+ All Categories
Home > Documents > PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX … · quality of audit impact on tax avoidance, the...

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX … · quality of audit impact on tax avoidance, the...

Date post: 22-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
1 PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE Annisa Sumarni 1 , Popi Fauziati 1 , Arie Frinola Minovia 1 , 1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email : [email protected] ABSTRACT This research aims to understand how the influence of corporate governance consisting of institutional ownership, the board of commissioners, the quality of audit, and the committee on the audit for tax avoidance. The sample collection technique that is used is purposive of sampling. Sample in research this is a company property, real estate and building construction site which is listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) of the years of 2010 to 2013 to as many as 37 companies. The kind of data that used secondary data obtained from the annual financial report through www.idx.co.id . The method of analysis used in this research is regression analysis. The results of this research shows that elements of corporate governance (institutional ownership, independent board of commissioners, the quality of audits, and audit committee) influential significantly on tax avoidance being measured by BTG (Book Tax Gap). This research result indicates that the ownership of institutional and the quality of audit impact on tax avoidance, the board of commissioners independent and audit committee no impact on tax avoidance Keywords : Corporate Governance, Tax Avoidance, Book Tax Gap PENDAHULUAN Menurut Ditjen Pajak, ada potensial loss penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual- beli tanah/bangunan termasuk property, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill. Berdasarkan uji silang data Real Estate Indonesia (REI) ada potensi pajak penghasilan (PPh) dari properti sekitar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN. Namun kenyataannya selama ini setoran pajak properti sekitar Rp 9 triliun (Suhendra, 2013). Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Tax avoidance umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang
Transcript

1

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

Annisa Sumarni1, Popi Fauziati

1, Arie Frinola Minovia

1,

1Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta

Email : [email protected]

ABSTRACT

This research aims to understand how the influence of corporate governance

consisting of institutional ownership, the board of commissioners, the quality of audit,

and the committee on the audit for tax avoidance. The sample collection technique that

is used is purposive of sampling. Sample in research this is a company property, real

estate and building construction site which is listed on the Indonesia Stock Exchange

(BEI) of the years of 2010 to 2013 to as many as 37 companies. The kind of data that

used secondary data obtained from the annual financial report through www.idx.co.id.

The method of analysis used in this research is regression analysis.

The results of this research shows that elements of corporate governance

(institutional ownership, independent board of commissioners, the quality of audits, and

audit committee) influential significantly on tax avoidance being measured by BTG (Book

Tax Gap). This research result indicates that the ownership of institutional and the

quality of audit impact on tax avoidance, the board of commissioners independent and

audit committee no impact on tax avoidance

Keywords : Corporate Governance, Tax Avoidance, Book Tax Gap

PENDAHULUAN

Menurut Ditjen Pajak, ada potensial

loss penerimaan pajak akibat tidak

dilaporkan transaksi sebenarnya jual-

beli tanah/bangunan termasuk property,

real estate dan apartemen. Hal ini

terjadi karena pajak yang dibayarkan

menggunakan transaksi berbasis. Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis

transaksi sebenarnya atau rill.

Berdasarkan uji silang data Real Estate

Indonesia (REI) ada potensi pajak

penghasilan (PPh) dari properti sekitar

Rp 30 triliun, angka tersebut belum

termasuk PPN. Namun kenyataannya

selama ini setoran pajak properti sekitar

Rp 9 triliun (Suhendra, 2013).

Dari sudut pandang kebijakan pajak,

pembiaran terhadap praktik

penghindaran pajak (tax avoidance)

dapat mengakibatkan ketidakadilan dan

berkurangnya efisiensi dari suatu sistem

perpajakan. Tax avoidance umumnya

dilakukan melalui skema-skema

transaksi yang kompleks yang dirancang

secara sistematis dan umumnya hanya

dapat dilakukan oleh korporasi besar.

Hal inilah yang menimbulkan persepsi

ketidakadilan, di mana korporasi besar

tampaknya membayar pajak yang lebih

sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat

menimbulkan keengganan Wajib Pajak

yang lain untuk membayar pajak yang

2

berakibat pada inefektifitas sistem

perpajakan (Wijaya, 2014).

Dilihat dari besarnya peluang

perusahaan untuk melakukan tax

avoidance, maka diperlukan tata kelola

perusahaan yang baik. Untuk mengelola

tata kelola perusahaan yang baik,

perusahaan melakukan konsep Good

Corporate Governance (Pranata, 2014).

Tata kelola perusahaan yang baik

(Good Corporate Governance)

dianggap mampu memperkuat posisi

daya saing perusahaan secara

berkesinambungan, mengelola risiko

dan sumber daya secara efektif dan

efisien, serta dapat meningkatkan

kepercayaan investor. Fokus utama

dalam tata kelola perusahaan

berhubungan dengan masalah

akuntabilitas dan pertanggungjawaban,

khususnya implementasi pedoman dan

mekanisme untuk memastikan perilaku

yang baik dan melindungi kepentingan

pemegang saham, serta berhubungan

dengan ketaatan pengelolaan perusahaan

termasuk di dalamnya ketaatan dalam

hal pembayaran pajak, dalam hal ini

pajak penghasilan perusahaan

(corporate income tax) (Jaya, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior Theory of Planned Behavior (TPB)

merupakan niat individu untuk

melaksanakan perilaku tertentu. Niat

diasumsikan untuk menangkap faktor

motivasi yang mempengaruhi perilaku,

yang mengindikasikan seberapa kuat

keinginan orang untuk mencoba, atau

seberapa besar usaha yang dilakukan

dalam rangka melaksanakan suatu

perilaku. Pada umumnya semakin kuat

niat untuk melakukan sesuatu, maka

semakin memungkinkan untuk

pencapaian perilaku (Ajzen, 1991).

Tax Avoidance

Menurut Suandy (2011)

penghindaran pajak (tax avoidance)

adalah rekayasa “Tax Affair” yang

masih tetap berada dalam bingkai

ketentuan perpajakan (lawful).

Penghindaran pajak (tax avoidance)

dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan

atau tertulis di undang-undang dan

berada dalam jiwa dari undang-undang

atau dapat juga terjadi dalam bunyi

ketentuan undang-undang tetapi

berlawanan dengan jiwa undang-

undang.

Jika tujuan perencanaan pajak

adalah untuk merekayasa agar beban

pajak (Tax Burden) dapat ditekan

serendah mungkin dengan

memanfaatkan peraturan yang ada tetapi

berbeda dengan tujuan pembuat undang-

undang, maka perencanaan pajak di sini

sama dengan tax avoidance karena

secara hakikat ekonomis keduanya

berusaha untuk memaksimalkan

penghasilan setelah pajak (After Tax

Return) karena pajak merupakan unsur

pengurang laba yang tersedia, baik

untuk dibagikan kepada pemegang

saham maupun untuk diinvestasikan

kembali (Suandy, 2011).

Corporate Governance

Corporate governance merupakan

suatu sistem dimana sebuah perusahaan

diarahkan dan diawasi (Pranata, 2014).

Corporate Governance pada intinya

adalah mengenai suatu sistem, proses,

dan seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara berbagai

3

pihak yang berkepentingan

(stakeholder) terutama dalam arti sempit

hubungan antara pemegang saham,

dewan komisaris, dan dewan direksi

demi tercapainya tujuan organisasi.

Corporate Governance dimaksudkan

untuk mengatur hubungan–hubungan ini

dan mencegah terjadinya kesalahan

(mistakes) signifikan dalam strategi

korporasi dan untuk memastikan bahwa

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat

diperbaiki dengan segera (Pohan, 2008).

Menurut Lukviarman (2006)

Corporate Governance adalah

mekanisme untuk melakukan sesuatu

yang benar secara benar (doing the right

things right). Corporate governance

memberikan penekanan pada the right

things sebelum dikerjakan secara benar.

Berkaitan dengan hal ini, yang paling

mendasar adalah sebelum memutuskan

atau melakukan sesuatu perlu

dipertimbangkan apakah hal tersebut

“benar” atau “salah” sebelum dilakukan

dengan “benar”.

Lukviarman (2006) juga

menjelaskan dengan adanya penerapan

Corporate Governance yang baik dalam

suatu perusahaan menghasilkan suatu

manfaat yang menghasilkan diperoleh,

yaitu :

a) Meningkatkan kinerja perusahaan.

b) Mempermudah diperolehnya dana

pembiayaan sehingga meningkatkan

nilai perusahaan.

c) Mengembalikan kepercayaan

investor menanamkan modalnya di

Indonesia.

d) Pemegang saham akan merasa puas

dengan kinerja perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham instiusional

adalah persentase saham yang dimiliki

institusi dan kepemilikan blockholder,

yaitu kepemilikan individu atau atas

nama perorangan diatas lima persen

(5%) tetapi tidak termasuk dalam

golongan kepemilikan insider atau

manajerial (Pohan, 2008).

H1 : Kepemilikan Institusional

Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan

sebagai seorang yang tidak terafiliasi

dalam segala hal dengan pemegang

saham pengendali, tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan direksi dan

dewan komisaris serta tidak menjabat

sebagai direktur pada suatu perusahaan

yang terkait dengan perusahaan pemilik

menurut peraturan yang yang

dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris

independen proporsional dengan jumlah

saham yang dimiliki oleh pemegang

saham yang tidak berperan sebagai

pengendali dengan ketentuan jumlah

dewan komisaris independen sekurang-

kurangnya tiga puluh persen (30%) dari

seluruh anggota komisaris, disamping

hal itu dewan komisaris independen

memahami undang-undang dan

peraturan tentang pasar modal serta

diusulkan oleh pemegang saham yang

bukan merupakan pemegang saham

pengendali dalam rapat umum

pemegang saham (Pohan, 2008).

H2 : Dewan Komisaris Independen

Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Kualitas Audit

Auditor yang memiliki kemampuan

dan berkualitas yang tinggi akan

4

mempertahankan reputasinya dengan

memberikan kualitas audit yang tinggi

pula. Perusahaan yang memilih

menggunakan jasa auditor yang

berkualitas dapat menjamin informasi

keuangan yang dilaporkan pada

investor, sehingga investor akan lebih

percaya atas informasi tersebut

(Tuanakotta, 2007 dalam Pranata,

2014).

Salah satu elemen penting dalam

corporate governance adalah

transparansi. Transparansi mensyaratkan

adanya pengungkapan yang akurat

tentang laporan keuangan yang telah

diaudit KAP. Transparansi terhadap

pemegang saham dapat dicapai dengan

melaporkan hal-hal terkait perpajakan

pada pasar modal dan pertemuan para

pemegang saham (Fadhilah, 2014).

H3 : Kualitas Audit Berpengaruh

Terhadap Tax Avoidance

Komite Audit

Menurut Sutedi (2012) dalam

pelaksanaan tugasnya, komite audit

mempunyai fungsi membantu dewan

komisaris untuk :

a) Meningkatkan kualitas laporan

keuangan.

b) Menciptakan iklim disiplin dan

pengendalian yang dapat

mengurangi kesempatan terjadinya

penyimpangan dalam pengelolaan

perusahaan.

c) Meningkatkan efektifitas fungsi

internal auditor maupun eksternal

audit.

d) Mengidentifikasi hal-hal yang

memerlukan perhatian dewan

komisaris atau dewan pengawas.

Kewenangan komite audit dibatasi

oleh fungsi mereka sebagai alat bantu

dewan komisaris, sehingga tidak

memiliki otoritas eksekusi apapun

(hanya sebatas rekomendasi kepada

dewan komisaris), kecuali untuk hal

spesifik yang yang telah memperoleh

hak kuasa eksplisit dari dewan

komisaris (Sutedi, 2012).

H4 :Komite Audit Berpengaruh

Terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian

ini menggunakan purposive sampling,

dimana ada kriteria tertentu dalam

pengambilannya. Teknik pengambilan

sampel menggunakan purposive

sampling bertujuan untuk memperoleh

sampel yang representatif berdasarkan

kriteria tertentu.

Kriteria sampel yang dikategorikan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Terdaftar sebagai Perusahaan

property, real estatedan building

construction di Bursa Efek

Indonesia.

2. Perusahaan yang menyampaikan

data secara lengkap selama periode

pengamatan tahun 2010 sampai

2013 berkaitan dengan dewan

komisaris, kepemilikan

institusional, jumlah saham yang

diterbitkan, kualitas audit, dan

komite audit.

3. Perusahaan property, real estate,

dan building construction yang laba

bersih sebelum pajaknya tidak

mengalami kerugian selama tahun

2010 sampai 2013. Karena jika

perusahaan mengalami rugi, akan

sulit untuk mengestimasi jumlah

Book Tax Gap.

5

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu

data sekunder berupa laporan tahunan

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama tahun 2010-2013.

Sumber data diperoleh website resmi

perusahaan dan website resmi Bursa

Efek Indonesia (www.idx.com).

Variabel Penelitian Dan

Pengukurannya

Tax Avoidance

Alat ukur yang digunakan terkait

tax avoidance yaitu menggunakan alat

ukur Book Tax Gap (Selisih antara laba

sebelum pajak dengan penghasilan kena

pajak).

Penghasilan kena pajak harus

diestimasi karena tidak diketahui

jumlahnya melalui beban pajak kini, lalu

di gross up dengan tarif pajak (sesuai

dengan tarif pajak badan peraturan

undang-undang nomor 36 tahun 2008

sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25%

pada tahun 2010 dan seterusnya) untuk

memperoleh estimasi laba kena pajak,

kemudian laba kena pajak tersebut

dikurangkan dari laba sebelum pajak

untuk mengestimasi jumlah Book Tax

Gap (Fadhilah, 2014)

Tax avoidance diukur dengan

menggunakan rumus :

Laba Kena Pajak = 𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐊𝐢𝐧𝐢

𝟐𝟓%

BTG = EBT – Laba Kena Pajak

Keterangan :

BTG : Book Tax Gap

EBT : Earning Before Tax

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan

proporsi kepemilikan saham oleh

institusi pendiri perusahaan, bukan

institusi pemegang saham publik yang

diukur dengan persentase jumlah saham

yang dimiliki oleh investor institusi

intern. (Sujoko, 2007 dalam Fadhillah,

2014)

Kepemilikan institusional dapat

diukur dengan membandingkan proporsi

saham yang dimiliki institusi dengan

jumlah saham yang diterbitkan.

Kepemilikan institusional

= 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐬𝐢 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐭𝐞𝐫𝐛𝐢𝐭𝐤𝐚𝐧

Dewan Komisaris Independen

Dewan direksi berfungsi untuk

mengurus perusahaan, sementara dewan

komisaris berfungsi untuk melakukan

pengawasan. Selain itu, komisaris

independen berfungsi sebagai kekuatan

penyeimbang dalam pengambilan

keputusan oleh dewan komisaris

(Fadhilah, 2014).

Struktur dewan komisaris

independen dapat diukur dengan

menggunakan rasio jumlah anggota

dewan komisaris independen dengan

jumlah seluruh anggota dewan

komisaris.

Proporsi Komisaris Independen

= 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬

Kualitas Audit

Kualitas audit biasanya diukur

dengan berdasarkan besar kecilnya

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Jika perusahaan diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP) The Big Four,

maka akan lebih independen karena

lebih dapat bertahan dari tekanan

manajer untuk melaporkan adanya

pelanggaran (Watss dalam Kurniasih,

2007 dikutip oleh Fadhilah, 2014).

6

Pada penelitian ini perusahaan yang

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik The

Big Four akan diberi nilai 1, dan selain

Kantor Akuntan Publik The Big Four

akan diberi nilai 0.

Komite Audit

Dewan komisaris wajib membentuk

komite audit yang beranggotakan

sekurang-kurangnya tiga orang anggota,

diangkat dan diberhentikan serta

bertanggung jawab kepada dewan

komisaris. Komite audit yang

beranggotakan sedikit, cenderung dapat

bertindak lebih efisien, namun juga

memiliki kelemahan yakni minimnya

ragam pengalaman anggota, sehingga

anggota komite audit seharusnya

memiliki pemahaman memadai tentang

pembuatan laporan keuangan dan

prinsip-prinsip pengawasan internal

(Pohan, 2008).

Pada penelitian ini alat ukur yang

digunakan yaitu jumlah komite audit

dalam suatu perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan

sebuah metode untuk mengolah data

penelitian dengan cara menggunakan

proses penyederhanaan data dalam

bentuk yang mudah dibaca dan bisa

diinterpretasikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk

mengetahui apakah data yang digunakan

telah memenuhi ketentuan dalam model

regresi. Uji asumsi klasik ini terbagi

yaitu uji normalitas data, uji

multikolinearitas, uji heterokedastisitas,

uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan alat

uji yang bertujuan untuk mengetahui

kenormalan distribusi variabel yang

terikat dengan variabel bebas, dalam

melakukan uji normalitas uji yang

digunakan untuk melihat pola

penyebaran data apakah berdistribusi

normal atau tidak, selain itu uji

normalitas juga dapat menentukan uji

statistik apa yang digunakan dalam

sebuah penelitian apakah menggunakan

uji parametrik atau uji non parametrik.

Pengujian normalitas dilakukan dengan

menggunakan alat uji one sample

kolmogorov smirnov test. Normalnya

suatu data dapat dilihat dari nilai

asymp.sig (2-tailed) yang dihasilkan

dalam pengujian > 0,05. Jika data

normal maka uji statistik parametrik

dapat dilakukan dan sebaliknya

(Ghozali, 2013).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas merupakan uji

yang digunakan agar tidak terdapat

multikolinearitas diantara variable

penjelas yang dapat diindikasikan oleh

adanya variabel-variabel independen.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi diantara

variabel bebas (independen). Jika

variabel independen saling berkorelasi,

maka variabel tidak original. Untuk

mendeteksi gejala multikolinearitas

dengan melihat besarnya VIF (Variance

Inflation Factor) dan toleransi. Nilai

yang umunya dipakai untuk

menunjukkan tidak terjadinya

multikolinearitas adalah nilai tolerance

> 0,1 dan VIF < 10 (Ghozali, 2013).

7

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan

alat uji yang bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual

suatu pengamatan lain. Apabila

variance dari suatu pengamatan lain

tetap, maka disebut homokedastisitas

sedangkan jika berbeda disebut

heterokedastisitas. Model regresi yang

baik adalah yang homokedastisitas atau

tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian ini dilakukan dengan uji

Glejser, dengan cara meregresi nilai

absolute residual terhadap variabel

independen. Jika signifikansinya diatas

tingkat kepercayaan 0,05 maka tidak

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji

apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,

maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul

karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama

lainnya. Salah satu cara yang dapat

digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya autokorelasi adalah dengan uji

Durbin-Watson (DW test). Data yang

dikatakan bebas autokorelasi jika nilai

Durbin Watson du < DW < 4 – du,

berarti data tidak memiliki masalah

dalam autokorelasi (Ghozali, 2013).

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, teknik yang

digunakan adalah teknik analisis regresi

berganda, karena variabel bebas dalam

penelitian ini lebih dari satu. Teknik ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen terhadap variabel

dependen, dengan persamaan sebagai

berikut :

Y = α0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε

Keterangan :

Y : Tax Avoidance

α0 : Konstanta

β1……..β4 : Koefisien Masing-masing

Regresi

X1 : Kepemilikan Institusional

X2 : Dewan komisaris

independen

X3 : Kualitas audit

X4 : Komite Audit

ε : Error Term

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit

Test)

Uji Koefisien Determinan ( R2)

Uji ini dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat ketepatan yang

paling baik dalam analisa regresi, hal ini

ditujukkan oleh besarnya koefisien

determinasi (𝑅2) antara 0 (nol) sampai

dengan 1 (satu). Jika koefisien

determinasi nol berarti variabel

independen sama sekali tidak

berpengaruh terhadap variabel

dependen. Apabila koefisien determinasi

semakin mendekati satu, maka dapat

dikatakan bahwa variabel independen

berpengaruh terhadap variabel

dependen. Karena variabel independen

pada penelitian ini lebih dari 2, maka

koefisien determinasi yang digunakan

adalah Adjusted R Square. Dari

koefisien determinasi (𝑅2) ini dapat

diperoleh suatu nilai untuk mengukur

besarnya sumbangan dari beberapa

variabel X terhadap variasi naik

8

turunnya variabel Y yang biasanya

dinyatakan dalam persentase (Ghozali,

2013).

Uji F Statistik

Uji F statistik pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan

dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel

dependen atau terikat. Tingkat

signifikansi dalam penelitian ini yaitu

sebesar 5% (Ghozali, 2013). Pengujian

hipotesis menggunakan uji F dengan

penerimaan atau penolakan hipotesis

adalah sebagai berikut :

a. Apabila F sig > α 0,05 berarti

hipotesis tidak terbukti atau Ha

ditolak dan H0 diterima, ini berarti

bahwa semua variabel independen

tidak mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel

dependen.

b. Apabila F sig < α 0,05 berarti

hipotesis terbukti atau Ha diterima

dan H0 ditolak, ini berarti bahwa

semua variabel independen

mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel

dependen.

Uji t-Statistik

Uji t-statistik pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas (independen)

secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali,

2013). Kriteria penerimaan dan

penolakan hipotesis adalah sebagai

berikut :

a. Jika t sig < α 0,05 maka

keputusannya Ha diterima dan H0

ditolak berarti terdapat pengaruh

variabel independen terhadap

variabel dependen secara parsial.

b. Jika t sig > α 0,05 maka

keputusannya Ha ditolak dan H0

diterima berarti tidak terdapat

pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen secara

parsial.

ANALISIS DATA

Seleksi Sampel

Penelitian ini menggunakan data

sekunder berupa laporan keuangan

(financial report) dan laporan tahunan

(annual report) perusahaan property,

real estate, dan building construction

dari tahun 2010 sampai 2013 yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan purposive

sampling yaitu pengambilan sampel

dengan menggunakan kriteria tertentu.

Berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan maka jumlah sampel yang

terpilih sebanyak 38 perusahaan.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk

mengetahui nilai mean, maksimum,

minimum, dan standar deviasi dari

variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, seperti yang ditunjukkan

tabel berikut :

9

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

X1 148 .1796 .9999 .641581 .1917407

X2 148 .20 .75 .3948 .09922

X3 148 .00 1.00 .2703 .44561

X4 148 2.00 4.00 2.9595 .34755

LnY 148 19.46 28.41 24.8745 1.82605

Valid N (listwise) 148

Dari hasil deskriptif diatas dapat

dilihat bahwa untuk variabel dependen

book tax gap (Y) dengan nilai rata-rata

sebesar 24,8745, dengan nilai

maksimum sebesar 28,41 dan nilai

minimum sebesar 19,46. Untuk variabel

independen kepemilikan institusional

(X1) memiliki nilai maksimum sebesar

99.99% dan nilai minimum sebesar

17,96%, dengan nilai rata-rata sebesar

64,16%. Untuk variabel dewan

komisaris (X2) memiliki nilai

maksimum 75% dan nilai minimum

sebesar 20%, dengan nilai rata-rata

sebesar 39,48%. Untuk variabel kualitas

audit (X3) merupakan variabel dummy

yang nilainya hanya 1 dan atau nol.

Sehingga nilai maksimumnya adalah 1

dan minimumnya adalah 0. Untuk

variabel komite audit (X4) memiliki

nilai maksimum 4 dan nilai minimum

sebesar 2, dengan nilai rata-rata sebesar

2,96.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk

menguji model regresi apakah dalam

model tersebut variabel dependen dan

variabel independen telah terdistribusi

normal. Uji normalitas data dalam

penelitian ini ditunjukkan pada tabel

berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

X1 X2 X3 X4 Y

N 148 148 148 148 148

Normal Parametersa Mean .6416 .3948 .2703 2.9595 2.0354E11

Std. Deviation .19174 .09922 .44561 .34755 3.19714E11

Most Extreme Differences Absolute .099 .270 .458 .465 .262

Positive .049 .270 .458 .413 .221

Negative -.099 -.185 -.272 -.465 -.262

Kolmogorov-Smirnov Z 1.207 3.285 5.567 5.661 3.193

Asymp. Sig. (2-tailed) .108 .000 .000 .000 .000

a. Test distribution is Normal.

Pada tabel di atas menunjukkan

bahwa untuk variabel kepemilikan

institusional (X1) memiliki nilai asymp.

sig (2-tailed) sebesar 0.108 sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel

kepemilikan institusional (X1)

terdistribusi normal karena nilai nilai

asymp. sig (2-tailed) lebih dari alpha 5%

(0,05). Sedangkan variabel Tax

avoidance (Y), dewan komisaris

10

(X2), kualitas audit (X3) dan

komite audit (X4) memiliki nilai asymp.

sig (2-tailed) sebesar 0.000 sehingga

dapat disimpulkan bahwa variabel Tax

avoidance (Y), dewan komisaris (X2),

kualitas audit (X3) dan komite audit

(X4) tidak terdistribusi normal karena

nilai asymp. sig (2-tailed) kurang dari

alpha 5% (0,05). Menurut Ghozali

(2013) data yang tidak terdistribusi

secara normal dapat ditransformasikan

agar menjadi normal.

Uji normalitas data setelah

dilakukan transformasi dalam penelitian

ini ditunjukkan pada tabel berikut :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 148

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 1.68181871

Most Extreme Differences Absolute .082

Positive .043

Negative -.082

Kolmogorov-Smirnov Z .996

Asymp. Sig. (2-tailed) .274

a. Test distribution is Normal.

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Dari tabel 4.4 dapat dilihat hasil uji

menyatakan bahwa nilai statistik

Kolmogrov-Smirnov sebesar 0.976

dengan nilai asymp. sig (2-tailed)

sebesar 0.274. Dengan hasil tersebut

dapat dinyatakan bahwa data yang

digunakan dalam penelitian ini telah

terdistribusi normal, karena nilai

asymp.sig (2-tailed) dari uji normalitas

residual lebih besar dari Alpha 5% atau

0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

tiap-tiap variabel memiliki distribusi

normal setelah ditransformasi data.

Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil analisis regresi

dengan diperoleh nilai tolerance dan

VIF untuk masing-masing variabel

bebas. Berdasarkan tabel uji

multikolinieritas, dapat dilihat bahwa

tolerance variabel bebas > 0,10 dan VIF

variabel bebas < 10, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas

tidak saling berkorelasi secara

signifikan. Hasil pengujian ini

menunjukkan bahwa data yang

dianalisis memenuhi asumsi

multikolinieritas.

11

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 25.847 1.504 17.185 .000

X1 -2.981 .785 -.313 -3.799 .000 .872 1.147

X2 1.026 1.558 .056 .659 .511 .827 1.210

X3 .678 .325 .165 2.089 .038 .944 1.059

X4 .119 .405 .023 .294 .770 .996 1.004

a. Dependent Variable: LnY

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Uji Autokorelasi

Tabel autokorelasi menunjukkan

besarnya nilai Durbin-Watson hasil uji

autokorelasi untuk variabel dependen

(Y) adalah 2.132. Penelitian ini

menggunakan 4 proksi variabel

independen dan jumlah sampel 148,

maka didapatkan nilai dL = 1,679 dan

nilai dU = 1,783. Hasil analisis

menunjukkan nilai Durbin-Watson

untuk variabel dependen adalah 2.132

yang berada diantara 1.783 (dU) dan

2.217 (4-dU), sehingga dapat

disimpulkan model regresi layak

digunakan dan terbebas dari masalah

autokorelasi.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .391a .153 .130 1.70370 2.132

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: LnY

4.1.1. Uji Heteroskedastisitas

Tabel uji heteroskedastisitas

menunjukkan variabel independen yang

signifikan mempengaruhi variabel

dependen nilai absolut Ut (AbsUt). Hal

ini terlihat dari probabilitas

signifikannya setiap variabel berada di

atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat

disimpulkan model regresi setiap

variabel tidak mengandung adanya

heteroskedastisitas.

12

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .510 .848 .602 .548

X1 .008 .443 .001 .017 .986 .872 1.147

X2 -.454 .878 -.044 -.517 .606 .827 1.210

X3 .981 .527 .158 1.862 .065 .944 1.059

X4 .410 .228 .138 1.794 .075 .996 1.004

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinan (uji R2)

Dari hasil uji menggunakan

software SPSS 16.0 yang diperlihatkan

pada tabel dibawah ini, dapat dilihat

besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0,130

hal ini berarti variabel-variabel

independen dapat menjelaskan variasi

variabel tax avoidance (Y) sebesar 13%.

Sisanya sebesar 87 % dijelaskan oleh

variabel-variabel di luar model regresi.

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .391a .153 .130 1.70370

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0

Uji Koefesien Regresi Simultan (Uji F)

Dari uji koefisien regresi simultan

(uji F), dapat dilihat pada tabel 4.9 yang

menunjukkan nilai F sebesar 6.468

dengan tingkat probabilitas 0.000

(signifikansi). Nilai p value lebih kecil

dari tingkat signifikansi α = 5%, artinya

bahwa Ha diterima dan H0 ditolak atau

variabel-variabel independen

berpengaruh terhadap variabel

dependen.

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 75.097 4 18.774 6.468 .000a

Residual 415.070 143 2.903

Total 490.167 147

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: LnY

13

Uji signifikan parameter individual (uji t)

Uji signifikan parameter individual (uji t) dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 25.847 1.504 17.185 .000

X1 -2.981 .785 -.313 -3.799 .000 .872 1.147

X2 1.026 1.558 .056 .659 .511 .827 1.210

X3 .678 .325 .165 2.089 .038 .944 1.059

X4 .119 .405 .023 .294 .770 .996 1.004

a. Dependent Variable: LnY

Dari tabel diatas dapat dilihat

pengaruh parsial antara variabel

independen terhadap variabel dependen,

yaitu sebagai berikut :

a) Kepemilikan institusional (X1)

berpengaruh terhadap tax avoidance

(Y) karena memiliki nilai

signifikansi 0.000 yaitu X1 < 0.05.

Pemilik institusional memainkan

peran penting dalam memantau,

mendisiplinkan dan mempengaruhi

manajer. Seharusnya pemilik

institusional berdasarkan besar dan

hak suara yang dimiliki, dapat

memaksa manajer untuk berfokus

pada kinerja ekonomi dan

menghindari peluang untuk perilaku

mementingkan diri sendiri. Adanya

tanggung jawab perusahaan kepada

fidusia, maka pemilik institusional

memiliki insentif untuk memastikan

bahwa manajemen perusahaan

membuat keputusan yang akan

memaksimalkan kesejahteraan

pemegang saham (Shleifer, 1986).

Hal ini sesuai dengan penelitian

terdahulu yang diteliti oleh Pranata

(2014), dan Pohan (2008) yang

menemukan hasil penelitian

mengenai kepemilikan institusional

berpengaruh terhadap tax

avoidance.

b) Dewan komisaris independen (X2)

tidak berpengaruh signifikan

terhadap tax avoidance (Y) karena

memiliki nilai signifikansi 0.511

yaitu X2 > 0.05. Komisaris

Independen sebagai seorang yang

tidak teraffiliasi dalam segala hal

dengan pemegang saham

pengendali tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan direksi

atau dewan komisaris serta tidak

menjabat sebagai direktur pada

suatu perusahaan yang terkait

dengan perusahaan pemilik (Pohan,

2008). Penambahan anggota

dewan komisaris independen pada

perusahaan mungkin hanya untuk

memenuhi ketentuan yang

ditetapkan, sementara pemegang

saham mayoritas masih memegang

peranan yang penting sehingga

kinerja dewan komisaris tidak

meningkat (Dewi, 2014). Hal ini

sesuai dengan penelitian terdahulu

yang diteliti oleh Fadhilah (2014),

Pranata (2014), Puspita (2014),

Annisa (2012), Dewi (2014) dan

Jaya (2014) yang menemukan hasil

14

penelitian mengenai dewan

komisaris tidak berpengaruh

terhadap tax avoidance.

c) Kualitas audit (X3) berpengaruh

signifikan terhadap tax avoidance

(Y) karena memiliki nilai

signifikansi 0.038 yaitu X3 < 0.05.

Alasan kualitas audit tidak

berpengaruh terhadap tax avoidance

karena perusahaan yang diaudit

oleh KAP The big four memang

lebih cenderung dipercayai oleh

fiskus sebagai KAP yang

mempunyai integritas kerja yang

tinggi dengan selalu menerapkan

peraturan-peraturan yang ada serta

berkualitas (Fadhillah, 2014). Hal

ini sesuai dengan penelitian

terdahulu yang diteliti oleh Fadhilah

(2014), Annisa (2014) dan Dewi

(2014) yang menemukan hasil

penelitian mengenai kualitas audit

berpengaruh terhadap tax voidance.

d) Komite audit (X4) tidak

berpengaruh signifikan terhadap tax

avoidance (Y) karena memiliki nilai

signifikansi 0.770 yaitu X4 > 0.05.

Peran komite audit tidak efektif

dalam pengambilan keputusan

terkait kebijakan pajak perusahaan

di Indonesia (Puspita, 2014). Hal ini

sesuai dengan penelitian terdahulu

yang diteliti oleh Puspita (2014)

yang menemukan hasil penelitian

mengenai komite audit tidak

berpengaruh terhadap tax

avoidance.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk

menganalisa pengaruh kepemilikan

institusional, dewan komisaris

independen, kualitas audit dan komite

audit terhadap tax avoidance.

Secara parsial hasil uji analisis

regresi kepemilikan institusional (X1)

terdapat pengaruh signifikan terhadap

tax avoidance, dengan demikian H1

diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua

menunjukkan bahwa secara statistik

tidak terdapat pengaruh signifikan

dewan komisaris independen terhadap

tax avoidance, dengan demikian H2

ditolak.

Hasil uji analisis regresi

menunjukkan bahwa secara statisitk

terbukti terdapat pengaruh signifikan

kuaitas audit terhadap tax avoidance,

dengan demikian H3 diterima.

Hipotesis keempat menunjukkan

bahwa secara statistik tidak terdapat

pengaruh signifikan jumlah komite audit

terhadap tax avoidance, dengan

demikian H4 ditolak.

Keterbatasan dan saran

Pada penelitian ini terdapat

beberapa keterbatasan yang perlu

diperhatikan oleh peneliti berikutnya.

Beberapa keterbatasan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Pengujian dilakukan dengan jangka

waktu pengamatan selama empat

tahun mulai dari tahun 2010-2013.

Semakin panjang periode penelitian

dapat memberikan gambaran siklus

perubahan ekonomi yang lebih luas

sehingga memberikan kontribusi

hasil yang lebih tepat dan akurat.

Penelitian selanjutnya diharapkan

untuk mengubah atau bahkan

memperpanjang jangka waktu tahun

pengamatan.

15

2. Penelitian ini hanya menggunakan

sub sektor property, real estate, dan

building construction pada Bursa

Efek Indonesia. Penelitian

selanjutnya diharapkan

menggunakan sektor atau subsektor

lainnya selain property, real estate,

dan building construction karena

sektor atau subsektor lainnya

diduga juga melakukan tax

avoidance.

3. Pada penelitian ini tingkat Adjusted

R2 masih sangat rendah yaitu 0,130

(13%). Penelitian selanjutnya

disarankan menggunakan variabel-

variabel independen lain yang

mempengaruhi tax avoidance selain

variabel yang digunakan dalam

penelitian ini karena variabel

independen lain memiliki pengaruh

besar terhadap tax avoidance.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. 1991. The Theory of

Planned Behavioral.

Organizational Behavior And

Human Decision Processes 50.

University of Massachusetts at

Amherst. page : 179-211

Dewi, Ni nyoman kristiana dan I Ketut

Jati. 2014. Pengaruh Karakter

Eksekutif, Karakteristik

Perusahaan, dan Dimensi Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik

Pada Tax Avoidance di Bursa

Efek Indonesia. E-Journal

Akuntansi Universitas Udayana

Volume 6 Nomor 2 hal : 249-260.

Fadhilah, Rahmi.2014 .Pengaruh Good

Corporate Governance Terhadap

Tax Avoidance. Skripsi,

Universitas Negeri Padang.

Ghozali, Imam.2013. Aplikasi analisis

multivariate dengan program IBM

SPSS 21. Badan penerbit Undip

Semarang.

Jaya, Tresno eka, dkk. 2014. Corporate

Governance, Konsevatisme

Akuntansi dan Tax Avoidance.

Prosiding Simposium Nasional

Perpajakan 4. Hal 1-15

Lukviarman, Niki.2004. Etika Bisnis

Tidak Berjalan di Indonesia: Ada

Apa Dalam Corporate

Governance?. Jurnal Siasat

Bisnis, Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas, Padang.

Volume 9, No 2, hal : 139-156,

Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh

Good Corporate Governance,

Rasio Tobin’s Q, Perata Laba

Terhadap Penghindaran Pajak

Pada Perusahaan Publik.

Fakultas Ekonomi Universitas

Trisakti Jakarta.

Pranata, Febri Mashudi. 2014. Pengaruh

Karakter Eksekutif dan Corporate

Governance Terhadap Tax

Avoidance. Skripsi, Universitas

Bung Hatta Padang.

Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto.

2014. Pengaruh Tata Kelola

Perusahaan Terhadap

Penghindaran Pajak. Diponegoro

Journal Of Accounting Volume 3,

Nomor 2, hal : 1-13.

Shleifer, Andrei dan Robert W Vishy.

1986. Large Shareholder and

16

Corporate Control. The journal of

political. The University Of

Chicago. Volume 94, issue 3, part

1, hal 461-488

Suandy, Erly. 2011. Perencanaan

Pajak. Badan penerbit

Salemba Empat, Jakarta.

Suhendra. 2013. Ditjen Pajak Sulit Kejar

Penghindar Pajak Transaksi Properti

Perorangan.http://financedetik.com

di unduh pada Januari 2015

Sutedi, Adrian. 2012. Good Corporate

Governance. Badan penerbit Sinar

Grafika, Jakarta.

Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenai

Penghindaran Pajak, Tax

Avoidance. www.pajak.go.id

diakses pada 10 oktober 2014.


Recommended