderal PerkebunanPembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan

datang menghadapi tantangan yang cukup berat. Selaintuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,


31/183


juga mampu memecahkan masalah kemiskinan dan

pengangguran. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era yang

penuh persaingan ini adalah bagaimana kita dapat

mensinergikan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatansesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan nomor SE-

1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni

2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang

mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit

Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadappelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unitEselon I adalah outcomedan indikator kinerja unit Eselon II adalah

output.

Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan,

peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan

bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang

menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk

lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan

diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan

tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan

pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaanperlindungan perkebunan. Untuk program pembangunan

perkebunan tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan

masih dalam tahap menggali potensi dan kemampuan institusi

terhadap pengembangan komoditi perkebunan kedepan dan

disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 serta

melalui evaluasi terhadap kinerja pembangunan perkebunan

selama periode 2010-2014.


32/183


Arahan umum RPJMN 2015-2019 adalah pencapaian daya

saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber

daya alam dan sumber daya manusia berkualitas yang di

implementasikan melalui 5 kebijakan teknis yaitu 1) peningkatan

produksi pangan pokok; 2) stabilitas harga; 3) perbaikan kualitas

gizi masyarakat; 4) pemberdayaan dan perlindungan petani/

nelayan/ pembudidaya ikan dan 5) peningkatan daya saing, nilaitambah komoditi pertanian dan perikanan. Berdasarkan hal

tersebut maka secara garis besar Kementerian Pertanian

memfokuskan pengembangan komoditas pertanian menjadi

beberapa komoditi unggulan diantaranya :

1. Komoditi yang menjadi Prioritas Swasembada Pangan (padi,jagung, kedelai, tebu, daging sapi, cabai, bawang merah).2. Komoditi yang menjadi Bahan Makanan Pokok Nasional

(Beras, Jagung, Kedelai, Gula/Tebu, Daging Unggas, Daging

Sapi-Kerbau).

3. Komoditi yang menjadi Bahan Makanan Pokok Lokal (Sagu,Jagung, Ubi kayu, Ubi jalar).

4. Komoditi yang menjadi Produk Pertanian Pengendali Inflasi(Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, CPO/Minyak Goreng).

5. Komoditi yang menjadi Bahan Baku Industri (CPO, Karet,Kakao, Kopi, Kelapa, Jambu Mete, Lada, Teh, Cengkeh, Pala,

Kapas, Susu, Ubi kayu).

6. Komoditi yang menjadi Bahan Baku Industri lainnya(Nilam/Minyak Atsiri, Sorgum, Gandum, Tanaman Obat).

7. Komoditi yang menjadi Produk Industri Pertanian Prospektif(Aneka Tepung, Jamu, Sagu).

8. Komoditi yang menjadi Produk Energi Pertanian Prospektif(Biodiesel, Bioetanol, Biogas).

9. Komoditi yang menjadi Produk Pertanian Berorientasi EksporProspektif (Nanas, Manggis, Salak, Mangga, Kambing dan

Domba, Babi, Florikultura).


33/183


2.4. Kegiatan Direktorat Jenderal PerkebunanSebagai penjabaran dari program, masing-masing unit

Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu

kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat JenderalPerkebunan terdapat 9 kegiatan pembangunan perkebunan sesuai

Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/T.140/10/

2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian yaitu:

(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanSemusim dengan fokus pengembangan pada 4 komoditas

strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam.(2)Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Rempah dan Penyegar dengan fokus pengembangan pada 6

komoditas strategis yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh, Cengkeh dan

Pala.

(3)Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu TanamanTahunan dengan fokus pengembangan pada 7 komoditas

strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak

Pagar, Kemiri Sunan dan Sagu.

(4)Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usahadengan fokus pengembangan pada kegiatan penanganan

pascapanen (tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan

tanaman tahunan), antisipasi dampak perubahan iklim,

bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan sertapenanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.;

(5)Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan fokuspengembangan pada kegiatan penurunan luas areal

perkebunan yang terserang OPT (Organisme PenggangguTumbuhan).

(6)Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya denganfokus pengembangan pada kegiatan pelayanan dan pembinaanyang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan

evaluasi serta pelaporan.


34/183


(7)Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan PenerapanTeknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan,

Surabaya dan Ambon dengan fokus pengembangan pada

kegiatan pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang

disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan

perlindungan perkebunan. Sedangkan untuk bidang Proteksi

Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) difokuskanpada kegiatan pengembangan teknologi proteksi perkebunan.

2.5. Jenis Kegiatan dan Sub Kegiatan DirektoratJenderal Perkebunan

Berikut ini dapat dijelaskan mengenai jenis kegiatan dansub kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada proses

pengajuan usulan e-proposal baik pada kegiatan tugas pembantuan

Kabupaten/Kota (SKPD Kabupaten/Kota), tugas pembantuan

Provinsi (SKPD Provinsi) maupun kegiatan dekonsentrasi (Pusat,

SKPD Provinsi dan UPT).

A. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuTanaman Rempah Penyegar

Pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu tanaman rempah dan penyegar untuk e-proposal

perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan pada komoditi

Kakao, Kopi, Teh, Lada, Cengkeh dan Pala. Daftar jenis kegiatan dan

sub kegiatan pada pengembangan tanaman rempah dan penyegar

antara lain :

1. Kegiatan pengembangan komoditi Kakao, dengan sub kegiatansebagai berikut :a. Rehabilitasi tanaman kakao (Hektar)b. Intensifikasi tanaman kakao (Hektar)c. Perluasan tanaman kakao (Hektar)d. Peremajaan tanaman kakao (Hektar)e. Integrasi tanaman kakao-ternak (kelompok tani/KT)f. Pemberdayaan pekebun tanaman kakao (orang)g. Pembangunan kebun sumber bahan tanam kakao (Hektar)


35/183


h. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahantanam kakao (kegiatan)

i. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kakao (Hektar)j. Revitalisasi perkebunan kakao (bulan)k. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar (bulan)

2. Kegiatan pengembangan komoditi Kopi, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Rehabilitasi tanaman kopi (Hektar)b. Intensifikasi tanaman kopi (Hektar)c. Perluasan tanaman kopi (Hektar)d. Peremajaan tanaman kopi (Hektar)e. Integrasi tanaman kopi-ternak (kelompok tani/KT)f. Pemberdayaan pekebun tanaman kopi (orang)g. Pembangunan kebun sumber bahan tanam kopi (Hektar)h. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan

tanam kopi (kegiatan)

i. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kopi (Hektar)j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar (bulan)

3. Kegiatan pengembangan komoditi Teh, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Rehabilitasi tanaman teh (Hektar)

b. Intensifikasi tanaman teh (Hektar)

c. Integrasi tanaman teh-ternak (kelompok tani/KT)

d. Pemberdayaan pekebun tanaman teh (orang)

e. Pembangunan kebun sumber bahan tanam teh (Hektar)f. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan

tanam teh (kegiatan)g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam teh (Hektar)

h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar (bulan)

4. Kegiatan pengembangan komoditi Lada, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Rehabilitasi tanaman lada (Hektar)


36/183


b. Intensifikasi tanaman lada (Hektar)

c. Perluasan tanaman lada (Hektar)

d. Pemberdayaan pekebun tanaman lada (orang)

e. Pembangunan kebun sumber bahan tanam lada (Hektar)

f. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan

tanam lada (kegiatan)

g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam lada (Hektar)h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar (bulan)

5. Kegiatan pengembangan komoditi Cengkeh, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi tanaman cengkeh (Hektar)b. Intensifikasi tanaman cengkeh (Hektar)

c. Perluasan tanaman cengkeh (Hektar)d. Pemberdayaan pekebun tanaman cengkeh (orang)

e. Pembangunan kebun sumber bahan tanam cengkeh

(Hektar)


tanam cengkeh (kegiatan)

g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam cengkeh(Hektar)

h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar (bulan)

6. Kegiatan pengembangan komoditi Pala, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Rehabilitasi tanaman pala (Hektar)

b. Intensifikasi tanaman pala (Hektar)c. Perluasan tanaman pala (Hektar)

d. Pemberdayaan pekebun tanaman pala (orang)e. Pembangunan kebun sumber bahan tanam pala (Hektar)


tanam pala (kegiatan)

g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam pala (Hektar)

h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan

penyegar (bulan)


37/183


7. Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempahdan penyegar (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan

sebagai berikut :

a. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar (12 bulan)B. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Semusim


mutu tanaman semusim untuk e-proposal perencanaan kegiatan

tahun 2015 difokuskan pada komoditi Tebu, Kapas, Nilam danTembakau. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada

pengembangan tanaman semusim antara lain :

1. Kegiatan pengembangan komoditi Tebu, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Perluasan tebu rakyat (Hektar)b. Bongkar ratoon (Hektar)c. Rawat ratoon (Hektar)d. Pembangunan kebun benih datar (Hektar)e. Demplot pengembangan tebu (Hektar)f. Operasional tenaga pendamping (TKP dan PLP-TKP)

(orang)g. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tebu

(orang)

h. Bantuan peralatan (unit)i.

Penataan varietas (paket)j. Sensus database tebu sistem online (paket)k. Integrasi tanaman tebu-ternak (kelompok tani/KT)l. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim

(bulan)

2. Kegiatan pengembangan komoditi Kapas, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Penanaman kapas (Hektar)


38/183


b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan kapas(orang)

c. Operasional tenaga pendamping (TKP dan PLP-TKP)(orang)

d. Pembangunan kebun induk penanaman kapas (Hektar)e. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim

(bulan)

3. Kegiatan pengembangan komoditi Nilam, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Penanaman nilam (Hektar)b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan nilam

(orang)c. Pembangunan kebun penangkar benih nilam (Hektar)d. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim

(bulan)

4. Kegiatan pengembangan komoditi Tembakau, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Penanaman tembakau (Hektar)b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan

tembakau (orang)

c. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim(bulan)

5. Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanamansemusim (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (12bulan)C. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Tahunan


mutu tanaman tahunan untuk e-proposal perencanaan kegiatan

tahun 2015 difokuskan pada komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kelapa,

Jambu Mete, Kemiri Sunan, Jarak Pagar dan Sagu. Daftar jenis


39/183


kegiatan dan sub kegiatan pada pengembangan tanaman tahunan

antara lain:

1. Kegiatan pengembangan komoditi Kelapa Sawit, dengan subkegiatan sebagai berikut :a. Peremajaan tanaman kelapa sawit (Hektar)b. Perluasan tanaman kelapa sawit (Hektar)c. Intensifikasi tanaman kelapa sawit (Hektar)d. Demplot peremajaan kelapa sawit (Hektar)e. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan

kelapa sawit (orang)

f. Pembangunan kebun sumber bahan tanam kelapa sawit(Hektar)

g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kelapa sawit(Hektar)

h. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahantanam kelapa sawit (kegiatan)

i. Integrasi tanaman kelapa sawit-ternak (kelompok tani/KT)j. Revitalisasi perkebunan kelapa sawit (bulan)k. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)

2. Kegiatan pengembangan komoditi Karet, dengan sub kegiatansebagai berikut :

a. Peremajaan tanaman karet (Hektar)b. Perluasan tanaman karet di wilayah perbatasan, bencana

alam dan pasca konflik (Hektar)

c. Pemberdayaan pekebun tanaman karet (orang)d. Pembangunan kebun sumber bahan tanam karet (Hektar)e. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam karet (Hektar)f. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan

tanam karet (kegiatan)

g. Revitalisasi perkebunan karet (bulan)h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)


40/183


3. Kegiatan pengembangan komoditi Kelapa, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Peremajaan tanaman kelapa (Hektar)b. Perluasan tanaman kelapa (Hektar)c. Rehabilitasi tanaman kelapa (Hektar)d. Demplot peremajaan tanaman kelapa (Hektar)e. Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa (orang)f. Pembangunan kebun sumber bahan tanam kelapa (Hektar)g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kelapa (Hektar)h. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan

tanam kelapa (kegiatan)

i.

Integrasi tanaman kelapa-ternak (kelompok tani/KT)j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)

4. Kegiatan pengembangan komoditi Jambu Mete, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Peremajaan tanaman jambu mete (Hektar)

b. Perluasan tanaman jambu mete (Hektar)

c. Rehabilitasi tanaman jambu mete (Hektar)d. Intensifikasi tanaman jambu mete (Hektar)

e. Pemberdayaan pekebun tanaman jambu mete (orang)

f. Pembangunan kebun sumber bahan tanam jambu mete

(Hektar)

g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam jambu mete

(Hektar)

h. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahantanam jambu mete (kegiatan)

i. Demplot tanaman jambu mete (Hektar)

j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)

5. Kegiatan pengembangan komoditi Kemiri Sunan, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Perluasan tanaman kemiri sunan (Hektar)b. Pemberdayaan pekebun tanaman kemiri sunan (Orang)


41/183


c. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)

6. Kegiatan pengembangan komoditi Jarak Pagar, dengan subkegiatan sebagai berikut :a. Perluasan tanaman jarak pagar (Hektar)

b. Pengadaan kompor tanaman jarak pagar (unit)

c. Pemberdayaan pekebun tanaman jarak pagar (orang)d. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

(bulan)

7. Kegiatan pengembangan komoditi Sagu, dengan sub kegiatansebagai berikut :a. Perluasan tanaman sagu (Hektar)b. Penataan tanaman sagu (Hektar)c. Pemberdayaan pekebun tanaman sagu (orang)d. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan

tanam sagu (kegiatan)

e. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan(bulan)

8. Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanamantahunan (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan sebagai

berikut :

a. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (12bulan)

D. Kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan UsahaKegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha

untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan

untuk mendukung semua komoditi unggulan perkebunan. Daftarjenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan penanganan

pascapanen dan pembinaan usaha antara lain:

1. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman rempah penyegar,dengan sub kegiatan sebagai berikut :


42/183


a. Penanganan pascapanen tanaman kakao (kelompoktani/KT)

b. Penanganan pascapanen tanaman kopi (kelompok tani/KT)c. Penanganan pascapanen tanaman teh (kelompok tani/KT)d. Penanganan pascapanen tanaman lada (kelompok tani/KT)e. Penanganan pascapanen tanaman cengkeh (kelompok

tani/KT)f. Penanganan pascapanen tanaman pala (kelompok tani/KT)

2. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman semusim, dengansub kegiatan sebagai berikut :

a. Penanganan pascapanen tanaman tebu (kelompok tani/KT)b. Penanganan pascapanen tanaman kapas (kelompok

tani/KT)

c. Penanganan pascapanen tanaman nilam (kelompoktani/KT)

d. Penanganan pascapanen tanaman tembakau (kelompoktani/KT)

3. Kegiatan penanganan pascapanen tanaman tahunan, dengansub kegiatan sebagai berikut :a. Penanganan pascapanen tanaman kelapa sawit (kelompok

tani/KT)

b. Penanganan pascapanen tanaman karet (kelompoktani/KT)

c. Penanganan pascapanen tanaman kelapa (kelompoktani/KT)

d. Penanganan pascapanen tanaman jambu mete (kelompoktani/KT)

e. Penanganan pascapanen tanaman kemiri sunan (kelompoktani/KT)

f. Penanganan pascapanen tanaman jarak pagar (kelompoktani/KT)

g. Penanganan pascapanen tanaman sagu (kelompok tani/KT)4. Kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan

usaha perkebunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut

(khusus untuk usulan kegiatan di TP Provinsi) :


43/183


a. Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasusgangguan usaha perkebunan (Kabupaten)

b. Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasuskonflik usaha perkebunan (Kabupaten)

c. Pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dankonflik perkebunan (Kabupaten)

d. Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIRTRANS/KKPA (Kabupaten)

e. Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalahPIRBUN (Kabupaten)

f. Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan (Kabupaten)g. Penilaian usaha perkebunan (Kabupaten)h. Penerapan standar perkebunan besar berkelanjutan

(Kabupaten)i. Penerapan standar perkebunan berkelanjutan pola plasma

dan swadaya (Kabupaten)

j. Koordinasi kegiatan penanganan pascapanen danpembinaan usaha di pusat/dekonsentrasi (bulan)

E. Kegiatan Dukungan Perlindungan PerkebunanKegiatan dukungan perlindungan perkebunan untuk e-

proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan untuk

mendukung semua komoditi unggulan perkebunan. Daftar jenis

kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan perlindungan

perkebunan antara lain:

1. Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)tanaman rempah dan penyegar, dengan sub kegiatan sebagai

berikut :

a. Pengendalian OPT tanaman kakao (Hektar)b. Pengendalian OPT tanaman kopi (Hektar)c. Pengendalian OPT tanaman teh (Hektar)d. Pengendalian OPT tanaman lada (Hektar)e. Pengendalian OPT tanaman cengkeh (Hektar)f. Pengendalian OPT tanaman pala (Hektar)


44/183


2. Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)tanaman semusim, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian OPT tanaman tebu (Hektar)b. Pengendalian OPT tanaman kapas (Hektar)c. Pengendalian OPT tanaman nilam (Hektar)d. Pengendalian OPT tanaman tembakau (Hektar)

3. Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)tanaman tahunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian OPT tanaman kelapa sawit (Hektar)b. Pengendalian OPT tanaman karet (Hektar)c.

Pengendalian OPT tanaman kelapa (Hektar)d. Pengendalian OPT tanaman jambu mete (Hektar)

e. Pengendalian OPT tanaman kemiri sunan (Hektar)f. Pengendalian OPT tanaman jarak pagar (Hektar)g. Pengendalian OPT tanaman sagu (Hektar)

4. Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Operasional laboratorium lapangan/LL (Unit)-termasukkegiatan dekonsentrasi yang hanya di usulkan oleh SKPD

Provinsi

b. Operasional laboratorium utama pengendalianhayati/LUPH (Unit)-termasuk kegiatan dekonsentrasi yang

hanya diusulkan oleh SKPD Provinsi

c. Operasional sub laboratorium hayati (Unit)-termasukkegiatan dekonsentrasi yang hanya diusulkan oleh SKPD

Provinsid. Sekolah lapang pengendalian hama terpadu/SLPHT

tanaman perkebunan (kelompok tani/KT)-dapat diusulkan

oleh SKPD Kabupaten/Kota

e. Antisipasi dampak perubahan iklim (Kegiatan)-termasukkegiatan TP Provinsi yang hanya diusulkan oleh SKPD

Provinsi

f. Koordinasi kegiatan perlindungan perkebunan di pusat/dekonsentrasi (bulan)


45/183


F. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan TeknisLainnya (Pusat)

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya (pusat) untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015merupakan kegiatan dukungan secara administratif Ditjen.

Perkebunan yang termasuk kedalam kegiatan dekonsentrasi.Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan manajemen

dan dukungan teknis lainnya antara lain:

1. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah danpenyegar (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanamanrempah dan penyegar (dokumen)

b. Layanan perkantoran rempah dan penyegar (dokumen)2. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (pusat),

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanamansemusim (dokumen)

b. Layanan perkantoran semusim (dokumen)3. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (pusat),


a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanamantahunan (dokumen)

b. Layanan perkantoran tahunan (dokumen)4. Koordinasi kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan

usaha (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi, pembinaan dan monev kegiatan dukunganpascapanen dan pembinaan usaha (dokumen)

b. Layanan perkantoran pascapanen dan pembinaan usaha(dokumen)


46/183


5. Koordinasi kegiatan dukungan perlindungan perkebunan(pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi, pembinaan dan monev kegiatan dukunganperlindungan perkebunan (dokumen)

b. Layanan perkantoran perlindungan perkebunan (dokumen)6. Koordinasi kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya Ditjen. Perkebunan (pusat/sekretariat), dengansub kegiatan sebagai berikut :

a. Dokumen perencanaan (dokumen)b. Dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen)c.

Dokumen kepegawaian, hukum dan humas (dokumen)d. Dokumen evaluasi dan pelaporan (dokumen)

e. Layanan perkantoran sekretariat (dokumen)7. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

(dekonsentrasi) hanya di khususkan bagi SKPD Provinsi,


a. Administrasi kegiatan dana dekonsentrasi/DK (bulan)b. Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan/TP (bulan)c. Perencanaan (bulan)d. Pengelolaan keuangan dan aset (bulan)e. Data informasi dan statistik (bulan)f. Insentif mantri statistik perkebunan (bulan)g. Monitoring dan evaluasi (bulan)h. Insentif pengawas benih tanaman (bulan)i. Operasional PPNS (bulan)j. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya (bulan)

G. Kegiatan Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benihdan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Kegiatan dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan

Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan untuk e-

proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 merupakan kegiatandukungan secara administratif dari UPT pusat lingkup Ditjen.

Perkebunan yang termasuk kedalam kegiatan dekonsentrasi yangmeliputi bidang sertifikasi benih dan teknologi penerapan proteksi


47/183


tanaman perkebunan. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada

dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan

Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan antara lain:1. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan PenerapanTeknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (UPT pusat), dengan

sub kegiatan sebagai berikut :a. Layanan perkantoran UPT (dokumen)b. Perangkat pengolah data dan komunikasi (unit)c. Peralatan dan fasilitas perkantoran (unit)d. Gedung dan bangunan (unit)e. Operasional laboratorium (bulan)f. Pembangunan kebun contoh, demplot, uji koleksi, dll

(Hektar)g. Pengawasan peredaran benih (dokumen)h. Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan

(paket)i. Pemanfaatan agensia hayati (jenis)j. Sertifikasi dan pengujian mutu benih (batang)k. Administrasi keuangan dan kepegawaian (bulan)l. Penyusunan rencana kegiatan (laporan)m.Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas (orang)n. Monitoring dan evaluasi (laporan)


48/183


BAB III

MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATAN

MELALUI E-PROPOSAL

3.1. Prosedur dan Jadwal Pengusulan KegiatanBerikut ini adalah prosedur pengusulan usulan kegiatan

pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari daerah (need

assessment) yang terlebih dahulu melalui mekanisme

MUSRENBANG sebagai berikut :

1. Rancangan usulan kegiatan pembangunan perkebunan dimulaidari penjaringan aspirasi di lapangan (need assessment). Di

tingkat lapangan, petani melalui kelompok tani di

kecamatan/desa melakukan perencanaan partisipatif dalam

rangka menyusun rencana program dan anggaran kinerja

pembangunan perkebunan. Usulan dari kelompok tanitersebut memuat kebutuhan petani dalam pengembangan

kegiatan pembangunan perkebunan dan merupakan aspirasi

terpadu yang didasari oleh kondisi nyata di lapangan sesuai

potensi daerah.

2. Rumusan rancangan kebutuhan kegiatan dan anggaran darikelompok tani didaerah yang dihasilkan dari mekanisme need

assessment akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan

Pembangunan tingkat Desa, Kelurahan hingga tingkat

Kecamatan sebelum diusulkan ke SKPD Kabupaten/Kota. Hasil

Musrenbang tersebut selanjutnya di usulkan ke SKPD yangmembidangi perkebunan di Kabupaten/Kota agar dibahaspada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan

tingkat Kabupaten/Kota.

3. Pelaksanaan Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kotadilaksanakan dengan menjaring beberapa usulan kegiatankelompok tani/pekebun dari tingkat Kecamatan. Hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan tingkat

Kabupaten/Kota diusulkan oleh SKPD yang membidangiperkebunan di Kabupaten/Kota dengan meng-input melalui


49/183


sistem aplikasi e-proposal. Hasil input beberapa usulan

kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal

selanjutnya di sampaikan kepada SKPD yang membidangi

perkebunan di tingkat Provinsi.

4. Pemerintah Provinsi melalui SKPD yang membidangiperkebunan melakukan kompilasi semua usulan kegiatan

SKPD Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui e-proposal

setelah melalui mekanisme Musrenbangbun tingkat

Kabupaten/Kota. Hasil kompilasi tersebut dilakukan penilaian

untuk menentukan apakah usulan kegiatan tersebut layak

untuk diterima dengan penilaian yang baik atau tidak. Usulan

kegiatan yang dinilai layak akan dibahas kembali melaluiMusyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan tingkat

Provinsi. Hasil keputusan usulan kegiatan melalui e-proposal

dari Musrenbangbun tingkat Provinsi selanjutnya akan

menentukan pengajuan atau tidaknya kepada Direktorat

Jenderal Perkebunan dengan mempertimbangkan kebijakan

pimpinan daerah.

5. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukanpenilaian terhadap semua usulan kegiatan melalui e-proposaldari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota setelah

dilakukan verifikasi penilaian tingkat provinsi. Usulan kegiatandengan penilaian yang baik dan dinyatakan layak maka akan di

rekapitulasi/di rangkum sebagai bahan pembahasan lanjutan

melalui Musrenbangtan/nas yang akan menentukan

pengalokasian anggaran sesuai keputusan/kebijakan

pimpinan.

Menyesuaikan dengan jadwal agenda penyusunan RKP

(Rencana Kerja Pemerintah), RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga), DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

untuk Kementerian Pertanian, maka jadwal pemrosesan usulan

kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal adalah

sebagai berikut:

1. Bulan Januari-Februari yaitu sosialisasi sistem aplikasi e-proposal dan penyebarluasan Pedoman PerencanaanPengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan melalui


50/183


e-proposal. Pada bulan ini juga direncanakan kegiatan

penyerahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan

sosialisasi pedoman pelaksanaan/teknis kegiatan lingkup

Direktorat Jenderal Perkebunan.

2. Bulan Februari-Maret yaitu usulan kegiatan yang dibahaspada forum Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kota telah

mendapat persetujuan dari pimpinan daerah

(Bupati/Walikota) melalui SKPD yang membidangi

Perkebunan lingkup Kabupaten/Kota untuk segera di-input

melalui sistem aplikasi e-proposal. Selanjutnya disampaikan

kepada SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan untuk

dilakukan proses verifikasi melalui penilaian kelayakan yanghasilnya akan dibahas dalam forum Musrenbangbun

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan)

tingkat Provinsi hingga pada akhirnya dapat diajukan/

disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Bulan Maretyaitu rekapitulasi usulan kegiatan pembangunanperkebunan melalui e-proposal dari SKPD Provinsi yang sudah

dilakukan penilaian kelayakannya dan dilakukan pembahasan

pada forum Musrenbangbun tingkat Provinsi, harus sudahditerima di Direktorat Jenderal Perkebunan. Dokumen ini

selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan bahan pembahasanuntuk penetapan alokasi kegiatan dan anggaran pembangunan

perkebunan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal

Perkebunan sebagai bahan MUSRENBANG tingkat nasional di

Bappenas dan MUSRENBANGTAN yang akan dilaksanakan

pada bulan April.

4. Bulan April-Meiyaitu Kegiatan Musrenbangtan dilaksanakanoleh Kementerian Pertanian setiap tahunnya pada awal atau

pertengahan bulan April dengan memperhatian waktu, tema

dan agenda Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh

Bappenas pada akhir bulan April setiap tahunnya. Sebelum

Musrenbangnas didahului pelaksanaan pra musrenbangnas.Pada awal bulan Mei tindaklanjut Musrenbangnas adalah

pelaksanaan pasca Musrenbangnas hingga penyempurnaan/


51/183


finalisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Rancangan

Akhir RKP dengan diterbitkannya Perpres penetapan RKP.

5. Batas waktu penyampaian usulan kegiatan melalui e-proposalbagi SKPD Kabupaten/Kota diharapkan dapat diajukan keSKPD Provinsi paling lambat tanggal 30 Maret setiap tahunnya.

Sedangkan SKPD Provinsi melakukan proses penilaian dan

mengajukan ke Pusat paling lambat tanggal 31 Maret setiap

tahunnya. Namun batas waktu tersebut dapat diperpanjang

sampai dengan Oktober setiap tahunnya untuk mengakomodir

usulan-usulan yang berkembang pada proses perencanaan

(sifatnya non regular).

6. Dokumen lembar pengesahan usulan kegiatan pembangunanperkebunan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat

Jenderal Perkebunan melalui fax atau pos surat.

Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan tahapan

pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui

mekanisme e-proposal.

Tabel 1. Tahapan pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan

melalui e-proposal

Uraian KegiatanBulan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun-Nov

Identifikasi kegiatan (needassessment) dari kelompoktani (KT) yang akan

diusulkan di tingkatKabupaten/Kota (sekaligus

penetapan CP/CL)Sosialisasi aplikasi e-

proposal dan penyampaianpedoman perencanaanpengajuan usulan kegiatan

pembangunan perkebunanmelalui e-proposal oleh

petugas pusat (BiroPerencanaan dan Ditjenbun)


52/183


Lanjutan Tabel 1 :



Usulan kegiatan dibahaspada forum Musrenbangbun

tingkat Kabupaten/Kotadan telah mendapatpersetujuan dari pimpinan

daerah (Bupati/Walikota)melalui SKPD yang

membidangi Perkebunanlingkup Kabupaten/Kota

Input usulan kegiatanmelalui sistem aplikasi e-proposal oleh SKPD yang

membidangi PerkebunanKabupaten/Kota (hasil

Musrenbangbun Kab/Kota)sekaligus penyampaian ke

SKPD yang membidangiperkebunan Provinsi

Semua usulan kegiatan SKPDKabupaten/Kota akan dinilai kelayakannya/ di

verifikasi yang selanjutnyadibahas melalui mekanisme

MusrenbangbuntingkatProvinsi untuk menentukanusulan kegiatan yang dapat

di ajukan ke Pusat

Penyampaian e-proposaloleh SKPD yang membidangiPerkebunan Provinsi ke

Pusat/ Direktorat JenderalPerkebunan


53/183


Lanjutan Tabel 1 :



E-proposal harus diterimaoleh Ditjen. Perkebunan

untuk selanjutnya di lakukantelaah melalui prosespenilaian sebagai bahan

pembahasan pada forumMusrenbangtan/nas

PelaksanaanMusrenbangtan/nas(Proses

Validasi Usulan Kegiatan)yang akan disetujui melaluimekanisme penganggaran

Usulan kegiatan melalui E-

Proposal yang telah disetujuianggarannya akan di proses

dalam RENJA & RKAKLDitjen. Perkebunan

Sistem aplikasi e-proposal merupakan proses perencanaan

yang berbasis situs web dalam mengajukan usulan kegiatan

pembangunan perkebunan di tahun berikutnya. Untuk lebih

memahami proses perencanaan yang berbasis situs web maka

dapat dijelaskan pada Gambar 1 yang menunjukkan skematikproses perencanaan berbasis sistem aplikasi e-proposal.


54/183


Gambar 1. Skematik Proses Perencanaan berbasis Sistem Aplikasi

e- proposal

3.2. Persyaratan Pengusul Kegiatan Melalui e-ProposalBeberapa persyaratan pengusul kegiatan pembangunan

perkebunan melalui sistem aplikasi e-proposal antara lain :

1. Yang mengajukan usulan kegiatan pembangunan perkebunanadalah SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi. Pengusulankegiatan oleh SKPD Kabupaten/Kota di dapat dari hasil

mekanisme need assessmentyang dilaksanakan oleh kelompoktani (KT) melalui proses CP/CL yaitu dengan mengidentifikasi

calon petani, calon lokasi pengembangan, kebutuhan kegiatan

dan anggaran, kemampuan petani dan potensi daerah.

2. Kelompok tani/gapoktan sebagai penerima manfaat harusterdaftar di Bakorluh/Bapeluh setempat dengan

menunjukkan/menyampaikan nomor register penetapan

kelompok tani/gapoktan atau nomor SK pengukuhan

kelompok tani/gapoktan.


55/183


3. Mengajukan usulan kegiatan menggunakan user name danpasswordyang sudah diberikan untuk log inkedalam aplikasi

e-proposal.

4. Mengusulkan kegiatan yang ber

Date post:	14-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	odhodberseri
View:	285 times
Download:	0 times

Pedoman Pengajuan E-Proposal (2)

Documents