PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BIDANG …

ADMINISTRAUS – JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN Vol 1 No. 1 – September 2017

e-ISSN 2580-9695 Since September 2017

57

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BIDANG

PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN TABALONG

H. Surawan

Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin

[email protected]

Gerilyansyah Basrindu

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

[email protected]

Akhmad Abdurrahman

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin

[email protected]

Abstract The result of the research shows that (1) The development of PAD field employee competency in

Tabalong District Revenue Service is needed to improve the financial management related to income

revenue report to synergy with the Regional Financial and Asset Management Board (BPKKAD) which

has implemented SAP based accruals, (2) Alternative development of employee's competency in the field

of Revenue of the Region at the Regional Revenue Office of Tabalong Regency is done by recruitment of

employees with the background of undergraduate education Accounting taxation, or mutation of

employees who have accounting competence can be transferred to Dispenda, considering no formation

for acceptance CPNS and the regent is not allowed to hire the freelance staff (honorary) and the limited

staff of each SKPD is also limited then the alternative development of PAD field employee competence

can only be done by providing training / training an asset-based income, tax, and financial management

accrual to 11 employees.

Keywords: Development of Employee Competency

Abstrak

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengembangan kompetensi pegawai bidang PAD pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan

keuangan yang berkaitan dengan laporan penerimaan pendapatan daerah agar sinergi dengan Badan

Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD) yang sudah melaksanakan SAP berbasis

akrual, (2) Alternatif pengembangan kompetensi pegawai Bidang Pendapatan Asli Daerahpada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang

pendidikan sarjana Akutansi perpajakan, atau dilakukan mutasi pegawai yang mempunyai kompetensi

akutansi dapat dipindahkan ke Dispenda, mengingat tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS dan

bupati tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Tenaga lepas (honorer) dan terbatasnya pegawai

masing masing SKPD juga terbatas maka alternatif pengembangan kompetensi pegawai bidang PAD

tersebut hanya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan/Diklat dan bimtek Simda Pendapatan,

Perpajakan, dan manajemen keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada.

Keywords: Pengembangan Kompetensi Pegawai

Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

58

PENDAHULUAN

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dalam menginventarisir terhadap

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari kompetensi, sarana dan

prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yang didayagunakan sebabgai penunjang

produktivitas kerja. Namun demikian dilihat dari kinerja ternyata masih banyak terdapat

kekurangan-kekurangan.

Selain sumber daya aparatur yang berkualitas, faktor lain yang juga mempengaruhi

kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong adalah kompetensi pegawai

yang sesuai dengan penempatannnya. Di mana dalam menjalankan aktivitasnya perlu

didukung dengan pegawai yang berkualitas danSOTK yang belum ideal terhadap

pengelolaan dan pelayanan pajak serta loyalitas terhadap pekerjaan, yaitu berdasarkan

atas kepentingan organisasi sekaligus juga dapat memenuhi kepentingan

individu/pegawai, sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.

Pembatasan Masalah

Dari wacana-wacana yang diungkapkan di atas dapat diketahui bahwa Pegawai

yang diberdayakan pada Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong melakukan persiapan-persiapan yang

mengarah ke implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan

mengikuti sosialisasi atau pelatihan Simda Pendapatan.

Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka sebagai bentuk formalitas dalam

menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual. Pegawai yang diberdayakan pada Bidang PAD dan

Pengembangan Pendapatan Lainnya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini.

Fenomena selama ini dalam pelaksanaan terkait dengan Peraturan Bupati

Tabalong Nomor 60 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Tabalong sebagaimana pada Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan

Lainnya ini mempunyai tugas pokok merencanakan operasional. Hasil mengevaluasi

dan pelaporan hasil Penerimaan 9 (Sembilan) jenis pungutan pajak daerah yaitu seperti

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum,

Pajak pemanfaatan air tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pajak

Sarang Burung Walet, pajak Parkir, dalam melaksanakan tugas pokok di bidang PAD

dan Pengembangan Pendapatan Lainnya dibantu:

1. Kasi Pajak I yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan, kerjasama

dan pembinaan di bidang Pajak I

2. Kasi Pajak II yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan

penyusunan, kerjasama dan pembinaan di bidang Pajak II

3. Kasi Pengembangan Pendapatan Lainnya yang mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan di bidang pengembangan

pendapatan lainnya.

Dilihat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

“Pengembangan Kompetensi pegawai Bidang Pendapatan Asli DaerahPada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong”. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan kompetensi pegawai BidangPendapatan Asli

Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

H. Surawan, Gerilyansyah Basrindu, Akhmad Abdurrahman – PENGEMBANGAN KOMPETENSI…

59

2. Untuk menentukan alternatif pengembangan kompetensi pegawai Bidang

Pendapatan Asli Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Manajemen SDM berbasis kompetensi (MSDM-BK) didefinisi-kan sebagai,

”suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

aktivitas pegawai mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun di mana proses

pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi kebutuhan

kompetensi jabatan dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan organisasi

(Siswanto, 2010:32). Sedangkan menurut Palan (2008:71) manajemen kompetensi

diartikan sebagai, ”mengidentifikasi-kan, menilai, dan melaporkan level

kompetensi pegawai untuk memas-tikan bahwa organisasi memiliki sumberdaya

manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya.”

2. Definisi Kompetensi

Menurut Alain Mitrani yang diterjemahkan oleh Dadi Pakar (2010 :21),

Kompetensi adalah:“sebagai suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya

berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil”.

Menurut Alain D. Mitrani, Spencer and Spencer yang dialih bahasakan oleh

Surya Dharma ( 2010: 109 ) mengemukakan kompetensi yaitu :An underlying

characteristic’s of an individual which is causally related to criterion referenced

effective and or superior performance in a job or situantionArtinya kurang lebih

sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas

kerja individu dalam pekerjaannya).

3. Jenis dan Kategori Kompetensi Menurut Spencer and Spenceryang dialihbahasakan oleh Surya Dharma

(2010:113) bahwa : “kompetensi dapat dibagi 2 (dua) kategori yaitu (threshold) dan

(differentiating) menurut kriteria yang digunakan memprediksi kinerja suatu

pekerjaan”.Threshold competencies adalah karakteristik utama (biasanya

pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca) yang harus

dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya.Sedangkan

“Differentiating competencies” adalah faktor-faktor yang membedakan individu

yang berkinerja tinggi dan rendah.

4. Fokus Kompetensi

Paul Chapman dalam Murley menunjukkan bahwa kompetensi

menitikberatkan pada dua hal, yaitu: (1) Ketrampilan lunak atau soft skills,

khususnya pada aspek-aspek perilaku seperti kelompok kerja, pemberian

bimbingan, kreativitas dan pemikiran konseptual, serta (2) Bagaimana ketrampilan

yang dimiliki tersebut diterapkan dalam bidang pekerjaannya, seperti perencanan,

manajemen proyek serta kegiatan pengawasan atau pengukuran (Murley, 2007:

331).

5. Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negaramengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan

dan pelatihan.Pada Pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil


60

Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkankompetensi

SDM.

Pengembangan kompetensi tersebut diantaranya melalui pendidikan dan

pelatihan.Pada masa orientasi atau percobaan PNS, proses pendidikan dan pelatihan

terintegrasi untuk membangun integritas moral dan kejujuran, semangat dan

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan

bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi pegawai

Bidang PAD.

Untuk mengembangan kompetensi ASN setiap instansi pemerintah wajib

menyusun rencana pengembangan kompetensi dalam rencana kerja anggaran

tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS.

6. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

Latar belakang penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kerangka waktu

implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana

yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa tahun 2014 merupakan

tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju

akrual.Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi

akrual dalam penyajian laporan keuangan.

Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan

keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan.Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu

pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini terkati dengan pengembangan kompetensi

pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TabalongBidang Pendapatan Asli

Daerah sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut.

PENGETAHUAN

KOMPETENSI PEGAWAI

MENINGKAT

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI PEGAWAI

KETERAMPILAN KEMAMPUAN

KENDALA

SOLUSI


61

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono

(2010:8) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah

(natural setting) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Nazir (2008 : 23) populasi adalah objek keseluruhan yang diteliti.

Populasi penelitian ini adalah pegawai di Bidang PAD Berbasis Akrual pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berjumlah 11 orang.

2. Sampel Penelitian

Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara Porpusive yakni menurut Nazir

(2008 : 23) porpusive berarti ditentukan hanya sampel yang dapat mewakili

penelitian dalam artian populasi penelitian ini tidak dtarik seluruhnyatetapi hanya

pada Kepala Bidang PAD, Kasi Pajak I dan Kasi Pajak II.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan

dengan sumber data dan lokasi di mana informan melaksanakan tugasnya.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah penulis peroleh melalui wawancara untuk selanjutnya

diadakan pemilahan terhadap data yang ada relevansinya dengan penelitian untuk

selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptifkualitatif.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk

mendukung terwujutnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong yang Agamis Sejahtera dan

Mandiri (ASMAN) Tahun 2015 - 2019 maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Profesionalisme sumber daya manusia Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tabalong

2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan

pajak daerah

3. Kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat penelitian dan pengkajian dalam

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan mengenai intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak daerah

4. Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan sistem

informasi dan database yang berorientasi teknologi informasi

5. Pengelolaan proses organisasi yang baik

6. Pelimpahan kewenangan Retibusi dan Perizina kepada SKPD terkait

7. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

8. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hasil Penelitian Pengembangan Kompetensi Pegawai Bidang PAD pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan 9 (Sembilan) Jenis pajak daerah

sebagaiman diuraikan diatas agar selalu meningkat baik dibidang pendapatan Asli


62

daerah maupun dibidang Sumber Daya manusia itu semua memerlukan Kompetensi

pegawai di bidang PAD dan PPL pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong.

Kompetensi sebagaikemampuan seseorang yang dapatterobservasi mencakup

ataspengetahuan, keterampilan dan sikapkerja dalam menyelesaikan suatupekerjaan atau

tugas sesuai denganstandar performa yang ditetapkan.Standar Kompetensi Kerja

NasionalIndonesia yang disingkat denganSKKNI merupakan rumusankemampuan kerja

yang mencakupaspek pengetahuan, ketrampilan, dankeahlian serta sikap kerja yang

relevan dengan pelaksanaan tugasdan syarat jabatan yang ditetapkandengan ketentuan

peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Seuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2015 tentang Uraian

Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tablong selain memaksimalkan PAD juga

diharapkan dapat dikembangkan dan dikelola sesuai perubahan.

Pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten

Tabalongwalaupun besar kecilnya juga tergantung dengan kinerja pegawai yang

menangani.Berangkat dari hal tersebut maka Dinas Pendapatan sebagai instansi yang

berwenang dalam pengelolaan kekayaan daerah bertanggung jawab dalam upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Upaya peningkatan PAD yang berasal dari sektor pajak tersebut dilaksanakan

dengan kegiatan yang bersifat rutinitas. Mengintensifkan kegiatan yang bersifat rutinitas

diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan mendorong peningkatan pendapatan

asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya peningkatan pendapatan

asli daerah melalui pajak hal ini difokuskan pada yang meliputi pendataan dan sistem

pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalongsesuai

fakta dilapangan :

1. Pendapatan

Dari 9 (Sembilan) jenis pungutan pajak daerah Kabupaten Tabalong yang

merupakan sumber Pendapatan asli daerah setiap tahun selalu meningkat hal ini

dikarenakan adanya penyempurnaan dan penerapan peraturan daerah tentang pajak

dilaksanakan untuk dasar memungut pajak, penerimaan pajak yang dominan terbesar

adalah pajak MBLB yang dikarenakan ada pabrik semen PT Conch, Pajak

Penerangan jalan Umum (PPJ), Pajak Restoran / catering dikarenkan banyaknya

perusahaan tambang batu bara.

2. Pendataan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong telah menyusun program

kegiatan tahunan untuk melakukan pendataan potensi pajak dengan sosialaisasi

kepada wajib pajak.Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal yang berkaitan

tentang pajak.Ada yang dilaksankan di setiap Kecamatan dan ada juga yang

dilaksanakan di Kabupaten.

Dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan-pernyataan yang ada di atas tingkat

kesadarannya cukup tinggi untuk membayar pajak seperti yang berkaitan degan wajib

pajak usaha MBLB, PPJ dan Sarang Burung walet, dan masih perlu ditingkatkan

kesadaran para pengusaha Restoran/Rumah makan dan perhotelan untuk membayar pajak tanpa menunggu petugas Dispenda datang untuk menagih membayar pajak.

1. KualitasLaporanKeuanganPendapatan Daerah

Kualitas laporan keuangan pendapatan dapat dikatakan baik apabila

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah memenuhi

karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat


63

dibandingkan dan bisa dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan

prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pendapatan pemerintah dapat

memenuhi kualitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor71Tahun2010.

a. Relevan

Laporan keuangan pen-dapatan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah

Kab Tabalong juga dinilai memiliki manfaat umpan balik, ketidaksesuaian

pencatatan transaksi/peristiwa yang disaji-kan pada saat ini dapat dikoreksi

kembali. Hal ini berguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan

berdasar pada transaksi masa lalu dan transaksi saat ini.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan

keuangandikatakan dapat diandalkan adalah disajikan secara tepat waktu

dan lengkap. Kepada Kepala Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan

Lainnya menjelaskan,

b. Andal

Dalamdimensiandal,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.Informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tabalong dapat diverifikasi kembali guna menguji kebenaran atas informasi

yang dicatat dan laporan keuangan dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan

tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu.Karena, setiap informasi yang

disajikan dilengkapi oleh bukti-bukti yang ada.Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan andal apabila

dapat diverifikasi dan netral tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

c. Dapat Dibandingkan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, informasi yang termuat

dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya. Laporan keuangan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dibandingakan dengan laporan

keuangan periodesebelumnya.

Pelaksanaan laporan keuang-an Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tabalong, Kebijakan akuntansi yang digunakan sama dari tahun ke tahun.

Kebijakan akuntansi juga diungkapkan agar memudahkan pengguna dalam

memahami setiap informasi/transaksi/ peristiwa yang tercantum dalam

laporan keuangan.

Selain itu, pengungkapan kebijakan akuntansi akan membantu pembaca

untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

d. Dapat Dipahami

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terakhir adalah laporan

keuangan yang disajikan dapat dipahami. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang

disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

disusun dengan sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh para

pengguna/pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan juga dibuat secara

inovatif dengan mengikuti kebutuhan pemakainya dan dapat menjadi acuan

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dapat dikatakan, bahwa laporan


64

keuangan disajikan dengan baik, karena dapat dengan mudah dimengerti dan

dipahami, serta memudahkan pemakainya dalam menganalisa dan

memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam proses

penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik,

maka SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten.

Kemampuan Sumber Daya Menuai dibidang akuntansi/keuangan yang

dimiliki pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sangat

diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuanga dan dalam pengelolaan

pungutan pajak karena semakin besar pemahaman tentang akuntansi/keuangan

yang dimiliki oleh pegawai, semakin baik pula kualitas penyajian laporan

keuangan.

Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dilihat dari latar

belakang pendidikan, keahlian yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang

dilakukan,dan pengalaman dibidang akuntansi. Kriteria kompetensi yang dimiliki

oleh sumber daya manusia adalah sebagai berikut.

a. Pengalaman Di Bidang Akuntansi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability).

Pegawai Bidang PAD dinilai cukup ahli dalam menangani hal-hal yang

berkaitan dengan proses penyusunan laporan pendapatan daerah, seperti

kemampuan menganalisa, mengidentifikasi transaksi, dan mengontrol

kegiatan transaksi baik secara manual maupun secara terkomputerisasi dengan

menggunakan software SIMDA Pendapatan yang diterapkan.

b. PemanfaatanTeknologinformasi

Dari hasil wawancara, Bidang PAD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Tabalongmemiliki aplikasi atau software untuk menjalankan sistem

akuntansi daerah yang disebut SIKDA atau Sistem Informasi Keuangan

Daerah.

Manfaat dan fungsi SIKDA dinilai sangat membantu para pegawaidalam

memproses dan mengolah transaksi yang kemudian menjadi informasi untuk

menyusun laporan keuangan, seperti yang dijelaskan Kepada Kepala Bidang

PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Nara Sumber ( Kabid

PAD&PPL, Kasi pajak I, Kasi Pajak II dan Kasi PPL) sebagaimana di uariakan

diatas dapat penulis simpulkan :

1) Pengembangan komptensi pegawai bidang PAD pada Dinas Pendapatan daerah

kabupaten Tabalong sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan

keuangan yang berkaitan dengan laporan penerimaan pendapatan daerah agar

sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sudah

melaksanakan SAP berbasis akrual.

2) Pengembangan kompetensi Pegawai Bidang PAD tersebut dapat dilakukan dengan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang pendidikan sarjana Akutansi

perpajakan, atau dilakukan mutasi pegawai yang mempunyai kompetensi akutansi

dapat dipindahkan ke Dispenda

3) Karena Pemerintahan yang ada ini tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS dan

buapti tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Tenaga lepas (honorer) dan


65

terbatasnya pegawai masing masing SKPD juga terbatas maka alterbatif

Pengembangan kompetensi Pegawai bidang PAD tersebut hanya dapat dilakukan

dengan memberikan pelatihan/Diklat dan bimtek Simda Pendapatan, Perpajakan,

dan manajemen keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada

Alternatif pengembangan kompetensi pegawai BidangPendapatan Asli

Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Era reformasi ini banyak perobahan peraturan perundang-undangan terutama di

bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang

akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting

karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi

berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Karena begitu eratnya keterkaitan antara keuangan pemerintahan dan akuntansi

pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak

menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mendukung terwujudnya

good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dicatat menggunakan basis

akrual.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan

informasi keuangan yang lebih lengkap dari pada basis lainnya.Selain itu, laporan

keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional

pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan berlaku mulai

tanggal 1 Januari 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah

pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah.

Basis CTA ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan Basis Akuntansi

Modified Accrual, sistem akuntansi dan aplikasi komputer yang digunakan dan

dikembangkan sendiri.Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis

CTA, masih ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi dengan akuntansi CTA.Hal

pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan

kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan

berupa kas (financial assets).

Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang

sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban

penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan

gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17

Tahun 2003.

Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak

atas perubahan nilai ekuitas pemerintah, karena setiap transaksi terkait aset dan

kewajiban akan langsung membebani ekuitas.

Dengan demikian informasi akrual hanya dapat disajikan secara periodik yaitu pada saat pelaporan (semester dan tahunan).Bila sewaktu-waktu dibutuhkan informasi

hak dan kewajiban maka diperlukan usaha-usaha tambahan yang tidak berdasarkan

sistem (by system).

PEMBAHASAN


66

Peningkatan kualitas sumber daya manusia/pegawai menjadi sangat urgen dan

perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka

meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.sasaran dari pengembangan kualitas

sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan kinerja operasional pegawai dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, kualitas sumberdaya pegawai yang

tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-

tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing secara lebih efisien,

efektif, dan produktif.

Pembahasan pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari

dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber

daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik

akan menjadi beban organisasi.

Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut

kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan

mental).Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi

apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama.

Kualitas sumber daya manusia yang menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik

(kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja,

berpikir, dan keterampilan lain. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dapat diarahkan pada kedua aspek tersebut. Untuk menentukan kualitas

fisik dapat diupayakan melalui program peningkatan profesonalisme yang kompetitif.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik, maka upaya pendidikan dan

pelatihan sangat diperlukan.Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan

sumber daya manusia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

pengembangan sumber daya manusia (human resources development) secara makro,

adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan pengembangan dan

pengelolaan sumber daya manusia. Secara mikro, dalam arti lingkungan suatu unit kerja

(departemen atau organisasi yang lain), maka sumber daya manusia adalah tenaga kerja

atau pegawai di dalam suatu organisasi, yang mempunyai peran penting dalam

mencapai keberhasilan.

Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya

suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan

fasilitas tersebut.

Dari statement diatas, jelaslah betapa pentingnya peranan dan kedudukan

pegawai sebagai unsur pelaksana kegiatan pemerintahan.Olehnya itu pemerintah

membuat berbagai ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian. Perhatian

pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan pembangunan dewasa

ini diamana pegawai sebagai unsur aparatur negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam

proses pembangunan.


67

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengembangan komptensi pegawai bidang PAD pada Dinas Pendapatan daerah

kabupaten Tabalong sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan

keuangan yang berkaitan dengan laporan penerimaan pendapatan daerah agar

sinergi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sudah

melaksanakan SAP berbasis akrual.

2. Alternatif pengembangan kompetensi pegawai BidangPendapatan Asli Daerahpada

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalongdilakukan dengan rekrutmen

pegawai yang berlatar belakang pendidikan sarjana Akutansi perpajakan, atau

dilakukan mutasi pegawai yang mempunyai kompetensi akutansi dapat dipindahkan

ke Dispenda, mengingat tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS dan buapti tidak

diperbolehkan mengangkat Pegawai Tenaga lepas (hinorer) dan terbatasnya pegawai

masing masing SKPD juga terbatas maka alterbatif Pengembangan kompetensi

Pegawai bidang PAD tersebut hanya dapat dilakukan dengan memberikan

pelatihan/Diklat dan bimtek Simda Pendapatan, Perpajakan, dan manajemen

keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada.

Saran-Saran

1. DinasPendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebaiknya mengkaji lebih dalam

kebijakan akuntansi dan system akuntansi yang nantinya akan diterapkan dalam

penerapan SAP basis akrual. Sehingga diperlukan adanya pengembangan atas

pemahaman Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnyapada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong akan standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual.

2. Harus sering melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat

pemerintah, serta dilakukan training atau pelatihan – pelatihan yang berkaitan

dengan standar akuntansi berbasis akrual.

3. Perlu dilakukan pengkajian kondisi SDM pemerintahan yang ada di pemerintah

daerah khusunya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong yang melakukan

pengelolaan keuangan. Sehingga harus menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi

dan berkompeten.

4. Tingkat dan latar belakang pendidikan SDM sebaiknya dari akuntansi, minimal

sarjana strata 1 (S1) agar proses perubahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan

harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

5. Rekrutmen pegawai yang punya kompetensi dibidang Tehnologi Informasi (TI),

dan sementara belum ada formasi penerimaan pegawai disarankan bisa merekrut

Pegawai Tidak Tetap (PTT).


68

DAFTAR PUSTAKA

A.Anwar Prabu Mangkunegara, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Remaja

Rosdakarya, Bandung.

Ingstrup, Ole and Crookall, Paul. 1998. The Three Pillars of Public Management :

Secrets of Sustained Success. McGill-Queen’s University Press. Canada

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 46 A Tahun 2003 tentang Kompetensi

Pegawai.

Kesipahada, 2009. Manajemen Berbasis Kompetensi. http://psikologiindustri-

kesipahada.blogspot.com/2009/02/manajemen-sdm-berbasis-kompetensi.html

Light, Paul C. 2010.The Four Pillars of High Performance.McGraw-Hill. New York.

Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UPP AMP YKPN.

Yogyakarta

Markum.Singodimedjo, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, Penerbit

SMMAPalan, R. PhD. 2008. Competency Management : Teknik

Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk

Meningkatkan Daya Saing Organisasi. Penerbit PPM. Jakarta.

Robbin, 2010. Teori Organisasi, Arcan, Jakarta.

Sedarmayanti, 2001.Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju,

Bandung.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2012.Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 10.00 for

Windows, Alfabeta, Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh, dan Rosidah. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia :

Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Penerbit

Graha Ilmu. Yogyakarta.

Surya Dharma, 2010. Manajemen Kinerja. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Syaiful F.Prihadi, 2010. Assesment Centre, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sybll K. Romley, 2008. Competency Management.Spectrum.

Veithzal Rivai, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.

Winardi, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Grafiti, Jakarta.


69

Zainun Buchari. 2010. Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah

Negara Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta

Date post:	11-Nov-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	13 times
Download:	0 times

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI BIDANG …

Documents