Problematika Pengajuan PermohonanDi Mahkamah-Konstitusi

Bambang Sutiyoso

Abstrak

Society andjusticiabellen whose rights and constitutional authority are disadvantagedcan defend their rights by requesting to the Constitutional Court. The problem raisesbecause there is not clear regulation in the mechanism of requesting to the Constitutional Court, especially on the procedural law. In order the request isnot dismissed by theConstitutional Court, is should be estabilised the regulation relates to the case.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara bam daiamsistem ketatanegaraan Indonesia hasilperubahan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untukmenjadi pengawai dan sekaiigus penafsirterhadap Undang-Undang Dasar melaluiputusan-putusannya. Daiam Menjalankantugas konstitusionainyai Matikamah Konstitusibempaya mewujudkan visi keiembagaannyayaltu : "Tegaknya konstitusi daiam rangkamewujudkan cinta negara hukum dandemokrasi demi kehidupan kebangsaan dankenegaraan yang bermartabat". Visi tersebutmenjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusidaiam menjalankan kekuasaan kehakiman

yang diembannya secara merdeka danbertanggungjawab sesuai dengan amanatUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^

Keberadaan Mahkamah Konstitusi

tersebut diatur daiam Pasai 24C ayat (1) danayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yangkemudian dipertegas kembaii daiam UU No.24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.Sejak mulai tahun 2003 ituiah MahkamahKonstitusi teiah membuka diri untuk menerima

permohonan dari masyarakat yang merasahak-hak dan kewenangan konstitusionainyadilanggar akibat beriakunya suatu undang-undang. Pada awalnya fungsi ini beiumdimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,^tetapi seiring dengan perkembangan waktudan semakin tumbuhnya kesadaran hukummasyarakat, pada sepanjang tahun 2004

P̂rakata daiam Home Page Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, httD://www.mahkamahkonstitusi.Qo.id/^Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspekPerkembangan Kekuasaan Kehakiman Di

Indonesia, (Uil Press, Yogyakarta, 2005), him. 50.

222 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 13 MB 20QS: 222-240

Sutiyoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

sampai tahun 2006 ini .sudah cukup banyakperkara yang diajukan dan diperiksa-oleh"Mahkamah Konstitusif Bahkah sebagian.dariperkara yang masuk tersebut sudah adaketetapan hukumnya dengan dijatuhkannyaputusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, secara umum tidakdapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakatkhususnya pencari keadilan (justiciabeilen)termasuk kalangan akademisi dan praktisihukum belum sepenuhnya paham akan tugasdan kewenangan Mahkamah Konstitusi,terutama berkaitan dengan aturan main dantata cara prosedur pemeriksaannya.^ Hal inidapat beraklbat permohonan yang diajukankandas di tengah jalan, yaitu permohonantersebut dinyatakan tidak diterima (NietOnvankelijke verklaard) oleh putusanMahkamah Konstitusi.

Sebagai contoh adalah kasus pengajuanpermohonan atas pengujian undang-undangterhadap Undang-undang Dasar atau judicialreview yang faktanya merupakan kewenanganMahkamah Konstitusi yang memiliki frekuensipermohonan yang cukup tinggi darimasyarakat. Dalam laporan satu tahun kinerjaMahkamah Konstitusi tercatat bahwa ada 43perkara pengujian undang-undang yang telahdiajukan dengan setidaknya 13 perkara yangdiputus kandas di tengah jalan, yaitu dinyatakantidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi

(Niet Ontvankelijk verklaard). Salah satuproblematika dalam pengajuan permohonanyang dinyatakan tidak diterima tersebut^dalahmengenai iegal standing pemohon. Seringkalipemohon tidak secara tegas mengaitkan syarat-syarat menjadi pemohon dengan syarat kerugiankonstitusional yang diderita pemohon.^-Gugatandinyatakan tidak diterima hakekatnya merupakanpenolakan gugatan diluar pokok perkara, karenatidak dipenuhinya syarat-syarat formalitas dalamberacara dl pengadilan.® Dalam hal inl, terutamaterjadi karena pihak pemohon dianggap tidakmempunyai kualitas atau kedudukan hukum f/e-galstanding) sebagai pemohon. - -

Sebagaimana yang dialami oleh AsosiasIAdvokat Konstitusi (AAK) yang dlwakili Bahrul llmiYakup, S.H., dan Dhabi K. Gumara, S.H.dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonanpengujian Pasal 14 ayat (1) butir idan ayat (2) UUNo. 12Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UUPemasyarakatan). Dalam sidang pembacaanputusan yang berlangsung di ruang sidangMahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2006lalu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwatidak adahak konstitusional yang bersifat spesifikdan aktual atau potensial yang dirugikan, yangtimbul dari hubungan sebab akibat (causalverband) berlakunya Pasal 14 ayat (1) butir idanayat (2) UU Pemasyarakatan.®

UU Pemasyarakatan memuat norma

3Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (FT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2006), him. iv.

Lihat tulisan MaissySabardiah, LegalStanding Pemohon Dalam Pengujian UU (JudicialReview) PadaMahkama/jtef/tus/,http://www.pemantauperadilan.com/detll/detiI.php?id=195&tipe=opini.

5Uhat bukunya Sudikno Mertokusumo, HukumAcara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, him. 57danRiduanSyahrani, Buku Mated DasarHukum Acara Perdata, (Citra AdiyaBhakti, Bandung, 2000), him. 43.

^Luthfi W.E, Asosiasi Advokat Konstitusi Tidak Punya "Legal Standing", lihat situswww.mahkaniahkonstitusi.QO.id. 01 Maret2006.

223

Pasal 14 ayat (1) butir i yang menyatakan, .narapidana berhak mendapatkan penguranganmasa pidana (remisi). - Selanjutnyapenjelasannya mengungkapkan, dibeiikan haktersebut seteiahnarapidana yang bersangkulanmemenuhi syarat-syarat yang ditentukan olehperaturan perundang-undangan. Pasa! 14 ayat(2) menentukan, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-haknarapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan peraturanpemerlntah, sedangkan penjeiasannya cumamengatakan cukup jelas. '! :

Mahkamah Konstltusi menyatakan,-dalam persidangan para pemohon tidaktergoiong narapidana dan tidak pula mewakilikepentingan narapidana, oleh karena itu tidakterdapat kerugian konstitusional yang bersifatspesifik (khusus) dan aktual atau potensial.Kalaupun para pemohon mendalilkan bahwaAAK memiliki visi untuk melaksanakan

penegakan hukum dan HAM secara integraldalam arti seiuas-luasnya dan berkepentinganagar DUD 1945 dilaksanakan secarakonsisten dan konsekuen, MahkamahKonstitusi meniiai bahwa visi tersebut bersifat

terlalu umum, tidak spesifik. Visi AAK tersebuttidak dapat dijadikan jalan masuk {entry point)untuk membangun konstruksi hukum sehingga 'para pemohon seolah-olah mempunyaikerugian konstitusional yang bersifat spesifik 'dan aktual atau potensial dengan berlakunyaRasa! 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) UUPemasyarakatan, sebagaimana dimaksudoleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang MahkamahKonstitusi. Dengan tidak dipenuhinya syarattersebut, permohonan AAK kemudian

diiiyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk verklaardjJ

Daiam konteks itulah, maka dalam tulisan~inl berupaya membahas beberapa persoaianseputar pengajuan permohonan diMahkamah Konstitusi, yaitu - tentangpersyaratan yang harus dipenuhi dalampengajuan permohonan, pihak pemohon danlegal standing, pendaftaran permohonan : (1)permohonan pengujian undang-undang ; (2)permohonan tentang sengketa kewenanganlembaga negara ; (3) permohonan tentangpembubaran partai politik ; (4) permohonan^tentang perselisihan hasil pemilu ;-(5)permohonan tentang dugaan pelanggaranoleh Preslden dan atau wakil Preslden.

Deskripsi di atas diharapkan dapat memberi-kan pemahaman dan kejelasan bagi pencarlkeadilan yang hendak mengajukan per-,mohonannya di lingkungan MahkamahKonstitusi.

Persyaratan Pengajuan Permohonan

Bagi pihak-pihak yang merasa hak-hakkonstitusionainya dilanggar dapatmengajukanperkaranya kepada Mahkamah Konstitusi untukmemperoleh penyelesaian sebagaimanamestinya, yaitu dengan mengajukan permohonan sesuai lingkup permasalahannya.Dengan demlkian diharapkan nantinya hak-hakkonstitusional yang bersangkulan dapatdipulihkan dan mendapatkan perlindungankonstitusional secara memadal. Permohonan inl

harus diajukan secaratertulis sesuaiaturan yang.berlaku dalam UU Mahkamah Konstitusi.®

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Mahkamah

'Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...., Op. Cit., him. 45.

224 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MEI2006:222-240

Sirf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

Konstitusi, yang-dimaksud permohonanadalah permintaan yang diajukan secaratertulis kepada Mahkamah Konstitusimengenai:a. pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;sengketa kewenangan iembaga negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945;pembubaran partai politik;perselisihan tentang hasii pemiiihanumum; ataupendapat DPR bahwa Presiden dan/atauWakii Presiden diduga telah melakukanpelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat iainnya,atau perbuatan tercela, dan/atau tidak iagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagalmanadimaksud daiam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daiam mengajukan permohonan diMahkamah Konstitusi, tidak secara tajamdibedakan apakah perkara tersebut termasuk"contentius processrechf atau "vollunter ataunon contentiusprocessrechf.^ Dan istilah yangdigunakan':juga sama, yaitu permohonan danyang mengajukan disebut pihak pemohon.Meskipun demikian, berdasarkan kewenanganMahkamah Konstitusi pada hakikatnya dapat

b.

dibedakan puia perkara. yang teTmasukvollunter dan contentious. Daiam perkaravoflunter, hanya meiibatkan satu pihak, yaitupemohon, sedangkan daiam perkara contentiusmeiibatkan dua pihak, yaitu pemohon dantermohon. Perkara yang termasuk vollunteradalah terhadap kewenangan MahkamahKonstitusi yang berkaitan dengan : -a. pengujian undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945;

sengketa kewenangan iembaga negarayang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar Negara Republikindonesia Tahun 1945; -

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atauWakii Presiden diduga telah melakukanpelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat iainnya,atau perbuatan tercela, dan/atau tidak iagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakii Presiden sebagalmanadimaksud daiam Undang-Undang DasarNegara Republik indonesia Tahun 1945.Sedangkan perkara yang termasuk

iingkup contentius adalah perkara yangberkaitan dengan kewenangan^MahkamahKonstitusi berupa ; (a) pembubaran partaipolitik; dan (b) perselisihan tentang hasiipemiiihan umum.

Tentang syarat-syarat yang harusdipenuhi daiam pengajuan permohonan diatur

b.

0.

- 3Daiam perkara perdala secara jelas tuntutan hak dibedakan antara permohonan (vollunter) dan gugatan(contentious processrechf). Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan hanyameiibatkan satu pihak yaitu pemohon. Sedangkan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa,dengan meiibatkan setidaknya dua pihak, yaitu penggugatdan tergugat.

^0 Bandingkan dengan tulisan Fickar Hadjar, dkk, Pokok-Pokokpiklran dan Rancangan Undang-UndangMahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, 2003. him. 35.

225

dalam Pasal"29 sampai 31 UU MahkamahKonstitusi. Adapun beberapa persyaratan yangharus dipenuhi dalam pengajuan'permohonantersebut meliputi1. Permohonan diajukan'secara tertulls

dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon

atau kuasanya. (Pasal 29ayat 1).2. Permohonan ditandatangani oleh

pemohon/kuasanya dalam rangkap 12,• yaitu masing-masing 9 buah untuk hakim

Mahkamah Konstitusi, 1 buah untukSekretariat Jenderal MKRI, 1 buah untukMahkamah Agung dan 1 buah untukPresiden (Pasal 29 ayat2)..

3. Permohonan-wajib dibuat dengan uraianyang jelas mengenai;

• a. pengujian undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

b. sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannyadiberikan oleh Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945;

c. pembubaran partai politik;d. perselisihan tentang hasil pemilihan

umum; ataue. pendapat DPR bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden diduga telahmelakukan pelanggaran hukumberupa pengkhianatan terhadap'negara, korupsi, penyuapan, tindakpidana berat lainnya, atau perbuatantercela, dan/atau tidak lagi memenuhisyarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden- sebagaimanadimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. (Pasai 30).

Dengan demikian permohonan harus

menyebutkan jenis perkaranya sesuailingkup kewenangan MahkamahKonstitusi. •

4. Sistematika permohonan pada prinsipnyaharus memuat tiga hal pokok, yaitu:

"a. Identitas dan legal standing, yaitunama dan alamat pemohon.

b. Posita ataufundamentum petendi, yaituuraian mengenai hal-hal yang menjadidasar dan alasan permohonan.

c. Petitum atau tuntutan, yaitu hal-halyang dimlnta untuk diputuskan.

5. Permohonan harus disertai dengan alatbukti yang mendukung.

6. Khusus untuk perkara Perselisihan HasilPemilu diajukan paling lambat 3 'x 24jamsejak KPU mengumumkan hasil pemilu.

Pihak Pemohon Dan Legal Standing

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1)UU Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yangmemenuhi kapasitas sebagai pemohondalam hal Ini adalah :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia.2. Kesatuan masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat danprinsip NKRl yang diatur dalam undang-undang.

3. Badan hukum publik atau badan hukumprivat.

4. Lembaga Negara.Permohonan dalam lingkungan

Mahkamah Konstitusi diajukan secara "legalstanding", yaitu apabila pemohon menganggaphak dan atau kewenangan konstitusinyadiruglkan oleh berlakunya Undang-undang.Pemohon memperoleh "legal standing ataukedudukan I hak gugat, secara otomatis juga

226 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MB 2006:222-240

Suf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

mewakili kepentingan orang lain yang jugamenganggap hak dan atau kewenangankonstitusinya dirugikan oleh berlakunyaUndang-undang. Kalau permohonannyadikabulkan dengan sendirinya jugaberlaku pulabagi orang Iain meskipun yang bersangkutantidak disebutkan dalam permohonan.

Masalah sejak kapan pihak tersebut hakdan atau kewenangan konstitusinya dirugikan,penentuannya dilakukan olehpendapat hakimMahkamah Konstitusi yangakan memutuskanmengenai ada atau tidaknya kerugian riel(nyata) yang ditimbuikan atau potensimenimbuikan kerugian itu sendiri.^^

Persoalannya sekarang adalah apakahhak mengajukan permohonan pengujian ataulegalstandingtersebutdapatdikatakan serupadengan doktrin konvensionai perbuatanmeiawan hukum di Indonesia yang menganutasas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum(po/nf d' interest, point d' action). Asas inimengandung pengertian bahwa seseorangatau kelompok dikatakan dapat memilikistanding apabila terdapat kepentingan hukumyang dikaitkan dengan kepentingan kepemiiikan{property interest) atau kerugian iangsung yangdiaiami oleh seorang penggugat {/hyu/y/n fact).^^

Permasalahannya adalah, doktrinperbuatan meiawan hukum di atas beradadalam lingkup hukum perdata dimana yangdiajukan adalah suatu gugatan bukanpermohonan seperti halnya dalam pengujianundang-undang. Selain itu hak-hakyang diaturdalam doktrin tersebut lebih banyak pada hak-

hak di bidang keperdataan sedangkan hakyang diatur daiam UU No. 24 tahun 2003adaiah hak-hak dasar seorang warga negarayang tidak terbatas pada hak di bidangkeperdataan saja. Sehingga perlu diketahuiapa yang dimaksud dengan legal standingsecara umum dan legal standing dalamUndang-undang Nomor 24 tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang periu digarisbawahi adalahpermohonan pengujian undang-undang tidakdapat disamakan dengan pengajuan gugatandi pengadiian biasa. Mahkamah Konstitusifaktanya memiliki kedudukan sebagai peiaksanakekuasaan kehakiman, namun materipermasaiahan yang diperiksa dandiputus terkaiterat dengan unsur ketatanegaraan dan politik.Selain itu dalam suatu gugatan di pengadiianseorang penggugat tentu mengharapkan gantirugi atau tindakan tertentu dari pihak yangbertanggung jawab menimbuikan kerugian yangdideritanya. Sedangkan daiam permohonanpengujian undang-undang apabiia kemudianmajeiis hakim memutuskan bahwa suatumateri atau proses penyusunan undang-undang bertentangan dengan undang-undangdasar, pembentuk undang-undang yangbermasaiah tersebut tidak dapat dimintakanpertanggungjawabannya. ia tidak dapatdimintakan untuk memberikan ganti rugiataupun melakukan tindakan tertentu yangbersifat pemulihan atas dirugikannya hak ataukewenangan konstitusi seseorang. Dengandinyatakan tidak memiliki kekuatan hukumnya

" Lihat makalah Dr. Harjono, SH.MCL (Hakim Mahkamah Konstitusi) dalam studium general yangmengangkat topik "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan implementasinya dalam Praktek" yangdiselenggarakan oleh Departemen Hukum Acara FH Ull di ruang sidang FH Uli Yogyakarta, tanggal 5Maret2005.

Maissy Sabardiah, Op. Cit.

227

suatu materi/ayat/bagian ataupun keseluruhandari suatu undang-undang. maka dapat"dipandang secara otomatis majelis hakimlahyang memberikan pemutihan."-

Berkaitan dengan permohonanpengujian undang-undang di MahkamahKonstitusi beberapa hakim MahkamahKonstitusi memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai makna dari legal standing..Prof. Dr. M. Laica Marzuki misalnya berpendapatbahwa legal standing tidak dapat langsungditerjemahkan menjadi kedudukan hukum,karena menurutnya makna legal standing adalahsuatu dasar dari seseorang atau kelompok or-ang untuk mengajukan permohonan pengujianundang-undang. Menurut beliau dalam rumusanRasa! 51 UU No. 24 tahun 2003 terdapatbeberapa unsur, pertama, hak dankewenangan konstitusional yaitu hak dankewenangan yang diberikan oleh konstitusi.Kedua, unsur dirugikan dimana karenadirugikan tersebut maka subyek hukummerasa berkepentingan. Sehingga apabiiaseorang pemohon tidakdirugikan oleh adanyaundang-undang tersebut maka ia dapat-dipandang tidak memiiiki legal standing, lajuga menambahkan bahwa hai ini sesuaidengan asas yang beriaku universal dalamgugatan di pengadiian yaitu point d' etre pointd' action, tanpa kepentingan tidak ada suatutindakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi JimlyAsshidiqie juga memberikan pendapat daiamsalah satu wawancara dengan Marian Kompaspada tahun 2003 mengenai legalstanding, lamemberikan contoh mengenai pengujian UUPemiiu (khususnya Pasai60 hurufg mengenai

" Ibid.

''Ibid.

larangan anggota PKl menjadi caion iegisiatif).Dalam Permohonan itu ternyata pemohonsebagian besar adalah orang yang tidakpernah menjadi anggota PKi. Menurutnya perludiiihat apakah pemohonnya itu memiliki legalstanding atau tidak. Secara konstitusional,apakah memang mereka itu dirugikan atautidak, hai inilah yang masih harus diperdebatkan.ia kemudian menyatakan bahwa jauh iebihmudah bagi Mahkamah Konstitusi untukmeniiai apabiia yang mengajukan permohonanitu adalah anak-anak bekas anggota PKi."

Permasaiahannya adalah ketentuanundang-undang tersebut diskrimlnatif dantidak adil secara yuridis waiapun memangpihak yang mengajukan pengujian bukanpihak yang hak atau kewenangankonstitusionainya secara langsung dirugikan.Teriebih iagi jika diiihat bahwa menuruthukum, hak pilih seorang warganegara hanyadapat dicabut meiaiul putusan pengadiianyang berkekuatan hukum tetap. Waiaupunkemudian Mahkamah Konstitusi mengabui-kan permohonan pengujian atas Pasai 60huruf g UU No. 12 Tahun 2003 danmenyatakan pasai tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum tetap, namun hai ini hampirsaja tidak terjadi karena sebagian besarpemohon dinyatakan tidak memenuhikedudukan hukum sebagaimana diaturdaiamPasai 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003.

Berdasarkan uralan-uraian di atas, dapatdisimpuikan bahwaintrepretasi yangdilakukanpara hakim Mahkamah Konstitusi atas Pasai51 UU No. 24 Tahun 2003mewajibkan adanyahubungan atau keterkaitan antara kepentinganatau kedudukan hukum seseorang dengan

228 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MB 2006; 222-240

Sutiyoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

kerugian hak atau kewenangan konstitusionalorang yang bersangkutan"dalam mengajukansuatu pengujian undang-undang. UU No. 24Tahun 2003 sendiri tidak menguraikan secararind mengenai ha! tersebut. Penjelasan Pasal-51 Ayat (1) hanya menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan "hak konstilusional" adalahhak-hak yang diatur dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Apabiia klta teiusuri maka muatan hakkonstitusional tersebut adalah ketentuan

dalam Bab X mengenai Hak Asasi Manusiayangterdiri dari Pasai27, Pasai 28, Pasai 28Asampai dengan Pasai 28J, Pasai 30 ayat (1),Pasai 31 ayat (1) dan (2), Pasai 32, Pasai 33dan Pasai 34. Sedangkan-mengenaikewenangan konstitusional tidak jeias diaturbalk dalam UU Mahkamah Konstitusi maupunUndang-undang Dasar.

Uraian hak konstltusionai yang diaturdaiam Undang-undang Dasar memberikanpeiuang interpetasi yang iuas bagi para hakimkonstitusi yang memeriksa pengujian suatuundang-undang, oieh karena itu kecermatandan kehati-hatian hakim dalam memeriksa

suatu permohonan menjadi hal yang sangatpenting.

Mahkamah Konstitusi diharapkan mampumeiihat hal-hal yang tidak hanya bersifatformalitas atau prosedural namun juga mampumenyikapi perkembangan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam hai Ini kebutuhanmasyarakat untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak-hak asasimanusia dan konstitusi. Para hakim diharapkanmampu mengkajl urgensi pengujian atas materiundang-undang. Apakah undang-undang yangdimohonkan untuk diuji banyak mengandung

«Ibid.

permasaiahan yang apabiia dibiarkan beriarut-larut akan menimbuikan kerugian yang iebihbesaratau potensi kerugian yang diperkirakansangat besar. Apabiia jawabannya ya, makahakim periu mempertimbangkan tindakanyang sedikit iebih fieksibei dalam menanggapilegal standing dari pemohon. Hal manadiiakukan semata-mata demi kepentinganpublik sendiri.

Persyaratan legal standing yang jelasfaktanya tetapdibutuhkan untuk menjaga agarmahkamah konstitusi tidak dijadikan aiat bagipihak-pihak'tak bertanggung jawab demikepentingan pribadi semata tanpa meiihatkepentingan yang iebih iuas yaitu kepentinganbangsa dan negara. itikad balk dari parapemohon dalam pengujian undang-undangmenjadi hai yang sangat penting untukdicermati. Seiain itu persyaratan tega/sfand-ing juga diperiukan untuk menghlndarimenumpuknya perkara serta daiam rangkamewujudkan tertib administrasi perkara diMahkamah Konstitusi sendiri. Pengaiamandimana Mahkamah Agung memiliki tumpukanperkara yang sangat tinggi sebagaiakibat tidakadanya pembatasan perkara yang dapatdikasasi tentunya tidak ingin klta alamikembaii. Di lain pihak, publik atau warganegara sebagai para pemohon pengujian diMahkamah Konstitusi juga harus menyadarisejauhmana rasionaiitias dan urgensipengujian undang-undang yang dimohonkanuntuk diuji. Para pihak yang mengajukan haitersebut harus memiliki dasar dan alasan yangtepat serta bukti-bukti yang kuat bahwa suatuundang-undang telah menimbuikan ataupotensiai menimbuikan kerugian bagimasyarakat iuas.'®

229

Pendaftaran Permohonan

Pendaftaran permohonan diatur dalamketentuan Pasal32 sampai 33 UU MahkamahKonstitusi. Terhadap setiap permohonan yangdiajukan, Panitera Mahkamah Konstitusimelakukan pemeriksaan kelengkapanpermohonan. Yang dimaksud dengan"pemeriksaan kelengkapan permohonan"adalah bersifat administrasi. Permohonan

yang belum memenuhi kelengkapan, wajibdilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakpemberitahuan kekurangiengkapan tersebutditerima pemohon. Sedangkan permohonanyang telah memenuhi kelengkapan dicatatdalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Buku Registrasi Perkara Konstitusimemuat antara lain catatan tentangkelengkapan administrasi dengan disertaipencantuman nomor perkara, tanggalpenerimaan berkas permohonan, namapemohon, dan pokok perkara.

Setelah registrasi, salinan permohonandisampaikan kepada pihak-pihak yang terkaitdalam waktu 7 hari kerja sejak registrasi untukmasing-masing perkara, sebagai berikut:a. Dalam hal pengujian undang-undang,

maka salinan permohonan disampaikankepada Presiden dan DPR, di samping itupermohonan juga diberitahukan kepadaMahkamah Agung.

b. Dalam hal -sengketa kewenanganlembaga negara, maka salinanpermohonan disampaikan kepadalembaga negara termohon.

c. Dalam ha! pembubaran Partai Poiitik,maka salinan permohonan disampaikankepada Partai Poiitik yang bersangkutan.

d. Dalam hal Pendapat DPR bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum,maka salinan permohonan disampaikankepada Presiden

e. Khusus untuk perkara Perselisihan HasilPemilu, paling lambat 3 hari kerja sejakregistrasi salinan Permohonandisampaikan kepada KPU.Menurut ketentuan Pasal 35. Pemohon

dapat menarik kembali permohonan tersebutsebelum atau selama pemeriksaanMahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan permohonan tidak dapatdiajukan kembali.

Di samping itu berdasarkan ketentuanPasal 87, pada saat Undang-UndangMahkamah Konstitusi ini berlaku, seluruhpermohonan dan/atau gugatan yang diterimaMahkamah Agung dan belum diputusberdasarkan ketentuan Pasal III Aturan

Peralihan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, dialihkankepada Mahkamah Konstitusi dalam waktupaling lambat 60(enam puluh) hari kerja sejakMahkamah Konstitusi dibentuk. '

1. Permohonan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi melaluiAmandemen Undang-undang Dasar 1945saat ini menjadi salah satu pemegangkekuasaan kehakiman selain MahkamahAgung. Konstitusi telah memberikan sejumlahkewenangan kepada lembaga negara baru inidiantaranya adalah kewenangan untukmelakukan pengujian atas suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.Kewenangan tersebut selanjutnya diatur lebih

230 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13MB 2006:222-240

Strf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

rinci dalam Undang-undang No. 24 tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi yangdisahkan pada tanggal 31 Juli tahun 2003.^^Dengan diakuinya dalam Undang-UndangDasar 1945 berdampak positif, saiah satunyaadanya asas keseimbangan (check and balances) antara aparatur-aparatur demokrasl."Di samping Itu juga merupakan cerminandari supremasi hukum atas kekuasaanpolitik.^®

Sudah hampir tiga (3) tahun MahkamahKonstitusi meiaksanakan tugasnya sebagaipenjaga konstitusi (the guardian of constitution) di Negara Repubiik Indonesia tercinta,berbaga! undang-undang teiah diuji diiembaga baru ini dan antusiasme masyarakat-untuk mengajukan permohonan pengujianatas suatu undang-undang sangat tinggi.Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar merupakan tugas yangmendominasi kewenangan MahkamahKonstitusi sebagai-mana tampak daripermohonan yang masuk dan terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi.^®Beberapa permasaiahan selanjutnya timbuidaiam proses pengajuan permohonanmaupun pengujian yang'̂ diiakukan olehmajelis hakim Mahkamah Konstitusi. Suatu halyang tidak dapat dipungkiri tentunya,menglngat kinerja iembaga ini baruberlangsung beberapa tahun. Selain itumasyarakat Indonesia secara umum dan

~ masyarakat pencari keadiian pada khususnyabelum memahami secara jeias dan rincisejauhmana kewenangan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MahkamahKonstitusi dan bagaimanaproseduryangharusdilaiui daiairi' pengujian tersebut.

Pengujian yang dilakukan berdasarkanUU Nomor 24 tahun 2003 terbatas padapengujian apakah materi dan pembuatansuatu undang-undang teiah sesuai denganundang-undang dasar. Sedangkan pengujianatas peraturan lain di bawah undang-undangseperti Peraturan Pemerintah, Keppres, atauPeraturan Daerah, diuji di Mahkamah Agungdengan berpedoman pada Pasai 11 ayat (1)UU No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman jo. Perma No. 1 Tahun 1999tentang Gugatan Uji Materiil. Pengujianundang-undang saat ini iebih dikenai denganistiiah judicial review, waiaupun padaprinsipnya istiiah ini mengandung pengertianyang iebih iuasdari sekedartindakan pengujianseperti hainya yang diatur daiam Undang-undang Dasar dan UU No. 24 tahun 2003.^®

Masaiah pengujian Undang-Undangterhadap Undang-Undang Dasar diatursecarakhusus daiam Pasai 50 sampai 60 UUMahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan

. Pasai 50, Undang-undang yang dapatdimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahanUndang-Undang Dasar Negara Repubiik In-

^^MaissySabardiah, ibid." Moh. Mahfud, M.D., Pergulatan Polltikdan Hukum diIndonesia, (Gama Media, Yogyakarta, 1999), him. 363.^®Fatkhuroh[nan dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi diIndonesia, (Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004), him. 25.MaruararSiahaan, Hukum Acara Mahkamah KonstitusiRepubiik Indonesia, (Konstitusi Press, Jakarta,

2005). him. 18.»Ibid.

231

donesia Tahun 1945.^^ Dalam penjelasanPasal 50 dijelaskan bahwa'yang dimaksuddengan setelah perubahan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah perubahan pertama Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pada tanggai 19 Oktober 1999. Meskipundemikian, seiama undang-undang tersebutdiuji oieh Mahkamah Konstitusi maslh tetapberiaku, sebeium ada putusan yangmenyatakan bahwa undang-undang tersebutbertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seoara-khusus beberapa persyaratanyang "harus dipenuhi pemohon yangmengajukan permohonan pengujlan suatuUndang-Undang karena merasa hakkonstitusionalnya dirugikan oieh beriakunyaundang-undang tersebut diatur dalam Pasal51 sebagai berikut;1. Pemohon adalah pihak yang menganggap

hak dan/atau kewenangan konstituslonal-nya22 dirugikan oieh beriakunya undang-undang, yaitu:

2.

3.

a. perorangan warga negara Indonesia;^^b. kesatuan masyarakat hukum adat

sepanjang maslh hidup dan sesuaidengan perkembangan-masyarakatdan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam .undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; ataud. lembaga negara.Pemohon wajib menguraikan denganjelas dalam permohonannya tentang hakdan/atau kewenangan konstitusionalnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1).Dalam permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pemohon wajibmenguraikan dengan jelas bahwa:a. pembentukan undang-undang tidak

memenuhi ketentuan berdasarkan

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. mated muatan dalam ayat, pasal, dan/' atau bagian undang-undang dianggap

bertentangan dengan Undang-Undang

^^Terkait dengan ketentuan Pasal 50UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusidalam putusannya menetapkan bahwa MK beiv/enang menguji undang-undang yang diundangkan sebeiumperubahan UUD 1945. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti terjadi perluasankewenangan MK dalam menguji undang-undang tertiadap UUD akan membawadampakpada hubungan antarlembaga negara. Kontroversi seputarputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Pasal50 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi akhimya sampai jugadiDPR. Ketua DPR Agung Laksono saat memimpinrapatparipuma, menyebutkan bahwa putusan MK mengenal pasaltersebut "cukup memperoleh perhatianDewan". Di mata Ketua DPR, putusan MKyang memperluas kewenangan lembaga tersebut dalam pengujlanundang-undang merupakan panggllan untuk melakukan pembahasan lebih jauh mengenal Hubungan TataKe[ja/(ntar-Lembaga Negara seperti diatur dalam TAP MPR No.lll/MPR/1978. Namun, mengingat putusan MKmenyangkut hubungan antarlembaga negara, Agung mengatakan bahwa setiap putusan MK harusdihormatidandisikapi secara proporsional. LIhat disituswww.hukumonline.com.

" Menurut penjelasan Pasal 51 ayat(1), yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hakyangdiaturdalamUndang-Undang DasarNegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

" Menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) a, yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompokorangyangmempunyai kepentingan sama.

232 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MB 2006:222-240

Suf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Setelah permohonan tersebut diajukan,selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampai-kan permohonan yang sudah dicatat dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi kepada DPR danPresiden untuk diketahui, dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakpermohonan dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi. Mahkamah Konstitusi jugaakan memberitahukan kepada MahkamahAgung tentang adanya permohonan pengujianundang-undang dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonandicatat dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi. Untuk kepentingan pemeriksaan,Mahkamah Konstitusi dapat memintaketerangan dan/atau risalah rapat yangberkenaan dengan permohonan yang sedangdiperiksa kepada Majelis PermusyawaratanRakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Dalam hal Mahkamah Agung sedangmelakukan pemeriksaaan perkara pengujianperaturan perundang-undangan di bawahundang-undang, maka pemeriksaan tersebutwajib dihentikan apabila undang-undang yangmenjadi dasar pengujian peraturan tersebutsedang dalam proses pengujian MahkamahKonstitusi sampai ada putusan MahkamahKonstitusi.

2. Permohonan tentang SengketaKewenangan Lembaga Negara

Permohonan tentang sengketakewenangan Lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar diatur dalam ketentuan Pasal61 sampai 67 UU Mahkamah Konstitusi.

Sebagai pengecualian dalam hal ini diaturdalam Pasal 65, yang menyatakan bahwaMahkamah Agung tidak dapat menjadi pihakdalam sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan olehUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada MahkamahKonstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 61. beberapapersyaratan yang harus dipenuhl pemohonadalah ;

1. Pemohon adalah lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang mempunyai kepentinganlangsung terhadap kewenangan yangdipersengketakan.

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelasdalam permohonannya tentang kepentinganlangsung pemohon dan menguraikankewenangan yang dipersengketakan sertamenyebutkan dengan jelas lembaga negarayang menjadi temiohon.Setelah permohonan tersebut diajukan,

selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampai-kan permohonan yang sudah dicatat dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi kepada termohondalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) harikerja sejak permohonan dicatat dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi. MahkamahKonstitusi dapat mengeiuarkan penetapanyang memerlntahkan padapemohon dan/atautermohon untuk menghentikan sementarapelaksanaan kewenangan yang dipersengketa-

• kan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.Menurut penjelasan Pasal 63, yang

dimaksud dengan "pelaksanaan kewenangan"adalah tindakan balk tindakan nyata maupuntindakan hukum yang merupakan pelaksanaankewenangan yang dipersengketakan. Dalam

233

mengeluarkan penetapan MahkamahKonstitusi menipertimbangkan dampak yangditimbulkan oleh pelaksanaan kewenanganyang dipersengketakan.

3. Permohonan tentang PembubaranPartai Politik

Masalah pembubaran partai politik diaturdalam Pasal 68 sampai 73 UU MatikamatiKonstitusi. Bagi pihak pemohon, harusmemperliatikan beberapa persyaratan yangditentukan dalam Pasal 68, yaitu :1. Pemohon adalah Pemerintafi.

2. Pemohon wajib menguraikan denganjelas dalam permohonannya tentangideologi, asas, tujuan, program, dankegiatan partai politik yang bersangkutan,yang dianggap bertentangan denganUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Setelah permohonan diajukan, selanjutnyaMahkamah Konstitusi menyampaikanpermohonan yang sudah dicatat dalam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi kepada partaipolitik yang bersangkutan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejakpermohonan dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi.

4. Permohonan tentang PerselisihanHasll Pemilu

Permohonan tentang perselisihan hasilPemilu diatur lebih lanjut dalam Pasal 74sampai 79 UU Mahkamah Konstitusi.Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

oleh pemohon dalam perkara perselisihanHasil Pemilu, ditentukan dalam Pasal 74 yangmenyatakan sebagai berikut:1. Pemohon adalah:

a. perorangan warga negara Indonesiacalon anggota Dewan PerwakilanDaerah peserta pemilihan umum;

b. pasangan calon Presiden dan WakilPresiden peserta pemilihan umumPresiden dan Wakil Presiden; dan

c. partai politik peserta pemilihan umum.2. Permohonan hanya dapatdiajukan terhadap

penetapan hasil pemilihan umum^ yangdilakukan secara nasional oleh Komisi

Pemilihan Umum yang mempengaruhi:a. terpilihnya calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah;b. penentuan pasangan calon yang

masuk pada putaran kedua pemilihanPresiden dan Wakil Presiden serta

terpilihnya pasangan calon Presidendan Wakil Presiden;

c. perolehan kursi partai politik pesertapemilihan umum di suatu daerahpemilihan.

3. Permohonan hanyadapat diajukan dalamjangka waktu paling lambat 3 X 24 (tigakali dua puluh empat) jam sejak KomisiPemilihan Umum mengumumkanpenetapan hasil pemilihan umum secaranasional.

4. Dalam permohonan yang diajukan,pemohon wajib menguraikan denganjelas tentang:a. kesalahan hasil penghitungan suara

Menurut penjelasan Pasal68ayat(1), yangdimaksud denganTemerintah" adalahPemerintah Pusat.^ Yang dimaksud dengan "penetapan hasil pemilihan umum" adalah jumiah suara yang diperoieh peserta

pemilihan umum.

234 JURML HUKUM NO. 2 VOL 13 MEI2006:222-240

. Sutiyoso. Problematika Pengajuan Permobonan..:

yang- diumumkan oleh KomisiPemilihan Umum dan'hasil

. - penghitungan yang benar menurutpemohon:^® dan

b. permintaan untuk membataikan hasilpenghitungan suara yang diumumkanoleh Komisi Pemilihan Umum dan

menetapkan hasil penghitungan suarayang benar menurut pemohon.

Seteiah permohonan diajukan, selanjutnyaMahkamah Konstitusi menyampaikanpermohonan yang sudah dicatat daiam BukuRegistrasi Perkara Konstitusi kepada KomisiPemilihan Umum dalam jangka waktu palinglambat 3 (tiga) hari kerja sejak-permohonandicatat daiam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi.

Mengingat dalam Undang-UndangMahkamah Konstitusi, Perkara tentangperselisihan hasil Pemilu belum diatur.secaratuntas, untuk keiancaran dan ketertiban daiammelaksanakan kewenangannya, MahkamahKonstitusi kemudian mengatur iebih lanjuttentang pedoman beracara dalam perselisihanhasil pemilihan umum. Peraturan yangdimaksud adalah Peraturan Mahkamah

Konstitusi Ri No. 04/PMK/2004 Tahun 2004

tentang Pedoman Beracara Dalam PerselisihanHasil Pemilihan Umum yang diterbitkan padatanggai 4 maret 2004.

Pasai 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Ri No. 04/PMK/2004 menegaskan bahwaPeradiian dalam perselisihan hasil Pemilubersifat cepat dan sederhana.

Selanjutnya Pasai 3 menyatakan, yangdapat menjadi Pemohon adalah:

a. Perorangah warga negara Indonesiacalon-anggota DPD peserta Pemilu; .

b. Pasangan caion-Presiden dan WakiiPresiden peserta Pemilu; atau

0. Partai poiitik peserta Pemilu.' • •Sedangkan yaiig menjadi materi

permohonan adalah penetapan basil Pemiluyang diiakukan oleh KPU secara nasional yangmempengaruhi:^^a. terpilihnya caion anggota DPD;b. penentuan pasangan caion Presiden dan

Wakii Presiden yang masuk pada putarankedua pemilihan Presiden dan WakiiPresiden, serta terpilihnya pasangan caionPresiden dan Wakii Presiden;

c. peroiehan kursi partai poiitik pesertaPemiludi suatu daerah pemilihan.Tata cara mengajukan permohonan

daiam Perselisihan.Hasil Pemilihan Umum,diatur secara rinsi daiam Pasai 5 Peraturan

ini, yaitu:(1) Permohonan hanyadapat diajukan daiam

jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tigakail dua puiuh empat) jam sejak KPUmengumumkan penetapan basil Pemilu

. secara nasional.

(2) Permohonan diajukan secara tertuiisdaiam bahasa Indonesia oleh pemohonatau kuasanya kepada MahkamahKonstitusi daiam 12 (dua beias) rangkapseteiah ditandatangani oleh:a. caion anggota DPD peserta Pemilu

atau kuasanya;b._ pasangan caion Presiden dan Wakii

Presiden peserta Pemilu ataukuasanya: atau

^ Berdasarkan ketentuan ini pemohon menunjukkan dengan jeias tempat penghitungan suara dankesaiahan daiampenjumiahan penghitungan suara

^ Uhat Ketentuan Pasai 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004

235

-c. Ketua umum dan sekretarls jenderal.. atau sebutan yang sejenisnya dari

pengurus pusat atau. sebutan yangsejenisnya dari pengurus pusat partaipolitik atau kuasanya.

(3) Permohonan yang diajukan calon anggotaDPD dapatdilakukan melalui faksimili ataue-mail dengan ketentuan permohonan aslisebagaimana dimaksud dalam ayat (2)sudah harus diterima oleh Mahkamah

Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak habisnya tenggang waktu.

(4) Permohonan sekurang-kurangnya harusmemuat:

a. Identitas pemohon, meliputi: nama,tempat tanggal iahlr/umur, agama,pekerjaan, kewarganegaraan, alamatLengkap, nomor telepon, nomor facsimile, nomor HP e-mail, yangdilampiridengan alat-alat bukti yang sah, antaralain: foto kopi KTP, terdaftar sebagaipemiiih, terdaftar sebagai pesertaPemilu;

b. uraian yang jelas tentang:1) kesalahan hasil penghitungan

suara yang diumumkan oleh KPUdan hasil penghitungan yangbenar menurut pemohon;

' 2) permintaan untuk membatalkanhasil penghitungan suara yangdiumum-kan oleh KPU dan

menetapkan hasil penghitungansuarayang benarmenurut pemohon.

(5) Pengajuan permohonan harus disertaidengan alat bukti yang mendukungpermohonan tersebut, antaralain alatbuktisurat, misalnya; foto kopi sertifikat hasilpenghitungan suara, foto kopi sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suaradalam setiap jenjang penghitungan, atau

foto kopi dokumen-dokumen tertulislainnya dalam rangkap 12 (dua belas)setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materaicukup dan dilegalisasi. Apabila Pemohonberkehendak mengajukan saksi dan/atauahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama-samapermohonannya.Permohonan yang masuk dlperiksa

persyaratan dan kelengkapannyaoieh PaniteraMahkamah Konstitusi. Permohonan yangsudah lengkap dan memenuhi persyaratandicatat' dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi, sedangkan permohonan yang tidaklengkap dan tidak memenuhi syaratdiberitahukan kepada Pemohon untukdiperbaiki dalam tenggat1 x 24. (satu kali duapuluh empat) jam.

Apabila kelengkapan permohonan tidakdipenuhi, maka Panitera menerbitkan aktayang menyatakan bahwa permohonantersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dandiberitahukan kepada Pemohon. PaniteraMahkamah Konstitusi menyampaikanpermohonan yang sudah dicatat dalam BRPKkepada KPU dalam jangka waktu palinglambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonandicatat dalam BRPK disertai permintaanketerangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil-'penghitungan suara yangdiperselisihkan. Keterangan tertulis harussudah diterima di Kepaniteraan MahkamahKonstitusi selambat-lambatnya seharisebelum hari persidangan.

Mahkamah Konstitusi menetapkan harisidang pertama dalam jangka waktu palinglambat 3 (tiga) hari kerja untuk perselisihanhasil Pemilu Presiden dan Wakii Presiden dan

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untukperselisihan basil Pemilu anggota DPR, DPD,

236 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MEI2006:222-240

Suf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

dan DPRD, setelah permohonan dicatatdalam BRPK.

Pemberilahuan penetapan hari sidangsebagaimanadimaksud ayat (6), harus sudahditerima oleh Pemohon dan KPU dalam

jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum haripersidangan. Pemberitahuan sebagaimanadimaksud ayat (7) dapatdilakukan melalui jurupanggil, surat, telepon, dan faksimile.^®

Daiam perkembangannya, MahkamahKonstitusi pada tanggal 28 Juni 2004 jugamengeluarkan Peraturan Mahkamah-konstitusi No. 05/PMK/2004 tentang Prosedur.--pengajuan keberatan atas penetapan hasilPemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2004. Peraturan inl

dikeluarkan karena penetapan hasil PemilihanUmum Presiden dan Wakil. Presiden dapatdiajukan keberatan kepada MahkamahKonstitusi, sekaligussebagai penyempurnaanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/

PMK/2004 Tentang Pedoman BeracaraDalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sepanjang yang berkaitan dengan PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan

Mahkamah konstitusi No. 05/PMK/2004,peadilan atas keberatan terhadap penetapanhasil Pemilu berslfat cepat dan sederhana,serta merupakan peradilan pada tingkatpertama danterakhir yang putusannya berslfatfinal.

Adapun para pihak dalam perselisihanatau keberatan atas penetapan hasil Pemiluadalah:

a., Pasangan Calon sebagai Pemohon.b. KPU sebagai Termohon.^®

Mated keberatan .adalah"penetapan hasilPemilu yang diumumkan secara nasional olehKPU. Materi keberatan tersebut hanyaterhadap hasil penghitungan suara yangmempengaruhi:a. Penentuan Pasangan Calon yang masuk

pada putaran kedua Pemilu, ataub. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai

Presiden dan Wakil Presiden.^"

Tenggang waktu untuk mengajukankeberatan atas penetapan Hasil Pemilu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat)jam setelah penetapan hasil Pemilu yangdiumumkan secara nasional oleh KPU.

Tenggang waktu putusan Mahkamah palinglambat 14 (empat belas) hari sejakpermohonan _keberatan diterima dan direglstrasi oleh PaniteraMahkamah.^^

Mengenai tata cara pengajuan keberatandiatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah

Konstitusi No. 05/PMK/2004, yang menentukansebagai berikut:(1) Pengajuan keberatan dilakukan dalam

bentuk Permohonan kepada MahkamahKonstitusi.

(2) Permohonan diajukan secara tertulisdalam bahasa Indonesia sebanyak 12(dua belas) rangkap yang ditandatanganioleh Pasangan Calon atau KuasaHukumnya yang mendapatkan SuratKuasa Khusus dari Pasangan Calon.

(3) Permohonan sekurang-kurangnyamemuat:

^ LitiatKetentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004

^ LIhatKetentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah KonstitusiNo.05/PMK/2004^ LihatKetentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah KonstitusiNo.05/PMK/2004

LihatKetentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah KonstitusiNo.06/PMK/2004

237

a. Identitas lengkap Pemohon yangdilampirLfotokopi KTP dan buktisebagai peserta Pemilu;-

b. Uraian yang jelas mengenai;• 1) kesalahan hasil penghitungan

- suara yang diumumkan oleh KPUdan hasirpenghitungan yangbenar.menurut Pemohon;

2) permintaan untuk membatalkanhasll penghitungan suara yangdiumumkan oleh KPU dan

menetapkan hasil penghitungan- suarayangbenarmenurutPemohon.

(4) Permohonan diajukan disertai dengan alatbukti yang mendukung.

5. Permohonan Tentang DugaanPelanggaran oleh Presiden dan atauwakil Presiden (Impeachment)

Permohonan tentang Pendapat DPRmengenai Dugaan Pelanggaran olehPresiden dan /atau wakil Presiden diatur dalam

Pasal 80sampai 85 UU Mahkamah Konstitusi.Dalam perkara ini yang bertindak sebagaipihak pemohon adalah Dewan PerwakilanRakyat (DPR).

Beberapa persyaratan yang harusdlpenuhi oleh pemohon diatur lebih lanjutdalam Pasal 80, yang menentukan sebagaiberikut:

1. Pemohon adalah DPR.

2. Pemohon wajib menguraikan denganjelas dalam permohonannya mengenaidugaan:

3. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah

melakukan pelanggaran hukum berupapengkhlanatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainhya,atau perbuatan tercela; dan/atau.

4. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak

lagi memenuhl syarat sebagai Presidendan/atau Wakil Presiden berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara RepubllkIndonesia Tahun 1945.' ^

5. Dalam permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), pemohon wajibmenyertakan keputusan DPR dan prosespengambilan keputusan mengenaipendapat DPR sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang^Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, risalah dan/atau berita acara rapat.DPR,disertai bukti mengenai dugaansebagaimana dimaksud pada ayat (2)..Setelah permohonan di atas diajukan

oleh DPR, selanjutnya Mahkamah Konstitusimenyampaikan permohonan yang sudahdicatat dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi kepada Presiden dalam jangkawaktu paling iambat 7 (tujuh) hari kerja sejakpermohonan dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 82, prosespemeriksaan perkara tersebutakandihentikandan permohonan dinyatakan gugur olehMahkamah Konstitusi, dalam hal Presidendan/atau Wakil Presiden mengundurkan diripada saat proses pemeriksaan di MahkamahKonstitusi.

Simpulan

Pencari keadilan yangmerasa hak-hak dankewenangan konstitusionalnya dirugikan dapat

32 Menurut penjelasan Pasal 80 ayat (3), yang dimaksud dengan "nsalah dan/atau berita acara rapatDPR" adalah risalah dan/atau berita acararapatalatkelengkapan DPR maupun rapat paripuma DPR

238 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MEI2006:222-240

Sirf/yoso. Problematika Pengajuan Permohonan...

menuntut dan mempertahankannya dengan.mengajukan permohonan di lingkunganMahkamah Konstitusi. Meskipun'demikian,mengingat Mahkamah Konstitusi merupakanpelaku kekuasaan kehakiman yang relatif barudi Indonesia, maka pemahaman dan kejelasan-aturan main terutama yang menyangkutketentuan hukum formilnya seperti-persyaratanyang harus dipenuhi dalam pengajuanpermohonan sejak awal perlu dipersiapkandengan baik. Hal ini dilakukan dalam rangkamengupayakan agar permohonan yang

,diajukan tidak kandas di tengah jalan, karenadalam putusan dinyatakan tidak diterima (Niet•Onvankelijke verff/aarc/j;Beberapa kasus yangterjadi seperti yang dialami oleh AsosiasiAdvokat Konstitusi (AAK) kiranya dapatmenjadipelajaran berharga bagi pencari keadilanuntuk tidak mengulanginya kembali di masa-masa mendatang.

Daftar Pustaka

A. Fickar Hadjar, dkk, Pokok-Pokok pikiran danRancangan Undang-Undang MahkamahKonstitusi, KRHN dan Kemitraan, 2003.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari,Aspek-Aspek Petkembangan KekuasaanKehakiman Rl, Ull Press, Yogyakarta,Januari 2005. - .

Bambang Sutiyoso, Hukum Acara MahkamahKonstitusi Republik Indonesia, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2006.

Fatkhurohman dkk, Memahami KeberadaanMahkamah Konstitusi di Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Harjono, Hakim Mahkamah Konstitusi, dalamstudium general yang mengangkattopik "Hukum Acara MahkamahKonstitusi dan Implementasinya dalam

Praktek" yang diselenggarakan olehDepartemen Hukum Acara FH Ull diruang sidang FH Ull Yogyakarta,

1 tanggal 5 Maret 2005.Maissy Sabardiah, Legal Standing Pemohon

Dalam Penguj'ian UU (Judicial Review)Pada Mahkamah konstitusi, http://www.pemantauperadilan.com /detil/'detil. php?id =195&tipe=opini

Maruarar Siahaan, Hukum Acara MahkamahKonstitusi Republik Indonesia, KonstitusiPress, Jakarta, 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,- Pedoman Beracara dan Proses,

Administrasi Perselisihan Hasil Pemilihan

" UmumDi Mahkamah Konstitusi, 2004.Moh. Mahfud, M.D., Pergulatan Politik dan

Hukum di Indonesia, Gama Media,Yogyakarta, 1999.

Riduan Syahrani, Buku Mated Dasar HukumAcara Perdata, Citra Adiya Bhakti,Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi

Undang-Undang No., 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/

2004tentang PedomanBeracaradalamPerselisihan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 05/PMK/

2004 tantang Prosedur PengajuanKeberatan atas Penetapan hasilPemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2004

www.mahkamahkonstitusi.QO.id , beberapaedisi.

239

www.hukumonline.com. beberapa edisl. ' www.DemantauperadHan.com.

240 JURNAL HUKUM NO. 2 VOL 13 MEI2006:222-240