PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN … · As a consequence, UU No.1, 1995 is then legislated....

MEDIA SOERJO Vol. 7 No. 2. Oktober 2010

ISSN 1978 - 6239

Liana Endah Susanti, PerkembanganPpengaturan Perlindungan

Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas

di Indonesia

17

PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN

TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

DI INDONESIA

Oleh :

Liana Endah Susanti

Universitas Soerjo Ngawi

ABSTRACT Limited company or PT in Indonesia is one of the most favorite company forms in

the economic activities now a day. This is due to the fact that its responsibilities are

limited, which means shareholders are not responsible for the loss unequal with the

shares owned.

In addition, shares are the joining capital ownership of limited company. The share

gives the holders some rights and duties. The rights are to give their votes and to get

parts of the profits and also the rest after liquidating. On the other hand, the main duties

are to pay the price of shares they have.

Shares of limited company which are issued, run by shareholders, they are people

who have rights from an ownerships of one or more shares of limited company.

Limited company as an institution that receives shareholders in its regulations

regulates the rights of the ownership of one or more shares of limited company. The

regulations of those rights keep developing.

Formerly, limited company is ruled by KUHD article 49 and 54. It undergoes some

alterations and additions on the article 54 of KUHD by publishing Act No.4, 1971 later

on. Then, as laws and the needs of society increase, the government tries to change the

regulations. As a consequence, UU No.1, 1995 is then legislated.

Later on, the requirement of act is considered immediate with the development of

laws and the needs of society. Thus, it needs a completion, not only incrementing and

completing corrections but also adhering to use previous definitions relevant, which

brings the legislation of UU No. 40, 2007.

Shareholder is the investor who invests his/her owns capital in a limited company, in

which he/she has automatically rights, both adhered rights and Act based ones. Those

rights, as a consequence, need protection.

Act No.40, 2007 is a national law product which rules limited company. It consists of

161 articles. There are 13 articles included as well that rule the shareholders rights in

which those articles show the development of shareholders rights regulations. It is due to

the fact that in KUHD, there are only 2 articles concerning on those rights. Hence, in

limited company law No.1, 1995 there are 11 articles left.

The research method used is juridical normative, descriptive qualitative and

comparatively study because the object on this research is law, norms which run limited

company, especially the requirements of shareholders protection by giving the meaning

of qualitative descriptive which comes from the source of primary norm KUHD, UU

No.1,1995 and UU No.40,2007.

The data collecting technique is bibliography study. It is a research on data related

to the objects, starting from the classified primary rights, set, compared and meant. The

data is then analyzed qualitatively by deductive- inductive method.

From the analysis of data, it can be figured out and obtained the development of

regulating the shareholders rights in a limited company.

Keyword : Shareholder Rights , Regulation


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

18

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Perseroan Terbatas atau disingkat

PT, merupakan salah satu bentuk badan

usaha di dalam kegiatan ekonomi yang

paling disukai saat ini, karena

pertanggungjawabannya bersifat

terbatas,1)

juga memberikan kemudahan

bagi para pemegang saham untuk

mengalihkan sahamnya kepada setiap

orang dengan menjual sebagian atau

seluruh saham yang dimilikinya pada

perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas

merupakan institusi kumpulan modal /

asosiasi modal, selain itu PT merupakan

badan hukum mandiri karena

mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

a. Sebagai asosiasi modal;

b. Kekayaan dan utang Perseroan

adalah terpisah dari kekayaan dan

utang pemegang saham;

c. Tanggung jawab pemegang saham

adalah terbatas pada modal yang

disetor;

d. Adanya pemisahan fungsi antara

pemegang saham dan pengurus /

Direksi;

e. Mempunyai Komisaris yang

berfungsi sebagai pengawas

Yang terbentuk atas dasar

terkumpulnya modal dari para pemodal,

tanpa melihat siapa pemilik modal

tersebut akan tetapi lebih dilihat dari

berapa besar modal yang ditanamkan

dalam PT yang terbagi dalam saham-

saham.2)

Saham sendiri menurut

1) artinya para pemegang saham Perseroan

tidak bertanggung jawab secara pribadi

atas perikatan yang dibuat atas nama

Perseroan, dan tidak bertanggung jawab

atas kerugian Perseroan melebihi saham

yang dimiliki (pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007), yang

sekaligus sebagai ciri dasar dari Perseroan 2) dulu diatur dalam Pasal dalam UU No. 40

Tahun 2007 pasal 31 ayat (1) tidak diatur

secara tegas, hanya tersirat saja yang 40

KUHD, kemudian dalam UU No. 1

pengertiannya adalah penyertaan modal

dalam pemilikan suatu Perseroan

Terbatas (Keputusan Menteri Keuangan

No. : 15 48/KMK.013/1990),3)

yang

diterbitkan dalam jumlah tertentu sesuai

dengan kebutuhan modal PT. Saham

memberikan hak dan kewajiban bagi para

pemegangnya. Merupakan hak utama

bagi pemegang saham adalah hak

bersuara, hak untuk memperoleh deviden,

atau bagian keuntungan dari PT dan hak

untuk memperoleh sisa kekayaan PT

dalam likuidasi.44

Sedangkan kewajiban

utama bagi pemegang saham adalah

membayar harga saham yang dimilikinya.

Saham-saham PT yang sudah diterbitkan,

dikuasai oleh para pemegang sahamnya.

Pengertian pemegang saham dalam

kepustakaan adalah seseorang yang

memperoleh hak-hak yang timbul dari

kepemilikan satu atau lebih saham suatu

PT.5)

Perseroan Terbatas sebagai

institusi yang mewadahi para pemegang

saham, dalam pengaturannya mengatur

tentang hak-hak tersebut. Baik hak

perorangan / individu yang secara alami

dimiliki oleh manusia, maupun hak yang

diperoleh individu karena hak tersebut

diatur dalam undang-undang

Perwujudan atas hak-hak individu

tersebut dalam PT ada pada hak-hak yang

dimiliki oleh pemegang saham PT.

Pengaturan hak-hak tersebut dalam

undang-undang, maupun dalam anggaran

dasar Perseroan Terbatas terus

Tahun 1995 Pasal 24 ayat (1) begitu juga

sekarang disebutkan “Modal dasar

Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal

saham 3) Hardijan Rusli,S.H. Perseroan Terbatas

Dan Aspek Hukumnya .Pustaka Sinar

Harapan. Cetakan pertama, Jakarta 1996,

Hal 79. 4) Harry C.Henn. Law Of Corporations. West

Publishing Co. Minnesota.1983.Hal 396. 5) Jordan L.Paust. Business Law West

Publishing Co. Minnesota Fourth

Edition.1984 Hal 551


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

19

berkembang. Sewaktu PT masih diatur

dalam pasal-pasal pada KUHD,

pengaturan hak-hak tersebut sangatlah

sedikit. Dari 20 pasal yang mengatur

tentang PT di dalam KUHD, hanya 2

(dua) pasal saja yang mengatur hak

individu pemegang saham yaitu Pasal

49 KUHD yang mengatur hak

pemegang saham atas deviden

Perseroan dan Pasal 54 KUHD yang

mengatur tentang hak suara.

Ketentuan Pasal 54 KUHD

kemudian mengalami perubahan dengan

diterbitkannya Undang-Undang No. 4

Tahun 1971 tentang Perubahan dan

Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54

KUHD.

Setelah perubahan, Pasal 54 KUHD

lalu mengenal baik sistem hak suara

terbatas maupun sistem hak suara bebas

dari pemegang saham suatu PT.6)

Para

pendiri bebas untuk memilih sistem

mana yang dikehendakinya. Kemudian

setelah itu, seiring dengan pembangun-

an di segala bidang, pembangunan di

bidang hukum pun telah dilakukan.

Berbagai kebijakan dan program yang

mendukung pelaksanaan prioritas

pembangunan nasional yaitu mewujud-

kan supremasi hukum dan pemerintahan

yang baik, yaitu dengan mengupayakan

penyusunan dan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang aspiratif dan

6) Perubahan atas Pasal 54 KUHD tersebut

disebabkan karena pengaruh dari

berlakunya UU No. 1 Tahun 1964 tentang

PMA. Untuk dapat menarik investor asing

sebanyak mungkin ke Indonesia tentunya

harus didukung dengan sarana dan pra

sarana yang memadai di berbagai bidang,

tidak terkecuali di bidang hukum.

Mengingat banyaks investor asing yang

datang dari negara-negara yang menganut

sistem ekonomi liberal, yang hanya

mengenal sistem persaingan bebas (free

fight liberalism) maka hukum kita juga

harus dapat menyediakan sarana yang

kondusif bagi maraknya modal asing di

Indonesia

penyempurnaan mekanisme undang-

undang.

Berbagai kebijakan program

pembangunan di bidang hukum yang

dilakukan yaitu dengan PROPENAS

dengan materi sebagai berikut :

a. Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

Bertujuan mendukung upaya-

upaya dalam rangka mewujudkan

supremasi hukum, terutama penyem-

purnaan terhadap warisan kolonial dan

hukum nasional yang sudah tidak

sesuai dengan perkembangan masya-

rakat.

b. Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan

Lembaga Penegak Hukum Lainnya

Bertujuan untuk meningkatkan

kembali kepercayaan mayarakat

terhadap peran dan citra lembaga

peradilan dan lembaga penegak hukum

lainnya sebagai bagian dari upaya

mewujudkan supremasi hukum.

c. Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, serta Pelanggaran Hak

Asasi Manusia

Bertujuan untuk memulihkan

kembali kepercayaan masyarakat

terhadap penegakan hukum dan hak

asasi manusia di Indonesia

d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan

Pengembangan Budaya Hukum

Bertujuan untuk meningkatkan

kembali kesadaran dan kepatuhan

hukum baik bagi masyarakat maupun

aparat penyelenggara negara secara

keseluruhan dan meningkatkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap

peran dan fungsi aparat penegak

hukum yang diharapkan akan

menciptakan budaya hukum yang baik

di semua lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk meng-

gantikan peraturan-peraturan perundang-

undangan produk kolonial tersebut di atas

meliputi juga pengaturan mengenai

Perseroan Terbatas. Peraturan-peraturan

tentang Perseroan Terbatas di Indonesia,

sebenarnya sudah jauh terbelakang.


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

20

Sebagai salah satu realisasi dari

usaha tersebut, maka pada tanggal 7

Maret 1995 diundangkanlah Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas yang mulai berlaku

efektif sejak tanggal 7 Maret 1995, yang

menggantikan Peraturan Perundang-

undangan yang berasal dari zaman

kolonial. Namun, dalam perkembangan-

nya ketentuan dalam Undang-Undang

tersebut dipandang tidak lagi memenuhi

perkembangan hukum dan kebutuhan

masyarakat karena keadaan ekonomi

serta kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan informasi sudah

berkembang begitu pesat khususnya

pada era globalisasi.

Di samping itu meningkatnya

tuntutan masyarakat akan layanan yang

cepat, kapasitas hukum, serta tuntutan

akan pengembangan dunia usaha yang

sesuai dengan prinsip pengelolaan

perusahaan yang baik (good corporate

govemance) menuntut penyempurnaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

maka dibuatlah Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yang mulai berlaku efektif

sejak tanggal 16 Agustus 2007.

Pembaharuan hukum Perseroan

Terbatas ini merupakan terobosan dari

kungkungan kodifikasi KUHD.7)

Kemudian setelah diundangkannya

Undang-Undang No.40 Tahun 2007

tentang PT, mulailah era baru

pengaturan PT dalam produk hukum

nasional.

Dalam Undang-Undang ini telah

diakomodasi berbagai ketentuan

mengenai Perseroan, baik berupa

penambahan ketentuan baru, perbaikan

penyempurnaan, maupun mempertahan-

kan ketentuan lama yang dinilai masih

relevan. Banyak perkembangan

7) Liliana Tedjosaputro, Ketentuan Baru

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas,

Seminar yang diadakan PERBANAS,

Semarang, 26 Maret 2008

pengaturan mengenai PT yang baru

dibandingkan pengaturan yang lama.

Undang-Undang PT yang baru ini

mengatur PT dalam 161 pasal. Dari

proses pendirian sampai dengan

operasionalnya PT telah diatur hal-hal

yang sangat dibutuhkan dengan tuntutan

kemajuan zaman, khususnya di bidang

bisnis. Diantaranya adalah pasal-pasal

yang mengatur tentang restrukturisasi PT,

yaitu mengenai Penggabungan, Peleburan

dan Pengambil alihan. Selain itu juga

diatur tentang perlindungan modal dan

kekayaan Perseroan, penambahan dan

pengurangan modal, ketentuan minimum

pemegang saham, ketentuan mengenai

saham karyawan, ketentuan mengenai

pembelaan kepentingan umum, ketentuan

mengenai pemegang saham minoritas.

Hal tersebut menunjukkan adanya

perubahan yang mendasar pada

pengaturan tentang PT.

Semula dalam pengaturan yang lama

hanya hak-hak perorangan / individu saja

yang diperhatikan tetapi sekarang dalam

pengaturan yang baru, perlindungan

kepada masyarakat luas juga menjadi

perhatian yang utama. Perkembangan

yang lain yaitu diakomodasikannya

budaya bangsa Indonesia dalam PT.

Walaupun sebagai instrument

ekonomi yang berasal dari negeri barat,

tetapi mempunyai prinsip yang sama

dengan koperasi yaitu prinsip

kekeluargaan. Hal itu tampak dalam

ketentuan yang mengatur tentang

pengambilalihan keputusan RUPS yang

diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No.40

Tahun 2007 yang berbunyi : “Keputusan

RUPS diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jadi pertama kali

keputusan RUPS itu harus diupayakan

agar dapat dicapai berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, baru apabila

tidak tercapai maka keputusan diambil

berdasarkan persetujuan lebih dari ½

bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan (kecuali Undang-Undang

dan/atau anggaran dasar menentukan


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

21

bahwa keputusan adalah sah jika

disetujui oleh jumlah suara setuju yang

lebih besar).

Pemegang saham adalah investor

yang telah menanamkan modalnya

dalam Perseroan. Keberadaan mereka

dalam PT sudah barang tentu sangat

dibutuhkan. Sebagai pribadi mereka

memiliki hak baik hak yang dianggap

melekat pada tiap-tiap manusia maupun

hak-hak yang ada berdasarkan Undang-

Undang. Hak-hak tersebut perlu

memperoleh perlindungan. Oleh karena

itu sangat beralasan jika peneliti

mengkaji dan menganalisis tentang

“PERKEMBANGAN PENGATURAN

PERLINDUNGAN TERHADAP

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

TERBATAS DI INDONESIA.”

2. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah

diuraikan pada latar belakang tersebut

di atas, maka peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana hukum di Indonesia

mengatur tentang perlindungan

terhadap pemegang saham Perseroan

Terbatas ?

b. Mengapa diperlukan pengaturan

secara khusus tentang perlindungan

terhadap pemegang saham dalam

Perseroan Terbatas ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui sampai seberapa

jauh hukum di Indonesia mengatur

tentang perlindungan terhadap

pemegang saham Perseroan

Terbatas.

b. Untuk mengetahui alasan-alasan

diperlukan pengaturan secara khusus

tentang perlindungan terhadap

pemegang saham dalam Perseroan

Terbatas.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin

dicapai adalah :

a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut yang

bertitik tolak dari permasalahan

penelitian.

b. Untuk melatih dan mengaplikasikan

suatu teori ke dalam praktek serta

untuk menambah pengetahuan dan

wawasan bagi peneliti.

c. Memberikan sumbangan pemikiran

atau informasi kepada masyarakat

khususnya kepada perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Perseroan

Terbatas

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No 40 Tahun 2007, disebutkan

bahwa: “Perseroan Terbatas, yang

selanjutnya disebut Perseroan, adalah

badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan

perjanjian, melakukan kegiatan usaha

dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini serta peraturan

pelaksanaannya.”

Berbeda halnya dengan KUHD yang

tidak secara eksplisit menyatakan bahwa

PT adalah badan hukum, dalam Undang-

Undang pada baris pertama pasal ini

dengan tegas dinyatakan bahwa

keberadaan PT diakui sebagai badan

hukum, dan dianggap sebagai “manusia”.

Badan hukum adalah suatu badan yang

ada karena hukum, dan memang

diperlukan keberadaannya sehingga

disebut legal entity. Oleh karena itu,

maka disebut: “artificial person” atau

manusia buatan, atau “person in law” atau

“legal person/ rechtspersoon”.

Jadi di samping “manusia”

(natuurllijk persoon atau natural

person), ada “manusia” lain yang disebut

“rechtspersoon” yang merupakan

“artificial person” yang merupakan


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

22

“orang tiruan” atau orang yang

diciptakan oleh hukum.

Menurut Henry Campbell Black,

yang lebih dikenal dengan Back’s Law

Dictionary, bahwa: “legal entity”

adalah legal existence, an entity other

than a natural person, who has

sufficient existence in legal

contemplation that it can function

legally, be sued or sue and make

decision through agents as in the case

of corporation”.

“Orang” dalam penggunaan secara

umum adalah “manusia” yaitu “a

human being” atau “natural person”

sebagai “lawan” dari “artificial person”

sebagaimana disebutkan di atas. Dalam

istilah hukum atau Undang-Undang,

pengertian “orang” bisa termasuk

perusahaan, organisasi kerja, permitra-

an, pekumpulan, Perseroan, dan lain-

lain. Namun demikian, perusahaan,

organisasi kerja, permitraan, dan lain-

lainnya yang dianggap dalam arti orang

tersebut tidak dengan sendirinya

kemudian adalah juga merupakan badan

hukum. Perusahaan baru bisa disebut

badan hukum apabila telah memenuhi

persyaratan atau kriteria tertentu. Oleh

karena itu, maka ada perusahan yang

disebut sebagai “badan hukum” dan ada

yang “bukan badan hukum”.

PT sebagai subyek hukum terpisah

(separate personality doctrine) artinya,

bahwa PT sebagai badan hukum maka

sejak saat itu hukum memperlakukan

pemilik atau pemegang saham dan

pengurus atau Direksi terpisah dari PT

itu sendiri yang dikenal dengan istilah

“separate legal personality”, yaitu

sebagai individu yang berdiri sendiri.

Dengan demikian maka pemegang

saham tidak mempunyai kepentingan

dalam kekayaan PT, sehingga oleh

sebab itu juga tidak bertanggung jawab

atas utang-utang perusahaan atau PT.

Perusahaan dengan tanggung jawab

terbatas, tidak hanya kepemilikan

kekayaan oleh perusahaan saja yang

terpisah dengan uang yang dimilki oleh

orang yang menjalankan perusahaan,

melainkan juga pemegang saham

perusahan tidak bertanggung jawab atas

utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa

mempunyai harta serta hak dan kewajiban

sendiri terlepas atau terpisah dari harta

serta hak dan kewajiban yang dimiliki

oleh para persero pengurus atau pendiri.

2. Macam–Macam Perseroan Terbatas PT dapat dibedakan lagi atas dasar

besarnya modal dan jumlah pemegang

saham serta perolehan sahamnya, yaitu:

a) PT Tertutup (Private)

PT Tertutup adalah sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No 40 Tahun 2007 sebagai

“PT Biasa”. Modal dasar PT

ditetapkan besarnya paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah). Namun Undang-Undang atau

peraturan pelaksanaan yang mengatur

bidang usaha tertentu dapat

menentukan jumlah minimum modal

dasar PT yang berbeda dari ketentuan

minimum yang telah ditetapkan

tersebut.

b) PT Terbuka (Public)

PT Terbuka menurut Undang-

Undang No 40 Tahun 2007 adalah

Perseroan terbatas yang modal dan

pemegang sahamnya memenuhi

kriteria tertentu atau Perseroan

terbatas yang melakukan penawaran

umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar

Modal. Selanjutnya PT Terbuka

(Perusahaan Publik) didasarkan

Undang-Undang No 8 Tahun 1995

tentang Pasar Modal.

Undang-undang tersebut memberikan

batasan dalam Pasal 1 ayat (22)

bahwa: perusahaan publik adalah

Perseroan terbatas yang sahamnya

dimilki sekurang-kurangnya 300 (tiga

ratus) pemegang saham dan memilki

modal disetor sekurang-kurangnya

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

23

rupiah) atau suatu jumlah pemegang

saham dan modal disetor yang

ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Perlu diingat bahwa mengenai PT

yang semula diatur dalam KUHD

(Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang) Buku Kesatu Titel Ketiga

Bagian Ketiga Pasal 36 sampai

dengan Pasal 56 berikut segala

perubahannya terakhir dengan

Undang-Undang No 4 Tahun

1971, kemudian dengan dikeluar-

kannya Undang-Undang No 1

Tahun 1995 yang diperbarui dengan


yang berlaku sejak 16 Agustus 2007

maka semua ketentuan mengenai PT

dalam KUHD sebagaimana

disebutkan di atas dinyatakan tidak

berlaku lagi, dan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang

No 1 Tahun 1995 tentang PT

dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan atau tidak diganti

dengan yang baru berdasarkan

Undang-Undang ini.

3. Sifat dan Ciri Khas Suatu PT

PT merupakan badan hukum (legal

entity) yaitu badan hukum “mandiri“

(persona standi in judicio) yang

memiliki sifat dan ciri kualitas yang

berbeda dari bentuk usaha yang lain

yang dikenal sebagai karakteristik suatu

PT yaitu sebagai berikut:

a) Sebagai asosiasi modal

b) Kekayaan dan utang PT adalah

terpisah dari kekayan dan utang

pemegang saham

c) Pemegang saham:

1) Bertanggung jawab hanya pada

apa yang disetorkan, atau

tanggung jawab terbatas (limited

liability),

2) Tidak bertanggung jawab atas

kerugian Perseroan (PT) melebihi

nilai saham yang telah diambil-

nya,

3) Tidak bertanggung jawab secara

pribadi atas perikatan yang dibuat

atas nama Perseroan.

d) Adanya pemisahan fungsi antara

pemegang saham dan pengurus atau

Direksi

e) Memiliki Komisaris yang berfungsi

sebagai pengawas.

4. Tanggung Jawab Terbatas dan

Kemungkinan Hapusnya Tang-

gung Jawab Terbatas (“Piercing

the Corporate Veil/Lifting the

Veil”)

Berdasarkan Undang-Undang,

merupakan suatu karakteristik suatu PT

bahwa tanggung jawab pemegang saham

adalah terbatas sebagaimana disebutkan

pada Sub Bab No 3 di atas. Namun

demikian ada kalanya bahwa tanggung

jawab terbatas dari pemegang saham

tersebut bisa hapus atau hilang. Dalam

hal-hal tertentu tidak tertutup

kemungkinan bahwa tanggung jawab

terbatas pemegang saham bisa hapus.

“Hal-hal tertentu” tersebut maksudnya

antara lain apabila terbukti bahwa terjadi

pembauran harta kekayaan pribadi

pemegang saham dengan harta kekayaan

Perseroan, sehingga perusahaan atau PT

didirikan hanya semata-mata sebagai alat

yang dipergunakan oleh pemegang saham

untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Jadi “tanggung jawab terbatas”

pemegang saham hapus atau tidak berlaku

lagi apabila:

a) Persyaratan PT sebagai badan hukum

belum/tidak terpenuhi,

b) Pemegang saham yang bersangkutan

baik langsung maupun tidak langsung

dengan itikad buruk (tekwaadetrouw

atau badfaith) memanfaatkan

Perseroan semata-mata untuk

kepentingan pribadi,

c) Pemegang saham yang bersangkutan

terlibat dalam perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh

Perseroan atau


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

24

d) Pemegang saham yang bersang-

kutan baik langsung maupun tidak

langsung secara melawan hukum

menggunakan kekayaan Perseroan,

yang mengakibatkan kekayaan

perseroan menjadi tidak cukup

untuk melunasi utang Perseroan

atau PT (Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang No 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas).

Hal tersebut dikenal dengan

sebutan istilah “Piercing the Corporate

Veil/Lifting the Veil” yang artinya

menembus cadar perusahaan atau

membuka kerudung.

Dengan demikian, maka dapat

dikatakan bahwa pemegang saham

dalam keadaan tertentu bisa saja

kehilangan kekebalan atas tanggung

jawab terbatasnya, dengan kata lain dia

harus bertanggung jawab penuh secara

pribadi.

5. Pemegang Saham

a) Diskriminasi Pemegang Saham

Dalam suatu Perseroan apabila

terdapat perbedaan terhadap

pemilikan saham Perseroan dengan

selisih jumlah yang begitu besar,

maka akan dijumpai adanya

pemegang saham mayoritas di pihak

yang satu dan di pihak lain adalah

pemegang saham minoritas juga

dengan perbedaan jumlah hak suara

yang mencolok.

Pengalaman di masa lampau

menunjukkan bahwa pronsip

mayoritas menyebabkan pemegang

saham minoritas berada pada posisi

yang tidak berdaya dan kurang

menguntungkan dalam menegakkan

kepentingannya. Kedudukan hukum

para pemegang saham minoritas

jauh lebih lemah dan tidak mampu

menghadapi tindakan Direksi atau

Komisaris yang merugikan

Perseroan justru disebabkan oleh

kedudukan pemegang saham

mayoritas yang identik dengan

kedua organ Perseroan tersebut baik

secara fisik maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat

pemegang saham minoritas untuk

mewakili kepentingan Perseroan atau

PT adalah prinsip “persona standi in

judicio” atau capacity standing in

court or in judgment, yaitu hak untuk

mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan dilakukan

oleh organ Perseroan. Jadi tampak

suatu diskriminasi yang jelas antara

yang kuat dan yang lemah, walaupun

masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban namun tanpa adanya suatu

instrument bagi pihak yang lemah

untuk mempertahankan haknya

apalagi hendak menuntut pelaksanaan

haknya sebagaimana mestinya

menurut hukum.

b) Hak Pemegang Saham

Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 511 ayat (4) dinayatakan bahwa

surat saham dipandang sebagai barang

bergerak. Pemegang saham yang

memiliki saham mempunyai hak

kebendaan terhadap saham tersebut.

Sebagai subyek hukum pemegang

saham mempunyai hak dan kewajiban

yang timbul atas saham tersebut.

Selaku pemegang hak, pemegang

saham berhak mempertahankan

haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajiban pemegang

saham baik terhadap Perseroan

maupun terhadap pemegang saham

lainnya berada dalam hubungan

perikatan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang dan Anggaran Dasar

Perseroan. Dalam Pasal 60 ayat (1)

Undang-Undang No 40 Tahun 2007,

juga dinyatakan bahwa saham

merupakan benda bergerak dan

memberikan hak kepemilikan kepada

pemegangnya. Dijelaskan bahwa

kepemilikan atas saham sebagai benda

bergerak memberikan hak kebendaan


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

25

kepada pemegangnya yang dapat

dipertahankan setiap orang.

c) Perlindungan terhadap Pemegang

Saham Minoritas

1) Personal Right

Pemegang saham selaku subyek

hukum mempunyai hak

perseorangan atau personal right

yang dapat dipertahankan serta

dapat menuntut pelaksanaan haknya.

Demikian juga Undang-Undang PT

menyatakan bahwa setiap pemegang

saham berhak mengajukan gugatan

terhadap Perseroan melalui

Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat

kedudukan Perseroan.

Gugatan terhadap Perseroan

diajukan apabila yang bersangkutan

dirugikan karena tindakan Perseroan

yang dianggap tidak adil atau unfair

dan tanpa alasan yang wajar sebagai

akibat keputusan RUPS, Direksi

atau Komisaris. Gugatan yang

diajukan, pada dasarnya

dimaksudkan untuk memohon agar

Perseroan menghentikan tindakan

yang merugikan dan mengambil

langkah-langkah baik untuk

mengatasi akibat yang sudah timbul

maupun untuk mencegah tindakan

serupa di kemudian hari.

Di sini jelas tampak jelas bahwa

Undang-Undang PT dimaksudkan

agar dapat memberikan

perlindungan yang baik terhadap

pemegang saham. Namun demikian

yang lebih memperoleh peluang

dalam memanfaatkan ketentuan

tersebut adalah pemegang saham

minoritas karena pemegang saham

minoritas bisa menolak suatu

tindakan yang hendak dilakukan

oleh Perseroan meskipun hal

tersebut telah diputuskan oleh

RUPS.

Bila menurut ketentuan

sebelum berlakunya Undang-

Undang PT, pemegang saham

minoritas tidak mempunyai pilihan

lain kecuali harus menerima dan

patuh. Namun menurut ketentuan ini

pemegang saham minoritas bahkan

dapat melakukan gugatan terhadap

Perseroan melalui Pengadilan.

Sehingga dalam hal ini pemegang

saham mayoritas ataupun RUPS yang

merupakan kepanjangan tangan dari

mereka, tidak lagi leluasa melakukan

keputusan dengan orientasi sepihak.

2) Hak Mewakili Perseroan

Lebih lanjut Undang-Undang

memberikan hak suara khusus kepada


dapat melakukan tindakan-tindakan

atau bertindak selaku wakil Perseroan

dalam memperjuangkan kepentingan

Perseroan terhadap tindakan

Perseroan yang merugikan, sebagai

akibat kesalahan atau kelalaian yang

dilakukan baik oleh anggota Direksi

dan ataupun oleh Komisaris (Pasal 97

ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6)

Undang-Undang menjelaskan

bahwa dalam hal tindakan Direksi

merugikan Perseroan, maka pemegang

saham yang memenuhi persyaratan

tersebut dapat mewakili Perseroan

untuk melakukan tuntutan atau

gugatan terhadap Direksi dan atau

Komisaris melalui Pengadilan.

Dalam hal ini hak untuk

melakukan gugatan atas nama

Perseroan dapat dilakukan pemegang

saham yang mewakili paling sedikit

1/10 (sepersepuluh) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah. Selain itu pemegang

saham yang mewakili paling sedikit

1/10 (sepersepuluh) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah, atau suatu jumlah

yang lebih kecil sebagaimana

ditentukan dalam Anggaran Dasar

Perseroan yang ditentukan, dapat

meminta untuk diselenggarakan

RUPS Pasal 79 ayat (2a).


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

26

3) Izin Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Perseroan dapat

memberikan izin kepada pemohon

untuk:

a. melakukan sendiri pemanggilan

RUPS Tahunan atas permohonan

pemegang saham apabila Direksi

atau Komisaris tidak

menyelenggarakan RUPS

Tahunan pada waktu yang telah

ditentukan, atau

b. melakukan sendiri pemanggilan

RUPS lainnya atas permohonan

pemegang saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 ayat

(2a), apabila Direksi atau

Komisaris setelah lewat waktu

15 (lima belas) hari terhitung

sejak permintaan tidak

melakukan pemanggilan RUPS

lainnya (Pasal 80 ayat (1) ).

4) Pemeriksaan Perseroan

Masalah lain yang juga

merupakan suatu perbaikan dari

peraturan yang berlaku sebelumnya

adalah kesempatan yang diberikan

oleh Undang-Undang untuk

melakukan pemeriksaan terhadap

Perseroan, apabila permintaan

langsung kepada Perseroan untuk

memperoleh data-data atau

keterangan yang diperlukan ditolak

atau tidak diperhatikan oleh

Perseroan.

Permintaan data atau

keterangan tersebut diajukan apabila

terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan

melawan hukum yang merugikan

pemegang saham atau pihak

ketiga, atau

b. Anggota Direksi atau Komisaris

melakukan perbuatan melawan

hukum yang merugikan

Perseroan atau pemegang saham

atau pihak ketiga (Pasal 138 UU

PT).

Pemeriksaan seperti tersebut di

atas dilakukan oleh pemegang saham

atas nama sendiri atau atas nama

Perseroan apabila mewakili paling

sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah, dengan mengajukan

permohonan secara tertulis beserta

alasannya ke Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat

Perseroan.

5) Pembubaran Perseroan

Jalan keluar lainnya adalah

Pengadilan Negeri dapat

membubarkan Perseroan atas

permohonan 1 (satu) orang pemegang

saham atau lebih yang mewakili

jumlah tertentu sebagaimana

disebutkan di atas yaitu paling sedikit

sedikit 1/10 (sepersepuluh) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah (Pasal 144 ayat (1) jo

Pasal 146 ayat (1c) ).

Perlindungan terhadap pemegang

saham minoritas juga tertuang dalam

Pasal 126 ayat (1a) UU PT yang

menyebutkan bahwa perbuatan hukum

penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan Perseroan harus

memperhatikan kepentingan

Perseroan, pemegang saham minoritas

dan karyawan Perseroan.

6) Hak atas Harga Wajar

Penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan Perseroan tidak

mengurangi hak pemegang saham

minoritas untuk menjual sahamnya

dengan harga yang wajar sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1)


atau UU PT, yaitu:

Setiap pemegang saham berhak

meminta kepada Perseroan agar

sahamnya dibeli dengan harga yang

wajar apabila yang bersangkutan tidak


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

27

menyetujui tindakan Perseroan yang

merugikan pemegang saham atau

Perseroan berupa:

a) Perubahan Anggaran Dasar

b) Pengalihan atau Penjaminan

Kekayaan Perseroan yang

mempunyai nilai lebih dari 50

(lima puluh) persen kekayaan

bersih Perseroan, atau

c) Penggabungan, peleburan,

pengambilalihan, atau pemisahan

perseroan.

6. Tinjauan Khusus tentang Hak

Pemegang Saham

Perseroan Terbatas sebagai suatu

badan hukum, merupakan salah satu

pelaku bisnis di antara banyak pelaku

bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis,

aktifitasnya sangat dipengaruhi baik

oleh kondisi eksternal maupun internal.

Kondisi eksternal PT lebih dipengaruhi

oleh keadaan pasar dari kegiatan

ekonomi yang dijalaninya, sedangkan

kondisi internal diantaranya adalah

karena keadaan permodalan dan

kepemilikan saham-saham dari PT itu

sendiri.

Saham-saham yang dikuasai oleh

para pemegang saham menurut

Schilfgaarde memberikan fungsi

tertentu kepada pemegangnya, yaitu

beleggingsfunctie dan zeggenschaps-

functie.8)

Kedua fungsi tersebut memberikan

hak-hak tertentu kepada pemegang

saham. Hak-hak tersebut bersesuaian

dengan kepentingan pemegang saham,

baik kepentingan pribadi berdasarkan

hak individu / hak perorangan (personal

rights) maupun kepentingan pemegang

saham sebagai bagian dari Perseroan

(derivative rights).9)

Beleggingsfunctie

memberikan hak sebagai penanam

8) Nidyo Pramono, Sertifikasi Saham PT Go

Public dan Hukum Pasar Modal Di

Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Cetakan Pertama, Bandung, 1997, Hal 84 9) Sumardji Op.Cit hal 12

modal dalam PT yaitu hak untuk

memperoleh kembali bagian dari

penyertaan apabila PT dibubarkan.

Sedangkan beleggingsfunctie adalah hak

untuk ikut bersuara, menentukan jalannya

perusahaan melalui RUPS.10)

Para Pemegang Saham ini

berkedudukan sebagai bagian dari PT,

mereka menanamkan modalnya dengan

cara mengambil bagian dalam modal PT

dengan tujuan memperoleh bagian dari

keuntungan yang diperoleh PT.11)

Secara

kodrati, para pemegang saham ini akan

terdorong untuk mempertahankan dan

memperjuangkan kepentingannya sendiri

mengingat dalam PT hubungan

interpersonal tidak seerat seperti dalam

persekutuan. Sehingga dalam PT dapat

terjadi para pemegang saham itu secara

individu berhadapan baik dengan sesama

individu maupun dengan kelompok

pemegang saham lain yang lebih besar

(pemegang saham mayoritas). Dapat pula

ia berhadapan dengan otoritas PT.12)

Atau

bahkan ia dapat berhadapan dengan PT

itu sendiri sebagai suatu badan hukum.

Bila demikian, dapat menjadi harapan

untuk mempertahankan kepentingannya

atau bahkan untuk menikmati hak-haknya

diperlukan suatu perjuangan atau

perlindungan tertentu.

PT sebagai legal entity, mempunyai

tujuan sendiri terlepas dari tujuan pribadi

para pemegang sahamnya. Mekanisme

berjalannya PT sepenuhnya tergantung

dari organ-organ PT yang menjalankan

fungsinya masing-masing menurut

ketentuan Undang-undang dan anggaran

dasar. Secara fungsional organ-organ PT

tersebut sudah terlepas dari pengaruh

pribadi para pemegang sahamnya.

Sehingga PT sebagai badan pribadi dapat

melakukan segala perbuatan hukum yang

layaknya dilakukan oleh orang

10 Nidyo Pramono Op.Cit 11 Atau Capital Gain jika pemegang saham

menjual saham yang dimilikinya 12 Hardijan Rusli,S.H. Op.Cit 40


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

28

perorangan. Namun sebagai badan

pribadi, kemungkinan PT dapat juga

melakukan perbuatan melanggar hukum

yang merugikan kepentingan pihak lain,

baik individu maupun masyarakat luas.

Sebagai akibat dari perbuatan tersebut

kepentingan para pemegang saham PT

dapat dirugikan, karena PT harus

bertanggung jawab atas kerugian yang

timbul akibat dari perbuatan yang itu.13

Pemegang saham sebagai individu

yang hak-haknya dijamin dalam PT

tetapi kemudian harus menanggung

kerugian karena kesalahan PT dapat

berhadapan dengan PT di mana

berkedudukan sebagai bagian dari PT

untuk menuntut kerugian yang

dideritanya.

Diundangkannya Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 tentang PT sedikit

banyak telah memberikan jawaban

tentang adanya pengaturan atas

perlindungan hukum serta terjaminnya

kepastian hukum bagi para pemegang

saham dari PT.

C. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-

prinsip dan tata cara memecahkan suatu

masalah, sedangkan penelitian adalah

pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk

menambah pengetahuan manusia.

Maka metode penelitian dapat diartikan

sebagai proses prinsip-prinsip dan tata

cara untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dalam penelitian.14

Sutrisno Hadi menyatakan

pendapatnya bahwa penelitian atau

research adalah usaha untuk menemu-

kan, mengembangkan dan menguji

kebenaran suatu pengetahuan, usaha

13 Lihat Pasal 138 sampai dengan Pasal 141


tentang Perseroan Terbatas 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian

Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal : 6

mana dilakukan dengan menggunakan

metode-metode ilmiah.15

Dengan demikian penelitian yang

dilaksanakan tidak lain untuk

memperoleh data yang telah teruji

kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai

kebenaran ilmiah tersebut ada dua cara

berpikir menurut sejarahnya, yaitu

berpikir secara rasional dan berpikir

secara empiris atau melalui pengalaman.

Untuk menemukan metode ilmiah maka

digabungkanlah metode pendekatan

rasional dan metode pendekatan empiris.

Rasionalisme disini memberikan

kerangka pemikiran yang logis,

sedangkan empirisme memberikan

kerangka pembuktian atau pengujian

untuk memastikan suatu kebenaran.16

Metode pendekatannya adalah yuridis

empiris yaitu dilakukan dengan data

primer yaitu dengan cara meneliti di

lapangan dan melalui wawancara.

1. Metode Pendekatan Berdasarkan rumusan masalah

dan tujuan penelitian, maka metode

pendekatan yang digunakan adalah

yuridis normatif.

Mengingat obyek dari penelitian

ini adalah norma-norma hukum yang

mengatur tentang PT, khususnya

ketentuan ketentuan tentang

perlindungan terhadap hak-hak

pemegang saham, juga dalam akte

pendirian PT, tertutup maupun

terbuka yang merupakan hasil

kesepakatan para pendiri untuk

mengatur kegiatan operasional PT.17

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal mulanya

data yang diperlukan dalam

15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1,

Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal: 4 16

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990, hal : 36 17

Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit hal 12


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

29

penelitian. Adapun sumber data

dalam penelitian ini adalah sumber

bahan hukum primer, yang

berkaitan dengan Perseroan terbatas,

khususnya tentang pengaturan

terhadap hak-hak pemegang saham

dalam PT di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang

ditempuh dalam penelitian ini

adalah Studi Kepustakaan, yakni

penelitian terhadap data yang ber-

kaitan dengan obyek penelitian.18

4. Analisis Data

Analisis data yaitu mengana-

lisis data secara kualitatif dengan

menggunakan metode deduktif dan

induktif.

Metode deduktif yaitu metode

dengan cara berpikir yang berangkat

dari pengetahuan yang bersifat

umum dan bertitik tolak dari

pengetahuan yang umum itu

kejadian yang khusus. Sedangka

induktif yaitu cara berpikir yang

berangkat dari fakta-fakta atau

peristiwa-peristiwa yang khusus

ditarik generalisasi yang

mempunyai sifat umum.19

Dalam penelitian ini metode

analisis yang digunakan adalah

secara kualitatif dengan metode

induktif, dengan menelaah data

yang diperoleh dari bahan hukum

primer. Telaah terhadap data-data

dari bahan hukum primer berupa

telaah terhadap azas-azas hukum

sepanjang bahan hukum tersebut

mengandung kaidah-kaidah hukum.

Azas hukum yang terdapat

dalam perundang-undangan tentang

PT antara lain adalah :

a) Azas kebebasan berkontrak,

18

Ibid hal : 52 19

Ibid hal : 46

b) Azas persamaan di hadapan

hukum,

c) Azas perjanjian merupakan

undang-undang bagi si pembuat,

d) Azas kepentingan bersama harus

didahulukan,

e) Azas pembagian keuntungan

secara bersama,

f) Azas musyawarah mufakat,

g) Azas tanggung jawab atas

kesalahan, dan

h) Azas itikad baik

Dari hasil analisis tersebut di atas

diharapkan diperoleh gambaran dan

pemahaman tentang telah berkembangnya

pengaturan terhadap hak-hak pemegang

saham dalam Perseroan Terbatas di

Indonesia, di mana hak-hak tersebut

merupakan bentuk perlindungan yang

diberikan terhadap pemegang saham.

D. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak–Hak Pemegang

Saham Di Indonesia

Sumber hukum primer yang diteliti

dalam penelitian ini adalah Undang-

undang Perseroan baik Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD),

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta

Undang-Undang lain yaitu Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pembahasan dilakukan terhadap hak-

hak pemegang saham yang diatur dalam

sumber hukum primer tersebut sebagai

berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD)

Hak-hak pemegang saham yang

diatur dalam KUHD, baik sebelum

maupun setelah mengalami perubahan

dapat dilihat di tabel di bawah ini :


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

30

TABEL 1

HAK PEMEGANG SAHAM DALAM

KUHD

Pasal KUHD (lama) KUHD (baru)

49 Hak atas devi-

den

Hak atas devi-

den

54 Hak suara ter-

batas

Hak suara tak

terbatas dan hak

suara terbatas

Sumber : bahan hukum primer

1) Hak Atas Deviden Perseroan

Dalam KUHD hak-hak pemegang

saham, terutama hak untuk menerima

deviden diatur setelah pengaturan

tentang kewajiban para pemegang

saham dalam Perseroan. Ini

menunjukkan bahwa pengundang-

undang lebih mengutamakan

kepentingan bersama lebih luas, yaitu

kepentingan yang diperoleh Perseroan

hanya sebagian saja yang dibagikan

sebagai deviden, selebihnya

dimasukkan dalam kas cadangan seperti

ditentukan dalam Pasal 48 KUHD.

2) Hak Suara Pemegang Saham

Pengaturan hak suara pemegang

saham dalam KUHD tersebut telah

mengalami perubahan, semula Pasal 54

KUHD hanya mengatur hak suara

dengan sistem terbatas. Namun

kemudian dengan Undang-Undang No

4 Tahun 1971 diubahlah Pasal 54

KUHD sehingga mengatur baik hak

suara dengan sistem tak terbatas

maupun hak suara dengan sistem

terbatas.

Hak suara dengan sistem terbatas

adalah sistem hak suara yang

sebelumnya sudah dianut dalam Pasal

54 KUHD (lama). Menurut

Soekardono, sistem ini lebih tepat

diterapkan dengan tujuan untuk

mengurangi dominasi pemegang saham

besar (mayoritas) terhadap pemegang

saham kecil (minoritas).20)

20 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia,

Jakarta Soeroengan 1964, hal 144-145

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang ini terdapat

11 pasal yang mengatur tentang hak-hak

pemegang saham Perseroan dari 129

pasal yang ada, sebagai berikut:

TABEL 2

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MENURUT

UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 1995

No. Pasal Hak yang Diatur

1. 51 ayat (1) Hak pemegang saham yang

sahamnya dialihkan sesuai dengan klausula oligarkhi,

Perseroan wajib menjamin

saham tersebut dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar

tunai dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak penawaran dilakukan.

2. 54 ayat (2) Hak untuk menggugat PT jika

pemegang saham dirugikan

karena tindakan PT yang tidak

adil sebagai akibat keputusan

RUPS, Direksi atau Komisaris.

3. 55 ayat (1) Hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga

yang wajar.

4. 62 ayat (2) Hak pemegang saham atas

deviden Perseroan.

5. 66 ayat (2) Hak bagi pemegang saham

minoritas untuk minta kepada

Direksi PT agar menyelenggarakan RUPS

Tahunan atau RUPS lainnya.

6. 67 ayat (1) a

Hak bagi pemegang saham untuk melakukan pemanggilan sendiri

RUPS Tahunan setelah

mendapat ijin Ketua PN setempat.

67 ayat (1)

b

Hak bagi pemegang saham untuk

melakukan pemanggilan sendiri

RUPS lainnya apabila Direksi atau Komisaris setlah lewat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak

permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS.

7. 71 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk

menghadiri RUPS dan untuk menggunakan hak suara.

8. 72 ayat (1) Hak suara pemegang saham.

9. 85 ayat (3) Hak bagi pemegang saham

minoritas untuk menggugat Direksi karena kesalahan atau

kelalaiannya telah merugikan

PT. Mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar

dilakukan pemeriksaan terhadap


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

31


Perseroan.

10. 117 ayat (1) b

Hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan

pembubaran PT pada Pengadilan

Negeri.

11. 124 ayat

(2)

Hak pemegang saham untuk

memperoleh pembagian dari sisa

kekayaan hasil likuidasi PT.


Mencermati kesebelas pasal yang

mengatur tentang hak-hak pemegang

saham tersebut dapat diketahui bahwa

tidak hanya hak-hak perorangan saja

akan tetapi juga hak-hak derivative

pemegang saham.

1) Hak-hak Perorangan Pemegang

Saham (Share Holder Personal

Rights)

Hak-hak perorangan pemegang

saham (share holder personal rights)

dalam Perseroan yang diatur dalam


adalah sebanyak 11 hak, 3 di antaranya

hak-hak perorangan tersebut adalah

hak-hak utama pemegang saham.

Adapun kedelapan hak-hak di luar hak-

hak utama pemegang saham Perseroan

dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3

HAK-HAK PERORANGAN DI LUAR

HAK-HAK UTAMA PEMEGANG SAHAM

YANG DIATUR DALAM UNDANG-

UNDANG NO. 1 TAHUN 1995


1. 51 ayat (1)

Hak pemegang saham yang jika akan mengalihkan

sahamnya harus menawarkan

terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham

tertentu atau pemegang saham

lain yang tidak dipilihnya sendiri, wajib untuk dibeli

dengan harga yang wajar,

tunai dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

sejak penawaran dilakukan.

2. 54 ayat (2)

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap

Perseroan ke Pengadilan

Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan

yang dianggap tidak adil dan

tanpa alasan wajar sebagai

akibat keputusan RUPS,

Direksi atau Komisaris.

3. 55 ayat

(1)

Hak pemegang saham agar

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

4. 71 ayat

(1)

Hak pemegang saham untuk

menghadiri RUPS dan untuk

menggunakan hak suara.

5. 85 ayat

(3)

Hak pemegang saham

minoritas untuk menggugat

Direksi yang karena kesalahan

atau kelalainnya telah

merugikan PT.

6. 98 ayat (2)

Hak pemegang saham minoritas untuk menggugat

Komisaris yang karena

kesalahan atau kelalainnya telah merugikan PT.

7. 104 ayat

(2)

Hak pemegang saham

minoritas untuk menjual

sahamnya dengan harga yang wajar apabila terjadi

penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan PT.

8. 110 ayat

(3)

Hak pemegang saham

minoritas yang dirugikan

karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

PT atau oleh Direksi maupun

komisaris untuk mengajukan permohonan ke PT agar

dilakukan pemeriksaan

terhadap Perseroan.


Memperhatikan Tabel 3 tersebut di

atas, diketahui bahwa hak-hak

perorangan selain hak-hak utama


menurut UU No.1 Tahun 1995 diatur

sebagai berikut :

a. Hak pemegang saham agar saham

yang dialihkannya dibeli dengan

harga yang wajar (appraisal rights).

b. Hak pemegang saham untuk

menggugat Perseroan.

Menurut Jesse H. Choper & Melvin

A Eisenberg, gugatan yang dilakukan

oleh pemegang saham dapat dilakukan

secara :

1) Direct

(individual) Suits. Gugatan

ini akan dilakukan oleh pemegang

saham untuk memberi ijin kepada

pemegang saham untuk memeriksa


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

32

pembukuan Perseroan. Melihat

pembukuan Perseroan adalah

merupakan communication rights

bagi pembukuan Perseroan yang

diberikan oleh Pasal 12 KUHD.

2) Class Action. Gugatan ini diajukan

oleh pemegang saham dalam

kedudukannya mewakili pemegang

saham yang lain karena, misalnya:

Direksi Perseroan telah

mengingkari 32erivative rights

pemegang saham secara keseluruh-

an dalam penerbitan saham baru

oleh Perseroan.

c. Hak pemegang saham untuk

menghadiri Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dan untuk


d. Hak-hak pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas

memperoleh perhatian dari Pengun-

dang-undang, hak-haknya secara

khusus diatur pada beberapa pasal

dalam UU No. 1 Tahun 1995

sebagai berikut :

1) Right to sue management for mis

use of power, gross

mismanagement, froud, or

ordishonesty.2121

Hak pemegang

saham mewakili Perseroan untuk

menggugat management PT

disebut sebagai Derivative Suits.

2) Appraisal rights.

Hak bagi pemegang saham

minoritas untuk menjual

sahamnya dengan harga wajar

jika terjadi penggabungan,

peleburan atau pengambilalihan

Perseroan. Hak tersebut diatur

dalam Pasal 104 ayat (2) UU No.

1 Tahun 1995.

3) Right to control


minoritas untuk mengajukan

permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri setempat agar

diadakan pemeriksaan terhadap

21 Harry C Henn, Loc.Cit


dalam Pasal 110 ayat (3) UU No. 1

Tahun 1995.

2) Hak-hak Utama Pemegang Saham

(Share Holder Primary Rights)

Hak-hak utama pemegang

saham yang merupakan bagian dari

hak-hak perorangan, diatur dalam UU

No. 1 Tahun 1995 dan dapat dilihat

pada tabel berikut :

TABEL 4

HAK-HAK UTAMA

PEMEGANG SAHAM

DALAM UU NO. 1 TAHUN 1995

No. Pasal Hak yang diatur

1 62 ayat (2) Hak pemegang saham

atas deviden Perseroan

2 72 ayat (1) Hak suara pemegang saham

3 124 ayat (2) Hak atas bagian dari

sisa kekayaan PT

setelah likuidasi

Sumber : Bahan hukum primer

Mencermati pasal-pasal yang

mengatur hak utama pemegang saham

pada Tabel 4 tersebut di atas, dapat

diketahui bahwa undang-undang

Perseroan itu mengatur secara lengkap

hak utama tersebut. Berbeda dengan

KUHD yang hanya mengatur 2 (dua) hak

utama pemegang saham, yaitu hak suara

pemegang saham dan hak pemegang

saham atas deviden Perseroan.

UU No. 1 Tahun 1995 mengatur hak

utama pemegang saham sebagai berikut :

a. Hak pemegang saham atas deviden

Perseroan.

b. Hak suara pemegang saham.

3) Hak-hak Derivatif Pemegang

Saham (Share Holder Derivative

Rights) Hak-hak derivative pemegang

saham diatur dalam UU No.1 Tahun

1995 dapat dilihat pada tabel 5:


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

33

TABEL 5

HAK-HAK DERIVATIF PEMEGANG

SAHAM DALAM UU NO.1 TAHUN 1995


1 66 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk

minta kepada Direksi

Perseroan agar menye-lenggarakan RUPS

tahunan atau RUPS

lainnya

2 67 ayat (1) a Hak pemegang saham

33erivat Ketua Peng-

adilan Negeri setempat untuk melakukan

sendiri pemanggilan

RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak

melakukan RUPS

tahunan pada waktu yang telah ditentukan

3 67 ayat (1) b Hak pemegang saham

minoritas untuk

melakukan pemanggilan RUPS

lainnya apabila Direksi

atau Komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak

permintaan tidak melakukan

pemanggilan RUPS

tersebut

4 117 ayat (1) b Hak pemegang saham

minoritas untuk

mengajukan pembubaran PT pada

Pengadilan Negeri

Sumber : Bahan hukum primer

Mencermati Tabel 5 tersebut di atas

dapat diketahui bahwa setelah PT diatur

dalam UU No. 1 Tahun 1995 pembuat

undang-undang sangat memperhatikan

kepentingan pemegang saham. Dari

pasal-pasal yang mengatur tentang hak-

hak derivative pemegang saham

tersebut dapat diketahui bahwa

Undang-Undang Perseroan No. 1 Tahun

1995 itu mengatur hak-hak sebagai

berikut :

a. Hak derivative bagi pemegang

saham Perseroan pada umumnya,

b. Hak derivative bagi pemegang

saham Perseroan minoritas.

c. Undang-Undang No. 15 Tahun 1952

tentang Bursa dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal


tentang Bursa belum mengatur tentang

hak-hak pemegang saham. Undang-

Undang ini sangat singkat terdiri dari 2

(dua) pasal saja, dan hanya bersifat

menetapkan saja Undang-Undang

Darurat No. 13 Tahun 1951 tentang

Bursa yang sebelumnya berlaku menjadi

undang-undang.

Mengingat isi undang-undang ini

sama persis dengan undang-undang yang

lama, yang dibuat dalam keadaan darurat

pada waktu itu. Pembuat undang-undang

itu tentu tidak sempat untuk mengatur

lebih banyak, sebab maksud

diundangkannya undang-undang tentang

bursa hanya untuk mengaktifkan kembali

bursa saham di Indonesia yang selama

perang kemerdekaan terhenti.

d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (yang

baru, yang berlaku saat ini

menggantikan Undang-Undang

No.1 Tahun 1995)

Undang-undang Perseroan Terbatas

yang baru ini mengatur PT dalam 161

pasal. Dalam Undang-undang ini juga

mengatur tentang perlindungan terhadap

pemegang saham. Adapun perlindungan

yang diberikan adalah adanya hak-hak

yang dimiliki oleh pemegang saham yang

diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

TABEL 6

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007


1. 52 ayat (1) a Menghadiri dan me-

ngeluarkan suara dalam RUPS

2. 52 ayat (1) b Menerima pembayaran

deviden dan sisa

kekayaan hasil likuidasi

3. 52 ayat (1) c Menjalankan hak

lainnya berdasarkan

Undang-undang Perseroan Terbatas ini


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

34


4. 53 ayat (4) d Hak untuk menerima deviden lebih dahulu

dari pemegang saham

klasifikasi lain atas pembagian deviden

secara kumulatif atau

non kumulatif

5. 53 ayat (4) e Hak untuk menerima deviden lebih dahulu

dari pemegang saham

klasifikasi lain atas

pembagian sisa kekaya-

an Perseroan dalam likuidasi

6. 58 ayat (2) Hak pemegang saham

yang sahamnya dialih-

kan berhak menarik kembali penawaran

tersebut, setelah lewat-

nya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

penawaran dilakukan.

7. 61 ayat (1) Pemegang saham ber-hak mengajukan gugat-

an terhadap Perseroan

ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan

karena tindakan Persro-

an yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan

wajar sebagai akibat

keputusan RUPS, Direksi, dan atau

Dewan Komisaris

8. 62 ayat (1) Pemegang saham

berhak meminta kepada Perseroan agar

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (nilai

wajar yang ditetapkan

sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli

yang terafiliasi dengan

Perseroan).

9. 79 ayat (2) Hak bagi pemegang saham minoritas untuk

minta pada Direksi PT

agar menyelenggarakan RUPS Tahunan atau

RUPS lainnya.


menyelenggarakan

RUPS setelah mendapat ijin Ketua PN setempat.

11. 97 ayat (6) Hak bagi pemegang

saham minoritas untuk

mengajukan gugatan melalui PN terhadap

anggota Direksi yang


karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian

pada Perseroan.

12. 146 ayat (1) c

Hak bagi pemegang saham untuk mengaju-

skan pembubaran PT

pada PN.

13. 149 ayat (1)

d

Hak pemegang saham

untuk memperoleh

pembagian dari sisa

kekayaan hasil likuidasi

PT.




dalam Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 pembuat undang-undang tetap

memperhatikan kepentingan pemegang

saham. Dalam Undang-undang ini

terdapat perbaikan penyempurnaan

terhadap perlindungan hak-hak para

pemegang saham.

1) Hak-hak Perorangan Pemegang

Saham (Share Holder Personal

Rights)

Hak-hak perorangan pemegang

saham (share holder personal rights)

dalam Perseroan yang diatur dalam


adalah sebanyak 13 hak, 5 di antaranya

hak-hak perorangan tersebut adalah hak-

hak utama pemegang saham. Adapun

kedelapan hak-hak di luar hak-hak utama

pemegang saham Perseroan dapat dilihat

pada tabel berikut:

TABEL 7

HAK-HAK PERORANGAN DI LUAR


YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG

NO. 40 TAHUN 2007


1. 52 ayat (1)

c

Menjalankan hak lainnya

berdasarkan Undang-

undang Perseroan Terbatas ini

2. 58 ayat (2) Hak pemegang saham

yang sahamnya dialihkan

berhak menarik kembali penawaran tersebut,

setelah lewatnya jangka


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

35


waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran

dilakukan.

3. 61 ayat (1) Pemegang saham berhak

mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke

Pengadilan Negeri apabila

dirugikan karena tindakan Persroan yang dianggap

tidak adil dan tanpa

alasan wajar sebagai

akibat keputusan RUPS,

Direksi, dan atau Dewan Komisaris

4. 62 ayat (1) Pemegang saham berhak

meminta kepada

Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang

wajar (nilai wajar yang

ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli

yang terafiliasi dengan

Perseroan).



minta pada Direksi PT agar menyelenggarakan

RUPS Tahunan atau

RUPS lainnya.


menyelenggarakan RUPS

setelah mendapat ijin Ketua PN setempat.


saham minoritas untuk mengajukan gugatan

melalui PN terhadap

anggota Direksi yang

karena kesalahan atau

kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada Perseroan.

8. 146 ayat

(1) c

Hak bagi pemegang

saham untuk mengajukan pembubaran PT pada PN.


Memperhatikan Tabel 7 tersebut

di atas, diketahui bahwa hak-hak

perorangan selain hak-hak utama


menurut UU No.40 Tahun 2007 diatur

sebagai berikut :

a. Hak pemegang saham agar saham

yang dialihkannya dibeli dengan

harga yang wajar (appraisal rights).

b. Hak pemegang saham untuk

menggugat Perseroan.

Menurut Jesse H. Choper &

Melvin A Eisenberg, gugatan yang

dilakukan oleh pemegang saham dapat

dilakukan secara :

1) Direct (individual) Suits. Gugatan

ini akan dilakukan oleh pemegang

saham untuk memberi ijin kepada

pemegang saham untuk memeriksa

pembukuan Perseroan. Melihat

pembukuan Perseroan adalah

merupakan communication rights

bagi pembukuan Perseroan yang

diberikan oleh Pasal 12 KUHD.

2) Class Action. Gugatan ini

diajukan oleh pemegang saham

dalam kedudukannya mewakili

pemegang saham yang lain karena,

misalnya: Direksi Perseroan telah

mengingkari 35erivative rights

pemegang saham secara

keseluruhan dalam penerbitan

saham baru oleh Perseroan.

c. Hak pemegang saham untuk

menghadiri Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dan untuk


d. Hak-hak pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas

memperoleh perhatian dari

Pengundang-undang, hak-haknya

secara khusus diatur pada beberapa

pasal dalam UU No. 40 Tahun 2007

sebagai berikut :

1) Right to sue management for mis

use of power, gross

mismanagement, froud, or

ordishonesty. Hak pemegang

saham mewakili Perseroan untuk

menggugat management PT

disebut sebagai Derivative Suits.

2) Appraisal rights.


minoritas untuk menjual sahamnya

dengan harga wajar jika terjadi

penggabungan, peleburan atau

pengambilalihan Perseroan. Hak


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

36

tersebut diatur dalam Pasal 62

ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

3) Right to control


minoritas untuk mengajukan

permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri setempat agar

diadakan pemeriksaan terhadap


dalam Pasal 97 ayat (6) UU No.

40 Tahun 2007.

2) Hak-hak Utama Pemegang

Saham (Share Holder Primary

Rights)

Hak-hak utama pemegang saham

yang merupakan bagian dari hak-hak

perorangan, diatur dalam UU No. 40

Tahun 2007 dan dapat dilihat pada tabel

berikut :

TABEL 8


DALAM UU NO. 40 TAHUN 2007


1. 52 ayat (1) a Menghadiri dan

mengeluarkan suara dalam RUPS

2. 52 ayat (1) b Menerima

pembayaran deviden

dan sisa kekayaan hasil likuidasi

3. 53 ayat (4) d Hak untuk menerima

deviden lebih dahulu dari pemegang saham

klasifikasi lain atas

pembagian deviden secara kumulatif atau

non kumulatif

4. 53 ayat (4) e Hak untuk menerima deviden lebih dahulu

dari pemegang saham

klasifikasi lain atas pembagian sisa

kekayaan Perseroan

dalam likuidasi

5. 149 ayat (1) d Hak pemegang saham untuk memperoleh

pembagian dari sisa

kekayaan hasil likuidasi PT.


Mencermati pasal-pasal yang

mengatur hak utama pemegang saham

pada Tabel 8 tersebut di atas, dapat

diketahui bahwa undang-undang

Perseroan itu mengatur secara lengkap

hak utama tersebut. Berbeda dengan

KUHD yang hanya mengatur 2 (dua) hak

utama pemegang saham, yaitu hak suara

pemegang saham dan hak pemegang

saham atas deviden Perseroan.

UU No. 40 Tahun 2007 mengatur

hak utama pemegang saham sebagai

berikut :

a. Hak pemegang saham atas deviden

Perseroan.

b. Hak suara pemegang saham.

3) Hak-hak Derivatif Pemegang

Saham (Share Holder Derivative

Rights) Hak-hak derivative pemegang saham

diatur dalam UU No.40 Tahun 2007

dapat dilihat pada tabel 9:

TABEL 9

HAK-HAK DERIVATIF

PEMEGANG SAHAM DALAM

UU NO.40 TAHUN 2007




minta pada Direksi PT agar menyelenggara-

kan RUPS Tahunan

atau RUPS lainnya.

2. 80 ayat (1) Hak bagi pemegang saham untuk menye-

lenggarakan RUPS setelah mendapat ijin

Ketua PN setempat.

3. 149 ayat (1) d Hak pemegang saham

untuk memperoleh pembagian dari sisa

kekayaan hasil

likuidasi PT.




dalam UU No. 40 Tahun 2007 pembuat

undang-undang sangat memperhatikan

kepentingan pemegang saham. Dari

pasal-pasal yang mengatur tentang hak-

hak derivative pemegang saham tersebut

dapat diketahui bahwa Undang-Undang


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

37

Perseroan No. 40 Tahun 2007 itu

mengatur hak-hak sebagai berikut :

a. Hak derivative bagi pemegang saham

Perseroan pada umumnya,

b. Hak derivative bagi pemegang saham

Perseroan minoritas.

Mencermati table 6 sampai dengan

table 9 tersebut diatas dapat diketahui

bahwa setelah PT diatur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 pembuat

undang-undang tetap memperhatikan

kepentingan pemegang saham. Dalam

Undang-undang ini terdapat perbaikan

penyempurnaan terhadap perlindungan

hak-hak para pemegang saham.

Penyempurnaan terhadap perlin-

dungan hak– hak para pemegang saham

dapat dilihat secara jelas pada pasal-

pasal tersebut pada Tabel 6.

Jadi para pemegang saham pada

umumnya hak-haknya tetap mendapat-

kan perhatian, tetap mendapatkan

perlindungan. Tetapi para pemegang

saham yang secara signifikan merasa-

kan dampak perlindungan dengan

adanya Undang-Undang Perseroan

Terbatas yang baru ini adalah para

pemegang saham minoritas. Dahulu

sebelum Undang-Undang Perseroan

Terbatas ini disahkan, kedudukan para

pemegang saham minoritas kurang

mendapatkan perlindungan disbanding-

kan dengan para pemegang saham

mayoritas,masih terdapat diskriminasi

yang sangat jelas antara yang “kuat”

dan yang “lemah”, walaupun masing-

masing mempunyai hak dan kewajiban.

Pengalaman dimasa lampau menunjuk-

kan bahwa prinsip mayoritas

menyebabkan pemegang saham

minoritas berada pada posisi yang tidak

berdaya dan kurang menguntungkan

dalam menegakkan kepentingannya.

Kedudukan hukum para pemegang

saham minoritas yang jauh lebih lemah

dan tidak mampu menghadapi tindakan

Direksi atau Komisaris yang merugikan

Perseroan, justru disebabkan oleh

kedudukan pemegang saham mayoritas

yang identik dengan kedua organ

Perseroan tersebut, baik secara fisik

maupun kepentingan.

Hal lain yang juga menghambat


mewakili kepentingan Perseroan atau PT

adalah prinsip “persona standi in judicio”

atau capacity standing in court or in

judgment, yaitu hak untuk mewakili

Perseroan, baik didalam maupun diluar

pengadilan dilakukan oleh organ

Perseroan. Perlindungan terhadap para

pemegang saham minoritas tersebut

tampak jelas pada pasal 61 ayat 1

Undang-Undang Perseroan Terbatas

Nomor 40 tahun 2007. Menurut pasal

tersebut, dimungkinkan bagi para


membatalkan keputusan RUPS dengan

terlebih dahulu mengajukan gugatan

kepada Perseroan dan melalui proses

waktu yang cukup untuk membuktikan

bahwa memang pemegang saham

minoritas dirugikan.

2. Perlunya Pengaturan Khusus Hak–

Hak Pemegang Saham Pada

Perseroan Terbatas Di Indonesia.

Hak mempunyai arti kewenangan

atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu

(karena telah ditentukan oleh undang-

undang atau aturan).22)

Yang menurut

Satjipto Rahardjo, pengalokasian

kekuasaan tersebut dilakukan secara

terukur dalam arti ditentukan keluasan

dan kedalamannya.23)

Pemegang saham, baik orang perorangan

maupun badan hukum adalah hak.24)

Hak-hak pemegang saham dalam

Perseroan terdiri dari hak-hak perorangan

22 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,

Balai Pustaka, 1990, hal : 292 23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung,

Citra Aditia Bakti, 1991, hal : 53 24 Menurut Satjipto, hukum tidak hanya

memikirkan manusia sebagai subyek dalam

hukum, melainkan juga bukan orang yaitu

konstruksi fiktif yang disebut sebagai badan

hukum, Ibid 55-69.


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

38

dan hak-hak derivatif. jadi pemegang

saham bukan hanya sebagai houder

saja, tetapi pasti sebagai pemilik

(eigenaar) dari saham. Ini ditegaskan

pada ciri berikut, pemegang saham

mempunyai untuk menggunakan serta

menikmati saham yang dimilkinya. Ia

bebas untuk menggadaikan, mengguna-

kan saham sebagai agunan dan ia dapat

menikmati hak-hak yang melekat pada

saham tersebut, seperti hak-hak

perorangan dan hak-hak derivatif.

Sebagai eigenaar menurut Pramono,

pemegang saham berhak untuk

menikmati hak kebendaan tersebut

dengan sepenuhnya dan menguasai

dengan sebebas-bebasnya.2525

Pemegang saham juga bebas untuk

mengalihkan sahamnya sepanjang tidak

ada kesepakatan preemtive rights

sebelumnya dalam anggaran dasar

Perseroan.

Pemilikan atas saham juga tidak

mengenal batas waktu, sepanjang

Perseroan yang menerbitkan saham

tersebut masih berdiri. Sebab Perseroan

yang menerbitkan saham itu sendiri

dapat ditentukan tidak terbatas jangka

waktunya. Pemilikan saham juga

memiliki ciri yang bersifat sisa sebab

untuk saham yang digadaikan,

pemegang saham masih mempunyai

sisa hak atas saham yang digadai-

kannya, yaitu hak suara. Pengaturan

hak-hak yang tersebut telah ada

semenjak Perseroan diatur dalam

KUHD.

Hak-hak yang diatur adalah hak

pemegang saham untuk mendapat

bagian - bagian deviden dan hak untuk

mengeluarkan suara. Selain itu ada pula

hak-hak pemegang saham yang diatur

dalam perundang-undangan.

Baik hak-hak perorangan maupun

hak-hak derivatif pemegang saham.

Akan tetapi hanya hak-hak utama

pemegang saham saja dan beberapa hak

25 Nidyo Pramono, Op.Cit hal : 76-82

derivatif yang tercantum dalam anggaran

dasar Perseroan yang mereka ketahui,

sebab :

Untuk penyusunan akta pendirian dan

anggaran dasar Perseroan sudah ada

bentuk standar atau baku yang dijadikan

acuan. Rutinitas pekerjaan mengakibat-

kan kurangnya perhatian pada isi

perundang-undangan tentang Perseroan,

terutama yang mengatur hak-hak

pemegang saham. Rata-rata Notaris

hanya membuat akta pendirian dan

anggaran dasar Perseroan saja.

Bahwa hak-hak pemegang saham

perlu diatur dalam perundang-undangan,

dengan alasan :

a) Demi kepastian hukum

b) Agar masyarakat mengetahui adanya

hak-hak pemegang saham

Hal tersebut memang sesuai dengan

kelebihan dari perundang-undangan itu

sendiri, yang dikemukakan oleh Agra dan

Duyyendijk, bahwa perundang-undangan

itu tingkat prediktibilitasnya besar agar

orang-orang mengetahui apa atau tingkah

laku yang diharapkan pada waktu yang

akan datang.2626

Dengan diaturnya hak-hak pemegang

saham dalam perundang-undangan, akan

memberikan kepastian mengenai hak-hak

pemegang saham sebagai suatu nilai yang

dipertaruhkan. Menurut Satjipto

Rahardjo, bahwa sekali yaitu peraturan

dibuat maka menjadi pasti pula lah nilai

yang hendak dilindungi oleh peraturan

tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengaturan tentang hak-hak

pemegang saham perkembangannya

dapat diinvetarisasi dalam 4 (empat)

periode:

1) Periode Pengaturan Perseroan

Tersebut dalam KUHD (lama).


Tersebut dalam KUHD (baru).

26 Satjipto Rahardjo, Op.cit hal 84-85


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

39


Tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995


Tersebut dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun

2007

b. Pengaturan Hak Pemegang Saham

di Luar Undang-Undang

Perseroan, yaitu Undang-Undang

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal juga mengatur satu hak

tentang pemegang saham yaitu hak

untuk memesan efek terlebih

dahulu apabila emiten atau

perusahaan public melakukan

emisi saham/efek.

c. Pengaturan hak-hak Pemegang

saham secara khusus dalam

Perundang-undangan maupun

Anggaran Dasar perseroan

diperlukan dengan tujuan :

1) Memberikan kepastian hukum

mengenai hak-hak pemegang

saham dalam Perseroan.

2) Pengaturan hak-hak pemegang

saham dalam Anggaran Dasar

Perseroan adalah untuk

mempertegas dan melengkapi

pengaturan yang sudah ada

dalam perundang-undangan.

2. Saran

a) Dilakukan sosialisasi Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas secara

efektif dan efisien.

b) Undang-Undang ini hendaknya

dilakukan secara nyata guna

mencapai kebutuhan hukum

masyarakat serta dapat

memberikan kepastian hukum,

khususnya bagi dunia usaha.

F. DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research

Jilid 1, Penerbit Andi,

Yogyakarta : 2000

Hardijan, Rusli,S.H. Perseroan Terbatas

Dan Aspek Hukumnya. Pustaka

Sinar Harapan. Cetakan Pertama.

Jakarta : 1996

Henn, Harry C. Law Of Corporations.

West Publishing Co. Minnesota :

1983

Huljbers, Theo, Filsafat Hukum,

Kanisius, Yogyakarta : 1991

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta : 1990

Nidyo, Pramono. Sertifikasi Saham PT

Go Public dan Hukum Pasar

Modal Di Indonesia, PT. Citra

Aditya Bakti, Cetakan Pertama,

Bandung : 1997

Nurudin, Agus. Kajian Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007, Seminar,

Sosialisasi Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007, Semarang : 2008

Paust, Jordan L. Business Law West.

Publishing Co. Minnesota Fourth

Edition.1984

Pemerintah Indonesia, Tata Cara

Pendirian Perseroan Terbatas dan

Perubahan Anggaran Dasar,

Dirjen Hukum dan Perundang-

Undangan Departemen Kehakiman,

Jakarta : 1996

Purwosutjipto, Pengertian Pokok

Hukum Dagang Indonesia 2,

Djambatan, Jakarta : 1980

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra

Aditia Bakti, Bandung : 1991

R. Subekti, S.H. dan R. Tjitro Sudibio,

Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang dan Undang-Undang

Kepailitan, PT Pradnya Paramita,

Jakarta : 2003

Soekanto, Soerjono. Pengantar

Penelitian Hukum, UI Press,

Jakarta : 1986

Soekardono, Hukum Dagang Indonesia,

Jakarta Soeroengan : 1964

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1990

Sumardji, Pembaharuan Hukum

Perseroan Terbatas, Makalah,


ISSN 1978 - 6239



di Indonesia

40

Sosialisasi Undang-Undang

Nomor Tahun 1995 Departemen

Pertambangan / Pertamina dan

FH Udayana, Jakarta : 1996

Tedjosaputro, Liliana. Ketentuan Baru

tentang Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007, Seminar,

Sosialisasi Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007, Semarang

: 2008

Widjaya, I.G. Rai. Hukum Perusahaan

Cetakan Keenam, Megapoin,

Bekasi : 2006

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964,

Jakarta : 2005


Sinar Grafika Offset (Cetakan

Keempat), Jakarta : 2005


Pustaka Pelajar, Yogyakarta :

2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2000, Sinar Grafika Offset

(Cetakan Kedua), Jakarta : 2003



(etakan Pertama), Jakarta : 2007



(Cetakan Pertama), Jakarta : 2007

Date post:	21-Mar-2019
Category:	Documents
Upload:	dobao
View:	214 times
Download:	0 times

PERKEMBANGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN … · As a consequence, UU No.1, 1995 is then legislated....

Documents