PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP KINERJAPERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di BEI Tahun 2016-2017)
(SKRIPSI)
Oleh
Devia
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2019
ABSTRACT
THE EFFECT OF TAX AMNESTY APPLICATION TOWARD COMPANYPERFORMANCE
By
Devia
This study aims to examine the effect of tax amnesty toward BUMN performance thatlisted in BEI on 2016-2017. The independent variable used in this study is taxamnesty. Meanwhile the dependent variable used in this study is performance. Thepopulation in this study is the infrastructure and non-infrastructure state-ownedcompanies listed in BUMN on 2016-2017. The method of determining the sample isdone by using purposive judgment sampling. Based on these criteria, the total of 15companies were selected as samples. The data analysis technique used in this studywas a different t-test and simple linear regression test. The results of this studyindicate that the tax amnesty variable has a negative effect on the financial BUMNperformance. In the independent testing of the test sample there were significantdifferences toward the companies participating in the tax amnesty and companies didnot participate in the tax amnesty.
Keywords: Tax Amnesty, Company Performance.
ABSTRAK
PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP KINERJAPERUSAHAAN
(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di BEI Tahun 2016-2017)
Oleh
Devia
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penhgaruh tax amnesty terhadap kinerjaperusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Variabelindependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tax amnesty. Sedangkanvariabel dipenden yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja. Populasidalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN infrastruktu dan non infrastrukturyang terdaftar di BEI periode 2016-2017. Metode penentuan sampel dilakukandengan menggunakan purposive judgement sampling. Berdasarkan kriteriatersebut maka sebanyak 15 perusahaan terpilih sebagai sampel. Teknik analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda t-test dan uji regeresilinier sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel tax amnestyberpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN. Pada pengujianindependen sampel test terdapat perbedaan yang signifikan terhadap perusahaanyang mengikuti tax amnesty dan perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty.
Kata Kunci : Tax Amnesty, Kinerja Perusahaan.
PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP KINERJAPERUSAHAAN
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di BEI Tahun 2016-2017)
Oleh
Devia
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai GelarSARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2019
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN TAX AMNESTYTERHADAP KINERJA PERUSAHAN (StudiEmpiris Pada Perusahaan BUMN di BEI Tahun2016-2017)
Nama Mahasiswa : Devia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1341031054
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing
R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Chara Pratami T T, S.E.,M.Acc., Akt. NIP 1959090991989031004 NIP 198512032010122004
2. Ketua Jurusan Akuntansi
Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.NIP 196206121990102001
MENGESAHKAN
1. Tim Penguji
Ketua : R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. ...........
Sekretaris : Chara Pratami T T, S.E., M.Acc., Akt. ............
Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt ………
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S,E., M.Si.NIP 196109041987031011
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Januari 2019
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Devia
NPM : 1341031054
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGARUH
PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN” adalah
benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau
sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru
dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau
pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai
tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa
memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa
pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Bandar Lampung, 17 Januari 2019
Devia
RIWAYAT HIDUP
Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Setia
Budi Bandar Lampung pada tahun 2007, penulis menyelesaikan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17
Bandar Lampung pada tahun 2010, dan kemudian menyelesaikan pendidikan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4
Bandar Lampung pada tahun 2013.
Pada tahun 2013, penulis diterima sebagai mahasiswi Jurusan Diploma III
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur non-
SNMPTN. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan 4 September 2015
penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh
Fakultas dan penulis ditempatkan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto
& Muhaemin, dan lulus pada bulan maret tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai
mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
pada bulan September 2016 melalui jalur Konversi. Selama diperkuliahan penulis
terdaftar sebagai anggota aktif Komunitas Jago Akuntansi Indonesia Chapter
Lampung.
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbilalamin
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah dan rahmat yang
begitu besar kepada penulis.
Kupersembahkan skripsi ini kepada :
Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Ki Agus Hambali dan Ibu Juriyah.
Terimakasih yang tiada tara kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa
yang tiada henti, nasihat yang bermanfaat, kekuatan dalam segala kondisi, dan
selalu memberikan dukungan untuk cita-citaku. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan perlindungan di dunia maupun di akhirat untuk Bapak dan Ibu.
Adik-adikku tercinta, Masayu Mega Amelian dan Ki Agus Tirta Wijaya.
Terimakasih atas segala keceriaan, canda tawa, kasih sayang, pengertian dan
dukungannya selama ini.
Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan
semangat, doa, dan dukungan tiada henti.
Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
MOTTO
“ Bermimpilah seakan kau hidup selamanya. Hiduplah seakan kau mati hari ini”
(James Dean)
“Kesuksesan tdaik bisa dibandingkan dengan orang lain, melaikan dibandingkandengan dirimu yang sebelumnya”
(Jaya Setiabudi)
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”
(QS. Al-Ankabut Ayat 6)
“Ketika kamu kecewa terhadap seseorang janganlah mengingat kesalahannya,
melainkan ingatlah kebaikannya, maka hidupmu akan menjadi tenang”
(Devia)
SANWACANA
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
“Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Kinerja Perusahaan” sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Akt. selaku Sekretaris Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Dosen
Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan nasihat selama
penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. selaku Dosen
Pembimbing Utama atas kesediaannya memberikan waktu, bimbingan,
saran dan nasihat yang bermanfaat selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Chara Pratami T T, S.E., M.Acc., Akt. selaku pembimbing dua atas
kesediaannya memberikan waktu, bimbingan, saran dan nasihat yang
bermanfaat selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Penguji
Utama yang telah memberikan saran-saran yang membangun mengenai
pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta
pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Terima kasih telah memberikan bantuan dan pelayanan terbaik selama
penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku tercinta, ayahku Ki Agus Hambali dan emaku Juriyah
yang telah memberikan kasih sayang yang paling tulus, doa yang tiada
henti, dukungan serta nasihat dalam pencapaian cita-citaku.
10. Adik-adikku tersayang, Mas Ayu Mega Amelia dan Ki Agus Tirta Wijaya.
Terimakasih untuk segala kasih sayang, pengertian, doa, canda tawa dan
selalu memberikan motivasi,
11. Seluruh keluarga besar, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Terimakasih atas doa, dukungan, motivasi, dan nasihat yang telah
diberikan.
12. Sahabat terbaik, M. Irvan Geovani dan Novia Rahayu. Terima Kasih sudah
menjadi sahabat selama 8 tahun, yang selalu memberikan motivasi dan
pelajaran terbaik, selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat terbaiku di Diploma III, Eka Yuniarsih, Dwi Oktavia, Ayu Citra,
Dyah Ayu, Anastasya Renita. Terima Kasih atas Doa dan Ilmu yang sudah
kalian berikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Sahabat terbaikku di Komunitas My Trip My Adventure
Lampung, Plampung Fams, dan Komunitas Jago Akuntansi Indonesia,
Terima kasih sudah memberikan Motivasi dan kecerian sampai saat ini
ditengah tengah kesibukan kalian.
15. Wakilku di Komunitas MTMA Lampung Bima Agung Saputra, terima
kasih telah memberikan pengertian untuk menggantikan posisiku saat
sedang sibuk mengerjakan skripsi.
16. Sahabat belajar skripsiku Tria Saraswati, Meryza Purnama, Ruri Anitama.
Terima kasih sudah memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan
skripsi ini.
17. Kak Fatkhur Rohman, S.E., yang memberikan saran, masukan, kritik
dalam menyelesaikan skripsi.
18. Mba Fera, Amd., yang telah memberikan banyak pengertian untuk izin
kekampus dalam menyelesaikan skripsi.
19. Sahabatku Muhammad Anas dan Rahmad Judi yang selalu memberi
keceriaan untuk menjadi pengobat jika aku sedang ada masalah, dan
mengantarkan aku pulang jika sudah kemalaman sehabis belajar skripsi.
20. Seluruh Teman-Teman Seperjuangan Konversi 2013, Mba Yul, Tamara,
Dyah, Runi, Ruri, Fesa, Dimas, Risayanda, Meryza, Melati, Dwinta,
Indah, Arifah, Mba Aik, Riska, Hurin, Arif, Yogie, Satasya dan Betik.
Terima Kasih atas doa dan bantuanya selama ini, Semoga kita semua
selalu dimudahkan dalam segala urusan. Semangat HIMAKON!!
21. Seluruh teman teman Akuntansi Paralel 2014, Terima Kasih atas
kerjasamanya selama ini.
22. Teman KKN AntarBrak, Kodir, Ratna, Uci, Nyoman Lamtare. Terima
Kasih untuk Kerjasamanya selama 40 hari di Antarbrak.
23. Seluruh Staf KAP Weddie Andrianto dan Muhaemin, terimakasih atas
semua dukungan dan doa.
24. Seluiruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang telah membantu dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga
mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan
dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik
ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang
membacanya.
Bandar Lampung, 16 Januari 2019
Penulis,
Devia
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL............................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 3
1.3 Tujuan Penelitian.................................................................................. 3
1.4 Batasan Penelitian ................................................................................ 4
1.5 Manfaat Penelitian................................................................................ 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...................................................................... 5
2.1 Pengertian Kinerja ................................................................................ 5
2.2 Pengukuran Kinerja .............................................................................. 6
2.3 Kinerja Keuangan................................................................................. 7
2.4 Rasio Kinerja Keuangan....................................................................... 9
2.5 BUMN .................................................................................................. 12
2.6 Pengampunan Pajak ............................................................................. 14
2.7 PSAK 70............................................................................................... 15
2.8 Laporan Keuangan ............................................................................... 16
2.9 Tujuan Laporan Keuangan ................................................................... 16
2.10 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Menurut SAK Umum (IFRS)
BAB 4 PER 1 Januari 2017................................................................. 17
2.11 Manajemen Laba ................................................................................ 19
2.12 Penelitian Terdahulu........................................................................... 20
2.13 Kerangka Pemikiran ........................................................................... 26
2.14 Pengembangan Hipotesis ................................................................... 26
BAB III METODE PENELITIAN................................................................... 28
3.1 Populasi ................................................................................................ 28
3.2 Metode Pengumpulan Data .................................................................. 28
3.3 Operasional Variabel ............................................................................ 29
3.4 Teknik Analisis data ............................................................................. 34
3.4.1 Statistik Deskriptif...................................................................... 35
3.4.2 Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 35
3.4.2.1 Uji Normalitas Data ....................................................... 35
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas...................................................... 35
3.4.2.3 Uji Autokolerasi............................................................. 36
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas .................................................. 37
3.4.3 Uji Hipotesis............................................................................... 37
3.4.3.1 Uji Regresi Linier Sederhana......................................... 37
3.4.3.2 Koefisien Determinaasi.................................................. 38
3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi........................................ 38
3.4.3.4 Uji Hipotesis .................................................................. 38
3.4.3.4 Uji Beda T-Test ............................................................. 39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 40
4.1 Perhitungan Kinerja BUMN.................................................................. 40
4.2 Statistik Deskriptif................................................................................. 41
4.3 Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 43
4.3.1 Uji Normalitas ............................................................................. 43
4.3.2 Uji Multikolineaitas..................................................................... 44
4.3.3 Uji Autokorelasi .......................................................................... 45
4.3.4 Uji Heterokedastisitas ................................................................. 45
4.4 Uji Hipotesis......................................................................................... 47
4.4.1 Uji Koefisien Determinan ........................................................... 47
4.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi ..................................................... 47
4.5 Pembahasan .......................................................................................... 51
4.4.3 Uji Hipotesis................................................................................ 48
4.4.4 Uji Beda t-test.............................................................................. 50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN................................................................ 53
5.1 Simpulan............................................................................................... 53
5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 54
5.3 Saran..................................................................................................... 54
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan ........................................... 8
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 20
3.1 Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan ........................................... 29
3.2 Daftar Skor Penilaian ROE ....................................................................... 30
3.3 Daftar Skor Penilaian ROI ........................................................................ 30
3.4 Daftar Skor Penilaian Rasio Kas............................................................... 31
3.5 Daftar Skor Penilaian Rasio Lancar .......................................................... 31
3.6 Daftar Skor Penilaian Collection Period ................................................... 32
3.7 Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan ........................................... 33
3.8 Daftar Skor Penilaian Total Aset .............................................................. 33
3.9 Daftar Skor Rasia TMS Terhadap TA ...................................................... 34
4.1 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang Melakukan Tax Amnesty ..... 40
4.2 Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang Tidak Melakukan
Tax Amnesty............................................................................................. 40
4.3 Proses Pemilihan Sampel ........................................................................... 42
4.4 Frekuensi Data ........................................................................................... 42
4.5 Statistik Deskriptif ..................................................................................... 42
4.6 Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov....................................................... 43
4.7 Uji Multikolinearitas .................................................................................. 44
4.8 Uji Autokolerasi ......................................................................................... 45
4.9 Uji Koefisien Determinasi.......................................................................... 47
4.10 Uji Kelayakan Model Regresi .................................................................. 48
4.11 Uji Hipotesis ............................................................................................ 49
4.12 Uji Group Statistics .................................................................................. 50
4.13 Uji Independen Sample Test .................................................................... 50
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.................................................................................. 26
2.2 Grafik Scatterplot ...................................................................................... 46
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Perhitungan Indikator Keuangan Perusahaan yang Mengikuti
Tax Amnesty.
Lampiran 2. Daftar Skor Penilaian Perusahaan yang Mengikuti Tax Amnesty.
Lampiran 3. Hasil Perhitungan Indikator Keuangan Perusahaan yang Belum
Mengikuti Tax Amnesty.
Lampiran 4. Daftar Skor Penilaian Perusahaan yang Belum Mengikuti Tax
Amnesty.
Lampiran 5. Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan yang Mengikuti Tax
Amnesty.
Lampiran 6. Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan yang Belum Mengikuti
Tax Amnesty.
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan sumber utama bagi Indonesia untuk memadai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 75% pendapatan Negara dari
pajak, sisanya kepabean, dan cukai, penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan
kata lain pajak merupakan sumber utama penerimaan pajak Negara Indonesia
(webside kemenkeu). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah
menggulirkan kebijakan agar target penerimaan negara dari sektor perpajakan
dapat dicapai. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan negara melalui sektor perpajakan, salah satu cara yang digunakan
pemerintah adalah dengan memberikan insentif-insentif dalam perpajakan guna
merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan kewajibannya, bentuk
insentif yang diberikan adalah pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
Pada tahun 1964 Indonesia melakukan Tax Amnesty untuk pertama kalinya.
Melalui skema pengampunan pajak dengan penghapusan sanksi administrasi dan
sanksi pidana, pemerintah mengeluarkan PP No 5 Tahun 1964 sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian ditahun 1984 pemerintah kembali melakukan
upaya serupa dengan skema yang berbeda, yaitu pengampunan pajak dengan uang
tebusan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dengan tarif 1% bagi wajib
2
pajak yang telah menyerahkan SPT tahunan dan tarif 10% bagi wajib pajak yang
belum melaporakan SPT tahunan. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah
mengeluarkan kebijakan serupa dengan nama yang berbeda, Sunset Polity. Hingga
akhirnya pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty
dengan harapan peningkatan penerimaan pajak tahun 2016.
Pengampunan pajak atau Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang
tebusan. Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan
restrukturisasi ekonomi melalui pemulihan harta, mendorong reformasi
perpajakan menuju sistem perpajakan berkeadilan dan meningkatkan penerimaan
pajak (UU No.11 Tahun 2016). Dalam undang-undang tersebut pengampunan
pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara
mengungkap Harta (Deklarasi atau Repatriasi) dan Membayar Uang Tebusan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku ekonomi terbesar di
Indonesia diharapkan untuk mampu terus tumbuh dan berkembang agar mampu
melakukan kompetisi di era yang semakin terbuka. Dengan aset yang begitu besar
dan bergerak pada dua jenis BUMN yakni BUMN Infrastruktur dan Non
Infrastruktur hampir semua bidang ekonomi seperti : industri dan perdagangan,
kawasan industri dan jasa konstruksi, konsultasi, perhubungan telekominukasi dan
pariwisata, pertanian dan perkebunan, pelayanan umum, dan lain-lain. Sehingga
kemudian kinerja BUMN dianggap sangat berpengaruh terhadap kinerja
perekonomian Indonesia pada umumnya (Wahdine, 2009).
3
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-
100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
Menteri Badan Usaha Milik Negara. Keputusan Mentri Badan Usaha Milik
Negera Nomor : KEP-100/MBU/2002 mengatur bahwa penilaian tingkat
kesehatan BUMN non jasa keuangan dengan menggunakan total bobot dimana
BUMN Infra Struktur (Infra) dengan bobot 50 dan BUMN Non Infra Struktur
(Non Infra) dengan bobot 70. Indikator bobot masing-masing dinilai melalui
aspek keuangan yaitu imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi
(ROI), rasio kas, rasio lancar, colection periods, perputaran persediaan, perputaran
total aset, dan rasio total sendiri terhadap total aktiva.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan
judul “Pengaruh Penerapan Tax Amesty Terhadap Kinerja Perusahaan”. (Studi
Empiris Pada Perusahaan BUMN di BEI Tahun 2016-2017)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, apakah penerapan tax amnesty
berpengaruh terhadap kinerja BUMN berdasarkan indikator kinerja BUMN
dengan menggunakan rasio keuangan (ROE, ROI, rasio kas, rasio lancar,
colection periods, perputaran persediaan, perputaran total aset, rasio modal sendiri
terhadap total aktiva) yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor
: KEP-100/MBU/2002 ?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja
BUMN infra struktur dan non infra struktur setelah melakukan Tax Amnesty.
4
1.4 Batasan Masalah
Penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu:
Perusahaan yang menjadi sample penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara
Infra Struktur dan Non Infra Struktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan mengenai
kinerja keuangan BUMN setalah tax amnesty.
2. Bagi Pembaca, sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Kinerja
Menurut Mulyadi (2016) kinerja merupakan istilah umum yang digunakan untuk
menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi
pada suatu periode seiring dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-
biaya masa lalu atau yang diproyeksikan suatu dasar efisiensi,
pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Istilah
kinerja atau performance seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan
perusahaan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap
perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan
perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumberdayanya. Selain itu
tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan dalam
mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah
ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.
Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang
dituangkan dalam anggaran (Fachruddin, 2012).
Dalam kamus istilah akuntansi, Aliminsyah dan Padji (2003) mengartikan kinerja
sebagai berikut: “Suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh
tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan
6
referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang
diproyeksikan, suatu standar efesiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas
manajemen dan semacamnya”.
2.2 Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, pengendalian, dan
proses transaksional bagi kalangan perusahaan sekuritas, fund manager, eksekutif
perusahaan, pemilik, pelaku bursa, kreditur serta stakeholder lainnya. Penilaian
kinerja perusahaan oleh stakeholder digunakan sebagai salah satu dasar
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan mereka terhadap
perusahaan. Kepentingan terhadap perusahaan tersebut berkaitan erat dengan
harapan kesejahteraan yang mereka peroleh (Fachruddin, 2012).
Menurut Aktifardianto (2009) dalam Anggraini (2013), pengukuran kinerja
dimaksudkan untuk memenuhi tiga hal. Pertama, pengukuran kinerja
dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan dimana ukuran
kinerja ini nantinya dapat digunakan untuk membantu perusahaan berfokus pada
tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua, ukuran kinerja suatu perusahaan
digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan. Ketiga
ukuran kinerja suatu perusahaan dimaksudkan untuk mewujudkan
pertanggungjawaban kepada atasan dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Mulyadi (2016) dalam Susilo (2013) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja
adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian
organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya.
7
Kegiatan menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan akan menghasilkan
informasi yang berguna bagi perusahaan itu sendiri. Hasil dari penilaian kinerja
ini akan dapat dijadikan sebagai umpan balik (feed back) bagi formulasi atau
implementasi strategi. Jika terjadi penyimpangan, maka untuk menghindari agar
tidak terjadi penyimpangan lagi perlu dilakukan perubahan, misalnya perubahan
rencana atau kegiatan termasuk pengendaliannya (Inanda, 2007).
2.3 Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan mengindikasikan apakah strategi perusahaan, implementasi
strategi, dan segala inisiatif perusahaan memperbaiki laba perusahaan. Dengan
menelusuri serangkaian aktivitas penciptaan nilai tambah melalui serangkaian
indikator sebab akibat yang penting bagi organisasi, dari aktivitas riil sampai
aktivitas keuangan, dari aktivitas operasional sampai aktivitas strategis, dari
aktivitas jangka pendek sampai aktivitas jangka panjang, dari aktivitas lokal
sampai aktivitas global, atau dari aktivitas bisnis sampai aktivitas korporasi. Para
pengambil keputusan akan mendapatkan komprehensif mengenai kinerja beragam
aktivitas perusahaan namun tetap dalam satu rangkaian strategi yang saling terkait
satu sama lain (Fidianti, 2011).
Menurut Anwar (2011) secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan
adalah prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam
suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di sisi
lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu
perusahaan dan sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih
keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.
8
Munawir (2000) mengungkapkan bahwa alat untuk menilai dan mengetahui
kinerja keuangan perusahaan dinamakan analisis rasio keuangan. Secara umum,
rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio
aktivitas dan rasio profitabilitas Hapsari (2007).
Menurut pendapat Sawir (2005) rasio-rasio dikelompokkan ke dalam lima
kelompok dasar, yaitu: likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan penilaian.
Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat dihitung, akan tetapi dalam
prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja.
Menurut Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002
tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, kinerja keuangan bisa diukur melalui
8 indikator rasio yang tergolong dalam aspek keuangan. Penjelasannya adalah:
Total bobot :
a. BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
b. BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing
bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :
Tabel 2.1: Daftar indikator dan bobot aspek keuangan
Indikator BobotInfra
Bobot NonInfra
1.Imbalan kepada pemegang saham (ROE) 15 20
2.Imbalan Investasi (ROI) 10 15
3. Rasio Kas 3 5
4.Rasio Lancar 4 5
9
5.Collection Periods 4 5
6. Perputaran Persediaan 4 5
7.Perputaran Total Aset 4 5
8. Rasio Modal sendiri terhadap total aktiva 6 10
Total Bobot 50 70
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
2.4 Rasio Kinerja Keuangan
a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio).
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan.
Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total
aktiva lancar dengan total passiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk
beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari
waktu ke waktu (Kasmir, 2009).
Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk memperoleh kas
(John dkk, 2005). Harahap (2006) mengatakan bahwa rasio likuiditas
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka
pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang
modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Menurut John dkk
(2005), rasio likuiditas dibagi menjadi:
1. Rasio lancar, yaitu merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan utang
lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi
kewajiban-kewajiban lancar.
10
2. Rasio cepat, yaitu menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid
mampu menutupi utang lancar.
3. Rasio kas, yaitu menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total
utang lancar.
4. Rasio Aktiva lancar dan total aktiva, yaitu menunjukkan porsi aktiva lancar
atas total aktiva.
5. Rasio aktiva lancar dan total utang, yatu menunjukkan porsi aktiva lancar atas
total kewajiban perusahaan.
b. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan
dana. Misalnya inventory turnover, collection period, total assets turnover, dan
lain sebagainya (Djarwanto, 2004). Harahap (2006) mengatakan bahwa rasio
aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam
kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Harahap memproksikan rasio
aktivitas menjadi inventory turnover, receivable turnover, fixed aset turnover,
total aset turn over dan periode penagihan piutang.
Menurut Ang (1997) dalam Cahyaningrum (2012) rasio ini menunjukkan
kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang
dimilikinya atau perputaran (turnover) dari aktiva-aktiva. Rasio aktivitas dapat
diproksikan dengan:
1. Total Asset Turnover (TATO) yaitu perbandingan antara penjualan bersih
dengan jumlah aktiva.
2. Inventory Turnover (IT) yaitu perbandingan antara harga pokok penjualan
dengan persediaan rata-rata.
11
3. Collection Period (CP) yaitu perbandingan antara piutang rata-rata dikalikan
360 dibanding dengan penjualan kredit.
4. Working Capital Turnover (WCT) yaitu perbandingan antara penjualan
bersih terhadap modal kerja.
c. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio).
Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektivitas manajemen yang tercemin
pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan. Misalnya profit
margin on sales, return on total asset, return on net worth dan lain sebagainya
(Djarwanto, 2004). Harahap (2006) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai
rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui
semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Menurut Kasmir (2009) jenis-
jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:
1. Operating Profit Margin
Laba bersih sebelum bunga dan pajak yang dicapai dibandingkan dengan
penjualan.
2. Net Profit Margin
Mengukur laba bersih setelah pajak yang dicapai dibandingan dengan
penjualan.
3. Gross profit margin
Margin laba kotor menunjukan laba relative terhadap perusahaan, dengan
cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.
12
4. Return on Assets
Rasio ini adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset
secara keseluruhan. Rasio ini merupakan suatu ukuran untuk menilai
seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang dimiliki.
5. Return On Equity
Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal
sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan
modal sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi penggunaan modal sendiri.
Semakin tinggi rasio ini semakin baik.
6. Return on Investment
Rasio ini menunjukan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.
2.5 BUMN
Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Keputusan Menteri
BUMN No.KEP-100/MBU/2002 adalah badan usaha milik negara yang berbentuk
perusahaan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1998 sedangkan dalam UU Nomor 19 Tahun
2003 disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13
Pemerintah Republik Indonesia mendirikan BUMN bertujuan untuk mendorong
pengembangan perekonomian nasional, hal tersebut sebagaimana yang tertulis
dalam UU No.19 tahun 2003 terkait maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari dua jenis, yaitu:
a) Perusahaan Perseroan (Persero)
Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan. Sedangkan Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut
Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya
memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
14
b) Perusahaan Umum (Perum)
Adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas
saham. Perusahaan Umum bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2.6 Pengampunan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya
terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Harta adalah akumulasi
tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk
usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah pokok utang yang
belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Uang tebusan
adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan
Pengampunan Pajak.
Pengampunan Pajak bertujuan untuk :
a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan
harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas
15
domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan
peningkatan investasi.
b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif, dan terintegrasi.
c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk
pembiayaan pembangunan.
2.7 PSAK 70
PSAK 70 Tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak.
Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini :
1. Aset pengampunan pajak adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak
berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
2. Biaya perolehan aset pengampunan pajak adalah nilai aset berdasarkan Surat
Keterangan Pengampunan Pajak.
3. Liabilitas pengampunan adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan
perolehan aset pengampunan pajak.
4. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak dikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan
sebagaimana diatus dalam UU Pengampunan Pajak.
5. Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan) adalah surat yang
diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan
pajak. Dalam hal jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal
16
diterimanya Surat Penyertaan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri
Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum
menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk
Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.
6. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk
mendapatkan pengampunan pajak.
2.8 Laporan Keuangan
Laporan keuangan menurut SAK No. 1 Tahun 2017 adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan
keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi komprehensif,
laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat
disajikan berupa laporan arus kas atau leporan arus dana, catatan dan laporan lain
serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
2.9 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK Umum (IFRS) Tahun 2017 adalah
untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan
arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagaian besar pengguna laporan keuangan
dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukan
hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan
keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :
a. Aset
b. Liabilitas
17
c. Ekuitas
d. Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian
e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik
f. Arus kas.
Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan
keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas,
masa depan entitas, dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya
arus kas masa depan.
2.10 Unsur - Unsur Laporan Keuangan Menurut SAK Umum (IFRS) BAB 4
PER 1 Januari 2017
Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa
lain yang dikelompokan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik
ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur-unsur laporan keuangan.
Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan
dalam laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan
unsur-unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja laporan laba rugi adalah
penghasilan dan beban.
Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan
adalah aset, liabilitas, dan ekuitas yang didefinisikan sebagai berikut :
1. Aset
Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk
memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, pada arus kas
dan setara kas kepada entitas. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang
18
produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional entitas. Mungkin
pula berbentuk sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi kas atau setara kas
atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti
penurunan biaya produksi akibat penggunaan proses produksi alternatif.
2. Liabilitas
Karakteristik esensial liabilitas adalah bahwa entitas memiliki kewajiban kini,
kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau
melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan secara
hukum sebagai kosekuensi dari kontrak yang mengikat atau persyaratan
perundang-undangan.
3. Ekuitas
Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh
liabilitas. Meski ekuitas didefinisikan sebagai suatu residual, ekuitas dapat
disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan.
Unsur-unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut :
a. Penghasilan
Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset atau
penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
b. Beban
Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomik selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pengeluuaran atau berkurangnya aset
19
atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas
yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.
2.11Manajemen Laba
Schiper (1992) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu kesengajaan dalam
mengintervensi pelaporan keuangan ekternal dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan pribadi. Menurut Aditama dan Purwaningsih (2014) intervensi yang
dimaksud adalah upaya yang dilakukan manajer untuk mepengaruhi informasi-
informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder
yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Heavly and
Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manager menggunakan
pertimbangannya dalam laporan keuangan dan dalam strukturisasi transaksi dalam
laporan keuangan yang mungkin akan menyesatkan stakeholder tentang
kemampuan pokok dari perusahaan atau mempengaruhi hasil kontraktual yang
sangat bergantung dengan angka dalam laporan keuangan.
Aditama dan Purwaningsing (2014) terdapat dua teori yang berkaitan dengan
manajemen laba, yaitu agency theory dan postive accounting theory. Jensen and
Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak
dimana satu atau lebih principal akan menggunakan pihak lain (agen) manajer
untuk menjalankan perusahaan. Adanya kepentingan yang berbeda antara
principal dan manajamen dimana masing-masing pihak menginginkan
kemakmurannya masing- masing sehingga muncullah asimetri informasi antara
manajamen dan pemilik yang dapat memberikan peluang bagi manajer untuk
melakukan manajemen laba.
20
Watts and Zimmerman (1986) menggulirkan teori akuntansi posif
dengan tiga hipotesis utama, yaitu :
1. Rencana Bonus
Manajer akan cendrung untuk memergunakan metode metode akuntansi yang
dapat mempengaruhi nilai akhir dari laporan keuangan, baik dengan cara
memperkecil atau meperbesar angka terebut agar laporan keuangan menampakan
hasil yang di inginkan oleh principle agar manajer dapat memperoleh bonus.
2. Perjanjian Hutang
Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika
perusahaan membutuhkan “suntikan” dana dari luar perusahaan. Sebagian besar
pemberi pinjaman memberikan syarat sedemikian rupa sehingga perusahaan harus
memilih metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba dan pendapatan
perusahaan.
3. Biaya Politik
Scott (2000) mengemukaan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong
manajer untuk melakukan penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya
politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik tersebut mencakup regulasi
pemerintah (CSR), Subsidi Pemerintah, Tarif Pajak, dan tuntutan buruh.
2.12 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu
No. Nama Judul Hasil
1. Rinaldi (2017). Dampak TaxAmnesty TerhadapLaporan KeuanganDan PengaruhnyaKepada Nilai
Nilai Perusahaan (Firm Value)akibat dari adanya tax amnestyternyata juga terpengaruhsebelum dilakukannya taxamnesty. Dari Laporan
21
Perusahaan. Keuangan PT. SamudraHindia. Tbk yang sudah diolahmenggunakan rumus Tobin’sQ maupun rumus Brighamuntuk menentukan nilaiperusahaan mengalamipenurunan setelahdilakukannya Tax Amnesty.
2. Nugeraha, dkk(2017).
AnalisisPerbandinganKinerja KeuanganSebelum danSesudahDiberlakukannyaTax AmnestyPeriode PertamaPada PerusahaanSub SektorProperty dan RealEstate YangTerdaftar di Bei.
Hasil penelitian menunjukanbahwa kinerja keuangansebelum dan sesudah taxamnesty periode pertama padaperusahaan property dan realestate yang diukur denganrasio keuangan yakni CurrentRatio dan Debt to Equity Ratiotidak lebih baik dari standarindustri, sedangkan TotalAssets Turn Over dan ReturnOn Equity lebih baik daristandar industri, terdapatperbedaan yang signifikan CR,TATO dan ROE antarasebelum dan sesudahdiberlakukannya tax amnestyperiode pertama, tidakterdapat perbedaan yangsignifikan DER antarasebelum dan sesudahdilakukannya tax amnestyperiode pertama.
3. Cahyono danFitradiansyah(2017).
Perbedaanabnormal sebelumdan sesudahkebijakan amnestypajak 2016-2017Periode II dan III(Study kasus padaperusahaan LQ45Index)
Hasil CAAR Menunjukanbahwa CAAR dan nbspabnormal return secarasignifikan hanya terjadi padaperiode III. Sedangkan untukalat uji t terhadap AARmenunjukan bahwa abnormalreturn terjadi pada eksekusiamnesty pajak periode II danIII, dengan rincian abnormalreturn periode II hanya terjadipada t-1 dengan nilai negatifdan abnormal return periodterjadi pada t-9, t-8, t-4, t-3, t+ 9.
4. Santoso danSetiawan (2009).
Tax Amnesty DanPelaksanaannya Di
Secara umum dari beberapapenelitian, hanya sedikit
22
Beberapa Negara:Perspektif BagiPembisnisIndonesia
negara dalam program taxamnesty, karena pemerintahtidak mengatisipasi perbaikanstruktural pasca amnesty yangmencakup kebijakan ekonomi,sistem perpajakan danpenerapan law enforcement.Kebijakan tax amnesty yangdilakukan berulang-ulangsecara jangka panjangberakibat menurunkankepatuhan suka rela wajibpajak dan tidak dapatmenaikan basis pajak.
5. Ngadiman danHuslin (2015).
Pengaruh SunsetPolicy, TaxAmnesty, danSanksi PajakTerhadapKepatuhan WajibPajak.
Sunset policy nerpengaruhnegatif dan tidak signifikan,sedangkan tax amnesty dansanksi pajak berpengaruhpositif dan signifikan terhadapkepatuhan pajak.
6. Rahayu (2017) PengaruhPengetahuanPerpajakan,Ketegasan SanksiPajak, dan TaxAmnesty TerhadapKepatuhan WajibPajak
Hasil uji regresi menunjukkanbahwa (1) pengetahuantentang pajak yangberpengaruh positif dansignifikan terhadap kepatuhanwajib pajak, (2) ketegasanpajak yang berpengaruhpositif dan signifikan terhadapketetapan wajib pajak, dan (3)amnesti pajak berpengaruhpositif dan signifikan terhadapketepatan wajib pajak. .Besarnya pengaruh variabelindependen dilihat dari nilaikoefisien determinasi (R2)sebesar 0,509, yang berartibahwa pengetahuan tentangpajak, sanksi keteguhan pajak,dan amnesti pajakmemberikan pengaruh positifterhadap ketetapan wajibpajak sebesar 50,9.
7. Ariesta dan Latifa(2017).
PengaruhKesadaran WajibPajak, Sanksi
Berdasarkan hasil pengujiandan analisis, maka dapatdisimpulkan sebagai berikut:
23
Perpajakan, SistemAdministrasiPerpajakanModern,PengetahuanKorupsi, Dan TaxAmnesty TerhadapKepatuhan WajibPajak Di KPPPratama Semarang
(1) Kesadaran wajib pajakberpengaruh dan berkontribusisebesar 9,36% terhadapkepatuhan wajib pajak KPPPratama Semarang Candisari.(2) Sanksi perpajakanberpengaruh dan berkontribusisebesar 6,05% terhadapkepatuhan wajib pajak di KPPPratama Semarang Candisari.(3) Sistem administrasiperpajakan modernberpengaruh dan berkontribusisebesar 4,97% terhadapkepatuhan wajib pajak di KPPPratama Semarang Candisari.(4) Pengetahuan korupsiberpengaruhdan berkontribusisebesar 4,16% terhadapkepatuhan wajib pajak di KPPPratama Semarang Candisari.Artinya semakin pajakmengerti tentang pengetahuankorupsi perpajakan, makasemakin baik pula kepatuhanwajib pajak di KPP PratamaSemarang Candisari. (5) TaxAmnesty berpengaruh danberkontribusi sebesar 5,90%terhadap kepatuhan wajibpajak di KPP PratamaSemarang Candisari.
8. Azwar (2017). AnalisisUndergroundEconomyIndonesia DanPotensiPenerimaan Pajak
Berdasarkan hasil perhitungandan pembahasan yang telahdilakukan pada bagiansebelumnya dapat disimpulanbeberapa hal sebagai berikut :1. Dalam periode studi,
kegiatan undergroundeconomy menunjukanpertumbuhan yangberfluktuasi, dengan nilaiberkisar antara Rp 289triliun sampai Rp 958triliun. Secara rata-ratadalam periode tersebutnilainya mencapai Rp536
24
triliun atau setara dengan22,1% terhadap PDBNomonal. Nilai kegiatanUnderground economyyang cukup besar tersebutdipresentasikan olehtingginya permintaanuang kartal yangdipengaruhi secarasignifikan oleh beban(tarif) pajak yangditunjukan oleh nilaikoofesien tarif pajak rata-rata sebesar 2,691 dansignifikan secara statistik.Dengan asumsi nilaivariabel tarif pajak rata-rata sekitar 8,2% makaresponsivitas kegiatanunderground economyterhadap perubahan tarifpajak diperkirakansebesar 0,54.
2. Nilai kegiatanunderground economyyang cukup besarmenyebabkan hilangnyapotensi penerimaan pajak,yang seharusnya dapatdikumpulkan olehpemerintah. Dalamperiode studi, akibatadanya kegiatanunderground economy,potensi pajak yang hilangberkisar anatara Rp23,32triliun hingga Rp 1.467triliun dengan rata-rataper tahun mencapai Rp487,12 triliun. Nilai inisetara dengan 1,9% dariPDB.
9. Suyanto dan Putri(2017).
Pengaruh PresepsiWajib PajakTentang KebijakanTax Amnesty(PengampunanPajak), Dan
Hasil Penelitian yang telahdilakukan di Kantor PelayananPajak (KPP) PratamaWonosari mengenai PresepsiWajib Pajak tentang kebijakanTax Amnesty tidak memiliki
25
MotivasiMembayar PajakTerhadapKepatuhanPerpajakan.
pengaruh yang positif dansignifikan terhadap kepatuhanperpajakan, dan motivasiWajib Pajak memilikipengaruh yang positif dansignifikan terhadap KepatuhanPerpajakan.
10. Suyanto, dkk(2016).
Tax Amnesty Berdasarkan hasil analisa pada41 kuesioner yang diolahmenggunakan Program SPSSversi 17, maka dapatdisimpulkan bahwa persepsiWP mengenai program TaxAmnesty (X) berpengaruhsecara positif terhadapkepatuhan WP (Y).Pernyataan tersebut didukungoleh hasil pengujian hipotesisyaitu nilai t tabel sebesar3,244 lebih tinggi dari nilai ttabel sebesar 1,6829, selai itunilai signifikan lebih kecil dari0,05 yaitu sebesar 0,002.Berdasarkan analisa tersebut,maka dapat disimpulkanbahwa Ha terdukung,sedangkan pengaruh variabelX terhadap variabel Y adalahsebesar 19,2% selebihnyavariabel Y dipengaruhi olehvariabel lain di luar penelitianini.
Adapun Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang diatur berdasarkan KEP-
100/MBU/2002 Bab 2 Pasal 3 adalah sebagai berikut :
1. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
a. SEHAT, yang terdiri dari :
AAA Apabila total (TS) lebih besar dari 95AA Apabila 80 < TS < =95A Apabila 65 < TS < =80
26
b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
BBB Apabila 50 < TS < = 65BB Apabila 40 < TS < = 50B Apabila 30 < TS < = 40
c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
CCC Apabila 20 < TS < = 30CC Apabila 10 < TS < = 20C Apabila TS < = 10
Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja
Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian Aspek
Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Penilaian tingkat
kesehatan BUMN sesuai dengan keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN
apabila hasil pemeriksaan akuntansi terhadap perhitungan keuangan tahunan
perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa
Pengecualian” atau kualifikasi “Wajar Dengan Pengecualian” dari akuntan publik
atau Badan Pemeriksa Keungan.
2.13 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.14 Pengembangan Hipotesis
Penelitian terdahulu seperti Rinaldi (2017) terdapat penurunan nilai perusahaan
yang signifikan pada perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak. Nugeraha,
dkk (2017) menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada rasio
keuangan. Sedangkan menurut penelitian terdahulu Hadi Cahyono dan Hafiz
Tax Amnesty Kinerja
27
Fitradiansyah (2017) tax amnesty berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam
memberikan return.
Menurut peraturan kementrian BUMN Nomor. KEP-100/MBU/2002 Tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. BUMN yang melakukan
tax amnesty akan mempengaruhi kinerja BUMN berdasarkan perbandingan rasio-
rasio. Penerapan tax amnesty dapat mempengaruhi beberapa akun diantaranya
adalah akun modal, aset, dan laba tahun berjalan. Dimana modal akan naik
sehingga akan menstabilakan modal perusahaan, sedangkan aset akan bertambah
sehingga sumberdaya semakin banyak, dan jaminan hutang akan diperhitungkan
oleh kreditor. Tetapi nilai laba akan turun pada laba tahun berjalan. Jika modal
mengalami kenaikan, aset semakin banyak, dan laba tahun berjalan menurun pada
saat pengampunan pajak maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Ha = Penerapan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
BUMN.
III. METODE PENULISAN
3.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam
penelitian ini populasi adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyampaikan laporan keuangan pada
tahun 2016-2017 yang mengikuti program tax amnesty.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengambilan data
tidak langsung dengan menggunakan data sekunder. Adapun data yang digunakan
dalam penelitian ini secara tidak langsung melalui situs perusahaan
(www.idx.co.id) yaitu laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan BUMN yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017 yang mengikuti program
tax amnesty.
29
3.3 Operasional Variabel
Variabel pertama dalam penelitian ini adalah penerapan tax amnesty, sedangkan
variabel kedua dalam penelitian ini adalah kinerja.
Pengukuran variabel penerapan tax amnesty adalah sebagai berikut :
Tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN non jasa keuangan menurut
keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 ini berdasarkan 8
(delapan) indikator rasio keuangan.
Tabel 3.1 Daftar Indikator dan bobot aspek keuangan
No IndikatorBobot
Infra Non Infra1 Imbalan kepada pemegang saham (ROE) 15 202 Imbalan Investasi (ROI) 10 153 Rasio Kas 3 54 Rasio Lancar 4 55 Colection Periods 4 56 Perputaran Persediaan 4 57 Perputaran Total Aset 4 5
8Rasio Modal Sendiri Terhadap TotalAktiva 6 10
Total Bobot 50 70Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
Adapun penilaian kinerja BUMN berdasarkan 8 (delapan) indikator rasio
keuangan adalah sebagai berikut :
1. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)
Rumus :
ROE : x 100%Laba Setelah Pajak
Modal Sendiri
Perusahaan yang mengikuti tax amnesty : 1
Perusahaan yang tidak mengikuti tax amnesty : 0
30
Tabel 3.2: Daftar skor penilaian ROE
ROE (%)SKOR
INFRA NON INFRA
15 < ROE 15 20
13 < ROE<= 15 13,5 18
11 < ROE <= 13 12 16
9 < ROE <= 11 10,5 14
7,9 <ROE <= 9 9 12
6,6 <ROE <= 7,9 7,5 10
5,3 <ROE <= 6,6 6 8,5
4 <ROE <= 5,3 5 7
2,5 <ROE<= 4 4 5,5
1 <ROE <= 2,5 3 4
0 <ROE <= 1 1,5 2
ROE < 0 1 0
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
2. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)
Rumus :
ROI :
Tabel 3.3: Daftar Skor Penilaian ROI
ROI (%)SKOR
Infra NonInfra
18 <ROI 10 15
15 <ROI < = 18 9 13,5
13 <ROI < = 15 8 12
12 <ROI < = 13 7 10,5
10,5 <ROI < = 12 6 9
9 <ROI < = 10,5 5 7,5
7 <ROI < = 9 4 6
EBIT + Penyusutan
Capital EmployedX 100%
31
5 <ROI < = 7 3,5 5
3 <ROI < = 5 3 4
1 <ROI < = 3 2,5 3
0 <ROI < = 1 2 2
ROI < 0 0 1
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
3. Rasio Kas
Rumus :
Rasio Kas :
Tabel 3.4: Daftar skor penilaian rasio kas
Cash Ratio = x (%) Skor
Infra Non Infra
x > = 35 3 5
25 < = x < 35 2,5 4
15 < = x < 25 2 3
10 < = x < 15 1,5 2
5 < = x < 10 1 1
0 < = x < 5 0 0
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
4. Rasio Lancar/Current Ratio
Rumus :
Rasio Lancar :
Tabel 3.5: Daftar skor penilaian rasio lancarCurrent Ratio = x (%) Skor
Infra Non Infra125 <= x 3 5110 < = x < 125 2,5 4
Current Asset
Current liabilitas
Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek
Current Liabilities100%X
100%x
32
100 <= x < 110 2 395 <= x < 100 1,5 290 < = x < 95 1 1x < 90 0 0
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
5. Collection Period (CP)
Rumus :
CP :
Tabel 3.6: Daftar skor penilaian collection period
CP = x (hari) Perbaikan = x(hari)
SkorInfra Non Infra
x <= 60 x > 35 4 560 < x <= 90 30 < x <=35 3,5 4,590 < x <= 120 25 < x <=30 3 4120 < x <= 150 20 < x <=25 2,5 3,5150 < x <= 180 15 < x <=20 2 3180 < x <= 210 10 < x <=15 1,6 2,4210 < x <= 240 6 < x <=10 1,2 1,8240 < x <= 270 3 < x <= 6 0,8 1,2270 < x <= 300 1 < x <= 3 0,4 0,6300< x 0 < x <=1 0 0
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6diatas.
6. Perputaran Persediaan (PP)Rumus :
PP:
Total Piutang Usaha
Total Pendapatan UsahaX 365
Total Persediaan
Total Pendapatan UsahaX 365
33
Tabel 3.7: Daftar skor penilaian perputaran persediaanPP = x (hari) Perbaikan (hari) Skor
Infra Non Infrax <= 60 35 < x 4 560 < x <= 90 30 < x <=35 3,5 4,590 < x <= 120 25 < x <=30 3 4120 < x <= 150 20 < x <=25 2,5 3,5150 < x <= 180 15 < x <=20 2 3180 < x <= 210 10 < x <=15 1,6 2,4210 < x <= 240 6 < x <=10 1,2 1,8240 < x <= 270 3 < x <= 6 0,8 1.2270 < x <= 300 1 < x <= 3 0,4 0,6300 < x 0 < x <=1 0 0
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 3.7
di atas.
7. Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TATO)
Rumus :
TATO :
Tabel 3.8 Daftar skor penilaian perputaran total asetTATO = x (%) Perbaikan = x
(%)Skor
Infra Non Infra120< x 20 < x 4 5105< x <= 120 15 < x <=20 3,5 4,5
90 < x <= 105 10 < x <=15 3 475 < x <= 90 5 < x <=10 2,5 3,560 < x <= 75 0 < x <= 5 2 340 < x <= 60 x <=0 1,5 2,520 < x <= 40 x < 0 1 2x <= 20 x < 0 0,5 1,5
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002
Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 3.8
diatas.
Total Pendapatan
Capital EmployedX 100%
34
8. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA)
Rumus :
TMS terhadap TA :
Tabel 3.9 Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap TotalAset
TMS thd TA (%) = x Skor
Infra Non Infra
x < 0 0 0
0 < = x < 10 2 4
10 < = x < 20 3 6
20 < = x < 30 4 7,25
30 < = x < 40 6 10
40 < = x < 50 5,5 9
50 < = x < 60 5 8,5
60 < = x < 70 4,5 8
70 < = x < 80 4,25 7,5
80 < = x < 90 4 7
90 < = x < 100 3,5 6,5
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.
3.4 Teknik Analisis Data
Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik t,
yaitu dengan melihat pengaruh penerapan tax amnesty terhadap kinerja BUMN
berdasarkan perbandingan rasio keuangan sesuai dengan surat keputusan
menteri BUMN nomor KEP-100/MBU/2002.
Total Modal SendiriTotal Assets X 100%
35
3.4.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya
dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yaitu
tax amnesty dan kinerja perusahaan.
3.4.2 Uji Asumsi Klasik
3.4.2.1 Uji Normalitas Data
Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk
menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara
normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual
yang terdistribusi secara normal. Beberapa uji normalitas, yaitu dengan melihat
penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression
standardized residual atau dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov.
Metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov : Digunakan untuk mengetahui
distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poission, uniform, atau
exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual
terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi
lebih dari 0,05.
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2013), dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas, dapat
juga digunakan cara lain, yaitu dengan:
1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara
statistik (a).
36
2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan
buku kuadrat.
Nilai tolerance (a) dan variance inflation factor (VIF) ditentukan sebagai berikut:
1. Besar nilai tolerance (a) : a = 0,1
2. Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 10
Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung < 0,1 dan VIF hitung >
10. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung > 0,1 dan VIF
< 10.
3.4.2.3 Uji Autokorelasi
Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Autokorelasi merupakan korelasi antara
anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji
Runt Test sebagai berikut:
1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil < dari 0,05 maka terdapat gejala
autokorelasi.
2. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar > dari 0,05 maka
tidak terdapat gejala autokorelasi.
Maka hasil uji autokorelasi harus memenuhi kriteria kedua agar dapat dinyatakan
bahwa model bebas dari autokorelasi positif maupun negatif.
37
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas
Dalam persamaan regresi linier berganda perlu juga diuji mengenai sama atau
tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain.
Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas,
dan jika variansnya tidak sama berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.
Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,
2013).
Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik
scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu
X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat
(sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot
titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah
maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola
yang teratur. Sedangkan heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-
titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun
bergelombang.
3.4.3 Uji Hipotesis
3.4.3.1 Regresi Linier Sederhana
Uji Regresi Linier Sederhana digunakan karena variabel independen dalam
penelitian ini satu dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh setiap variabel
independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan Yamin dan Kurniawan
(2009) uji regresi linier sederhana akan menggunakan rumus sebagai berikut:
KNJ = α + β1 Amnesty
38
Keterangan:
α = KonstantaKNJ = Kinerjaβ1 = Tax Amnesty
3.4.3.2 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara nol dan satu . Jika nilai R mendekati nol berarti
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variabel dependen (Ghozali, 2013).
3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi
Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F dengan
membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel serta
membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F
tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan
layak jika nilai signifikansi ≤ 0,05, jika sebaliknya maka model regresi dinyatakan
tidak layak (Ghozali, 2013).
3.4.3.4 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini menguji pengaruh tax amnesty terhadap kinerja
menggunakan uji signifikan parameter individual (uji t). Uji statistik t dilakukan
dengan membandingkan nilai statistik t dengan nilai t menurut tabel. Apabila nilai
39
t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t menurut tabel, maka kita
menerima hipotesis yang menyatakan bahwa setiap variabel independen secara
individu mempengaruhi variabel dependen. Signifikansi setiap variabel
independen harus ≤ 0,05. Jika nilai signifikansi variabel ≤ 0,05 maka variabel
independen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).
Pengujian ini ditentukan dari hasil uji normalitas yang dilakukan dengan sampel
penelitian yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam uji beda adalah saling
berhubungan dan jika hasil uji normalitas menunjukan sampel berdistribusi
normal maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda
parametrik (Paired Sample T-Test), adapun sebaliknya jika sampel uji beda adalah
tidak saling berhubungan dan hasil uji normalitas menunjukan sampel
berdistribusi normal maka uji beda yang digunakan uji parametrik (Independen
Sample T-Test). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang
akan digunakan dalam penetian ini adalah uji non-parametrik (Wilcoxon Signed
Rank Test). Hasil uji pada sampel dikatakan signifikan jika nilai Asymptotic sig
lebih kecil dari tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 5%
atau 0,05. Sebaliknya, dikatakan tidak signifikan ketika nilai Asymptotic sig lebih
besar dari tingkat keyakinan.
3.4.3.5 Uji Beda T-Test
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian ini tax amnesty terbukti tidak berkontribusi pada
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara. Hal ini terjadi karena perusahaan
menilai harga perolehan aset yang dimasukan kedalam perusahaan dinilai
berdasarkan taksiran manajemen perusahan, bukan menggunakan tenaga ahli
appraisal untuk menentukan nilai wajar dari aset perusahaan tersebut, selain
daripada itu tax amnesty tidak ditujukan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha
Milik Negara melainkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan
kepatuhan pajak, mendorong repatriasi aset dan modal, serta transisi ke peraturan
pajak yang baru. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat ditarik kesimpulan
dari 15 Badan Usaha Milik Negara yang dijadikan sampel diperoleh secara parsial
variabel penerapan tax amnesty berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja
perusahaan.
55
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbatas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data BUMN infrastruktur dan non
infrastruktur.
3. Laporan keuangan BUMN yang mengikuti program tax amnesty pada
umumnya dalam keadaan merugi sehingga mengakibatkan indikator
kesehatan perusahaan berdasarkan KEP-100/MBU/2002 menjadi kurang
sehat.
4. Nilai aset yang diakui saat tax amnesty dalam penelitian ini berdasarkan
kebijakan perusahaan bukan berdasarkan penilaian appraisal.
5. Penelitian ini hanya mengamati selama periode tahun 2016 sampai 2017.
5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:
1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji hubungan kebijakan
tax amnesty dengan variabel lain, mengingat tidak signifikannya hubungan
tax amnesty dengan kinerja perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya diharapakan menambah jumlah sample penelitian
dengan tidak terbatas hanya pada Badan Usaha Milik Negara infra truktur dan
non infra struktur.
DAFTAR PUSTAKA
Agnes, Sawir. 2005. Analisis Kinerja Perusahaan dan Perencanaan Keuangan.Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Anggraini, Irviana, 2013. Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan denganPendekatan Balanced Scorecard. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.Universitas Brawijaya.
Ariesta, Ristra Putri. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan TaxAmnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang.Akuntansi Dewantara, Volume 1, Nomor 2.
Azwar., Mulyawan, Andi Wawan. Tahun 2017. Analisis Underground EconomyIndonesia Dan Potensi Penerimaan Pajak. Jurnal Info Artha, Volume 1,Nomor 1, Halaman 60-78.
Cahyono, Hadi., Fitradiansyah, Hafiz. Perbedaan abnormal sebelum dan sesudahkebijakan amnesty pajak 2016-2017 Periode II dan III (Study kasus padaperusahaan LQ45 Index). International Journal of Entrepreneurship anBusiness Development. Volume 1 Nomor 1.
Djarwanto, Ps. 2004. Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedua.Yogyakarta: BPFE.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.Universitas Diponegoro: Semarang.
Hamzah, Galih Nurul. 2009. Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan PT.Indofarma (Persero) Tbk dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk denganMenggunakan Rasio Keuangan. Jurnal Manajemen Keuangan. UniversitasGunadarma.
Hapsari dan Kuntari, 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Perum DAMRI SemarangPeriode 2008-2010. Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis. Sekolah TinggiIlmu Ekonomi Widya Manggala.
Harahap, Sofyan Syafri. 2006. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, EdisiSatu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Healy, P. M. and J. M. Wahlen. 'A review of the earnings management literatureand its implications for standard setting. Tangal di Akses 17 Desember2017.http://homepages.rpi.edu/home/17/wuq2/public_html/restatement%20reference/he aly%201999.pdf
Jensen, Michael C and Meckling.1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure. Tangal di Akses 17 Desember2017, dikutip darihttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043
Kasmir, 2009. Analisis Laporan Keuangan Ed 1-2. Jakarta., Rajawali Pers.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara MenteriBadan Usaha.
Ngadiman., Huslin Daniel. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, danSanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi, VolumeXIX, Nomor 02, Halaman 225-241.
Nugeraha, Anding., Mandra, I Gede; Putra, I Nyoman Nugraha Ardana. 2017.Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan SesudahDiberlakukannya Tax Amnesty Periode Pertama Pada Perusahaan SubSektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bei. Jurnal Distribusi,Halaman 1-19.
Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Salemba Empat: Jakarta.
Pemeriksaanpajak.com. 2015. Tekan ongkos BUMN, kemenkeu tawarkan jasapenilai aset. Tangal di Akses 14 Januari 2019.https://pemeriksaanpajak.com/2015/10/28/revaluasi-aset-bumn/
Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan SanksiPajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. AkuntansiDewantara. Volume 1, Nomor 1.
Rinaldi. 2017. Dampak Tax Amnesty Terhadap Laporan Keuangan DanPengaruhnya Kepada Nilai Perusahaan. Jurnal ADHUM, Volume VII,Nomor 1, Halaman 33-43.
Santoso, Urip., Justina., Setiawan M. 2017. Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya DiBeberapa Negara: Perspektif Bagi Pembisnis Indonesia. JurnalSosiohumaniora, Volume 11, Nomor 2, Halaman 111-125.
Standar Akuntansi Keuangan Umum (IFRS) Efektif Per 1 Januari 2017. Jakarta.Ikatan Akuntansi Indonesia.
Suyanto., Intansari, Pasca Putri Lopian Ayu., Endahjati, Supeni. 2016. TaxAmnesty. Jurnal Akuntansi, Volume 4, Nomor 2.
Suyanto., Putri, Ika Septiani. Tahun 2017. Pengaruh Presepsi Wajib PajakTentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Dan MotivasiMembayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.Jurnal Akuntansi,Volume 5, Nomor 1.
Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Catatan ke-1. 2016. KesadaranPajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan RepublikIndonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan.
Watt. R.L. & Zimmermen. J.L., (1978), - Towards a Positive Theory of theDetermination of Accounting Standardsl, The Accounting Review, Vol. 53,No 1, pp. 112-134.
Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. 2019. SPSS Complete. Salemba Infotek:Jakarta.