Politik Hukum

5/28/2018 Politik Hukum

1/76

1

POLITIK HUKUM

Oleh.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H, S.IP, M.HUM.


2/76

POLITIK HUKUM

2

POLITIK

HUKUM

POLITIK HUKUM


3/76

I. PENDAHULUAN

1. Berangkat dari masalah kompleksitas hukum sudah sejakzaman Yunani kuno, hukum senantiasa menarik perhatian

dan menjadi wacana yang tidak henti-hentinya diperdebatkan

dikalangan para Cendikiawan. Kompleksitas hukum

menyebabkan hukum itu dapat dipelajari dari berbagai sudut

pandang. Lahirnya berbagai disiplin hukum disamping filsafathukum (philosophy of law) dan ilmu hukum (science of law),

seperti teori hukum (theory of law), sejarah hukum (history of

law), sosiologi hukum (sociology of law), antropologi hukum

(anthropology of law), perbandingan hukum (comparative of

law), logika hukum (logic of law), psikologi hukum (psychology

of law), dan kini sedang tumbuh politik hukum (politic of law),

adalah bukti yang tidak terbantahkan dari pernyataan di atas

3


4/76

2. Latar belakang ilmiah yang menjadi raison detre kehadiran

disiplin politik hukum adalah rasa ketidakpuasan para teoritis

hukum terhadap model pendekatan hukum selama ini. Seperti

diketahui dari aspek sejarah, studi hukum telah berusia sangatlama sejak era Yunani kuno hingga era postmodern. Selama

kurun waktu sangat lama tersebut studi hukum mengalami

pasang surut, perkembangan, dan pergeseran terutama

berkaitan dengan metode pendekatannya. Adanya pasang surut,

perkembangan, dan pergeseran studi hukum itu disebabkankarena terjadinya perubahan struktur sosial akibat modernisasi

dan industrilisasi, politik, ekonomi dan pertumbuhan piranti lunak

ilmu pengetahuan.

3. Dengan perkataan lain, politik hukum muncul sebagai salah satu

disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam

memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas

bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.

4


5/76

II. TENTANG POLITIK1. Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang

berjudul Politeia, yang juga dikenal dengan republik,

kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul Politeia.

Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politikyang berkembang saat ini dan dari karya tersebut dapat

diketahui bahwa P o l i ti k merupakan istilah yang

dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab

yang dibahas dalam kedua karya tersebut menyangkut hal-

hal yang berhubungan dengan masalah pemerintahan yangdijalankan oleh sebuah rezim untuk terwujudnya masyarakat

yang baik dalam sebuah negara.

2. Asal mula kata politik itu dari kata polis yang berarti Negara Kota,

kata politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang

hidup bersama di dalam kota tersebut, dalam hubungan itu timbul

aturan kewenangan, perilaku pejabat, legalitas kekuasaan dan

akhirnya kekuasaan. Politik dapat juga dikatakan sebagai

kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan

konflik yang menjadi consensus nasional serta kekuasaan massarakyat.5


6/76

3.Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata politikdiartikan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan

sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau

terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan jugadipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan,

yaitu ilmu politik. Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia

dijelaskan bahwa politik adalah konsep yang berhubungan

dengan soal-soal pemerintahan.

4. Menurut Mariam Budiardjo, Politik sebagai kegiatan adalah

bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara)

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu.

Sedangkan Deliar Noer sendiri mengemukakan bahwa politik

adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan

kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan

jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk

susunan masyarakat.

6


7/76

5. Roger H. Soltau mengemukakan bahwa politik adalah Political

Science, then, is going to be study of state, its aims andpurposes, the institutions by which those are going to be

realized, its relation with its individual members and written about

all these questions. (Ilmu Politik, untuk selanjutnya akan

dianggap pelajaran tentang Negara, maksud dan tujuan Negara,

lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antaraNegara dengan warganegaranya, serta hubungan antar negara,

dan juga apa yang dipikirkan warganya, keluhan ditulis dalam

berbagai pertanyan).

7


8/76

6. lan C Isaak menjelaskan bahwa terdapat dua kecenderungan

dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar ilmupolitik,pertama:pandangan yang mengaitkan politik dan Negara

yakni dengan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan di

daerah, kedua: pandangan yang mengkaitkannya dengan

masalah kekuasaan, otoritas dan atau konflik perbedaan dari

kecendrungan tersebut terletak pada pendekatan yangdipergunakan yaitu pendekatan tradisional yang mengemukakan

pembahasan pada perkembangan partai-partai, perkembangan

politik luar negeri dalam suatu negara dan perkembangan ide-ide

politik besar sedangkan menekankan perhatian, pada perilaku

akta politik seperti tokoh-tokoh pemerintahan dan wakil-wakilrakyat yang ada di lembaga legislatif.

8


9/76

7. Konsep-Konsep Pokok Dalam Politik (Harold Laswell) :

- Negara (state)

- Kekuasaan (power)

- Pengambilan Keputusan (decision making)

- Kebijaksanaan (policy, belied)

- Pembagian (distribution) atau alokasi hasil

(allocation)

9


10/76

8. Definisi Ilmu Politik dapat dilihat dari beberapa aspek

antara lain sebagai berikut:

- Dari aspek kenegaraan ialah ilmu yang mempelajari

negara, tujuan negara, lembaga-lembaga negara,hubungan negara dengan warga negaranya dan

hubungan antar negara.

- Dari aspek kekuasaan ialah ilmu yang mempelajari

kekuasaan dalam masyarakat, yaitu hakekat, dasar,

proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.- Dari aspek kelakuan politik ialah ilmu yang

mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang

meliputi budaya, politik, kekuasaan, kepentingan dan

kebijaksanaan.

Jadi pokok tujuan ilmu politik adalah negara (state),

kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision,

making) kebijaksanaan (police, belied) dan pembagian

(distribusion) dan alokasi (allocation).

10


11/76

11

9. Fungsi Negara sebagai Lembaga Politik

- Sebagai kepemilikan.

- Sebagai pembangun yaitu melaksanakan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

- Sebagai pengatur ketertiban (law and order).

- Sebagai pertahanan/agresi militer dari musuh.- Sebagai pemeliharaan infra struktur komunikasi dan

menegakkan keadilan.


12/76

12

10. Konsep Kekuasaan dalam Proses Politik.

- Influence ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain

agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela.

- Persesuaian ialah kemampuan meyakinkan orang lain dengan

argumentasi untuk melakukan sesuatu.

- Manipulasi ialah penggunaan pengaruh yang tidak disadari

oleh masa yang dipengaruhi untuk mematuhi keinginan

penguasa.- Coercion ialah ancaman kekuasaan yang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok terhadap kelompok lain agar tunduk

pada kekuasaan penguasa.

- Force ialah penggunaan tekanan fisik terhadap pihak-pihak

lain agar melakukan sesuatu.- Jadi kekuasaan itu merupakan konsep yang berkaitan dengan

perilaku secara umum diartikan sebagai kemampuan

menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki, untuk

mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain berperilaku

sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.


13/76

13

11. Tujuan Negara sebagai proses politik

- Roger H. Soltau

Tujuan negara adalah mengusahakan rakyat berkembangserta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.

- Harold J Laski

Tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat

dapat memenuhi keinginannya secara maksimal.

- Teori Kekuasaan NegaraNegara adalah menciptakan kekuasaan pemerintahan yang

sebesar-besarnya yang berlaku penuh terhadap rakyat.

- Tujuan negara adalah sesuatu yang hendak di wujudkan

oleh negara yang bersangkutan dengan menggunakan

organisasi pemerintah yang di lengkapi degan kekuasaan.


14/76

14

12. Untuk menyelami dunia politik, ada 5 kerangka

konseptional yang dapat digunakan:

1. Politik dipahami sebagai usaha warga negaradalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan

bersama.

2. Politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan

penyelenggaraan negara dan pemerintah.

3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkanuntuk mencari dan mempertahankan kekuasaan

dalam masyarakat.

4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau

mempertahankan sumber-sumber yang dianggap

penting.


15/76

15

III. TENTANG HUKUM

1. Kata Hukum berasal dari bahasa Arab Hukm (kata

jamaknya ahkam) yang berarti putusan (judgement,

verdict, decision), ketetapan (provision), perintah

(command), pemerintahan (govermment), kekuasaan

(authority, Power), hukuman (sentence) dan lain-lain.

Asal usul kata Hakam mempunyai arti mengendalikan

dengan satu pengendalian.

2. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-

perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata

tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati

oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Olehkarena petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan

kerugian kepada masyarakat maka diperlukan tindakan

oleh Pemerintah atau Penguasa untuk penegakan

hukum tersebut.


16/76

3. Dalam Blacks Law Dictionary dijelaskan bahwa law in generic

tense, is a body of rules of action or cunduct prescribed bycontrolling authority and having binding legal force. Secara

sederhana dikemukakan oleh Sri Sumantri Martosoewignjo

bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang

berlaku dalam masyarakat. Sedangkan definisi Hukum dari

Oxford English Dictionary adalah law is the body of role,whether formally enacted or customory, whish a state or

community recognises as binding on its members or subjects

(Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau

hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat

mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatanmengikat terhadap warganya).

16


17/76

4. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaedah,

melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segikebudayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaedah ia

memberikan definisi hukum sebagai berikut hukum adalah

himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-

larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat

menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka diperlukan

tindakan oleh pemerintah atau penguasa untuk menegakkan

hukum tersebut.

17


18/76

5. Dari sudut pandang yang berbeda ini, maka sangat mustahil

untuk membuat satu definisi hukum yang dapat diterima oleh

semua pihak. Dalam kaitan ini Emmanual Kant sebagaimana yangdikutip oleh Achmad Ali beberapa abad yang silam pernah

mengatakan bahwa noch suchen die juristen eine definition zu

ihrem begriffe von rech (tidak ada seorang yurispun yang mampu

membuat satu definisi hukum yang tepat). Demikian Lioyd

mengemukakan bahwa ...... although much juristie ink has beenused in an attemp to provide a universally acceptable definition of

law (......... meskipun telah banyak tinta para yuris yang habis

dipergunakan di dalam usaha untuk membuat suatu definisi

hukum yang dapat diterima di seluruh dunia, namun hingga kini,

hanya jejak kecil dari niat itu dapat dicapai). Penyebab lain

sulitnya memberi definisi hukum yang tepat adalah selain karena

sifatnya yang abstrak, juga karena yang diatur oleh hukum itu

sangat luas, yakni hampir seluruh segi kehidupan manusia.

18


19/76

6. Walaupun diantara para ahli hukum belum mendapat suatukesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik

kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur sebagai

berikut,pertama: hukum merupakan peraturan mengenai

tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, kedua:

peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, ketiga: peraturanitu diadakan oleh badan-badan resmi dan keempat:

pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang

tegas, kelima: hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, keenam: tujuan

hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagian danketertiban dalam kehidupan masyarakat.

19


20/76

20

7. Unsur-unsur Hukum:

a. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah lakumanusia dalam pergaulan masyarakat.

b. Peraturan itu bersifat mengatur mengikat dan memaksa

c. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi

d. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakansanksi yang tegas.

e. Hukum bisa juga berbentuk tidak tertulis berupa

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

f. Tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan,

kebahagian dan ketertiban dalam kehidupan

masyarakat.


21/76

8. Dari berbagai definisi Hukum sebagaimana tersebut di atas,

maka secara sederhana dapat di kemukakan bahwa Hukum

adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia

yang di akui sekolompok masyarakat, disusun oleh orang-orangyang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan

mengikat untuk seluruh anggota masyarakat dalam suatu

negara.

21

9. Tujuan Hukum Radbruch- Keadilan yakni untuk memajukan kebaikan dalam

kehidupan manusia dan menumbuhkan nilai kebaikan di

antara orang sesamanya.

- Kepastian hukum yakni untuk menjaga keamanan dalam

negara maka hukum positif harus selalu ditaati.

- Kemanfaatan bagi kebebasan individu, bagi kepentingan

kemajuan negara dan budaya


22/76

22

10. FUNGSI-FUNGSI HUKUM :

a. STANDARD OF CONDUCT.

(SANDARAN ATAU UKURAN TINGKAH LAKU ATAU KESAMAANSIKAP) YANG HARUS DITAATI OLEH SETIAP MASYARAKAT.

b. AS A TOOL OF SOCIAL ENGENEERING.

HUKUM SEBAGAI ALAT/SARANA UNTUK MEROBAH

MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK.

c. AS A TOOL OF JUSTIFICATION.HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MENYATAKAN BENAR

TIDAKNYA SESUATU TINGKAH LAKU.

d. AS A TOOL OF SOCIAL CONTROL.

SEBAGAI ALAT UNTUK MENGONTROL PEMIKIRAN DAN

LANGKAH- LANGKAH MANUSIA AGAR MEREKA SELALUTERPELIHARA MORALNYA, TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN

YANG MELANGGAR NORMA HUKUM, SUSILA DAN AGAMA.

e. AGAR ADA KEPASTIAN HUKUM DALAM MASYARATKAT

(RECHTZEKER HEID).


23/76

23

11. PERAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

a. HUKUM TIDAK MERUPAKAN ATURAN-ATURAN YANG BERSIFAT AD

HOC HARUS BERSIFAT TETAP.

b. HUKUM HARUS DIKETAHUI DENGAN JELAS OLEH MASYARAKAT YANG

KEPENTINGANNYA DIATUR OLEH HUKUM ITU.

c. HUKUM HARUS DIMENGERTI OLEH UMUM.

d. TIDAK ADA KEPUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN.e. TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETROAKTIF).

f. PENERAPANNYA HARUS MEMPERHATIKAN BUDAYA HUKUM

MASYARAKAT.

g. HINDARI SERING MERUBAH HUKUM KARENA MASYARAKAT DAPATKEHILANGAN UKURAN DAN PEDOMAN BAGI KEGIATANNYA.

h. HUKUM HARUS ADA LANDASAN JURIDIS, SOSIOLOGIS & FILOSOFIS.

i. HARUS BERBENTUK TERTULIS.


24/76

24

12. INDIKATOR KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

a. ADANYA PENGETAHUAN HUKUM.

b. ADANYA PEMAHAMAN HUKUM.

c. SIKAP TERHADAP HUKUM

d. POLA PERILAKU HUKUM (LEGAL BEHAVIOR).

e. TAAT KEPADA HUKUM


25/76

25

13. Kondisi Hukum saat ini

1. CRISES (SAAT PENUH BAHAYA)

2. RESCUE (PENYELAMATAN)

3. RECOVERY (PENYEMBUHAN)

4. STABILITY (KESTABILAN)5. GROWTH (PERTUMBUHAN)


26/76

1. Secara Etimologis Politik Hukum merupakan terjemahan dari bahasa

Belanda RECHTPOLITIEKyang berarti politik hukum. Politik berarti

BELEIDatau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan sedangkankata kebijakan menurut para ahli hukum merupakan serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam suatu lingkungan terentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan

kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.2. Padmo Wahjono, menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan

penyelenggaran negara yang bersifat mendasar dalam menentukan

arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang

apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan

dengan hukum yang akan datang. Dalam tulisan lain PadmoWahjono mengatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan

penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk

menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat

berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan

penegakannya sendri. 26

IV. POLITIK HUKUM


27/76

3. Menurut Moh. Mahfudh MD, Politik Hukum adalah legal Policy

atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun

dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai

tujuan negara. Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-

hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang

kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara

seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

4. Soedarto, mempunyai Pandangan lain tentang definisi politik hukumini, beliau mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara

melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan

peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan

untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan

mencapainya apa yang dicita-citakan. Definisi ini mencakuppengertian yang sangat luas termasuk pengertian diluar hukum yakni

politik, ekonomi sosial budaya dan hankam. Teuku Moh. Radhie,

dalam satu artikel yang ditulis menjelaskan bahwa politik hukum

adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai

hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arahperkembangan hukum yang dibangun.

27


28/76

5. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa politik hukum adalah

aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai

suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (lebihmenitik beratkan pada pendekatan sosiologis). Terhadap

pengertian ini terdapat beberapa pandangan yang sangat

mendasar dalam study politik hukum yaitupertama:apa yang

ingin dicapai dengan sistem hukum yang ada, kedua:cara-cara

apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai

mencapai tujuan tersebut, ketiga: kapan waktunya hukum itu

perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu

sebaiknya dilakukan dan keempat: dapatkah dirumuskan suatu

pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu kitamemutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk

mencapai tujuan tersebut secara baik.

28


29/76

29

6. Ada 5 pandangan mengenai Politik Hukum

a. Politik Hukum adalah usaha-usaha yang ditempuh warga

negara untukmembicarakan dan mewujudkan kebaikan

bersama.

b. Politik Hukum adalah segala hal yang berkaitan dengan

penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

c. Politik Hukum ialah sebagai segala kegiatan yang diarahkanuntuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam

masyarakat

d. Politik Hukum adalah sebagai kegiatan yang berkaitan

dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.

e. Politik Hukum adalah sebagai konflik dalam rangka mencaridan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap

penting.


30/76

7. Politik Hukum Nasional meliputi:

- Pelaksanaan hukum yang telah ada secara konsisten.

- Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan

terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan telah

dianggap usang, dan pencuplikan ketentuan hukum baru

yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembanganyang terjadi dalam masyarakat.

- Penegasan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum

atau pelaksana hukum dan pembina anggotanya.

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut

persepsi kelompok elit pengambilan keputusan.

30


31/76

8. Tujuan Bangsa Indonesia

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

31

9 Masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam


32/76

9. Masalah mendasar yang harus diperhatikan di dalam

Politik Hukum Nasional :1. Harus memperhatikan integrasi bangsa baik secara ideologis

maupun secara teritorial.

2. Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanyakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan

yang demokratis dan nomokratis.

4. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup

beragama diantara warganya.

32

10. Politik Hukum Nasional harus dipandu oleh nilai-nilai

Pancasila1. Berbasis moral dan agama.

2. Menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi.

3. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan

primodialnya.

4. Meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat.

5. Membangun keadilan sosial.


33/76

11. Legalisasi Dalam Pencapaian Politik Hukum

a. Mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat

b. Melindungi segenap bangsa

c. Mewujudkan kedaulatan rakyat

d. Mewujudkan negara hukum

e. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik

f. Mewujudkan pemerataan pembangunan

g. Mewujudkan perekonomian nasional

h. Menjamin hak asasi manusia

i. Menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah

j. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

33


34/76

12. Pancasila menjadi Paradigma dalam Pembangunan

Hukum

1. Penjelasan UUD 1945

Meskipun sejak amandemen UUD 1945, penjelasan UUD 1945

tidak lagi menjadi bagian dari UUD 1945, tetapi gagasan-

gagasan yang terkandung didalamnya tetap relevan menjadi

sumber hukum material, bukan sebagai sumber hukum formil.

2. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966Pancasila sebagai Hukum Material dalam arti sebagai asalnya

hukum.

Pancasila sebagai sumber tertib hukum yang merupakan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum.

3. Norma Fundamental Negara

Pancasila sebagai norma fundamental negara (Staats

Fundamental Norm) yakni orang yang menyebutnya adalah

Hans Nawiasky.

34


35/76

35

13. Tujuan Sistem Politik Hukum Nasional

Adalah politik hukum yang sesuai dengan tujuan negara

Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia.


36/76

14. Sumber Hukum Nasional

1. Hukum Barat

2. Hukum Adat

3. Hukum Agama

4. Hukum Internasional

36

15. Pembaharuan Hukum

Harus dilaksanakan dengan kegiatan yang terencana, berarah,

dan terpadu, guna :

a. Mengisi kekosongan hukum yang ada

b. Melancarkan proses hukum yang terhalang

c. Mengatasi kekosongan pada sistem hukum

d. Mengatasi unsur-unsur sistem hukum yang tidak

berfungsi


37/76

16. Pembangunan Hukum bertujuan :

- Penyusunan undang-undang yang baru sesuai dengan

ketentuan pembangunan yang sesuai dengan dinamika

masyarakat yang berkembang

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

- Meningkatkan jaminan penegakan hukum

- Meningkatkan pelayanan hukum

- Meningkatkan kepastian hukum

- Meningkatkan terwujudnya tata hukum nasional

37


38/76

- Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang

dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang

berwenang meneruskan politik hukum.

- Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi

tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan

peraturanperundang-undangan oleh penyelenggara negara

yang berwenang yang merumuskan politik hukum.

- Penyelenggaraan negera yang berwenang merumuskan dan

menetapkan politik hukum.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu

politik hukum baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.

- Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang merupakan

implimentasi dari politik hukum suatu negara.

38

17. Wilayah Kegiatan Politik Hukum / Filsafat Hukum :


39/76

18. Masalah-masalah yang dikaji oleh Politik Hukum/

Filsafat Hukum :

1. Masalah Hukum dan Kekuasaan.

2. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat.

3. Hukum dan nilai-nilai budaya.

4. Apa sebab orang mentaati hukum.

- Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

- Teori perjanjian masyarakat

- Teori kedaulatan negara

- Teori kedaulatan hukum

5. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang.

6. Etika profesi hukum.

39


40/76

19. Orang taat kepada hukum:

1. Compliance, yakni takut terhadap sanksi yang akan

dikenakan apabila mereka melanggarnya.

2. Identification, yakni mereka patuh karena

kepentingannya dijamin oleh hukum.3. Internalization, yakni mereka merasa hukum yang

berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.

4. Kepentingan warga dijamin oleh hukum yang baru dibuat

itu.

40


41/76

20. Ada 4 kriteria supremasi hukum :

1. Hukum dibuat berdasarkan dan oleh kemauan rakyat ,rakyat adalah sumber dan berperan dalam membuat

hukum yang diperlukan.

2. Hukum dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan

semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyatadalah subjek dari hukum bukan objek dari hukum.

3. Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan

setiap kekuasaan harus diikuti oleh sistem

pertanggungjawaban.

4. Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hak

sipil maupun hak politik sosial kemasyarakatan.

41

21 Ada tiga kemungkinan asumsi dasar hubungan sub


42/76

21. Ada tiga kemungkinan asumsi dasar hubungan sub

sistem antara politik

- Hukum determinan atas politik dalam arti politik harus tunduk pada

aturan-aturan hukum sehingga permainan politik apapun bentuknya

harus tunduk pada aturan-aturan hukum dan hukum haruslahmenyediakan perangkat aturan main untuk semua kehidupan politik.

- Politik determinan atas hukum dalam arti politiklah yang

menentukan kehgidupan hukum. Hal ini berdasarkan pada

kenyataan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik,sehingga kalimat-kalimat hukum tidak lain merupakan kristalisasi

dan kehendak politik yang saling bersaingan disini hukum dilihat

secara impiris (das soln) sebagai politik hukum, bukan hukum

sebagai (das sein) keharusan-keharusan.

- Hukum dan politik terjalin hubungan yang independen atau salingtergantung dimana keduanya dianggap sebagai subsistem yang

mempunyai kedudukan atau kekuatan yang seimbang.

Adagiumnya: Hukum tanpa politik akan lumpuh dan tidak berdaya,

kekuasaan politik tanpa hukum itu akan menimbulkan kezaliman

dan kesewenang-wenangan. 42


43/76

23. Politik Hukum bertugas.

- Menerima masukan mengenai nilai-nilai atau tujuan-tujuan hukum

hasil olahan filsafat hukum dan memilih nilai-nilai atau tujuan

yang terbaik dan yang hendak dicapai dengan nilai-nilai atau

tujuan yang terbaik dan yang hendak dicapai dengan nilai-nilaiyang telah terpilih terrsebut dan selanjutnya dirumuskan menjadi

tujuan nasional dan dijabar bagi menurut bidang-bidang seperti

ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan Hankamnas.

- Bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskandalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif

materil sehingga tujuan nasional yang telah ditetapkan dapat

terwujud. Bagaimana cara melaksanakan hukum positif materil

untuk mencapai tujuan nasional diatur dalam peraturan

perundang-undangan sebagai hukum positif murni. 43

22. Wilayah kerja politik hukum- Teritorial berlakunya Politik Hukum

- Proses pembaharuan hukum.

V S kil T t P litik H k


44/76

V. Sekilas Tentang Politik Hukum

1. Masa Orde Lama

Sangat bersifat Otoriter

Presiden Soekarno sentral semua kegiatan negara

Diberlakukan Demokrasi TerpimpinNasakom

Media dikontrol ketat

Diberlakukan politik mercusuar

Kekuasaan Kehakiman diletakan dibawah Presiden

DPA Mandul

Lawan-lawan Politik di penjara tanpa di adili Berakhir dengan meletus G-30-S-PKI

44


45/76

2. Masa Orde Baru

Karakteristik utama pemerintah orde baru sbb:

Lembaga Kepresidenan yang terlampau dominan Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara

Rekruitmen politik yang tertutup

Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan

Kebijaksanaan politik yang tidak transparan

Sentralisasi

Implementasi HAM yang masih rendah

Sistem Peradilan yang tidak independent

Ada 3 fase Politik Hukum Orde Baru

45


46/76

Fase Antagonis

Penekanan politik kelompok Islam

Lahir dan perkembangan Golkar atas bantuan ABRI

Penyederhanaan partai politik

Semua partai politik harus memakai dasar Pancasila

Menempatkan TNI-POLRI dalam kegiatan politik dari

semua lini Menempatkan Bupati-Walikota sebagai penguasa tunggal

Membuat DPRD lemah

Membuat GBHN dan Repelita

46

Fase Resiprokal


47/76

p

Kontrol terhadap birokrasi diperlonggar

Golkar mulai disapih

Tekanan kepada Parpol diperlunak

Parpol-Ormas diperlonggar

Anggota DPR mulai banyak dari tokoh-tokoh ICMI

Menuju kepada politik hukum demokratif persuasif

Fase Persuasif (Bargaining Position)

Presiden Soeharto sudah mendekat ke Islam Banyak mesjid dibangun melalui Yayasan Muslim Pancasila

Dibentuknya ICMI

Pengontrolan kepada pendakwah Islam di longgarkan

Lawan-lawan politik banyak yang dibebaskan

Pembangunan hukum melalui GBHN dan Repelita dilaksanakan dengan

konsekuen

Terjadinya Krisis Ekonomi yang berakhir pada gulingnya Soeharto

47

3 P litik H k P R f i


48/76

3. Politik Hukum Pasca Reformasi

Lahir TAP MPR yang menata kembali kebijakan hukum di

Indonesia

Lahir UU No.25 Th 2000 ttg Propenas 2000-2004

Lahir UU No.25 Th 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

Lahir RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional) tahun 2004-2009, yang diberlakukan berdasarkanPeraturan Presiden No.7 tahun 2005

Program Pembangunan Hukum:

1. Program Perencanaan Hukum

2. Pembentukan Hukum3. Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga penegakan hukum

lainnya

4. Program Peningkatan Kualitas Hukum

5. Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM48


49/76

VI. POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH

1. Diusulkan oleh Drs. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI,tapi gagal pilihannya jatuh pada prinsip demokrasi bentuk

NKRI dengan bentuk hubungan pusat dan daerah adalah

dengan politik hukum desentralisasi (otonomi) dan

dekonsentrasi dengan tujuan berjenjang.

2. Pada awal Reformasi, wacana federalisme diusung

kembali oleh Amien Rais dengan bendera PAN, tetapi

mendapat tantangan dari TNI, Golkar, dan PDIP

49


50/76

3. Awal Kemerdekaan

UU No. 1 Tahun 1945 tentang otonomi daerah (hanya 6pasal yang dibuat dalam suasana demokrasi yang

bersifat kebebasan). -> Undang-Undang ini memberi

tempat kepada Komite Nasional Daerah (KND) sebagai

alat perlengkapan demokrasi di daerah. -> Tidak

dijelaskan apa saja tugas yang diberikan kepada daerah.

UU No. 22 tahun 1948

UU ini mengandung asas otonomi formal dan material

sekaligus, UU ini dikeluarkan karena UU sebelumnyadirasakan masih dualistik -> ada perubahan bagi DPRD

didalam membuat Perda-Perda yang isinya telah diatur

oleh Pusat, menyebut juga urusan-urusan yang

diserahkan ke daerah.50


51/76

51

4. Era Demokrasi Liberal

Dibentuk UU No. 1 tahun 1957.

Dikenal adanya pemilihan kepada daerah secara

langsung, meskipun tidak dapat dilaksanakan karena

ada gejolak politik.

DPRD dijadikan tulang punggung otonomi daerah,sedangkan tugas-tugas pembantuan dilakukan oleh

DPD (Dewan Pertimbangan Daerah).


52/76

52

5. Era Demokrasi Terpimpin

Pemberian otonomi luas mengancam keutuhan bangsa. Otonomi disesuaikan dengan demokrasi terpimpin, lalu

dikeluarkan PENPRES No. 6 tahun 1959 yang

mempersempit otonomi daerah.

Kepala Daerah ditentukan sepenuhnya oleh Pusat denganwewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan di

daerah dan wewenang untuk menangguhkan putusan-

putusan DPRD yang dianggap membahayakan revolusi.

Penpres No. 6 tahun 1959 kemudian diberi baju baru

dengan diterbitkan UU No. 18 tahun 1965 yang tidakmerubah substansi Penpres tersebut, hanya menempelkan

manipol usdek dalam UU tersebut.

Penpres diganti UU, mengingat konsistensi RI tidak

mengenal Penpres pada waktu itu.

6. Era Orde Baru


53/76

53

Disebut Demokrasi Pancasila.

TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 digariskan politik untuk

otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan disertai perintah

agar UU No. 18 tahun 1965 supaya diperbaiki, sesuai denganpolitik orde baru yang berubah dari langgam demokrasi ke

langgam otoritarian.

Perubahan itu ditandai dengan UU No. 15 dan 16 tahun 1969

tentang Pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR dan

DPR/DPRD.

Otonomi diubah dari otonomi nyata yang seluas-luasnya

menjadi otonomi nyata yang bertanggung jawab.

Ketentuan otoritas tentang politik hukum otonomi daerah

dijabarkan di dalam UU No. 5 tahun 1974 yang melaluisentralisasi, kekuasaan dan menampakkan otonomi daerah

sehingga terjadi ketidakadilan politik.

Orde Baru mencabut TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang

otonomi darah dan memasukkannya ke dalam TAP MPR No.

IV/MPR/1973 tentang GBHN.


54/76

54

7. Era Reformasi

UU No. 22 tahun 1999 merubah UU No. 5 tahun 1974. UU No. 32 tahun 2004.

DPRD menjadi sangat kuat.

Tumbuh masalah besar, seperti KKN menjadi semakin

subur.


55/76

VII. DEMOKRASI

1. Pendahuluan.

- Istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani yaitu demos

artinya rakyat dan kratia artinya pemerintahan dari rakyat untuk

rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintahkan.

Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan

untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Dengan

kata lain, demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut

sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam

mengambil keputusan oleh mereka yang diberi wewenang,

legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih danmengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas

untuk duduk di parlemen dan terhadap pemerintahan yang

dibentuk itu rakyat bebas mengkritik melalui saluran tertentu dan

media masa. 55

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan demokrasi


56/76

- Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, demokrasi

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut

serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, gagasan

hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajibanserta perlakuan dalam suatu pemerintahan.

- Beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan

demokrasi, antara lain: Demokrasi selalu dikaitkan dengankedaulatan rakyat dan segala yang dijalankan negara tidak

boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Asas

kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua

arti yaitupertamademokrasi berkaitan tentang sistem

pemerintahan atau bagaimana caranya rakyatdiikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

kedua: demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan cultural

historis suatu bangsa, sehingga muncul istilah demokrasi

konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila dan

lain-lain. 56


57/76

Pengertian dan ciri-ciri demokrasi banyak dirumuskan

oleh para ahli mereka menyebutkan adanya delapan ciri

utama dari konsep demokrasi Barat, yaitu : (1) penekanan

pada individu, (2) empirisme rasional, (3) kesukarelaan,(4) negara sebagai alat, (5) penekenan kepada skim, (6)

penegakan undang-undang, (7) persamaan semua

manusia, dan (8) perjanjian sebagai asas interaksi

manusia. (Ebenstein, 1967)

Nilai-nilai dasar demokrasi yaitu (1) menyelesaikan

perselisihan dan perubahan secara damai dan sukarela,

(2) pergantian pemerintahan atau pimpinan secara

teratur, (3) membatasi penggunaan kekerasan secaraminimal, (4) pluralis golongan dan pendapat, (5)

berkeadilan dan memajukan ilmu pengetahuan dan (6)

kebebasan. (Mayo, 1965),

57


58/76

- Dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi titik sentral sebab

rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam

menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dalampraktek, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tidak

selalu dapat berjalan dengan baik, ada saja hambatan dalam

pelaksanaan demokrasi yang sempurna sebagaimana konsep

yang dicita-citakan, sebab demokrasi biasanya merupakan suatu

bentuk politik dari peradaban komersial yang melahirkan

penguasaan terhadap kekayaan yang ada.

58


59/76

- Robert Dahl mensyaratkan ada delapan hal cermin dari

demokrasi, yaitu: Pertama, kebebasan membentuk dan

bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul). Kedua,kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat). Ketiga, hak

memilih dan dipilih. Keempat, kesempatan yang relatif terbuka

untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Kelima, hak bagi

pemimpin politik untuk berkesempatan mendapatkan dukungan

atau memberi dukungan. Keenam, alternatif sumber-sumberinformasi. Ketujuh, pemilu yang bebas dan adil. Kedelapan,

pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk

atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun

cara-cara lain yang sejenis.

59

2 Proses Perluasan Makna Demokrasi


60/76

2. Proses Perluasan Makna Demokrasi

- Keunggulan demokrasi mengandung konsep kesetaraan

sebagai warga negara, lebih memungkinkan memenuhi

kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa, mengakui perbedaankelompok dan penyelesaian masalah dengan kompromi,

menjamin hak-hak dasar warga negara, dan pembaharuan

kehidupan sosial. Jaminan kebebasan dan hak-hak dalam

demokrasi, yaitu kebebasan membentuk organisasi,

kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, hakmendapatkan informasi dan hak keadilan.

- Bahwa demokrasi dapat disederhanakan kepada empat ciri-

ciri, yaitu paham kebebasan dalam pikiran dan bertindak

(individualisme), hak menyatakan pelbagai kepentingan(utilitarinisme), hak dan tanggung jawab, serta hak-hak

berserikat.

60


61/76

- Pemikiran demokratik merangkum hal-hal sebagai berikut:

(1) partisipasi rakyat dalam keputusan yang berkaitan

dengan setiap individu, (2) pemerintahan oleh kekuasaan

mayoritas dengan mengakui hak-hak minoritas, seperti hak

berbicara, pers, oposisi dan petisi, (3) mengembangkan

kehidupan liberal, kebebasan, dan kepemilikan dan (4)

komitmen terhadap kesempatan yang sama bagi setiap

individu dalam mengembangkan kemampuannya.

61


62/76

- Berdasarkan uraian di atas, dapat dapat dirumuskan bahwa

dasar-dasar demokrasi ialah (1) kebebasan dan kekuasaan

rakyat melalui pengambilan keputusan politik, (2) kesetaraan

sebagai warga negara dalam memenuhi pelbagaikepentingannya, (3) penyelesaian masalah secara kompromi

atau dengan jalan damai, (4) pergantian pemerintahan melalui

pemilihan umum yang teratur, jujur, bebas, dan adil.

- Perluasan wilayah demokrasi dari politik kepada wilayah sosial

dan ekonomi, yang mengajukan empat tesis,pertamakonsepkebebasan dipahami sebagai kegiatan mengembangkan diri,

yang mana tersedia kondisi-kondisi sosial dan material yang

diperlukan bagi mencapai rancangan seseorang, keduakonsep

persamaan, mengutamakan hak-hak yang sama terhadap

kondisi untuk mengembangkan diri, ketigabentuk hubungan

sosial yang mendasar, yaitu hubungan timbal balik dan kegiatan

bersama juga meliputi pengambilan keputusan secara

demokratik, dan keempatbentuk pembuatan keputusan yang

demokratik ialah melibatkan kesamaan hak untuk menyertainya. 62


63/76

- Dalam kehidupan demokrasi, bebarapa aspek kehidupan

harus mendapat jaminan, yaitu Pertama, pemerataan

kepemilikan yang memberikan dasar bagi terwujudnya

kepemilikan dari faktor ekonomi yang didistribusikan secaraadil dan merata, kedua, kebebasan berserikat, yang mana

individu harus memiliki kebebasan berserikat dalam

pengembangan diri, ketiga, distiribusi dan pemerataan

jaminan sosial, yang mana pemerintah harus memberikan

jaminan kebutuhan hidup minimum yang memungkinkanindividu hidup layak, keempat, kebebasan dan kesempatan

yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Manusia pada dasarnya boleh mengembangkan kemampuan

yang dimilikinya yang dikenal dengan developmental power,

dan kelima, keamanan sosial yang meliputi seorang individu,tidak merasa khawatir tertipu oleh produksi yang dibelinya,

tidak merasa takut atas pemeriksaan polisi, tidak merasa

khawatir diberhentikan dalam bekerja dengan sebab yang

tidak masuk akal dan rasa aman lain-lain.63


64/76

3. Demokratisasi Politik di Negara Berkembang

- Pengertian tentang demokratisasi yaitu sebuah proses

menegakkan nilai-nilai demokrasi, sehingga sistem politikdemokratik dapat dibentuk secara bertingkat. Oleh sebab itu,

ciri-ciri demokratisasi adalah (1) proses yang tidak pernah

selesai, (2) pengimplementasian secara bertahap dan bersifat

evolusioner, dan (3) satu perubahan sosial secara persuasif.

64


65/76

- Proses demokratisasi ialah cara utama untuk mencapai

kepentingan yang dasar, cara itu yaitu: Pertama, demokrasi

sebagai alat untuk mencapai kebebasan semaksimal mungkin,

yang meliputi kebebasan umum, seperti menyatakan pendapatdengan bebas, berorganisasi politik, beroposisi dan pilihan raya

yang jujur dan bebas. Juga kebebasan menentukan nasib

sendiri dan otonomi moral, yaitu orang-orang yang menentukan

dasar moralnya sendiri, kedua, demokrasi sebagai alat

pengembangan manusia , seperti mampu melindungi

kepentingan mereka sendiri, bertindak secara bertanggung

jawab dengan pertimbangan arah pilihan secara maksimal, dan

ketigademokrasi sebagai alat untuk perlindungan kepentingan

pribadi, yaitu melindungi kepentingan umum orang-orang yangtunduk kepada undang-undang atau tindakan pejabat negara.

65

- Kriteria untuk proses demokratisasi yaitu (1) partisipasi yang


66/76

Kriteria untuk proses demokratisasi yaitu (1) partisipasi yang

aktif dari warga negara, (2) persamaan suara pada tingkat

memutuskan, masing-masing orang memiliki kesempatan yang

sama untuk menyatakan pilihannya, dan (3) pemanfaatan yang

arif, artinya pilihannya tentang hal yang akan diputuskan akan

melindungi kepentingan warga negara dengan sebaik-baiknya.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses

demokratisasi ialah (1) undang-undang dasar dan peradilan, (2)

hak-hak asasi manusia dan hak minoritas, (3) partai politik, (4)media massa, (5) pemerintahan pusat, (6) pemerintahan lokal

dan (7) masyarakat umum atau warga negara (civil).

66


67/76

- Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

demokratisasi adalah usaha membina nilai-nilai demokrasi

secara bertingkat, sehingga semakin banyak nilai-nilai

demokrasi terwujud dalam suatu sistem politik. Ciri-ciri proses

demokratisasi ialah (1) terciptanya kebebasan secara maksimal,

(2) pengembangan diri secara bertanggung jawab dengan

terciptanya pemilihan umum secara maksimal, dan (3) individu-

individu terorganisasikan dalam partai-partai politik pantasdiperlukan terlibat dalam proses pengambilan politik yang adil

dan benar.

67


68/76

- Bahwa demokrasi tidak dapat kekal apabila

keterbelakangan sosial ekonomi yang sangat jauh dan

budaya politik yang tak sesuai demokrasi, seperti budaya

feodal, institusi politik yang lemah, pejabat militer yang kuatdalam politik, dan perhimpunan-perhimpunan rakyat umum

yang lemah.

- Di negara-negara berkembang, proses demokratisasi

berjalan melalui suatu proses yang lambat dan sukar,

penyebabnya adalah bahwa masyarakat belum matang

untuk berdemokratik. Ada suatu harapan dari rakyat di

negara-negara berkembang, bahwa keuntungan tidak

terdapat pada pemerintahan otoritarian, dan makin banyak

pembangunan politik, maka makin banyak pula manfaat daridemokrasi akan menjadi nyata. Pembangunan demokrasi

tidak hanya menyangkut keberhasilan partisapasi rakyat,

tetapi juga diperlukan pula adanya pemerintahan dan

kekuasaan yang teratur.

68

- Sukarnya berfungsi demokrasi politik di negara berkembang


69/76

disebabkan oleh faktor-faktor yaitu (1) perkembangan

ekonomi sebagai syarat mutlak untuk demokrasi dengan

indikatornya, seperti kesejahteraan, industrialisasi, urbanisasi,

dan pendidikan, (2) pentingnya gejala perbedaan etnis(pluralitas) bersama semangat persatuan dan kesetiaan

kepada bangsa, (3) prosedur pengambilan keputusan secara

demokrasi (Barat) sukar mendapat tempat, karena oposisi

dikenal sebagai aktivitas permusuhan, perbedaan pendapat

tidak dinyatakan dengan tegas, kalah dalam pengambilankeputusan dianggap kehilangan muka (malu), dan

sebagainya, (4) kurang berlatih dalam menggunakan institusi-

institusi demokratik, kenyataan ini nampak dalam hak-hak

parlemen yang terbatas, hak memilih yang terbatas, dan

perwakilan terlalu besar kepada golongan tertentu, (5)

mobilisasi massa dan masalah harapan yang dibangkitkan,

artinya bahwa pemimpin-pemimpin nasional itu setelah

berhasil memperoleh kemerdekaan, tidak berhasil memenuhi

harapan-harapan yang dijanjikan saebelum merdeka,69

(6) keyakinan akan paham tradisional, yang menganggap


70/76

4. Demokrasi dan Civil Society

( ) y p y g g gg p

bahwa pemimpin itu memiliki kharisma, namun mereka

menangguhkan saja masalah-masalah yang bersifat

struktural dan tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka

itu tepat, (7) terbatasnya alternatif lapangan kerja, yangmana sering mempunyai arti yang kurang menarik, yang

bermakna juga kemunduran dalam hal material dan posisi

sosial, dan (8) berkembangnya korupsi karena kekuatan

sentral yang lebih kuat.

70

- Istilah masyarakat madani (civil society) pertama kali

digunakan oleh filsuf Scotlandia, Adam Ferguson, untuk

menunjukan masyarakat kota yang sudah tersentuhperadaban maju, yaitu suatu masyarakat yang beradab yang

membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang

belum tersentuh kemajuan.

- Dalam perkembangan lebih lanjut, istilah civil society


71/76

didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari

lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi

kekuasaan negara. Civil society diterjemahkan kedalam bahasa

Indonesia menjadi masyarakat sipil, tetapi sering dikacaukandengan pembedaan sipil dan militer. Untuk itu, Nurcholis Madjid

dan Arief Budiman mencari padanan dengan menyebut sebagai

masyaakat madani, suatu istilah yang pertama kali digulirkan

oleh Anwar Ibrahim (Mantan Wakil Perdana Malaysia) ketika

mencanangkan Islamisasi ilmu-ilmu sosial.

- Beberapa pandangan pakar tentang masyarakat madani yaitu

sebagai berikut:

Kelompok atau gerakan prodemokrasi menyatakan bahwa

masyarakat madani (sipil) adalah musuh alamiah dari otokrasi,kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain dari kekuasaan yang

sewenang-wenang. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap

sebagai pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek

kehidupan, bukan hanya politik, tetapi sosial, budaya,

pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. (Guiseppe Di Palma)71


72/76

- Gerakan demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun

teman dekat kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki

pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara

tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu,

tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui

kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa

kekuasaan negara. (John Keane).- Pemerintah dan masyarakat sipil harus berbentuk kerja

sama ketimbang konflik dan perebutan kekusaan. Dengan

demikian, pemerintah merupakan faktor penting bagi

demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik yang

merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompokdalam masyarakat, seperti reformasi tetap menjamin

stabilitas yang dinamis. (A.R. Norton).

72


73/76

- Menurut John Rawls, kewarganegaraan harus meliputi tiga

unsur dalam masyarakat madani yaitu sebagai berikut:

a. Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksuddengan hidup yang baik oleh warga negara.

b. Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu

kepentingan keadilan tertinggi.

c. Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan

umum (publik) dengan kepentingan pribadi (privat).

- Ciri-ciri masyarakat madani di Indonesia adalah adanya

sikap kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian yang

tinggi terhadap negara, dan keterkaitan pada nilai-nilaihukum yang disepakati bersama (Hikam)

73


74/76

- Menurut Robert A. Dahl, ada delapan kondisi yang harus ada

dalam proses demokratisasi sehinga terciptanya masyarakat

madani yaitu seberikut:a. Kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi

(termasuk partai politik).

b. Kebebasan menyatakan pendapat.

c. Hak untuk memilih.

d. Hak untuk dipilih dalam jabatan politik.

e. Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan

dukungan dan suara rakyat.

f. Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber

alternatif

g. Pemilihan umum yang teratur, jujur, dan adil.

h. Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan

pemerintah tergantung kepada suara yang diperolehnya.

74

- Di samping itu proses demokratisasi menuju masyarakat


75/76

Di samping itu, proses demokratisasi menuju masyarakat

madani tercipta suatu kondisi masyarakat yang demokratis,

yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi.

b. Konstitusi yang secara eksplisit yang menggamberkan dan

membatasi otoritas pemegang kekuasaan.

c. Partai-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara

d. Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para

pemiliknya, artinya semua pemegang kekuasaan dipilih oleh

rakyat baik langsung ataupun tidak langsung.

e. Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga negara di

dalam proses pengembalian keputusan politik.

f. Hak memilih dan dipilih bagi kaum perempuan secara

proporsional dan profesional.

g. Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan secara

rahasia. 75


76/76

VIII. PENUTUP

Date post:	19-Oct-2015
Category:	Documents
Upload:	argie3333
View:	52 times
Download:	0 times

Politik Hukum

Documents