D o k u m e n

Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di XXXX Indonesia

Fasilitator :MRS. KOKI Masak

Implementasi Pengukuran AkuntabilitasDi Lembaga XXXX

I. LATAR BELAKANG

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) didukung oleh Ford Foundation berupaya menginisiasi penyusunan pedoman akuntabilitas di dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Upaya ini kemudian disusul dengan penyusunan Pedoman Akuntabilitas yang melibatkan beragam unsur organisasi yang berperan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), media massa, dan pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Pedoman akuntabilitas ini sejak tahap gagasan tidak dimaksudkan untuk menjadi acuan tunggal bagi lembaga kemanusiaan yang berkiprah di Indonesia, melainkan ditujukan untuk self-assessment bagi lembaga pengelola bantuan kemanusiaan, yang hasilnya bisa dipakai menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas organisasi/lembaga tersebut. Ini merupakan upaya untuk memfasilitasi anggota Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam menilai akuntabilitas kinerjanya masing-masing. Akan tetapi, pemanfaatan pedoman ini bersifat terbuka, dalam arti bisa digunakan oleh organisasi lain.

Setelah sukses menyelenggarakan Pelatihan Penerapan Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia, setiap lembaga yang mengikutinya membuat komitmen bahwa lembaga/organisasi tersebut akan melakukan assessment akuntabilitas di internal lembaga mereka masing-masing dan melaporkan hasilnya, ataupun juga HFI dan PIRAC terbuka apabila lembaga/organisasi tersebut menemui kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, dan membutuhkan seorang fasilitator dari luar lembaga/organisasi tersebut.

XXXX, sebagai salah satu organisasi yang turut berkontribusi dalam penyusunan buku Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia yang diinisiasi oleh HFI dan PIRAC, selain itu juga sebagai organisasi yang turut bergabung di dalam HFI, menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif untuk diases dengan fasilitator dari luar XXXX.

II. TUJUAN

1. Memberikan pemahaman mengenai Pedoman Akuntabilitas kepada seluruh kalangan pengelola bantuan kemanusiaan.

2. Menyediakan kesempatan bagi pengelola bantuan kemanusiaan untuk mengungkapkan permasalahan dan praktik akuntabilitas yang dilakukan di organisasi masing-masing, serta menilainya.

3. Memberikan gambaran proses praktik fasilitasi penilaian akuntabilitas.4. Mendorong peserta untuk menindaklanjuti hasil Pelatihan ini dengan menilai

akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan minimal di lembaganya masing-masing.

III. METODE

1. Document Review2. Wawancara3. Focus Group Discussion

IV. INFORMAN / PARTISIPAN

Untuk metode Wawancara, informan/partisipannya adalah:1. Sdr ----- Selaku Direktur XXXX2. Sdri---- Divisi dapur3. Sdr------Divisi belanja4. Sdr------ Divisi Kasir

Sedangkan untuk metode Focus Group Discussion, informan/partisipannya adalah:1. ----------2. ---------3. ---------4. ---------5. ----------6. ----------7. ----------8. ----------9. ----------

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, Tanggal : Rabu-Kamis, 11-12 Maret 2012Waktu : 11 maret 2012 : 13.30-16.00 WIB,

12 Maret 2012 : 10.00-17.00 WIBTempat : Kantor XXXX (------)

-------------------------

VI. HASIL: MATRIKS, DESKRIPSI, DAN ANALISIS

XXXX adalah organisasi yang cukup baik dalam akuntabilitas pengelolaan bantuan kemanusiaan. Nilai akuntabilitas organisasi XXXX ini adalah 3,88 yang artinya bahwa prinsip dan nilai-nilai akuntabilitas telah terkokumentasi dengan baik di lembaga XXXX, sudah ada sosialisasi semua kebijakan XXXX kepada staf, meskipun belum semua staf mengetahui keberadaan dokumen tersebut, dan beberapa ada yang lupa bahwa ada kebijakan tersebut. . Sudah ada praktek baik terkait dengan implementasi nilai-nilai dan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan kinerja organisasi. Meskipun beberapa ada kurang konsistensi dalam pelaksanaannya seperti laporan yang kurang tepat waktu, mekanisme umpan balik yang masih dirasakan kurang memberikan ruang pada penerima manfaat untuk langsung memberikan komplain seperti melalui hotline atau kotak saran. Ditemukan juga beberapa kasus dimana tidak ada klarifikasi terhadap penerima manfaat program.

Dari semua tantangan yang ada XXXX memiliki nilai yang kuat dan menjadi ‘roh’ lembaga XXXX ini yaitu pelayanan. Berbeda dengan pengelola bantuan kemanusiaan lainnya, XXXX selalu memposisikan perannya sebagai lembaga pelayanan, yang memberikan bantuan dengan sepenuh hati. XXXX tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk material (seperti makanan dll), tapi juga bantuan non material berupa asistensi teknis, coaching dll untuk lembaga pengelola bantuan kemanusiaan yang menjadi mitranya.

XXXX memiliki prinsip/nilai kuat dalam independensi, komitmen organisasi dan kemitraan. Ketiga nilai/prinsip ini memiliki skor yang sama yaitu: 4,29 yang artinya bahwak dokumen dan praktek sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa yang dirasakan sedikit kurang konsisten. Nilai terendah XXXX ada pada prinsip/nilai transparansi yang memiliki skor 3,43 yang artinya bahwa transparansi sudah dilakukan dilembaga ini namun ada beberapa kebijakan yang sudah terdokumentasi tapi ada juga kebijakan yang belum didokumentasikan. Praktek transparansipun beberapa masih sebatas pada donor dan mitra belum sampai pada level komuntas masyarakat. Praktek transparansi ke masyarakat baru sepatas pada informasi bantuan, besarnya

biaya bantuan dan cara mengaksesnya. Belum sampai pada keseluruahan program beserta pembiayaannya.

Berikut nilai tiap prinsip akuntabilitas di lembaga XXXX:

1. Independensi: 4,29Prinsip independensi mengambarakan bahwa Organisasi ini otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum. Untuk prinsip Independensi, XXXX mendapatkan skor 4,29 yang artinya bahwa independensi XXXX sudah cukup baik. Meskipun XXXX lembaga yang diberi mandat oleh gereja (YYYY) namun XXXX tidak pernah merasa disetir oleh pihak YYYY.

Skor XXXX dalam Prinsip Independensi:

Prinsip independsi memiliki 2 indikator, pertama: Adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara organisasi pengelola bantuan kemanusiaan dengan jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan kepentingan politik praktis. Kedua: Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas.

Untuk indikator Adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan sebagai pengambil keputusan dan/atau kepentingan sejenis antara organisasi pengelola bantuan kemanusiaan dengan jajaran pemerintahan, perusahaan swasta, pengurus dan anggota partai politik, ataupun organisasi lain yang berafiliasi dengan kepentingan politik praktis, XXXX memiliki skor 4.00 yang artinya bahwa kebijakan dan praktek telah dilaksanakan meskipun belum begitu konsisten.

Dalam manual HR XXXX, rangkap jabatan tidak dilarang sepanjang sama dengan visi-misi XXXX. Pasal 75 manual HR Ayat 1 menyebutkan XXXX mendorong staf untuk berperan dalam urusan lokal (sosial kemasyarakatan) tapi diminta tidak berpihak ke partai politik dan tidak melakukan kegiatan politik. XXXX juga pernah memiliki pengalaman adanya rangkat jabatan serpti yang terjadi pada Romo Xxx

dimana beliau pernah menjadi Sekjen XXX dan Direktur XXXX dalam periode yang sama. Nilai positif dari kasus ini adalah bahwa koordinasi dengan XXX lebih mudah dan cepat, namun nilai minusnya staf menjadi kurang dekat/berjarak dan pekerjaan di XXXX terkesan hanya sebagai pekerjaan sampingan saja.

Pada indikator: Program dan aktivitas organisasi bersifat independen dan bebas, XXXX mendapat skor 4,57 yang nyaris sempurna. Nilai ini mengindikasikan bahwa XXXX adalah lembaga yang independen, sudah ada kebijakan dan praktek baik untuk indikator ini. Dalam berjaringan dan pelaksanaan kegiatan di lapoangan, XXXX bebas kerjasama dengan siapa saja asalkan sepaham dalam visi dan visi XXXX. Itu untuk berjejaring. Namun untuk bermitra dalam implementasi program, XXXX hanya boleh dengan YYYY. YYYY independen, bebas bekerjasama dengan siapa saja.

2. Komitmen Organisasi

Prinsip komitmen organisasi mengambarakan bahwa Organisasi memiliki perangkat kebijakan yang jelas dan tegas terkait kualitas dan akuntabilitas untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. XXXX mendapatkan skor 4,29 yang artinya bahwa lembaga XXXX memiliki komitmen untuk akuntabel dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan melalui penyiapan perangkat kebijakan yang jelas dan kebijakan ini telah dilakukan meskipun dalam implementasinya ada beberapa kebijakan yang belum begitu konsisten diterapkan atau belum dipahami benar oleh staf XXXX.

Skor XXXX dalam Prinsip Komitmen organisasi:

Prinsip komitmen organisasi memiliki 4 indikator, pertama Adanya dokumen tertulis dan resmi visi dan misi organisasi, kedua Adanya program kerja dalam respon kemanusiaan,serta program strategis dari kegiatan atau proyek, ketiga: Adanya prosedur atau mekanisme (SOP) di dalam lembaga dalam pelaksanaan kegiatan, dan keempat: Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap staf dan penerima manfaat.

Pada indikator: Adanya dokumen tertulis dan resmi visi dan misi organisasi, XXXX mendapatkan skor 4,71 yang artinya bahwa dokumen visi misi organisasi ini telah dimiliki oleh XXXX. Visi dan misi

lembaga juga telah tersosialisasi dengan baik dimana XXXX memberikan waktu khusus untuk mendiskusikan visi misi dalam pertemuan organisasi XXXX pada Desember 2011 yang lalu. XXXX juga senantiasa berupaya untuk memenuhi visi misanya misalnya dengan mengupayakan status staf yang dari kontrak menjadi staf permanen. Tantangannya adalah menurunkan visi misi dalam penyusunan program kerja XXXX.

Pada indikator: Adanya program kerja dalam respon kemanusiaan, serta program strategis dari kegiatan atau proyek, XXXX mendapat skor 4,57 yang artinya XXXX telah memiliki program kerja dalam respon kemanusiaan dalam dokumen kebijakan lembaga, namun dalam implementasinya ada beberapa kebijakan yang prakteknya kurang konsisten. XXXX belum memiliki logframe kelembagaan dimana visi misi diturunkan dalam program lembaga. Seringkali yang terjadi ada logframe program yang kemudian dari sana dikaitkan dengan visi misi lembaga. Hasil renstra belum di-breakdown menjadi capaian per tahun. Yang terjadi adalah tim XXXX menyusun program berdasarkan kebutuhan YYYY atau permintaan donor, lalu menghubungkannya dengan visi-misi XXXX. Setiap menyusun program, ada logframe yang menghubungkannya dengan visi-misi XXXX.

Pada indikator: Adanya prosedur atau mekanisme (SOP) di dalam lembaga dalam pelaksanaan kegiatan, XXXX mendapat skor 4,14 yang artinya bahwa XXXX telah memiliki prosedur dan mekanisme yang baku dalam kebijakan lembaga, meskipun ada beberapa staf yang kurang memahami keberadaaan dan isi dari kebijakan lembaga ini. Ada banyak SOP yang ada di XXXX seperti SOP HR, SOP Finance, SOP ER, namun tidak semua orang tahu bahwa ada SOP. Kadang SOP yang sudah diperbaruhipun tidak dirujuk malah merujuk pada yang lama seperti untuk form keuangan. staf masih menggunakan form yang berbeda-beda karena ada yang masih menggunakan form yang lama. Form baru padahal sudah ada. Penggunaan chart of account belum seragam.

Pada indikator: Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap staf dan penerima manfaat, XXXX mendapatkan skor 3,71 yang artinya bahwa belum ada kebijakan, atau ada beberapa kebijakan namun tidak diketahui oleh para staf, namun sudah ada prakter terkait dengan perlindungan terhadap staf dan penerima manfaat. Di XXXX sebenarnya sudah ada SOP HR dan kode etik XXXX yang melindungi staf dan penerima manfaat seperti dari tindakan pelecehan dll. Namun ada staf yang tidak mengetahui ada kebijakan tersebut. Praktek perlindungan terhadap staf dan penerima manfaat lebih pada nilai-nilai internal organisasi yang berjalan dengan sendirinya meskipun staf tersebut tidak memahami bahwa kebijakannya ada atau tidak. Ada dokumen kebijakan perlindungan terhadap staf dan penerima manfaat tetapi tidak semua staf tahu bahwa ada dokumen tersebut, namun sudah dipraktikkan dengan baik dalam implementasi kinerja organisasi XXXX.

3. Kompetensi

Prinsip kompentensi mengambarkan bahwa: Organisasi memiliki dan mengembangkan kapasitas yang relevan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan sesuai standar bantuan kemanusiaan. XXXX mendapatkan skor 3,89 yang artinya bahwa XXXX sudah memiliki praktek baik terkait dengan kapasitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan meskipun ada beberapa kebijakan yang belum terdokumentasikan/tersosialisasikan dengan baik. Untuk beberapa isu yang digeluti oleh lembaga beberapa staf XXXX tergolong ekspert di bidangnya, namun untuk program baru yang didalamnya terdapat isu-isu baru seperti chaming chage masih dalam proses pembelajaran.

Skor XXXX dalam Prinsip Kompetensi organisasi:

Prinsip Kompetensi organisasi memiliki 4 indikator yaitu pertama: Tersedianya tenaga kerja yang cukup kedua: adanya pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam staf yang melaksanakan program, ketiga adanya standar manajemen, kemampuan mengelolaa bantuan, personal dan distribusinya dan empat, memiliki prosedur keamanan dan penyelamatan bagi staf dan relawan di lapangan.

Pada indikator Tersedianya tenaga kerja yang cukup, XXXX mendapatkan skor 4,29 yang artinya XXXX telah memiliki kebijakan yang cukup baik terkait dengan penyediaan tenaga kerja dan sudah dipraktekkan meskipun ada beberapa yang belum sempurna. Meskipun ada beberapa staf memiliki beban ganda/pekerjaan tambahan/tugas rangkap, namun sejauh ini masih bisa dikerjakan dengan baik. Bila dari segi jumlah staf dalam proposal sudah sesuai. Namun seringkali ditengah jalan ada program tambahan yang tidak diiringi dengan penambahan staf. Ini yang menyebabkan jumlah tenaga kerja masih diraskana kurang. Jadi, dalam situasi tertentu, tenaga kerja kurang. Situasi itu adalah saat emergency atau ketika ada tawaran-tawaran program lain, atau ketika ada resign, beban kerja juga menumpuk karena butuh waktu merekrut staf baru.

Pada indikator adanya pengetahuan dan ketrampilan yang cukup dalam staf yang melaksanakan program, XXXX mendapatkan skor 3,71 yang artinya bahwa XXXX memiliki praktek yang cukup baik dalam peningkatan pengetahuan dan ketrampilan staf dalam melaksanakan program. Namun dalam kebijakan masih belum banyak yang memberikan ruang untuk staf meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dimana alokasi budget untuk pengingkatan pengetahuan dan ketrampilan staf masih terbatas (kecil). Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan staf menunggu tawaran dari XXXX lain (masing mengharapkan yang gratisan). Untuk isu-isu yang ditangani lembaga Karena, beberapa staf merasa sudah ekpert, bahkan beberapa lembaga pernah mengundang staf XXXX untuk mengisi pelatihan, namun ada beberapa isu baru yang belum dikuasai benar oleh para staf karena seperti climate change adaptation dan ekosistem. Isu ini bagi XXXX masih baru dan belum ada pengetahuan dan keterampilan cukup dalam merespon isu ini.

Pada prinsip, adanya standar manajemen, kemampuan mengelolaan bantuan, personal dan distribusinya, XXXX mendapatkan skor 4,14 yang artinya bahwa XXXX telam memiliki kebijakan dan praktek baik dalam standar manajemen, kemampuan pengelolaan bantuan, personel dan distribusinya, meskipun beberapa belum dilakukan secara konsisten. ada standar manajemen dan ada kapasitas untuk menyampaikan itu ke para mitra. Tapi ada beberapa mitra yang masih menganggap itu baru sehingga perlu ada cara lain menyampaikan dan terkait dengan kemampuan mereka menangkap juga. Sudah ada sop terkait cara distribusi bantuan, membuat laporan keuangan dan narasi. Sebelum proyek baru dimulai, biasa ada briefing ke partner terkait dengan standar manajemen pengelolaan program XXXX ini.

Pada Prinsip, memiliki prosedur keamanan dan penyelamatan bagi staf dan relawan di lapangan, XXXX mendapatkan skor 3,43 yang artinya sudah ada praktek namun dalam beberapa hal terkait dengan keamaan dan penyelamatan staf dan relawan ini kebijakannya belum tertuang secara detail dan dipahami oleh staf. Dalam Pasal 68 manual HR hanya menyebutkan perlindungan secara umum (misalnya asuransi kesehatan).Tidak ada kebijakan khusus yang terdokumentasi terkait dengan prosedur keamanan ini. XXXX masih memiliki 16 dokumen yang menjadi PR di HR yang salah satunya adalah prosedur keamanan dan penyelamatan.

4. Non Diskriminasi

Prinsip Non Diskriminasi menggambarkan bahwa: Organisasi pengelola bantuan selalu menerapkan asas tidak membedakan orang menurut jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik.. Untuk prinsip non diskriminasi ini, XXXX mendapatkan skor 3,86 yang artinya bahwa XXXXn telah mempraktekan non diskriminasi dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan meskipun beberapa dokumen terkait dengan non diskriminasi ini belum terumuskan dengan baik atau belum tersosialisasikan dengan baik oleh staf.

Skor XXXX dalam Prinsip non Diskriminasi:

Non Diskriminasi memiliki 4 indikator yaitu pertama: Informasi yang jelas tentang prosedur pemilihan target penerima manfaat, kedua: Informasi yang jelas tentang prosedur kemitraan rekrutmen staf dan relawan, Ketiga: Adanya keterwakilan dari semua golongan penerima manfaat

dalam pelibatan kegiatan/proyek dan keempat: Adanya prasarana yang mendukung keterlibatan semua kelompok dan golongan

Pada indikator Informasi yang jelas tentang prosedur pemilihan target penerima manfaat, XXXX mendapatkan skor 4,29 yang artinya bahwa dokumen kebijakan dan praktek terkait dengan informasi yang jelas tentang prosesur pemilihan targat penerima manfaat telah dirumuskan dan dipraktekkan dengan baik di lembaga XXXX meskipun ada beberapa yang belum konsisten. XXXX memiliki proposal dan dokumen renstra dimana disana tertuang dengan jelas target penerima manfaat. Namun seringkali tidak ada verifikasi apakah target atau penerima manfaat ini sesuai atau tidak. Pengalaman di Bengkulu, ada beberapa penerima manfaat yang sebetulnya tidak perlu dibantu. Tetapi itu presentase-nya kecil. Penerima manfaat dibagi dua, saat emergency dan bukan emergency. Saat bukan emergency, tidak ada alasan untuk tidak melakukan verifikasi karena ada cukup waktu. Saat emergency, memang jarang dilakukan verifikasi. namun untuk non-emergency, biasanya dilakukan verifikasi.

Pada indikator Informasi yang jelas tentang prosedur kemitraan rekrutmen staf dan relawan, XXXX mendapatkan skor 4,43 yang artinya bahwa XXXX telah memiliki prosedur kemitraan, rekruitmen staf dan relawan meskipun pada prakteknya beberapa belum dilakukan secara konsisten. Meskipun sudah ada kebijakan terkait rekruitmen relawan, ada staf yang tidak tahu bahwa ada dokumen kebijakan terkait dengan rekrutmen relawan dalam dokumen Panduan Relawan.

Pada indikator Adanya keterwakilan dari semua golongan penerima manfaat dalam pelibatan kegiatan/proyek, XXXX mendapatkan skor 3,86 yang artinya bahwa praktek keterwakilah dari semua golongan penerim manfaat dalam pelibatan kegiatan/proyek sudah berjalan di XXXX, meskipun ada beberapa kebijakan terkait dengan hal ini yang belum terdokumentasikan. Dalam gempa di Padang misalnya XXXX tidak hanya mendengarkan pendapat dari YYYY setempat namun juga tokoh agama dan tokoh masyarakat di Padang dalam pengambilan keputusan merespon emergensi disana.

Pada indikator Adanya prasarana yang mendukung keterlibatan semua kelompok dan golongan, XXXX mendapat skor 2,86, yang artinya ada beberapa dokumen kebijakan terkait dengan ini namun pelaksanaannyapun masih belum konsisten. Biasanya XXXX mencari tempat yang “netra” agar semua pihak bisa terlibat seperti di balai desa. Namun XXXX belum melihat kelompok difablel untuk diakomodir. Pada saat emergency di Padang, relawan XXXX beberapa Muslim dan XXXX menyediakan tempat untuk musholla dan beristirahat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Untuk kelompok-kelompok agama sudah terakomodir, tetapi untuk kelompok difabel belum. Dalam menilai indikator ini ada juga staf yang belum tahu/faham maksud dari prinsip ini.

5. Partisipasi

Prinsip Partisipasi menggambarkan bahwa: Organisasi melibatkan pemangku kepentingan terkait dan penerima manfaat dalam semua tahapan pengelolaan bantuan. Untuk prinsip Partisipasi ini XXXX mendapat skor 3,62 yang artinya bahwa ada praktek-praktek partisipasi di XXXX namun beberapa kebijakan belum terdokumentasi dengan baik atau tidak diketahui keberadaan dokumennya.

Skor XXXX dalam Prinsip partisipasi:

Prinsip partisipasi ini memiliki 3 indikator yaitu pertama: Adanya keterlibatan laki-laki, perempuan, dan anak-anak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (identifikasi kebutuhan), kedua: Pelibatan penerima manfaat (laki-laki, perempuan, dan anak) dalam pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan. Dan ketiga: Aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain

Pada Indikator: Adanya keterlibatan laki-laki, perempuan, dan anak-anak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (identifikasi kebutuhan), XXXX mendapat skor 3,29 yang artinya bahwa praktek keterlibatan telah dilakukan meskipun beberapa belum ada kebijakannya. Dari pengalaman ER, XXXX sudah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya balita, perempuan. Setelah distribusi, XXXX melakukan kunjungan lapangan lagi dan wawancara. Lalu menemukan ada kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, misalnya makanan balita, dan kembali lagi ke lokasi untuk distribusi kebutuhan khusus itu. Namun XXXX belum meliatkan anak dalam perencanaan. Anak tidak dilibatkan dalam perencanaan karena program XXXX tidak ada untuk anak. Kalau laki dan perempuan iya, seperti contoh di Paguh Dalam, Padang. Namun dalam pelaksanaan kegiatan, anak terlibat tapi tidak dalam perencanaan. Jadi, pelibatan laki-laki dan perempuan sudah dilakukan mulai dari perencanaan dan evaluasi; tetapi anak-anak belum

Pada indikator: Pelibatan penerima manfaat (laki-laki, perempuan, dan anak) dalam pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan XXXX mendapat skor 3,29 yang artinya bahwa sudah ada praktek terkait dengan pelibantan penerima manfaat, namun beberapa dokumen belum ditemukan atau beberapa staf belum mengetahui ada kebijakan ini. Indikator ini nilainya sama persis dengan indikator sebelumnya yang menunjukkan situasnya sama.

Pada indikator: Aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain, XXXX mendapat skor 4,29 yang artinya bahwa sudah ada kebijakan yang telah terdokumentasi dengan baik, dan dipraktekan meskipun beberapa masih belum konsisten. Misalnya seperti di Mentawai dan di Bengkulu, XXXX aktif melakukan kooridnasi. Di Bengkulu, kerjasama dengan Dinas Peternakan untuk proyek pembagian sapi. Hampir semua proyek berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan jaringan yang ada, meskipun keaktifannya belum begitu maksimal.

6. Transparansi

Prinsip Transparansi menggambarkan bahwa: Organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan. Untuk prinsip Transparansi ini XXXX mendapat skor 3,43 yang artinya bahwa ada praktek-praktek transparansi di XXXX namun beberapa kebijakan belum terdokumentasi dengan baik atau tidak diketahui keberadaan dokumennya.

Skor XXXX dalam Prinsip Transparansi:

Prinsi Transparansi memiliki 3 indikator yaitu pertama: Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program) Contoh: pembangunan rumah sementara juga mempertimbangkan lingkungan sekitar. Kedua: Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain. Ketiga: Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan

sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain

Pada indikator Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program) Contoh: pembangunan rumah sementara juga mempertimbangkan lingkungan sekitar, XXXX mendapatkan skor 3,71 yang artinya bahwa sudah ada praktek baik terkait dengan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses meskipun ada beberapa kebijkaan yang belum didokumentasikan atau tidak diketahui/tersosialisasi oleh staf. Ada informasi yang mudah dipahami dan diakses di XXXX, misalnya Setelah assessment, XXXX melakukan rapatkan hasilnya dan putuskan jenis bantuan dan kriteria penerima manfaat. Lalu menyampaikannya ke contact person atau relawan. Kemudian Cp tersebut pergi ke titik lokasi dan bertemua dengan pihak-pihak di sana dan menginformasikannya. Kemudan CP dan warga menyiapkan untuk distribusi. Tim kemudian melakukan distribusi. Namun demikian prosedur ini tersebut belum tertulis. Pengalaman di Mentawai juga seperti itu. Bahkan kepala dusun datang membawa list nama-nama yang membutuhkan bantuan dan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan XXXX.

Pada Indikator: Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain, XXXX mendapat skor 3,71, penilaian ini sama persis dengan indikator sebelumnya. Tidak untuk semua proyek ER ada publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail kuangannya. Untuk proyek ER yang besar, informasi ini tertuang dalam website seperti saat Merapi, Mentawai, dan Wasior. Di Padang, publikasi XXXX berikan lewat media dan website. Warga tahu juga besar bantuan yang diberikan oleh XXXX. Untuk seluruh proyek, XXXX berikan di laporan tahunan saja. XXXX merasakan kesulitan untuk memaintain publikasi via web karena orang yang bertugas juga harus ke lapangan juga.

Pada indikator: Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum dan khususnya masyarakat penerima bantuan dan pemangku kepentingan yang lain, XXXX mendapat skor 2,86 yang artinya bahwa sudah ada beberapa dokumen laporan berkala namun pelaksanaannya masih belum konsisten. Laporan memang dibut dalam bentuk sitrep, bukan laporan resmi protokoler. XXXX membuatnya dalam format 3W dan memberikan laporan tersebut ke UN-OCHA. Saat di Tangse, XXXX membuat laporan yang diberikan ke posko pemerintah. Di Padang dan Mentawai XXXX melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. XXXX melakukan update hal yang dilakukan, distribusi di mana dan berapa kali. XXXX selalu melakukan pembuatan laporan namun belum seragam. Jadi nilai rendah karena bentuk laporan koordinasinya ada yang tertulis dan tidak tertulis (tidak seragam), berkala-nya juga belum reguler,

7. KoordinasiPrinsip Koordinasi menggambarkan bahwa: Organisasi berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan organisasi pengelola bantuan kemanusiaan lainnya melalui wadah koordinasi yang ada dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan. Untuk prinsip Koordinasi ini XXXX mendapat skor 4.00

yang artinya bahwa ada kebijakan dan praktek-praktek Koordinasi di XXXX namun pelaksanaannya belum konsisten.

Skor XXXX dalam Prinsip Koordinasi:

Prinsip koordinasi memiliki 3 indikator yaitu pertama: Berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau otoritas lokal (dinas dan departemen terkait), Kedua: Terlibat dalam koordinasi rutin atau melakukan sharing/berbagi informasi kepada pemangku kepentingan terkait lainnya dan ketiga: Mengisi kesenjangan dalam melakukan respon.

Untuk Indikator: Berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau otoritas lokal (dinas dan departemen terkait), XXXX mendapatkan skor 4,14 yang artinya sudah ada kebijakan dan praktek terkait dengan koordinsasi dengan pemerintah setempat namun pelaksanaannya belum begitu konsisten. Saat ada orang XXXX di lapangan (memberi asistensi) maka koordinasi akan jalan. Tetapi ketika orang XXXX ditarik dan YYYY melanjutkan operasinya sendiri, maka YYYY seringkali tidak melakukan koordinasi. Sebab: Tidak PD bahasa Inggris, Kesibukan internal, Belum dirasakan sebagai kebutuhan. Semua orang mendapat tugas itu, tapi tidak ada orang yang khusus bertugas untuk koordinasi ini. Karena tidak ada penunjukan khusus, orang menganggap itu sebagai tugas sampingan saja sehingga hanya orang yang punya keprihatinan dan kepedulian yang melakukan koordinasi dan meluaskan jaringan.

Untuk Indikator: Terlibat dalam koordinasi rutin atau melakukan sharing/berbagi informasi kepada pemangku kepentingan terkait lainnya, XXXX mendapat skor 4, yang artinya bahwa sudah ada kebijakan dan praktek baik terkait dengan koordiansi rutin ini namun dalam pelaksanaannya belum begitu konsisten. Situasi yang terjadi sudah tergambar pada indikator sebelumnya.

Untuk Indikator: Mengisi kesenjangan dalam melakukan respon, XXXX mendapatkan skor 3,86 yang artinya sudah ada praktek baik terkait dengan indikator ini, meskipun beberapa kebijakannya belum terdokumentasi. Di bebera daerah misalnya Padang, Mentawai, dan Tasik respon yang diberikan untuk mengisi kesenjangan. Namun begitu XXXX kadang tidak bisa mengisi kesenjangan karena terkait stok barang yang ada dan kualifikasi dari back-donor. Di XXXX juga terdapat soal mandat dan kapasitas dimana XXXX biasa merespons non-food item dan tidak punya kapasitas untuk hal lain. Biasanya Bila XXXX tidak punya kapasitas untuk mengisi kesenjangan, XXXX akan mendorong YYYY untuk mengisi kesenjangan atau merujuk ke lembaga lain.

8. Pembelajaran dan Perbaikan

Prinsip Pembelajaran dan Perbaikan menggambarkan bahwa: Setiap pengalaman yang pernah dialami dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan. Untuk prinsip Pembelajaran dan Perbaikan ini XXXX mendapat skor 3.95 yang artinya bahwa ada kebijakan dan praktek-praktek Pembelajaran dan Perbaikan di XXXX namun pelaksanaannya belum konsisten.

Skor XXXX dalam Prinsip Pembelajaran dan Perbaikan:

Prinsip pembelajaran dan perbaikan ini memiliki 3 indikator yaitu pertama Adanya laporan lapangan secara terstruktur dan terjadwal (tidak hanya hal baik saja, tetapi juga mengungkapkan kendala di lapangan), kedua: Adanya mekanisme perencanaan dan evaluasi berkala pengelolaan bantuan melalui briefing dan review berkala, dan ketiga Adanya kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan bantuan.

Pada indikator: Adanya laporan lapangan secara terstruktur dan terjadwal (tidak hanya hal baik saja, tetapi juga mengungkapkan kendala di lapangan), XXXX mendapat skor 3,86 yang artinya di Karena sudah ada praktek untuk selalu membuat laporan lapangan secara terstruktur dan terjadwal meskipun pada prakteknya kadan tidak begitu konsisten. Ada keharusan bagi staf untuk membuat laporan lapangan. Persoalannya di terjadwal. Kadang tidak ada progress di YYYY selama seminggu atau sebulan, sehingga laporanpun tidak ada perkembangan. Dalam hal pembuatanpun seringkali tidak sesuai jadwal. Pendistribusian laporan juga tidak selalu ke semua staf, melainkan di divisinya saja. Kalau sudah mendapatkan laporan, tidak semua staf juga memiliki waktu untuk membacanya.

Pada Indikator: Adanya mekanisme perencanaan dan evaluasi berkala pengelolaan bantuan melalui briefing dan review berkala, XXXX mendapat skor 4 yang artinya bahwa kebijakan dan praktek terkait dengan mekanisme perencanaan dan evaluasi bergala sudah ada meskipun belum konsisten. Ada mekanismenya namun belum tentu dilakukan sesuai jadwal. Tidak semua orang bisa ikut karena terhambat jadwal, selalu ada briefing dan review yang memberikan melandaskan rencana esok hari. Dan hasil keputusan itu yang menjadi dasar kegiatan.

Pada Indikator: Adanya kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan bantuan, XXXX mendapat skor 4 yang artinya bahwa ada kebijakan dan praktek tekait peningkatan kapasitas pengelolaan bantuan meskipun belum dilakukan secara konsisten. XXXX ada budget capacity building tapi kecil, tapi tidak semua staf tahu ada badget CB ini. Kegiatan capacity building masih berharap pada kebaikan hati organisasi lain dan selama ini tidak direncanakan. Saat performance appraisal, XXXX selalu menanyakan kebutuhan capacity building staf, meskipun tidak semuanya terpenuhi. Seringkali kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan secara internal misalnya dengan melakukan sharing dari tim yang punya pengetahuan lebih untuk suatu topik.

9. Kemitraan

Prinsip Kemitraan menggambarkan bahwa: Kerjasama pengelolaan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan asas kesetaraan.. Untuk prinsip Kemitraan ini XXXX mendapat skor 4,29 yang artinya bahwa sudah ada kebijakan dan praktek-praktek Kemitraan di XXXX namun pelaksanaannya belum konsisten.

Skor XXXX dalam Prinsip Kemitraan:

Prinsip kemitraan ini memiliki 3 indikator: pertama Adanya kesepakatan tertulis antara pemberi bantuan dan mitra pelaksana dengan memperhatikan asas kesetaraan, Kedua: Adanya pelibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan, Ketiga: Memberikan ruang kesempatan dan waktu bagi penerima manfaat dalam pelaksanaan program

Pada indikator: Adanya kesepakatan tertulis antara pemberi bantuan dan mitra pelaksana dengan memperhatikan asas kesetaraan, XXXX mendapat skor 4,4 yang artinya sudah ada kebijakan dan praktek terkait dengan adanya kesepakatan ini meskpun pada implementasinya kadang ada yang tidak terpenuhi atau ada beberapa perubahan dalam pelaksanannya. Dalam beberapa kasus dalam perjanjian meskipun XXXX berlaku setara, tetapi YYYYnya sendiri yang kadang merasa tidak setara. Draft MOU selalu didiskusi terlebiha dahulu sampai ada kesepaktan bersama. Namun, kadang YYYY tidak membaca dokumen dengan baik sehingga pada implementasinya ada sedikit nada protes. Padahal kesepakatan itu sudah dibuat bersama-sama. Ada pemahaman yang salah tentang kesetaraan. Setara kadang diartikan bahwa XXXX tidak bisa mengatur impelentasi di lapangan. Kesepakatan seringkali dilihat sebagai formalitas belaka, syarat sebuah proyek berjalan, sehingga ketika proyek berjalan mitra kadang tidak menjalankan isi kesepakatan.

Pada indikator:Adanya pelibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan, XXXX mendapat skor 4,4 sama dengan indikator sebelumnya. XXXX sangat memperhatikan pelibatan aktif semua pihak, sampai lama sekali prosesnya. Akibatnya, donor atau pemangku kepentingan melihatnya XXXX ini lambat dalam pelaporan dan keputusan-keputusan; padahal sebab-sebabnya panjang dan akarnya terletak di YYYY. Pelibatan aktif semua staf di level YYYY sudah dilakukan, tetapi ujung-ujungnya kekuasaan terletak di direkturnya. Sehingga, pelibatan aktif menjadi suatu tantangan. XXXX sulit intervensi karena YYYY juga independen. Cara pendekatan XXXX ke YYYY biasanya adalah pendekatan persuasif dan pendekatan personal ke pengambil keputusan.

Pada indikator:Memberikan ruang kesempatan dan waktu bagi penerima manfaat dalam pelaksanaan program, XXXX mendapat skor 4 yang artinya bahwa sudah ada kebijakan dan praktek baik untuk memberikan ruang kesempatan dan waktu bagi penerima manfaat meskipun dalam implementasinya belum begitu konsisten. Di Padang, itu terjadi pelibatan penerima manfaat, mereka mengatur sendiri bagaimana pembangunan rumahnya. Dalam ER, tidak semua proyek bisa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program, tergantung dari disain program yang disetujui oleh Donor. Namung untuk proyek CMDRR, Pelibatan warga untuk pelaksanaan program itu pasti dilakukan. Dalam CMDRR yang membuat pemetaan, rencana aksi dan pelaksanaan adalah warga itu sendiri. Namun ketika di Serui, XXXX tidak melibatkan penerima manfaat secara penuh. Mereka dilibatkan untuk memobilisasi warga terdampak. Di luar ER, program XXXX berfokus pada DRR yang community managed. Warga mengatur sendiri proyeknya. Untuk di ER, pelibatan minimal adalah warga terdampak mengatur waktu distribusi dan membantu distribusi. Sedangkan di situasi normal, itu menjadi kebijakan XXXX.

10. Non Proselitis

Prinsip Non Proselitis menggambarkan bahwa: Organisasi tidak melakukan upaya penyebarluasan agama, keyakinan, paham, dan ideologi politik melalui distribusi bantuan kemanusiaan. Untuk prinsip Non Proselitis ini XXXX mendapat skor 3,64 yang artinya bahwa sudah ada Praktek baik meskipun kebijakannya belum ada atau tidak diketahui keberadaannya oleh staf.

Skor XXXX dalam Prinsip Non Proselitis:

Prinsip Non Proselitis ini memiliki 2 Indikator yaitu pertama: Adanya pakta perjanjian internal bagi setiap individu atau personil yang terlibat dalam kegiatan program, dan kedua: Adanya pelibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan.

Untuk Indikator: Adanya pakta perjanjian internal bagi setiap individu atau personil yang terlibat dalam kegiatan program, XXXX mendapat skor 3,6 yang artinya bahwa praktek pakta perjanjian internal sudah diimplentasikan di XXXX meskipun dokumennya belum diketahui staf keberadaannya. Tidak ada penandatanganan orang per orang untuk prinsip non proselitis ini, meskipun di pakta integritas dan di kode etik XXXX itu ada. ada di dokumen Deus Caritas Est, yang merupakan landasan Caritas. Meskipun tidak semua orang/staf memahami bahwa dokumen ini ada namun sudah diimplementasikan, jadi secara kognitif tidak ada, tetapi terimplementasi. Nilai non proselitis ini rendah dinilai karena tidak ada butir dalam SOP yang menjadi turunan artikel dalam Deus Caritas Est dan Tidak semua staf paham arti prinsip ini.

Untuk Indikator:Adanya pelibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan, XXXX mendapat skor 3,7 yang artinya bahwa sudah ada praktek baik untuk pelibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan namun beberapa kebijakan terkait dengan hal ini tidak diketahui keberadaannya. di Padang, pengambilan keputusan respons tidak hanya mendengarkan pastor tetapi juga para staf yang sebagian beragama Muslim.Pengalaman di Tasik, XXXX berkoordinasi dan bekerjasama dengan PMII.

11. Mekanisme umpan balik

Prinsip mekanisme umpan balik menggambarkan bahwa: : Organisasi memiliki mekanisme untuk menerima saran, kritik dan tanggapan dari pemangku kepentingan untuk peningkatan dan perbaikan pengelolaan bantuan. Untuk prinsip mekanise umpan balik ini XXXX mendapat skor 3,48 yang artinya bahwa sudah ada Praktek baik meskipun kebijakannya belum ada atau tidak diketahui keberadaannya oleh staf.

Skor XXXX dalam Prinsip Mekanisme Umpan Balik

Prinsip mekanisme umpan balik memiliki 3 indikator yaitu: pertama: Adanya mekanisme untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan tanggapan bagi penerima manfaat, kedua: Penyampaian laporan lapangan secara terstruktur dan terjadwal (tidak hanya hal baik saja, tetapi juga mengungkapkan kendala di lapangan) dan ketiga: Adanya tindak lanjut terkait dengan pelaporan, pertanyaan dan tanggapan

Untuk Indikator: Adanya mekanisme untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan tanggapan bagi penerima manfaat, XXXX mendapat skor 2,7 yang artinya sudah ada dokumen dan beberapa sudah dipraktekan. Untuk ke penerima manfaat, mekanisme umpan balik ini belum ada. Namun untuk mitra dalam hal ini YYYY, ada forum pertemuan tahunan di annual meeting dimana XXXX membuka diri untuk masukan umpan balik. Ada evaluasi per proyek juga. Masukan yang krusial akan dimasukkan dalam planning program ke depan. Biasanya mekanisme umpan balik dilakukan secara informal, biasa pakai sistem warung kopi. Untuk yang formal ada survey pasca distribusi di saat ER.

Untuk indikator: Penyampaian laporan lapangan secara terstruktur dan terjadwal (tidak hanya hal baik saja, tetapi juga mengungkapkan kendala di lapangan), XXXX mendapat skor 3,9 yang artinya sudah ada dokumen kebijakan dan praktek baik untuk penyampaian laporan lapangan ini meskipun implementasinya kurang konsisten. Kondisi ini sama dengan prinsip ke-8.

Untuk Indikator: Adanya tindak lanjut terkait dengan pelaporan, pertanyaan dan tanggapan XXXX mendapat skor 3,9 yang skornya sama persis dengan indikator sebelumnya. XXXX selalu memberikan tindak lanjut dari masukan Working Group. Ada hal-hal yang jadi perhatian misalnya complain, XXXX akan tindak lanjuti. Di XXXX ada senior management team, di situ biasanya merumuskan tindak lanjut dari hal-hal penting organisasi. Untuk yang ringan, XXXX melemparnya di staff meeting. Jadi ada tindak lanjut dari masukan-masukan terkait dengan laporan.

12. Kemandirian

Prinsip Kemandirian menggambarkan bahwa: Organisasi mampu melakukan upaya-upaya mobilisasi sumber daya dan distribusi bantuan kemanusiaan yang tidak menimbulkan ketergantungan. Untuk prinsip kemandirian ini XXXX mendapat skor 3,78 yang artinya bahwa sudah ada Praktek baik terkati dengan kemandirian meskipun kebijakannya belum ada atau tidak diketahui keberadaannya oleh staf.

Skor XXXX dalam Prinsip Kemandirian:

Prinsip Kemandirian memiliki 3 indikator yaitu pertama: Adanya sumber daya (materi dan non-materi) yang jelas dan berkelanjutan, Kedua: Adanya pelibatan kapasitas (sumber daya materi dan non-materi) lokal dalam pelaksanaan program, dan ketiga: Adanya pelibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam penentuan program

Untuk Indikator: Adanya sumber daya (materi dan non-materi) yang jelas dan berkelanjutan, XXXX mendapat skor 3,4, yang artinya bahwa sudah ada sumber daya materi dan non materi yang jelas dan berkelanjutan meskipun belum sepenuhnya. XXXX memang memiliki sumberdaya tapi terbatas. Ada keluarga besar XXXX yang berkontibusi memberikan sumberdaya ke XXXX. Namun di XXXX belum ada orang khusus yang bertugas untuk mencari sumberdaya lain. Sudah ada inisiatif fundraising. Saat ER, ada usaha mencari sumberdaya lain yaitu perusahaan. Tetapi memang ada beberapa tantangan dalam hal fundraising ini karena belum ada yang terealisasikan dari upaya fundraising ini.

Untuk Indikator: Adanya pelibatan kapasitas (sumber daya materi dan non-materi) lokal dalam pelaksanaan program. XXXX mendapat skor 4, yang artinya ada kebijakan dan praktek pelibatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan program meskipun belum sepenuhnya konsisten dilakukan. Masih ada pandangan bahwa XXXX adalah kantor Jakarta, dan banyak uang. Meski demikian tidak berarti tidak ada kontribusi lokal. Kontribusi lokal selalu besar, tetapi masalahnya itu tidak tercatat baik. Di Bangrejo, mereka membangun sendiri parit di desa. Kontribusi materi, di Pansos mereka menambahkan dana.. Seringkali kontribusi lokal tidak diberikan begitu saja, melainkan karena si kontributor akan mendapatkan sesuatu. Ada kepentingan di situ. Contohnya bila warga tidak menyiapkan kandang, maka sapi tidak akan dikasih.

Untuk indikator: Adanya pelibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam penentuan program , XXXX mendapat skor 3,9 yang artinya bahwa sudah ada praktek dan dokumen kebijakan dalam

pelibatan semua pemangku kepentingan meskipun implementasinya tidak begitu konsisten, dimana kondisinya sama seperti dalam poin koordinasi dan partisipasi

13. Keberpihakan Kelompok Rentan

Prinsip Keberpihakan kepada kelompok rentan menggambarkan bahwa: Organisasi memiliki keberpihakan yang jelas kepada kelompok rentan (ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, difabel/penyandang cacat, pengidap HIV AIDS, minoritas seks) di setiap tahapan dan dampak pengelolaan bantuan kemanusiaan. Untuk prinsip Keberpihakan pada kelompok rentan ini XXXX mendapat skor 4,00 yang artinya bahwa sudah ada Praktek baik dan kebijakan yang terkait dengan keberpihakan terhadap kelompok rentan meskipun implementasinya kadang ada yang tidak dilakukan secara konsisten.

Skor XXXX dalam keberpihakan kepada kelompok rentan:

Prinsip Keberpihakan kepada kelompok rentan memiliki 3 indikator yaitu: pertama: Adanya kebijakan dan program yang berorientasi kepada kelompok rentan (yang termasuk dalam kelompok rentan dapat dilihat dalam Bagian Tiga Beberapa Pengertian Pokok), kedua: Penerima manfaat langsung dari program dan organisasi adalah sebagian besar merupakan kelompok rentan, ketiga: Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap penerima manfaat

Pada indikator: Adanya kebijakan dan program yang berorientasi kepada kelompok rentan (yang termasuk dalam kelompok rentan dapat dilihat dalam Bagian Tiga Beberapa Pengertian Pokok), XXXX mendapat skor 4,29, yang artinya ada bahwa sudah ada kebijakan dan program yang berorentasi pada kelompok rentan meskipun belum semuanya konsisten diimplemtasikan. Ada kebijakannya tetapi belum ada program yang khusus untuk kelompok rentan

Pada indikator :Penerima manfaat langsung dari program dan organisasi adalah sebagian besar merupakan kelompok rentan 4,43 artinya ada bahwa sudah ada kebijakan terkait dengan penerima manfaat langsung dari program dan organisasi meskipun belum semuanya konsisten diimplemtasikan. Saat emergency, XXXX tidak melihat dari pemisahan itu melainkan dilihat dari kerentanan terhadap bencana. Ada prioritas diberikan kepada kriteria yang telah ditentukan. Prioritas diberikan kepada yang kerusakannya paling parah dan paling tidak bisa memulihkan diri, atau paling terpelosok.

Pada indikator : Adanya kebijakan tentang perlindungan terhadap penerima manfaat 3,29, artinya ada praktek baik terhdap kebijakan tentang perlindungan terhdap penerima manfaat ini meskipun dokumennya tidak diketahui keberadaannya. Situsi pada indikator ini sama dengan prinsip komitmen.

Aspek yang sudah Baik dan yang masih menjadi tantangan di XXXX

Kekuatan XXXX Tantangan

Memiliki dokumen kelembagaan yang lengkap

Kemandirian: Sustainibilitas lembaga (sehingga tidak selalu

tergantung pada donor) Mencari dana dari donor lain (tidak keluarga

Caritas) Keberlanjutan XXXX dan ketersediaan dana

bebas (bukan dari donor) Nilai pelayanan kasih dalam

pengelolaan bantuan kemanusiaanPengembangan program Program untuk anak-anak, komitmen

organisasi untuk penetapan staf permanen, kemandirian (fundraising), kompetensi (capacity building untuk pengelolaan bantuan)

Selalu berupaya untuk berkembang menuju yang lebih baik

Non Proselitis: Keberadaan sebagai lembaga Katolik

VII. PEMBELAJARAN1. Bagi Organisasi:

Peserta merasa mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan alat pengukuran akuntabilitas dan informasi lain di dalam organisasi yang selama ini belum diketahui.

2. Bagi Asesor: Ketika melakukan document review, harus benar-benar teliti untuk mengecek

karena bisa saja dalam satu dokumen tersirat atau tercantum banyak hal yang tersebar dalam berapa prinsip/indikator yang dibutuhkan untuk diverifikasi.

Pentingnya memahami karakter organisasi yang akan dinilai agar lebih mengetahui kondisi/situasi yang tergambar dalam skor sehingga lebih tepat mengkualitatifkan hasil dari penilaian/nilai kuantitafifnya.

3. Bagi Instrumen Asesmen: Pengukuran dapat menjadi alat recek kembali indkator yang ada pad prinsip-

prinsip akuntabilitas yang ternyata ditemukan di beberapa prinsip terdapat indikator yang sama. Misalnya pada Koordinasi terdapat indikator berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau otoritas lokal, hal yang sama juga ada pada prinsip partisipasi yang mencantumkan aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

Instrumen ini belum mencantumkan diskripsi kualitatif dari range skor yang didapat misalnya kalau 1.00 – 1.50 itu buruk, kemudian 1,51 – 2,50 itu kurang, kalau 2,51 – 3,50 itu cukup baik, 3,51 – 4.50 itu baik, dan 4,51 – 5.00 itu sangat baik.

VIII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KesimpulanXXXX memiliki Skor tertinggi untuk independensi, komitmen organisasi, dan kemitraan (4.29), dan Skor terendah untuk mekanisme umpan balik (3.48) dan non-proselitis (3.64). Rata-rata skor semua adalah 3.9, artinya: kebijakan lembaga sudah terdokumentasikan namun pelaksanaannya belum konsisten; atau pelaksanaan sudah konsisten namun beberapa praktik belum didokumentasikan.

Rekomendasi

Perlu memiliki staf khusus untuk monev Studi membandingkan/belajar dari organisasi lain soal pengelolaan umpan balik Menjalankan strategi fundraising, bukan hanya inisiasi saja Segera mengkonkritkan usaha fundraising Belajar membuat proposal dalam format lain dan menyebarkan ke beberapa donor Mulai melakukan fundraising di XXXX, karena dimana-mana sudah dilakukan Implementasi di level YYYY supaya akuntabel XXXX memikirkan untuk dapat melaksanakan program untuk anak-anak. XXXX melaksanakan segera untuk komitmen staf permanen, fundraising, kompetensi Kegiatan capacity building lebih terencana Sosialisasi kebijakan internal di antara staff Membakukan kebijakan/SOP tentang non-proselitis, tidak hanya mendasarkan pada

kebijakan lembaga