Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi

373Peran Organisasi Keagamaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Masyarakat... (Khumaidi)

PERAN ORGANISASI KEAGAMAANDALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PEREMPUANBERBASIS MODAL SOSIAL

Khumaidi*

Abstract : This writing is to show how women religion organization has an interlationship use social capital by givingeconomical benefit to green vendors in local term called Mlijo in Malang. Social capital which performs social informalrelationship, also contribute to the proses of how the community group help others aspecially women green vendors ascommunity group which have role in rising fund to empower their efforts.

Kata Kunci: Modal Sosial, Orgam, Ekonomi, Perempuan

PENDAHULUANKehidupan sosial yang terdiri dari individu, keluarga dan masyarakat tidak terlepas dari pranata

dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Aturan-aturan dalam bentuk pranata dan normasenantiasa mengarahkan individu-individu maupun masyarakat membentuk suatu komitmen tertentuyang memunculkan perilaku kelompok secara bersama dan simultan. Perilaku tersebut berupa kegiatanbersama antar warga masyarakat seperti adanya kerjasama dan gotong royong, sambatan, dan kegiatanberkaitan dengan adat serta tradisi masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan sosial informal yang telahterjalin tersebut merupakan modal sosial yang dapat diperankan pada persoalan-persoalan pembangunanekonomi yang sifatnya lokal (Tonkiss, 2000) termasuk dalam hal pengentasan kemiskinan, karena hal-hal ini akan lebih mudah untuk dicapai dan biayanya kecil jika terdapat modal sosial yang besar (lihat:Narayan dan Prittchett 1997, Grooaert dan Van Bastelaer 2001).

Kelompok-kelompok yang terbentuk dan terbina dengan sendirinya terjadi karena adanya komitmendan kesepakatan bersama dalam masyarakat yang merupakan wadah berkumpulnya masyarakat dinamakankelembagaan sosial (Norman UpHoff, 1984). Kelembagaan-kelembagaan sosial ini selanjutnyamembentuk kelompok masyarakat, sebagai usaha individu-individu dalam kelompok tersebut mening-katkan taraf hidup keluarga dan masyarakat, serta bagaimana modal sosial memberi manfaat ekonomisbagi pelaku usaha mereka dalam kelompok masyarakat. Modal sosial dalam pengertian jaringan-jaringanatau hubungan-hubungan sosial informal turut menentukan proses mengatasi kebutuhan dana usaha.Pengalaman teman ataupun kerabat dekat yang telah menjadi anggota kelompok mlijo (pedagang sayurkeliling), misalnya merupakan faktor penting sebagai alasan tanggung renteng yang dapat saling menjadijaminan mengakses modal.

Tonkiss (2000) mengingatkan bahwa modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantuindividu atau kelompok. Kelompok masyarakat (Pokmas) termasuk di dalamnya pokmas perempuandalam lingkungan masyarakat teryata telah teruji mampu menangkal berbagai gejolak ekonomi yang

*. Staf Pengajar pada Balai Diklat Depdagri PMD Malang, Lulusan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Unibraw Malang.

374 MUWZHMUWZHMUWZHMUWZHMUWZH , Vol. 3, No. 1, Juli 2011

terjadi di Negara Indonesia ini, melalui berbagai usaha mikro kecil yang dikelola secara individu maupunberkelompok teryata tetap bertahan saat terjadi krisis ekonomi global yang juga berimbas melandaIndonesia tahun 1997 dan berulang kembali pada saat keuangan makro Amerika Serikat mengalamikrisis di tahun 2007.

Kaum perempuan yang telah mendapat label termarginalisasi disebabkan karena:1. Perbedaan peran perempuan dan laki-laki. Perempuan bekerja di sektor domestik (Rumah Tangga)

sedangkan pria di sektor publik.2. Beban kerja perempuan terlalu panjang dibanding laki-laki.3. Tingkat partisipasi dalam pembangunan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.4. Tingkat peluang memperoleh pelatihan/kursus perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Dibalik itu semua, teryata menjadikan sebagian perempuan menjadi lebih ulet, tekun dan istiqomahdalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang menopang kehidupan rumah tangganya,dengan memafaatkan modal sosial yang ada misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan,mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi.

Tidak dapat dipungkiri terbentuknya kelompok keuangan mikro yang notabene didirikan olehkelompok perempuan seperti kelompok arisan RT, pasar, pengajian dan lain sebagainya merupakanmodal sosial yang telah dikembangkan oleh Pokmas perempuan dimana mereka berada. Dalam halkredit misalnya, Bastelaers (2000) telah mengingatkan bahwa anggota masyarakat yang paling miskinseringkali masih tidak memiliki akses terhadap fasilitas mikro-kredit, sekalipun program-program kreditformal maupun informal yang ditujukan untuk kaum miskin sudah menempatkan jaringan-jaringan sosialsebagai elemen penting.

Pokmas Perempuan dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka berpotensi untukberkembang manakala pengetahuan dan pengalaman kaum perempuan dihadirkan sebagai jalan untukmenghargai kemanusiaan perempuan melalui pokmas masing-masing. Sebaliknya kelemahan tersebutjuga berpotensi kaum perempuan menyerah terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari harapansebagai suatu Pokmas perempuan yang mandiri. Di sisi lain, Pokmas perempuan menjadi penting dalammenopang pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat dengan memberi jalan mengakses modaldalam peningkatan usaha mereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam meningkatkanusahanya.

Tulisan ini mencoba menunjukkan bagaimana modal social yang merupakan jaringan social dalamkelompok masyarakat memberikan manfaat ekonomis pada kelompok penjual mlijo (green vendor) diKelurahan Cemorokandang Malang. Penjual mlijo adalah istilah local Malang sebagai sebutan padapedagang yang menjajakan dagangannya berupa sayur-mayur dari rumah ke rumah atau dari kampungsatu ke kampung lainnya.

PEMBAHASANA. Kondisi Perempuan Indonesia

Indeks pembangunan manusia skala internasional dan nasional dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitupendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan meliputi 3 (tiga) aspek tersebut diatas sebagai berikut:

1. PendidikanDi bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara

lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-lakiuntuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Berdasarkan global Monitoring Report (2006),terdapat 771 juta orang buta aksara di seluruh dunia. Sebanyak 72,7 persennya adalah perempuan.


Berdasarkan hasil Survey Penduduk 2005 (BPS) diketahui jumlah penduduk Indonesia sebesar218.868.791 orang. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, (50,1 % diantaranyalaki-laki dan 49,9 % perempuan). Penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksarapada akhir Agustus 2008 sebanyak 10,16 juta atau (6,62 persen). Dari jumlah itu sebanyak 65 persenatau 6,6 juta di antaranya adalah perempuan. Sebenarnya program pemberantasan buta aksara berhasilmenekan jumlah penduduk buta aksara dari tahun ke tahun. Dengan perbandingan tahun 2004 angkabuta aksara usia 15 tahun ke atas sebanyak 15,4 juta orang (10,21 persen), dan pada akhir Agustus 2008turun menjadi 10,16 juta atau (6,62 persen). Dari jumlah tersebut sebanyak 65 persen dari jumlahpenduduk buta aksara yang masih tersiksa adalah perempuan (Sumber: BPS, 2008).

2. KesehatanDi bidang kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, yang ditunjukkan

dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) walau tahun 2004 angka kematian bayi sekitar 30,8persen per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sekitar 270 dari per 100 ribu kelahiran, terdapatpenurunan tahun 2007 angka kematian bayi mencapai 26,9 persen per 1000 kelahiran hidup dan angkakematian ibu berkisar 248 per 100 ribu kelahiran. (Sumber BPS, 2008).

3. EkonomiDi bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan

memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumberdaya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) posisi Februari2007 66,60 persen dari jumlah angkatan kerja mencapai 108,13 juta orang, bertambah 1,74 juta orangdibanding jumlah angkatan kerja Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang atau bertambah 1,85 jutaorang dibanding Februari 2006 berada sedikit dibawah TPAK Februai 2006 sebesar 66,74 persen sebesar106,28 juta orang dan bertambah 2,33 juta orang dibanding Februari 2005 sebanyak 105,80 juta orang,yang didominasi kaum laki - laki (BPS, 2008).

Oleh sebab itu pemecahan masalahnya tidak dapat menggunakan program pengentasan kemiskinanyang bersifat umum, sehingga kepada mereka perlu dikelompokan berdasarkan ciri-ciri unik tertentuuntuk kemudian mendorong mereka melakukan aktivitas ekonomi produktif melalui proyek-proyekpelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang bersifat khusus (Rondinelli: 1990:95).

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok MasyarakatKebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal akan

sangat berarti apabila hal ini dimulai dengan penjajagan kebutuhan sehinggga kelompok-kelompoktersebut benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan sinergi dengan program pemerintah dalampemberdayaan masyarakat lokal. Esman dan Uphoff (1984) menyatakan bahwa pada dasarnya adaelemen penting dalam masyarakat lokal, yaitu pemerintah lokal, organisasi politik lokal, dan organisasilokal. Terminologi ini menyerupai pendapat Linz dan Stepan (1996) yang menyatakan bahwa dalammayarakat terdapat elemen: state, political society, civil society, economic society dan rule of law.

Pemberdayaan adalah sebuah proses yang membuat orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasidalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembagayang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan,pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadiperhatiannya (Parros, 1994). Sejalan dengan makna tersebut, pemberdayaan bukan hanya meliputipenguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budayamodern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya


pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalamkegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian pemberdayaan bertujuanmeningkatkan kekuasaan kelompok-kelompok yang lemah atau tidak beruntung (Jim Ife, 1995). Yangpaling penting di sini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusanyang menyangkut diri dan masyarakatnya. Sementara itu pemberdayaan merupakan istilah yang seringdipakai untuk menggantikan istilah pembangunan masyarakat yang dirasa mengalami distorsi pemaknaankarena dalam praktenya proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan tidak semuanya dapatmemberikan daya (kekuatan) bagi masyarakat untuk lebih berkembang. Bahkan sebaliknya banyakkelompok masyarakat yang menjadi tergantung dan semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu tidakmengherankan apabila dalam program-program kebijakan sosial ini cenderung menggunakan charity strategy,pendekatan patronizing, asuh (nurture) dan proteksi (Tjokrowinoto, 1996:217).

Dengan kata lain pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melaluipengubahan struktur sosial. (Swift dan Levin, 1987). Dimana Pemberdayaan adalah suatu caramengarahkan rakyat, organisasi dan komunitas agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya(Rappaport, 1984). Lebih lanjut menurut Bookman dan Morgen, pemberdayaan mengacu pada usahauntuk menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas keatas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya (Raharjo danRinakit, 1996).

Dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat terdapat 4 (empat) kategori kebijakan yangdiselenggarakan secara terpadu, yakni:1. kebijakan perluasan kesempatan (promoting opportunity) berkaitan dengan penciptaan iklim dan

lingkungan yang kondusif dalam rangka penanggulangan kemiskinan;.2. Kebijakan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) berkaitan dengan upaya penguatan

masyarakat beserta organisasi dan kelembagaannya untuk mampu mengakses dan terlibat dalampengambilan kebijakan dan perencanaan publik;

3. Kebijakan peningkatan kemampuan (capacity building) berkaitan dalam upaya peningkatan kemampuandasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatandan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi, serta informasipasar; dan

4. Kebijakan perlindungan sosial (social protection) berkaitan dengan upaya memberikan perlindungandan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin yangdisebabkan bencana alam, dampak negative krisis ekonomi dan konflik sosial yang diarahkan melaluikemampuan kelompok masyarakat dalam menyisihkan sebagian dari penghasilan melalui mekanismetabungan kelompok.Sesuai dengan permasalahan masyarakat kebijakan yang paling tepat mestinya yang secara langsung

mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran dengan memberikan modal usahadengan berbagai pertimbangan dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Oleh sebab itu, tidakmengherankan apabila pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini disebut dengan: hitung, biayaidan salurkan (count, cost and deliver) (Sjahrir, 1986:49). Sehingga hal ini sesuai dengan salah satu ciri lainkemiskinan pedesaan yang sudah lama dikenali para ahli sejak J.H. Boeke adalah kehausan masyarakatdesa terhadap kredit/pinjaman. Pinjaman ini diperlukan biasanya karena penghasilan keluarga tidakmencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

C. Kelompok Dan Organisasi Sebagai Institusi MasyarakatDalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat perlu digali cara-cara

pengelolaan usaha yang paling sesuai. Misalnya, melalui apa yang disebut concience collective akan dapatmenahan kekuatan arus individualism yang menyertai modernisasi, dan semangat kegotong-royongan


dapat diberi fungsi-fungsi baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok. Peranpenting modal sosial dalam kemajuan-kemajuan masyarakat dapat diketahui dari esensi modal sosialyang menunjukkan Trust dan norma-norma kooperasi sipil yang esensial agar masyarakat berfungsidengan baik dan juga penting bagi kemajuan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan (de Mellodalam Brata, 2001). Tanpa ada modal sosial yang baik, maka tindakan-tindakan yang muncul cenderungnon-kooperatif dan hasilnya akan inferior. Sebaliknya modal sosial yang tinggi secara potensial membawamasyarakat pada outcomes yang lebih baik dengan adanya fasilitasi kerjasama yang lebih besar (Narayandan Pritchettt dalam Barata, 2001). Dengan demikian modal sosial berperan mengembangkan kualitasmanusia yang memang menjadi tujuan pembangunan dan kualitas tersebut yang dimengerti sebagaimanusia yang mandiri dan bermanfaat, manusia yang produktif, efisien, dan bermoral.

Berkaitan dengan memprioritaskan pembangunan bagi kaum perempuan sebelumnya telahdikembangkan berbagai program pemberdayaan perempuan, dan mulai diperkenalkan tema Women InDevelopment (WID), yang bermaksud mengitegrasi perempuan dalam pembangunan. Setelah itu, beberapakali terjadi pertemuan internasional yang memperhatikan tentang pemberdayaan perempuan. Sampaiakhir sekitar tahun 1980-an, berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripadasekedar kuantitas, maka tema WID diubah menjadi Women and Development (WAD). Ini menjadi tidakmudah manakala keadilan dan kesetaraan gender hanya bisa berlaku pada masyarakat yang secara umumsudah mengarah pada kehidupan yang standar. Hal ini untuk di Indonesia di mana secara sosiologis danbudaya menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat sehingga harus diterima(nature) bukan hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran yang berbeda (nurture).

Pokmas Perempuan dalam satu sisi, di masyarakat Indonesia wajar ada sebagai wadah kaumperempuan untuk menunjukkan perannya di lingkungan mereka. Sebagaimana Brown dan Moberg(Ruwiyanto, 1988) mengungkapkan bahwa organisasi berada dalam kontinum individu-masyarakat.Mereka berdua menyebutkan bahwa masyarakat itu merupakan gabungan dari komunitas. Komunitasmerupakan gabungan dari kelompok, dan kelompok merupakan gabungan dari individu. Gambar 1menunjukkan kantinum tersebut.

Bagan Kontinum Individu Masyarakat

! ! ! ! !Individu Kelompok/grup Organisasi Komunitas Masyarakat

Sebagai suatu sistem, organisasi terdiri dari setidak-tidaknya empat sub-sistem, yaitu Taksonomiorganisasi, struktur organisasi. Proses organisasi dan individu-individu dalam organisasi sertakepemimpinan yang dikembangkan. Apabila organisasi tertentu telah mempunyai sifat sebagai organisasiformal, maka sub sistem atau kelima sub sistem tersebut saling mempengaruhi dalam gerakannya untukmencapai tujuannya.


BaganOrganisasi/ Kelompok Sebagai Suatu Sistem

Adapun kelompok sebagai sub sistem yang lebih kecil dari organisasi, iapun juga sebagai suatusystem tertentu. Kelompok juga terdiri dari individu-individu yang didalamnya kait-mengait denganstruktur kelompok itu, system taksonomi kelompok dan proses yang terjadi dalam kelompok, sertakepemimpinan yang dikembangkan didalamnya.

D. Membangun Institusi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Perempuan Dalam PengembanganSektor EkonomiPerlakuan masyarakat terhadap perempuan sangat bervariasi terjadi di Indonesia. Hal ini ada

disebabkan beberapa faktor, antara lain: karena pengetahuan masyarakat lokal atau kearifan lokalmasyarakat (sosial lokal wisdom), budaya dan adat istiadat lokal. Nampak beberapa contoh pada masyarakatBugis utamanya yang tersebar di daerah tengah dan utara Provinsi Sulawesi Selatan bagi kaum laki-lakisangat lazim pergi berbelanja di Pasar sebaliknya di Pulau Jawa kurang lazim manakala sebagian besarkaum laki-laki berbelanja sayuran di pasar tradisional, bagi kaum perempuan Bugis pada umumnyasangat lazim untuk melakukan kegiatan perdagangan sedangkan kaum laki-laki menggarap sawah ataukebun bahkan menanam padi sebaliknya di Pulau jawa yang paling lazim adalah para kaum lelaki petanimengolah sawah dan kaum perempuan menanam padi.

Di wilayah perkotaan di Jawa banyak kaum perempuan bekerja sebagai buruh linting rokok terutamadi kabupaten Kediri, Malang, Kudus dan kawasan Industri rokok lainnya. Maka kerumunan-kerumunanmasyarakat yang memiliki kegiatan sejenis ini biasanya akan membentuk kelompok-kelompok masyarakatyang memiliki interest atau kepentingan tertentu.

Kelompok-kelompok perempuan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa ada rekayasa atauintervensi dari pihak luar dan murni untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri disebut sebagaiInstitusi atau kelembagaan masyarakat yang didasarkan pada komitmen bersama berupa kesepakatanyang terikat dengan norma atau nilai sosial yang dipahami masyarakat bersangkutan. Namun demikianadapula kelompok masyarakat lainnya yang terbentuk berdasarkan adanya kepentingan program-programpembangunan. Usaha pengelompokan tersebut juga dimaksudkan untuk memudahkan memilih kelompokyang mana dapat dipergunakan sebagai media apa bagi program-program pembangunan masyarakat,kelompok ini biasa disebut institute atau lembaga/organisasi (Koentjoroningrat, 1986). Lebih jauhpembentukan kelompok ini sangat penting dalam proses pelibatan masyarakat, melalui kelompok akandibina solidaritas, kerjasama, musyawarah, rasa aman dan percaya kepada diri sendiri. Hal-hal tersebutdapat pula merujuk kepada ajaran agama. Salah satu cara yang efektif untuk membentuk kelompok

TAKSONOMI ORGANISAS/ KELOMPOK

STRUKTUR ORGANISASI/ KELOMPOK

PROSES ORGANISASI/ KELOMPOK

INDIVIDU-INDIVIDU DALAM

ORGANISASI/ KELOMPOK

KEPEMIMPINAN

KELOMPOK


adalah melalui pendekatan agama atau kepentingan yang sama secara primordial. Dalam kelompokprimordial itu para anggota kelompok akan beroleh referensi yang sama.

Dengan bertolak dari kelompok primordial, maka para anggota akan merasakan adanya hal-halbaru, melalui kelompok para anggota akan menyusun program. Dengan kerangka sistematis merekaakan bisa merasakan adanya perkembangan dan kemajuan sebagai suatu hasil kegiatan mereka. Di sinilahperan motivator luar dibutuhkan untuk melakukan persiapan sosial yang mampu men garahkan segenapanggota kelompok sasaran untuk mulai bersedia melakukan kegiatan mempersiapkan diri denganmengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusinya (Karsidi, 1997).Terbukti dari kedua bentuk kelompokmasyarakat yaitu pertama, terbentuk secara alamiah sesuai kebutuhan masyarakat tertentu lebih eksiskeberadaannya. Sedangkan Kelompok masyarakat yang terbentuk karena kepentingan program-programpembangunan umumnya selesai kegiatan maka eksistensi kelompok akan hilang dengan sendirinya.

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1997 dan sepuluh tahun berikutnya krisis globalmelanda Amerika Serikat tahun 2007, menjadikan Indonesia mengalami kehancuran ekonomi yang hinggakini masih terasa dampaknya. Ditambah lagi adanya bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir,kebakaran hutan dan korupsi disegala bidang pada tahap yang mengkuatirkan lebih memperparah keadaanperekonomian rakyat, yang memang sebagian besar memiliki pendapatan yang kurang memadai. MenurutSharp, et al (1996) dalam Kuncoro (2004), penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi adalah:Pertama, secara makro kemiskinan muncul adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yangmenimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalamkualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, persoalan memperoleh penghasilan merupakan persoalan yang banyak dihadapimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti diungkapkan Busse (2001), dalam hidup keseharian,modal sosial atau hubungan antar individual merupakan salah satu sumber daya atau modal yangdigunakan orang dalam strategi pemecahan persoalan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, sektor informalmenjadi sangat penting untuk mengembangkan usaha sampingan akibat dari krisis yang banyak melandasktor-sektor modern membawa akibat pada berkurangnya tenaga kerja yang diserap atau dengan katalain terjadi peningkatan pengangguran serta telah membalikkan tren formalisasi ekonomi (Suryahadidkk, 2003). Menurut Raharjo (1989) mendasarkan pada kelompok kepentingan ekonomi, ada tiga tahapkemajuan kelompok. Tahap pertama dapat disebut sebagai kelompok swakarsa, kemudian kelompokswakarya dan terakhir adalah kelompok mandiri. Dalam prinsip partisipasi menurut Raharjo (1989)terdapat unsure penting yaitu: kesadaran, kemampuan dan kesempatan.

Berkaitan dengan kehidupan beragama, mayoritas di Indonesia masyarakatnya beragama Islam.Dalam dinamika kehidupan masyarakat islam banyak tumbuh dan berkembang Pokmas keagamaanseperti Kelompok Tahlil, Yasin dan Istighosah, Ketakmiran Masjid, majelis Pengajian dan lain sebagainya.Peran Kelompok Keagamaan dalam pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi menjadi sangat pentingdalam mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan amal usaha Pokmas keagamaan dalam mengem-bangkan sector ekonomi. Salah satu Pokmas keagamaan tersebut berupaya untuk melakukan pem-berdayaan Pokmas Penjual sayur Keliling atau dalam bahasa jawa sebut Penjual Mlijo.

E. Peran Organisasi Keagamaan Memberdayakan Pokmas Perempuan: Kasus Penjual MlijoPokmas perempuan utamanya yang termasuk dalam usaha kecil dan mikro yang telah mencapai

lebih dari 40 juta unit usaha apabila memperoleh dukungan yang bersifat nyata, maka kemampuanmereka dalam menyerap tenaga kerja tentu tidak diragukan lagi. Dengan ratio, apabila 10 % dari setiapangkatan kerja mau dan mampu menjadi wirausaha dan apabila usaha itu berkembang, misalnya mampumenyerap 2 orang saja maka masalah pengangguran cepat teratasi (Abdullah, 2004). Jaringan socialyang ada barulah bermanfaat dalam memperoleh bantuan atau pinjaman yang bersifat informal. Hal inisangat beralasan karena regiditas prosedur administrasi dari program bantuan pemerintah menyebabkan


bantuan tersebut sulit diakses oleh lapisan miskin. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut, maka upayapemberdayaan Pokmas perempuan Mlijo merupakan salah satu alternative yang dilakukan kelompokpengajian perempuan dalam member kontribusi dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro.Kuncoro (2000a) juga menyebutkan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telahmemainkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha danmendukung pendapatan rumah tangga.

1. PengertianMlijo adalah istilah lokal daerah Malang dan sekitarnya serta Jawa Timur pada umumnya bagi

penjual sayur mayur segar baik dengan memikul, menyunggi, menggendong, menenteng, mengangkutdengan mendorong gerobak, bersepeda dan bersepeda motor, dan bahkan dengan menggunakan mobilterbuka yang berkeliling mendatangi konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga di kampung-kampung,komplek perumahan maupun gang-gang pemukiman penduduk.

Mlijo tersebut terdiri dari mlijo yang mandiri, semi mandiri dan non-mandiri. Mlijo mandirijika mereka memiliki kendaraan, dagangan sendiri dan juga menerima sayuran, minuman dan makanantitipan. Mlijo semi mandiri adalah jika mereka memiliki kendaraan tetapi hanya menjualkan daganganorang lain. Mlijo non mandiri apabila mereka menggunakan kendaraan dan menjualkan dagangan oranglain yang mempekerjakannya.

Alasan mereka ikut dalam kelompok penerima bantuan kredit informal dari Pokmas perempuankeagamaan tersebut adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Upaya menambah penghasilan inimenjadi penting karena secara actual krisis ekonomi telah mengikis daya beli mereka. Jaringan kekerabatanataupun teman telah memberikan manfaat bagi mereka untuk memperoleh peluang usaha.

Pengembangan pengguliran dana tidak hanya didominasi oleh kelompok yang pernah memperolehdana saja, namun dapat diberikan kepada anggota baru yang ingin mengembangkan usahanya.

2. Majelis Pengajian Ahad Pagi : Gambaran Organisasi Keagamaan Berbasis PerempuanMajelis Pengajian Ahad Pagi atau biasa disebut denga MPAP, merupakan sebuah forum silaturahmi

kaum perempuan muslim, pertama kali didirikan pada tanggal 24 Maret 2000, di KelurahanCemorokandang - Kota Malang-Jawa Timur. Pokmas ini didirikan dengan maksud sebagai wahanasilaturahmi antar ibu-ibu warga muslim. Visi yang dikembangkan adalah Membangun persaudaraan,menjernihkan hati dan pengembangan pikir. Sedangkan misi yang dikembangkan adalah: Peningkatanketahanan dan kesadaran ukhuwah, Aktualisasi Diri dan Keimanan secara terus menerus sertapengembangan ilmu pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat.

BaganKeterkaitan antar Misi MPAP

AKTUALISASI IMAN DAN KETAQWAAN

PERSAUDARAAN KEILMUAN & PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT


3. Apa Strateginya?Strategi pemberdayaan Sumodiningrat (1995) dalam Sulistyani (2004) mempunyai dua arah: Pertama,

tetap memberi peluang pada sektor tradisional dan masyarakat modern dapat tetap maju dan, Kedua,keberpihakan kepada masyarakat yang kurang berdaya mendapatkan perhatian utama.

Untuk mencapai visi dan misi Majelis Pengajian Ahad Pagi, (MPAP) dikembangkan strategi antaralain: Mengaktualisasi Iman dan Ketaqwaan melalui Majelis Pengajian, Mengembangkan program jaringankemitraan antar anggota, simpatisan dan masyarakat muslim dan Mengembangkan pusat keilmuan dankajian serta pemberdayaan masyarakat.

4. Apa yang Dilakukan?Organisasi keagamaan mempunyai korelasi yang erat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang

berlaku dalam masyarakat. Dimana institusi sebagai suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuankegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tatakelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Horton dan Hunt, 1998 dalam Setianto,2000).

Majelis Pengajian Ahad Pagi dengan frequensi kegiatan 4 (empat) kali sebulan, selain sebagai mediadakwah, juga dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi yang memfasilitasi pengumpulan dana melaluidonator tetap angota Majelis Pengajian Ahad Pagi yang bersifat sukarela dikelola oleh Lembaga Amal,Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis) bentukan Pokmas MPAP dengan lngkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dana dari donator tetapProses pengumpulan dana dilakukan setiap acara pengajian dilaksanakan, pertama-tama denganmenjelaskan maksud, tujuan dan sasaran penggunaan dana, termasuk jumlah anggota PokmasPerempuan Penjual Mlijo yang diberi dana bergulir (revolving fund). Selanjutnya, sumbangan dalambentuk dana yang diberikan oleh donator tetap warga pengajian dikumpulkan oleh SeksiPengembangan Ekonomi Umat-MPAP.

b. Memberdayakan Pokmas Perempuan MlijoPenjual sayur keliling perempuan atau yang disebut Mlijo merupakan para penjual perempuanyang biasanya menjajakan sayur mayur di sekitar lingkungan masyarakat yang hidup di perkampungandan masyarakat umum.

Penjual mlijo ini sebenarnya telah lama berinteraksi dalam memasarkan dagangannya. Merekaumumnya merupakan satu rumpun keluarga atau memiliki rumah yang saling berdekatan satu samalain. Dengan mengutip Coleman, Fukuyama menyebutkan, bahwa modal sosial menunjuk padaseperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas.Kerjasama dalam keluarga itu dimungkinkan karena adanya faktor biologis yang kodrati dan itu tidakhanya memperlancar dan mempermudah jenis-jenis aktivitas sosial lainnya. Sehingga kedekatan dantingkat komunikasi mereka sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas merekasehari-hari, antara lain: saat mereka mengambil dagangan (kulakan) berupa sayur mayur dari produsenatau pasar pengepul dan saat mereka memasarkan dagangannya secara berkeliling selalu dilakukanbersama-sama dengan wilayah yang telah ditentukan sendiri sesuai kesepatan mereka bersama.

Kelompok penjual mlijo perempuan merupakan kelompok masyarakat yang karena alasan tertentutermasuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan mupunstandar hidup mereka yang masih rendah, yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolonganorang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan(Levitan dalam Suyanto, 1992 dalam Sunatiningsih, 2004). Hal ini mendorong Pokmas Perempuan MPAPuntuk membantu kelancaran aktivitas mereka dalam upaya mempercepat upaya mendorong keberdayaandan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.


Upaya Pokmas Perempuan MPAP melakukan upaya: Pertama, Setiap anggota pengajian yang memilikikulkas secara sukarela menyisakan tempat dengan inisiatif sendiri maupun kelompok bersedia dititipisayur mayur yang tidak laku pada hari itu untuk disimpan di kulkas agar dapat dijual kembali esokharinya oleh pejual mlijo pemiliknya. Kedua, dana yang sudah terkumpul dari para donator tetap MPAP,disalurkan kepada para penjual mlijo yang sudah terbentuk pokmasnya berupa dana bergulir (revolvingfund) untuk menambah modal mereka.

Di wilayah kelurahan Cemorokandang - Kota Malang, dari jumlah yang ada difasilitasi oleh PengurusMPAP mereka dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok dimana masing-masing kelompok terdiridari @ 15 (lima Belas) orang dengan 1 (satu) orang ketua dan 14 (empat belas) orang anggota. Ketuakelompok bertanggungjawab terhadap peredaran dana sekaligus penarikan dana setiap bulannya. Upayapengelompokan ini dilakukan untuk lebih mudah memberikan binaan, arahan serta pengaturan pemberiandana selain sebagai alat control kegiatan mereka.

Mula-mula, dana bergulir yang diberikan pada setiap kelompok sebesar Rp. 450.000,- (empat ratuslima puluh ribu rupiah) setiap anggota. Dengan perhitungan setiap bulan mereka akan mengembalikanke Pengurus MPAP melalui Seksi Pengembangan Umat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),melalui ketua kelompok masing-masing dengan jangka waktu 15 (lima belas) bulan. Artinya merekahanya mengembalikan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap harinya dan tanpa dibebani bunga ataupunjasa lainnya.

Hasil pengembalian dana bergulir dari setiap penjual mlijo perempuan setiap bulannya adalah RP.30.000,- X 15 orang sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah setiap bulannya. Hal ini berarti bahwa setiap bulan, Seksi Pengembangan Ekonomi UmatMPAP dapat menggulirkan dana tersebut untuk satu orang anggota baru dalam kelompok penjual mlijoperempuan.

Dengan penambahan modal tersebut, teryata mereka dapat menyisihkan keuntungan yang lebihbesar. Hal ini dengan asumsi saat mereka menjajakan dagangan yang rata-rata dengan modal pembeliandagangan Rp. 250.000 per hari mereka dapat menjual dagangan habis dagangan laku Rp. 350.000,-perhari, dengan keuntungan Rp. 75.000,- perhari dengan rata-rata menjajaan pada 20 pelanggan. Namunsetelah mereka mendapat tambahan Rp. 450.000,- per orang, mereka memiliki modal Rp. 700.000 denganpenjualan dagangan habis per hari Rp. 1.000.000,- artinya mereka bisa menyisihkan keuntungan kotorsebesar RP. 300.000,-. Keuntungan bersih mereka setelah dibayarkan penyusutan speda motor Rp. 25.000,perhari, bensin Rp. 15.000,- perhari, ongkos kerja Rp. 25.000,- perhari dan cicilan Rp. 1.000 perharidengan total pengeluaran Rp. 66.000,- perhari maka keuntungan bersih yang mereka dapat peroleh Rp.239.000,- perhari. Dengan bertambahnya modal bukan berarti berhenti sampai di situ dengan sendirinyamereka tetap membuka penjualan di rumah setelah mereka berjualan keliling untuk menghabiskandagangan yang kemungkinan masih sisa. Upaya lainnya adalah dengan menitipkan dagangan ke warunglain dan mengolah dagangan sisa menjadi makanan matang untuk dijajakan hari berikutnya.

Namun resiko kegagalan yang mungkin terjadi dari modal yang telah diterima sebesar Rp. 450.000,-bukan tidak mungkin karena sesuatu hal sangat sulit untuk dikembalikan secara tetap berdasarkanangsuran yang ditetapkan. Maka kelompok yang juga penaggung renteng akan melakukan negosisi denganpokmas perempuan keagamaan sebagai pemberi modal untuk memecahkan masalahnya di mana jaringan(network), norma-norma (norms), dan kepercayaan social (social trust) yang mendorong pada sebuahkolaborasi social (koordinasi dan koperasi) untuk kepentingan bersama. Pierre Bourdieu (197o)berpendapat bahwa modal social mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapat seseorangdidalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas social tertentu. Selanjutnya james Colemanmengatakan bahwa modal social adalah sumberdaya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan social tertentu.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa berbeda dengan asset financial yang diperoleh dari kredit, assetsumberdaya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya maka modal social dapat diperolehdari relasi antar manusia.Di mana teori perilaku social melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat


lingkungan yang saling mempengaruhi (John Tibaut dan Harlod Kelley, 1959; George Homans, 1961;Ricard Emerson, 1962 dan Peter Blau, 1964). Modal social ini juga yang melahirkan kontrak socialdan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Ahmad, 2001).

5. Manfaat bagi Perempuan Penjual Mlijoa. Perempuan Mlijo dapat meningkatkan ikatan social secara lebih intens dengan adanya kesamaan

tujuan dan cara pandang yang dibangun bersama.b. Perempuan Mlijo terbiasa untuk membicarakan bersama-sama apa yang menjadi kepentingan

dan kebutuhan mereka.c. Perempuan Mlijo mengalami bagaimana menyusun aturan main bersama.d. Perempuan Mlijo memiliki wadah mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan riil mereka secara

bersama-sama.e. Perempuan Mlijo mengalami dan mengerti mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif

yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan bersama.f. Perempuan Mlijo mengalami pembelajaran dalam meresolosi konflik yang bisa jadi menyertai

proses dan hasil pengambilan keputusan.g. Perempuan Mlijo merasakan manfaat keberadaan suatu jaringan kerjasama dalam pemenuhan

kebutuhan bersama.h. Perempuan Mlijo merasakan manfaat bagi keberadaan Majelis Pengajian Ahad Pagi sebagai

pokmas perempuan keagamaan yang mamapu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka.

PENUTUPMasyarakat miskin dengan keterbatasan dan ketidakberdayaan mereka, berpotensi menyerah

terhadap kondisi kehidupan dan semakin jauh dari suatu harapan sebagai suatu masyarakat sejahtera.Pada umumnya mereka kesulitan meningkatkan taraf hidup. Kelompok masyarakat yang dibentuk olehPemerintah karena program-program pembangunan ataupun yang tumbuh karena kepetingan tertentudibidang ekonomi lebih mempermudah digunakan untuk bersama-sama meningkatkan dan mempercepatkemandirian perempuan dalam usaha di sektor ekonomi mikro kecil.

Kelompok masyarakat perempuan menjadi sangat penting dalam peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan perempuan dengan memberi akses modal dalam peningkatan usaha ekonomi produktifmereka agar lebih mandiri dan memiliki keberdayaan dalam menigkatkan dan mengembangkan usahanyamelalui pokmas-pokmas yang ada..

DAFTAR PUSTAKABasri, M.C. 2002.Wajah Murung Ketenagakerjaan Kita, Kompas, 25 NovemberBrata, Aloysius Gunadi. 2001. Agar Desentralisasi Bermakna Bagi Modal Sosial. Artikel dalam

www.saturnet.comColeman, J.S. 1988. Social Capital in the Creation Of Human Capital American Journal of Sociologi

94 (Supplement): S95-S120.Esman, Milton J. dan Norman T. Uphoff, Local Organisations: Intermediaries in Rural Development,

1988. Cornell University Press, Ithaca and London.Karsidi, Ravik. 1997. Persiapan Sosial, Makalah Pelatihan Pendampingan Pengusaha Usaha Mikro, Malang:

Bank Indonesia.Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi. Perencanaan, Strategi,

dan Peluang. Erlangga, Jakarta.


Linz, Juan J dan Alfred Stepan, 1996. Problems of Demokratic Transition and Consolidation: SouthernEurope, South America, and Post-Communist Europe, The Johns Hopkins University Press, Baltimoreand London.

Mubyarto. 1991. Strategi Pembangunan Pedesaaan, Yogyakarta: P3PK UGM.Rahardjo, Murwatie B. dan Sukardi Rinakit, Pemberdayaan Petani dalam Buku Pemberdayaannya,

Konsep, Kebijakan dan Implementasinya. Center For Strategic and International Studies. Jakarta.1996

Raharjo, M. Dawam. 1989. Metode Pelibatan Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPedesaaan. makalah Diskusi Periodik di PSPP Lemlit UNS. Surakarta 21 Oktober 1989.

Rappaport J. 1985. The Power of Empowerment Language, Journal of Social Policy, 16.Rondinelli, Denis A. 1990. Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu. Bumi Aksara.

Jakarta.Tokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan, Dilema dn Tantangan. Pustaka Pelajar. Yoyyakarta.Ruwiyanto, Wahyudi. 1988. Pengaruh factor-faktor Dinamika Organisasi Lembaga Pendidikan

Karya Terhadap Manfaat Sosio Ekonomi Warga Belajar. Disertasi S3. Bogor: Fak. Pasca SarjanaIPB.

Setianto. Imam. 2000. Analisis Fungsi-fungsi Manajemen Lembaga Lokal di Desa Cemorokandang,Kecamatan Kedung Kandang Dat II Malang.

Sunatiningsih, Agnes. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Melalui Institusi Lokal. Gajahmada.Yagyakarta.

Suryahadi, A.W. Widyanti, D. Perwira, S. Sumarto. Minimum Wage Policy and Its Impact onEmployment in the Urban Formal Sector, Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 39 No 1,29 50.

Swift C. dan G. Levin, Empowerment: An Emerging Mental Health Technology, Journal ofPrimary Prevention, 7.

Tonkiss, F. 2000. Does Social Capital and Economy, Dalam F. Tonkiss dan A. Pasey (eds.) Trustand Civil Society. New York:St. Martins

Date post:	22-Nov-2015
Category:	Documents
Upload:	satriacwibawa
View:	40 times
Download:	2 times

Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Documents