Prospek Kerjasama Negara-Negara Aseandalam Pengendalian Pencemaran

Udara Lintas Batas

M. Basarah

Abstract

Air pollution parficuiatiy in developing countries is not considered as a terrifying mater.The nuclear experiment in Brazil, Forexample, reminds us thatallattempt to prevent airpollution should be made as soon as possible. The awareness of the developing countries about legal responsibility to commit van'ous activities in theirown countries does notcause air pollution and environmental defect; and it cannot be hesitated. Theinvolvementof the developing countries in handling environmental matters is proof.

Pendahuluan

Pengertian tentang prospek erat kaitannyadengan persoalan masa depan. Dalam tullsanini yang ingin dikemukakan adalah tentangapa kira-kira yang akan terjadi di kemudianharijikasyarat-syarattertentu dapat dipenuhi.

Urutan permasalahan yang perlumendapat perhatian agar tercapai suatukeslmpulan tentang apa yang akan terjadi didalam pembahasan kerjasama antara negara-negara berkembang dalam hal pengendalianpencemaran udara, hampir tidak terbatas.Tetapi banyak urutan permasalahan yangakan dlbahas, akan semakin pellk dalammembuat perencanaannya. Namun, dalampembahasan tullsan Inl yang akandikemukakan hanya yang dldasarkan pada

pertlmbangan permasalahan-permasalahanatau Indlkator-lndlkator yang terbatas, dan

' leblh cendemng pada perklraan.Walaupun yang menjadi Ide dasar tullsan

Inl, untuk mencari prospek kerjasamadlantaranegara-negara berkembang khususnyanegara-negara anggota ASEAN. Namunkarena permasalahan utamanya tentang carapengendalian pencemaran udara lintasbatas, maka perlu diketahul apa yangmenyebabkan pencemaran udara tersebut. DIsamping itu, yang' perlu diketahul adalahapakah pencemaran udara lintas batas saatIni merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang?

10 JURNAL'HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean...

Akhir-akhiriniterdapatbeberapapendapat tentu saja sangat menggembirakan karenayang, menekankan agar negara berkembang merupakan masalah masa depan dalammenghentikan tindakan untuk memproduksi batas-batas prospek kerjasama.minyak mentah, tapi digunakan di negara lain.' Dalam kaitannya dengan kondisi di atas,

Hal di atas dikemukakan berdasarkan maka dalam pembahasannya perlu pula dikajlfakta bahwa komoditi yang diolah slap pakai, bagalmana persepsi hukum negara-negaranilainya lebih besar dl pasar daripada berkembang tentang kondisi tersebut, danmemproduksi bahan mentah. Bahkan dapat sejauhmana prinsip yang dianut oleh negara-menciptakan lapangah kerja lebih baik, negara berkembang dalam pencegahanterutama untuk meningkatkan tingkat pencemaran udara lintasbatas,terutamayangperekonomian dan sosial negara bersangkutan. berasal dari wilayahnya sendiii. Seperti pemah.Demikian pula seharusnya yang dllakukan In- dikemukakan beberapa ahli hukumdonesia yang, merupakan salah satu negara intemasional di Indonesia, perlunya harmonisasiprodusen minyak, bertindak seperti hukum negara-negara berkembang khususnyadikemukakan di atas, karena selain atas dasar di ASEAN.^ Untuk itu dalam hal ini perlu dikajipertimbangan tersebut penyaringan minyak cara kerjasama yang perlu dllakukan dalammentah sesungguhnya merupakan salah satu -rangka pencegahan dan pengendaliansumber utama pencemaran udara. pencemaran udara lintas batas.

Masalah pencemaran udara, seperti asap Cara kerjasama tersebut dapat dimulaikebakaran hutan, emisi Industrl, mobil dan dalam lingkup ASEAN, misalnyaataumungkiniain-lain yang sudah merupakan masalah kerjasama lembaga-lernbaga ekstern dannasionai, secara intemasional terutama mandiri yang tertarik dengan pencegahan danmasalah pencemaran udara yang diakibatkan pengendalian menurunnya lingkungan dankebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sumber daya alam.barudimulai. Hal ini terlihat dari perhatian yangbegitu besar baik dari pemerinfah Indonesia, pg g^ab Pencemaran Udara (Umum)Singapura maupun Malaysia, bahkan sekitarakhir bulan Oktober 1994 telah diadakan in- Pembahasan tentang pencemaran udaraformal meeting wakil-wakll terkait ketiga tidak dapat terlepas dari pembahasannegara tersebut yang khusus membahas masalah lingkungan, bahkan pembahasanmasalah pencemaran udara.^ Hal tersebut soai lingkungan akan lebih luas. Karena di,

iCees Fiinterman, e.al. TRANSOUNDARY AIR POLUTION: Intematinal LegalAspect ofThe Cooperation ofStates. Martinus Nijhoff. 1986. Him. 241.

^Dunia Dalam Berita TVRI tanggal 22Oktober 1994.^Khusus mengenai pembahasan perlunya kerjasama di bidang lingkungan hidup negara-negara ASEAN,

lihal Daud Silalahi, Harmonisasi Hukum Negara-negara ASEAN diBidang Lingkungan Hidup, SimposiumNasionai Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi Anlara Negara-negara ASEAN dalam Rangk'a AFTA, FakultasHukum Universitas Padjadjaran 1993.

11

daiam lingkungan tercakup semua sumberdaya alam itu berada, faktor-faktor biokimiayang menciptakan interaksi alami daneksistensi simbiotik antara sumber-sumber

alam maupun strukturpisikyang disusun untukmemudahkan pemukiman manusia.^ Dengandemiklan. dapat dikatakan bahwa lingkunganmerupakan gejala yang . dapatmempersatukan; karena lingkungan terdiri daribanyakkomponen yangmeliputi interaliaflora,fauna, air, tanah dan manusia, yang masing-masing hidup dengan kekuatan biokimianyadan kelenturannya sendiri.

Oleh karena itu, pengertian lingkunganmenunjukkan seluruh keragaman benda-benda, dengan tingkat resistensinya sendiripada tekananekstem,tetapl semuanya salingberkaitan dan seringsalingtergantung dengancara menciptakan ekpslstem. Hal tersebutberarti bahwa komponen-komponen lingkungansaling berkaitan dan saling ketergantungan,sehingga jika salah satu komponen tercemardapat menyebabkan reaksi negatif yangmempengaruhl komponen-komponen lainnya.Berdasarkankenyataan tersebut, maka usahapengendalian lingkungan menjadi persoalanyangkompleks dan problematlk. Usaha-usahapengendalian lingkungan yang dilakukan olehsetiap negara berbeda-beda. Sejauhmanakomponen yang satu dapat mempengaruhikomponen lain, sehingga menyebabkanmenurunnya kualitas lingkungan.

Pencemaran udara dapat daiam bentukasap, uap atau partikulat yang dibuang keudara. Partikulat diudaradapat mencemarkanatau bahkan merusak udara, dan dapatmenyebabkan masalah pernapasan dan jenis-jenis penyakit lain pada manusia. Tetapi bag!semua komponen lainnya, dapat mengganggudaiam bentuk endapan kering atau hujanasam. Dari hasil penelltian terbukti, dengandimasukkannya zat-zat kimia ke daiam.lingkungan, walaupun pada mulanya tidaknampak, tetapi dapat merusak lingkungandaiam jangka panjang.^ Oleh karena itu,terhadap pencemaran seperti ini, perlupenanganan hukum secara efektlf.

Kedudukan hukum daiam pencemaranlingkungan adalah penting, sebagai bukti yangsangat meyakinkan terlihat daiam kasus besarthe Smelter Case.® Hakim Pengadilan TrailSmelter mengatakan, jika perumusan istilahpencemaran berdasarkan fakta-faktapencemaran dapat ditentukan dengan cara,ex post facto, oleh bukti pencemaran yangtelah terjadi. Maka hal ini akan berguna untukdijadikan dasar daiam menentukan tanggungjawab negara yang melakukan pencemaran.Namun jika dasar ini dipergunakan, akanmembatasi setiap rejim hukum yang akandirancang untuk mencegahpencemaran yangakan terjadi.. Daiam kaitan ini perludikemukakan bahwa tuntutan pencemaranharus didasarkan pada proses awal

*CeesFlinterman, et.al..Op. Cit, Him. 236.'Ibid.

®Michel Preuer, 1991.Profecf/o/j oftheEnvironment, UNESCO: Martinus NljhoffPub. Him. 1022.

12 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean...

sebenarnya kenapa terjadi pencemaran,bukan didasarkan pada akibat terjadinyapencemaran.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa ahlihukum mengemukakan, bahwa pencemarandidasarkan kepada proses awal suatupenibahan didalam air, sehlnggamengakibatkankerusakan yang berarti.' Dengan demikian,.prosesawal suatuzat atauenergi yang potensialmerusak, dapat menyebabkan pencemaran.

Darl uraian di atas, tampak bahwapengertian pencemaran tidak ditentukan olehtingkat kerusakan yang disebabkanpencemaran. Pengertian kerusakan yangdisebabkan pencemaran berguna untukmenentukan konsep pencemaran yangsebenamya, ex post facto, untuk menentukandasar tanggung jawab. Tetapl hal tersebuttidakberguna untuk menentukan tujuan dalammenentukan suatu keadaan berdasarkan

fakta-fakta yang pada hakekatnya akanberguna bag! rejim hukum yang bersifatpreventif atau untuk mengatasi masalah dimana pelaku tidak dapat ditentukan atau dlmana pencemaran dimulai karena sebab-sebab alami..

Penentuan standar khusus yangtergantung pada zat atau energi, nampakdalam kasus Nuclear Test yang diajukankepada Mahkamah Internasional.^ Selain

adanya keberatan dari pengadllan karenamerasa tidak memiliki yurisdiksi dalampersoalan ini. Perancis juga berpendapatbahwa jika di dalam kenyataan terdapatpengendapan kebocoran radioaktif diwilayah-wilayah Australia dan New Zealand jumlahnyasangat kecil, sehlngga keluhan kedua negaratersebut tidak dapat dijamin.

Dalam halIni. sesungguhnya pihak Australiadan New Zealand tidak berterusterang denganadanya bukti orang-orang dan sumber-sumberalam lainnya yang terbunuh atau dirusak olehkebocoran radioaktif tersebut.^ Tetapi, bagikedua negara tersebut yang lebih pentingadalah permohonan kepada pengadllan untukmenilai bahwa Nuclear Test di Pasifik Selatan

bertentangan dengan hukum internasional,karena pengaruh kebocoran radioaktif didaerah tersebut pada umumnya dan wilayahkeduanegara khususnya akan berbahaya bag!kesehatan teritorial.^°

Tindakan-tindakan Perancis yangmelakukan percobaan nuklir di wilayah Pasifiktersebut ternyata mendapat protes dariberbagai negara selain Australia dan NewZealand. Seperti Fiji, Australia, dan Peru yangmengajukan permohonan ke pengadllan untukmemperoleh jawaban-jawaban Perancis agardapat turut campur bersama-sama Australiadan New Zealand. Sementara Australia dan

New Zealand dengan tiga negara lainnya,"

'Gees Flinterman, at.al. Op.CU. Him. 237.®Lihat, Ian Brcwnlie. 1990. The Principles of Public Internasional Law, London: Clarendon Press,

Him. 472-479.

®Cees F. Op. Cit.^°Llhat, untuk hal ini pendapat Mahkamah Internasional, 6 dan 8 hakim menyetujuinya. Juga perhatikan

mengenal him. ini pendapat tersendiri Hakim Forster. DJ.Harris. 1983. Case and Materials on InternationalLaw. London: Sweet &Maxwell, Him. 734.

" Ibid.

13

mencari peraturan-peraturan yang dapatmenyatakan tindakan Perancis melanggarhukum internasional. Keadaan tersebut

memperlihatkan bahwa pencemaran udaralintas batas nferupakan permasalahan yangmemerlukan pencegahan secepatnya. Olehkarena itu, dapat dikatakan bahwapencemaranudara yang dipersoalkan dapat mempunyaiarti regional, sebagalmana dinyatakan dalamprotes negara-negara sepanjang samudraPasifik.

Dari uralan diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut, pertama, batasanpencemaran yang dapat memberikah jalan keluar darl akibat-akibat yang mungkinditimbulkan zat-zat yang digunakan secaraumum, meskipun penentuan zat-zat denganstandar tertentu ditunda tetapi dapatdiiaksanakan pada kasus tertentu; kedua,batasan-batasan pencemaran yang dapatmengantisipasi akibat-akibat pencemaran,mungkin sesuai dengan rejim hukum preventif.Tindakan pencegahan sesungguhnya dapatdilakukan sebelum timbulnya kerusakanwalaupun pencemaran dapat saja terjadi;ketiga, batasan tersebut sangat cocoksebagaidasar kerjasama antar negara di dalammengatasi pencemaran udara, tetapi bukanmenentukan tanggung jawati atas kerusakanyang terjadi.

Masalah Pencemaran Udara di NegaraBerkembang

Sebelum membahas lebih jauh, perluterlebih dahulu mengidentifikasikan sumber-

sumber pencemaran dan aktivitas-aktivitasyang menyebabkan pencemaran udara,terutama persepsi umum negara-negaraberkembang terhadap masalah ini.

Salah satu sumber pencemaran udarayang paling berbahaya dan kontroversialadalah percobaan senjata nuklir di atmosfir.-Karena penerapan percobaan senjata nuklirdapat menghancurkan kehidupan danstruktur-struktur pisik secara luas. Tetapiwalaupun telah dltandatanganinya NuclearTest Ban Treaty pada tahun 1963,'̂ Perancisdan Cina merupakan negara-negara yangmenolak untuk mematuhi perjanjian tersebut.Bahkan Perancis terus melakukan percobaanatmosferiknya di kepulauan Pasifik yangsangat mengkhawatirkan negara-negara didaerah tersebut, yang mayoritas negara-negara berkembang.

Cina yang merupakan salah satu negarayang mengandalkan kekuatan nuklir, kuranglebih 20 tahun yang lalu telah melakukan 16kali percobaan senjata nuklir, 15 di antaranyadilakukan di atmosfir.^^ Dari percobaantersebut yang dikhawatirkan adalah sifatkebocoran radloaktif. Sebagalmanadikemukakan oleh seorang politisi, bahwa jikapemerintah Perancis menganggap percobaantersebut aman, seperti yang merekakemukakan di pengadilan. Bagaimanapunakan ada sifat yang tidak terduga daripercobaan nuklir tersebut, dan bahaya sertakehancuran yang diaklbatkan kebocoranmemiliki potensi yang sangat besar untukmenghancurkan negara-negara berkembang,hal ini tentu saja menimbulkan protes banyaknegara. '̂'

"LIhat Note. Nuclear Test Ban Treaties. BYILNo. 39/1963. Him. 449-456.

"Gees F. Op. Cit. Him. 240."Lihat. Ian Brownlle. Supra, note 9.

14 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. Prospek Kerjasama Negara-Negara Asean...

Sumber pencemaran udara, yanglangsung berpengaruh terhadap lingkungan,adalah pencemaran udara yang diakibatkanolehasap kebakaran hutan yang berlangsunglama. Pencemaran yang diakibatkan kebakaran

•hutan dapat mengakibatkan pencemaranudara llntas batas ke negara-negara terdekatdaerah kebakaran. Dalam kaitan inl dapatdijadikan contoh peristiwa kebakaran hutanbeberapa tahun.yang lalu di daerahKalimantandan Sumatera, yang mengakibatkanpencemaran lintas batas kenegara-negara Iainseperti Singapura dan Malaysia.^® pencemaranudara tersebut mengundang perhatianpemerintah Singapura dan Malaysia; Karenaselain menghambat jalur penerbangan rutin,dan menghambat perekonomian negara-negara tersebut juga dapat menimbulkanpenyakit pernapasan. • . - .

Pencemaran udarayang ditimbulkan.olehpabrik- pencairan logam yang secara khususterdapat dalam yurisprudensii .adalahpencemaran udara lintas batas yangditimbulkan dari kasus Arbitrage TrailSmelter.

Kasus tersebut:mempermasaiahkan asap sulfur yang dikeluarkan oleh pabrik pencairantembaga di trail. Asap sulfur yang dikeluarkanpabrik pencairan logam Trail tersebutsebanyak 30 ton sehari, sehingga'dalamsepuluh tahun jumlah asap sulfur sangatmengkhawatirkan dan menyebabkanpenuntutan kepada badan arbltrase.^®

Pentingnya contoh di atas, memperlihatkan •tidak diperlukannya pabrik pencairan logamyang sangat besar, karena dapat menimbulkanpencemaran udara yang mengandung sulfuryang membahayakan kesehatan manusia.Waiaupun hal tersebut tergantung dari kadarsulfur yang dikeluarkan dari biji besi. Pabrikpencairan logam sebenamya merupakan ciriyang menonjol dari negara maju (industri),tetapi dalam kaitan ini' banyak negaraberkembang yang perekonomiannya tergantungdari ekspor biji besi mentah, misalnya negara-negaraAfrika.

•Selain pencemaran udara yang disebabkanpencairan logam, emisi industri umum saatini sedang mendapat perhatian di beberapanegara, meskipun jumlah negara yangmengalami masalah ini sangat kecil.' Sepertihalhya Indonesia yang sedangmengembangkan perindustriannya balk kimia,pencairan logam, semen dan Iain-Iain, belummempermasalahkannya (secara nasional)emisi yang ditimbulkan pabrik-pabrik industritersebut. Padahal emisi yang dikeluarkanpabrik-pabrik industri, mobil dan kimia dapatmerusak kesehatan."- Contohnya Brazil yangmempunyai pusat industri di Cubatao yangberdekatan dengan Sao Paolo, yang dikenaldengan sebutan dengan Lembah Maut yangmenimbulkan pencemaran yang sangatmengerikan {Death Valley isa Pollution Horroi)dengan publisitas ihternasional yang luassebagai saiah satu daerah tercemardidunia.^®

"Lihat, Harian Umum Kompas30Septemberdan3 Oktober 1994.'̂ Dj. Harris. Op.C/f. Him. 205."Akibat pencemaran udara ini bencana yang merupakan kejadlan nyata terjadl di Pensylvania AS pada

tahun 1948,20 orang meninggal dan ribuan menjadi sakit setelah inversi suhu yang terlalu lama sehinggameningkalkan polutan dari pabrik-pabrik baja dan pencair seng sampai tingkat yang membahayakan. B. Hlleman.1984. Formaldellyde: Assesing the Risk Enviroment Science andTechnology. New York. Him. 413.

'Vbld.

15

Karena di daerah ini terdapat penyaringanminyak tanah, pabrik-pabrik baja dan pabrikkimia yang mampu mengeluarkan 1000 tonpolutan ke udara setiap hari.

Berdasarkan contoh di atas, apakahmungkin terdapat Cubatao lainnya di negaraberkembang seperti di kawasan ASEAN,khususnya Indonesia? Pertanyaan inimemungkinkan untuk dikemukakan, kafenapada kenyataannya jumlah pabrik-pabrikindustri; balkindustri kimla. tekstii, penyaringanminyak, semen dan iain-iain akan semakinmeningkat keberadaannya di Indonesia.

Prediksi ini akan terbukti jika dikaitkandengan keberadaan Undang-undang No. 1Tahun 1967 tentang Penanamaa Modal Asingdan dengan berbagaidereguiasinya yangjelasakan banyak mengundang para "investorasing". Minat pengusaha asing jika tidakdihambat oleh situasi saat ini yang semakinburuk, tentu akan berbondong-bondongkarenaseiain didukung olehmodal yangbesarpemerintah merekajugasangat mengharapkanpengusahanya hijrah ke negara lain. Sepertiyang diiakukan oleh pemerintah AS, Jepang,Inggris, Perancis, Australia dan Kanadastandar iingkungannya mereka sudah tinggidaiam arti tingkat pencemarannya sudahdiambang batas, mereka berharap ataubahkan kemungkinan memaksa pengusahanyayang industrinya dianggap mengakibatkanpencemaran untuk mencari usaha("perlindungan") di negara-negara berkembangyang standardan infrastrukturnya belum maju.

Adanya kenyataan yang menunjukkansikap yang meiuas dari negara-negaraberkembang yang menganggap bahwapencemaran merupakan bagian darikeadaan-keadaan yang menyebabkankemakmuran ekonomi negara-negara maju,seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang,adaiah merupakan pandangan yang keiiru,karena dengan pandangan demikian berartipembangunan ekonomi tidak reievan denganperaturan iingkungan.^® Meskipun sebagiannegara-negara berkembang menunjukkankemakmuran ekonominya oleh jumiah industriyang didirlkan di daiamnya, bukan' berartibahwa pemiiik industri-industri besar tersebutmerupakan miiik perusahaan nasionalnya.Mereka tidak menyadari bahwa pemiiikindustri-industri besar tersebut sebagian besarmiiik perusahaan multinasionai- asing.

Oieh karena itu, sumber-sumber aiamyang dibutuhkan untuk menunjangpembangunan di negara-negara berkembang,seperti hutan, tanaman dan vegetasi dapatdirusak oieh udara industri yang semakinberkembang. Demikian puia air berslh danaman yang sangat dibutuhkan akan semakinmenipis. Adanya produk industri makananseperti ikan, daging danmakanan iainnya yangmasihdibutuhkan didaiam negerinyatentunyaakan berkurang dan rusak.

Berdasarkan pengamatan di atas, dapatdiperkirakan bahwabanyaknya jumiah industritidak dapat menjamin kehidupan yangnyamandan aman. Oieh karena itu, yang penting bagi

"LIhat mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Daud Siiaiahi,PerangkatHukum Naslonal, Regional dan Intemaslonalyang Berkelanjutan, 6a\amJumalHukum LingkunganNo. 1 Tahun. 1993. Him. 32dst.

16 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. ProspekKeijasama Negara-Negara Asean...

negara berkembang pelaksanaanpembangunannya harus mengikuti koriseppembangunan yang berwawasan lingkungan,baik secara nasional maupun internasional.^®

Konsep pembangunan yang benwawasanlingkungan yang merupakan salah satu pokokbahasan dalam Konperensi PBB tentangLingkungan Hidup tahun 1972, sesungguhnyatidak mengurangi nilai industrialisasi dalampembangunan. Karena konsep inlmenekankanpada nilai perencanaan nasionalyang seimbang dengan melindungi kekayaanmilik negara secara terpadu.dan tidak dirusakolehindustri. Gagasan tersebut sesungguhnyatejah dirumuskan secara kongkrit olehPemerintah Indonesia dalam REPELITA II

tahun 1974. Tentunya kita menganggapbahwa konsep tersebut dapat menunjangpembangunan di negara-negara berkembang,karena jika tidak demikian sangat ironis jikateijadinya pencemaran di suatu negarakarenaakibat pencemaran yang ditimbulkan negaralain.

Prospek Kerjasama Negara-negaraAsean dalam Pengendallan PencemaranUdara Lintas Batas

Upaya pengendallan pencemaranlingkungan sesungguhnya telah dianut dalamperundang-undangan penanaman modalasing negara-negara ASEAN. Bahkan dalamprogram dan kegiatan UNEP sejak

pembentukannya terutama ditujukan untukmendorong kerjasama regional, termasukmembentuk perjanjian dan kesepakatan regional, terdapat keseragaman landasanhukum ditiap region, seperti ASEAN.^^ Dalamhal kerjasama tersebut, yang perludiperhatikan selain program UNEP adalahkeinginari prinsip-prinsip 21, 22, dan 24 dariDeklarasi Stockholm 1972. Prinsip 21menyatakan:

States have, inaccordance with the Charterof the United Nations and the priciples ofinternational law, the soverign right to exploit their own resources pursuant 'to theirown environmental policies, and the responsibility to ensure that activities withintheirjurisdiction or control do not causedamagetotheenvironment ofotherStatesor of areas beyond the limits of nationaljurisdiction.

Ketentuan tersebut tampaknya merupakanpetiinjuk bagaimana menghormatikepentingan negara lain, dan hak-hak negaralain yang dilindungi oleh hukum. Selain itu,perlu dikemukakan bahwa ruang lingkupprinsip ini meliputi juga yurisdiksi laut lepas,ruang udara danruang angkasa.^^ yangpenting dalam hal Ini, negara-negaraberkembang menerima tanggung jawabbahwa aktivitas-aktivitas di wilayahnya tidakakan menyebabkan kerusakan lingkungan diluar batas-batas yurisdiksi nasionalnya.

"Lihat. Ibid.

^^Daud Silalahi, Harmonisasi Hukum... Op.Cit., Him. 2.^L.B. Sohn. "The Stockholm Declaration on the Human Environment", Harvard International Law

Journa/No.14/1973.Hlm.423.

17

Tanggung jawab negara terhadapkerusakan lingkungan yang mewajibkannegara-negara untuk menerimanya, diatursecara khusus dalam prinsip 22 yangmenyatakan:

States shall co-operate to develop furtherthe International lawregarding liability andcompensation for the victims of pollutionand other environmental damage causedby activities within the jurisdiction orcontrol of such States to areas beyondtheirjurisdiction.

Prinsip ini secara efektif mendorongnegara-negara untuk bekerjasama daiammengembangkan hukum intemasional, tidaksebatas dalam hal tanggung jawab saja.Karena yang terpenting dalam pengelolaanlingkungan bukan akibatnya, tetaplpencegahan. Namun dalam hal tanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan, telahada kasus dalam hukum intemasional yangmenunjukkan diterimanya masalah tanggungjawab ini, yaitu kasusShowa Mart/dan ArbitralSmelter Case.

Prinsip lainnya adalah Prinsip 24 yangberisi keinginan terjalinnya kerjasamaintemasional secara damai dalam masalah

lingkungan dan mendorong terjalinnyakerjasama multilateral dan bilateral:

Intematlonal mattersconcerning protectionandimprovment oftheenvironmentshouldbe handled in a co-operative spirit by allcountries, big or small, on equal footing.Co-operation throught mulfirateral or bilateral arrangement or other appropriatemeans Is essential to efectlvely control,

23Lihat. DaudSilalahi. Op. Cit. Him. 5-7.

prevent, reduce and ellmanate adverseeffects resulting from activities conductedinallspheres. In sucha waythatdueaccountis taken of soverlgnty and interests of allStates.

Dalam kaitannya dengan prinsip di sinikerjasama yang harus segera dlrealisasikanoleh negara-negara ASEAN adalah kerjasamadaiam pengendalian, dan pencegahanpencemaran udara. Salah satu indikasi yangakhir-akhir menjadi masalah yang sangatkompleks, dan dapat mendorong ke arahterwujudnya kerjasama yaitu pencemaranudara yang ditimbulkan kebakaran hutan didaerah Sumatera dan Kalimantan. Asap yangditimbulkan akibat kebakaran tersebut telah

mencemarkan lingkungan di daerah terdekatterutama Singapua dan Malaysia.

Walaupun untuk mewujudkan kerjasamapengendalian pencemaran udara tersebuttidak terlepas dari masalah-masalah hukum,sistem nilai, politik, ekonomi dan budaya."Dalam kerjasama ini karena merupakanrintisan kerjasama dalam salah satu aspekpencemaran lingkungan, sebaiknya yangmenjadi acuan pembahasan adalah hasilkerjasamanya atau rintisan yang telahdilakukan sebelumnya, misalnya, seperti yangtercermin dalam Deklarasi Manila tahun 1981.

Seperti dikemukakan dalam Resolusi MajelisUmum PBB 3129 (XXVIIl) paragrap 83menyatakan:

In a situation where the likelihood of damage totheenvironment ofotherStates fromthe unilateral actions ofa co-sharingStateto great, the Issue is not howto compen-

18 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. Prospek Ketjasama Negara-Negara Asean...

sate for thatdamsge, hutratherhowtopreventthe damage from occuring in the first,place, without infringing the soverignty ofthe State concernedor derogating from itssoverign rights over natural resourceswithin it jurisdiction or control.' What Isneeded therefore, isa systemofco-operation that would harmonize the action of the

States concerned and protect theirenvironment.

Dengan demikian jelas, bahwa ResolusiPBB tersebut tidak menginginkan bentukkerjasama yang kaku, bahkan bentukkerjasama dimaksud dapat dilakukan dalamhal-hal teknis. Karena Resolusi tersebut lebih

menekankan adanya kerjasama dalampengendalian pencemaran, bukan menentukanukuran tanggung jawab suatu negara yangmelakukan pencemaran.

Dalam rangka kerjasama negara-negaraberkembang khususnya negara-negaraASEAN di bidang penceniaran udara, yangpeiiu mendapat perhatian adalah kertas kerjaIndonesia dalam menghadapl KonvensiMontevideo untuk melaksanakan Decision 8/15 dan Decision 9/19 yang dilaksanakandalam Sidang'Negara-negara berkembang."Kerja pertama yang betjudul Marine PollutionControl and Prevention Throught RegionalArrangements in-South-East Asia memberikangambaran yang jelas tentang perkembangandan semangat regionalisme dan pengalamantata pengaturan regional di Asia Tenggara.

Gambaran sumbangan pikiran Indonesiatersebut dengan jelas dapat dikemukakansebagal berikut:" (a)' pengertiari dankesadaran negara berkembang tentangHukum Lingkungan yang sedang tumbuh; (b)cita-cita dan aspirasi negara berkembanguntuk turut serta mengembangkan HukumLingkungan: (c) rintisan upaya negaraberkembang dalam membangun HukumLingkungan; (d) kesulitan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negaraberkembang dalam upaya tersebut; (e) gariskebijaksanaan pembangunan" HukumLingkungan secara nasionai; (f) peningkatanupaya nasionai ke taraf bilateral; (g)pemekaran upaya bilateral kepada tatapengaturan subregionai tri-negara; dan (h)pengembangan upaya subregionai ketlngkattata pengaturan regional panca-negara ASEAN;(i) pembulatan tata pengaturan regionalmenjadi kerjasama regional secara utuhmenyeluruh; dan {j) upaya penyerasiankerjasama regional (ASEAN) dengankepentingaa global.

Uraian kertas kerja yang disajikan Indonesia tersebut memperiihatkan satu kesatuanbuiat dalam konsepsi serta penjabarannyayang terinci, dan akansangat bermanfaat bagisidang-sidang maupun rencana kerjasama dibidang pengendalian pencemaran lainnya dimasa yang akan datang. Bahkan kertas kerjatersebut telah menjawab hampir semuapertanyaan dan persoalan yang ditampilkandalam Decision 8/15 dan Decision 9/19

"Lihat. ST. Munadjat Danusaputro. 1982. Hukum Lingkungan: Buku III Regional, Bandung: Binacipta.Him. 234-236.

"/b/rf.

19

tersebut. Oleh karena itu, tidak ada salahnyajika kerangka yang disajikan dalam kertas kerjatersebut dijadikan sebagai dasar kerjasamanegara-negara ASEAN dalam bidangpencemaran udara. Karena sebagai negarayang menuju negara industri, masalahpencemaran udara iintas batas yang akantimbul perlu mendapat perhatian khusus.

Di samping kertas kerja tersebut, yangdapat dijadikan dasar kerjasama negara-negara ASEAN dalam pencemaran udaraadalah Konsep Dasar (Basic Concept) yangdisumbangkan Indonesia dalam SIdangNegara-negara Berkembang tanggal7-8 September 1981. Rumusan konsep dasartersebut, sebagai berikut;^^

1. Hukum adalah sarana pokok untukpengelolaan llngkungan hidup berikutsumber dayanya secara sehat, sedang

-' pembangunan dan penerapannya berartisangat penting bag! semua bangsa.Pembangunan dan penerapan HukumLlngkungan harus dikembangkan denganmemperhatikan terutama sekali keadaandan kebutuhan khusus dari negara-negara berkembang.

2. Bag! negara-negara berkembangkesuiitan terpokok dalam menguraikandan menerapkan penyelesaian hukumsecara efektifterhadap masalah-masalahllngkungan terletak antara lain dalamkesukaran karena tidak tersedlanya'secara cukup informasi dan partisipasimasyarakat, prasarana, tenaga manusia,'teknologi dan sumber keuangan gunamenjamin pelaksanaannya. Oleh karena

''/bid.

Itu, kerjasamaintemasional dan terutamabantuan teknis seharusnya dikembangkanuntuk tujuan dimaksud.

3. Juga terasa perlunya agar negara-negaraberkembang menyeraslkan pertimbanganpembangunan dengan kepentinganllngkungan melalui penerapan tatapendekatan terpadu dan terkoordinasipada semua tingkatan, terutama padapermulaan perundang-undanganllngkungan dan penerapannya.Pemerintah negara-negara majuseharusnya memberikan bantuan dalampengembangan dan administrasi hukumserta peraturan-peraturan yang dibuatuntuk menghindari resiko llngkungan yangbertalian dengan teknologi.

Konsepdasar di atas jelas dapat bergunadan bermanfaat bagi negara-negaraberkembang, karena dapat digunakan dalamllngkungan nasionalnya. Bahkan dalamsidang terungkap adanya keinginan konsepdasar ini dimasukkan ke dalam rumusan Pola

Pembangunan Hukum Llngkungan Sedunia.Berdasarkan kenyataan tersebut,kiranya tidakperlu diragukan lag! terutama^bagl negara-negara berkembang khususnya negara-negara ASEAN dua konsepdasar diatas dapatdijadikan pola kerjasama bidang llngkunganhidup khususnya pencemaran udara di masamendatang.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut bahwa pencemaran udara

20 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL 7. DESEMBER 2000: 10 - 21

M. Basarah. ProspekKerjasama Negara-Negara Asean...

walaupun bukan.merupakah masalah-.yang -Hileman," B. .J984. Fgrmaldeihyde:menakutkan, terutama 6\ pegara-.negara,. ^• Assesyng the Risk Environmentberkembang. Contoh kasus'seperti percobaah ' • '' Science and Technology. New York,nuklir, peristiwa Brazil sangat berguna untuk Harris, D.J. 1983.Case and Materials on In-diiadikan sebagai penngatan bahwa segala' ,erna«ona/ Law. Sweet &Maxwell,macam usaha untuk mencegah pencemaran Londonudara harus secepatnya dilakukan.Kesadarannegara-negara berkembang terhadap- Preuer, Michel, 1991.Protecf/on of The E/It. ,tanggung jawab hukum dari kegiatan yang di , vironment. Martlnus Nijhoff, ^dalam wilayahnya, untuk tidak mengganggii' " UNESCO, ^atau merusak lingkurigan negara lain, tidak Munadjat.Danusaputro, 1982. Hukumperlu diragukaniagi. Hal in! terbukti dengari ' Ungkungan: Buku lii^ Regional, Binaterlibatriya negara-negara tersebut dalam ' "cipta, Bandung,- . •masalah iihgkungan. \ ' ' ' " '• ;

Perlu diakur bahwaVunfuk'menialin' •' . r; •kerjasama secara'hukum' di negara-negara pWd'Sll^afii,. Perahgkat Hiikiim Nasibnai,;berkembang terdapat beberapa prinsip'agar Regional dan Internasipnaryangkerjasama diieksanakan penuh kedamaian ' Berkelanjutan, Jurnal \Hukum [yang dapat dijadikan petunjuk dan jika sesuai L/ngkungan No. 1 taHuh 1991dapat-diaplikasikan ke dalam perjanjian for-- a^ •mal. Prospek kerjasama negara-negara Silalahi, H~sas, Hukum Negara-berkembang khususnya negara- negara negara i i angASEAN dl dalam mencegah pencemaran Ungkungan H,dup. Simposiumudara llntas batas, dapat mengacu pada Aspek-aspek ...Hukumkonsep; dasar yang:sudah ada'dan sudah •,, aItx"diterlma oleh negdra-negara berkembang 'lalnnyarYang rhungkiri konsep In! terlupakan, -UNHA 90.sehingga diperlukah-lagl.pertemuan-pertemuan Note, Nuclear TestBan Treaties,}BXl.L No.\yarig-'dapat mementahkan konsep tersebut. • • ..,39/1963. ^ - :y':

Soh'n, L.k, The Sfockho/m Dec/araf/pri onDaftar Pustaka^ ' fhe Ht/man Env/ron/nenf, Harvard Ih-„ --AAn'n.'.i r« ui. I •temational Law Jo'umal'No.'14/1973.Brownlie, lan.~ 1990. Prmc/p/es ofPuhhc/n- i •;r .

ternationai Law. London: Clarendon Dokumen-dokumen:

Stockholm Declaration on the Human En-

Flinterman.Cees.el.al. 1986. Transhounda/y Wronmenf 1972.Air Pollution: International Legal Res PBB 3129 (XXVIII)Aspect of the Co-operation of States.Martinus Nijhoff. "' Harian'Umum Kompas.'̂

^ ^ ^ ' . "" "

• 21