Perizinan PKH PLN Cibogo April 2011

5/27/2018 Perizinan PKH PLN Cibogo April 2011

1/24

Perizinan

Penggunaan Kawasan Hutanuntuk Kepentingan Pembangunan

di luar Kegiatan Kehutanan

DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Cibogo, 26 April 2011


2/24

Pengertian

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistemberupahamparan lahan berisi sumber daya alam hayatiyang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnyatidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap.


3/24

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaanatas sebagian kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa

mengubah fungsi dan peruntukan kawasanhutan tersebut.

Penggunaan kawasan hutan dilakukan/

diberikan berdasarkan izin pinjam pakai kawasanhutan

Ketentuan Umum


4/24

Larangan dan Sanksi (UU No.41 Tahun 1999) :

Setiap orang dilarang (Pasal 50 ayat 3) :

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutansecara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasibahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan;

Sanksi pidana (Pasal 78) :

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancamdengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancamdengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ketentuan Umum


5/24

Dasar Hukum Perizinan PPKH

UUNo. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 38

PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBPPenggunaan Kawasan Hutan

PPNo 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan KawasanHutan

Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Permenhut No.P.56/Menhut-II/2008 tentang TataCara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan ArealReklamasi Untuk PNBP Penggunaan KawasanHutan


6/24

Pasal 38 UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan :

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luarkegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutanproduksi dan kawasan hutan lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpamengubahfungsi pokok kawasan hutan.

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukanmelalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri denganmempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu sertakelestarian lingkungan.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarangmelakukan penambangan denganpola pertambangan terbuka.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yangberdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategisdilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pokok-pokok Pengaturan


7/24

HP : dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah

HL : dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambanganbawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :

a) turunnya permukaan tanah;

b) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secarapermanen; dan

c) terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan PeraturanPresiden.

Pokok-pokok Pengaturan ....

Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan


8/24

1) Pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan(IUPHHK-HA/HT d/h HPH/HTI), luas izin pinjam pakai kawasan hutan yangdapat dipertimbangkan paling banyak 10% dari luas efektif setiap izinpemanfaatan hutan.

2) Pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan,luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling

banyak 10% dari luas kawasan hutan produksi kabupaten yang tidak dibebaniizin pemanfaatan hutan.

3) Pada areal kerja Perum Perhutani, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yangdapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% (sepuluh perseratus) dariluas kesatuan pengelolaan hutan Perum Perhutani.

4) Pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yangdapat dipertimbangkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari luaskelompok hutan lindung yang bersangkutan.

5) Ketentuan paling banyak 10% tidak berlaku bagi permohonan izin pinjampakai kawasan hutan untuk kegiatan tahap eksplorasipertambangan.

Batasan Luas


9/24

1) IPPKH diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

2) Kewenangan pemberian IPPKH, dilimpahkan kepadaGubernur dengan ketentuan untuk ;

a. Luasan paling banyak 1 (satu) hektar.b. Pembangunan fasilitas umum.

c. Kegiatan yang bersifat non komersial.

3) Tata cara dan persyaratan permohonan PPKHsebagaimana butir 2, berlaku mutatis mutandis.

Kewenangan IPPKH


10/24

1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;

2. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral,

batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi

baru dan terbarukan;

4. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;

5. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

6. prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasaranatransportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;

7. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air,dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

8. fasilitas umum;

9. industri terkait kehutanan;10. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar,

dan menara pengintai;

11. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintaslaut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;atau

12. penampungan sementara korban bencana alam

Lingkup Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan


11/24

Bentuk Izin PPKH

1. Kompensasi Lahan pada provinsi dengan luas Kawasan Hutan 30 %

a. Non Komersil : ratio penanaman 1 : 1

b. Komersil : ratio penamanan paling sedikit 1 : 1

Izin PPKH tanpa kompensasi diberikan untuk kegiatan survey/eksplorasi dan untuk kegiatan pertahanan negara, saranakeselamatan lalu lintas laut atau udara, sarana meteorologi,klimatologi, dan geofisika.

A. Izin PPKH dengan kompensasi

B. Izin PPKH tanpa kompensasi


12/24

Permohonan

Syarat-syarat

Persetujuan

Prinsip

Pemenuhan

Kewajiban-

kewajiban

Izin-PPKH

Monitoring Evaluasi

Perpanjangan

Ok

Ok

Ok

Skema pemberian Izin PPKH

125 HK 215HK

20 HK


13/24

Tata Cara Permohonan

Permohonan diajukan oleh Menteri/pejabat setingkat Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha, KetuaYayasan.

Permohonan diajukan kepada Menteri (tanpa tembusan)

Persyaratan permohonan : Rencana kerja

Peta Lokasi Citra Satelit (hanya untuk kegiatan Operasi Produksi) Rekommendasi Gubernur atau Rekomendasi Bupati/Walikota Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan

biaya, semua dokumennya sah dan belum melakukan kegiatansebelum ada izin Menteri.

Pertimbangan Teknis Perum Perhutani (khusus Jawa) Izin atau perjanjian disektor non kehutanan (KK/KP/IUP/lainnya) AMDAL/UKL-UPL (hanya untuk kegiatan Operasi Produksi) Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh

Propinsi/Kabupaten, diperlukan pertimbangan dari ESDM


14/24

Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dan lahankompensasi serta proses pengukuhannya;

Melaksanakan inventarisasi tegakan;

Membuat pernyataan kesanggupan :

a. Melaksanakan reklamasi

b. Melaksanakan perlindungan hutanc. Menanggung seluruh biaya sbg akibat adanya pinjam pakai kws hutan

d. membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH atau membayarPSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang;

e. kesanggupan membayar PNBP dan melakukan penanaman dalam rangkarehabilitasi DAS (untuk penggunaan dengan kompensasi PNBP)

Membayar biaya investasi dan iuran izin (bila berada di IUPHHK] Menyerahkan LK yang clear & clean yang telah dikukuhkan menjadi kawasan hutan

dan menghutankan lahan kompensasi (untuk penggunaan dengan kompensasi LK)

Menyampaikan base line (bagi yg bayar PNBP dan penanaman di DAS)

Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsipsebelum penerbitan IPPKH


15/24

Kewajiban pemegang Izin PPKH-Op. Prod.

Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi.

Membayar PNBP PKH dan Melaksanakan penanaman dalam rangkarehabilitasi DAS.

Melasanakan reklamasi dan reboisasi tanpa menunggu selesai IPPKH.

membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH ataumembayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang;

Memelihara batas PPKH. Menyelenggarakan perlindungan hutan.

Mengamankan kawasan konservasi dan HL, bila areal PPKH nyaberbatasan.

Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya PPKH.

Memberikan kemudahan kepada aparat kehutanan dan mengkoordinasikankegiatan kepada instansi kehutanan.

Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban (100 hr kerja setelahterbit IPPKH).

Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali.


16/24

Lahan Kompensasi

1. Syarat calon Lahan Kompensasi (LK).

a. letaknya berbatasan langsung dg kws hutan.b. terletak dalam DAS, Pulau dan/atau provinsi yg sama.c. dapat dihutankan secara konvensional.d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala pembebanan.e. mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/walikota.

2. Dinilai kelayakan teknis dan hukum yang dikoordinasikan olehDisprov dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

3. Persetujuan/penolakan LK oleh Menteri.

4. Menyelesaikan permasalahan (de facto dan de jure)

a. pelepasan hak dg membayar ganti rugib. pencoretan sertifikatc. tanah yg belum terdaftar (leter c/girik) dicoret dibuku dan peta

desa


17/24

lanjutan LK

1. Serahterima LK antara Dirjen Planologi denganPemohon

2. Penunjukan LK menjadi kawasan hutan oleh Menteri

3. Persetujuan/penolakan LK oleh Menteri.

4. Penataan batas LK/kawasan hutan oleh pemohon.

5. Penetapan kawasan hutan


18/24

Kewajiban pemegang Izin PPKH-SURVEY

Melasanakan reklamasi dan reboisasi tanpa menunggu selesaiIPPKH.

membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman dan PSDH ataumembayar PSDH dan DR atas pohon yang rusak/ditebang;

Mengganti biaya investasi pengelolaan.

Menyelenggarakan perlindungan hutan.

Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya PPKH.

Memberikan kemudahan kepada aparat kehutanan danmengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan.

Membuat laporan secara berkala 6 bulan sekali. Dilarang membuat bangunan yang bersifat permanen.


19/24

Jangka Waktu IPPKH

Persetujuan Prinsip : 2 tahun

Izin PPKH : sesuai dengan jangka waktu izin sektornya

Izin survey / Eksplorasi : sesuai dengan jangla waktu izinsektornya

Jangka waktu untuk kegiatan sektor yang tidakmemerlukan perizinan, selama 20 tahun

Jangka waktu untuk kegiatan pertahanan, sarana

keselamatan, jalan umum, rel ka, meteorologi dangeofisika, berlaku selama digunakan.

Perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi


20/24

Hapusnya Persetujuan prinsip /Izin PPKH

Jangka waktu berakhir

Dicabut oleh Menteri

Diserahkan kembali oleh pemegang izin

kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukanmenjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsimenjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang

Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegangizin untuk menyelesaikan semua kewajiban


21/24

PNBP Penggunaan Kawasan HutanPermenhut P.43/2008 (Pasal 26)

PNBP dikenakan bagi pemegang izin ppkh yang bersifatkomersial pada propinsi dengan luas kawasan hutan > 30%(Pasal 26 ayat 2)

Rumus PNBP (Pasal 26 ayat 4)

PNBP =(L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif )Rp/tahun

L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasaranapenunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan.

L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporeryang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi.

L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanenyang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi.


22/24

TERIMA KASIH


23/24


24/24

Date post:	17-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	bayu-wisatrioda
View:	31 times
Download:	0 times

Perizinan PKH PLN Cibogo April 2011

Documents