Sub Bagiern f-lurnats datn Tata Usalia BPf{ Rl lre,rwal<ilarr provinsi Bali

BaIm fjnsI

Dikhawatir n Ganggu

Pembangunan di Desa

$rn!tll-;'

,,1iii (i;;...- ,,'1",)r. '. :d'i'...(1.i.;\, r*r,rili,l:J

\\.,liiJli"', i7\tl,'1,:::"rii'\.-:: i i :'

Singaraja (Bali Post) -Rencana dewan Buleleng memberli

jatah bantuan sosial (bansoi) dikharvbangunan di desa. Kucuran bansos :inmasyarakat luas. Karena itu. rencanaJika kebutuhan mobdin bisa dinomoditunda untuk beberapa tahun ke dtp n.

Demikian diungkapkanKetua Forum KomunikasiDesa (Forkomdes) KabupatenBulelengl Made Suteja, Ming-gu (25110) kemarin.

Lebih jauh, pria yang men-jabat Perbekel Desa Dencarik,Kecamatan Banjar, ini men-gatakan, kalau pembelianmobdin dewan baru wacana,perlu dilqk rkan pen?bahasan

secara detail. Bahkan, jikaperlu dilakukan survei den-gan penyebaran kuisioner dimasyarakat untuk mencarimasukan terhadap rencanatersebut. Jika wacana de-wan itu dari segi regulasiyang mengatur memang ada,maka pihaknya tidak bisaberkata banyak dan mau tidakm 4u h-qr1ls,pqenerilqa1ro-gram dewan tersebut. Namundemikian, aturan ini perludipe.!. jari Lembali. Hal ini kar-ena ftmanfaatan dana bansosdidasari oleh aturan. Jangansampai aturan pemanfatan-nya melenceng dari regulasi,sehingga dikhwatirkan akanmenimbu$an permasalahanhukum di kemudian hari. "Ka-lau menurut saya, lihat dulu

bansos wzrkimat. KalaLL ikita udak uilyak. Tapi k lau tidak adaaturan kita h rapkan rencana

tuk sementala,"

Menurui $rteja, selama,ini

banyak bans[s wakil rakyat

i

n1o-bil dinas (mobdin) dengan membagitirkan aka.n mengganggu program pem-sangat diharapk-an untuli ke"pentinean

ni diharapL.an dikaji detail dah mating.uakan, maka .elrc-arta itu ada Uaitnv?

aturan sozrldinas derrgr

rembelian mobiln memang\asrakyat terhor-u ada regulasi,ra berkata ban-

desikian, masyarakat sudahsangat 4erasakan dampakpositif bansos tersebut. Untukitu, tahun depan pihaknyaberharap agar bansos bisamengalir utuh tanpa harusdipangkas untuk membelimobdin. Jilra bansos sekarangharus dialihkan sebagianuntuk beli mobdin dikhawatir-kan program pembangunan didesa itu akan terganggu.

Selain itu, ke depanpihaknya sangat setuju denganrencana pemerintah kabupat-en yang mengatur dana bansosagar bisa pembiayai programpembangrinan yang ditetapkanpada RPJMDes. (kmb38)

itu ditundzr tkatanya.

dana bansds {aridewan peny-erapannya srl{ah cukup baikuntuk menrrrf ang pembangu-nan di desrL. $elama ini lebih

untuk pepSngunan yangtidak masflrpalam RencanaPembanguf qi{ Jangka Menpn-gah Desa lSJMDes). Mepki

| &!!-K--*.€6c-?o",.l.[-

ANSOS obdinpangkas tl:rttuk t3eli

Program

Ed isi

llal

Sub Bap;ian Hurnas clarn Tata Usalra jtlpl( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

$#$ X3atr fr trns"[{'l !-;'

,,i a; il (i''\';..

, ,t.'ril -, ),.J:. .

i(\''ra;';li';iliir;,i;i:;rii'

\'_!i<:,:-

Dewan Sayan

Akses Jalan

Semarapura @aliPernyataan Bupati

kung I Nyoman Suwirt{mengatakanjalan Dermaga Guriaksrdapat dilaksanakan

kung Wayan Mastra.Politisi asal Desa

itu menyayangkangunan akses jalan-[' dak' tls6 dilaksanakanini. Apalag| batalny-agunanaLses j4""qbelum nomalnya alurUnda di sekitar de'Kami sangatnapabisajalan dermaga tidak Ilaksanakan gara-garadinormalisasikannya aTukad Unda," ujarMinggu (25110) kemarin.'Ia juga tidak habis pi

kenapa hal tersebut baluungkapkan sekarang. Ihal, dalam rapat kerja deDPRD, tidak ada daridanlnfokom Klungkunglmenyinggung soal bapembangunan aksesdermaga akibatbelum e

normalisasi alur T\kadDishub hanya meakses jalandanpemdermaga. Dishub me:pembangunan aksesdermaga selesai 2016, stgkan dermaga tuntas a.

2015. 'Xalau Dishub tidat:meren lissikarurya, sayademo. Hal ini sayadalam rapat kerja," katapr

Mastra menilai lobi-yang dilakukan pemkrtb

mbangunart

Batal /pembangunan akses jalantidak bisa dilaksanakan ta-hun ini. Padahal Kemente-rian Pe.rhubungan RI sudahmemasang anggaran sekitarRp 40 miliar dalam APBDNInduk 2015. Dengan adanyapersoalan ini, Mastra ber-encana mengundang BupatiSuwirta untuk menjelaskaninformasi tersebut dalamrapat kerja. "Karena kami diDPRD belum mengetahui in-formasi tersebut," kilahnya.

Sebelumnya, Bupati Su-wirta mengungkapkan pem-buatan akses jalan dermagatidak dapat dilaksanakantahun ini dengan alasan helundilakulhnnya normalisasi T\r-kad Unf,a. Jika tetap dibuat,dilfiawatirkan aliran air akanmerusak akses jalan menujudermap. Ini dikatakannyabupati setelah melakukanperbemuan dengan Dirjen Per-hubungan Darat KementerianPerhubungan Djoko Sasono.

Suwirta juga mengatakanjika dermaga telah berop-erasi akhir 2015 atau awal2016, untuk sementara akandigunakan jalan eksistingyang ada sekarang. Agarbisadilalui kendaraan, akan diu-payakan dengan menutup be-berapa lubang dan memasangpipa pada aliran air.

Sementara itu, untuk mem-percepat proses normalisasialiran T\rkad Unda, PemkabKlungkung telah melakukanlangkah pendataan atau in-ventarisasi kepremililran lzihandi eks galian C. Langkah iniuntuk mengetahui ap4kahlahan itu 6ilik pribadi htautanah negara. (kmb)

2015, mengundang r1e

sejumlah kalangan. SaJIJ

tunya anggota DPRD Iil

: 3<alq,26 OLbb zgtf

Sub Bagian ['{urnats d;tn Tata Usaha BPI< nt perwal<ilarr Provinsi Bali

X3atr fr trnst

Kefebihan An{:l

EksekutifJadi Bilaran Rp 3Z Miliar V-an-bulananDewan

(il!ri

,,-,:;ii?,\.',..

,,iiijil,,.'r,',i,r,.,tli.'\; ffit,lf i,j;J

\'..'iid:, -.ii\ir,;::-j:"rri'

\.-!-. ? jj <,

Mllgqp_""" (Bali post) _Keletihan anggaran men_

capar ltp 37 miliar, terusmenjadi bulan-bulanan wakilraky.at.di qqRD Badun!.lielain kesal karena hibaitak cair, sorotan Dewan itulantaran kelebihan anggarantidak melalui pembaiiasanKeb.ijakan Umum Anggaran- Prioritas dan plafon i"ng!;_ran Sementara (KUA_ppXS)20t6._ Bahkan, Sekretaris FraksiGerindra DPRD Badungl i.ty_oman Sentana menging:atkanerseKutll untuk mempelajariun-dang-undang Nomor 1Zl'ltul 2Cr14 tentang MpR,DPR DPT) dan DPRd MDsisebelum nyolonong melaku_Kan anggaran tambahan.

"Landasan hukum manayang memberikan ruang pada

lnggaran ini bukan untukdana kedaruratan bencanaalam. Anggota Komisi IV iniluga menilai dana silumantely_but dipaksakan dala mAPBD. "Saya bersama Fraksi Ger_rndra tidak akan bersediam-enandatangai ApBD tahun?01,6 . {al-au .u*p"i lolos,liaksr Gerindra akan beradactr luar. tidak ikut terlibat da-lamlrenandatanganan APBDzurb. tegasnva.

^ {ab3S Humas dan protokolDelda lladungA.A. Gede RakaYuda saat dimintai konfir_masi mengatakan. sejatinyasemua telah memlalui prosess_esuai dengan mekanisme.-lntrnya. tidak ada masalahIagr. semua sudah sesuai den_

flan pros-es dan persetujuanuewan. katanya. (kmb27)

dana silueksekutif17 TahunDPR, DSentanaDPC GeMinggu

Dikardana tam,rantaranyatanggadan3,8 mfiardisepakatigaranpembahasinkan bukanaan yangdiprediksikatanya.

Menurttuntuk perrharusnya trprogTam

itu. Seyogianyarjar IfU Nomor4 tentang MPR,Ln DPRD," katajuga Sekretaris

,Badung ini,Kemann. I

a, muncultvan belanjal di3adaan mcibilRp 14 miliarbaju endek Rnrh KUA-PPAS

,Dewan. "Ang-1 setelah'AS 2016ebenca-rah bisarngnya,"

Edisi

llal 3

Sub BagiSn Hurnas d;rn Tata Usaha

)tl*)d.ii#,;tlg*i\rfl"1i.h nq[i pnst\l&tgii? r*' c

h.Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Pencairan Bansos NOadat yz) KelimpungadtuggotaDP

Semarapura (Bali Selain itu, ada informasi diDPRD kalau bupati bisa men-cairkan dana hibah dan ban-sos ke masyarakat. Di satusisi, ka-langan Dewan jugatidak nelihat bupati mem-buat antisipasi agar danahibah dan bansos dapat dic-airkan. Seperti halnya yangdilakukan Gubernur Balidengan nembuat rancanganpergub ydng sudah disetorke Mendagri. "Seharusnyahal sepehtiini juga dilakukanoleh bupati, tapi Dewan {idakmelihatnya," kilahnya.

Informasi lainnya, danahibah dan bansos yang tidakbisa dicairkan tidak dimasuk-kan ke gilpa. Dana tersebutjustru 4asuk ke dana ban-tuan tidak terduga. HaI inijuga menjadi pertanyaaansebagian anggota DPRD.Apalagi hal itu dilakulantanpa qelalui persetujuanDewan. {Jntuk meluruskaninformasi tersebut, makaDPRD perlu mengundang bu-pati untuk,melakukan rapatkerja terkait pencairan danahibah dan bansos.

Bupati Klungkung men-gakui diundang DPRD untukmembahas pencairan danahibah dan bansos hari ini.Hanya, bupati tidak bisamenghadiri rkarena harus me-menuhi undangan ke Makas-sar. Ia telahmenunjuk SekdaGede Pqtu Winastra un-tuk newikllinya ke DPRD."QoF. kingsung hubupgisekda ya, apalagl hal iru me-nyangku{ masalah teknis,"tegas Suni"irta. (kmb)_ I _

Ngadatnyapencairahibah danbansos padaPerubahan2015bagian anggota DPRDkungkelimpungan. Pztidak sedikit anggotayang telah berjanji dznalangi terlebih dahul'hibah dan bansos yangkan ke masyarakat.

Untuk menindaklpersoalan ini, pihak IKlungkung berencanagundang Bupati NySuwirta dalam rapatuntuk membahasdana hibah dan bansos,eilrc) ini. "Surat urmembahas pencairanhibah dan bansos ini r

dilayangkan ke bupati,dilayangkan ke bupati,Komang Gede Ludra,satu anggota DPRD, Mi(25110) kemarin.

Menurut Ludra. rkerja dengan bupati sapenting dilakukan. DKlungkung sempat nbahas persoalan tedengan eksekutiflasa (20/10) lalu. Nasaat itu rapat kerjahas pencairan dana hdan bansos hanya diSekda Gede Putu Widan Kabag Kesra WWinata, sehingga sejuanggota Dewan tiApalagi tidak ada kepaslsoal pencairan danadan bansos. 'I(arena hal imenyangkut kebijakanpati, maka Pak Bupatiundang dalam rapatuJarnya.

Edisi

It al

: &.nih ^ 2_6 Ok-b&f 2o(,:-

tt

Iill

Sub Bagian t-{urn;ls dan TaLar Usaha flpl< RtPerwal<ilarr provinsi Flali

Ed isi

l-tal

: frain,L< 5Lbbr zsl;:t,

lili,l[J,J,ii;,"ti

q$5li-j xlatr m PnsI

Re'yisi Perda RTRWI:,lt nati

Ada Indikd$i WadahiKep entingan

1 Reklamas i

Denpasar (Bali post) -Keputusan DPRD Bali

untuk segera merevisi perdaNo.19 Tahnn 2009 tentangRTRWP Bali sejatinya bukaiagenda baru. Niat merevisibahkan sudah terendus seiak2010. Tiga agenda besar dis-ebut-sebut menjadi alasan dibaliknya. Di antaranya. ke-rngrnan untuk mempertinggibangunan di Bali teUn aiii15 meter. memperpendek;arak sempadan pantai, danrnenghilangkan radius ke-sucian pura. "Nah, sekaransketemu satu celah lagi yan[namanya l)erpres No. 5l Ta-hun 2014. Mereka tidak mau

peduli apa.h.i Perpres 51 itu ngan tinggi bangunan kanrnvestor, investasi. Begitujuga ya.ng berkepentinganoengan ;arak sempadan pan-tai dan radius kesucian pura.Apakah masyarakat-Baliyang membutuhkan? Ene_gak. Masyarakat Bali palingbanter tinggi bangurrannyasep,uluh meter," jelasnya.

Gendo menambahkan.Perda RTRWP Bali seiakdulu tidak digunakan uniukpenataan ruang, melainkanpenataan uang. Lucunya lagi.hampir tidak pernah adaimplementasi dan penegakanperda sejak diterbilkan 2009.Tetapi kemudian tiba-tiba

ada keinginan merevisr.Anggota Dewan Daerah

Walhi BaIi ini juga menye-salkan kenapa setiap adausulan pembangunan sep-erti misalnya jalan tol dariBali Selatan ke utara ataukereta api, mesti diakomodirdengan revisi perda. "Kalausetiap pembangunan dia-komodir lalu diubah PerdaRTRW-nya, kapan PerdaRTRW-nya menjadi satu do-kumen yang punya kepastianhukum. Makanya. prinsipnyakan begini, Perda RTRW ituberlaku 20 tahun makanyaPerda 16 ini tentang RTRWdari 2009 sampai 2029. Boleh

dievaluasi setiap 5 tahunsekali. Te[4pi pertanyaan-nya. urgensi evaluasinyaapa?" imbuhnya.

Gendo menjelaskan, bilamemakai alasan Perpres51 sebetulnya tidak tepat.Begitu juga bila dikaitkandengan keberadaan jalantol Bali Mandara yang dis-ebut masih melanggar PerdaRTRWP. Pasalnya, jalan tolsudah memiliki kekuatan hu-kum lewat terbitnya PerpresNo.45 Tahun 2011 sehinggatidak bisa disebut melang-

proses terlritttidak. Merokapakah per:1:tangan derr 1itidak. Dugi,LlmengE;unalllrmemulusk,rrme Iegitimasr

Riparda atau

reklamasi'l'L:tiga agendrt Iaktivis lin11l"Gendo" Sua(25110) kedd n.

revisi PerdaKata di;r,RTRWP ti,;,a lebih hanya

omodasi ke-untuk mertgpentingan inpaling ber't:rt

gar Iagi.Hal. 19Lima Tahun t

fya benar atbuljuga tak pedirli

r saya, merelacelah ini untukagenda atatrLukum agendak Benoa selainrsar itu," ujar

ungan Wayandana, Minggu

iltl

Sub n h{u as darn Tata Usaha

[ fr trnst

fur^

Limd Tahun. Fari Hal. l

Sementara itu, praktisipariwis4ta Drs. Ec. I PutuAnom, NI.Par. mengatakan,revisi Perda RTRWP set-elah ber:jalan lima tahunmemang dibolehkan dari segiaturan. Namun. RanperdiAPZ (Arahan Peraturan Zo-nasi) yarrg disetujui sebagaiperda turrunan dari PerdaRTRWP justru mengacu padaPerpres -\o.51 Tahun 2014.Seperti rliketahui, perpresini memuat kawasan TelukBenoa m,:njadi kawasan pe-manfaatan. "Hal ini tentu adaindikasi rrntuk memuluskan

BaIi dari

Pariwisaga Unud ini menam-bahkan, lkajian Unud sudahjelas mlnghasilkan bahwareklamadi Teluk Benoa tidaklayak. Kajian ini semestinyadicermatibersama, dan DPRDsebaiknyp tidak terburu-burumengesafrkan Ranperda ApZdan ingin merevisi PerdaRTRWP.

"Seharusnya Pansus Ran-perda APZ menyosialisasikandulu ke masyarakat dan adauji publik terutama ke pergu-ruan tinggi yang ada di Bali.Daerah Bali adalah milik se-mua masyarakat Bali, bukanhanya milik kelompok ter-

sampai atasJokowi men-tersebut dan

Telukrevitalisasidibatalkan,"

Fakultas tentu," tegasnya. (kmb32)

Edisi

l-tal

: S<niq,?3 OLfu?-b6-

Sub Bagian i{urnas datn Tata Perwakililrr Provinsi tlaliUrrn. Hl

fr(Rr\t'. \lr'\l J1 *,' ,1

'liii,'.iiti: i.iln' ':.

l,l

t'l.tffliil l-l a tr fr Xrns I\-rEllir) -'

Tokoh Pemuteran ilTolak Reklamasi Teluk Ben

Singaraja (Bali Post) -Pencabutan Perpres No.

51 Tahun 2014, terkait ren-cana mengurukan TelukBenoa mendapatkan peno-Iakan tokoh masyarakatDesa Pemuteran, Gerokgak,I Wayan Siram (63). Dika-takan, rencana reklamasiTeiuk Benoa tidak perludilakukan. Pemerintah Balidiminta mengambil sikaptegas, terlebih lagi banyakkomponen masyarakat dariWalhi Bali, LSM Lingkun-gan lainnya bersama-samamenyuarakan penolakan.Penolakan itu bahkandidengungkan sejak awalrencana pengurukan di ka-wasan konservasi TeIukBenoa itu.

Wayan Siram sebagaipelaku lingkungan di pe-sisir laut Desa Pemuteranmerasa temsik. Pulau Balidiciptakan Yang Maha Pen-cipta dengan bentuk cantik.Itu menjadi warisan gen-erasi Bali. Rencana rekla-masi yang merubah wi.lah/peta pulau Bali itu sudahpasti membuat pulau initak cantik lagi. Karena itu,reklamasi yang penuh nu-ansa artificial itu sungguhtidak diperlukan. Sebabdari segala segi kecend-erungannya, reklamasi itusansat merusak. Terlebihkeb6radaan Teluk Benoa itudisakralkan umat Hindu."Seiama ini Buleleng masihdiam. Warga belum ban-yak berbicara terkait isureklamasi. di Teluk -Benoa

itu. Saya ingin mengB.masyarakat Buleleng Imenolak rencana reklamaTeluk Benoa itu. Ini, kaakan berdampak stidak langsung ierhaldSkelangsungan alam pa[ike depannya," ujar Si{ditemui Ball Post di DerPemuteran, Minggu (25l1kemarin. I

Siram yang tinggalbesar di Pemuteran mt;sakan begitu pentingnkawasan pesisir bagi f,eingkatan ekonomi danejahteraan masyarakat paMendengar Teluk Benmau direklamasi, ia y;rl

sejak kecil berkecimpr,rdi dunia pariwisata ini be:harap alam Baii yang telalestari tidak perlu diusik. REKLAMASI TELUK BENOA _ Tokoh ^":;::;:T:;;Desa Pemuteran I w"y"n Siii*L""s";Li'uicara soulrehlamasi Teluh Benoa. Ia merasa proyeh penguru_lzan laut tidah p.erlu aU"ni_nii.Eini"#i"i itu justru

1231upah nariwlsata day. aJam Bgi;. -"'''

mencontohkan di Bulelpn$,alamnya lestari dan allao{iseperti., terumbu karanpdi bawah laut PemutetaPr-rlau Nlenjangan, hir 3gaTaman Nasional Bali B,lrat(TNBB). "Saya mendertgardari berita koran dan me-dia massa. Saya merrlsapeduli terhadap kawasanBali Selatan. Walaupun kitberada di Bali Utara. Pu[aBali sudah diciptakan degan bentuk cantik. Janplasampai yang di atas mttrkterhadap Bali. Akibat rnnusia dengan kemamprraterbatas malah nekat merubah perwajahan pulairBali. Jelas itr-r siapa ndn{iyang akan bertanggjrnljawab jika terjadi musib[h,lucapnya berang. (kmb84)

Ed isi

l-lal

i s,4A|A, % Okbbcr "J|1.

:13I