Hak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-AmerikaSeri Manual Untuk PraktisiHak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-AmerikaDisusun Oleh Uli Parulian SihombingKata Pengantar Soetandyo Wignjosoebroto The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)Seri Manual Untuk PraktisiHak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-AmerikaDisusun Oleh Uli Parulian SihombingKata Pengantar Soetandyo Wignjosoebroto Desain Cover/Layout:Dimaz Ismail MDiterbitkan oleh:The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)ISBN : 978 - 979 - 17584 - 0 - 6Jakarta, 2008vKATA PENGANTARBukuyangtengahpembacapegangdan bacainiadalahsebuahbukuserimanualpraktis mengenaiapayangolehpenyusunnyadisebutfair trial.Sesungguhnya apa yang dinamakanfair trial ini tidak lain daripada sebuah ideologi atau doktrin, yang ketentuan normatifnya yang definitif tentu saja masih akan mengundang wacana yang masih lebih lanjut lagi, ataubahkanjugasuatupolemik.Laluapakahyang harus dibataskan sebagai fair trial itu?Dalambukumanualini,penyusun menyebutkan fair trial secara umum sebagai bagian dari hakasasiuntuksiapapunyangtengahdiadiliuntuk memperoleh perlakuan yang jujur dan adil sepanjang berlangungnyaprosesperadilan.Dijabarkanlebih lanjut,idefairtrialiniakanterdiskripsikanlebih lanjutdalamprinsip-prinsipyangmensyaratkan antaralainbahwapadadasarnyasetiaporangitu berhak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dandihadapankekuasaanpengadilan,berhakatas independensidanimparsialitashakimyangtengah memeriksaperkara,berhakataspembelaandalam sidangyangterbukadengankehadiransaksi-saksi yang terbebas dari segala bentuk intimidasi, dan pada akhirnya juga hak atas praduga tak bersalah. viDalam praktik, demi kepentingan mereka yang tengah diadili, asas-asas seperti yang disebutkan di muka initakpelaklagimasihmemerlukanpositivisasinya dalam bentuk norma-norma tertulis yang diundangkan. Positivisasisepertiituamatdiperlukan,khususnya yangbersangkutandenganihwalprosedurjalannya peradilan,pertama-tamauntukmenjaminkepastian terlindunginyakepentinganmerekayangtengah didakwa.Paraterdakwamemerlukanpelindungan yangberkepastiankarenamerekainipadaumumnya berkedudukan lebih lemah daripada yang mendakwa, sekalipun dalam pelaksanaan peradilan yang imparsial, denganhakimyangindependen,bebanpembuktian mesti ditimpakan kepada pendakwanya.Sebenarnya prinsip dan prosedur pelaksanaan fair trial ini hanya akan banyak memenuhi maksudnya apabilayangtengahdidakwaituadalahmerekayang berkedudukanmarjinaldandengansistemperadilan yanginkuisitor.Dalamsistemperadilaninkuisitor, hakimyangbenar-benarprofesionalakanberperan aktifuntukikutmembantumelakukanpenyelidikan gunamendapatkankebenaranmateriilberdasarkan bukti-buktidanmateridakwaan.Tidakdemikianlah halnyaapabilayangmenjaditerdakwaadalahorang kuatyangtengahmerugikankepentinganumum, (yangpadagilirannyaberimbaspadakepentingan khalayak ramai yang marjinal), dengan sistem peradilan yang akusatur. viiDalam sistem peradilan yang akusatur ini, hakim menyerahkan kebenaran materiil perkara sepenuhnya kepadapihak-pihakyangtengahberperkara,yang, apabilademikianitukejadiannya,makatakurung merekayangmarjinalakancenderungberadadalam posisiyangdefensif.Mempertimbangkankenyataan ini, maka akhir-akhir ini orang tidak lagi mewacanakan persoalanhakataspersamaanitusebagaipersoalan equalitybeforethelaw,melainkanequalitybeforethe court.Manakala dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkarahukumdihadapansidangperadilanyang tengahberhadapanadalahorangkuatdanorang marjinal,sistemakusaturyangmemperlakukan sikuatdansilemahdalamkedudukanyangsama, makapatutlahdipertanyakanapakahfairtrialtelah terlaksana dalam sidang peradilan macam ini.Maka, alih-alihmelindungikepentingankhalayakmarjinal darikesemena-menaanparapenguasapolitikdan penguasaekonomi,dalampraktiknanti,prinsipdan normaproseduralfairtrialjustruakanlebihbanyak melindungikepentingankaummapandarigugatan kaum rawan.Apayangdapatkitapelajaridaritelaahserta simpulantelahtentangfairtrialiniialah,bahwa prinsip-prinsipyangsekalipuntelahdijaminoleh hukum sejak dari idenya sampaipun ke bunyi norma positifnya masihlah akanditentukan oleh apa yang terjadidalampraktiknyadimukasidangpengadilan. Apa yang before the law dan according to law belum tentu viiidemikiannyatanyabeforethecourtdanaccordingtothe court.Fakta-faktahukumdankomentar-komentar putusan yang disajikan penyusun manual yang tengah pembaca baca kali ini telah memaparkan di sana dan di sini dengan jelasnya isyu itu.Masih kita tunggu dengan penuh harapan seri manualberikutnyaolehSaudaraUliP.Sihombing. Alangkahbaiknyaapabilaserialmanualuntuk praktisi yang diterbitkan The Indonesian Legal Resource Center(ILRC)berikutnyaituakanlebihbanyak mengetengahkanfakta-faktahukumyangdiputusidi pengadilan-pengadilan Republik Indonesia.Kita akan bisa belajar lebih banyak lagi, tidak hanya pengalaman-pengalamanperadilandarinegeriorangtentangide dan isyu fair rial ini, akan tetapi juga pengalaman dari negeri sendiri.Peradilan gugatan class action terhadap suatuperusahaanbesaryangtelahamatmerugikan ratusan orang kecil di Kecamatan Porong, yang selama ini dikenal dengan sebutan Kasus Lumpur Lapindo, misalnya,barangkalibisadisajikandalamrangka telaah fair trial ini, tidak hanya dalam teorinya tetapi juga dalam prakteknya. Kita tunggu. Surabaya, 01 Februari 2008 Soetandyo Wignjosoebroto ixDaftar IsiKataPengantar............vI.Independensi dan Imparsialitas Pengadilan1.1YurisprudensiPengadilanHAMEropa.7 1.2 Yurisprudensi Komite HAM PBB....181.3 Yurisprudensi Pengadilan HAM Inter-Amerika................................................21II. Azas Praduga Tidak Bersalah 2.1Yurisprudensi Pengadilan HAMEropa.......................................252.2Yurisprudensi KomiteHAMPBB............272.3Yurisprudensi Pengadilan HAMInter-Amerika..............28III. Hak Atas Bantuan Hukum & Hak Untuk Mengajukan Saksi/Bukti3.1Yurisprudensi Pengadilan HAMEropa...313.2Yurisprudensi Komite HAMPBB...333.3Laporan Pengadilan HAMInter-Amerika.......................36DaftarPustaka.................................................... 39Hak Atas Peradilan Yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite Hak Sipol PBB, dan Pengadilan HAM Inter-AmerikaPengantarHakatasperadilanyangadil(fairtrial)merupakan bagiandarihakazasimanusia(HAM),bahkan MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia(MKRI) menyatakanhakatasperadilanyangadiladalah inherent di dalam prinsip negara hukum1.Lebih jauh, hakatasperadilanyangadilmerupakankomponen inti dari perjanjian internasional tentang HAM, seperti Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (Sipol), Konvensi HAM Eropa, dan Konvensi Negera-negaraDiBenuaAmerika(Amerika)TentangHAM (Pakta San Jose). Pasal14KovenanInternasionalHakSipoldanpasal 6 Konvensi HAM Eropa mengatur ruang lingkup hak atasperadilanyangadil.Padaintinya,KovenanHak SipoldanKonvensiHAMEropamengaturruang lingkup yang sama atas hak atas peradilan yang adil.

Putusan MKRI di dalam kasus pengujian pasal 3UU AdvokatNo.8/2003 terhadap konstitusi, dengan pemohon para dosenFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yangberpraktekdiLembagaKonsultasidanBantuanHukum(LKBH);2Ruanglingkuphakatasperadilanyangadiltersebut antara lain sebagai berikut2:1.hakataspersamaandidepanpengadilandan akses ke pengadilan;2.hak atas peradilan yang terbuka;3.hakatasindependensi,kompetensidan imparsialitas pengadilan;4.hak atas praduga tidak bersalah;5.hak untuk tidak menunda persidangan;6.hakuntukdiberitahukantuduhan/dakwaan secaracepatdidalambahasayangjelasdan dimengerti oleh terdakwa/tersangka;7.Hakuntukmempunyaiwaktudanfasilitas layakuntukmempersiapkanpembelaandan berkomunikasi dengan pengacara;8.Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;9.Hakuntukhadirdipersidangan,hakuntuk membelasecaramandiridipersidangan, hakuntukmemilihpengacara,hakuntuk diberitahukanuntukmemperolehpengacara, hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara secaracuma-cumauntukterdakwa/tersangka yangtidakmampumembayarpengacaradan jika kepentingan keadilan memungkinkan;2DJRavindaran,Human Rights Praxis :A Resource Book For Study, Action And Refection02(998)310. Hakuntukmengujisaksiyangmemberatkan terdakwa/tersangka, hak untukmenghadirkan saksi di depan persidangan;11.Hak untuk banding;12. Hakataskompensasikarenakesalahan peradilan;13. Hakuntuktidakmemberikankesaksianyang memberatkan dirinya.Terdapat perbedaan antara pasal 14 Kovenan Hak Sipol dan pasal 6 Kovensi HAM Eropa antara lain; Konvensi HAMEropatidakmengaturequalityofarms(hak untukmengajukansaksiyangmeringankan,untuk menyeimbangkan saksi yang memberatkan terdakwa/tersangkayangdiajukanolehjaksa).Sementarapasal 14KovenanHakSipolmengaturtheequalityofarms secara jelas. Dilainpihak,pasal8KonvensiAmerikaTentang HAM(PaktaSanJose)hampirsamadenganpasal14 Kovenan Hak Sipol dan pasal 6 Konvensi HAM Eropa, tetapi pasal 8 Konvensi HAM Amerika mengatur lebih luassoalindependensi,kompetensidanimparsialitas peradilan. Prinsipperadilanyangindependen,imparsialitas dankompetenditerjemahkansecaraluasoleh pasal6KonvensiHAMAmerika,tidakhanya untukperkarapidanadanperdata,tetapijuga untukperkaraperburuhan,fiskaldanperkaralain 4yangmempunyaikarakterberhubungandengan independensi, imparsialitas, dan kompeten peradilan. BahkanKonvensiHAMAmerikakhususnyapasal 25menjelaskanbahwasetiaporangmempunyaihak atasaksesyangsederhana,cepatdanefektifterhadap pengadilanuntukmencariperlindunganatas pelanggaranhak-hakyangfundamentalyangdiakui baikdidalamkonstitusi,hukumnasionalmaupun Konvensi HAM Amerika. Iniberarti,KonvensiHAMAmerikamemperluas wilayahperadilanyangadiltidakhanyadidalam pengadilan tetapi juga menyangkut akses ke pengadilan untuk menguji pelanggaran hak-hak yang fundamental yangdilindungibaikolehkonstitusi,atauhukum nasional maupun konvensi itu sendiri.IndonesiasudahmeratifikasiKovenanInternasional HakSipolmelaluiUndang-Undang(UU)Nomor 12/2005.Artinya,pemerintahIndonesiaterikat komitmennyauntukmelaksanakankewajibannya yangadadidalamKovenanInternasionalHakSipol tersebut.Independensi,imparsialitasdankompeten peradilan merupakan hal yang mendasar untuk menilai apakah prinsip peradilan yang adil sudah dilaksanakan olehlembagayudikatif.Begitujugaelemenlaindari peradilan yang adil seperti azas praduga tidak bersalah dan hak atas bantuan hukum.5Namunsayang,pemerintahsampaisaatinibelum meratifikasi Optional Protocol atas Kovenan Hak Sipol, sehinggatertutuppeluanguntukmenggunakan upayahukummelaluiKomiteHAMPBBuntuk mengujiapakahpelanggaranatasperadilanyang adilolehPemerintahIndonesiamelanggarKovenan InternasionalHakSipolatautidak.Halinimenjadi rekomendasiagarpemerintahIndonesiauntuk meratifikasiOptionalProtocolKovenanInternasional Hak Sipol di masa yang akan datang. Seorangpengacarayangmendampingimasyarakat marjinaldidepanpersidanganharusmempunyai pengetahuandankemampuanuntukmenilai apakah suatu persidangan sudah memenuhi prinsip peradilan yang adil. Ini penting, untuk menjamin keadilan yang sifatnyaprosedural.Begitujugaseorangmasyarakat marjinal di dalam perkara perdata atau pidana mampu menilaiadanyapelanggaranhakatasperadilanyang adil. TentunyakitatidakterikatdenganKonvensiHAM EropaataupunKonvensiHAMAmerika.Namun demikian,bukanlahhalyangsalahjikakitajuga mengetahui yurisprudensi dan laporan atas peradilan yangadilyangtelahdiputusolehPengadilanHAM Eropa dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Yurisprudensi-yurisprudensidansebuahlaporandari PengadilanHAMInter-Amerikayangadadidalam 6bukuinimerupakanyurisprudensidanlaporan pilihan,yangeratkaitannyadengankasus-kasusyang adadinegarakita.Digambarkandanditerjemahkan secarasederhanamelaluiringkasanfaktakasus, kemudianmengomentariputusanpengadilanHAM Eropa,KomiteHAMPBB,danPengadilanHAM Inter-Amerika. Dari fakta dan komentar atas putusan tersebut,kemudiandiambilsebuahprinsip peradilan yangadilyangakanmenjadiukuranapakahsebuah persidangan sudah memenuhi prinsip peradilan yang adil atau tidak. Metodologiyangdigunakanuntukmenyusunbuku iniadalahmencariinformasimelaluiliteratur-literaturhukumHAMinternasionaldanmenelusuri perpustakaanelektronik,daninformasielektronik yang disediakan oleh Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika. Semogabukuinibisamenjadiacuanbagisiapasaja yangtertarikperadilanyangadil,tidakhanyauntuk kalanganhukumsaja,tetapijugamahasiswadan masyarakatmarjinalsendiriyangmerupakankorban pelanggaranhakatasperadilanyangadil.Tidaklupa kamimengucapkanterimakasihkepadaTheOpen Society Justice Initiative (OSJI) dan Legal Studies Department Human Rights Program Central European University (CEU) Budapest Hongaria yang telah memberikan dukungan untuk penerbitan buku ini.7I. Independen dan Imparsialitas Peradilan1.1Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa Mc Gonner Vs. InggrisFakta HukumPemohonmembelisebidangtanahdiGuernsey Inggris,kemudianpemohonmengubahtanah tersebutuntuklahanpertanian.Pemerintahlokal Guernseymengeluarkanperaturantentangtatakota. Ternyata,tanahmilikpemohontersebutmenjadi obyek pembangunan berdasarkan peraturan tata kota, danparlemenlokalsetempatmensahkanperaturan tersebut. Sehingga tanah pemohon terancam digusur. Pemohonmelaluikuasahukumnyamenyampaikan keberatan kepada Dinas Tata Kota setempat. Kemudian, keberatannya ditolak. Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Kerajaan (the Royal Court). KomposisihakimdiRoyalCourtterdiridarithe Baillif(badanpemerintahdanparlemen)dantujuh juri.PimpinansidangperkaratersebutadalahMr. GrahamDorey,yangsebelumnyapernahterlibat dalam perumusan peraturan tata kota yang menggusur tanahmilikpemohonketikadiamenjabatsebagai ketua parlemen dan pada waktu itu juga dia menjabat sebagaiwakilketuaBailiff.Akantetapipermohonan pemohon ditolak oleh the Royal Court, dengan alasan aturan tersebut sudah sesuai dengan hukum. 8Kemudian pemohon setelah menempuh upaya hukum secaradomestikdiInggris,mengajukanpermohonan menguji putusan the Royal Court ke Pengadilan HAM Eropa dengan berargumen bahwa the Royal Court tidak independen dan imparsial karena terdapat hakim yang berasal dari badan (the Baillif) yang juga menjalankan fungsi non-yudicial (fungsi legislatif dan eksekutif), dan hal tersebut melanggar pasal 6 ayat (1) Kovensi HAM Eropa. Kometar Putusan PengadilanHAMEropamengabulkanpermohonan pemohon,danmenyatakanbahwatheRoyalCourt tidakimparsialkarenaterdapathakimyangpernah menjabatketuaparlemenketikaaturantentangtata kotadisahkan,dankemudiandiamenjadihakimdi the Royal Court untuk memutus banding dari pemohon 3.PengadilanHAMEropamenekankanpentingnya melihatlatarbelakang(background)seoranghakim yang memutus sebuah perkara apakah hakim tersebut pernahsebelumnyaterlibatdalamperkaradengan pemohon.Ataukahhakimtersebutyangberasal dalambadanpemerintahataulegislatifyangpernah berurusan dengan perkara si pemohon. 3 Alison Mowbraw, TheCasesAndMaterialsOnTheEuropean Convention On Human Rights 308(2004)9Disinikapasitaspersonalhakimharusbetul-betul terbebasdarikepentinganpemerintahanmaupun legislatif.Pentingjugauntukmempertimbangkan kembalihakim-hakimyangberasaldaribadan yangmempunyaifungsiganda(eksekutifmaupun legislatif).DiInggrisdikenalistilahBaillifyaitu badanyangmempunyaifungsiyudisialmaupunnon-yudisial. Dengan putusan ini, pengadilan HAM Eropa meragukanimparsialitashakim-hakimyangberasal dari badan-badan yang mempunyai fungsi ganda yaitu yudisial dan non-yudisial.Pentingmenggarisbawahiprinsipuntukimparsialitas pengadilan bahwa seorang hakim harus belum pernah memutus atau berurusan dengan suatu perkara dengan pemohon sebelumnya di dalam kasus perdata ataupun terdakwa di dalam kasus pidana.Findlay Vs. InggrisFakta HukumPemohonadalahpensiunantentarayangmenderita depresijiwaakibatperangdiKepulauanFalkland. PemohondihadapkankePengadilanMiliterkarena melakukanpercobaanpembunuhan.[Ketika persidanganakandimulai,petugasketentaraan menunjuk hakim, jaksa dan pengacara, dan menentukan dakwaandansangkaan,sertamengkonfirmasikan hukuman].Pemohonmengajukankeberatan ataspengaruhtentaraataspersidangantersebut, bahwapengadilantidakindependenkarenaadanya 10permasalahandidalampenunjukanhakimdan sebagainya.Kometar PutusanPengadilanHAMEropamemutusbahwatindakan dinasketentaraanyangmenunjukhakim,jaksa danpengacara,merupakanpelanggaranprinsip independensiperadilan.HakimdiPengadilanHAM Eropa membuat langkah progressif dalam menentukan kriteriaimparsialitasdanindependensisebuah peradilan4, yaitu :A.Pengadilandikatakanindependenapabila pertama,[bagaimanacarapenunjukan hakimnyadanmasakerjanya(tothemanner oftheappointmentofitsmembersandtheirterm ofoffice];kedua,adanyajaminanuntuktidak terpengaruhtekanandariluar,danketiga, [apakahpengadilantersebuttampilsecara independen](whetherthebodypresentsan appearance of independence);B.Pengadilandikatakanimparsialapabila pertama,terbebasdariprasangkaataubias secara personal (free of prejudice or bias); kedua, 4Id.at 308-3011harus imparsial secara obyektif yaitu [harus ada jaminanyanglayakuntukmengesampingkan keraguanatasimparsialitashakimtersebut] () (sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt). PengadilanHAMEropamengasumsikanbahwa hakimadalahimparsialdanindependensampai denganadanyabuktiyangmenjawabkeraguan(togo beyondlegitimatedoubts)bahwahakimtersebuttidak imparsialdanindependen.Keraguanpemohon tentangindependensipengadilandibenarkanoleh PengadilanHAMEropa.Carapenunjukanhakim oleh dinas ketentaraan, dan juga adanya tekanan dari luarpengadilanyaitumelakukankonfirmasiuntuk menyetujuiputusanpengadilan,menambahbukti bahwapengadilanterhadappemohonadalahtidak independen.Ketertutupanpengadilanmengakibatkanakses pencarikeadilantertutup,sehinggainformasiyang berkaitandenganpenunjukanhakimtidakterakses. Akibatnya,pihakyangmempunyaikepentingan terhadappengadilanmengaturkomposisihakim. Pengaturan atau penunjukan hakim sering juga terjadi di peradilan sipil, dengan tujuan untuk memenangkan sebuah perkara. Dan ini jelas juga merupakan bentuk pelanggaran prinsip indepedensi peradilan.12Para pihak yang berkaitan atau berkepentingan dengan perkaratidakbolehsecaralangsungataupuntidak langsungmenentukankomposisihakim;mengatur pengacaradanjaksa.Imparsialitaspengadilan menekankan pada sisi personal hakim yaitu tidak boleh adapraduga(prejudice)ataubiasterhadapterdakwa (subyektifimparsial),kemudianhakimdiasumsikan adalahimparsialsampaiadabuktiyangmengatakan sebaliknyabahwahakimitutidakimparsial(obyektif imparsialitas).Sander Vs. Inggris Fakta HukumPemohon adalah seorang keturunan Asia,yang dituduh berkonspirasimelakukankejahatanpenggelapan. Ketikadisidang,terdapatjuryyangbersikaprasis terhadappemohon.Hakimmengingatkanagarjury tidak bersikap rasis, kemudian jury tersebut meminta maaf.Akhirnya,parajurymembebaskanpemohon darituduhankejahatan.Akantetapipemohon mengganggap bahwa pengadilan tidak imparsial secara subyektifkarenaadaprasangkarasial(racialprejudice) terhadap latar belakang etnis pemohon. Komentar PutusanPengadilanHAMEropatidakmenemukanadanya bukti yang mengarah bahwa tindakan jury adalah bias terhadap pemohon (subyektif imparsialitas) karena hal yangtidakmungkinoleh[HakimPengadilanHAM Eropa)untukmenanyakankebenarankomentarjury 13yangberbaurasisme.AkantetapiPengadilanHAM Eropa menemukan pelanggaran obyektif imparsialitas, yaituhakimtidakbisamenjaminsecaralayakuntuk mengesampingkankeraguan(sufficientguaranteesto excludelegitimatedoubt)tentangimparsialitassebuah pengadilan.[Seharusnya,ketikaadatuduhanserius terhadappemohonyangberisikodisalahkankarena latar belakang etnisnya maka hakim [lokal] harus segera bereaksi melakukan pengujian atas kebenaran prejudice tersebut, sesuai dengan semangat Dewan Eropa untuk memerangi rasisme di Eropa].5 KasusSandermenegaskansubyektifimparsialitas sebuahpengadilansangatsulitdibuktikanterutama kaitannyadenganracialprejudicedarihakimatau jury.NamundemikianPengadilanHAMEropadi dalamkasusSanderinimenegaskankembalisyarat imparsialitas obyektif di mana harus ada jaminan yang layakdarihakimuntukmengesampingkankeraguan tentangimparsialitassebuahpengadilan.Masalah rasisme adalah hal yang sensitif di Eropa karena Dewan Eropasedangmengkampanyekanmultikulturalisme, penegakhukumtermasukseoranghakimharus bertindakuntukmemastikanbahwamasalahrasisme tidakmenyerangpengadilan.PutusanPengadilan

Id.at30-3214HAM Eropa di dalam kasus Sander lebih menajamkan aspekobyektifimparsialitas,dimanahakimharus memperhatikan aspek sosial dari sebuah kasus. PengadilanHAMEropamenegaskanadanya pelanggaranimparsialitasperadilanketikahakim menolakuntukmenerimakeluhandaripemohon atasadanyapelecehanrasismeyangdilakukan olehsalahseorangjury(RemliVs.France).Namun demikiandikasusyanglainPengadilanHAMEropa tidakmenemukanpelanggaranimparsialitassebuah pengadilan,karenahakim[lokal]telahmelakukan pengecekan untuk memastikan bahwa para jury tidak melakukan pelecehan rasial (Gregory Vs. UK).6Piersack Vs. BelgiaFakta HukumPemohon didakwa karena ada kecurigaan melakukan pembunuhan.Kemudian,KejaksaanNegeriBrussel mengambilalihtuntutan,dimanaMr.VandeWalle adalahketuasalahsatubagiandiKantorKejaksaan tersebut.Ternyata.Mr.VandeWallemenjadihakim ketuayangmenyidangkanpemohon.Selanjutnya, Jurymenyatakanpemohonbersalah,danhakim

KeirStammer,European Human Rights Law (the Human Right Act 1998andtheEuropeanConventionOnHumanRights 22-22(999)15menjatuhkan hukuman 18 tahun kerja paksa. Pemohon keberatandenganposisihakimMr.VandeWalle karenasebelumnyaadalahjaksasehinggamelanggar prinsip imparsialitas.Komentar PutusanPengadilanHAMEropamenemukanbahwahakim yangsebelumnyamenjabatsebagaisebuahkepala bagiandiKantorKejaksaan,yangbertanggungjawab atasdakwaanterhadappemohon.Diaberhak melakukanrevisiatasdakwaan,melakukandiskusi dengan jaksa yang lain tentang langkah apa yang harus dilakukan dan kemudian juga ikut memainkan bagian tertentu di persidangan. Hal ini cukup membuktikan ada keraguan atas imparsialitas hakim tersebut.7Seoranghakimyangpernahmenjadijaksa,ada kemungkinanlatarbelakangnyatersebutakan mempengaruhi imparsialitas sebuah pengadilan. Ikatan korps(lspirtdecorps)akanmengganguobyektifitas sebuahpersidangan,danakanmerugikanterdakwa dari sisi peradilan yang adil. Pengadilanharusmelihatlatarbelakanghakimyang memegangperkaraapakahmempunyaikepentingan

Supra Mowbraw at316atas pekara baik secara langsung atau tidak langsung, ataukah latar belakang hakim tersebut sangat berkaitan eratdenganperkarayangditangani.Jikamemang adakaitannyadenganhaltersebut,pengadilanharus segeramenggantihakimtersebutuntukmenjamin persidangan yang adil. Analogiyangsamajugaharusditerapkanterhadap hakim yang mempunyai latar belakang sebagai seorang pengacaraataupolisi.Akansulituntukmenjaga obyektifimparsialitasketikahakimyangmempunyai latarbelakangseorangpengacaraataupolisiyang pernahbersentuhandenganperkarayangsedang ditanganinya. Adabaiknyapengadilanmembentukbadanyang secarakhususmenentukanhakimyangakan menangani perkara, dan bukan ditentukan oleh ketua pengadilan.Halyangmanasesuatuyanglazimdi negara-negarahukumkontinental,ketuapengadilan yang menentukan hakim yang akan menangani sebuah perkara. Badan yang secara khusus melakukan seleksi berdasarkankompetensidankapabilitasnyauntuk menangani perkara.Hak atas persidangan terbuka juga merupakan bagian dari fair trial juga, tujuan adanya persidangan terbuka adalah untuk melindungi terdakwa/para pihak di dalam perkaraperdatadarikerahasiaansebuahpersidangan tanpaadanyapengawasanpublik.Akantetapihak 17ataspersidanganyangterbukaadabatasannya,yaitu [mediadanpublikmungkindikesampingkandari peradilan atas dasar kepentingan moral, aturan publik, ataukeamanannasionaldidalamsuatumasyarakat yangdemokratis,kepentingananak,kepentingan privasi para pihak apabila memungkinkan, atau ruang lingkuppengesampinganperadilanterbukatersebut harusterbatasberdasarkanputusanpengadilan dengan mengingat apabila publikasi persidangan akan membuat prasangka terhadap kepentingan keadilan].8 Harusdihindaripenyalahgunaanpengecualianatas prinsippersidanganterbukauntukumum,misalnya dalilyangmenyatakanbahwademikepentingan nasionalmakapersidanganataskejahatanterorisme harus tertutup. Sejauh pengecualian atas persidangan terbukadapatmengakibatkankepentingankeadilan untukterdakwaatauparapihakterganggumisalnya perlu ada publikasi proses persidangan terorisme demi untukmenjaminagarpublikmengetahui(rightto know)kejahatanterorismemakaargumentasitentang keamanan negara tidak beralasan. Kejahatan-kejahatanyangperlumendapatkan perhatian dari publik karena menyangkut kepentingan 8SupraStammerat2418publikitusendirisepertikejahatankorupsidan kejahatan kerah putih lainnya (white color crimes) maka persidangan harus dilaksanakan secara terbuka.1.2 Yurisprudensi Komite HAM PBB9Maximino de Dios Prieto Vs. Spanyol Fakta KasusPemohon adalah warga negara Spanyol, yang dituduh melakukankejahatanpenyelundukannarkotikadan juga dituduh melakukan penyuapan terhadap petugas kepolisian yang menangkapnya. Kemudian Pengadilan TinggiOviedomenghukumpemohonlimasampai enam tahun penjara dan denda 400 juta peseta untuk kejahatan penyelundupan narkotika. Sementara untuk kejahatanpenyuapan,pemohondihukumtigatahun penjara dan denda 10 juta peseta. Pemohonmenyatakanbahwacatatanpersidangan yangdilakukanolehpengadilantidakmenunjukan kejadiansesungguhnyaselamapersidangan.Karena HukumAcaraPidanaSpanyolhanyamengizinkan catatansingkat/ringkasataspersidanganpidana yang merupakan dasar sebuah putusan.Hal tersebut menurut pemohon merupakan pelanggaran atas pasal 14ayat(1)tentangindependensiperadilandan(5) 9The Human Rights Committee website,www.unhrc.org19KovenanInternasionalHakSipoltentanghakuntuk banding. Komentar PutusanKomiteHAMPBBmenyatakanbahwapermohonan pemohonadalahtidaklayak(inadmisible)karena pemohontidakmenjelaskanmengapapemohon mempertimbangkan catatan persidangan di Pengadilan TinggiOviedotidakmencerminkankejadian sesungguhnya,danmengapaitumelanggarhaknya. Pemohonjugatidakmenjelaskanlangkahapasaja yangtelahdilakukanditingkatdomestikatasklaim pelanggaranpasal14ayat(1)KovenanInternasional Hak Sipol. Berkaitan dengan klaim pelanggaran pasal 14 ayat (5) Kovenan Internasional Hak Sipol, Komite HAM PBB menjelaskanbahwapemohontidakmenyebutkan alasan mengapa pengadilan tingkat pertama telah salah dalammelakukanevaluasi/verifikasiterhadapbukti-bukti di persidangan. Pemohon juga tidak menjelaskan didalamkejahatanyangmana(penyelundupan narkotikaataupenyuapan)dimanapengadilantidak melakukan verifikasi bukti-bukti secara tepat.Komite HAM PBB membedakan antara imparsialitas dan independensi peradilan. Imparsialitas menyangkut halobyektifdansubyektifdarihakim.Unsur subyektifitasmenyangkutapakahhakimmempunyai 20hubungan dengan terdakwa secara langsung atau tidak baikituhubunganpekerjaanatausedarahsehingga menyebabkanbiasnyasuatuputusanpengadilan.Hal yangmenjadiobyektifitashakimadalahbagaimana hakimmemutussuatuperkaraapakahmendapatkan tekanandaripihakluar,yangmempunyaidampak terdadapsuatuputusan,misalnyahakimtidakboleh mengomentari di depan publik atas sebuah perkara.Independensiperadilanmenyangkutbagaimanacara hakim, dan bagaimanakah masa kerja hakim tersebut apakahadakejelasanmasakerjahakimtersebut.Hal yanglainmenyangkutindependenperadilanadalah bagaimanakahsebuahpengadilanmenjalankan operasionalnya,apakahpengadilantersebutberada dibawahkantorpemerintah/legislatif,dansecara anggaranapakahpengadilanmempunyaianggaran tersendiridarinegaradanbukanmerupakanbagian anggaran dari pemerintah atau legislatif.Kriteriauntukmenentukanindependensiperadilan menurut Komite HAM PBB mirip dengan Pengadilan HAM Eropa. Terutama dalam menentukan imparsialis sebuahpengadilanyaituyangsifatnyasubyektifdi mana tidak boleh ada prasangka bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. 211.3 Yurisprudensi Pengadilan HAM Inter-AmerikaTheMayaga(Sumo)AwasTignyCommunityVs. Nikaragua 10Fakta HukumPemohonadalahkelompokmasyarakatadatyang tinggaldipesisirSamuderaAtlantikdiwilayah Nikaragua.PemerintahNikaraguamemberikan konsesikepadasebuahperusahaan,Solcarsa,untuk mengelolahutandiataslahanadatmilikkomunitas Awas Tigny. Komunitas Awas Tigny mengklaim bahwa tanahtersebutmerupakanmilikadatyangsudah dimilikisejakberibu-ributahunlamanya.Pemberian konsesi tersebut dilakukan oleh pemerintah Nikaragua tanpasepengetahuan/persetujuandariKomunitas Awas Awagny. Untukmengklaimhakatastanahtersebutyang dilindungiolehKonstitusiNikaraguamaupun KonvensiHAMAmerika,KomunitasAwasTigny menempuhupayahukum,termasukkePemerintah Nikaragua,pemerintahlokaldanMahkamahAgung (MA)untukmenundapemberiankonsesikehutanan kepadaSolcarsa.Namun,pemerintahlokal,dan pemerintahpusatmenolakpermohonantersebut. BegitujugaMAdenganalasanbahwapermohonan 0 Universitas Monash Fakultas Hukum, http://human rights. law. monash.edu.au/iachr/AwasTingnicase.html22tersebuttidakberdasar.BahkanMAmengatakan permohonantersebuttelahkadaluarsaataumelewati waktuyangditentukanolehhukumNikaragua. Kemudian Komunitas Awas Tigny membawa kasus ini kePengadilanHAMInter-Amerika,untukmenguji apakah pemerintah Nikaragua melakukan pelanggaran atasKonvensiHAMAmerikakhususnyafungsi pengadilanuntukmemberikanpemulihansecara effektifterhadapkorbanpelanggaranHAM(effective judicial remedy) dan hak atas property. Komentar Putusan PengadilanHAMInter-Amerikamenyatakanbahwa Pemerintah Nikaragua telah melanggar pasal 25 tentang hakatasperlindunganperadilan(judicialprotection right)danpasal21hakatasproperti(propertyright) dariKonvensiHAMAmerika.MAyangterlalulama memprosespermohonanpenolakankonsesitersebut yaitudalamjangkawaktusatutahunlimabulan enamhariuntukpermohonanpertama,sementara permohonankeduadiputusdalamjangkawaktu sebelasbulantujuhhari.Inibertentangandengan prinsip permohonan harus diputus oleh pengadilan di dalam waktu layak (reasonable time). PengadilanHAMInter-Amerikamengatakanbahwa PemerintahNikaraguamempunyaikewajibanuntuk membuataturanyangmemberikanperlindungan untuk melakukan upaya hukum dan fungsi pengadilan untuk mumulihkan hak yang telah dilanggar (remedy), 23dan sekaligus penerapan remedy tersebut secara efektif oleh pengadilan yang independen dan imparsial. Ditingkatdomestik,pemerintahNikaraguaharus mengadopsiprotectivemeasure,danmembatalkan aturan-aturanyangmenimbulkanpelanggaran atashakyangdilindungididalamKonvensiHAM Amerika. Juga Pemerintah Nikaragua harus membuat norma-norma-normadanmengembangkanpraktek-praktekyangkondusifyangmenghormatijaminan perlindunganHAMsecaraefektifmenurutKonvensi HAM Amerika.Kewajibannegarauntukmenyediakanjalurhukum secaraefektif(effectivejudicialremedy)bagimereka yang dilanggar haknya dan diuji oleh pengadilan yang kompeten,independendanimparsial,merupakan langkahyangmajudalamperlindunganHAM khususnyahakatas peradilanyangadil. Tidak cukup itu saja, pengadilan juga dituntut untuk memberikan remedyataupemulihanbagipemohonyanghaknya dilanggar. Jika ini tidak dilakukan oleh negara, maka negaratidakhanyamelanggarkewajibanuntuk menyediakanjalurhukumbagimerekayanghanya dilanggar,tetapijugamelanggarhakatasperadilan yang adil.KasusAwasTignymemberikanpelajaranberharga khususnyakomunitasmasyarakatadatyang merupakankorbankebijakanaktornegaradannon-negara,bahwamerekadapatmenggunakanupaya 24kolektif untuk menuntut negara dan aktor non-negara bertanggungjawabataspelanggaranHAMmelalui jalur pengadilan. 25II. Azas Praduga Tidak Bersalah2.1Yurisprudensi Pengadilan HAM EropaMinelliVs. Swiss11 Fakta HukumPemohon adalah seorang jurnalis di sebuah surat kabar diSwiss,yangmemuatberitatentangpenggelapan pajakolehsebuahperusahaan.Kemudianpimpinan perusahaantersebutkeberatanataspemberitaanitu, dan mengadukan pemohon ke kepolisian. Pengadilan lokaldiSwissmenyatakanpemohonbersalah melakukanpencemarannamabaik(defamation). Pemohonbandingdankemudiankasasi,tetapi pengadilanbandingdankasasimenguatkanputusan pengadilan tingkat pertama.Pemohon mengadukan permasalahan ini ke Pengadilan HAMEropa,karenatindakanpengadilandiSwiss bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) Konvensi HAM Eropadimanatidakadatemuanformaltentang pencemarannamabaik,danterdakwatidakdiberi kesempatanuntukdidengardidepanpersidangan untukmenyampaikanfaktasebenarnya(righttobe heard).

Pengadilan HAM Eropa, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp9/view.asp ?item=&portal=hbkm&action=html&highlight=Minelli%20%C%20v.%20%C%20Switzerland&sessionid=3339234&skin=hudoc-en26Komentar Putusan Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa pengadilan diSwisstelahmelanggarpasal8ayat(2)Konvensi HAMEropakarenatidakmemberikankesempatan bagipemohonanuntukmenggunakanhaknyauntuk didengarketerangannyadidepanpersidangan(right tobeheard),danjugatidakadahasiltemuanformal yangmenyatakanbahwapemohontelahmelakukan defamation.PengadilanHAMEropa menggarisbawahi bahwa jika terdakwatidakdiberikesempatanuntukdidengar keterangannyadidepanpersidangan,dantidak adatemuanformalatassuatutindakpidanayang didakwakankepadanya,makahalinimerupakan pelanggaranhakatasazaspradugatidakbersalah. Terdakwaharusdiberikesempatanuntukdidengar keterangannya di depan persidangan. Hakimharusmemberikankesempatankepada terdakwauntukmenggunakanhaknyayangdijamin olehpasal6KonvensiHAMEropayaitusepertihak atasbantuanhukum,hakuntukmengajukansaksi yang meringankan, hak untuk diberitahukan tentang sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan secara cepat kepadaterdakwa/tersangkadenganjelasdandengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa, 27sebelum menutuskan terdakwa terbukti bersalah atau tidak.12Dengan kata lain, hakim melanggar azas praduga tidak bersalahapabilaterdakwatidakdiberikanhaknya untuk melakukan pembelaan.2.2Yurisprudensi Komite HAM PBBNeville Lewis Vs. Jamaika13 Fakta HukumPemohondituduhmelakukanpembunuhanoleh jaksa,kemudianpemohonmenyatakankeberatan atasliputanmediayangmenyudutkannyadengan menuduhnya bersalah telah melakukan pembunuhan. Pemohon meminta pengadilan untuk menolak liputan media karena akan berpotensi mempengaruhi putusan pengadilan.Tetapipengadilanmenolakpermohonan tersebut,denganalasanpersidanganbersifatterbuka untukumum.Pemohonmembawakasusinike KomiteHAMPBB,karenapengadilandiJamaika telah melanggar prinsip praduga tak bersalah di mana liputanmediatelahmempengaruhihakimdanjury dalam mengambil putusan.2AnthonyBradleyetall,The European Human Rights Law (Text & Material)408(2000)3PerpustakaanUniversitasMinosotaAmerikaSerikat,http://www. umn.edu/humanrts/undocs/08-99.html28Komentar PutusanKomiteHAMPBBmenyatakanpermohonantidak memenuhisyaratformilkarenapemohonbelum menempuh upaya hukum di tingkat domestik (domestic remedies). Sayang sekali, pemohon tidak menggunakan upaya hukum untuk mempermasalahkan pelanggaran azas praduga tidak bersalah. Komite HAM PBB tidak bisa menilai apakah liputan mediayangmempengaruhiputusanpengadilan melanggarprinsippradugatidakbersalah.Namun demikian,KomiteHAMPBBmenegaskanbahwa liputan media atas suatu perkara tidak boleh menjadi dasar untuk hakim dalam memutus suatu perkara. Di dalam kasus ini, Komite HAM tidak mempermasalahkan liputanmediakarenapersidanganbersifatterbuka sepanjang liputan media tersebut tidak mempengaruhi pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.2.3Yurisprudensi Pengadilan HAM Inter-AmerikaAcosta Calderon Vs. Ekuador14Fakta HukumPemohon adalah warga negara Ekuador yang dituduh 4PerpustakaanUniversitasMinossotaAmerikaSerkat,http://www.umn.edu/humanrts/iachr/C/29-ing.html29olehpolisilokaldandidakwaolehjaksakarena kepemilikannarkotika.PengadilanlokaldiEkuador menyatakanpemohonterbuktimemilikinarkotika. Pemohonmenyatakanbahwaprinsipazaspraduga tidak bersalah telah dilanggar oleh pengadilan, karena pengadilanmendasarkanputusannyaataspernyataan dari kepolisian. Komentar Putusan PengadilanHAMInter-Amerikamenyatakanbahwa pemerintah Ekuadortelah melanggarpasal 8 ayat (2) KonvensiHAMAmerikatentangazaspradugatidak bersalah.Undang-undangAnti-NarkotikaEkuador menyatakanbahwasemuapelanggaranterhadapUU Anti-Narkotika ini harus ada bukti laporan dari Badan NarkotikaNasional.TetapiPengadilanEkuador memutusperkaraberdasarkanataspernyataanpihak kepolisiantentangkepemilikannarkotikatersebut. Walaupun UU Anti-Narkotika menyatakan harus ada buktiberdasarkanilmupengetahuan(scientificand technical evidence) bahwa terdakwa memiliki narkotika, dan jaksa tidak menghadirkan bukti tersebut, sementara pengadilanEkuadortetapmelanjutkanpersidangan dan memutus perkara tersebut berdasarkan keterangan polisi.DengandemikianpengadilanEkuador melanggar prinsip praduga tidak bersalah.Pernyataan tertulis (BAP) dari kepolisian tentang salah atautidaknyaterdakwabelumcukupuntukmenjadi buktibahwaterdakwabersalahatautidak.Untuk 30kejahatantertentusepertinarkotika,pengadilan harusmenghadirkanataumengujibukti-buktiyang otentik/berdasarkanilmupengetahuanyangbisa dipertanggungjawabkankebenarannya.Jikatidak, inimerupakanpelanggaranatasazaspradugatidak bersalah.

31III.HakAtasBantuanHukumDanHakUntuk Mengajukan Bukti/Saksi 3.1 Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa15Artico Vs. Italia Fakta HukumPemohonadalahseorangakuntanyangdidakwa melakukanpenggelapan,danterbuktimelakukan tindak pidana tersebut serta dihukum oleh pengadilan lokalItaliaselamadelapanbelasbulanpenjaradan denda. Pada 1970 pemohon mengulangi kejahatannya tersebut,dandihukumselamasebelasbulanpenjara sertadenda.Pemohonbanding,tetapipengadilan bandingmenolakpermohonandenganalasan inadmissibility(tidakmemenuhipersyaratanformil permohonan).Selanjutnyapemohonmenyatakan kasasi.Ditingkatkasasiini,MAItaliamenyatakan permohonanditolakdenganalasaninadmissibility. Ditingkatkasasi,pemohonmenyatakanbahwa pengacara yang mendampinginya tidak bisa maksimal melakukanpembelaankarenasakit.Olehkarena itu,pemohonmengajukanpermohonankepadaMA agarpengacaranyadiganti,tetapiMAItaliamenolak dengan alasan hukum acaranya tidak memungkinkan penggantian pengacara tersebut.

PengadilanHAMEropawebsitewww.echr.coe.int32Komentar PutusanPengadilanHAMEropamengabulkanpermohonan pemohon tersebut dengan mendasarkan pada pasal 6 ayat (3) huruf c Konvensi HAM Eropa di mana hak atas pengacara (right to counsel) diberikan kepada terdakwa/tersangkaapabilatersangka/terdakwatersebuttidak mampu membayar pengacara dan ketika kepentingan keadilanmemungkinkan.PengadilanHAMEropa menafsirkan kepentingan keadilan di dalam kasus ini yaitu ketika pengacara sedang sakit dan beratnya kasus yang membutuhkan keahlian seorang pengacara, maka PengadilanItaliaharusmelakukantindakanapakah mengganti pengacara tersebut atau meminta pengacara untukmelaksanakantugasnya.Didalamkasusini, hakim di Pengadilan Italia tidak melakukan tindakan mengganti pengacara atau meminta pengacara tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkanfaktapersidangan,pengacaratelah menyuratipengadilanbahwadiasakitsehinggatidak mampu melaksanakan tugasnya. Tetapi pengadilan di Italia tidak melakukan apapun. Di sinilah Pengadilan Italiatelahmelanggarpasal6ayat(3)hurufc Konvensi HAM Eropa.Pengadilan HAM Eropa juga menggarisbawahikualitasseorangpengacarayang mendampingiterdakwadipengadilan,yaituharus yangmempunyaikeahliaandenganperkarayang sedangdisidangkan.Keahliantersebutmenyangkut pengalaman dalam menangani perkara dan penguasaan pengetahuan hukum atas kasus tersebut. 333.2Yurisprudensi Komite HAM PBB163.2.1 Hak Atas Bantuan HukumEarl Pratt & Ivan Morgan Vs. Jamaika Fakta Persidangan Pemohondidakwamelakukanpembunuhandan dihukum mati oleh sebuah pengadilan lokal Jamaika. Kemudianparapemohonbanding.Padasaat persidanganditingkatbanding,pengacarapemohon tidakmenghadirkansaksiyangmeringankanpara pemohon,danmenutupkasustanpasepengetahuan daripemohon.Parapemohonmemohonkepada pengadilan tinggi untuk memilih pengacaranya. Tetapi permohonanpemohonituditolakolehpengadilan tanpaalasan.Kemudianparapemohonmengajukan permohonankeKomiteHAMPBBuntukmenguji apakah penolakan pengadilan tinggi di Jamaika untuk memilih pengacaranya sendiri melanggar pasal 14 ayat (3) d Kovenan Internasional Hak Sipol. Komentar PutusanKomiteHAMPBBmenyatakanbahwabukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan pasal 14 ayat (3) d apabila para pemohon diberi kesempatan

Suprathe Human Rights Committeeat34untukmemilihpengacaranyasendiri,yangmenurut merekalayakdanmempunyaikualifikasiuntuk membela mereka di persidangan. KomiteHAMPBBmensyaratkanbahwahakdari terdakwa/tersangkauntukmemilihpengacaranya, danpengacarayangakandipilih,disyaratkanharus mempunyaikualifikasidanefektifdalammelakukan pembelaandipersidangan.Efektifitasdalam melakukanpembelaanartinyapengacaramampu melaksanakantugasnyasepertimenghadirkansaksi/bukti-buktiyangmeringankanterdakwa/tersangka, melakukankonsultasidenganterdakwa/tersangka sebelummemutuskanapakahakanmenutupsebuah kasus atau tidak, atau apakah akan mengajukan upaya hukum kasasi. Efektifitasbantuanhukumjugaberkaitandengan kualitas seorang pengacara yang mendampingi kliennya di persidangan. Tanpa ada efektifitas bantuan hukum, maka negara khususnya pengadilan melanggar pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Hak Sipol.3.2.2 Hak Untuk Mengajukan Saksi/Bukti &Hak Untuk Menunda Persidangan MenurutWaktu Yang LayakAbdool Saleem Yasseen and Noel Thomas Vs.Republik Guyana35Fakta HukumPada30Maret1987,parapemohondidakwa melakukanpembunuhanterhadapsaudarakandung merekaKaleemYasseen.PengadilanlokaldiGuyana menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidanapembunuhan,dandihukummati. ParaPemohonbandingdanmemohonpengadilan membukakembalikasusnya,tetapipengadilantinggi menolaknya.Parapemohonmenyatakan,interalia ,bahwajaksa/polisitidakdapatmembawabukti tersebut ke persidangan dengan alasan buktinya hilang, merupakanpelanggaranpasal14ayat(3)eKovenan Internasional Hak Sipol. Padahal bukti tersebut sangat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Para pemohonjugamenyatakanpenundaanpersidangan selamaduatahunmerupakanpelanggaranpasal14 ayat (3) c Kovenan Internasional Hak Sipol. Komentar PutusanKomiteHAMPBBmenyatakanbahwajaksa/polisi tidak bisa menghadirkan bukti di persidangan, padahal buktitersebutsangatmenentukanterbuktiatau tidaknya tersangka/terdakwa, merupakan pelanggaran pasal14ayat(3)eKovenanInternasionalHak Sipolyaituparapihakharusdiberikesempatanoleh hakim untukmenghadirkan saksi/buktikunci untuk terdakwa/saksi.Sementarapenundaanpersidangan selamaduatahunmerupakanpelanggaranpasal 14ayat(3)cKovenanInternasionalHakSipol.Dua 36tahunpenundaanpersidanganmerupakanhalyang tidak layak. Komite HAM PBB menggarisbawahi saksi/bukti kunci didalamsebuahperkarapidanasangatmenentukan bebasatautidaknyaterdakwadaridakwaanjaksa. Seringkalididalampraktektindakanhakimyang tidakmengijinkanterdakwamenghadirkansaksi/bukti yang meringankan. Begitu juga untuk penentuan penundaanpersidangan,harusadawaktuyanglayak berdasarkankesepakatanterdakwa/tersangka,hakim danjaksadipersidangan.Penundaanpersidangan denganwaktuyangtidaklayakmenyebabkan ketidakpastian persidangan untuk terdakwa/tersangka, sehingga memungkinkan tertundanya keadilan untuk tersangka/terdakwa.3.3Laporan Pengadilan HAM Inter-AmerikaLaporanPengadilanHAM-InterAmerikaTentang Republik Dominika17Menurut sistem hukum pidana di Republik Dominika bahwaseorangtersangkaditingkatpenyidikandan penuntutan(pre-trial)tidakmempunyaihakuntuk mendapatkan pengacara yang disediakan oleh negara. Hakinibarudiberikanketikaterdakwasudah

PengadilanHAMInter-Amerika,http://www.umn.edu/humanrts/iachr/country-reports/dominican999-ch3.html37disidangkan di depan pengadilan. Akibatnya, di tingkat penyelidikan,penyidikandanpenuntutan,tersangka tidak mempunyai hak atas pengacara. Pengacarayangmendampingiterdakwa/tersangka seringkalitidakmendapatkantrainingyangbaik tentanghukumformilmaupunmaterial,sehingga mengganggu efektifitas pembelaan. Bahkan pengacara sering mendapatkan kasus ketika persidangan di mulai sehinggapengacaratidakmempunyaiwaktuyang cukup untuk melakukan pembelaan.Komentar Atas Laporan PengadilanHAMInter-Amerikamenyatakanbahwa pasal8ayat(2)ddaneKonvensiHAMAmerika adalahhakatasuntukmendapatkanpengacarayang disediakannegaraadalahhakyangmutlak.Hakitu berlakubaikketikatersangkadiperiksaditingkat penyelidikanataupenyidikanataupenuntutan,dan ketika diadili di depan persidangan.PengadilanHAMInter-Amerikamenggarisbawahi bahwatidakcukupuntukterdakwa/tersangka mendapatkan hak atas pengacara saja, akan tetapi juga merupakankewajibannegarauntukmenyediakan pengacaraketikaterdakwa/tersangkatersebuttidak mampumembayarpengacaraatautidakmampu melakukan pembelaan sendiri. Hal yang paling penting adalah seorang pengacara harus memberikan layanan bantuan hukum secara efektif, artinya dia mempunyai 38kualitasdankualifikasipengetahuanhukum(formil maupun materil), dan kemampuan beracara di depan persidangan.Negarajugaharusmenjaminbahwa pengacarayangdisediakanmampumemberikan bantuan hukum secara efektif. 39Daftar PustakaAnthonyBradleyetall,TheEuropeanHumanRights Law (Text & Material), Oxford University Press, Oxford (2000)AlisonMowbraw,TheCasesAndMaterialsOnThe EuropeanConventionOnHumanRights,Oxford University Press, Oxford (2004)DJ Ravindran, Human Rights Praxis: A Resource Book For Study, Action, Reflection, Forum Asia, Bangkok (1998)Keir Stammer, European Human Rights Law (the Human Rights Act 1998 and the European Convention On Human Rights), Legal Action Group, London (1999)TheInter-AmericanCourtOfHumanRights,Basic DocumentsPertainingToHumanRightsInTheInter-American System, Secretariat Of The Inter-American Court Of Human Rights, San Jose Costa Rica (2003) 40Informasi Elektronik WebsitePengadilanHAMEropa,www.cmiskp.echr.ceo WebsitePengadilanHAMInter-Amerika,www.oas.org/oaspage/humanrights.htmWebsiteKomiteHAMPBB,www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc.htmWebsite Perpustakaan Universitas Minosotta Amerika Serikat, www1.umn.edu/humanrts/41The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)ILRC adalah organisasi non-pemerintah (ornop) yang concernpermasalahanHakAzasiManusia(HAM), reformasihukumdankeadilansosialdiIndonesia, dengankegiatanmelakukankajian,pendidikandan publikasiissu-issuHAMdankeadilansosial.Fokus utamakegiatanILRCadalahreformasipendidikan hukumdenganfokuskegiatanadalahpenguatan kapasitasPusatHAMdanLembagaKonsultasidan BantuanHukum(LKBH)diPerguruanTinggi, kampanyedankajianfairtrial,kampanyedankajian hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. VisiILRCadalahmemajukanHAMdankeadilan sosial di dalam pendidikan hukum. Sementara misinya adalahmenjembatanijarakantarapeguruantinggi dengandinamikasosial,mereformasipendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial, mendorong perguruan tinggi dan organisasi-organisasi masyarakatsipiluntukterlibatdidalamreformasi hukum yang berlandaskan HAM dan keadilan sosial.42Struktur Organisasi ILRCPendiriKetua : Dadang TrisasongkoSekertaris : Renata Aryaningtyas Bendahara: Sony SetyanaAnggota 1.Mohammad Zaidun ;2.Soetandyo Wignjosoebroto ;3.Uli Parulian SihombingEksekutif Direktur :Uli Parulian SihombingPeneliti:Fulthoni, Budi WidjarjoSekretaris:Renata Aryaningtyas Keuangan:Ermida AlamatILRCGedung BOR lantai 3Jl. Pegangsaan Timur No.21 Jakarta Pusat IndonesiaPhone (021) 93821173Fax (021) 3150137e-mail : Indonesia_lrc@yahoo.com43Profil Penulis AlumnusFakultasHukumUniversitasJenderal SudirmanPurwokertodanLegalStudiesDepartment untuk master of law (LLM) in Human Rights (2006-2007) di Central European University (CEU) Budapest Hongaria, denganjudulThesistentangReformingCriminalLegal Aid In Indonesia According To The International Standards. Penulispernah menjadi Pengacara Publik di Lembaga BantuanHukum(LBH)Jakartadari1998-2006,dan menjadi Direktur LBH Jakarta dari 2003-2006. Pernah menempuh pendidikan diploma di The Human Rights InstituteUniversitasAbodiTurkuFinlandia2004, untuk kajian hak ekonomi, sosial dan budaya. Pernah jugamengikutikursussingkattentangperadilan internasional di Universitas Victoria Wellington Selandia Baru 2004.Kemudian mengikuti Asian Human Rights Training2003diFakultasIlmuSosialdanPolitik Universitas Chulalongkorn di Bangkok Thailand.Danmengikutiprogrammagangyangdiadakanoleh organisasiHAMInggris,Justice,diLondon2007. Penulis adalah penerima fellowship 2006 dari The Open SocietyJusticeInitiative(OSJI)diNewYorkAmerika SerikatuntukkatagoriPengacaraHakAzasiManusia (HAM).444546