Problematik Sektor Kehutanan-Perkebunan di Provinsi Riau

Terhadap Rencana Tata Ruang

RaflisLocal Unit Manager

Forest Governance IntegrityTransparecy International Indonesia

Disampaikan Pada:Forum Diskusi “Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang”

Batam , 29-30 Juli 2010Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999

1. PENGURUSAN HUTAN

1.1. Perencanaan Kehutanan1.2. Pengelolaan hutan

1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan1.4. Pengawasan

1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN

1.1.1. Inventarisasi hutan,1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan,

1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan,1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan,

1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan.

1.1.2. PENGUKUHAN KWS HTN

Penunjukan kws hutanPenataan batas kws hutan

Pemetaan kws hutan, Penetapan kws hutan

1.1.1. INV HUTAN

Inv. hutan tingkat nasional,Inv. hutan tingkat wilayah,Inv. hutan tingkat DAS,

Inv. hutan tingkat UP

1.2. PENGELOLAAN HUTAN

1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN

Penetapan Fungsi Kws HutanPenetapan Penggunaan Kws Hutan

1.1.4. PEM WIL PH

Tingkat NasionalTingkat Provinsi

Tingkat Kab/Kota

HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH

Pengaturan Pola Ruang• Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK

– Kategori kawasan yang ditetapkan: 1) Hutan Lindung, 2)Hutan Produksi terbatas, 3)Hutan Produksi, 4)Hutan Produksi Konversi

• Kepres 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung– Kategori yang ditambahkan adalah kawasan bergambut– Idealnya setelah kepres 32 keluar TGHK direvisi

• Perda No 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau– Kategori kawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan,

Kawasan Lindung– Sebagian kawasan bergambut ditetapkan sebagai kawasan Lindung– Sampai Saat ini Dephut tidak mengakui Perda No 10 tahun 1994, tetapi tidak

ada peraturan yang membatalkan perda ini.• PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional

– Kriteria dalam TGHK dan Kepres 32 tahun 1990 dimasukkan sebagai kriteria kawasan

– Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskan kawasan lindung dan budidaya dalam RTRWN

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 137 tahun 1986

TGHK TGHK Update

Inkonsisten terhadap TGHK• Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 137 tahun 1986 (Kiri) dengan TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK• Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK

TGHK Kepmen 137 tahun 1986A . Hutan Tetap

1. HutanLindung 228.793,82 ha2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 531.852,65 ha3. Hutan Produksi Terbatas 1.605.762,78 ha4. Hutan Produksi Tetap 1.815.949,74 ha5. Hutan Mangrove /Bakau 138.433,62 ha

Luas Hutan Tetap 4.320.792,61 haB. Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan lain

4.277.964,39 haTotal 8.598.757,00Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2006

Perda No 10 Tahun 1994

1. Arahan Pengembangan Kawasan Hutan 2.872.491 33,41 ha2. Hutan Lindung 161.823 1,88 ha3. Kawasan Lindung Gambut 830.235 9,66 ha4. Cagar Alam/SA/SM 570.412 6,63 ha5. Kawasan Sekitar Waduk /Danau 20.024 0,23 ha6. Kawasan Pengembangan Perkebunan, Transmigrasi,

Pemukiman, dan Penggunaan lain (non Kehutanan) 4.143.772 48,19 ha

Jumlah 8.598.757 100Sumber: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2006

Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHKKehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)

No Fungsi Luas ha %

1 Area Penggunaan Lain (APL) 3.568

2 Hutan Lindung 4.635

3 Hutan Produksi Terbatas 651.633

4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 12.264

Jumlah 1.022.563

Pelanggaran

Legal

Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan)

No Peruntukan Luas (ha) %

1 Hutan Lindung (HL) 12,033

2 Hutan Produksi (HP) 102,958

3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346

4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4.058.

Jumlah233.397

Catatan: perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan seluas 1,010,229 ha

Pelanggaran

Legal

Pelanggaran HTI/IUPHHK-HTTerhadap Perda 10 1994

No Peruntukan Luas (ha) %1 APK Perkebunan 186.709 31.542 APK Pertanian 1,296 0.22

3 APK Transmigrasi 11,063 1.87

4 Kawasan Lindung 368,417 62.23

5 APK yang Diprioritaskan 2,344 0.40

6 AP Lainnya 22,173 3.75

Total 592,004 100

Pelanggaran

Legal

Pelanggaran Perizinan PerkebunanTerhadap Perda 10 1994

No Peruntukan Luas (ha) %

1 AP Lainnya 88,486 24.35

2 APK Kehutanan 179,517 49.41

3 APK Pertambangan 1,815 0.50

4 APK Pertanian 3,377 0.93

5 APK Transmigrasi 32,726 9.01

6 APK yang Diprioritaskan 2,018 0.56

7 Kawasan Lindung 55,389 15.24

8 Total 363,329 100

Pelanggaran Perkebunan dan HTI/IUPHHK_HT terhadap Kawasan Bergambut

Perizinan yang berada pada kawasan gambut dalam (Lebih dari 4m)

• Perkebunan seluas 96 645 ha• HTI/ IUPHHK-HT seluas 614 150 ha

Peta Pelanggaran Total PerkebunanTGHK Perda 10

Gambut Seluruh Pelanggaran

TGHK Perda 10

Gambut Seluruh Pelanggaran

Peta Pelanggaran Total HTI

Mandat Penertiban Pola Ruang dalam UU No 26 Tahun 2007

• Pasal 77– Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

– Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

– Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam PP 26 Tahun 2008

• Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkan sebagian besar wilayah provinsi riau sebagai kawasan lindung

• Hasil Overlay analisis terhadap Peta pola ruang wilayah nasional terhadap perizinan HTI dan Perkebunan didapatkan:

Pada Kawasan lindung terdapat 860 367 ha perizinan IUPHHK/ HTI

Kawasan Lindung terdapat 224 692 ha perizinan perkebunan

Mandat Penertiban UU 26 tahun 2007Mekanisme batal demi hukum

– Akibat perubahan RTRWN dan ada penyimpangan dalam proses pemberian izin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasan bergambut)

– Hasil overlay analisis pelanggaran perizinan terhadap RTRWN ditemukan perizinan yang harus ditertibkan seluas:

801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT yang berada dalam kawasan lindungBatal demi hukum

151,205 ha izin perkebunan yang berada dalam kawasan lindungBatal demi hukum

• Mekanisme dapat dibatalkan dan pemilik izin mendapat penggantian yang layak– Izin didapatkan melalui prosedur yang benar tetapi ditetapkan sebagai kawasan lindung

dalam RTRWN– Tidak melanggar TGHK, Perda 10 maupun kawasan bergambut tetapi ditetapkan sebagai

kawasan lindung dalam RTRWN ditemukan seluas:

HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha Perkebunan seluas 1021 ha

Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007

Pemutihan Pelanggaran dalam draft RTRWP– Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT)

• Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dan kawasan Bergambut tetapi diusulkan sebagai kawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP

• Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya kehutanan dalam draft RTRWP

– Perkebunan (Perizinan Perkebunan)• Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dan kawasan bergambut

tetapi diusulkan sebagai kawasan Budidaya perkebunan dalam draft RTRWP

• Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional tetapi diusulkan sebagai kawasan budidaya perkebunan dalam draft RTRWP

Tabel dan peta Pemutihan Pelanggaran

Pemutihan Perizinan sektor Kehutanan- Ditetapkan sebagai kawasan Lindung dalam PP

26 tahun 2008, diusulkan sebagai kawasan hutan produksi dalam draft RTRWP Riau

- UU 26 tahun 2007 mengamanatkan untuk penertiban

Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007

• Pembentukan Tim terpadu departemen kehutanan– Dalam melakukan riset/ analisis parameter pertama yang dilihat adalah legalitas perizinan ini

sangat bertentangan dengan mandat penertiban izin dalam UU no 26 tahun 2007

Skenario Hijau 2050

Studi Kasus I (Hutan Desa)Hutan Desa• Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa

kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009.

• Tidak adanya tanggapan dari Bupati, • Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No.

140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009. • Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan

terhadap Pengajuan Hutan Desa. • Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No.

522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”

Studi Kasus II (Pelanggaran HAM)

• PT Arara Abadi (HTI) Pembakaran rumah penduduk oleh brimob, masyarakat ditangkap dengan tuduhan memasuki kawasan hutan secara tidak syah

• PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflik berdarah • PT Torganda (Perkebunan) konflik berdarah• PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflik

berdarah

Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009

SK…. PT RAPP

Somasi Atas Pelanggaran RTRWN

Kesimpulan• Data dan informasi yang dimiliki lembaga negara tidak terbuka, Antar

lembaga negara memiliki data yang berbeda Untuk itu perlu didorong UU Kebebasan memperoleh informasi

• Selama ini tata ruang hanya sebagai dokumen yang tidak bisa diakses oleh publik sehingga masyarakat tidak bisa memberikan masukan / melakukan pengawalan terhadap rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

• Dalam pemberian izin banyak terjadi pelanggaran dan tidak baik terhadap TGHK, RTRWP maupun kawasan bergambut.

• Pelanggaran tata ruang dilakukan secara bersama sama mulai dari tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

• Penyusunan Rencana tata ruang lebih memikirkan investasi dibandingkan dengan keselamatan warga

• Dampak langsung dari pemberian izin skala besar mengakibatkan tingginya konflik tenurial serta bencana banjir sebagai akibat dampak dari

Saran

• Seluruh stakehoder harus menyadari dan mengakui kesalahan masa lalu untuk dilakukan perbaikan.

• Perlu dilakukan transparansi data yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga masing masing stakeholder bisa mempelajari dan memberikan masukan

• Terhadap perizinan yang diduga melanggar aturan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

• Perlu dilakukan moratorium penebangan hutan alam pada perizinan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dalam RTRWN