1 PERSEPSI DINAS-DINAS TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA DI KOTA SALATIGA Yusak Arianto Putro (232007009) ABSTRACT The supervision of Indonesian government is based on the internal government control system, which is stated in the government rules. The city inspectorate is an official department that controls and makes sure all rules and plans in certain city are properly performed. This research is aim to This research has three goals. The first goals is to review the effectiveness the work of government department in Salatiga. The second is to find out any issues that are encountered by the city inspectorate and to know any factors that inpact the effectiveness of the city inspectorate work Key words: Supervison of Indonesia Goverment, Government control system, Inspectorate’s roles. 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Pada saat ini terselenggaranya pemerintah yang baik dan benar adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sektor pemerintahan sangat diharapkan selalu dapat memperbaiki kinerjanya sehingga dapat mencapai pemerintahan yang good governance. Di dalam melaksanakan pemerintah yang good governance ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan. Pengendalian itu sendiri merupakan aturan tertentu, sanksi dan penghargaan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan. Pengawasan biasanya dilaksanakan oleh institusi yang merupakan bagian dari manajemen,
Transcript
1
PERSEPSI DINAS-DINAS TERHADAP
EFEKTIVITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA
DI KOTA SALATIGA
Yusak Arianto Putro (232007009)
ABSTRACT The supervision of Indonesian government is based on the internal
government control system, which is stated in the government rules. The city inspectorate is an official department that controls and makes sure all rules and plans in certain city are properly performed. This research is aim to
This research has three goals. The first goals is to review the effectiveness the work of government department in Salatiga. The second is to find out any issues that are encountered by the city inspectorate and to know any factors that inpact the effectiveness of the city inspectorate work
Key words: Supervison of Indonesia Goverment, Government control system, Inspectorate’s roles.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pada saat ini terselenggaranya pemerintah yang baik dan benar adalah hal
yang mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sektor pemerintahan
sangat diharapkan selalu dapat memperbaiki kinerjanya sehingga dapat mencapai
pemerintahan yang good governance. Di dalam melaksanakan pemerintah yang
good governance ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian,
pengawasan dan pemeriksaan. Pengendalian itu sendiri merupakan aturan tertentu,
sanksi dan penghargaan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan. Pengawasan
biasanya dilaksanakan oleh institusi yang merupakan bagian dari manajemen,
2
untuk pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Inspektorat Kota.
Sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh pihak eksternal.
Dalam pelaksanaan organisasi baik pemerintah maupun swasta mungkin
yang dapat dibutuhkan adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen sangat
berperan dalam melaksanaan fungsi pemerintah yang baik, salah satunya adalah
fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah supaya pekerjaan yang
dilakukan tidak menyimpang dari yang direncanakan. Ada 2 tipe pengawasan
yaittu ada yang bersifat internal dan eksernal. Pengawasan internal dilakukan oleh
aparat internal organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal
dilakukan oleh pihak luar baik itu lembaga resmi seperti BPK, Inspektorat Kota,
LSM maupun oleh masyarakat sendiri.
Perbedaan antara pengawasan bagi sektor publik dan swasta. Perbedaan ini
muncul karena perbedaan tujuan dari kedua sektor tersebut. Sektor publik
bertujuan untuk meningkatan pelayanan publik bagi masyarakat luas sedangkan
sektor swasta bertujuan untuk mencari keuntungan bagi perusahaan atau
organisasinya. Berbicara tentang pengawasan bagi sektor publik, bertujuan untuk
menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik transparansi maupun
akuntabilitas publik merupakan salah satu faktor yang akan menjadikan
pemerintah yang good governance. Untuk memastikan terlaksananya 3E yaitu
ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Pencapaian indikator kinerja Pemerintah
daerah dilakukan berdasarkan 3 E tersebut. Kemudian untuk meminimalkan
terjadinya kebocoran anggaran atau korupsi. Bahwa berdasarkan hasil survei Bank
Dunia, terjadi kebocoran minimal 30% dari anggaran pengadaan barang dan jasa.
Dan yang terakhir sebagai bagian dari perbaikan manajemen berkelanjutan.
Menurut keputusan Mendagri No.35 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2007, adalah sebagai
berikut : (1) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten dan kota. (2) Pemeriksaan kasus kasus pengaduan masyarakat yang
disampaikan langsung oleh masyarakat dan yang diterima dari instansi maupun
pelimpahan penanganan kasus dari instansi lain. (3) Pemeriksaan dalam rangka
3
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. (4) Pemeriksaan berkala atau sewaktu-
waktu maupun pemeriksaan terpadu. (5) Pemeriksaan pelaksanaan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. (6) Pemeriksaan khusus untuk hal-hal tertentu
Pengawasan dari Inspektorat Kota adalah perangkat yang ditunjuk untuk
menjamin agar Pemerintahan kota dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan
rencana serta aturan Undang-undang yang telah ditetapkan Pemkot Salatiga
melalui Inspektorat Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Inspektorat Kota yang
berkedudukan di bawah Walikota serta bertanggung jawab kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah. Inspektorat Kota Salatiga melakukan pengawasan
fungsional dengan bentuk pengawasan preventif dan pengawasan Represif.
Inspektorat Kota berfungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Dalam konteks penyelenggaraan
otonomi daerah, Inspektorat Kota merupakan instrumen pengawasan yang
dimiliki baik oleh provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam melaksanakan
pemeriksaan Internal Auditor akan menyelidiki dan meneliti keefektifan sistem
pengawasan yang ada. Dengan mengadakan penelitian terhadap pengawasan
internal yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kota secara berkesinambungan
yang dapat diketahui suatu instansi pemkot atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) telah melaksanakan fungsinya dengan baik atau belum. Jadi pemeriksaan
internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota adalah merupakan suatu alat
pengawasan yang penting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengawasan-
pegawasan yang ada di dinas atau selaku SKPD di Pemerintah kota Salatiga.
Dalam melakukan tugasnya, Inspektorat Kota menggunakan SPIP sebagai
acuan kerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem
pengendalian Pemerintah, bahwa SPIP merupakan upaya untuk menciptakan
Pemerintah yang baik dan benar. Dimana dalam pemerintah mengharapkan
seluruh instansi pusat maupun daerah, kementrian maupun lembaga supaya pada
tahun yang akan datang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas
segala bentuk laporan yang diharapkan semua instansi dapat membuat laporan-
laporan yang didasarkan SPIP. Di dalam SPIP terdapat lima unsur yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
4
komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penelitian ini mengambil unsur
lingkungan pengendalian karena dari kelima unsur SPIP tersebut, Lingkungan
Pengendalian adalah salah satu unsur yang sangat mempengaruhi kinerja dari
pengawas Inspektorat Kota dalam kaitan audit internal.
Dalam kenyataannya, kinerja Inspektorat Kota pada Dinas di Indonesia
mulai dipertanyakan. Ada banyak kasus-kasus muncul mengenai kecurangan yang
dilakukan oleh pegawai Dinas, contohnya seperti kasus korupsi jalan lingkar
Salatiga yang menyertakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai
tersangkanya. Selain itu sedikitnya 15 pegawai negeri sipil di lingkungan pemkot
Salatiga juga diperiksa. Dengan adanya kasus ini dapat menyebabkan kerugian
dalam jumlah yang besar bagi pemerintah daerah Salatiga.
Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya dari jurnal internal audit
pada sektor publik di Malaysia, penelitian tersebut meneliti tentang permasalahan-
permasalahan yang dihadapi oleh internal audit di Malaysia (Ahmad, et al., 2009).
Audit internal di Malaysia organisasi sektor publik dan swasta mengalami
pertumbuhan sejak memperoleh pijakan dalam proses menajemen pada tahun
1970-an. Perkembangan pesat dalam infrastruktur dan industri diposisikan
Malaysia di dalam globalisasi dan pasar dunia. Ini memperbesar peran penting
audit internal untuk memastikan transparansi, integritas, kualitas dan perbaikan
layanan yang bertujuan positif tetap menjadi titik akhir dari setiap area proses.
Penelitian ini mengeksplorasi pentingnya audit internal di sektor publik Malaysia.
Data dikumpulkan dari responden yaitu kepada kepala auditor internal, auditor
internal dan staf lain dari departemen audit internal dari kategori departemen dan
badan-badan sektor publik di Malaysia. Studi ini menyimpulkan bahwa fungsi
audit internal dalam sektor publik di Malaysia dibatasi oleh kekurangan pegawai,
terhambat oleh dukungan memadai dari manajemen puncak, auditor jarang
memperpanjang kerjasama penuh mereka. Para auditor kurang pengetahuan dan
pelatihan yang tepat tentang pendekatan audit yang efektif.
1.2 Rumusan Masalah
5
1. Bagaimana persepsi pejabat Dinas-dinas terhadap praktek pengawasan internal audit oleh Inspektorat Kota pada Dinas-dinas di kota Salatiga?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota sebagai auditor internal bagi Dinas-dinas di kota Salatiga?
2. Telaah Teoritis
2.1 Kinerja Pengawas Internal
Kinerja adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga pihak yang
berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya mencapai hasil
dan manfaat yang diinginkan (Mardiasmo,2002). Kinerja merupakan suatu
kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk
mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang
diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan
negatif dari suatu kebijakan operasional. Mink (1993 : 76) mengemukakan
pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki
beberapa karakteristik, yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b)
memiliki percaya diri, (c) berperngendalian diri, (d) kompetensi. Bastian (2006) memaparkan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian
suatu kegiatan atau program dalam mewujubkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi.
Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) mendefinisikan kinerja sebagai
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Selain itu John Whitmore (1997 : 104) mendefinisikan kinerja sebagai
pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu
perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan.
2.3 Inspektorat Kota
Inspektorat Kota adalah perangkat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
menjamin agar pemerintahan kota atau kabupaten dapat berjalan dengan baik dan
sesuai dengan rencana serta aturan undang-undang yang telah ditetapkan.
6
Inspektorat Kota merupakan instrumen pengawasan yang dimiliki baik oleh
provinsi maupun kabupaten/kota. Tugas Inspektorat Kota adalah mengawasi arus
penerimaan dan pengeluaran di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini
Inspektorat Kota harus mampu menterjemahkan berbagai kebijakan Kepala
Daerah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran daerah.
2.3.1 Bentuk Pengawasan dari Inspektorat Kota
Berdasarkan obyek pengawasan, kita dapat membagi pengawasan terhadap
pemerintah kabupaten menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap:
1. Produk hukum dan kebijakan daerah.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten serta
produk hukum dan kebijakan.
3. Keuangan daerah.
2.3.2 Kinerja Inspektorat Kota
Keberhasilan dalam pengawasan yang dicapai optimalnya sangat ditentukan
oleh prestasi kerja para pengawasnya. Oleh karena itu faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja para pemeriksa sangat mempengaruhi pula pada pada
efektivitas pengawasan pula pada efektivitas pengawas.
2.3.3 Dasar dari manfaat Pengawasan Inspektorat Kota
Dasar dari manfaat Inspektorat Kota bagi Dinas-dinas terkait adalah untuk
membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan dan
mengawasi setiap kegiatan instansi di dinas SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
mengawasi segala kegiatan aparatur pemerintah dalam segala kegiatan serta
memonitoring mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan
dan tepat sasarannya dengan mencapai hasil yang efektif efesien dan ekonomis
dimana inspektorat akan memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak
7
(independent), serta bekerja secara profesional dalam melakukan kegiatan
pengawasan.
2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Salatiga dijabarkan
sebagai berikut:
1. Inspektur
Inspektur Kota Salatiga mempunyai tugas pokok membantu Walikota
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah
daerah. Sedangkan fungsinya adalah:
a. Perencanaan Program pengawasan.
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan daerah meliputi Wilayah I,
Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV.
e. Pelaksanaan pelayanan ke Sekertariatan Inspektorat.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekertariat
Sekertariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi
pengawasan dan memberikan pelayanan teknis administrasi, meliput i
urusan keuangan, umum dan kepegawaian, perencanaan dan evaluasi,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekertariat mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan kesekertariatan.
8
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program
kerja pengawasan.
c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil
pengawasan.
d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan.
f. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan.
g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas inspektorat.
h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
i. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sekertariat.
j. Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan.
k. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas
sekertariat terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan, penghimpun, mengolah, menilai dan
menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional
dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun
laporan kegiatan pengawasan.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga,
perlengkapan, surat menyurat, perpustakaan, kehumasan dan protokol.
c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian, pembiayaan,
pengelolaan administrasi keuangan serta menyajikan data sebagai
bahan evaluasi.
3. Inspektur Pembantu Wilayah
9
Inspektur Pembatu Wilayah mempunyai tugas pokok membantu inspektur
dalam melaksankan pengawasan terhadap pengawasan terhadap
penyelenggarakan urusan perintahan daerah dan kasus pengaduan di
perangkatan daerah sesuai wilayah kerjanya.
Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Inspektur pembantu wilayah
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengawasan
bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah
kerjanya.
b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah
kerjanya.
c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan.
d. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas-
tugas pengawsan di wilayah kerjanya.
e. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di
wilayah kerjanya.
g. Pembinaan dan pengarahan tugas bawahan.
h. Penilaian pelaksanaan tugas bawahan.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di
atas, Inspektur Wilayah Pembantu terdiri dari:
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas
pokok membantu Inspektur pembantu dalam melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pembanguan,
meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawsan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas
pokok membantu Inspektur pembantu dalam melakukan pengawasan
10
terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan, meliputi pemeriksaan,
pengusutan, penguian dan penilaian tugas pengawasan dan kasus atas
pengaduan serta pelaporan.
c. Seksi pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai
tugas pokok membantu Inspektur Pembantu dalam melakukan
pengawasaan terhadap peyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang
kemasyarakat, meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan dan kasus atas pengaduan serta pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai
dengan keahlian bidang masing-masing.
2.4 SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
SPIP sebagai yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi efektivitas dan efisiensi pencapaian
tujuan penyelenggaraan pemerintahan, SPIP juga sebagai upaya menciptakan
kondisi guna menciptakan prilaku positif dan kondusif, hal itu di karenakan
penekanan SPIP pada soft control guna menciptakan pengendalian diri sendiri dan
masyarakat, guna suksesnya pelaksanaan SPIP.
Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan Pemerintahan
diberbagai negara, yang meliputi:
1. Lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh
pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan
mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas
risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
11
3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu
memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan.
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian
tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan
kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat
waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari
waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan
review lainnya dapat segera ditindak lanjuti
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer.
Data primer diambil dari pengisian kuesioner kepada Kepala Dinas dan Kepala
Bidang dinas-dinas terkait. Kuesioner yang digunakan berupa 3 bagian. Bagian
pertama berisi item-item SPIP di Lingkungan Pengendalian, bagian 2 berisi
masalah utama yang dialami fungsi staf pengawas dan bagian ketiga berisi tentang
faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas.
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini yang akan diteliti adalah seluruh pegawai dan staf
Dinas-dinas Kota Salatiga yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas
Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Perhubungan,
Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas
Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan. Dan sampel
penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas-dinas tersebut.
12
3.3 Metode Pengumpulan Data
1. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun
kuesioner yang diperoleh dari item-item SPIP dan dari jurnal internal audit
pada sektor publik di Malaysia.
2. Penentuan respoden dilakukan dengan cara bertanya kepada anggota
dinas-dinas terkait mengenai staf yang mengetahui praktek pengawasan
pada Dinas-dinas Kota Salatiga. Kemudian memberikan penjelasan
tentang isi dari kuesioner kepada responden.
3. Meminta responden menilai seberapa baiknya item-item informasi tersebut
dengan cara memberi tanda contreng dengan skala penilaian 1-5 untuk
setiap informasi yang ada dalam item-item SPIP. (skala 1 : sangat buruk;
skala 5 : sangat baik)
4. Meminta responden untuk menilai setuju atau tidak dengan masalah-
masalah yang dihadapi oleh pengawas. Informasi yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah informasi dari jurnal internal audit pada sektor publik
di Malaysia. (skala 1 : sangat tidak setuju; skala 5 : sangat setuju)
5. Meminta responden untuk menilai setuju atau tidak dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi fungsi staf pengawas. Informasi yang digunakan di
dalam penelitian ini adalah informasi dari jurnal internal audit pada sektor
publik di Malaysia. (skala 1 : sangat tidak setuju; skala 5 : sangat setuju)
6. Dari hasil yang diperoleh pada point 3 sampai 5, tiap item informasi
dihitung rata-ratanya.
7. Untuk melihat tingkat persepsi responden, maka digunakan rumus interval
sebagai berikut:
Dimana I = Interval
K = Kategori jawaban
Max = Nilai tertinggi
Min = Nilai terendah
13
Range Kriteria
1,00 - 1,80
1,81 - 2,60
2,61 - 3,40
3,41- 4,20
4,21-5,00
Sangat Tidak Setuju/Sangat buruk
Tidak Setuju/buruk
Netral/Cukup
Setuju/Baik
Sangat Setuju/Sangat baik
8. Dalam kuesioner ini juga diberikan ruang kosong untuk menampung
informasi yang dianggap penting oleh responden faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi efektivitas.
9. Setelah didapat data-data mengenai seberapa baiknya penerapan item-item
SPIP tadi dilakukan analisis data dengan menggunakan metode statistik
deskriptif, untuk dapat memaknai data yang telah didapat dari hasil
penelitian
4. Temuan dan Pembahasan
4.1. Gambaran secara umum responden penelitian
Secara umum responden penelitian ini dibagi menurut jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir dan lama bekerja. Dari total 51 orang yang bersedia dan tidak
berhalangan untuk mengikuti penelitian ini adalah sebanyak 46 orang (90,20 %).
Menurut jender penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki daripada
perempuan yaitu laki-laki berjumlah 32 orang dan perempuan berjumlah 14
orang. Menurut usia penelitian ini lebih banyak responden yang berusia di atas 50
tahun. Pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini hanya berkisar antara
SMA, S1, dan S2, dan didominasi responden yang berpendidikan terakhir S1.
Dalam penelitian ini masa jabatan responden dibagi menjadi tiga yaitu antara 1
sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun dan 20 tahun ke atas, temuan menunjukkan
14
bahwa penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki masa jabatan lebih
dari 20 tahun ( lihat lampiran 1, hal. 23).
4.2. Penilaian responden terhadap item-item di dalam kuesioner
4.2.1. Penilaian responden terhadap item-item SPIP di Lingkungan
Pengendalian
No Item informasi Total Skor Rata-rata Persepsi
1 Penyusunan dan Penerapan aturan perilaku 175 3.80 Baik
2 Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah
177 3.85 Baik
3 Penegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur
169 3.67 Baik
4 Penjelasan dan pertanggungjawaban adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern
165 3.59 Baik
5 Penghapusan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis 159 3.46 Baik
6
Pengidentifikasi dan penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
181 3.93 Baik
7 Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
177 3.85 Baik
8
Penyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
176 3.83 Baik
9
Pemilihan pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah
171 3.72 Baik
10
Pemberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
176 3.83 Baik
15
11
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
174 3.78 Baik
12 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
174 3.78 Baik
13 Pertimbangan resiko dalam pengambilan keputusan 175 3.80 Baik
14 Penerapan manajemen berbasis kinerja, pendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
177 3.85 Baik
15 Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah 171 3.72 Baik
16 Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah 177 3.85 Baik
17 Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan
191 4.15 Baik
18 Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah 173 3.76 Baik
19 Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab 178 3.87 Baik
20 Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah
184 4.00 Baik
21
Pelaksana evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
174 3.78 Baik
22 Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan 163 3.54 Baik
23 Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
170 3.70 Baik
24 Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 159 3.46 Baik
25 Supervise periodik yang memadai terhadap pegawai 165 3.59 Baik
Sumber: Data Primer, 2012
16
Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat secara rata-rata bahwa setiap
item-item SPIP telah diterapkan dengan baik oleh pengawas. Responden dalam
hal ini anggota Dinas-dinas, secara rata-rata menilai setiap item dengan skor 3.
Dilihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian yang
dilakukan oleh seluruh anggota Dinas-dinas terhadap kinerja pengawas adalah
baik, meskipun nilai yang diberikan secara rata-rata tidak tinggi. Kecenderungan
yang timbul dari data di atas adalah anggota Dinas-dinas menilai bahwa item-item
SPIP telah dilaksanakan dengan baik.
4.2.2. Penilaian responden tentang masalah utama yang dihadapi oleh staf
pengawas.
No Item informasi Total Skor
Rata-rata Persepsi
1 Jumlah pengawas kurang 126 2.74 Tidak setuju
2 Fungsi pengawasan mendapat dukungan penuh dari pejabat tinggi 165 3.59 Setuju
3 Kerjasama diantara pengawas/audit internal baik 161 3.50 Setuju
8 Hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi 173 3.76 Setuju
9 Posisi staf pengawas terhormat dalam organisasi 146 3.17 Netral
10 Fungsi staf pengawas banyak dimusuhi 106 2.30 Tidak setuju
11 Anggaran yang disediakan untuk fungsi pengawasan memadai 155 3.37 Netral
Sumber: Data Primer, 2012
Dari hasil pendapat responden secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pengawas dalam melakukan
pengawasan di lingkungan Dinas-dinas. Secara rata-rata responden menilai bahwa
jumlah pengawas memadai, fungsi pengawasan mendapat dukungan dari pejabat
17
tinggi, kerjasama fungsi pengawas baik, pelatihan teknis pengawas memadai,
hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi, dan fungsi pengawasan
tidak dimusuhi. Sedangkan untuk beberapa item (fungsi pengawas bersifat
independen, pengetahuan teknik staf pengawas memadai, pengalaman staf
pengawas memadai, posisi staf pengawas terhormat dalam organisasi dan
anggaran yang disediakan untuk pengawasan memadai) secara rata-rata responden
masih ragu untuk menyatakan item-item tersebut merupakan permasalahan yang
dihadapi oleh pengawas.
4.2.3. Penilaian responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas fungsi staf pengawas.
No Item informasi Total Skor Rata-rata Persepsi
1 Kualitas Pengawas yang mengawasi SKPD 179 3.89 Setuju
2 Dukungan dari Pimpinan SKPD 189 4.11 Setuju 3 Kecukupan sumber daya manusia dan
dana operasional yang memadai 172 3.74 Setuju
4 Kerjasama diantara staf pengawas 179 3.89 Setuju Sumber: Data Primer, 2012
Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat dilihat bahwa secara rata-rata
anggota Dinas-dinas Kota Salatiga setuju dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas fungsi staf pengawas yang diajukan di dalam kuesioner.
Para responden berpendapat bahwa kualitas pengawas yang mengawasi SKPD,
dukungan dari Pimpinan SKPD, kecukupan sumber daya manusia dan dana
operasional yang memadai dan kerjasama diantara staf pengawas sangat
mempengaruhi efektivitas dari fungsi staf pengawas.
4.3. Perbandingan hasil persepsi responden yang dibedakan menurut atribut
Selain pembandingan data secara keseluruhan, data-data yang telah didapat
dari penelitian ini dapat dibandingkan berdasarkan atribut-atribut demografis yang
dimiliki oleh responden.
4.3.1. Perbandingan rata-rata menurut pendidikan terakhir
Dari data ( lihat lampiran 3, hal. 27 ) dapat dilihat bahwa menurut responden
yang berpendidikan terakhir SMA, S1 dan S2, item-item SPIP di Lingkungan
18
Pengendalian telah diterapkan dengan baik oleh pengawas. Kemungkinan hal ini
terjadi karena responden menganggap kalau item-item di Lingkungan
Pengendalian di SKPD telah diterapkan dengan baik. Di dalam penilaian terhadap
masalah utama yang dihadapi pengawas, responden yang berpendidikan SMA, S1
dan S2 memberikan penilaian yang sama, yaitu netral terhadap masalah yang
dihadapi oleh pengawas. Kemungkinan hal ini terjadi akibat responden masih
ragu apakah hal tersebut menjadi permasalahan di dalam praktik pengawasan di
SKPD. Sedangkan dalam penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas responden yang berpendidikan SMA, S1 dan S2 memberikan penilaian
yang sama bahwa faktor-faktor yang diajukan dalam kuesioner (kualitas
pengawas yang mengawasi SKPD, dukungan dari Pimpinan SKPD, kecukupan
sumber daya manusia dan dana operasional yang memadai dan kerjasama diantara
staf pengawas) sangat mempengaruhi efektivitas dari fungsi staf pengawas.
Kecenderungan ini mungkin terjadi karena tidak adanya perbedaan pengetahuan
diantara responden yang berpendidikan SMA, S1 dan S2 terhadap isi dari
kuesioner.
4.3.2. Perbandingan rata-rata nilai menurut usia
Dari data ( lihat lampiran 4, hal. 31 ) dapat dilihat bahwa responden yang
berusia kurang dari sama dengan 50 tahun dan responden yang berusia lebih dari
50 tahun, sama-sama menilai bahwa item-item SPIP di Lingkungan Pengendalian
telah diterapkan dengan baik. Kemungkinan hal ini terjadi karena responden
menganggap kalau item-item Lingkungan Pengendalian di SKPD telah diterapkan
dengan baik. Di dalam penilaian terhadap masalah utama yang dihadapi
pengawas, responden yang berusia kurang dari sama dengan 50 tahun
memberikan jawaban netral. Sedangkan responden yang berusia lebih dari 50
tahun memberikan jawaban bahwa tidak terdapat permasalahan yang dihadapi
oleh pengawas di dalam melakukan fungsi pengawasan. Kemungkinan hal ini
terjadi, karena responden yang berusia 50 tahun ke atas lebih paham mengenai
masalah-masalah yang dihadapi oleh pengawas dibanding dengan responden yang
berusia kurang dari sama dengan 50 tahun. Sedangkan dalam penilaian terhadap
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas responden yang berusia kurang dari
19
sama dengan 50 tahun dan responden yang berusia lebih dari 50 tahun
memberikan penilaian yang sama bahwa faktor-faktor yang diajukan dalam
kuesioner (kualitas pengawas yang mengawasi SKPD, dukungan dari Pimpinan
SKPD, kecukupan sumber daya manusia dan dana operasional yang memadai dan
kerjasama diantara staf pengawas) sangat mempengaruhi efektivitas dari fungsi
staf pengawas.
4.4. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan
Secara umum responden penelitian ini telah menganggap bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas yang disebutkan dalam
kuesioner telah mewakili pemikiran mereka. Namun demikian ada 7 (tujuh)
responden yang memberikan pendapat adanya faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi efektivitas fungsi pengawas. Data berikut menunjukkan item-item
yang menurut pendapat dan pemikiran pribadi responden (diluar bagian 3) yang
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.
Tabel 1. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan
No Responden Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
3 Peralatan pendukung dalam kegiatan pengawasan 5 Adanya perbedaan persepsi 5 Asumsi-asumsi dasar yang berbeda 5 Tujuan pengawasan 5 Kondisi ekternal dan internal 5 Pengaruh politik 8 Independensi pengawas 8 Kepribadian staf pengawas 19 Kurangnya pengetahuan pihak pengawas 19 Kurangnya kesiapan pihak yang diawasi 19 Pembekalan teknis dari atasan langsung pengawas 24 Intervensi pimpinan 28 Ketegasan di dalam melakukan tindakan
35 Pengawas harus mengetahui mengetahui pedoman umum tentang suatu kegiatan
Sumber: Data Primer, 2012
20
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang diberikan oleh
responden sebagian besar menyangkut kondisi dari internal pengawas (seperti :
Independensi pengawas, pembekalan teknis dari atasan, ketegasan di dalam
melakukan tindakan dll). Persiapan sebelum melakukan pengawasan sangat
mempengaruhi efektivitas dari pengawas itu sendiri. Responden berpendapat
supaya di dalam pengawasan tidak ada intervensi dari pimpinan, sehingga
pengawasan dapat berjalan secara transparan. Kedepannya yang mungkin harus
diperhatikan oleh pengawas adalah kondisi dari internal dan ekternal yang akan
diawasi, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dapat berjalan
dengan baik.
5. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa secara rata-rata, responden penelitian ini menilai isi yang
terangkum dalam item-item SPIP di Lingkungan pengendalian telah dilakukan
secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai bahwa
pengawas dalam praktek pengawasannya telah menerapkan item-item yang
tercantum di dalam SPIP dengan baik. Responden menilai tidak terdapat
permasalahan yang dihadapi oleh pengawas, hal ini tercermin dari persepsi
mereka bahwa jumlah pengawas yang memadai, fungsi pengawasan mendapat
dukungan dari pejabat tinggi, kerjasama diantara pengawas dianggap baik,
pelatihan teknik pengawasan memadai. Kemudian hasil pengawasan diperhatikan
oleh pihak yang diawasi dan fungsi pengawasan tidak dimusuhi.
Penelitian ini juga menemukan bahwa responden setuju bahwa item-item
yang diajukan dalam kuesioner (kualitas pengawas yang mengawasi SKPD,
dukungan dari pimpinan SKPD, kecukupan sumber daya manusia dan dana
operasional yang memadai, kerjasama diantara staf pengawas) adalah faktor-
faktor yang mendukung efektivitas fungsi pengawas. Selain faktor-faktor yang
disebutkan dalam kuesioner, responden juga menambahkan adanya faktor-faktor
lain yang mempengaruhi efektivitas seperti peralatan pendukung dalam kegiatan
21
pengawasan, adanya perbedaan persepsi, asumsi-asumsi dasar yang berbeda,
tujuan pengawasan, kondisi ekternal dan internal, pengaruh politik, independensi
pengawas, kepribadian staf pengawas, kurangnya pengetahuan pihak pengawas,
kurangnya kesiapan pihak yang diawasi, pembekalan teknis dari atasan langsung
pengawas, intervensi pimpinan, ketegasan di dalam melakukan tindakan, dan
pengawas harus mengetahui pedoman umum tentang suatu kegiatan.
Penelitian ini juga menemukan adanya variasi persepsi terhadap praktik
pengawasan, masalah yang di hadapi oleh fungsi staf pengawas dan faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan atribut responden.
Dengan melihat penilaian responden bahwa penerapan fungsi pengawasan
telah dilakukan sesuai dengan SPIP, maka langkah yang sebaiknya dilakukan
adalah meningkatkan kinerja dari Inspektorat Kota sebagai pengawas di
Lingkungan SKPD supaya pada tahun yang akan datang dapat mencapai hasil
yang lebih baik lagi.
Di dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa keterbatasan.
Pertama, adanya beberapa responden yang tidak bersedia dan berhalangan di
dalam pengisian kuesioner. Keseluruhan responden dari anggota Dinas-dinas Kota
Salatiga adalah 51 orang, sedangkan responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini adalah sebanyak 46 orang (90,20 %). Kedua, kemungkinan
terjadinya conflict of interest antara pengawas dan dinas-dinas yang diawasi.
Untuk penelitian-penelitian yang akan datang sebaiknya dilakukan dengan lebih
memperkaya rangkuman item-item SPIP, serta dapat dilakukan kajian statistik
yang lebih mendalam (inferensial), sehingga bisa didapatkan analisis yang lebih
Kamaruzman (2009) “The Effectiveness of Internal Audit in Malaysian
Public Sector”, Sep. 2009, Vol.5, No.9 (Serial No.52), Journal of Modern
Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583, USA
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga.
Jakarta
Erika, A.R Yulisman. (2011).” Fungsi Badan Pengawas Daerah (Inspektorat Kota) Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pesisir Selatan”. 15 September 2011.
Fabanyo, Suryanti. (2011).” Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan “. Makasar.
Ihalauw, John J.O.I, (2000). Bangun Teori Edisi Milenium. Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
Ihalauw, John J.O.I, (2003). Bangun Teori Edisi Milenium. Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
Rumudi, Sukandar. (2006).”Metodologi Penelitian Petunjuk Praktik Untuk
Peneliti Pemula”. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
Satrio Dewanto, R. Pandu. (2011).”Persepsi Birokrat Kota Salatiga Terhadap Ukuran Kinerja Sektor Pendidikan Di Indonesia Dan Negara Maju”. Skripsi program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Tabel 4.1.1. Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Responden Prosentase (%)
Laki – Laki 32 69.57
Perempuan 14 30.43
Total 46 100
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.1.2. Gambaran umum responden berdasarkan usia
Usia Jumlah Responden Prosentase (%)
≤ 50 tahun 25 54.35
> 50 tahun 21 45.65
Total 46 100 Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.1.3. Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir
Pendidikan Terakhir
Jumlah Responden Prosentase (%)
SMA 1 2.17
S1 26 56.52
S2 19 41.30
Total 46 100
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.1.4. Gambaran umum responden berdasarkan periode menjabat sebagai anggota dari Dinas-dinas
Lama Bekerja Jumlah
Prosentase (%)
25
Responden
1-10 tahun 7 15.22
11-20 tahun 12 26.09
>20tahun 27 58.70
Total 46 100
Sumber: Data Primer, 2012
Lampiran 2
4.3.1. Perbandingan rata-rata nilai menurut pendidikan terakhir
Tabel 4.3.1.1 Item yang ada di dalam item-item SPIP di Lingkungan
Pengendalian
No Item informasi SMA S1 S2
1 Penyusunan dan Penerapan aturan perilaku 4.00 4.00 3.74
2 Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah 4.00 4.00 3.84
3 Penegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur 4.00 3.72 3.79
4 Penjelasan dan pertanggungjawaban adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern 4.00 3.72 3.58
5 Penghapusan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis 4.00 3.68 3.32
6 Pengidentifikasi dan penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 4.00 4.12 3.89
7 Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 4.00 4.04 3.79
8 Penyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan 4.00 3.92 3.84
26
meningkatkan kompetensi pekerjaannya
9 Pemilihan pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah 4.00 3.88 3.68
10 Pemberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 4.00 4.00 3.79
11 Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 4.00 3.92 3.79
12 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 4.00 3.96 3.74
13 Pertimbangan resiko dalam pengambilan keputusan 4.00 3.96 3.79
14 Penerapan manajemen berbasis kinerja, pendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP 4.00 3.96 3.89
15 Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah 4.00 3.88 3.68
16 Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah 4.00 4.08 3.74
17 Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan 4.00 4.40 4.05
18 Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah 4.00 3.84 3.84
27
19 Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab 4.00 3.96 3.95
20 Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah 4.00 4.12 4.05
21 Pelaksana evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis 4.00 3.96 3.74
22 Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan 4.00 3.72 3.47
23 Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai 4.00 3.80 3.74
24 Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 4.00 3.40 3.68
25 Supervise periodik yang memadai terhadap pegawai 4.00 3.68 3.68
Rata-rata 4.00 3.91 3.76
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.3.1.2 Item yang berasal dari masalah utama fungsi staf pengawas
No Item informasi SMA S1 S2
1 Jumlah pengawas kurang 3.00 2.72 2.89
2 Fungsi pengawasan mendapat dukungan penuh dari pejabat tinggi 3.00 3.64 3.74
3 Kerjasama diantara pengawas/audit internal baik 3.00 3.56 3.63
5 Fungsi pengawas bersifat independen 4.00 3.52 3.32
28
6 Pengetahuan teknik staf pengawas memadai 3.00 3.36 3.37
7 Pengalaman staf pengawas memadai 3.00 3.92 3.42
8 Hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi 4.00 3.40 3.74
9 Posisi staf pengawas terhormat dalam organisasi 3.00 3.20 3.05
10 Fungsi staf pengawas banyak dimusuhi 3.00 2.44 2.21
11 Anggaran yang disediakan untuk fungsi pengawasan memadai 3.00 3.52 3.37
Rata-rata 3.27 3.35 3.30
Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.3.1.3 Item yang berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas fungsi staf pengawas
No Item informasi SMA S1 S2
1 Kualitas Pengawas yang mengawasi SKPD 4.00 4.04 3.89
2 Dukungan dari Pimpinan SKPD 4.00 4.20 4.21
3 Kecukupan sumber daya manusia dan dana operasional yang memadai 3.00 3.76 3.95
4 Kerjasama diantara staf pengawas 3.00 4.00 4.00
Rata-Rata 3.50 4.00 4.01
Sumber: Data Primer, 2012
Lampiran 3
4.3.2. Perbandingan rata-rata nilai menurut usia responden
Tabel 4.3.2.1 Item yang ada di dalam item-item SPIP di Lingkungan
Pengendalian
No Item informasi ≤ 50 tahun > 50 tahun 1 Penyusunan dan Penerapan aturan perilaku 3.72 3.90
29
2 Keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah
3.80 3.90
3 Penegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur
3.56 3.81
4 Penjelasan dan pertanggungjawaban adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern
3.72 3.43
5 Penghapusan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis 3.48 3.43
6 Pengidentifikasi dan penetapan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
3.88 4.00
7 Penyusunan standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
3.80 3.90
8
Penyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
3.80 3.86
9
Pemilihan pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah
3.72 3.71
10
Pemberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
3.88 3.76
11
Pemberian peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
3.76 3.81
12 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
3.84 3.71
13 Pertimbangan resiko dalam pengambilan keputusan 3.80 3.81
14 Penerapan manajemen berbasis kinerja, pendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
3.92 3.76
15 Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah 3.72 3.71
30
16 Interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah 3.88 3.81
17 Respon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan
4.08 4.24
18 Penyesuaian dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah 3.76 3.76
19 Pemberian kejelasan wewenang dan tanggung jawab 3.88 3.86
20 Pemberian kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah 4.04 3.95
21
Pelaksana evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
3.76 3.81
22 Penetapan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan 3.64 3.43
23 Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
3.64 3.76
24 Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 3.56 3.33
25 Supervise periodik yang memadai terhadap pegawai 3.60 3.57
Rata rata 3.77 3.76 Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.3.2.2 Item yang berasal dari masalah utama fungsi staf pengawas
No Item informasi ≤ 50 tahun > 50 tahun 1 Jumlah pengawas kurang 2.64 2.86
2 Fungsi pengawasan mendapat dukungan penuh dari pejabat tinggi 3.36 3.86
3 Kerjasama diantara pengawas/audit internal baik 3.32 3.71
5 Fungsi pengawas bersifat independen 3.28 3.48 6 Pengetahuan teknik staf pengawas memadai 3.12 3.48 7 Pengalaman staf pengawas memadai 3.16 3.48
8 Hasil pengawasan diperhatikan oleh pihak yang diawasi 3.52 4.05
31
9 Posisi staf pengawas terhormat dalam organisasi 3.08 3.29
10 Fungsi staf pengawas banyak dimusuhi 2.28 2.33
11 Anggaran yang disediakan untuk fungsi pengawasan memadai 3.16 3.62
Rata-rata 3.11 3.44 Sumber: Data Primer, 2012
Tabel 4.3.2.3 Item yang berasal dari faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas fungsi staf pengawas
No Item informasi ≤ 50 tahun > 50 tahun 1 Kualitas Pengawas yang mengawasi SKPD 3.88 3.90 2 Dukungan dari Pimpinan SKPD 4.08 4.14 3 Kecukupan sumber daya manusia dan dana
