PERBANDINGAN PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus PT Kota Minyak Automation VS Danar Dono (Indonesia) dengan Zynga Inc Vs Alan Patmore (California-USA) A. Pendahuluan Pengaturan Rahasia Dagang, berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below. (2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information: a. is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible 1
Transcript
PERBANDINGAN PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA
DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
(Studi Kasus PT Kota Minyak Automation VS Danar Dono (Indonesia) dengan
Zynga Inc Vs Alan Patmore (California-USA)
A. Pendahuluan
Pengaturan Rahasia Dagang, berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994,
Diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup Agreement on
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Informasi
yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs yang mengatur hal-hal sebagai
berikut:
Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengatur hal-hal sebagai berikut:
(1) In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as
provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect
undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data
submitted to governments or govermental agencies in accordance with
paragraph 3 below.
(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information
lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by
others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices
so long as such information:
a. is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and
assembly of its components, generally known among or readily accessible
to persons within the circles that normally deal with the kind of information
in question;
b. has commercial value because it is secret, and
c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the
person lawfully in control of the information, to keep it secret
1
Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai
negara anggota Indonesia dan negara California-USA yang merupakan anggota WTO
yang mencakup persetujuan TRIPs diwajibkan untuk memberikan perlindungan
terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan
secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis
Konvensi Paris versi 1967. merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga
berfungsi sebagai kaidah penunjuk.
Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menanda tangani
kesepakatan World Trade Organization (WTO) dan merati-fikasi Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu
ketentuan yang terdapat dalam WTO, yaitu pada lampiran 1C adalah mengenai
Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including
Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait
dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang
biasa disingkat dengan TRIPs. Untuk itu pemerintah Indonesia harus menyesuaikan
peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya mengenai
TRIPs
Di Negara Indonesia, ketentuan mengenai Rahasia Dagang diatur dalam
Undang – Undang no. 30 tahun 2000.tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara
Tahun 2000 No. 242, Tambahan Lembaran Negara No. 4044. Dalam penjelasan
ketentuan umumnya telah dijelaskan bahwa urgensi lahirnya UU Rahasia dadang
adalah sebagai bentuk upaya adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia
usaha, sebagaimana hal-nya Paten sudah dikenal sebelumnya. Dalam Paten, sebagai
imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan
temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha
bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga
kerahasiaan karya intelektual mereka, untuk itu perlu dilindungi berdasarkan undang-
undang.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 / 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan rahasia dagang adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
2
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.” Selan-jutnya Pasal
2 UU ini juga ditentukan bahwa “Lingkup perlindung- an rahasia dagang meliputi
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.”
Sedangkan yang menjadi Elemen Rahasia Dagang adalah sebagai berikut1 : (1)
Bersifat rahasia dimana informasi tersebut tidak diketahui secara umum oleh
masyarakat / hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu yang mampu
menggunakannya untuk tujuan memperoleh keuntungan; (2) Memiliki nilai ekonomi /
komersial dimana dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan
untuk menjalankan kegiatan / usaha yang menghasilkan keuntungan; (3) Dijaga
kerahasiaannya, apabila pemilik / pihak – pihak yang menguasainya telah melakukan
upaya perlindungan melalui langkah – langkah yang memadai untuk menjaga
kerahasiaan dan monopoli pemguasaannya.
Rahasia Dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu
penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena
pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan
sebagai informasi yang bersifat rahasia. Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang
itu suatu saat akan berubah menjadi paten, misalnya ketika oleh penemunya informasi
tersebut didaftarkan sebagai paten2. Lamanya perlindungan rahasia dagang di
Indonesia adalah tidak terbatas. Rahasia dagang tetap ada selama tidak terjadi
pengungkapan dari pokok persoalan rahasia dagang diluar orang – orang yang memiliki
hubungan khusus dengan pemiliknya3.
Ketentuan mengenai pelanggaran rahasia dagang diatur dalam pasal 13, 14 dan
15 Undang – undang no.30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pelanggaran rahasia
dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia
dagang, mengingkari kesepakatan atau mengikngkari kewajiban tertulis atau tidak
1 Cita Citrawinda Noerhadi, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 20122 http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/23/pengaturan-rahasia-dagang-di-indonesia/, ditelusuri tanggal 30 Oktober 20123 Cita Citrawinda Noerhadi, Op.cit
kepada saingan perusahaannya. Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai
berikut:
Pada bulan Maret 2007, Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak
Automation membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan
proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia.
Tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan
proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico dengan tujuan
memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota
Minyak Automation. PT Envico meminta Danar Dono untuk mengerjakan proposal
tersebut karena Danar Dono telah mengatakan bahwa ia telah keluar dari PT Kota
4
Minyak Automation. Atas keperluan ini PT Envico membayar 200 juta rupiah pada
Danar Dono.
Selanjutnya, Danar Dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal
penawaran PT Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah
penawaran sebesar $ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico
lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $ 121.331,00 dan sengaja membuat
PT Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan ‘ground level
concentraton’ sehingga tidak lolos secara tekhnikal sehingga setelah tender dibuka oleh
PT Medco E&P Indonesia perwakilan PT Kota Minyak Automation kalah dan PT Envico
menjadi pemenang tender.
Perbuatan Danar Dono kemudian diketahui oleh PT Kota Minyak Automation
berdasarkan file computer terdakwa, dimana terdapat Purchase Order dari PT
Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT Envico atas nama Danar Dono.
Akibat dari perbuatan DanarDono, PT Kota Minyak Automation mengalami kerugian,
kemudian lalu menuntut Danar Dono di PN Jakarta Utara.
Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa Danar Dono telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak
mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, melakukan perbuatan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, juga diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP, dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
Danar Dono lalu mengajukan banding terhadap putusan ini.
Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan sama dengan PN Jakarta
Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara Danar Dono menjadi 1 tahun 2
bulan. Danar Dono yang masih merasa tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Danar
Dono, kemudian membebankan pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi. Adapun alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak
salah menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di
mana seharusnya tedakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja
5
yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa, terdakwa
mengungkapkan informasi pada pihak lain yaitu kepada PT Envico sehingga
perusahaan PT Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan
cerobong api dan mengalami kerugian. Putusan judex facti tidak bertentangan dengan
hukum dan atau undang – undang, sehingga harus ditolak.
Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa Danar Dono telah sengaja
membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja kepada perusahaan kompetitor
sehingga perusahaan kompetitor dapat memenangkan tender yang seharusnya
dimenangkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Untuk itu, memang benar apa yang
telah diterapkan oleh PN Jakarta Utara dan PT Jakarta bahwa Danar Dono terbukti
telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang yang dimuat dalam UU no. 30 th 2000
tentang Rahasia Dagang sebagai berikut:
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari
kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang
bersangkutan.”
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
“Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah kasus
Cohen vs Lindenbaum. Meski kasus tersebut masuk dalam ranah perdata, tapi disini
dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang merugi akibat rahasianya
dibocorkan, maka Lindenbaum berhak mengajukan gugatan terhadap Cohen. Dalam
kasus ini, dapat dilihat karena PT Kota Minyak Automation merugi karena rahasianya
dibocorkan, maka perusahaan ini berhak menuntut orang yang membocorkan rahasia
dagangnya. PT Envico tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa Danar Dono
masih bekerja dalam perusahaan saingannya, sehingga tidak dapat dituntut.
Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak
lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi
6
pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi dilakukan
oleh buruh dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini telah ada
pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi buruh untuk
menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja
berdasarkan perjanjian yang mengaturnya.
Dalam kasus ini, data yang dibocorkan oleh Danar Dono termasuk dalam ranah
rahasia dagang sebagamana telah diatur dalam pasal 3 UU No. 30 th 2000 dimana
yang termasuk dalam rahasia dagang yang dapat dilindungi sebagai berikut: (1)
Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia
mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana
mestinya; (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat; (3)
Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut
dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau
dalam meningkatkan keuntungan secaraekonomi; (4) Informasi dianggap dijaga
kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan
langkah-langkah yang layak dan patut.
Apabila dilihat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 tersebut di atas,
Karena proposal yang dibuatkan oleh Danar Dono untuk PT Kota Minyak Automation
tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya
melalui upaya mencantumkan ketentuannya dalam peraturan tata tertib perusahaan
maka termasuk kedalam rahasia dagang sehingga harus dilindungi. Dan karena Danar
Dono telah melakukan perbuatan membocorkan rahasia tersebut maka ia memang
melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana. dan patut.
Terkait dengan kewajiban Danar Dono untuk tidak membocorkan rahasia
perusahaannya memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara
eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya
kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), peraturan
perundangan di bidang perburuhan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), maupun dalam Kitab
7
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam
prakteknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara
buruh dengan pengusaha.
Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan
pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdata. Sebagai
perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada
prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai
ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.
Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena
para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana
layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak” yang
tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak
yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan
kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku
hukum perburuhan.
Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara
pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja
tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak
bertentangan dengan kaidah heteronom dalam hukum perburuhan, dengan kata lain
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam
peraturan perundangan (kaidah heteronom) antara lain: (1) adanya pekerjaan, yaitu
prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh
dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual); (2) adanya unsur di bawah perintah,
dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan
subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja; (3) adanya upah
tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima
kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura); (4) adanya waktu, yaitu
adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja
8
melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Selain dari keharusan adanya
unsur-unsur di atas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan
kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu
selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan tidak ada
ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu
informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan,
bahwa dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang
menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi
perusahaan tempat ia bekerja (rahasia dagang perusahaannya) tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha
dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.
Secara pidana, tuntutan dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dapat dilakukan
berdasarkan UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah pasal 13 dan pasal 17(1),
yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran rahasia dagang
berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hanya dapat dilakukan
tuntutan apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (pasal 17(2)). Jadi
pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan.
Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup
kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP dimana
dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang
dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak
sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah
buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia
masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang
digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323
ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus
tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau
9
dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9
bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dalam pasal 323 ayat 2
disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan
(delik aduan).
Melihat pada peraturan perundangan di bidang perburuhan, maka pelanggaran
rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam
Kepmen. TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa buruh yang
melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau
mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha
untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut.
Ketentuan dalam KepmenTK tersebut terdapat pula dalam undang-undang
tenaga kerja yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Dalam pasal 158 ayat 1(i) dinyatakan bahwa pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah
dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan
yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kesalahan berat
tersebut harus dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian pekerja atau buruh
tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau
bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang
saksi.
Sesuai uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus, benar bahwa Danar Dono
sebagai karyawan PT Kota Minyak Automation tidak memiliki hak untuk membocorkan
rahasia perusahannya karena ia telah terikat perjanjian kerja oleh perusahaan. Dan
perusahaan pun berhak menuntut secara pidana Danar Dono karena ia memang
terbukti melakukan tindak pidana.
Karena hakim di kedua pengadilan tingkat sebelumnya tidak salah dalam
menerapkan hukum, maka benar apa yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung
10
bahwa permohonan kasasi Danar Dono harus ditolak. Karena penolakan ini maka
Danar Dono harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi.
C. Pengaturan Ketentuan Rahasia Dagang di California-USA (Studi Kasus
Zynga Inc Vs Alan Patmore)
Di Amerika Serikat peraturan yang mengenai rahasia dagang diatur oleh hukum
Negara. Hingga pada tahun 1979, konfrensi nasional mengenai penyeragaman hukum
Negara di Amerika menyetujui The Uniform Trade Secreat Act (UTSA) yang mana telah
digunakan banyak Negara bagian untuk mengkodifikasi hukum mengenai rahasia
dagang mereka. Sebanyak 41 negara bagian dan District of Colombia telah meratifikasi
seluruh atau beberapa bagian dari UTSA, sementara Undang – undang Negara yang
tidak bedasarkan UTSA telah diratifikasi oleh Negara bagian Alabama, Massachuset,
North Carolina. New Jersey, Pensylvania, New York, Tennesse, Texas dan Wyoming
belum memberlakukan undang – undang mengenai rahasia dagang dan terus
bersandar terutama pada pernyataan pertama sebagai sumber prinsip yang mendasar4.
UTSA mendefinisikan rahasia dagang “as information, including a formula,
pattern, compilation,program, device, method, technique, or process, that: (i) derives
independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and
not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain
economic value from its disclosure or use; and (ii) is the subject of efforts that are
reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”5. Rahasia dagang yang
dimaksud adalah berupa informasi, termasuk formula, pola, kompilasi, program,
perangkat, metode, teknik, atau proses yang : (i) berasal dari nilai ekonomi bebas,
actual atau potensial, dari tidak diketahui secara umum, dan tidak mudah diketahui
dengan cara yang tepat, orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari
penggunaannya maupun keterbukaannya; dan (ii) adalah subyek dari upaya dalam
keadaan yang wajar untuk menjaga kerahasiaan.
Rahasia Dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata
yang mengatur hubungan antar individu mengenai rahasia Dagang dengan pihak
4 Neil R Belmore, Kevin Sartorio, Trade Secret Law in Canada and The United State, Presented to The Canadian Institute’s Canadian / American Intellectual Property Symposium 9 and 10 November 2000 .Toronto, hlm 2 5 Uniform Trade Secret Act
11
ketiga yang berhubungan dengan Informasi . Begitu pula halnya dengan
perjanjian kerja, yang sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena unsur
perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan. Namun, tak dapat dipungkiri
bahwa baik Rahasia Dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki
aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha
dan dunia perburihan pada umumnya, sehingga dalam hal pemberian sanksi
oleh negara terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dihadapkan pada ancaman
pidana, di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.
Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam
perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia
bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
Banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pengusaha dalam
memperoleh keunggulan dari perusahaan lainnya. Salah satu contohnya dapat
kita lihat dari kasus yang terjadi di Amerika, Zynga Inc. yang menggugat
pegawainya Alan Patmore et al. Secara singkatnya, kasus Zynga versus Alan
Patmore ini sebagai berikut.
1. Zynga Inc. adalah sebuah sebuah perusahaan games sosial yang
mempekerjakan lebih dari 2.900 pegawai di seluruh dunia dan dikenal
sebagai pembuat game-game yang sangat terkenal, seperti Farm Ville, City
Ville, Words With Friends, dan Castle Fields.
2. Zynga Inc. sangat tidak dapat mentolerasi pencurian data-data yang sensitif
dan berharga, sehingga Zynga Inc. mengajukan gugatan untuk memastikan
ganti rugi terhadap kerugian yang dialami dan untuk menghindari
penggunaan data rahasia tersebut.
3. Pada saat itu, tergugat, Alan Patmore adalah General Manager untuk City
Ville. Sebagai General Manager, Patmore memiliki akses terhadap beberapa
rahasia dagang Zynga Inc.
4. Pada tanggal 15-16 Agustus 2012, sehari sebelum dan sesudah Ia keluar
(resign) dari Zynga Inc., Patmore merencanakan tindakan untuk mencuri
12
data-data Zynga Inc. Pertama, Patmore mengumpulkan lebih dari 760 data
Zynga yang hendak Ia curi ke dalam sebuah folder yang diberi nama “Zynga”.
Patmore menyimpan data tersebut dalam piranti desktop miliknya.
5. Selanjutnya, Patmore menyalin folder “Zynga” dan lebih dari 760 data-data
Zynga yang tersimpan di dalamnya ke dalam “Dropbox” yang tehubung
dengan “cloud storage” milik pribadi Patmore. Pada saat Patmore
memindahkan data ke dalam Dropbox, Patmore dapat melakukan (1)
mempertahankan data-data Zynga setelah meninggalkan Zynga; (2)
mengakses dari computer manapun atau perangkat manapun yang
terhubung dengan akun Dropbox Patmore.
6. Patmore kemudian mencoba untuk menutupi jejaknya dengan melakukan
uninstall dan menghapus program dropbox dari computer (dikhususkan untuk
program zyga. Tindakan tersebut tidak berhasil dan meninggalkan jejak
forensic atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.6
Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainya
tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi
pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengambilan informasi
dilakukan oleh pegawai dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini
ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi
buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat di mana ia
bekerja berdasarkan perjanjian yang mengaturnya. (terlampir perjanjian kerja??)
Hubungan Rahasia Dagang dengan perjanjian kerja jika dilihat dari contoh
kasus Zynga versus Alan Patmore et al, jelas terlihat bahwa ada hubungan
antara Rahasia Dagang dengan tenaga kerja. Seorang pekerja dapat
menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran Rahasia Dagang dengan
memberikan informasi perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Seorang
pegawai memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga Rahasia
Dagang perusahaannya.
6 Internet....
13
Di Indonesia perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai
perjanjian antara pegawai dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk
menjaga Rahasia Dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang
rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang perburuhan, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli), Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukan berarti tidak ada peraturan
terhadap hal tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian mengenai Rahasia Dagang
ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh (pegawai) dengan pengusaha.
Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan
perkerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata.
Perjanian Kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena
para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian
sebagaimana layaknya dalam hukun perikatan dikenal dengan istilah
“kebebasan berkontrak” yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas
kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan
dengan kaidah heterogami dalam hukum perburuhan. Dengan kata lain tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang
ditetapkan pemerintah.7 Secara perdata, pegawai/buruh dapat dikenakan
tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja ditempat pemilik
Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum.
D. Kesimpulan
Dfdfdkpdsjjdspgdpfk_______KESIMPULAN AKAN KITA REMBUKKAN BARENG YA SEBELUM JAM 12 SIANG BESOK.
7 Sutedi, Andrian, S.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2009, hal. 131
