+ All Categories
Home > Documents > PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

Date post: 25-Jan-2022
Category:
Upload: others
View: 14 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
29
Transcript
Page 1: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb
Page 2: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KAJIANFISKAL

REGIONAL

Triwulan III2018

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Penyusun:

Penanggung Jawab: Sahat M. T. Panggabean || Ketua Tim: Bambang Sri Prastyono | Editor: Hendrawan K

Desain Grafis: Luthfian Hanif | Anggota: Hery Mulyono | Bayu Budi Santosa

Page 3: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb
Page 4: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 1 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS

A. Produk Domestik Regional BrutoPertumbuhan ekonomi Kalbar rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017dibawah pertumbuhan ekonomi nasional Kalbar berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar

Grafik I.1 Pertumbuhan

Sumber data: BPS Kalimantan Barat Pertumbuhan PDRB (q-to-q) dari sisi produksi tertinggi sebesar 28,24 persen, sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

B. Inflasi

Kalbar Triwulan III tahun 2018rendah dibandingkan inflasi periode yang sama tahun 201dan apabila dibandingkan dengan inflasi nasionalpersen, inflasi triwulan III 2018 persen, terus mengalami penurunan bahkan terjadi deflasi 0,64 persen dan kembali mengalamibulan September 2018 yaitu sebesar

31.69 32.2245.635.13 5.85.060102030405060 Q3-17 Q4ADHKPertumbuhan perekonomian Kalbar pada Triwulan Itertinggi (y-on-y) dicapai Lapangan Usahpersen disebabkan adanya peningkatan klaim BPJS dan kegiatan Pesparawi, selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 8,29 persen disebabkan meningkatnya produksi pertambangan biji logam (biji besi) yang telah dibuka keran ekspor oleh Pemerintah yaitu ekspor raw material. Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,88 persen karena adanya kegiatan Pesparawi. Disisi lain lKehutanan, dan Perikanan mengalami pelambatanhal ini disebabkan karena produksi persen, demikian juga produksi tanaman perkebunan (Sa

TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Produk Domestik Regional Bruto albar pada Triwulan III tahun 2018 mencapai sebesar gan periode yang sama tahun 2017 yaitu 5,13 persen

ekonomi nasional Triwulan III tahun 2018 sebesar 5,Kalbar berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar

Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar s.d Triwulan III Tahun 2017 dan 20

dari sisi produksi tertinggi dicapai pada Lapangan sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,48 persen.

2018 mengalami deflasi -0,47 persen, angka ini lebih periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar

pabila dibandingkan dengan inflasi nasional lebih rendah 0,52 persen I 2018 cenderung menurun yaitu pada bulan Juli 2018 sebesar 0,

urunan bahkan terjadi deflasi pada bulan Agustusmengalami peningkatan namun masih dalam kisaran deflasi

2018 yaitu sebesar -0,27 persen.

32.14 31.36 33.2845.44 46.91 46.435.11 5.185.19 5.06 5.27Q4-17 Q1-18 Q2-18ADHK ADHB PE KALBAR PE NASIONALperekonomian Kalbar pada Triwulan III 2018 sebesar 5,01 persen dengan pertumbuhan y) dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 9,66

persen disebabkan adanya peningkatan klaim BPJS dan kegiatan Pesparawi, selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 8,29 persen disebabkan meningkatnya produksi

ji logam (biji besi) yang telah dibuka keran ekspor oleh Pemerintah yaitu ekspor raw material. Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,88 persen karena adanya kegiatan Pesparawi. Disisi lain lapangan usaha

mengalami pelambatan 5,18 persen dibandingkan dengan triwulan III 2017produksi Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) mengalami penurunan 3,61

tanaman perkebunan (Sawit, dan karet)

UAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL TRIWULANAN (Quarterly Flash Report)PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

EKONOMI REGIONAL

sebesar 5,01 persen, lebih persen (yoy) dan berada

5,17 persen. PDRB Kalbar berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar Rp33,28 triliun, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp49,86 triliun.

dan 2018 (q to q)

pada Lapangan Usaha Konstruksi sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai

ngka ini lebih rendah lebih sebesar 0,14 persen yakni sebesar 0,05 2018 sebesar 0,44

Agustus 2018 sebesar -namun masih dalam kisaran deflasi pada

33.28 49.865.015.17 4.64.855.25.45.65.86Q3-18sebesar 5,01 persen dengan pertumbuhan

a Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 9,66 persen disebabkan adanya peningkatan klaim BPJS dan kegiatan Pesparawi, selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 8,29 persen disebabkan meningkatnya produksi

ji logam (biji besi) yang telah dibuka keran ekspor oleh Pemerintah yaitu ekspor raw material. Pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar

saha, sektor Pertanian, dibandingkan dengan triwulan III 2017,

Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) mengalami penurunan 3,61

(Quarterly Flash Report)

Page 5: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik I.2 Pergerakan Tingkat Inflasi Provinsi

Sumber data: BPS kalimantan Barat (diolah)

C. Indikator Kesejahteraan Sebagai salah satu tolok ukur kinerja kebijakan fiskal di wilayah Propinsi Ktercermin dari keberhasilan dalam mencapatertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukan tren perbaikan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angka Kemiskinan. Semdata bulan Agustus 2018 adalah sebesar telah ditetapkan yaitu 3,41. Pencapaian dapat diwujudkan diantaranya melamaupun APBD. 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusiapeningkatan dari 65,88 poin (berdasarkan release BPS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum memenuhi target yang Dalam kurun waktu 2012-2017 angka IPM Kalbar mengalami tren perbaikan dan pada tahun 2017 berada pada urutan 30 dari 34 provinsi. Dmasyarakat Kalimantan Barat hanya sekitar 7,

Target inflasi Kalbar tahun 2018Triwulan III 2018 terjadi deflasi deflasi pada bulan Agustus dan September 2018pada kelompok bahan makanan komoditas utama yaitu daging ayam ras, udang basah, sotong dan cabe rawit. Harga daging ayam ras memenjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Deflasi terjadi juga disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berlalunya momen hari besar keagamaan nasional (lebaran haji). Secara umum pada bulan September 2018 inflasi terkendali,memperkuat koordinasi kebijakan pengedalian inflasi karena ke depannya masihbeberapa risiko meningkatnya inflasi di Kalimantan Barat

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Tingkat Inflasi Provinsi Kalbar dan Nasional s.d Triwulan III Tahun 20

kalimantan Barat (diolah)

salah satu tolok ukur kinerja kebijakan fiskal di wilayah Propinsi Kalimantan Barat tercermin dari keberhasilan dalam mencapai sasaran indikator makro pembangunan yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD)

ahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukan tren perbaikan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angka Kemiskinan. Sementara itu untuk Angka Pengganguran berdasarkan

2018 adalah sebesar 4,26 dan hal tersebut belum memenuhi target yang Pencapaian sasaran indikator makro pembangunan diharapkan

dapat diwujudkan diantaranya melalui kebijakan fiskal di Provinsi Kalbar baik melalui APBN

Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar termasuk kategori

poin tahun 2016 menjadi sebesar 66,26 poinBPS periode Mei 2018). Walaupun terjadi kenaikan namun

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar sampai dengan triwulan IIyang telah ditetapkan yakni sebesar 66,56 poin.

2017 angka IPM Kalbar mengalami tren perbaikan dan pada tahun 2017 berada pada urutan 30 dari 34 provinsi. Dilihat dari angka rata-masyarakat Kalimantan Barat hanya sekitar 7,05 tahun.

8 seperti yang tertuang di dalam RPJMD adalah kisaran 4,75 sebesar 0,47 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

bulan Agustus dan September 2018 didorong oleh penuruan harga pangan terutama terjadi pada kelompok bahan makanan komoditas utama yaitu daging ayam ras, udang basah, sotong dan cabe rawit. Harga daging ayam ras mengalami penurunan setelah beberapa bulan terakhir yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Deflasi terjadi juga disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berlalunya momen hari besar keagamaan nasional (lebaran haji). Secara umum

bulan September 2018 inflasi terkendali, yang tetap perlu menjadi perhatian adalah terus memperkuat koordinasi kebijakan pengedalian inflasi karena ke depannya masih dimungkinkan adanya beberapa risiko meningkatnya inflasi di Kalimantan Barat

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 2 -

Tahun 2018

alimantan Barat akan i sasaran indikator makro pembangunan yang

tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) ahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator menunjukan tren perbaikan yaitu Indeks Pembangunan

entara itu untuk Angka Pengganguran berdasarkan dan hal tersebut belum memenuhi target yang

sasaran indikator makro pembangunan diharapkan kebijakan fiskal di Provinsi Kalbar baik melalui APBN

Provinsi Kalbar termasuk kategori “sedang” terjadi menjadi sebesar 66,26 poin pada tahun 2017 ). Walaupun terjadi kenaikan namun capaian

triwulan III tahun 2018

2017 angka IPM Kalbar mengalami tren perbaikan dan pada tahun -rata lama sekolah

adalah kisaran 4,75 persen. triwulan sebelumnya. Tekanan

penuruan harga pangan terutama terjadi pada kelompok bahan makanan komoditas utama yaitu daging ayam ras, udang basah, sotong dan

ngalami penurunan setelah beberapa bulan terakhir yang menjadi komoditas utama penyumbang inflasi. Deflasi terjadi juga disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berlalunya momen hari besar keagamaan nasional (lebaran haji). Secara umum

yang tetap perlu menjadi perhatian adalah terus dimungkinkan adanya

Page 6: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 3 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik I.3

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2017, BPS

Belum tercapainya IPM Kalbar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.Manusia (IPM) Provinsi Kalbar capaian IPM sebesar 70 s.d 80 poin 12 kabupaten lainnya berstatus “sedang”

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Sasaran pembangunan pada indikator adalah 3,41 persen dengan menggunakan Pengangguran Terbuka (TPTmemenuhi target yang telah

Tabel I.2

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat, (diolah)

Jumlah pengangguran Agustusadanya penurunan apabila disebabkan meningkatnya angkatdan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,27 per

3. Tingkat Kemiskinan Sasaran angka kemiskinan Provinsi Kalbar tahun 201sementara itu data yang tersedia adalah Provinsi Kalbar adalah 7,77Tingkat Kemiskinan Nasional yang mencapai

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

I.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012 s.d. 2017

Sumber: Kalimantan Barat dalam Angka 2017, BPS

IPM Kalbar ini karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Perkembangan Indek

Provinsi Kalbar tahun 2017 terdapat 2 (dua) kota berstatus “tinggi” capaian IPM sebesar 70 s.d 80 poin yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan 12 kabupaten lainnya berstatus “sedang” dengan capaian sebesar 60 sd 70 poin.

ingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sasaran pembangunan pada indikator angka pengangguran Provinsi Kalbar

dengan menggunakan release periode Agustus 2018 menunjukan Pengangguran Terbuka (TPT) periode bulan Agutus 2018 adalah 4,26 persen

telah ditetapkan. Tabel I.2 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat, (diolah)

Agustus 2018 sebanyak 104 ribu jiwa dan kondisi apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 201

disebabkan meningkatnya angkatan kerja terutama di sektor pertanian sebesar 50,86 persen dan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,27 per

angka kemiskinan Provinsi Kalbar tahun 2018 ditetapkan sebesardata yang tersedia adalah periode Maret 2018, dimana Tingkat Kemiskinan

7,77 persen namun masih lebih baik apabila dibandingkan dengan asional yang mencapai sebesar 9,82 persen.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

karena keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh Indeks Pembangunan

terdapat 2 (dua) kota berstatus “tinggi” dengan yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan

dengan capaian sebesar 60 sd 70 poin.

guran Provinsi Kalbar tahun 2018 2018 menunjukan Tingkat

persen terlihat belum

dan kondisi pada periode ini gan periode yang sama tahun 2017. Hal ini

kerja terutama di sektor pertanian sebesar 50,86 persen dan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 16,27 persen.

sebesar 6,72 persen, dimana Tingkat Kemiskinan abila dibandingkan dengan

Page 7: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik I.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar

Sumber :BPS Kalbar dan Nasional

Tingkat kemiskinan ini mengalami mencapai sebesar 7,86 persenpenurunan dari 388.810 orangPada periode bulan Maret 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan 0,16 persen dari periode September 2017 menjadi 1,18 persen. Kondisi ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan kemiskinan juga menunjukan adanya kenaikan yaitu 0,28 pada September 2017 menjadi 0,279 pada Maret 2018, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif2017 sampai dengan Maret 2017.

Grafik I.5

Sumber :BPS Kalbar dan Nasional

II. PERKEMBANGAN Perkembangan realisasi pendapatan dan 2018 untuk realisasi pendapatan negara belanja negara telah mencapai 69,32terhadap APBN Provinsi Kalbar sampai dengan periode triwulan IRp5.897,39 miliar, hal tersebut belum cukup untuk menutupmiliar sehingga terjadi defisit sebesar

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik I.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar

Kalbar dan Nasional

mengalami penurunan dibandingkan periode September 2017persen. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kalbar juga mengalami

388.810 orang pada September 2017 menjadi 387,080 orang Pada periode bulan Maret 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar

dari periode September 2017 menjadi 1,18 persen. Kondisi ini menunjukan rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan kemiskinan juga menunjukan adanya kenaikan yaitu 0,28 pada September enjadi 0,279 pada Maret 2018, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat

geluaran penduduk miskin relatif semakin besar selama bulan September 2017 sampai dengan Maret 2017.

Grafik I.5 Indeks Kedalaman dan Keparahan Provinsi Kalbar

dan Nasional

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBNPerkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I

i pendapatan negara mencapai 64,34 persen dari target sedangk69,32 persen dari pagu anggaran. Kontribusi pendapatan negara sampai dengan periode triwulan III tahun 2018

, hal tersebut belum cukup untuk menutupi belanja negara sebesar Rp20.995,31sehingga terjadi defisit sebesar Rp15.650,20 miliar.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 4 -

September 2017 yang lbar juga mengalami

orang Maret 2018. mengalami kenaikan sebesar

dari periode September 2017 menjadi 1,18 persen. Kondisi ini menunjukan rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan kemiskinan juga menunjukan adanya kenaikan yaitu 0,28 pada September enjadi 0,279 pada Maret 2018, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat

semakin besar selama bulan September

DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN lingkup Provinsi Kalbar Triwulan III tahun

dari target sedangkan realisasi ontribusi pendapatan negara

8 mencapai sebesar sebesar Rp20.995,31

Page 8: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 5 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Tabel II.1s.d. Akhir Triwulan

Sumber data :Monev Pa, OM SPAN, Kanwil Pajak Prov. Kalbar, Kanwil BC Prov. Kalbar

A. Pendapatan Negara 1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp4,34 triliun atau 59,63triliun. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp697,93 miliar atau 19,12dibandingkan dengan penerimaan perpajakan periode yang sama di tahun 2017.a. Pajak Penghasilan (PPh)

Realisasi Penerimaan PPh sd Triwulan

Sumber: Kanwil DJP Kalbar (diolah)

Penerimaan PPh sampai dengan triwulan III 2018 adalah sebesar Rp 2,15 triliun. Mengalami kenaikan 16,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan didorong meningkatnya jumlah WP (Wajib Pajak) di Kalimantan Barat . Kota Pontianak memberikan kontribusi penerimaan PPh terbesar yakni Rp1,14 triliun atau 53,15 persen. Besarnya penerimaan PPh di Kota Pontianak dikarenakan

0.00500.001000.001500.002000.002500.00

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018

PAN, Kanwil Pajak Prov. Kalbar, Kanwil BC Prov. Kalbar

Realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp4,34 triliun atau 59,63 persen dari target tahun 2018 yantriliun. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp697,93 miliar atau 19,12dibandingkan dengan penerimaan perpajakan periode yang sama di tahun 2017.

Pajak Penghasilan (PPh) Grafik II.1

Realisasi Penerimaan PPh sd Triwulan III 2018 Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan

(diolah)

PPh sampai dengan triwulan III 2018 adalah sebesar Rp 2,15 triliun. Mengalami kenaikan 16,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan didorong meningkatnya jumlah WP (Wajib Pajak) di Kalimantan Barat . Kota Pontianak memberikan kontribusi penerimaan PPh terbesar yakni Rp1,14 triliun atau 53,15 persen. Besarnya penerimaan PPh di Kota Pontianak dikarenakan

TRW I TRW II TRW III Agregat

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

(dalam miliar Rp)

Realisasi penerimaan perpajakan di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan III dari target tahun 2018 yang sebesar Rp7,29

triliun. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp697,93 miliar atau 19,12 persen jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan periode yang sama di tahun 2017.

Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

PPh sampai dengan triwulan III 2018 adalah sebesar Rp 2,15 triliun. Mengalami kenaikan 16,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan didorong meningkatnya jumlah WP (Wajib Pajak) di Kalimantan Barat . Kota Pontianak memberikan kontribusi penerimaan PPh terbesar yakni Rp1,14 triliun atau 53,15 persen. Besarnya penerimaan PPh di Kota Pontianak dikarenakan

Page 9: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

terkonsentrasinya tenaga kerja yang bekerja di Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian Kalbar. Kabupaten Kubu Raya memberikan kontribusi terbesar kedua yakni Rp223,88 miliar 10,39 persen. disusul Kabupaten Ketapang Rp208,36 miliar atau 9,67 persen. Sedangkan penerimaan terkecil ada pada Kabupaten Kayong Utara Rp15,34 miliar atau 0,71 persen.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN

Realisasi Penerimaan PPn sd Triwulan

Sumber: Kanwil DJP Kalbar (d

Penerimaan PPN di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp2,063 triliun, mengalami kenaikan 25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya . Kenaikan ini didorong meningkatnya aktvitas pertanian, konstruksi dan perdagangan serta didukung adanya momen lebaran dan pilkada serentak. Seperti halnya penerimaan PPh, Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan PPN yakni Rp756,84 miliar atau 36,69 persen. Selanjutnya Kabupaten Ketapang Rp227,52 miliar atau 11,03 persen. Sedangkan untuk penerimaan terkecil ada pada Kabupaten Kayong Utara Rp17,03 miliar atau 0,83 persen.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)PPnBM merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. PenerimaPPnBM sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp1,86 miliar. Menurun 47 dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan turunnya konsumsi masyarakat atas barang mewah. Kabupaten Kubu Raya memberikan kontribusi penerimaan terbesar yakni Rp188,12 Juta atau 10,10 persen, selanjutnya Kabupaten Ketapang Rp127,12 juta atau 6,83 persen.

Realisasi Penerimaan PPnBM sd Triwulan

Sumber: Kanwil DJP Kalbar (diolah)

-500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 Miliar TRW I

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

ntrasinya tenaga kerja yang bekerja di Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian Kalbar. Kabupaten Kubu Raya memberikan kontribusi terbesar kedua yakni Rp223,88 miliar 10,39 persen. disusul Kabupaten Ketapang Rp208,36 miliar atau 9,67

penerimaan terkecil ada pada Kabupaten Kayong Utara Rp15,34 miliar

ajak Pertambahan Nilai (PPN)

Grafik II.2 Realisasi Penerimaan PPn sd Triwulan III 2018 Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

(diolah)

PPN di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp2,063 triliun, mengalami kenaikan 25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya . Kenaikan ini didorong meningkatnya aktvitas pertanian, konstruksi dan perdagangan

didukung adanya momen lebaran dan pilkada serentak. Seperti halnya penerimaan PPh, Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan PPN yakni Rp756,84 miliar atau 36,69 persen. Selanjutnya Kabupaten

27,52 miliar atau 11,03 persen. Sedangkan untuk penerimaan terkecil ada pada Kabupaten Kayong Utara Rp17,03 miliar atau 0,83 persen. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. PenerimaPPnBM sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp1,86 miliar. Menurun 47 dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan turunnya konsumsi masyarakat atas barang mewah. Kabupaten Kubu Raya

si penerimaan terbesar yakni Rp188,12 Juta atau 10,10 persen, selanjutnya Kabupaten Ketapang Rp127,12 juta atau 6,83 persen.

Grafik II.3 Realisasi Penerimaan PPnBM sd Triwulan III 2018 Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

(diolah)

Kab/KotaTRW II TRW III AgregatK a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 6 -

ntrasinya tenaga kerja yang bekerja di Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian Kalbar. Kabupaten Kubu Raya memberikan kontribusi terbesar kedua yakni Rp223,88 miliar 10,39 persen. disusul Kabupaten Ketapang Rp208,36 miliar atau 9,67

penerimaan terkecil ada pada Kabupaten Kayong Utara Rp15,34 miliar

Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

PPN di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp2,063 triliun, mengalami kenaikan 25 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya . Kenaikan ini didorong meningkatnya aktvitas pertanian, konstruksi dan perdagangan

didukung adanya momen lebaran dan pilkada serentak. Seperti halnya penerimaan PPh, Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan PPN yakni Rp756,84 miliar atau 36,69 persen. Selanjutnya Kabupaten

27,52 miliar atau 11,03 persen. Sedangkan untuk penerimaan terkecil ada

merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. Penerimaan PPnBM sampai dengan triwulan III 2018 sebesar Rp1,86 miliar. Menurun 47 persen dibandingkan penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan turunnya konsumsi masyarakat atas barang mewah. Kabupaten Kubu Raya

si penerimaan terbesar yakni Rp188,12 Juta atau 10,10 persen,

Kabupaten/ Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota

Page 10: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 7 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

d. Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Grafik II.4 Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Sumber: Kanwil DJBC Kalbar

Dari data Kanwil DJBC Keluar dan Cukai sampai dengan triwulan perincian Bea Keluar Rpmiliar atau 1792 persentahun sebelumnya. Peningkatan ini karena meningkatnya ekspor komoditi unggulan Kalbar yakni Bahan Kimia anorganik (HS44), Bijih, kerak, abu logam (HS26) serta barang dari kayu (HS44). PenerimaanRp1,75 miliar atau 6 persen tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi dikarenakan berkurangnya investasi di Kalimantan Barat khususnya investasi bidang usaha tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan penerimaanatau 292 persen jika dibandingkPeningkatan penerimaan cukai ini dikarenakan adanya investasi perusahaan rokok di Kabupaten Ketapang. Pelabuhan Dwikora Pontianak sebagaKalimantan Barat masih merupakan pelabuhan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 62,5 persen dari total penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan disusul pelabuhan Ketapang sebesar 34,5 persen.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PN

Penerimaan PNBP di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp668,08 miliar atau naik 69 persen jika dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar Rp393,13 miliar. Komposisi penerimaan PNBP sd triwulan III 2018 terdiri penerimaasebesar Rp284,97 miliar atau 42.66 persen dan penerimaan PNBP BLU sebesar Rp383,11 miliar atau 57,34 persen.

Realisasi penerimaan pajak yang tercatat diKalimantan Barat telah mencapai 48,18yang sebesar Rp7,294 triliun. Kepatuhan dan pelaporan Wajib Pajak (WP) merupakan unsyang paling penting bagi DJP untuk menaikkan jumlah penerimaan pajak. Penurunan PPN bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0.5 persen diyakini akan berdampak positif pada peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM, dengankontribusi penerimaan pajak dari UMKM akan mengalami kenaikan.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai s.d Triwulan

Kanwil DJBC Kalbar (diolah)

data Kanwil DJBC di wilayah Kalimantan Barat, tercatat penerimaan Bea Masuk, BeKeluar dan Cukai sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp282perincian Bea Keluar Rp246,47 miliar atau 87,3 persen mengalami peningkatan Rp149,20

persen jika dibandingkan penerimaan bea keluar periode yang sama . Peningkatan ini karena meningkatnya ekspor komoditi unggulan

Kalbar yakni Bahan Kimia anorganik (HS44), Bijih, kerak, abu logam (HS26) serta barang dari kayu (HS44). Penerimaan Bea masuk Rp28,57 miliar atau 10.13Rp1,75 miliar atau 6 persen dibandingkan penerimaan bea masuk periode yang sama tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi dikarenakan berkurangnya investasi di Kalimantan Barat khususnya investasi bidang usaha tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan penerimaan Cukai Rp7,13 miliar atau 2,53 persen meningkat Rp5,31 miliar atau 292 persen jika dibandingkan dengan penerimaan semester III tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan cukai ini dikarenakan adanya investasi perusahaan rokok di Kabupaten Ketapang. Pelabuhan Dwikora Pontianak sebagai pelabuhan utama di Kalimantan Barat masih merupakan pelabuhan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 62,5 persen dari total penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan disusul pelabuhan Ketapang sebesar 34,5 persen.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp668,08 miliar atau naik 69 persen jika dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar Rp393,13 miliar. Komposisi penerimaan PNBP sd triwulan III 2018 terdiri penerimaasebesar Rp284,97 miliar atau 42.66 persen dan penerimaan PNBP BLU sebesar Rp383,11

isasi penerimaan pajak yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat telah mencapai 48,18 persen per Agustus 2018, dari target sepanjang tahun

Rp7,294 triliun. Kepatuhan dan pelaporan Wajib Pajak (WP) merupakan unsyang paling penting bagi DJP untuk menaikkan jumlah penerimaan pajak. Penurunan PPN bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0.5 persen diyakini akan berdampak positif pada peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM, dengankontribusi penerimaan pajak dari UMKM akan mengalami kenaikan. Bisnis.com Pontianak.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Triwulan III 2018

penerimaan Bea Masuk, Bea 282,17 miliar dengan

mengalami peningkatan Rp149,20 jika dibandingkan penerimaan bea keluar periode yang sama

. Peningkatan ini karena meningkatnya ekspor komoditi unggulan Kalbar yakni Bahan Kimia anorganik (HS44), Bijih, kerak, abu logam (HS26) serta barang

10.13 persen, turun dibandingkan penerimaan bea masuk periode yang sama

tahun sebelumnya, penurunan ini terjadi dikarenakan berkurangnya investasi di Kalimantan Barat khususnya investasi bidang usaha tanaman pangan dan perkebunan.

meningkat Rp5,31 miliar semester III tahun sebelumnya.

Peningkatan penerimaan cukai ini dikarenakan adanya investasi perusahaan rokok di i pelabuhan utama di

Kalimantan Barat masih merupakan pelabuhan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 62,5 persen dari total penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan disusul pelabuhan

Penerimaan PNBP di Kalbar sampai dengan triwulan III 2018 mencapai Rp668,08 miliar atau naik 69 persen jika dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang tercatat sebesar Rp393,13 miliar. Komposisi penerimaan PNBP sd triwulan III 2018 terdiri penerimaan PNBP lainnya sebesar Rp284,97 miliar atau 42.66 persen dan penerimaan PNBP BLU sebesar Rp383,11

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah persen per Agustus 2018, dari target sepanjang tahun

Rp7,294 triliun. Kepatuhan dan pelaporan Wajib Pajak (WP) merupakan unsur yang paling penting bagi DJP untuk menaikkan jumlah penerimaan pajak. Penurunan PPN bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0.5 persen diyakini akan berdampak positif pada peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM, dengan demikian

Bisnis.com Pontianak.

Page 11: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

a. PNBP Lainnya (Fungsional & Umum)Pendapatan PNBP Lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp284,97 miliar atau 42,66 persen dari total penerimaan PNBP yang sebesar Rp668,08 miliar. Penerimaan PNBP Lainnya menurun 16 persen jika dibandingkan triwulan III 2017. Penurunan tersebut dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjung Pura menjadi satker BLU sehingga pencatatan Penerimaan

Grafik II.5 Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional (terbesar)

Sumber data : OMSPAN (diolah)

Penerimaan terbesar terjadi di bulan Agustus sebesar Rp38,30Komposisi pendapatan terbesar adalah dari biaya pendidikan sebesar Rp40,09 miliar atau 14,07 persen disusul penerimaan dari BPJS (Faskes Tk Lanjut) sebesar Rp38,31 atau 13,44 persen.

b. PNBP BLU Grafik II.6 Realisasi Pendapatan PNB

Sumber data: Monev PA(diolah)Satker BLU di Provinsi Kalbar sebanyak 3 satker BLU yang terdiri dari 2 rumpun layanan yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Fungsi layanan kesehatan dilaksanakan oleh RS Bhayangkara Pontianak sedangkan fungsi layanan Pendidikan oleh Universitas Tanjungpura dan Politeknik Kesehatan Pontianak. Sampai dengan triwulan III 2018 pendapatan BLU tercatat sebesar Rp383 miliar meningkat 598 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,85 miliar. Peningkatan penerimaan ini dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjungsebagai satker BLU sejak bulan November 2017.

14.07% 13.44%-10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 192.13 0100200300 Universitas TanjungpuraKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran PNBP di aula Kanwil pada tanggal 26 September 2018 yang dwilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Satker PNBP terkait evaluasi kinerja pengelolaan PNBP, kebijakan dan pedoman umum monev pelaksanaan anggaran PNBP,menyampaikan Laporan PNBP Triwulanan secara tepat waktu.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

(Fungsional & Umum) Pendapatan PNBP Lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp284,97 miliar atau 42,66

al penerimaan PNBP yang sebesar Rp668,08 miliar. Penerimaan PNBP Lainnya menurun 16 persen jika dibandingkan triwulan III 2017. Penurunan tersebut dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjung Pura menjadi satker BLU sehingga

Negara Bukan Pajak nya menggunakan akun PNBP BLU.Realisasi Pendapatan PNBP Fungsional (terbesar) Periode s.d Triwulan III 2018

Penerimaan terbesar terjadi di bulan Agustus sebesar Rp38,30 miliar atau 13,44 persen. Komposisi pendapatan terbesar adalah dari biaya pendidikan sebesar Rp40,09 miliar atau 14,07 persen disusul penerimaan dari BPJS (Faskes Tk Lanjut) sebesar Rp38,31 atau

Realisasi Pendapatan PNBP BLU Periode s.d Triwulan III 2018

Sumber data: Monev PA(diolah) Satker BLU di Provinsi Kalbar sebanyak 3 satker BLU yang terdiri dari 2 rumpun layanan yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Fungsi layanan kesehatan dilaksanakan

leh RS Bhayangkara Pontianak sedangkan fungsi layanan Pendidikan oleh Universitas ura dan Politeknik Kesehatan Pontianak. Sampai dengan triwulan III 2018

pendapatan BLU tercatat sebesar Rp383 miliar meningkat 598 persen jika dibandingkan riode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,85 miliar. Peningkatan

penerimaan ini dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjungsebagai satker BLU sejak bulan November 2017.

13.44% 10.94% 9.36% 6.54% 5.06% 4.01%11.40 8.08 192.13 1.14 7.20 146.73 16.22 Universitas Tanjungpura Politeknik Kesehatan Rumkit BhayangkaraTriwulan I Triwulan II Triwulan IIIKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran PNBP di aula Kanwil pada tanggal 26 September 2018 yang diikuti 90 satker PNBP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Satker PNBP terkait evaluasi kinerja pengelolaan PNBP, kebijakan dan pedoman umum monev pelaksanaan anggaran PNBP, meningkatkan kepatuhan satker PNBP untuk menyampaikan Laporan PNBP Triwulanan secara tepat waktu.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 8 -

Pendapatan PNBP Lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp284,97 miliar atau 42,66 al penerimaan PNBP yang sebesar Rp668,08 miliar. Penerimaan PNBP

Lainnya menurun 16 persen jika dibandingkan triwulan III 2017. Penurunan tersebut dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjung Pura menjadi satker BLU sehingga

Negara Bukan Pajak nya menggunakan akun PNBP BLU. Periode s.d Triwulan III 2018

miliar atau 13,44 persen. Komposisi pendapatan terbesar adalah dari biaya pendidikan sebesar Rp40,09 miliar atau 14,07 persen disusul penerimaan dari BPJS (Faskes Tk Lanjut) sebesar Rp38,31 atau

I 2018

Satker BLU di Provinsi Kalbar sebanyak 3 satker BLU yang terdiri dari 2 rumpun layanan yaitu layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Fungsi layanan kesehatan dilaksanakan

leh RS Bhayangkara Pontianak sedangkan fungsi layanan Pendidikan oleh Universitas ura dan Politeknik Kesehatan Pontianak. Sampai dengan triwulan III 2018

pendapatan BLU tercatat sebesar Rp383 miliar meningkat 598 persen jika dibandingkan riode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp54,85 miliar. Peningkatan

penerimaan ini dikarenakan telah ditetapkannya Universitas Tanjungpura Pontianak

3.12% 0.00%5.00%10.00%15.00%7.20 0.11 Rumkit BhayangkaraKanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan

iikuti 90 satker PNBP di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Satker PNBP terkait evaluasi kinerja pengelolaan PNBP, kebijakan dan pedoman umum

atuhan satker PNBP untuk

Page 12: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 9 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

3. Pendapatan Hibah Pendapatan hibah adalah penerrupiah, barang /atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBNdipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan semester III 2018 pendapatan hibah yang telah disahkan dan telah direvisi sebesar Rp 296,75 miliar dengan perincian hibah barang sebesar Rp5.30miliar dengan realisasi Rp45,75 miliar atau 15.42 persen. Terdapat peningkatan pendapatan hibah sebesar Rp163,48 miliar atau 125,09 hibah di semester III tahun sserentak yang dilaksanakan di bulan Juni 2018. Satker penerima hibah terbesar adalah Satker Bawaslu Prov. Kalbar sebesar Rp118,03 miliar atau 47,77 persen , KPU Kubu Raya Rp37,64 miliar atau 15,87 perKPU Mempawah Rp17,18 miliar atau 7,25 persen.Tabel II.2 Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Kalimantan BaratUraian Pagu Hibah Barang 3,13Hibah Uang LN 68,19Hibah Uang DN 60,51Total Hibah 131,84

Sumber: MONEV PA (diolah) B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun perkembangan sampai dengan Triwulan I

1. Belanja Pemerintah Pusat

Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial

Sumber data: Monev PA(diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp6.129,11 milliar atau 57,29

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang /atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan salah satu komponen APBN sebagai bagian dari penerimaan negara yang harus dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan semester III 2018 pendapatan hibah yang telah disahkan dan telah direvisi sebesar Rp 296,75 miliar dengan perincian hibah barang sebesar Rp5.30 miliar dan pendapatan hibah uang sebesar Rp291,45 miliar dengan realisasi Rp45,75 miliar atau 15.42 persen. Terdapat peningkatan pendapatan hibah sebesar Rp163,48 miliar atau 125,09 persen jika dibandingkan dengan pendapatan hibah di semester III tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya pemilu serentak yang dilaksanakan di bulan Juni 2018. Satker penerima hibah terbesar adalah Satker Bawaslu Prov. Kalbar sebesar Rp118,03 miliar atau 47,77 persen , KPU Kubu Raya Rp37,64 miliar atau 15,87 persen, KPU Kota Pontianak Rp22,95 miliar atau 9.68 persen, KPU Mempawah Rp17,18 miliar atau 7,25 persen..

Realisasi Pendapatan Hibah Provinsi Kalimantan Barat Periode s.d Triwulan ISd Triwulan III 2017 Sd Triwulan III 2018 Realisasi persen Pagu Realisasi3,13 3,13 100 5,30 68,19 49,54 73 16,44 60,51 6,41 11 275,01 131,84 59,08 45 296,76 elanja negara lingkup Provinsi Kalbar Tahun 2018 dapat dibagi menjadi dua kelompok

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun perkembangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2018, sebagai berikut:

h Pusat Grafik II.7

Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan III Tahun 20

Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan III tahun 201Rp6.129,11 milliar atau 57,29 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

imaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang /atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah

sebagai bagian dari penerimaan negara yang harus dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBN. Sampai dengan semester III 2018 pendapatan hibah yang telah disahkan dan telah direvisi sebesar Rp 296,75 miliar dengan

miliar dan pendapatan hibah uang sebesar Rp291,45 miliar dengan realisasi Rp45,75 miliar atau 15.42 persen. Terdapat peningkatan pendapatan

jika dibandingkan dengan pendapatan ebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan adanya pemilu

serentak yang dilaksanakan di bulan Juni 2018. Satker penerima hibah terbesar adalah Satker Bawaslu Prov. Kalbar sebesar Rp118,03 miliar atau 47,77 persen , KPU Kubu Raya

sen, KPU Kota Pontianak Rp22,95 miliar atau 9.68 persen,

Periode s.d Triwulan III Tahun 2018 Sd Triwulan III 2018 Realisasi persen 5,30 100 5,14 31 35,31 13 45,75 15 dapat dibagi menjadi dua kelompok

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun

Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Tahun 2018

hun 2018 sebesar jika dibandingkan dengan periode yang

Page 13: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

sama tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp375,11 miliar atau 6,52belanja dari yang terbesar yaitupersen, Belanja Barang sebesarsebesar Rp1.598,19 milliar atau 47,38Rp4,78 milliar atau 38,74triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Pegawai mencapai sebesar 13,00 persen, hal ini disebabkan adanya pembayaran Gaji keBelanja Bantuan Sosial menunjukan sebesar 35,00 persen, hal ini dikarenadanya pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif pada bulan Agustus 2018.

2. Transfer ke Daerah dan Dana DesaGrafik II.8 Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa

Sumber data: Monev PA (diolah)

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan Isebesar Rp14.866,20 miliar atau yang sama tahun 2017 terjadi TKDD yaitu Belanja DAU sebesar Rpsebesar Rp450,53 atau 60,23 persenpersen, Belanja Tranfer lainnya sebesar Rp102,25Dana Desa sebesar Rp1.015,58sampai dengan triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Dana Desa menunjukan kontradiksi setelah sebesar 0,00 persen dari realisasi triwulan II 2018persen, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap II yang berakhir pada bulan Juni 2018.

3. Pengelolaan BLU

Tabel II.3 Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi KalbarTriwulan Satker BLU Rumkit Bhayangkara Politeknik Kesehatan Universitas Tanjung Pura Sumber data Monev PA,data KPPN

Tahun 2018 dalam wilayah kerja KanwRumah Sakit Bhayangkara, Politeknik Kesehatan Pontianak, dan Universitas TanjungPontianak. Satker RS Bhayangkara Pontianak memberikan layanan kesehatan unggulan

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

sama tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp375,11 miliar atau 6,52belanja dari yang terbesar yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp2.393,33

Belanja Barang sebesar Rp2,132,33 milliar atau 52,28 persensebesar Rp1.598,19 milliar atau 47,38 persen sedangkan Belanja Bantuan SosialRp4,78 milliar atau 38,74 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja sampai dengan triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Pegawai mencapai sebesar 13,00 persen, hal ini disebabkan adanya pembayaran Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya, sedangkan Belanja Bantuan Sosial menunjukan sebesar 35,00 persen, hal ini dikarenadanya pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif pada bulan Agustus 2018.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan II

(diolah)

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan Imiliar atau 75,88 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp247,20 miliar atau 1,69 persen.Belanja DAU sebesar Rp9.843,23 miliar atau 83,27 persen

60,23 persen, Belanja DAK sebesar Rp3.454,61anja Tranfer lainnya sebesar Rp102,25 miliar atau 71,50 persen

1.015,58 atau 59,89 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja sampai dengan triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Dana Desa menunjukan kontradiksi setelah sebesar 0,00 persen dari realisasi triwulan II 2018 yaitu sebesar 46,00 persen, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap II yang berakhir pada

Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi KalbarTriwulan 2018 RM Pagu Realisasi Pagu 7,01 5,11 38,00 45,04 22,61 44,80 211,96 140,21 310,20 ,data KPPN (diolah)

Tahun 2018 dalam wilayah kerja Kanwil DJPB Kalbar terdapat 3 (tiga) satker BLU yakni Rumah Sakit Bhayangkara, Politeknik Kesehatan Pontianak, dan Universitas TanjungPontianak. Satker RS Bhayangkara Pontianak memberikan layanan kesehatan unggulan

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 10 -

sama tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp375,11 miliar atau 6,52 persen. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.393,33 miliar atau 74,02

persen, Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial sebesar

nja sampai dengan triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Pegawai mencapai sebesar 13,00 persen, hal

13 dan Tunjangan Hari Raya, sedangkan Belanja Bantuan Sosial menunjukan sebesar 35,00 persen, hal ini dikarenakan antara lain adanya pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif pada bulan Agustus 2018.

Triwulan III Tahun 2018

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan III tahun 2018 dari pagu, jika dibandingkan dengan periode

1,69 persen. Realisasi 83,27 persen, Belanja DBH

3.454,61miliar atau 66,64 0 persen dan Transfer

Tren perkembangan realisasi Belanja sampai dengan triwulan III 2018 menunjukan bahwa Belanja Dana Desa menunjukan

yaitu sebesar 46,00 persen, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap II yang berakhir pada

Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi KalbarTriwulan III 2018 BLU Realisasi 14,84 22,18 136,15 il DJPB Kalbar terdapat 3 (tiga) satker BLU yakni

Rumah Sakit Bhayangkara, Politeknik Kesehatan Pontianak, dan Universitas Tanjungpura Pontianak. Satker RS Bhayangkara Pontianak memberikan layanan kesehatan unggulan

Page 14: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 11 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

DVI (Disaster Victim IdentificationPoliteknik Kesehatan Pontianak memberikaUniversitas Tanjungpura merupakan satker BLU yang memberikan layanan pendidikan hingga strata tiga. Rumkit Bhayangkara memilRp19,95 miliar atau 44 persen. Dilihat dari sisi kemandirian BLU, yaitu perbandingan sumber pendanaan BLU dan RM sebagian besar pagu berasal dari penerimaan BLU Rp 38 miliar (84 persen). Sedangkan menunjukkan Rumkit Bhayangkara memiliki kemandirian yang tinggi selaku satker BLU.Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak memiliki pagu anggaran Rp89,83 miliar dengan realisasi 50 persen. Dilihat dari sisi kemandirian BLU, pagu belanja yang berasal dari BLU 49,86 persen. Sedangkan pagu belanja yang berasal dari RUniversitas Tanjungpura ditetapkan sebagai satker BLU sejak November 2017 dan memiliki pagu anggaran sebesar Rp522,16 miliar dengakemandirian pagu belanja yang berasal dari BLU 59,41 persen yang artinya Universitas Tanjungdengan persentase 59,41

4. Manajemen Investasi PusatDalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Baratberusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di daerah, diantaranya berupa Pemda Singkawang sebagai b

Tabel II.4 Ringkasan Re

Sumber: Kanwil DJPB Sampai dengan triwulan IIIatas nama debitur Pemerintah Kota Singkawang Rp17.666.354.370,24 yang diselesaikan Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09.Singkawang telah mengalokasikan program melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bangsal Ruang Inap Kelas IRp14.407.200.000 dan kondisi fInvestasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian tambahan modal usaha kepada UMKM Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Disaster Victim Identification) serta pembuatan VER (Visum et RepertumPoliteknik Kesehatan Pontianak memberikan layanan pendidikan kesehatan

ura merupakan satker BLU yang memberikan layanan pendidikan

Rumkit Bhayangkara memiliki pagu anggaran sebesar Rp45,01 miliar dengan realisasi Rp19,95 miliar atau 44 persen. Dilihat dari sisi kemandirian BLU, yaitu perbandingan sumber pendanaan BLU dan RM sebagian besar pagu berasal dari penerimaan BLU Rp 38 miliar

). Sedangkan pagu belanja dari RM sebesar Rp7,01 miliar (1menunjukkan Rumkit Bhayangkara memiliki kemandirian yang tinggi selaku satker BLU.Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak memiliki pagu anggaran Rp89,83 miliar dengan

ihat dari sisi kemandirian BLU, pagu belanja yang berasal dari BLU 49,86 persen. Sedangkan pagu belanja yang berasal dari RM 50,14 persen

ura ditetapkan sebagai satker BLU sejak November 2017 dan memiliki ar Rp522,16 miliar dengan realisasi 53 persen. Dilihat dari sisi

kemandirian pagu belanja yang berasal dari BLU 59,41 persen sedangkan pagu RM 40,59yang artinya Universitas Tanjungpura dapat dikategorikan sebagai BLU yang mandiri

59,41 persen. Manajemen Investasi Pusat Dalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Baratberusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di daerah, diantaranya berupa Dana Invstasi Pusat yang diberikan melaluiPemda Singkawang sebagai berikut:

Ringkasan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Tahun 2018

I tahun 2018 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemdaas nama debitur Pemerintah Kota Singkawang dengan sisa hutang sebesar

yang diselesaikan melalui proses pelaksanaan debt swapRp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09.

engalokasikan program debt swap pada APBD tahun anggaran 2017melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan Pembangunan

Kelas I RSUD Abdul Aziz di Singkawang dengankondisi fisik pekerjaan sudah mencapai 100 persen

Investasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian modal usaha kepada UMKM Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Visum et Repertum). Satker BLU n layanan pendidikan kesehatan. Satker BLU

ura merupakan satker BLU yang memberikan layanan pendidikan

iki pagu anggaran sebesar Rp45,01 miliar dengan realisasi Rp19,95 miliar atau 44 persen. Dilihat dari sisi kemandirian BLU, yaitu perbandingan sumber pendanaan BLU dan RM sebagian besar pagu berasal dari penerimaan BLU Rp 38 miliar

ri RM sebesar Rp7,01 miliar (16 persen) yang menunjukkan Rumkit Bhayangkara memiliki kemandirian yang tinggi selaku satker BLU. Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak memiliki pagu anggaran Rp89,83 miliar dengan

ihat dari sisi kemandirian BLU, pagu belanja yang berasal dari BLU persen. Satker BLU

ura ditetapkan sebagai satker BLU sejak November 2017 dan memiliki realisasi 53 persen. Dilihat dari sisi

sedangkan pagu RM 40,59 ura dapat dikategorikan sebagai BLU yang mandiri

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah berusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di

kan melalui pinjaman kepada

BUMD dan Pemda Tahun 2018

tahun 2018 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemda dengan sisa hutang sebesar

debt swap sebesar Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09. Pemerintah Kota

APBD tahun anggaran 2017 kegiatan Pembangunan

dengan realisasi sebesar persen.

Investasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian modal usaha kepada UMKM Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam triwulan III

Page 15: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

tahun 2018 mencapai sebesar Rp1.224,57 milidengan periode tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp126,47 miliar atau 11,52

Tabel II.5 Penyaluran

Sumber: SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN Perkiraan realisasi APBN sampai dengan rata-rata penerimaan dan belanja negara dari data historistahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja negara di Prov. Kalbar saTriwulan IV tahun 2018.

Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kal

Sumber data: Monev PA, OMSPAN Penerimaan Pajak sampai dengan periode triwulan IItarget yang telah ditetapkan sebesar triwulan IV tahun 2015-2017 adalah 33,04 persen dari pagu maka penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan 92,67 persen atau Rp6,75 triliun.diperkiraan hanya mencapai 81,47 persen karena untuk pengesahan hibah 2018 dimungkinkan dilakukan sampai tahun berikutnya, sehingga tidak semua hibah disahkan sebagai pendapatan pada tahun diterima hibah tersebut.Belanja Pemerintah Pusat secara tren akan banyaknya belanja barang maupun belanja modal yang penyelesaian pekerjaapada tenggat bulan Oktober sampai dengan bulan D

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

sebesar Rp1.224,57 miliar (31.019 UMKM/debitur), jika dibandingkan dengan periode tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp126,47 miliar atau 11,52

Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2018

sampai dengan akhir tahun 2018 diperoleh dengan menggunakan

rata penerimaan dan belanja negara dari data historistahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja negara di Prov. Kalbar sa

Tabel II.6 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Triwulan IV Tahun 201

Penerimaan Pajak sampai dengan periode triwulan III tahun 2018 sebesartarget yang telah ditetapkan sebesar Rp7,29 triliun, dengan rata-rata penerimaan pajak pada

2017 adalah 33,04 persen dari pagu maka penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan 92,67 persen atau Rp6,75 triliun. diperkiraan hanya mencapai 81,47 persen karena untuk pengesahan hibah yang diterima

dilakukan sampai tahun berikutnya, sehingga tidak semua hibah disahkan sebagai pendapatan pada tahun diterima hibah tersebut.

Pemerintah Pusat secara tren akan mengalami peningkatan di triwulan IV banyaknya belanja barang maupun belanja modal yang penyelesaian pekerjaapada tenggat bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 12 -

(31.019 UMKM/debitur), jika dibandingkan dengan periode tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp126,47 miliar atau 11,52 persen.

Tahun 2018

dengan menggunakan rata penerimaan dan belanja negara dari data historistahun 2015 sampai dengan tahun

2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja negara di Prov. Kalbar sampai

s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (Dalam miliar)

sebesar 59,63 persen dari rata penerimaan pajak pada

2017 adalah 33,04 persen dari pagu maka penerimaan pajak sampai Penerimaan Hibah yang diterima tahun

dilakukan sampai tahun berikutnya, sehingga tidak semua hibah disahkan

di triwulan IV karena banyaknya belanja barang maupun belanja modal yang penyelesaian pekerjaannya berada

Page 16: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 13 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

III. PERKEMBANRealisasi APBD lingkup Provipeningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. RIII tahun 2018 telah mencapai

persen. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingpada angka 52,93 persen.

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kal

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

BANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APinsi Kalbar sampai dengan Triwulan III tahun

peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Realisasi pendapatan sampai dengan apai 81,68 persen dari target. Angka ini meningkat cukup signifikan

dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 72,31 persen.

Realisasi belaakhir triwulan III

persen. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berada

Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalbar Akhir Triwulan III Tahun 2017 dan Tahun 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

PBD n 2018 mengalami

sampai dengan Triwulan ini meningkat cukup signifikan

dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai 72,31

anja sampai dengan mencapai 59,98

periode sebelumnya yang berada

Tahun 2017 dan Tahun 2018 (miliar rupiah)

Page 17: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

A. Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daetriliun atau 81,68 persen dari target yang sebesar Rp 23,86 triliun. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 9 persenrealisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Persentase kenaikan Pendapatan Pemerintah Daerahsebesar 13 persen, disusul persentase penerimaan pal ing besar ter jadi padayaitu sebesar sebesar -persen. Secara agregat kosebesar Rp4,2 Triliun dan te

Grafik III.1

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pada Triwulan III tahun 2018

jumlah Rp2,4 triliun. Pajak kendaraan bermotor menyumbang pendapatnilai Rp1,37 triliun disusul oleh pajak perhotelan sebesar Rp668,42 miliar. Pajak kendaraan bermotor menghasilkan pendapatan yang cukup besar salah satu penyebabnya adalah adanya program penghapusan denda perpanjangan STNK.

01,0002,0003,0004,0005,000 4,212 1,147 1,18019,779

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

erah pada Triwulan III tahun 2018 t e l a h mdari target yang sebesar Rp 23,86 triliun. Capaian ini mengalami

persen dibandingkan periode yang sama pada tahunan adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah seb

(95,45 persen), lebih tinggi 24 perstahun lalu. Pendapatan TRp3,76 triliun (82,15 persen)tahun lalu. Lain-lain PendapatYang Sah sebesar Rp 652 miliar (

endapatan Pemerintah Daerah terbesar terjadi di Kdisusul Kabupaten Kubu Raya sebesar 12 persen.

persentase pener imaan pal ing besar ter jadi pada Kabupaten Kayong Utara -8,72 persen, disusul Kabupaten Bengkayang sebesar ontribusi penerimaan PAD yang tertinggi adalahterendah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp

Grafik III.1 Realisasi Pendapatan Triwulan III Tahun 2017/2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai

95,43 persensebesar Rkenaikan dibandingkperiode ytahun 2017. Pajak Daerah mekontribusi tertinggi dengan

Pajak kendaraan bermotor menyumbang pendapatan terbesar dengan nilai Rp1,37 triliun disusul oleh pajak perhotelan sebesar Rp668,42 miliar. Pajak kendaraan bermotor menghasilkan pendapatan yang cukup besar salah satu penyebabnya adalah adanya program penghapusan denda perpanjangan STNK.

1,180 1,353 788 1,278 1,079 711 1,017 740 618 524 1,148Th 2017 Th 201816,962 20172018K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 14 -

mencapai Rp 19,49 dari target yang sebesar Rp 23,86 triliun. Capaian ini mengalami

tahun 2017. Kontribusi besar Rp 3,25 triliun

, lebih tinggi 24 persen dibanding Transfer mencapai ), 5 persen diatas

endapatan Daerah miliar (141 persen). i Kabupaten Landak

Kubu Raya sebesar 12 persen. Penurunan Kabupaten Kayong Utara

8,72 persen, disusul Kabupaten Bengkayang sebesar -6,06 ah Pemprov Kalbar

p524 miliar Triwulan III Tahun 2017/2018

(dalam miliar)

apai Rp3,25 triliun atau persen dari target Rp3,41 triliun, terjadi

an 43 persen kan dengan yang sama pada

2017. Pajak Daerah memberikan kontribusi tertinggi dengan

an terbesar dengan nilai Rp1,37 triliun disusul oleh pajak perhotelan sebesar Rp668,42 miliar. Pajak kendaraan bermotor menghasilkan pendapatan yang cukup besar salah satu penyebabnya adalah

1,148 1,193 664

Page 18: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 15 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik III.2

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Persentase kenaikan PADpersen, disusul berikutnyaPenyumbang PAD Kabupaten Sintang paling besar berasal dari ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2011 sebesar 6Sumbangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sintang mencapai Rp122,4banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang yang memerlukan sumber daya listrik yang besar. a. Penerimaan Pajak Daerah

Pada Triwulan III tahun 105,87 persen dari persen dibandingkan

Grafik III.3

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Kenaikan realisasi pajak daerah yang signifikan588 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Mempawah justru terjadi penurunan sebesar penerimaan Pajak Dtriliun dan terendah K

b. Penerimaan Retribusi DaerahRetribusi daerah pada 89,24 persen dari tasama tahun 2017.

0100200300400500 1,605 75 760100200300 1,371 22

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik III.2 Realisasi PAD Triwulan III Tahun 2017/2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

PAD terbesar terjadi di Kabupaten Sintang, yaitu disusul berikutnya P e m e r i n t a h Provinsi Kalimantan Barat sebes

Penyumbang PAD Kabupaten Sintang paling besar berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2011 sebesar 6 persen dari tarif listrik yang digunakan. Sumbangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sintang mencapai Rp122,4banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang yang memerlukan sumber

Penerimaan Pajak Daerah n 2018 Penerimaan Pajak Daerah mencapai R

target sebesar Rp 2,28 triliun, terjadi kenaikann dengan periode yang sama tahun 2017.

Grafik III.3 Realisasi Pajak Daerah Triwulan III Tahun 2017/2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

realisasi pajak daerah yang signifikan terjadi pada Kabupaten Sintang sebesar 588 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan

terjadi penurunan sebesar 17 persen. Secara agDaerah yang tertinggi adalah Pemprov KalbarKabupaten Kayong Utara hanya sebesar Rp 3.69 miliar

Penerimaan Retribusi Daerah Retribusi daerah pada Triwulan III tahun 2018 mencapai Rp125,36

arget dan terjadi kenaikan 20 persen dibanding

76 193 52 58 107 19 59 24 33 15 1172017 201828 122 18 12 84 10 27 11 9 4 1032017 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

(dalam miliar)

Sintang, yaitu sebesar 152 Provinsi Kalimantan Barat sebesar 25 persen.

Pajak Penerangan Jalan yang dari tarif listrik yang digunakan.

Sumbangan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Sintang mencapai Rp122,43 miliar karena banyaknya perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang yang memerlukan sumber

Rp 2,4 triliun atau kenaikan sebesar 30

Triwulan III Tahun 2017/2018 (dalam miliar)

terjadi pada Kabupaten Sintang sebesar edangkan pada Kabupaten

agregat kontribusi r sebesar Rp1,37

Rp 3.69 miliar

125,36 miliar atau ng periode yang

117 306 92103 227 35

Page 19: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik III.4 Realisasi

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Kenaikan terbesar terjadi padadaerah-daerah mengalami Kabupaten Mempawah 38 persen. Secara adalah Pemprov Kalbsebesar Rp1,6 miliar.sekali sampai akhir triwulan III seperti retribusi pelayanan pemdidikan, ulang, dan retribusi penginapan/pesanggrahan/vila. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah yang belum concern

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Penerimaan Hasil Kekayaan Negara yang dipisahkan mencapai Rp 194,33 terjadi kenaikan sebe

Grafik III.5 Realisasi Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pemerintah Provinsi Kalbar menyumbangkan yang Dipisahkan paling besar yaitu Rp79,72 miliar sampai akhir triwulan III. Nilai ini adalah 106,40 persen dari taRp74,93 miliar. Pendapatan ini berasal dari deviden dua perusahaan daerah yaitu PT. Bank Kalbar dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

010203040 31 205101520 80 3

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Realisasi Retribusi Daerah Triwulan III Tahun 2017/2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Kenaikan terbesar terjadi pada Kabupaten Kayong Utara yaitu 149 mengalami penurunan adalah Kabupaten Singkawang

Kabupaten Mempawah 75 persen, Kubu Raya 15 persen, Melawi 25 persen, Landak agregat kontribusi penerimaan Retribusi Daebar sebesar Rp30,8 triliun dan terendah Kabupa

1,6 miliar. Masih banyak jenis retribusi yang belum menghasilkan sama sekali sampai akhir triwulan III seperti retribusi pelayanan pemdidikan, ulang, dan retribusi penginapan/pesanggrahan/vila. Hal ini menunjukkan pemerintah

concern terhadap pengelolaan retribusi. nerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Negara yang dipisahkan Pada Triwulan III194,33 miliar atau 119,66 persen dari target yaitu R

esar 17 p e r s e n dibanding periode yang sama Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Triwulan III Tahun 2017/2018

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pemerintah Provinsi Kalbar menyumbangkan Penerimaan Hasil Kekayaan Negara yang Dipisahkan paling besar yaitu Rp79,72 miliar sampai akhir triwulan III. Nilai ini adalah 106,40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalbar yaitu Rp74,93 miliar. Pendapatan ini berasal dari deviden dua perusahaan daerah yaitu PT. Bank Kalbar dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

4 3 4 3 8 2 1 1 1 22017 20187 12 3 13 6 4 4 3 8 22017 2018K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 16 -

(dalam miliar)

persen, sedangkan Kabupaten Singkawang 8 persen,

persen, Kubu Raya 15 persen, Melawi 25 persen, Landak aerah yang tertinggi

abupaten Bengkayang Masih banyak jenis retribusi yang belum menghasilkan sama

sekali sampai akhir triwulan III seperti retribusi pelayanan pemdidikan, retribusi tera ulang, dan retribusi penginapan/pesanggrahan/vila. Hal ini menunjukkan pemerintah

Triwulan III tahun 2018 Rp162,40 miliar dan

ama tahun 2017. II Tahun 2017/2018

(dalam miliar)

Penerimaan Hasil Kekayaan Negara yang Dipisahkan paling besar yaitu Rp79,72 miliar sampai akhir triwulan III. Nilai ini

Provinsi Kalbar yaitu Rp74,93 miliar. Pendapatan ini berasal dari deviden dua perusahaan daerah yaitu PT.

6 27 44 7 5

Page 20: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 17 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

2. Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan tmencapai Rp 15,58 triliuRp19,99 triliun.

Keuangan mengalami peningkatan paling tajam yaitu sebesar 129,75 persen. Grafik III.6 Realisasi

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah Kabupaten Sambas me11,94 persen dikuti Kabupaten kontribusi terbesar dKabupaten Sintang Rp1,16 triliun.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahRealisasi Lain-lain Pendpendapatan darurat dan pendapatPemda lingkup Provinsi Rp652 miliar, atau 142 persen dari target. transfer rata-rata masih s

05001,0001,5002,0002,5003,000 2,606 932 966

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

patan transfer dari pemerintah pusat pada Triwulan IIIun atau 78 persen dari alokasi dana transfer

Transfer Pemerintah Pusat menyumbang pendapatan terbesar sejumlah triliun. Jumlah ini sebesar 82 persen daritriliun. Pendapatan Transfer Bantuan

Keuangan mengalami peningkatan paling tajam yaitu sebesar 129,75 persen. Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan III Tahun 2017/2018

erupakan Pemda dengan persentase kenaikan terbesar

Kabupaten Kayong Utara sebesar 9,89 persen. disumbang oleh Pemprov Kalbar sebesar1,16 triliun..

lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapatan Daerah Yang Sah (LLPD) berupa p

at dan pendapatan lainnya termasuk hibah langsung i Kalbar. Pada Triwulan III Tahun 2018 pendapatan ini sebesar

652 miliar, atau 142 persen dari target. Ketergantungan Pemda tersangat tinggi.

966 1,160 719 1,220 972 692 834 621 579 509 1,0052017 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Triwulan III tahun 2018 er tahun 2018 yaitu

Transfer Pemerintah Pusat menyumbang pendapatan terbesar sejumlah Rp14,44 triliun. Jumlah ini sebesar 82 persen dari pagu Rp17,61 triliun. Pendapatan Transfer Bantuan

Keuangan mengalami peningkatan paling tajam yaitu sebesar 129,75 persen. Triwulan III Tahun 2017/2018

(dalam miliar)

persentase kenaikan terbesar yaitu Secara agregat

ar R p 2,6 triliun.

a pendapatan hibah, ung yang diterima oleh

pendapatan ini sebesar rhadap pendapatan

1,005 853 548

Page 21: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

B. Belanja Daerah

miliar. Kabupaten Ketapang memiliki persentase realisasi belanja yang paling besar yaitu mencapai 61,31 persen atau sebesar Rp.985 miliar yang didominasi oleh belanja pegawai miliar atau 76,62 persen dari pagu. Kondisi ini menunjyang program-program yang dicanangkan belum menggeliat, hal ini dibuktikan dengan proporsi realisasi belaja barang dan belanja modal yang sampai akhir triwulan III masing46,45 persen dan 49,94 persen dari pag Grafik III.7 Realisasi

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi UrusanBerdasarkan Klasifikasi Urusan, alokasi dana terbesar ysebesar Rp 3,3 triliun. Urutan berikutnya adalah bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 3 triliun. Secara agregat alokasi pagu bidang pendidikan sebkesehatan sebesar 13,25 persen sudah memenuhi ditetapkan. Sampai dengan akhir triwulan III realisasi bidang administrasi umum mencapai triliun (53 persen). Bidang pendidikan Rp 2,63 triliun (78,85Rp 1,3 triliun (44 persen).hasil yang menggembirpada tahun 2016 s e b e s a r kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup tahun 2016 sebesar 69,90 dan tahun 2017 sebesar 69,92.

01,0002,0003,000 2,783 78710,000.0010,500.0011,000.0011,500.0012,000.0012,500.0013,000.0013,500.00 2017 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Realisasi Belanja mencapai R59,98 persen dari target. Angka ini persen dari periode yang sama tahun Kontribusi realisasi belanja Operasi sebesar Rp 11,10 triBelanja Modal sebesar Rppersen), Belanja tak terduga

Kabupaten Ketapang memiliki persentase realisasi belanja yang paling besar yaitu mencapai 61,31 persen atau sebesar Rp.985 miliar yang didominasi oleh belanja pegawai miliar atau 76,62 persen dari pagu. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Ketapang

program yang dicanangkan belum menggeliat, hal ini dibuktikan dengan proporsi realisasi belaja barang dan belanja modal yang sampai akhir triwulan III masing46,45 persen dan 49,94 persen dari pagu.

Realisasi Belanja Triwulan III Tahun 2017/2018

Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan Berdasarkan Klasifikasi Urusan, bidang administrasi pemerintahan um

yaitu Rp 5,83 triliun. Berikutnya disusul bidangUrutan berikutnya adalah bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 3 alokasi pagu bidang pendidikan sebesar 23,37 persen dan bidang

kesehatan sebesar 13,25 persen sudah memenuhi mandatory spending

Sampai dengan akhir triwulan III realisasi bidang administrasi umum mencapai triliun (53 persen). Bidang pendidikan Rp 2,63 triliun (78,85). Bidang pekerjaan umum Rp 1,3 triliun (44 persen). Pada bidang pendidikan dan kesehatan te

rakan yaitu Pendidikan Angka Rata-rata lama sekolahs e b e s a r 6,98 dan tahun 2017 menjadi 7,05 dan di bida

kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup tahun 2016 sebesar 69,90 dan tahun 2017 sebesar

787 668 780 512 685 985 387 580 402 355 370 7262017 20182018 20172018K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 18 -

Rp 12,88 triliun atau ari target. Angka ini lebih t inggi 7

ama tahun 2017. a adalah Belanja

iliun (67,92 persen), p 1,77 triliun (34,75

Belanja tak terduga sebesar Rp2,84

Kabupaten Ketapang memiliki persentase realisasi belanja yang paling besar yaitu mencapai 61,31 persen atau sebesar Rp.985 miliar yang didominasi oleh belanja pegawai Rp.542,46

ukkan bahwa di Kabupaten Ketapang program yang dicanangkan belum menggeliat, hal ini dibuktikan dengan proporsi

realisasi belaja barang dan belanja modal yang sampai akhir triwulan III masing-masing masih

(dalam miliar)

mum mendapat . Berikutnya disusul bidang pendidikan

Urutan berikutnya adalah bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 3 esar 23,37 persen dan bidang mandatory spending yang

Sampai dengan akhir triwulan III realisasi bidang administrasi umum mencapai Rp2,96 ). Bidang pekerjaan umum

elah memberikan rata lama sekolah dimana

7,05 dan di bidang kesehatan yaitu Usia Harapan Hidup tahun 2016 sebesar 69,90 dan tahun 2017 sebesar

961 406

Page 22: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 19 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik III.9 PaguLingkup

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 20

Perkiraan realisasi APBD 2018 untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diperoleh penerimaan dan belanja daerah dari data historis tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja daerah di Prov. Kalbar sampai Triwulan IV tahun 2018.

Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi

Sumber: DPKAD (diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 201sementara itu Belanja Daerah terdapat surplus sebesar Rp307,48 besar ini terjadi karena adanya sisa belanja pemerintah daerah yang pada akhir tahun diperkirakan hanya akan mencapai 89,66 persen dari pagu Rp21.911tersebut menyisakan pagu sebesar Rp2.219,45 besar sebagai sisa belanja pemerintah daerah.

-1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 ADM PEM

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

u dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lima Urusp Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan III Tahun 201

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

realisasi APBD dalam lingkup Provinsi Kalbar sampai dengan 18 untuk Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah diperoleh menggunakan rata

penerimaan dan belanja daerah dari data historis tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja daerah di Prov. Kalbar sampai Triwulan IV tahun 2018.

Tabel III.2 BD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 20

aerah pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 96,68 persen dari target, aerah diperkirakan hanya mencapai 90,83 persen sehingga

terdapat surplus sebesar Rp307,48 miliar pada akhir tahun anggaran. Surplus yang cukup besar ini terjadi karena adanya sisa belanja pemerintah daerah yang pada akhir tahun diperkirakan hanya akan mencapai 89,66 persen dari pagu Rp21.911tersebut menyisakan pagu sebesar Rp2.219,45 miliar yang merupakan jumlah yang cukup besar sebagai sisa belanja pemerintah daerah.

PENDIDIKAN PEKERJAAN UMUM KESEHATANPagu Realisasi

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

san Tertinggi 18

(dalam miliar)

Kalbar sampai dengan akhir tahun ggunakan rata-rata

penerimaan dan belanja daerah dari data historis tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja daerah di Prov. Kalbar

Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018

ncapai 96,68 persen dari target, ersen sehingga akan

Surplus yang cukup besar ini terjadi karena adanya sisa belanja pemerintah daerah yang pada akhir tahun diperkirakan hanya akan mencapai 89,66 persen dari pagu Rp21.911,79 miliar. Capaian

yang merupakan jumlah yang cukup

PERTANIAN

Page 23: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

A. LAPORAN KEUANGAN PE

Laporan Keuangan Pemeberdasarkan konsolidasi Keuangan Pemerintah DaeKalbar pada Triwulan III ta

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan yang cukuperiode yang sama tahun sebelumnya yaitu 37

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Perbandingan Komposisi pendapatan Konsolidasi Triwulan I

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)Persentase pendapatan bukan pajak pada Pemprov Kalimantan Barat mengalami kenaikan yang signifikan, lebih dari satu triliun atau lebih dari 96tersebut antara lain disumbang oleh hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp. 260 miliar, pendapatan lain-lain Rp dan hibah dari pemda lain

Pendapatan NegaraPendapatan PerpajakanPendapatan Bukan PajakHibahTransfer

Belanja NegaraBelanja PemerintahTransfer

Surplus/(Defisit)Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan DaerahPengeluaran Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran

Uraian 010,000Transfer

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN(APBN DAN APBD)

EMERINTAH KONSOLIDASIAN emerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan

i Laporan Keuangan Pemerintah Pusat erah Konsolidasian tingkat Kanwil Ditjen Perbe

tahun 2018 adalah sebagai berikut : Tabel IV.1

Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2017/ 2018

patan konsolidasian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 37 persen. Belanja Negara juga naik 32

PENDAPATAN KONSOLIDASIAN Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1 Komposisi pendapatan Konsolidasi Triwulan III Tahun 2017

(diolah) Persentase pendapatan bukan pajak pada Pemprov Kalimantan Barat mengalami

signifikan, lebih dari satu triliun atau lebih dari 96 persentersebut antara lain disumbang oleh hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp. 260 miliar,

Rp 266 miliar, hasil penjualan aset daerah yang tidak ddan hibah dari pemda lain Rp 87 miliar.

Pusat Daerah Konsolidasian Kenaikan5,154.10 3,825.74 8,969.24 37.14 4,488.43 2,415.06 6,903.49 29.41

665.67 1,400.08 2,065.75 96.23 47.75 0.00 47.75 (8.96)

0.00 10.60 10.60 (89.43)21,833.55 15,099.06 22,201.90 32.42 7,102.84 12,993.70 20,096.54 25.50

14,730.71 2,105.36 2,105.36 179.52 -16,679.45 4,286.06 -13,232.67 29.40

0.00 0.00 0.000.00 711.45 711.45 48.79 0.00 378.38 378.38 (47.10)

-16,679.45 4,619.14 -12,899.59 23.29

TW III 2018010,000 TW III 2017 TW III 2018100 11K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 20 -

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

an yang disusun dengan Laporan

bendaharaan Prov.

Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam miliar

nifikan dibandingkan gara juga naik 32 persen.

II Tahun 2017/2018 Dalam miliar

Persentase pendapatan bukan pajak pada Pemprov Kalimantan Barat mengalami persen. Kenaikan

tersebut antara lain disumbang oleh hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp. 260 miliar, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

TW III 2017Kenaikan Konsolidasian 37.14 6,540.16 29.41 5,334.75 96.23 1,052.73 (8.96) 52.45 (89.43) 100.24 32.42 16,766.23 25.50 16,013.02 179.52 753.21 29.40 -10,226.07

0.00 48.79 478.16 (47.10) 715.20 23.29 -10,463.11

Page 24: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 21 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah) Realisasi Pendapatan PKontribusi terbesar pendapatan perpajakan antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), sebesar Rp. 1,4 triliun, pajak.

2. Analisis Perubahan Realisasi pendapatan konaik sebesar Rp 2,43 triliunsebesar 6,54 triliun. Sependapatan pajak sebesar ini menggambarkan ting

Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kal

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Kontribusi pendapatan pasedangkan pendapatan pdiharapkan untuk dappendapatan pajak daedibanding tahun sebelumnya

0.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.00 PendapatanDaerah 3,825.74Pusat 5,154.10

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik IV.2 Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan

Konsolidasian Triwulan III Tahun 2017/2018

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Perpajakan Konsolidasian mengalami peningkKontribusi terbesar pendapatan perpajakan antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), sebesar Rp. 1,4 triliun, pajak hotel 668 miliar, dan BPHTB 79 miliar.

onsolidasian pada triwulan III tahun 2018 mencatriliun (23,15 persen) dari periode yang samaebagian besar kenaikan tersebut ditunja

n pajak sebesar 29.4 persen dan pendapatan bukan pajak ngkat pertumbuhan perekonomian cukup baik.

Grafik IV.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan I

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

an pajak pusat mencapai sebesar Rp 4,49 ttan pajak dari daerah sebesar Rp 2,46 triliun (35

pat lebih mengoptimalkan serta mencari erah. Agar komposisi pendapatan pajak mengalami

dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan Pendapatan Perpajakan PNBP Hibah Transfer3,825.74 2,415.06 1,400.08 0.00 10.605,154.10 4,488.43 665.67 47.75 0.00Pusat Daerah Pusat4,488.4365%Daerah2,415.0635%

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan

Dalam miliar

katan (29 persen). Kontribusi terbesar pendapatan perpajakan antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB),

apai Rp 8,97 triliun, ama tahun 2017 yang

ang oleh kenaikan 96,23 persen. Hal .

Daerah terhadap Triwulan II Tahun 2018.

triliun (65 persen), 35 persen). Pemda alternatif sumber

Agar komposisi pendapatan pajak mengalami kenaikan

Transfer

Page 25: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Konsolidasian

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah

Pada triwulan III tahun 201pertumbuhan ekonomi pendapatan yang diterimRp 8,97 triliun atau ntersebut, menunjukkan peberpengaruh sangat pos

C. BELANJA KONSOLIDASIAN1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi Belanja Pega9,37 triliun, naik 39,47 persennaik 12 persen, Belanja

2. Analisis Perubahan Realisasi belanja konsonaik 32 persen dari periode

500010000miliar rupiah

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

han Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi

Tabel IV.4 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah

Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2017/2018

n 2018 PDRB Provinsi Kalbar sebesar Rp 33,28i sebesar 5 persen. Sedangkan pada perma pemerintah daerah dan pemerintah pusat naik sebesar 40 persen. Kenaikan pendapatanan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sitif terhadap kenaikan pendapatan konsolidas

BELANJA KONSOLIDASIAN Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap

Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalbar Triwulan III Tahun 201

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

awai Konsolidasian pada Triwulan III tahun 201persen dibanding periode yang sama tahun 20

Belanja Modal naik 6 persen.

olidasian pada triwulan III tahun 2018 mencapai ode yang sama tahun 2017.

0500010000 TW III 2017 TW III 2018K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 22 -

han Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi

33,28 triliun dengan

riode yang sama, at terealisasi sebesar

pendapatan pendapatan Provinsi K albar sian.

Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap Tahun 2017/ 2018

2018 mencapai Rp 017. Belanja Barang

apai Rp 22,2 triliun,

Page 26: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 23 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan

Komposisi Belanja N

Belanja Negara konsosebesar 32 persen hal11 persen. Naiknya belanja konsmenurunnya angka kemiskinan.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah Dala

Kontribusi belanja pemerpersen dan kontribusi invekontribusi belanja pemerintah dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 32,38 Sementara itu kontribusi investasi pemerintah persen.

Belanja Barang28%Belanja Modal22% Lain-lain6%Transf4%

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Grafik IV.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan III Tahun 201

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

ebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Tabel IV.3 Belanja Negara Konsolidasian dan Indikator Makro Ekonomi

Provinsi Kalbar III Tahun 2018

olidasian pada Triwulan III tahun 2018 menhal ini sejalan dengan pertumbuhan nilai PDRB

Naiknya belanja konsolidasian juga berpengaruh posimenurunnya angka kemiskinan.

ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL

Tabel IV.4 Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah Dalam Pembentukan PDRB

rintah terhadap pembentukan PDRB adalahestasi pemerintah adalah 3,33 persen. Pada Triwulan III 2018

ontribusi belanja pemerintah dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan yang persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

ontribusi investasi pemerintah justru mengalami penurunan sebesar 54,89

Belanja Pegawai40%TW III 2017 Belanja Barang23%Belanja Modal18%Hibah dan lain-lain7% Transfer10% TW III 2018

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

I Tahun 2017/2108

egional

egara Konsolidasian dan Indikator Makro Ekonomi

ngalami kenaikan (ADHK) sebesar

olidasian juga berpengaruh positif terhadap

ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL

m Pembentukan PDRB

ah sebesar 44,52 Pada Triwulan III 2018

ontribusi belanja pemerintah dalam pembentukan PDRB mengalami kenaikan yang persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

justru mengalami penurunan sebesar 54,89

Belanja Pegawai42%TW III 2018

Page 27: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIHA. Mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah 66,26 berada pada posisi 30 dari 34 provinsi kondisi ini mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 2016 yaitu peringkat 29 dengan IPM sebesar 65,88, aIPM Kota Pontianak, yakni 77,93. yang terendah adalah IPM Kabupaten Kayong Utara 61,52, 2017 adalah 70,81. IPM merupakan indikator pentinghidup masyarakat. Beberapa indikator adalah dimensi kesehatan menggunakan data Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pendidikan menggunakan data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan data Rata(RLS) serta dimensi pendapatan (pengeluaran/standar hidup layak) menggunakan data Pengeluaran per kapita disesuaikanSalah satu hal yang menarik adalah untuk pengukuran dimensi pendapatan berbanding lurus dengan kondisi peringkat dan jumlah PDRB per kapita atas harga konstan, dimana Provinsi Kalbar pada tahun 2017 yang menduduki posisi 25 dari 34 provinsi dengan pendapatan berjumlah Rp25,201 juta perkapita, hal ini diduga menpendidikan dan kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari Provinsi Kalbar demi peningkatan angka IPM. Kondisi ini disadari oleh Pemda Provinsi Kalbarrancangan APBD Tahun 2019 yang SMA/SMK negeri, selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalbar terpilih adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatanpembangunan rumah sakit di sejumlah wilayah Kalbarberkualitas dengan subsidi BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu.biaya pendidikan gratis juga mencanangkan pendidikan unggul formal dengan kualitas unggul hingga ke seluruh pelosok Kalbar.mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur

.

Rekomendasi Ekonom KemenPemerataan Pembangunan Provinsi Kalbar : 1. Perbaiki birokrasi, kinerja kesehatan fiskal, dan pen2. Percepat pembangunan infrastruktur melalui kegiatan strategis jangka menengah nasional,

diataranya melalui pembangunan sarana prasarana perhubungan darat,laut, udara serta ASDP. Pembangunan jalan, ketenagalistrikan, telekomunikasiair (waduk dan irigasi);

3. Antisipasi kehadiran bonus demografi : tingkatkan IPM, tingkatkan keahlian tenaga kerja muda melalui SMK dan pelatihan;

4. Tingkatkan Nilai Tukar Petani (TPT) dengan menjaga stabilitas harga harga sawit serta komoditi pertanian lainnya.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH A. Mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah 66,26

da pada posisi 30 dari 34 provinsi kondisi ini mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 2016 yaitu peringkat 29 dengan IPM sebesar 65,88, angka ini lebih rendah jika dibandingkan

,93. IPM Kota Pontianak merupakan yang tertinggi di Kalyang terendah adalah IPM Kabupaten Kayong Utara 61,52, sementara itu IPM nasional tahun

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas Beberapa indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM

adalah dimensi kesehatan menggunakan data Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi an data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan data Rata-Rata Lama Sekolah

(RLS) serta dimensi pendapatan (pengeluaran/standar hidup layak) menggunakan data Pengeluaran per kapita disesuaikan. Salah satu hal yang menarik adalah untuk pengukuran dimensi pendapatan berbanding lurus dengan kondisi peringkat dan jumlah PDRB per kapita atas harga konstan, dimana Provinsi Kalbar pada tahun 2017 yang menduduki posisi 25 dari 34 provinsi dengan pendapatan berjumlah Rp25,201 juta perkapita, hal ini diduga mengindikasikan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari

demi peningkatan angka IPM. Kondisi ini disadari oleh Pemda Provinsi Kalbar untuk memperbaiki kualitas pendidikan

yang akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat , selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalbar terpilih adalah

kualitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Bidang kesehatanpembangunan rumah sakit di sejumlah wilayah Kalbar serta meningkatkan layanan kesehatan berkualitas dengan subsidi BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu. Bidang pendidikan

mencanangkan pendidikan unggul dengan menyformal dengan kualitas unggul hingga ke seluruh pelosok Kalbar. Bidang infrastruktur dengan mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

ementerian Keuangan Kalbar untuk Perkembangan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Kalbar :

Perbaiki birokrasi, kinerja kesehatan fiskal, dan pengelolaan keuangan daerah; Percepat pembangunan infrastruktur melalui kegiatan strategis jangka menengah nasional,

melalui pembangunan sarana prasarana perhubungan darat,laut, udara serta ASDP. Pembangunan jalan, ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika, pembangunan sumber daya

Antisipasi kehadiran bonus demografi : tingkatkan IPM, tingkatkan keahlian tenaga kerja muda

Tingkatkan Nilai Tukar Petani (TPT) dengan menjaga stabilitas harga karet dan menjaga stabilitas harga sawit serta komoditi pertanian lainnya.

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8 | - 24 -

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 adalah 66,26 da pada posisi 30 dari 34 provinsi kondisi ini mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan

rendah jika dibandingkan IPM Kota Pontianak merupakan yang tertinggi di Kalbar dan

sementara itu IPM nasional tahun

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas digunakan dalam penghitungan IPM, diantaranya

adalah dimensi kesehatan menggunakan data Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi Rata Lama Sekolah

(RLS) serta dimensi pendapatan (pengeluaran/standar hidup layak) menggunakan data

Salah satu hal yang menarik adalah untuk pengukuran dimensi pendapatan ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi peringkat dan jumlah PDRB per kapita atas harga konstan, dimana Provinsi Kalbar pada tahun 2017 yang menduduki posisi 25 dari 34 provinsi dengan

gindikasikan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari Pemda

untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui akan mulai menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat

, selanjutnya sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalbar terpilih adalah idang kesehatan di antaranya

meningkatkan layanan kesehatan idang pendidikan selain

dengan menyediakan sekolah Bidang infrastruktur dengan

Kalbar untuk Perkembangan Ekonomi dan

Percepat pembangunan infrastruktur melalui kegiatan strategis jangka menengah nasional, melalui pembangunan sarana prasarana perhubungan darat,laut, udara serta ASDP.

dan informatika, pembangunan sumber daya

Antisipasi kehadiran bonus demografi : tingkatkan IPM, tingkatkan keahlian tenaga kerja muda

karet dan menjaga stabilitas

Page 28: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

- 25 - | K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

B. Mendongkrak Daya Saing Provinsi KalbarHasil temuan penelitian oleh (ACI-NUS), yaitu dalam kurun waktu empat tahun terakhir daya saing Kalbar terus menurun terhadap provinsi lain se-Indonesia. Pada tahun 2016 berturun pada tahun 2017 pada melorot pada posisi ke-28 dari 34 provinsi sewilayah Pulau Kalimantan. Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasionaladalah aktivitas perekonomian daerahlingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi)(infrastruktur), logistik serta komunikasi dan infomasi dan Dalam menentukan indeks daya saing, penelitian (i) stabilitas ekonomi makro; (ii) pemerintahan dan institusi publik; (iii) kondisi finansial, bisnis, dan tenaga kerja; (iv) kualitas hidup dan pembmencakup 105 indikator yang berfungsi sebagai peprimer yang diperoleh dari survei jejak pendapat di kalangan akademisi, birokrasi, dan pelaku usaha, maupun data-data sekPusat Statistik, Bank Indonesia, dan kementeriantersebut dipilih karena dianggap merepresentasikan indeks yang parsimonil yang dapat mencakup atau Kondisi Kalbar untuk ke-empat indeks tersebut adalah ekonomi makro dari peringkat 22 menjadi 26, kedua penurunan kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja sementara itu dalam lingkup plingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur turun berada pada posisi 33. Gubernur Kalbar terpilih serius menanggapi kondisi ini dengan bentuk perumusan APBD ke depan agar tepat sasaran. Semua promasalah daya saing tersebut. Peningkatan aspek kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui perbaikan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkaitan erat dengan pendidikan dan kesehsehingga daya saing Kalbar membaik dan dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kalbar.

Kesimpulan penelitian oleh Kekuatan Kalbar : Kondisi Tenaga Kerja dan Penyelenggaraan PemerintahanKelemahan : Pelayanan Dasar dan InfrastRekomendasi : Perbaikan Pelayanan dan Infrastruktur Dasar

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

Daya Saing Provinsi Kalbar Hasil temuan penelitian oleh Asia Competitiveness Institute, National University of Singapore

yaitu dalam kurun waktu empat tahun terakhir daya saing Kalbar terus menurun Indonesia. Pada tahun 2016 berada pada posisi 17, dan kembali

turun pada tahun 2017 pada urutan 21, selanjutnya temuan awal penelitian28 dari 34 provinsi se-Indonesia, berada urutan paling bawah untuk

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambamencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya adalah aktivitas perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia dan ketelingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi), konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi (infrastruktur), logistik serta komunikasi dan infomasi dan aktivitas lembaga keuangan.

indeks daya saing, penelitian ACI-NUS melihat pada empat aspek, yakni, (i) stabilitas ekonomi makro; (ii) pemerintahan dan institusi publik; (iii) kondisi finansial, bisnis, dan tenaga kerja; (iv) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Keempat aspek tersebut mencakup 105 indikator yang berfungsi sebagai petunjuk dalam pengumpulan data. bprimer yang diperoleh dari survei jejak pendapat di kalangan akademisi, birokrasi, dan pelaku

data sekunder seperti laporan tahunan pemerintah provinsi, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan kementerian-kementerian terkait.tersebut dipilih karena dianggap merepresentasikan indeks yang parsimonil yang dapat mencakup atau mewakilkan berbagai unit lainnya).

empat indeks tersebut adalah penurunan dalamekonomi makro dari peringkat 22 menjadi 26, kedua penurunan kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja sementara itu dalam lingkup pemerintahan dan institusi publik stabil sedangkan lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur turun berada pada posisi 33. Gubernur Kalbar terpilih serius menanggapi kondisi ini dengan bentuk perumusan APBD ke depan agar tepat sasaran. Semua program APBD harus mengarah pada penyelesaian masalah daya saing tersebut. Peningkatan aspek kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui perbaikan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkaitan erat dengan pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia sehingga daya saing Kalbar membaik dan dapat meningkatkan minat investor untuk

Kesimpulan penelitian oleh ACI-NUS terkait daya saing Kalbar :

: Kondisi Tenaga Kerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan: Pelayanan Dasar dan Infrastruktur : Perbaikan Pelayanan dan Infrastruktur Dasar

K a j i a n F i s k a l R e g i o n a l K a l i m a n t a n B a r a t T W I I I T a h u n 2 0 1 8

al University of Singapore yaitu dalam kurun waktu empat tahun terakhir daya saing Kalbar terus menurun

da pada posisi 17, dan kembali temuan awal penelitian pada tahun 2018

Indonesia, berada urutan paling bawah untuk

suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan

, beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan

lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan , konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi

lembaga keuangan. melihat pada empat aspek, yakni,

(i) stabilitas ekonomi makro; (ii) pemerintahan dan institusi publik; (iii) kondisi finansial, bisnis, angunan infrastruktur. Keempat aspek tersebut

tunjuk dalam pengumpulan data. baik data primer yang diperoleh dari survei jejak pendapat di kalangan akademisi, birokrasi, dan pelaku

under seperti laporan tahunan pemerintah provinsi, Badan kementerian terkait. Keempat aspek

tersebut dipilih karena dianggap merepresentasikan indeks yang parsimonil (unit sederhana

penurunan dalam lingkup stabilitas ekonomi makro dari peringkat 22 menjadi 26, kedua penurunan kondisi finansial, bisnis dan

emerintahan dan institusi publik stabil sedangkan lingkup kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur turun berada pada posisi 33. Gubernur Kalbar terpilih serius menanggapi kondisi ini dengan bentuk perumusan APBD ke

gram APBD harus mengarah pada penyelesaian masalah daya saing tersebut. Peningkatan aspek kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui perbaikan terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur yang

atan untuk membangun sumber daya manusia sehingga daya saing Kalbar membaik dan dapat meningkatkan minat investor untuk

: Kondisi Tenaga Kerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Page 29: PROVINSI KALIMANTAN BARAT - DJPb

KR

F

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARATJL. K.S. TUBUN NO.36 PONTIANAK


Recommended