No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 69 PERAN PENTING PERATURAN PEMERINTAH (PP) RI NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sutono** & Bagus Kusuma Ardi** Abstract Taxes have a very important role to play in the interests of the development process and finance government spending. The role of taxes is increasingly strategic especially when the economic conditions are weakening as it is today. Efforts to maximize tax revenues cannot rely solely on the role of the Director General of Taxes or tax officials, but the active role of taxpayers is also needed to be a very important factor in achieving tax revenue success. Therefore, one of the government's anticipations to continue maximizing the income / income from the taxation sector is through the issuance of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 46 of 2013 concerning 1% Final Tax for taxpayers with certain gross circulation or more commonly called PP Number 46 of 2013. PP No. 46 of 2013 has an important role in tax compliance. With this PP Number 46 of 2013, it is expected that taxpayers can comply with their obligations which include administration, calculation, deposit / payment, and reporting of income tax payable. Keywords: PP Number 46 of 2013, Taxpayer Compliance, Taxpayers Abstrak Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan proses pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak adalah menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, salah satu antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan/penerimaan dari sektor perpajakan adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Final 1 % untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, maka diharapkan wajib pajak dapat patuh terhadap kewajibannya yang meliputi administrasi, penghitungan, penyetoran/pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Kata kunci: PP Nomor 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak PENDAHULUAN Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas- tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Eva Oktavia, 2011). Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan proses pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. ** Dosen STIE Dharmaputra Semarang
Transcript
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
69
PERAN PENTING PERATURAN PEMERINTAH (PP) RI NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Sutono** & Bagus Kusuma Ardi**
Abstract
Taxes have a very important role to play in the interests of the development process and finance government spending. The role of taxes is increasingly strategic especially when the economic conditions are weakening as it is today. Efforts to maximize tax revenues cannot rely solely on the role of the Director General of Taxes or tax officials, but the active role of taxpayers is also needed to be a very important factor in achieving tax revenue success. Therefore, one of the government's anticipations to continue maximizing the income / income from the taxation sector is through the issuance of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 46 of 2013 concerning 1% Final Tax for taxpayers with certain gross circulation or more commonly called PP Number 46 of 2013. PP No. 46 of 2013 has an important role in tax compliance. With this PP Number 46 of 2013, it is expected that taxpayers can comply with their obligations which include administration, calculation, deposit / payment, and reporting of income tax payable. Keywords: PP Number 46 of 2013, Taxpayer Compliance, Taxpayers
Abstrak
Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan proses pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak adalah menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Oleh sebab itu, salah satu antisipasi pemerintah untuk terus memaksimalkan pengupayaan pendapatan/penerimaan dari sektor perpajakan adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Final 1 % untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, maka diharapkan wajib pajak dapat patuh terhadap kewajibannya yang meliputi administrasi, penghitungan, penyetoran/pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Kata kunci: PP Nomor 46 Tahun 2013, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak PENDAHULUAN
Pajak adalah suatu pengalihan
sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran
hukum, namun wajib dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lebih dahulu tanpa mendapat imbalan
yang langsung dan proporsional agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan
pemerintahan (Eva Oktavia, 2011). Pajak
memiliki peran yang sangat penting
untuk kepentingan proses pembangunan
dan membiayai pengeluaran pemerintah.
** Dosen STIE Dharmaputra Semarang
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
70
Peran pajak semakin strategis terutama
pada saat kondisi ekonomi yang melemah
seperti saat ini. Usaha memaksimalkan
penerimaan pajak tidak dapat hanya
mengandalkan peran dari Dirjen Pajak
maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan
juga peran aktif dari para wajib pajak
adalah menjadi faktor yang sangat
penting dalam hal mencapai keberhasilan
penerimaan pajak. Undang-undang
perpajakan menjelaskan bahwa
kewajiban para wajib pajak adalah
membayar pajak, jika tidak memenuhi
kewajiban tersebut maka wajib pajak
dapat dikenakan sanksi (Zain, 2007).
Wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk
pemungutan pajak orang pribadi atau
wajib pajak badan. Dengan kata lain,
wajib pajak adalah setiap orang pribadi
yang memiliki penghasilan di atas
pendapatan tidak kena pajak (Abdul,
2010). Sedangkan kepatuhan wajib pajak
adalah sebagai keadaan di mana wajib
pajak taat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya atau tidak menyimpang
dari peraturan perpajakan yang berlaku
(Safri, 2010), atau dengan kata lain
kepatuhan wajib pajak adalah suatu
kesadaran wajib pajak dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban
pajak yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan
pemberian sanksi (Zain, 2007).
Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan
utama dari pemeriksaan pajak di mana
dari hasil pemeriksaan pajak akan
diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.
Bagi wajib pajak yang tingkat
kepatuhannya tergolong rendah (minim),
maka diharapkan dengan dilakukannya
pemeriksaan dapat memberikan motivasi
positif agar menjadi lebih baik untuk ke
depannya (Siti, 2010).
Salah satu antisipasi pemerintah
untuk terus memaksimalkan pengupayaan
pendapatan dari sektor perpajakan adalah
melalui penerbitan Peraturan Pemerintah
(PP) Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Final 1 %
untuk wajib pajak dengan peredaran
bruto tertentu atau lebih umum disebut
PP Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini
berkalu bagi wajib pajak pribadi dan
badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang memiliki peredaran bruto (omset)
kurang dari atau sama dengan Rp. 4,8
miliar pertahun (Tulus, 2013). Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
merupakan kebijakan pemerintah terkait
perpajakan yang tergolong baru. Pada
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
71
dasarnya penerbitan PP Nomor 46 Tahun
2013 ini bertujuan untuk memberikan
kemudahan dan penyederhanaan
perhitungan pajak secara administratif
sehingga akan meningkatkan transparansi
dan kontribusi masyarakat dalam
pembangunan melalui kepatuhan
pembayaran pajak (I Putu Gede, 2013).
Namun demikian, penerbitan
peraturan ini kenyataannya menimbulkan
pro dan kontra pada masyarakat
khususnya bagi pelaku bisnis sebagai
wajib pajak yang mungkin berimbas atau
berdampak pada tingkat kepatuhan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Hal ini disebabkan
peraturan ini mengubah secara signifikan
terkait teknik perhitungan maupun tarif
yang ditanggung oleh wajib pajak atas
penghasilannya. Meskipun lebih mudah
dan sederhana dalam perhitungan, tetapi
secara rasional besarnya pajak yang
ditanggung oleh wajib pajak semakin
tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan
kotor). Dampaknya kebanyakan wajib
pajak tidak terbuka atau transparan dalam
melakukan pelaporan dan bahkan
melakukan penghindaran pajak (Tulus,
2013).
Oleh sebab itu, berdasarkan uraian
tersebut di atas maka perlu dibahas lebih
lanjut mengenai peran penting Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2013 terhadap
kepatuhan wajib pajak.
TELAAH PUSTAKA
Pajak
Undang-undang (UU) Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1
menyatakan bahwa pajak adalah
kontribusi wajib pajak kepada Negara
yang terhutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa
berdasarkan UU dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Menurut Soemitro (2004) bahwa
pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan
surplusnya digunakan untuk public
saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment.
Berdasarkan definisi pajak tersebut
di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pajak adalah (Eva Oktavia, 2011):
1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah berdasarkan atas undang-
undang serta aturan pelaksanaannya.
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
72
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan
adanya alih dana (sumber daya) dari
sector swasta (wajib pajak membayar
pajak) ke sector pemerintah
(pemungut pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan
bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka
menjalankan fungsi pemerintahan
baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya
imbalan (kontraprestasi) individual
oleh pemerintah terhadap pembayaran
pajak yang dilakukan oleh wajib
pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak
Kamus Umum Bahasa Indonesia
(Alwi, 2005) menyatakan bahwa
kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada
aturan dalam perpajakan. Kepatuhan
perpajakan merupakan ketaatan, tunduk,
dan patuh, serta melaksanakan ketentuan
perpajakan, atau dengan kata lain
kepatuhan perpajakan dapat diartikan
sebagai ketundukan, taat dan patuhnya
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku (Siti, 2010).
Adapun kepatuhan perpajakan dapat
dibagi menjadi dua macam, yaitu (Safri,
2010):
1. Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal
adalah suatu keadaan di mana wajib
pajak memenuhi kewajiban
perpajakan secara formal sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Perpajakan. Dalam hal ini
kepatuhan formal meliputi: a) Wajib
pajak membayar pajak dengan tepat
waktu, b) Wajib pajak membayar
pajak dengan tepat jumlah, c) Wajib
pajak tidak memiliki tanggungan
Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan Material. Kepatuhan
material adalah di mana suatu
keadaan wajib pajak secara
substansi/hakekat memenuhi semua
ketentuan perpajakan, yakni sesuai
dengan isi dan jiwa undang-undang
perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan
material meliputi: a) Wajib pajak
bersedia melaporkan informasi
tentang pajak apabila petugas
membutuhkan informasi, b) Wajib
pajak bersikap kooperatif (tidak
menyusahkan) petugas pajak dalam
pelaksanaan proses administrasi
perpajakan, c) Wajib pajak
berkeyakinan bahwa melaksanakan
kewajiban perpajakan merupakan
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
73
tindakan sebagai warga Negara yang
baik.
Wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan yang meliputi pembayaran
pajak, pemotongan pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan
perpajakan, atau dengan kata lain wajib
pajak merupakan orang pribadi atau
badan yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas yang mendaftarkan diri,
yang melakukan penghitungan,
pembayaran dan pelaporan sesuai
ketentuan perpajakan (Rosdiana, 2011).
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu
iklim kepatuhan dan kesadaran
pemenuhan kewajiban perpajakan di
mana; 1) wajib pajak paham atau
berusaha untuk memahami semua
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, 2) wajib pajak mengisi
formulir pajak dengan tepat, 3) wajib
pajak menghitung pajak yang terutang
dengan jumlah yang benar, dan 4) wajib
pajak membayar pajak terutang tepat
pada waktunya. Sementara itu Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
74/PMK.03/2012 disebutkan bahwa
kriteria wajib pajak yang patuh, yaitu: a)
wajib pajak tepat waktu dalam
menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir, b)
wajib pajak tidak mempunyai tunggakan
pajak untuk semua jenis pajak kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh
izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, c) laporan keuangan
wajib pajak diaudit oleh Akuntan Publik
atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, dan d) wajib pajak tidak
pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Sejalan dengan itu, Siti (2010)
menyebutkan bahwa kepatuhan wajib
pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam
mendaftarkan diri
2. Kepatuhan wajib pajak untuk
menyetorkan kembali Surat
Pemberitahuan
3. Kepatuhan wajib pajak dalam
menghitung, memperhitungkan dan
membayar pajak terutang
4. Kepatuhan wajib pajak dalam
pelaporan dan pembayaran
tunggakan.
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
74
Peraturan Pemerintah (PP) Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang memiliki Peredaran
Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No.
46 Tahun 2013 merupakan kebijakan
perpajakan yang tergolong baru.
Peraturan ini berlaku sejak diterbitkan
pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan
maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan
penerbitan peraturan ini adalah untuk
memberikan kemudahan kepada wajib
pajak orang pribadi dan badan yang
memiliki peredaran bruto tertentu dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh
sebab itu pemerintah memberikan
perlakuan terkait ketentuan mengenai
perhitungan, penyetoran dan pelaporan
Pajak Penghasilan yang terutang.
PP Nomor 46 Tahun 2013
menyebutkan bahwa criteria yang
menjadi objek pajak peraturan ini adalah
sebagai berikut:
1. Atas penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto
tertentu, dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final.
2. Wajib pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Pajak yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a) Wajib pajak orang pribadi atau
wajib pajak badan tidak
termasuk bentuk usaha tetap,
b) Menerima penghasilan dari
usaha, tidak termasuk
penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan
bebas, dengan peredaran bruto
tidak melebihi Rp.
4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) dalam
1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk wajib pajak orang
pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 adalah wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan dan/atau jasa yang
dalam usahanya:
a) Menggunakan sarana atau
prasarana yang dapat dibongkar
pasang, baik yang menetap
maupun tidak menetap.
b) Menggunakan sebagian atau
seluruh tempat untuk
kepentingan umum yang tidak
diperuntukkan bagi tempat
usaha atau berjualan.
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
75
4. Tidak termasuk wajib pajak badan
sebagaimana dimaksud pada ayat
2 adalah:
a) Wajib pajak badan yang belum
beroperasi secara komersial,
atau
b) Wajib pajak badan yang dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah beroperasi secara
komersial memperoleh
peredaran bruto melebihi Rp.
4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).
METODE
Metode penulisan yang digunakan
dari artikel ini adalah metode deskriptif,
yakni metode penulisan yang
memberikan gambaran atau uraian atas
suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada
perlakuan terhadap objek yang diteliti
(Kuntoro, 2005; Jauhari, 2009). Sumber
data yang digunakan dari artikel ini
adalah paper yakni sumber data yang
menyajikan tanda-tanda berupa huruf.
Huruf di sini berarti tulisan yang berupa
karya ilmiah, baik artikel, makalah,
maupun laporan-laporan (Kuntoro, 2005;
Jauhari, 2009). Sedangkan teknik
pengumpulan data dari artikel ini adalah
menggunakan studi dokumentasi yakni
dokumen karya-karya ilmiah yang berupa
artikel, makalah maupun laporan-laporan
(Kuntoro, 2005; Jauhari, 2009).
PEMBAHASAN
Peran Penting PP Nomor 46 Tahun
2013 Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Setiap wajib pajak membutuhkan
peraturan atau undang-undang dan
konsep perpajakan untuk dapat
menjalankan kewajiban perpajakan
dengan benar (Narita, dkk., 2012). Hal ini
dikarenakan peraturan atau undang-
undang bagi wajib pajak dalam
pelaporannya memiliki peran penting
terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh
karena itu, antisipasi pemerintah untuk
terus mengoptimalkan wajib pajak dalam
mematuhi kewajiban perpajakannya,
maka pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Final 1 % untuk wajib pajak dengan
peredaran bruto tertentu. PP Nomor 46
Tahun 2013 ini merupakan langkah
strategis dalam upaya optimalisasi
pengelolaan penghimpunan pajak
penghasilan (PPh). Namun demikian
penerapan kebijakan tersebut hanya akan
maksimal dengan adanya partisipasi aktif
wajib pajak sehingga wajib pajak dituntut
untuk mematuhi peraturan tersebut serta
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
76
memiliki persepsi yang baik atau
kepercayaan terhadap praktik perpajakan
di Indonesia.
PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah
sebagai gambaran rasional bagi wajib
pajak untuk mematuhi di dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya.
Karena peraturan ini tergolong baru maka
PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diharapkan
dapat mendorong wajib pajak secara
teknis dalam memenuhi atau mematuhi
kewajiban pajaknya baik dalam
menyelenggarakan administasinya,
perhitungannya, penyetoran,
pembayarannya, maupun pelaporannya.
Berikut ini adalah PP Nomor 46 Tahun
2013 yang harus dipahami oleh para
wajib pajak:
1. Pengetahuan wajib pajak terkait
ketentuan umum PP Nomor 46 Tahun
2013 yang meliputi pemberlakuan
peraturan dan ini peraturan (objek dan
subjek yang dikenai peraturan)
2. Kemampuan wajib pajak secara
teknis berkaitan dengan PP Nomor 46
Tahun 2013 baik dalam tata cara
perhitungannya maupun dalam
pelunasannya.
Beberapa artikel yang berkaitan
dengan PP Nomor 46 Tahun 2013
terhadap kepatuhan wajib pajak telah
dijelaskan oleh beberapa penulis,
diantaranya Narita, dkk. (2012) yang
menyatakan bahwa peraturan perpajakan
memiliki peran penting terhadap
kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak
dapat melaporkan kewajiban
perpajakannya dengan mudah. Sejalan
dengan itu, Keziana (2013) menyatakan
bahwa PP Nomor 46 2013 berperan
penting dalam kaitannya dengan
kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga
sesuai dengan pendapat Yunita (2015)
yang menyatakan bahwa PP Nomor 46
Tahun 2013 dapat mendorong wajib
pajak dalam mematuhi kewajiban
pajaknya. Selanjutnya, Hardiyanto (2016)
dan Isroah (2016) menyatakan bahwa PP
Nomor 46 Tahun 2013 memiliki peran
penting terhadap kepatuhan wajib pajak
karena peraturan ini dapat memberikan
kemudahan dalam penghitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak bagi
wajib pajak.
Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa PP Nomor 46 Tahun
2013 memiliki peran penting terhadap
kepatuhan wajib pajak. Karena dengan
PP Nomor 46 Tahun 2013, maka wajib
pajak semakin mudah dan sederhana
dalam penghitungan, pembayaran, dan
pelaporan perpajakannya.
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
77
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Berdasarkan telaah pustaka dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa PP
Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak
penghasilan atas penghasilan dari usaha
yang diterima atau diperoleh wajib pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu
atau biasa, memiliki peran penting
terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap
kewajiban pajaknya. PP Nomor Tahun
2013 ini memberikan kemudahan kepada
wajib pajak orang pribadi dan badan yang
memiliki peredaran bruto tertentu dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya.
Rekomendasi yang diberikan dalam
hal ini adalah para wajib pajak
diharapkan dapat mematuhi peraturan
atau undang-undang perpajakan sehingga
dapat menjalankan kewajiban perpajakan
dengan benar. Selain itu, para wajib pajak
diharapkan dapat berperan aktif dalam
pelaksanaan pelaporan perpajakannya.
Sedangkan rekomendasi untuk
pemerintah adalah diharapkan pemerintah
dapat meningkatkan proses pendidikan
kepada masyarakat atau dalam hal ini
para wajib pajak tentang pentingnya
peran PP Nomor 46 Tahun 2013 di
Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Asri Harahap, 2010. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
Alwi, Hasan, dkk., 2005. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka.
Hardiyanto, Wibowo, 2016. Pengaruh
Persepsi atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Jurnal Kompartemen, Vol. XIV No. 2.
I Putu Gede, Diatmika, 2013. Penerapan
Akuntansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No. 2. Mardiasmo, 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi IRMA, ISSN: 2337-56xx, Volume xx No.2.
Kuntoro, Roni, 2005. Metode Penelitian,
Jakarta: PPM
No. 45 / Th. XXV / Oktober 2018 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
78
Isroah, 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Jurnal Nominal, Volume V Nomor 2.
Narita, Pravitasari, Wirawan Endro, Dwi
Radianto, Vierly Ananta Upa, 2012. Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto. Jurnal Gema Aktualita, Vol.1 No. 1
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto,
2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
Kebijakan ”Satu Persen” Pajak pada UMKM. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Vol. 8
Yunitha, Tri Kartika, 2015. Pengaruh
Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013. Jurnal Akutansi Vol. 2 No. 3
Zain, Mohammad, 2007. Manajemen
Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Keuangan No.
74/PMK.03/2012 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau Biasa.
