1393

Resistensi Finlandia terhadap GlobalEducational Reform Movement

Andika Kelana Putra – 071012068

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Global Educational Reform Movement (GERM) is a movement for educationalreform in various countries around the world as a part of devolepmentparadigm changes in 1980s which was based on neoliberal ideas. Throughcentral role of international development institutions such as World Bank,WTO and IMF, GERM can be an orthodoxy of education policy in manycountries. Neoliberal reforms in education were conducted in variouscountries particularly the Anglo – Saxon countries such as England, Australiaand New Zealand. However, when many countries adopt this reform, Finlandshows its resistance towards this action. By using concepts and theories aboutdynamics global – local relations in the context of globalization pressures on acountry, this tudy focuses to find scientific explanations related to Finland’sresistance against GERM. Through reviewing datas and facts, writer findsthat main cause of Finland’s rsistance is that there are mismatch and clash ofvalues between GERM with values that has been built by Finland’s educationsystem.

Keywords: resistance, Finland, Germ, neoliberalisation education.

Global Educational Reform Movement (GERM) merupakan gerakan untukmelakukan reformasi pendidikan di berbagai negara di dunia sebagai bagiandari perubahan paradigma pembangunan di era 1980an yang didominasioleh gagasan-gagasan neoliberal. Melalui peran sentral institusi-institusipembangunan internasional seperti Bank Dunia, WTO dan IMF, GERMmampu menjadi sebuah ortodoksi kebijakan pendidikan di berbagai negara.Reformasi neoliberal dalam pendidikan kemudian secara masif dilakukan diberbagai negara terutama negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris,Australia dan Selandia Baru. Di saat banyak negara ramai mengadopsiGERM, Finlandia justru menunjukkan sikap resistensi.. Dengan menggunakankonsep dan teori tentang dinamika relasi global-lokal dalam konteks tekananglobalisasi terhadap nagara, penelitian ini berfokus untuk mencari penjelasanilmiah terkait dengan resistensi Finlandia terhadap mengungkapkan temuandata bahwa resistensi Finlandia terhadap GERM disebabkan olehketidaksesuaian dan benturan nilai antara GERM dengan nilai-nilai yangdibangun dalam pendidikan Finlandia.

Kata kunci: resistensi, Finlandia, GERM, neoliberalisasi pendidikan.

Andika Kelana Putra

1394 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Globalisasi, terlepas dari bermacam perbedaan pendapat, telah menjadisebuah proses yang terus berkembang dan membawa beragam substansike seluruh dunia. Salah satu fenomena global yang hingga sekarangmasih berlangsung adalah gerakan reformasi pendidikan di berbagainegara yang disebut sebagai Global Educational Reform Movement(GERM). Pasi Sahlberg menyebut gerakan tersebut telahmentrasformasi sistem pendidikan di seluruh dunia dalam beberapadekade terakhir.

Secara umum gerakan reformasi pendidikan ini menekankan padakombinasi antara solusi market dengan kebijakan manajerialis sebagaisatu jalan yang dinilai paling efektif untuk menyelesaikan bermacambentuk masalah pendidikan baik yang baru atau yang lama. Dalambahasa sederhana, GERM dijalankan di atas landasan logika pasar danmanajemen korporasi yang kemudian diaplikasikan dalam sistempendidikan. Pasi Sahlberg menjelaskan bahwa GERM menekankan padabeberapa orientasi fundamental baru terhadap pembelajaran danadministrasi pendidikan dengan menawarkan tiga arahan untukmeningkatkan kualitas, keadilan dan efektivitas pendidikan yaknimemprioritaskan pembelajaran, pencapaian yang baik bagi setiap muriddan membuat penilaian sebagai bagian intergral dalam prosespembelajaran dan pengajaran. Namun demikian, GERM jugamemperkuat logika dan prosedur pasar di dalam pendidikan.

Antoni Verger and Hülya Kosar Altinyelken menyebutkan bahwa sejalandengan logika neoliberalisme, GERM mempromosikan adanyapengurangan peran negara secara langsung dalam pendidikan.Sebaliknya, negara dialihfungsikan menjadi pihak regulator yangmengendalikan pendidikan dari jauh. GERM menjadi fenomena globaltentu bukan tanpa sebab. Proses internasionalisasi yang berujung padainternalisasi model pendidikan di level domestik harus dilihat dari duasisi, yakni sisi agen global dan sisi pembuat kebijakan di level negara.Pada sisi agen global, gerakan reformasi pendidikan mampu menarikbanyak kalangan berkaitan dengan materi dan kekuatan ideasionalberbagai macam organisasi internasional yang bergerak sebagaipromotor dengan kekuatan pengaruh besar serta memiliki kemampuankoneksi kuat secara global. Dalam hal ini Bank Dunia adalah institusiyang paling menonjol. GERM seringkali dipromosikan melaluikepentingan agen-agen pembangunan internasional dan berbagaikorporasi swasta lewat intervensi dalam refomasi pendidikan nasionaldan lewat formulasi kebijakan.

Di level domestik, krisis ekonomi tahun 70an dan 80an yang terjadi diberbagai belahan dunia, memaksa pemerintah sebagai pembuatkebijakan domestik untuk menerima saran pemilihan ekonomi

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1395

neoliberal lewat Structural Adjustment Polices (SAPs) dan WashingtonConsensus. Washington Consensus pada dasarnya merupakanpemutakhiran dari SAPs yang digagas oleh IMF dan Bank Dunia untukmengatasi masalah krisis utang di Amerika Latin dan Afrika. Situasiekonomi yang memburuk akibat krisis minyak 1973, khususnya dinegara-negara miskin dan berkembang, pada akhirnya tidak banyakmemberikan pilihan kecuali menerima SAPs. Inilah yang kemudiansecara masif menjadi ortodoksi reformasi pendidikan dalam banyaksistem pendidikan di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, Inggris,Australia dan terutama di banyak negara-negara transisi.

Di saat banyak negara di dunia melakukan reformasi pendidikan denganmengacu pada GERM, hal berbeda terjadi di Finlandia. Negara ini justrumenunjukkan sikap resisten terhadap model pendidikan yangberorientasi pada pasar. Tentu pilihan kata resisten menjadi sangatkrusial karena Finlandia di satu sisi membuka diri terhadapneoliberalisme melalui komitmennya terhadap pasar bebas dan jugakonsekuensi-konsekuensi ekonomi atas pilihannya bergabung denganUni Eropa sejak tahun 1995. Sejak akhir 1980an, Finlandia telahmengalami beragam transformasi dalam sektor ekonomi terutamaberkaitan dengan kebijakan perdagangannya. Skurnik menjelaskanbahwa perubahan-perubahan utama telah mengalihkan Finlandia kearah ekonomi pasar liberal.

Finlandia merupakan negara yang memiliki ekonomi pasar bebas yangluas dan sangat terindustrialisasi dengan output perkapita hampirmenyamai Austria, Beligia, Belanda dan Swedia. Prosedur kebijakanperdagangan memperkuat daya saing ekonomi Finlandia denganmempengaruhi lingkungan operasional bisnis di Finlandia yang telahsecara luas diciptakan dan dengan menyakinkan arus impor yangefisien. Bukan hanya itu, kesuksesan ekonomi Finlandia didasarkanpada penghapusan hambatan-hambatan ekspor, investasi danaksesibilitas, juga kebijakan impor yang ramah kompetisi. MeskipunFinlandia telah membuka diri dengan pasar global, akan tetapi tidakdemikian halnya dengan sektor pendidikannya.

Finlandia pada dasarnya juga melakukan reformasi pendidikan yangdilalui secara bertahap sejak 1970an. Pada tahun 1990an, wacana untukmelakukan reformasi pendidikan di Finlandia berubah secara dramatissebagai konsekuensi dari manajemen sektor publik yang baru dankebijakan-kebijakan neoliberal lainnya. Akan tetapi Finlandia tetapimun dari reformasi pendidikan yang berorientasi pasar.

Di level internasional, Finlandia selalu mendapatkan saran dari OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development), PBB danUni Eropa dalam hal kebijakan di bidang pendidikan. Akan tetapi

Andika Kelana Putra

1396 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Finlandia tidak menunjukkan keberpihakannya pada kebijakan yangmengikuti jejak privatisasi dan standarisasi di dalam sektor pendidikanseperti yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat bahkan Jerman.Trade Union of Education (OAJ) di Finlandia yang merepresentasikanlebih dari 95% guru di negara tersebut secara konsisten menolak untukmengadopsi model manajemen bisnis dalam sektor pendidikan. Resistensi Finlandia menjadi semakin problematis manakalanegara-negara kesejahteraan lain di kawasan Skandinavia ternyata ikutterdampak oleh GERM. Swedia tercatat telah melakukan reformasipendidikan dengan mengikuti pola kebijakan yang sama dengan GERM.Gabriel H. Sahlgren menjelaskan bahwa era 1980an sampai dengan awaltahun 1990an merupakan masa-masa krusial transformasi kebijakanpendidikan Swedia menjadi lebih pro pasar. Pada tahun 1991, Swediamulai melepaskan kontrol negara atas sektor pendidikan melaluikebijakan yang disebut dengan school choice. Setahun kemudian,Swedia mereformasi sektor pendidikan dengan memberlakukan sistemvoucher (1992 Voucher Programme). Swedia bahkan oleh OECDdisebut sebagai negara Barat dengan sistem pendidikan yang berubahdrastis dari paling terpusat menjadi satu dari sekian negara yang palingterdesentralisasi.

Bukan hanya Swedia, Norwegia yang telah berabad-abad mengelolapendidikan dengan dasar kesetaraan melalui The Norwegian UnifiedSchool telah melakukan penyesuaian dengan globalisasi dengan secaraperlahan-lahan membuka peluang bagi pasar untuk bermain dalamsektor pendidikan. Pada tahun 2002, Norwegia meninggalkan modelUnified School dan beralih pada The Norwegian Quality Reform 2002yang berakar dari privatisasi dan kompetisi.

Memperhatikan bahwa secara ekonomi Finlandia telah membuka diridengan pasar global, dan bahwa negara-negara Skandinavia lain yangjuga menerapkan social welfarism telah melakukan penyesuaianterhadap kebijakan pendidikan yang lebih pro pasar, maka seharusnyaFinlandia juga bisa melakukan hal yang serupa. Namun demikian, ketikawacana neoliberalisme pendidikan masuk ke Finlandia pada tahun1990an, Finlandia justru menunjukkan sikap resistensi dengan tidakmengikuti model reformasi dalam GERM.

Vernacular Globalization dan Theory of Tree

Perdebatan mengenai globalisasi telah melahirkan berbagai sikapberkenaan dengan globalisasi itu sendiri salah satuanya adalahargumentasi yang saling bertentangan antara tesis-tesis konvergensi dandivergensi. Tesis konvergensi memberikan pernyataan bahwa globalisasimembawa dampak berupa homogenisasi terhadap struktur politik,

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1397

ekonomi dan budaya di level nasional. Tesis konvergensi menekankanpada penjelasan top-down dan proses makro, atau yang disebut denganperspektif globalization from above telah mengesampingkan danmenganggap remeh respon-repson lokal terhadap proses makro.

Pandangan divergensi dalam globalisasi kemudian muncul sebagai opinipenyeimbang sekaligus berfungsi untuk mengritik pandangankonvergensi yang dinilai mengesampingkan peran respon lokal. Tesisdivergensi menekankan pada heterogenitas dampak dan outcomeglobalisasi di level lokal (nasional, regional dan bahkan organsasional).Dalam konteks inilah, globalisasi memunculkan hal-hal yangmengemuka sebagai proses bottom up dari manipulasi, lokalisasi,interpretasi, mediasi, resistensi dan dan sebagainya. Bentuk-bentukrespon lokal terhadap globalisasi tersebut memunculkan konsekuensilogis berupa penjelasan yang non-linear, non-deterministik, konfliktualatau juga bahkan bersifat suka rela. Dalam bahasa lain, lokal memilikipengaruh yang kuat dalam merespon globalisasi, bahwa politik lokal dannasional justru memiliki kuasa untuk menafsirkan dan membentukulang tekanan globalisasi melalui nilai-nilai lokal sebagai pirantiutamanya. Besarnya kuasa dan porsi lokal dalam merespon globalisasimemunculkan konsekuensi logis bahwa di dalam tesis konvergensi,politik nasional tetap dianggap sebagai pihak yang memainkan perandalam mengorganisasi dan membentuk kebijakan yang didasarkan padabudaya nasional juga kebutuhan ekonomi dan sosial. Respon lokaldengan demikian bukan hanya didefinisikan sebagai kemampuannasional untuk melakukan penerjemahan maupun membentukan ulangnilai-nilai maupun tren global yang masuk ke level lokal (nasional)melalui budaya saja, akan tetapi juga didasarkan pada kebutuhan danrelevansinya terhadap nilai-nilai lokal.

Tesis divergensi juga diafirmasi oleh sebuah konsep yang disebutdengan vernacular globalization yang dikemukakan oleh AjunAppadurai dalam Modernity At Large.Vernacular globalizationdidefinisikan sebagai cara bagi lokal untuk merespon globalisasiglobalisasi yang bersifat top-down. Meski demikian, Appaduraimenawarkan pendekatan yang lebih moderat jika dibandingkan dengantesis divergensi. Dalam vernacular globalization, pihak lokal, melaluibudaya, sejarah, politik maupun pendidikan melakukan mediasi melaluikebijakan untuk melonggarkan maupun menyempitkan efek top-downglobalisasi. Asumsi dasarnya adalah bahwa ‘globalisasi dari atas’ ataubentuk-bentuk dominan dari globalisasi termediasi dalam konteks lokalmelalui vernacular globalization atau yang disebut dengan ‘globalisasidari bawah’.

Vernacular globalization pada dasarnya membawa resonansi gagasantentang glokalisasi, maupun hibridisasi yang sama-sama memiliki

Andika Kelana Putra

1398 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

argumen dasar untuk memediasi ketegangan antara homogenisasi danheterogenisasi, sebagaimana dalam konsep konvergensi dan divergensi.Akan tetapi, vernacular globalization tidak sama dengan glokalisasimaupun hibridisasi dalam konteks kuasa entitas lokal atau negara untukmenolak bentuk-bentuk dominasi global terhadap level nasional kaenadalam vernacular globalization, negara melalui pemerintahnya mampumeresistensi bentuk-bentuk dominan globalisasi.Dalam bahasaPopkewizt, vernacular globalization memunculkan ‘collective narative’,yakni konsep yang menghubungkan antara kebijakan dengan identitasnasional di berbagai sistem nasional yang berbeda-beda. Collectivenarrative memiliki substansi berupa keaslian sosial dan budaya, secarakoheren diartikulasikan oleh para pembuat kebijakan di level nasionalmaupun lokal diperlukan untuk memediasi kebijakan yangberpindah-pindah atau travelling policy. Hal itulah yang kemudiandigunakan untuk memformulasikan asumsi-asumsi berkaitan denganhal-hal apa yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan level lokal.

Resistensi lokal jyga ditunjukkan oleh Y.C Cheng dalam teorinya yangdisebut dengan Theory of Tree. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwanilai-nilai lokal berperan penting dalam pembanguan pengetahuanlokal. Di satu sisi, teori ini juga menjelaskan perlunya untuk menyerapsumber daya yang relevan dari sistem pengetahuan global sebagai upayauntuk mengambangkan pengetahuan di level lokal, maupun untukkemudian berkembang dalam memberikan kontribusi ke luar.

Melalui lokalitas sebagai unsur dominan dalam pembangunan lokal danglobal, maka mengembangkan pengetahuan lokal dalam pendidikanyang terglobalisasi membutuhkan identitas lokal dan akar budayadengan desian kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai lokal danaset-set budaya. Meskipun nilai-nilai lokal menjadi fondasi penting,namun negara tetap perlu untuk menyerap pengetahuan global yangcocok dan teknologi untuk mendukung pembangunan komunits lokaldan individu sebagai local citizen.

Theory of Three memiliki konsekuensi bahwa seleksi terhadappengetahuan global dalam pelaksanaannya ditentukan dan tergantungpada kebutuhan komunitas lokal dan preferensi budaya, bukan karenapopularitas di dunia luar. Dengan kata lain, pengetahuan global yangdiserap ke dalam komunitas lokal dilakukan atas dasar relevansi,kebutuhan dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal. Ketika pengetahuanglobal tidak sesuai, tidak dibutuhkan dan terlebih lagi tidak sesuaidengan nilai-nilai lokal maka akan terjadi proses penolakan terhadappengetahuan global itu sendiri. Hasil yang diharapkan dalampendidikan yang terglobalisasi adalah to develop a local person withinternational outlook, who will act locally and develop globally.

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1399

Kekuatan dari teori ini adalah bahwa komunitas lokal dapatmempertahankan dan bahkan lebih jauh mengembangkan nilai-nilaitradisional dan identitas kulturalnya sebagaimana keduanya tumbuhdan berinteraksi dengan masukan dari sumber-sumber daya dan energieksternal dalam mengakumulasi pengetahuan lokal untukpembangunan lokal itu sendiri. Oleh karena prosesnya lebih didasarkanpada akar kebudayaan, maka akan bersifat stabil dan bertahap. Padalevel tertentu, suksesnya pertumbuhan komunitas lokal dan sekaligusjuga sistem pengetahuan lokal akan berkotribusi terhadap pertumbuhankomunitas dan pengetahuan global.

Baik dalam konsep vernacular globaliation ataupun dalam Theory ofTree, keduanya memiliki kesamaan asumsi dasar bahwa dalam konteksglobalisasi, lokal atau negara memiliki kemampuan untuk melakukanseleksi atau bahkan menolak bentuk-bentuk dominan globalisasi itusendiri. Sikap negara untuk menerima atau menolak substansigelobalisasi berdasarkan pada preferensi nilai-nilai lokal yang telahmenjadi identitas bagi negara itu sendiri. Manakala globalisasi tidaksesuai dengan nilai-nilai yang dijadikan pedoman oleh sebuah bangsa,maka melalui pemerintah sebagai otoritas resmi dapat melakukantindakan nyata untuk melakukan resistensi. Vernacular globalizationdan Theory of Tree dengan demikian menjadi pisau analisis yang efektifuntuk menjelaskan sikap resistensi Finlandia terhadap GERM.

Nilai-nilai Refomasi Pendidikan Global Educational ReformMovement

GERM memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar reformasi pendidikanglobal yang kental dengan model kuasi-pasar, maupun dalam leveltertentu telah sampai pada penerapan sistem pendidikan yangmengadopsi sistem pasar. Secara umum, model pendidikan yangterdapat dalam GERM dikembangkan atas dasar nilai-nilai (1)kompetisi, (2) kebebasan atas pilihan sekolah, dan (3) akuntabilitasberdasarkan standar, dengan masing-masing berkaitan satu denganyang lain.

Market-based education memiliki asumsi dasar bahwa upaya untukmeningkatkan kualitas adalah dengan menciptakan iklim kompetisi.GERM bersandar pada asumsi bahwa kompetisi antar sekolah, guru dansiswa merupakan cara yang paling produktif untuk meningkatkankualitas pendidikan. Asumsi tersebut muncul dari pendapat bahwasistem pendidikan terlalu birokratis dan tidak efektif. Melalui analogisektor privat, iklim kompetisi terjadi ketika produsen responsifterhadap permintaan konsumen. Hal tersebut hanya bisa dilakukandengan mengurangi monopoli penyediaan jasa pendidikan dengan

Andika Kelana Putra

1400 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No.1

mengalihkan pendanaan kepada orang tua sebagai konsumen jasapendidikan. Sebagai konsekuensinya, jika kuasa dipindahkan kepadaorang tua, maka tekanan kompetisi akan mengeliminasi inefisiensibirokrasi karena pembiayaan yang menjadi sumber utama sekolah telahberalih kepada kehendak orang tua. Sekolah akan menjadi lebihresponsif terhadap kemauan orang tua.

Logika pasar menjelaskan bahwa kompetisi muncul manakala terdapatbanyak atau lebih dari satu provider untuk memenuhi permintaankonsumen. Oleh karena itu, kompetisi dalam pendidikan selaluberkaitan erat dengan kebebasan atas pilihan sekolah. Semakin banyakpilihan sekolah, akan semakin besar kompetisi. Dalam hal ini, orang tuaadalah konsumen dari pendidikan itu sendiri.

Terdapat setidaknya dua argumentasi ekonomis berkaitan dengankebebasan atas pilihan sekolah. Pertama, pilihan sekolah yang lebihbanyak akan memberikan kebebasan bagi orang tau maupun anak untukmemilih sekolah yang lebih cocok dengan selera dan sesuai dengankeinginan maupun kebutuhan pendidikannya. Kedua, jika orang tuamemiliki kebebasan untuk memilih sekolah, maka mekanisme pasarakan memastikan bahwa sekolah akan menawarkan standar yang tinggi. Sekolah akan sangat bergantung pada popolaritas lewat jumlah siswayang diterima. Sekolah yang tidak populer akan kehilangan siswa yangberminat untuk mendaftar dan karenanya sekolah akan kehilangansumber keuangan. Sebaliknya, sekolah populer akan mendapatkan lebihbanyak siswa dan secara otomatis lebih banyak sumber keuangan yangdidapat. Sebagai konsekuensinya, sekolah dihadapkan pada situasiantara harus berinovasi dan meningkatkan kualitas untuk memenuhipermintaan orang tua akan kualitas, atau justru semakin menurunkualitasnya dan tutup.

GERM bukan hanya dikembangkan atas dasar nilai-nilai kompetisi dankebebasan atas pilihan sekolah. Akuntabilitas berdasarkan tes danstandarisasi juga menjadi nilai-nilai penting yang mendasari efektivitaskerja sistem maupun peningkatan kualitas pendidikan dalam GERM.Dalam upaya untuk berkompetisi, sekolah membutuhkan otonomi lebih,dan dengan kebutuhan atas otonomi itulah muncul pula permintaanatas akuntabilitas. Inspeksi sekolah, tes yang terstandarisasi bagi siswadan mengevaluasi efektivitas kerja guru dengan demikian menjadikonsekuensi dari kompetisi bergaya pasar dalam reformasi pendidikansaat ini.

Nilai-nilai dalam GERM selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangankebijakan-kebijakan pendidikan. Jane C Millar Wods dalamdesertasinya menjelaskan bahwa neoliberaliasi pendidikan globalmemiliki konsekuensi logis terhadap empat bentuk kebijakan yakni (1)

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1401

desentralisasi, (2) privatisasi, (3) kurikulum dan pedagogi, dan (4)penilaian dan standar.

Pertama, desentralisasi dalam pendidikan dapat dijelaskan dalam tigamotif yang berbeda-beda. Pertama adalah motif politis, yakni bahwa disebagian besar negara-negara di dunia terdapat kesamaan antusiasmeuntuk meningkakan partisipasi dalam public decision-making olehkelompok-kelompok yang sebelumnya tidak dilibatkan (orang tua,swasta, otoritas lokal). Kedua adalah motif level pendanaan. Pemerintahpusat tidak berkehendak dan dalam kasus terntentu tidak mampu untukmenyediakan keuangan dalam mencukupi permintaan sekolah. Ketigaadalah motif efisiensi. Argumentasi utamanya adalah bahwa semakinbanyak pembuatan keputusan di level lokal, maka akan mengurangibiaya produksi setiap unit output.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, desentralisasi dalam reformasipendidikan memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas,efektivitas, dan efisiensi penyediaan pelayanan pendidikan dalamsebuah negara. Meski demikian, desentralisasi pendidikan jugamemberikan tantangan yang bersifat paradox bagi negara. Negara disatu sisi dituntut untuk tetap mengontrol kebijakan pendidikan dankualitas pendidikan melalui berbagai standar kualitas secara nasional. Di sisi yang lain realisasinya diterapkan di level lokal yang menuntutkontrol negara yang lebih kecil.

Kedua, Privatisasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang umumditemukan dalam aktivitas ekonomi, terutama berkaitan dengantanggung jawab pengelolaan berbagai sektor penting dalam suatunegara. Di dalam pendidikan, privatisasi pada dasarnya merupakansalah satu kebijakan neoliberal yang didorong oleh kebutuhan untukmenyesuaikan dengan globalisasi ekonomi. Privatisasi pendidikan olehkarenanya merupakan suatu respon untuk mengurangi pengeluarannegara dalam pendidikan, memprivatisasi pelayanan publik danmerespon permintaan masyarakat melalui penekanan pada polapendidikan untuk pembangunan. Pengertian tersebut mengandung tigaaspek penting yakni (1) sebagai sarana mengurangi pengeluaran negara,(2) merespon permintaan masyarakat dan (3) menekankan pada polapendidikan untuk pembangunan. Privatisasi pendidikan dalampengertian mengurangi pengeluaran negara di sektor pendidikanmemiliki konsekuensi logis adanya upaya dari negara membukakesempatan bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam halpendanaan dan memunculkan kerjasama negara dengan swasta ataudisebut dengan public-private partnership (PPP). Membuka peluangkerjasama antara pemerintah dengan swasta bukan hanya dilihatsebagai upaya untuk mengurangi beban biaya yang ditanggungpemerintah dalam menyediakan jasa pendidikan namun juga bertujuan

Andika Kelana Putra

1402 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan olehsektor swasta itu sendiri.

Bentuk dari kerjasama pemerintah-swasta berbeda-beda di banyaknegara. Sebagai contoh, di Uganda, pemerintahnya membuatkesepakatan dengan sekolah-sekolah swasta, terutama yang berbasisagama, untuk menyediakan jasa pendidikan, meskipun masih dibawahpanduan umum Universal Secondary Education (USE). Di AfrikaSelatan, kerjasama pemerintah-swasta dilakukan dengan penyediaansarana penunjang oleh sebuah perusahaan air swasta. Di Kolumbia,kerjasama pemerintah-swasta direalisasikan dengan menyerahkanmanajemen ratusan sekolah kepada institusi-institusi swasta melaluikontrak jangka panjang.

Privatisasi dalam pengertian merespon permintaan masyarakatmemiliki implikasi membuka pilihan-pilihan jenis jasa pendidikan barubagi masyarakat. Bentuk nyata dari hal tersebut adalah dibukanyasekolah-sekolah swasta. Kebijakan untuk memperbanyak pilihansekolah dalam implementasinya juga beragam di berbagai negara. Duabentuk yang umum diaplikasikan di berbagai negara adalah sistemvoucher dan charter schools atau sekolah berdasar kontrak.

Sistem voucher merupakan warisan dari pemikiran Milton Friedmantetang sekolah-sekolah negeri yang dinilai tidak efektif sebagai akibatdari rumitnya birokratisasi pendidikan. Friedman memperkenalkangagasan revolusionernya tentang public choice. Sistem voucher dinilaioleh Friedman sebagai cara efektif untuk meningkatkan kompetisi danefisiensi yang lebih besar dalam pendidikan tingkat dasar danmenengah.

Inti dari sistem voucher adalah mengalihkan pendanaan dari sekolahkepada orang tua murid. Para orang tua memiliki kebebasan untukmemilih sekolah bagi anak-anaknya, baik negeri maupun swasta. Dalamsistem voucher tradisional, pemerintah memberikan pendanaan kepadakeluarga secara langsung untuk membuat setiap keluarga mampumemilih sekolah negeri maupun swasta manapun yang diinginkan untukanak-anak mereka. Sistem voucher telah diaplikasikan di berbagainegara sebagai bagian dari proses reformasi pendidikan. Programvoucher telah dioperasikan di Amerika Serikat, Swedia dan Denmark. DiAmerika Latin, setidaknya 12 negara telah memiliki sistem serupavoucher, termasuk diantaranya Belize, Chili, Guatemala dan Kolumbia. Sebagai perkembangan dari upaya memperluas pilihan sekolah,berbagai negara mengaplikasikan sistem charter school atau sekolahyang didanai oleh pemeirntah untuk menyelenggarakan jasa pendidikanberdasarkan sistem kontrak dengan lembaga pemerintah pemberi dana.Secara umum, sekolah charter merupakan sekolah yang didanai oleh

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1403

pemerintah, namun secara khusus dikelola oleh sekompok atauorganisasi dibawah kontrak legislatif (charter) dengan negara taujurisdiksi. Kontrak tersebut membebaskan sekola-sekolah charter dariaturan-aturan maupun regulasi lokal maupun negara. Sebagai ganti darifleksibilitas dan otonomi yang didapatkan, sekolah-sekolah charterwajib memenuhi kewajiban standar-standar akuntabilitas yang terteradalam kontrak. Secara sederhana, sekolah charter merupakan sekolahyang dikelola oleh swasta namun didanai oleh pemerintah.

Sepertihalnya sistem voucher, sekolah charter memiliki tujuan untukmeningkatkan kualitas sekolah-sekolah negeri melalui mekanismekompetisi. Di San Luis Argentina misalnya, penerapan sistem sekolahcharter dilihat sebagai langkah awal penciptaan kuasi pasar dalampendidikan melalui diferensiasi pilihan sekolah dan kompetisi.Kebijakan memperluas pilihan sekolah di San Luis memunculkan tigakelompok sekolah yakni kelompok sekolah negeri, kelompok sekolahyang dikelola oleh swasta dan sekolah-sekolah charter itu sendiri.Pemerintah Argentina berkeyakinan bahwa banyaknya pilihan sekolahakan membuat setiap orang bebas memilih. Dengan bebasnya setiaporang untuk memilih, maka setiap sekolah akan berkompetisi untukmemberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Privatisasi dalam konteks menekankan pola pendidikan untukpembangunan memiliki makna bahwa pendidikan merupakan sektorpenting bagi proses pembangunan negara, terutama berkaitan denganpeningkatan daya saing negara dalam bingkai globalisasi ekonomi.Derivasi kebijakannya adalah merevisi konten pendidikan terutamaberkaitan dengan kurikulum dengan mengutamakan substansi-substanipelajaran yang mendukung terciptanya tenaga kerja ahli sesuaipermintaan pasar.

Assessment atau penilaian dan standar merupakan dua hal pentingdalam neoliberalisme pendidikan. Standarisasi, atau dalam bahasa lainjuga sering disebut sebagai akreditasi merupakan upaya melakukanefisiensi dan evektivitas biaya sebagai hasil dari penerapan privatisasidan desentralisasi pendidikan. Standarisasi dan penilaian juga didorongoleh motivasi untuk meningkatkan performa akademik, meningkatkanakuntabilitas, memastikan kualitas dan merespon permintaan kompetisipasar.

Dalam logika manajerialisme korporasi, standar dan penilaian dinilaisebagai alat yang efektif untuk mengontrol kualitas dan efektivitas kerjamelalui target-target yang telah ditentukan. Standarisasi dan penilaiandalam perkembangannya mejadi dua instrumen penting yang diadopsidi berbagai negara sebagai upaya meningkatkan kualitas danakuntabilitas dalam pendidikan. Penyebaran yang cepat dari sistem

Andika Kelana Putra

1404 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

penilaian nasional merupakan bagian dan budaya global yang telahmenjadikan evaluasi pencapaian siswa sebagai instrumen kuat yangmemonitor dan menstimulasi reformasi pendidikan di berbagai negaradi dunia.

Sepertihalnya standarisasi dan penilaian, kurikulum merupakaninstrumen penting reformasi pendidikan. Kurikulum merupakan salahsatu bentuk standarisasi akademik yang ditujukan untuk menyesuaikansubstansi dan pendekatan pendidikan, memasukkan danmempromosikan informasi, pengetahuan dan kemampuan (skill) yangdibutuhkan untuk bersaing dalam ekonomi global yang serbakompetitif. Kurikulum oleh karenanya dapat berubah sewaktu-waktusecara kontinyu karena kurikulum merepresentasikan lebih dari sekedarajang pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sehingga mampuberpartisipasi dalam pasar global.

Nilai-nilai yang Mendasari Pendidikan Finlandia

Sejak tahun 1960an, iklim kebijakan sosial mulai mendifusikannilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial ke seluruh elemen masyarakatFinlandia dengan tujuan untuk mencapai sebuah masyarakat yang adilsecara sosial dengan pendidikan tinggi bagi setiap orang. Sejak itulah,nilai-nilai kesetaraan dan keadilan menjadi fondasi utama bagipemerintah Finlandia dalam menyediakan pendidikan bagi setiap warganegaranya.

Kementrian Pendidikan Finlandia (Opetusministeriö) secara tegasmenyebut dalam visinya bahwa pendidikan merupakan faktor kuncibagi ekonomi dan peradaban modern di negaranya. “Finland is a Nordicwelfare society, where education and training, culture and science arethe key factors for citizens' well-being, as well as for the Finnisheconomy and modern civilisation.”

Dalam Strategi 2015 Kementrian Pendidikan yang dibuat tahun 2003,poin pertama dalam area kunci strategis yang hendak dicapai olehpemerintah adalah “mengamankan kesetaraan pendidikan dan budaya”.Dengan mengamankan kesetaraan akses terhadap pendidikan,pemerintah telah berkontribusi terhadap kesejahteraan intelektual, fisikdan ekonomi.

Masyarakat Finlandia sendiri memiliki keyakinan atas nilai-nilaikeadilan (equity) dan menolak nilai-nilai kompetisi. Studi yangdilakukan di Finlandia menunjukkan bahwa para orang tua di Finlandiamemiliki perasaan kuat terhadap kesetaraan (equality) dan keadilan(equity) dan tidak mendukung ajaran-ajaran pengelolaan sekolah

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1405

berorientasi pasar terlebih ideologi tentang kompetisi. Sebaliknya,mereka memiliki perasaan cemas terhadap ketimpangan kesempatanatas pendidikan. Kesempatan pendidikan yang sama telah menjadi nilaiutama dan prinsip petunjuk dari kebijakan pendidikan Finlandia sejak1960an. Kebaikan dari pendidikan Finlandia adalah bahwa setiap orangmemiliki akses yang mudah terhadap kesempatan atas pendidikan yangberkualitas tinggi dan disediakan serta didanai oleh negara.

Nilai selanjutnya adalah trust dan responsibility. Masyarakat Finlandiamembangun nilai-nilai kepercayaan dengan mengedepankan tanggungjawab. Nilai-nilai kepercayaan dan tanggungjawab inilah yangdikembangkan oleh Finlandia di dalam mengelola sistem pendidikandan mengatur relasi antar pihak dalam satu kesatuan sistem. Budayapercaya di Finlandia berarti bahwa otoritas pendidikan dan parapemimpin politik percaya bahwa guru, bersama dengan kapala sekolah,orang tua dan komunitas, mengetahui dengan betul bagaimana untukmenyediakan pendidikan yang terbaik semaksimal mungkin untukanak-anak dan pemuda di Finlandia. Guru di Finlandia menikmatikepercayaan dari masyarakat umum dan juga dari elit-elit politikbahkan ekonomi, yang tentunya jarang di banyak negara. Nilai-nilaikepercayaan yang tumbuh di Finlandia juga didukung denganlingkungan yang dibangun diatas nilai-nilai kejujuran, kepercayaan diri,profesionalisme dan pemerintahan yang baik dan bersih dan penuhtanggung jawab. Hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan minimnyaindikator persepsi korupsi di Finlandia dalam penilaian TransparancyInternational.

Masyarakat Finlandia percaya terhadap pemerintah dan begitu pulapemerintah memiliki kepercayaan terhadap para praktisi pendidikanterutama guru dan kepala sekolah untuk mengelola pendidikan sebaikmungkin. Mempercayai sekolah dan guru adalah konsekuensi logis dariberfungsi baiknya masyarakat dan tingginya modal sosial. Kejujuran dankepercayaan sering dilihat sebagai nilai-nilai yang paling dasar darimasyarakat Finlandia. Guru dipercaya karena mereka memilikikualifikasi, keahlian dan komitmen serta tanggung jawab yang tinggi.

Keyakinan masyarakat Finlandia tentang kesetaraan, keadilan,kepercayaan dan tanggungjawab selanjutnya memunculkan etos kerjayang didasarkan atas semangat saling sokong. Kerjasama dan kolaborasimerupakan bagian dari kuatnya budaya percaya di Finlandia.Pemerintah Finlandia memiliki cara pandang yang berbeda dalammenghadapi persaingan global. Sebagai upaya mempersiapkan dirimenjadi negara yang memiliki ekonomi kompetitif, sekolah dan siswaharus lebih sedikit berkompetisi. Sebaliknya, sekolah harusmeningkatkan kolaborasi internal.

Andika Kelana Putra

1406 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Finlandia memiliki asumsi bahwa pemikiran yang ahli, komunikasi yangkompleks dan pemecahan masalah yang kreatif hanya dapat diciptakanketika kolaborasi dimaksimalkan dan kompetisi diminimalisir.Kolaborasi dan kerjasama harus memimpin kebijakan-kebijakanpendidikan dan pembangunan sistem pendidikan. Sekolah daninstitusi-insitusi pendidikan lain harus menanamkan sikap, budaya, dankeahlian yang dibutuhkan dalam lingkungan pembelajaran yang kreatifdan kolaboratif.

Kolaborasi dan kerjasama sangat ditekankan di Finlandia, bukan hanyamenyangkut proses belajar, namun juga kerjasama antar pihak. Gurubekerja bersama untuk mendukung murid yang mengalami kesulitan.Jika sekolah memiliki kelemahan atau kepala sekolah yang tidak efektif,maka wakil kepala sekolah ataupun juga guru-guru lainnya mengambiltanggungjawab atas kurikulum di level sekolah. Jika orang-orang disekolah tidak mampu memimpin dengan baik, strategi yang diambilbukan dengan memecat mereka namun berusaha untukmengembangkan kemampuan mereka.

Analisis antara Nilai-nilai GERM dengan Nilai-nilaiPendidikan Finlandia

Dengan menjabarkan nilai-nilai dari kedua sisi, maka didapatkanketerangan bahwa GERM memiliki nilai-nilai yang menjadi fondasi bagikebijakan-kebijakan dalam mengelola pendidikan. Pertama, GERMberpijak pada nilai-nilai kompetisi sebagai dasar untuk meningkatkankualitas pendidikan baik dari segi output maupun dari segi pengelolaanpendidikannya. Kedua, kebijakan-kebijakan dalam GERM, utamanyaprivatisasi pendidikan dijalankan atas keyakinan pada kebebasan ataspilihan sekolah. Ketiga, dengan kuatnya mekanisme pasar dalampengelolaan pendidikan, maka di saat bersamaan GERM juga dijalankanatas dasar nilai-nilai akuntabilitas.

Di sisi yang lain, Finlandia mengembangkan nilai-nilai berbeda yangmenjadi dasar bagi pengelolaan sektor pendidikannya. Pertama,Finlandia mengembangkan pendidikannya di atas fondasi nilai-nilaikesetaraan (equality) dan keadilan (equity). Kedua, mekanismepengelolaan pendidikan di Finlandia dijalankan atas dasar nilai-nilaikepercayaan dan tanggungjawab. Ketiga, Finlandia menekankan padanilai-nilai kerjasama dan kolaborasi. Dengan membandingkankeduanya, maka akan di dapat perbandingan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Nilai-nilai GERM dengan Nilai-nilaiPendidikan Finlandia

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1407

Perbandingan antara nilai-nilai GERM dengan nilai-nilai pendidikanFinlandia tidak lantas memberikan keterangan secara jelas bahwakeduanya saling bertentangan sehingga menyebabkan Finlandiabersikap resisten terhadap GERM. Sebagaimana disebutkan dalamTheory of Tree, sebuah negara menolak global knowledge maupun trenglobal karena adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai maupun budayalokal. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap nilai-nilai GERMmelalui uji implementasi atas kebijakan-kebijakan dalam GERM yangmerupakan derivasi dari nilai-nilai GERM itu sendiri.

Pertama, dalam GERM, peningkatan kualitas hanya bisa dilakukandengan menciptakan iklim kompetisi baik antar institusi pendidikan,guru maupun antar siswa. Logika kompetisi menjelaskan bahwa ketikasetiap orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, makamasing-masing akan berupaya untuk meningkatkan kualitas sehinggakualitas meningkat secara agregat. Kompetisi dalam pendidikankemudian diimplementasikan dalam bentuk kebijakan berupamemperluas pilihan sekolah dengan mengalihkan pendanaan kepadaorang tua melalui sistem voucher dan sekolah-sekolah charter.

Para pengamat dan peneliti dari berbagai negara telah melakukanbeberapa riset untuk mengetahui dampak dari diberlakukannya pilihansekolah dan kompetisi di berbagai negara. Helen F. Ladd dan Edward B.Fiske dalam penelitiannya di Selandia Baru menunjukkan hasil berupasedikitnya korelasi antara pilihan sekolah dan kompetisi denganpeningkatan kualitas pembelajaran siswa secara signifikan. Pilihanorang tua dan kompetisi di Selandia Baru yang dilakukan sebagaikonsekuensi reformasi pendidikan tahun 1992 ternyata justrumemunculkan efek negatif. Lebih lanjut penelitian tersebutmenunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada relasi signifikan antara

Andika Kelana Putra

1408 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No.1

peningkatan lingkungan kompetisi dalam pendidikan denganpeningkatan hasil belajar siswa di Selandia Baru. Sebaliknya, kompetisijustru mengurangi bukan hanya kualitas pembelajaran, namun jugakualitas pengajaran para guru.

Kompetisi dalam pendidikan dinilai oleh banyak pengamatmemunculkan kesenjangan. Wacana kesenjangan pendidikan terjadi dihampir setiap negara yang mengadopsi pilihan orang tua dan kompetisidalam sistem pendidikannya. The New York Times memuat artilkel yangberjudul ”OECD Warns West on Educational Gaps” membahasmengenai dua fenomena berkaitan dengan hasil laporan Program ofInternational Students Assessment (PISA) tahun 2012. Laporantersebut menunjukkan bahwa negara-negara Barat justru mengalamistagnasi bahkan penurunan skor dan rangking. Inggris, Amerika dansebagian besar negara-negara Eropa Barat menunjukkan hasil yangtidak memuaskan, terutama Amerika yang memiliki nilai Matematika dibawah rata-rata OECD.

Hasil yang lebih buruk ditunjukkan oleh Swedia yang menunjukkanpenurunan terbesar diantara negara-negara lain. Swedia mengalamipenurunan 3,3% di bidang matematika, 3,1% dalam sains dan 2,8%dalam membaca. Hal tersebut merupakan tren yang berkelanjutan daritahun 2009. John Berrim menjelaskan bahwa tren penurunan yangcenderung berlangsung terus menerus di Swedia merupakan dampakdari model pendidikan yang mengadopsi sistem vouchers.

Di negara-negara berkembang seperti Chili dan Mesir, reformasipendidikan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari StructuralAdjustment Programs membawa dampak yang bersifat paradoks. DiMesir contohnya, upaya memperbanyak pilihan sekolah yang dilakukanmelalui privatisasi pendidikan memunculkan banyak sekolah-sekolahswasta yang berkualitas. Akan tetapi di saat yang bersamaan privatisasipendidikan juga memunculkan kesenjangan mengingat sekolah-sekolahswasta hanya bisa dimasuki oleh masyarakat mampu.

Gelombang privatisasi dalam pendidikan yang seharusnya fill in the gapatas penyediaan jasa pendidikan justru telah melayani pihak-pihak yangmemiliki kemampuan untuk memperoleh jasa pendidikan yang dikelolaoleh swasta. Pajak yang rendah dan regulasi yang tidak terlalu ketattelah mengakibatkan ledakan pertumbuhan sekolah dan universitasswasta. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut telah mentransformasi apayang mungkin dipertahankan oleh elit di era 1990an menjadi sebuahnorma bagi keluarga kalangan kelas atas, khususnya di Kairo.

Hal yang serupa tidak hanya terjadi di Mesir. Kompetisi dan kebebasanatas pilihan sekolah memunculkan kesenjangan performa pendidikan

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1409

yang dikaitkan dengan latar belakang sosio-ekonomi orang tua dansiswa itu sendiri. Sebagaimana diafirmasi oleh Erikson dan Jonsonbahwa satu dari dua faktor utama penyebab ketimpangan pendidikanadalah perbedaan kemampuan dan performa akademik antara parasiswa dari latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda-beda pula.

Guna memperoleh data yang objektif, perlu merujuk definisi equitydalam pendidikan yang ditetapkan oleh OECD dalam PISA mengingatbahwa PISA merupakan penilaian objektif secara internasional dandiikuti oleh lebih dari 70 negara OECD dan non OECD. Menurut OECD,keadilan dalam pendidikan memiliki arti bahwa seseorang atau kondisisosial seperti gender, etnis atau latar belakang keluarga bukanmerupakan penghambat bagi pencapaian potensi pendidikan dan bahwasetiap individu mencapai setidanya level keahlian dasar minimum.Dalam sebuah sistem pendidikan, keadilan pendidikan adalah manakalasetiap murid memiliki kesempatan untuk memperoleh keahlian tingkattinggi, tanpa memandang kondisi personal maupun sosial darimasing-masing siswa itu sendiri.

PISA tahun 2000 menunjukkan bahwa latar belakang sosial danekonomi keluarga memiliki tingkat dampak yang berbeda-bedaterhadap hasil maupun performa pendidikan siswa di berbagai negara.Negara-negara GERM yang memiliki GDP tinggi seperti AmerikaSerikat, Inggris, dan Australia memiliki tingkat kesenjangan tinggi,begitupula dengan Selandia Baru yang memiliki dampak sosio-ekonomiyang tidak jauh berbeda dari rata-rata OECD. Amerika Serikat danInggris menjadi dua negara yang memiliki ketimpangan pendidikantertinggi diantara negara-negara OECD maupun negara-negara nonOECD yang berpartisipasi dalam PISA tahun 2000 (lihat Grafik 1).

Grafik 1 Relasi Performa Pendidikan dengan Latar BelakangSosio-ekonomi di Negara Maju dan Berkembang Tahun 2000

Andika Kelana Putra

1410 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1411

Pada tahun 2006, tren kemunduran tingkat equality terjadi di AmerikaSerikat juga diikuti oleh negara-negara GERM lainnya (lihat Grafik 2).Inggris meskipun memiliki skor performa pendidikan di atas rata-rataOECD, namun tingkat ketimpangan pendidikan juga masih di atasrata-rata OECD, begitu pula dengan Australia dan Swedia. Dua negaratersebut mengalami kenaikan nilai ketimpangan dan penurunan skorperforma pendidikan. Selandia Baru meskipun skor performapendidikan masih di atas rata-rata OECD, namun level ketimpangannegara tersebut justru mendekati Amerika Serikat.

Grafik 2 Relasi Performa Pendidikan dengan Latar BelakangSosio-ekonomi Tahun 2006

Amerika Serikat sampai dengan tahun 2009 masih tercatat sebagainegara dengan tingkat ketimpangan pendidikan yang tinggi. Hal yangserupa juga terjadi pada Selandia Baru.Jika mengacu pada data tahun2003, Selandia Baru masih tergolong sebagai negara dengan level

Andika Kelana Putra

1412 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

dampak sosio-ekonomi terhadap pendidikan yang relatif kecil. Akantetapi Selandia Baru justru menunjukkan kemunduran dan di tahun2009 menjadi negara yang memiliki level ketimpangan pendapatantinggi dan dampak sosio-ekonomi terhadap pendidikan yang juga tinggi.

Grafik 3 Ketimpangan Pendapatan dan Kekuatan Hubunganantara Latar Belakang Sosioekonomi dan PerformaPendidikan tahun 2009.

Pada sisi yang lain, Inggris, Australia, Swedia bahkan Denmark jugamenunjukkan kemunduran baik dari segi ketimpangan pendapatan,maupun level dampak sosio-ekonomi terhadap performa pendidikan dimasing-masing negara. Swedia dan Denmark pada dasarnya merupakannegara Skandinavia yang dikenal memiliki tingkat kesetaraan sosialtinggi. Namun, dua negara tersebut mengalami kemunduran kesetaraandan bahkan mendekati Inggris.

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1413

Secara umum, lebih dari 2/3 negara-negra OECD telah meningkatkankesempatan pilihan sekolah bagi keluarga dengan persepsi bahwamekanisme pasar dalam pendidikan akan berdampak pada akses yangsama terhadap kualitas sekolah yang tinggi. Namun OECD sendirimembuat pernyataan bahwa kompetisi dan pilihan sekolah justruberdampak negatif bukan hanya pada ketimpangan dan segregasisekolah, namun juga penurunan dalam performa akademik.

Bukan hanya kebijakan privatisasi yang bermasalah, berbagai kritik jugamuncul terhadap akuntabilitas yang dititikberatkan lewat mekanismetes, kurikulum dan standarisasi yang dinilai secara sepihakmenguntungkan kepentingan industri. Pertama, bagi para siswa,akuntabilitas berdasar tes dan standarisasi kurikulum dinilai sebagaiupaya mengeksploitasi para siswa dan mengurangi kekritisan berfikir.Standarisasi dan kurikulum merepresentasikan adanya kontrol kualitaspendidikan. Proses pengajaran dan pembelajarannya telah ditentukandan distrukturkan sebelumnya oleh pemerintah serta menggunakanmetode ujian beresiko tinggi. Konsekuensinya, standarisasi dankrikulum yang terlalu rigid meninggalkan sedikit ruang bagi orisinalitasdan kreativitas.

Kedua, bagi para pendidik, terutama guru, akuntabilitas danstandarisasi kurikulum telah meninggalkan sedikit ruang untuk menjadikreatif dan otonom dalam mengelola kelas. Banyak guru sekolah yangmerasa bahwa mereka tidak lagi bernilai dan tidak dihargai karenasecara rutin mereka harus ‘diperiksa’ dan dievaluasi oleh administrasisekolah maupun komunitas publik. Tuntutan sistem akuntabilitasmemaksa guru maupun sekolah untuk memenuhi standar yang telahditetapkan pemerintah.

Di Amerika Serikat, akuntabilitas berdasar tes dan standarisasi mulaidiaplikasikan pada tahun 2001 melalui No Child Left Behind (NCLB).Setiap siswa sekolah negeri, apapun latar belakang sosio-ekonomi,bahasa, atau disabilitas yang melekat harus mampu lulus standar tes sebagai upaya untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar belajar.Hasil tes direfleksikan dalam laporan Adequate Yearly Progress (AYP)masing-masing sekolah. Jika AYP tidak tercapai, maka yang palingterdampak adalah guru dan sekolah. Guru berpotensi kehilanganpekerjaan sedangkan sekolah yang tidak memenuhi AYP akan diambilalih oleh negara.

Data-data di atas memberikan penjelasan bahwa GERM memilikibeberapa fitur kebijakan yang berdasarkan pemaparan dan datasebelumnya, kebijakan-kebijakan tersebut justru memiliki efek sampingterutama berdampak pada munculnya kesenjangan pendidikan. Hal inibertentangan dengan tujuan pendidikan Finlandia yang sangat

Andika Kelana Putra

1414 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan.Nilai-nilai kompetisi juga tidak berkesuaian dengan nilai-nilaikolaborasi yang kerjasama yang ditekankan di Finlandia dalammewujudkan kesetaraan pendidikan di negaranya.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap resistenyang ditujukan oleh Finlandia disebabkan karena nilai-nilai GERM tidaksesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan oleh Finlandia.Sebenarnya GERM dikembangkan untuk tujuan baik meningkatkankualitas output pendidikan negara dan membuat sektor pendidikanlebih fleksibel dengan permintaan sektor industri. Akan tetapiberdasarkan analisis dan data yang temukan, GERM justru memilikiefek samping yang bersifat negatif bagi nilai-nilai yang dikembangkandalam pendidikan Finlandia. Sejak mereformasi pendidikannya di eratahun 1970an, Finlandia memiliki komitmen untuk melihat pendidikansebagai sektor vital bagi pembangunan masyarakatnya. PendidikanFinlandia dikembangkan atas dasar kesetaraan dan keadilan yangberimplikasi pada kebijakan “pendidikan untuk semua” tanpamemandang atribut sosial yang melekat pasa tiap-tipa orang. Di sisilain, nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam GERM justru memunculkanfitur-fitur kebijakan seperti privatisasi dan demand-based school yangberdampak pada kesenjangan.

Kesenjangan pendidikan yang terdapat dalam outputkebijakan-kebijakan GERM tentu bertolak belakang dengan tujuanFinlandia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan pendidikan.GERM juga memiliki fitur kebijakan berupa desentralisasi yang dalamimpelementasinya sangat bergantung pada tanggung jawab berdasarakuntabilitas dan standarisasi. Hal tersebut ternyata berakibat burukbagi independensi guru dengan adanya sistem inspeksi, danmengerdilkan kreativitas berfikir. Pada poin ini pula GERM tidak sesuaidengan nilai-nilai tanggung jawab yang didasarkan pada kepercayaan,bukan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

Buku:

Friedman,Milton “The Role of Government in Education,” dalamEconomics and the Public Interest, diedit oleh R. Solo, UnitedStates: Rutgers University Press, 1955.

.

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1415

Lewis, R. Finland, Cultural Lone Wolf . Yarmouth: Intercultural Press,2005.

Lingard, Bob dan Jenny Ozga. The RoutlageFalmer Reader inEducation Policy and Politics, Routledge: 270 Madison Ave. 2007.

McGinn, N. dan T. Welsh, Decentralization of Education: Why, When,What and How? Paris: UNESCO, 1999.

OECD, Strong Performers and Successful Reformers in Education:Lessons from PISA for Japan, Paris: OECD Publishing, 2012.

Sahlberg, Pasi “Educational Change in Finland”, dalam SecondInternationalHandbook of Educational Change, diedit oleh A.Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan and D. Hopkins, New York:Springer, 2010.

Sahlberg, Pasi. Finnish Lessons: What Can the World Learn fromEducational Change in Finland. New York: Teachers College Press,2011.

Vaira, Massimiliano, Globalization and Higher EducationOrganizational Change: A Framework For Analysis,Netherland:Kluwer Academic Publisher, 2004.

JURNAL:

Benvesniste, L. “The political Structuration of Assesment: NegotiatingState Power and Legitimacy,”Comparative Education Review 46(Januari 2004): 30

Cheng, Y.C, “Local Knowledge and Human Development inGlobalization of Education,” Centre for Research and InternationalCollaboration Hong Kong Institute of Education (2003).

Erikson, R. dan Jonson J.O, “Understanding Educational Inequality:The Swedish Experience,” L’Annee sociologique 50, 345-382 dalamCarl le Grand, Ryszard Szulkin dan Michael Tahlin, “EducationInequality in Sweden: A Literature Review”. Stockholm University.322-360.

Gibbons S., Stephen Machin dan Olmo Silva, “The Educational Impactof Parental Choice and School Competition.” CentrePiece,”CEPResearch Programme (Winter 2006): 6-9.

Ladd, Helen F. dan Edward B. Fiske, “Does Competition ImproveTeaching and Learning? Evidence from New Zealand,” EducationalEvaluation and Policy Analysis 25 (Januari 2003): 97-112.

Machintosh, Andrew dan Deb Wilkonson, “School Vouchers: Anevaluation of their impact on education outcomes,” The AustraliaInstitute Discussion Paper No. 88 (Juli 2006): 1322-5421.

Oinas, Paivi, “Finland: A Success Story?” European Planning Studies.(Desember 2005).

Robertson, Susan Mario Novelli, Roger Dale, Leon Tikly, Hillary Dachi,dan Ndibelema Alphonce Globalization, “Education and

Andika Kelana Putra

1416 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Development: Ideas, Actors and Dynamics” Department forInternational Development (2007).

Rubin, D. Ian dan Christopher J. Kazanjian, “Just another Brick in theWall: Standardization and Devaluing of Education,” Journal ofCurriculum and Instruction (JoCI) (November 2011): 94-108.

Sahlberg, Pasi, “Education Reform For Rising EconomicCompetitiveness” Journal of Educational Change (2006): 1-29.

Sahlgren, Gabriel “Schooling for Money: Swedish Education Reform andthe Role of Profit Motive” IEA Discussion Paper (Desember 2010):6-24.

Simola, Hannu, “The Finnish miracle of PISA: historical and sociologicalremarks on teaching and teacher education.” ComparativeEducation 41 (November 2005): 455-470.

Verger, Antoni dan Altinyelken, Hülya Kosar, “Global Education Reformand The New Management of Teachers: A CriticalIntroduction.”Educational International Research Institute. (2013)

Welle-Strand, Anne dan Arild Tjeldvoll, “The Norwegian Unified School:A Paradise Lost?” Journal of Education Policy 17 (2002): 673-686.

JURNAL ONLINE:

OECD, “Lessons from PISA for the United States, Strong Performersand Successful Reformers in Education” OECD Publishing (2011)http://dx.doi.org/10.1787/9789264096660-en (diakses November2014)

ARSIP PEMERINTAH

Ministry of Education, Ministry of Education Staregy 2015.Publications of the Ministry of Education Helsinski, 2003.

Ministry of Education and Culture, Finnish National Board of Educationand CIMO, Education in Finland: Finnish Education in a NutshellPublicated by Kopijyvä, Espoo, 2012.

PAPER, LAPORAN RISET DAN DESERTASI:

Belfield, Clive.R. dan Henry M. Levin, “The Effect of Competition onEducational Outcomes: A Review of US Evidance,” NCSPE ColumbiaUniversity, Maret, 2002.

Cardini, Alejandra. “The Influences of Globalization in Educationpolicy-making: The case of the charter schools in the Province of SanLuis, Argentina” Laporan Riset Pendidikan.

Resistensi Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1417

Dante Contreras, “Evaluating a Voucher system in Chile, Individual,Family and School Characteristicsm.” Laporan Riset Pendidikan,Universidad de Chile dan Yale University.

Dixon, Marion Woods. “Investing in Inequality: Education Reform inEgypt” Middle East Report 225, Summer 2010.

Hargreaves, Andrew. “School Leadership for Systematic Improvementin Finland: A Case Study Report for the OECD activity ImprovingSchool Leadership.” Laporan studi kasus untuk OECD, 2007.

OECD, “First Result of PISA 2003” Paris: OECD Publishing, 2003.OECD, “PISA 2000 Report” Paris: OECD Publishing, 2003.OECD, “PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World

Executive Summary” Paris: OECD Publishing, 2007.Partnoi, L dan S Baghley. “Vernacular globalization and the mediation of

the discourse on global competition in higher education” Paperdipresentasikan di the 56th Annual Conference of the Comparativeand International Education Society, Caribe Hilton, San JuanPuerto, 2012.

Sahlberg, Pasi “A short history of educational reform in Finland,” April,2009.

Wod, Jane C Millar. “The impact of Globalization on Education Reform:A Case Study of Uganda.” Desertasi Ph.D, University of Maryland,Maryland, 2008.

ARTIKEL ONLINE:

Guttenplan, D., “OECD Warns West on Educational Gaps,”New YorkT i m e s , Desember,2013.http://www.nytimes.com/2013/12/09/world/asia/oecd-warns-west-on-education-gaps.html (diakses November 2014).

Strauss, Valerie. “How GERM is infecting school around the world,”Washington Post, 2012,www.washingtonpost.com/blogsanswer-sheet/post/how-germ-is-infecting-schools-around-the-world/2012/06/29/gJQAVELZAW_blog.html (diakses November 2014).

WEBSITE DAN DATABASE ONLINE

Central Intellligent Agency,“The World Fact Book:Finland,”https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html

Ministry for Foreign Affairs of Finland, “TradePolicy,”http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15260&contentlan=2&culture=en-US

Andika Kelana Putra

1418 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, NationalCenter for Education Statistics, database “CharterSchool,”nces.d.gov/fastfacts/display.asp?id=30

REVIEW

Abraham, Getahun Yacob. Review dari Finnish Lessons, What can theworld learn from educational change in Finland?, oleh PasiSahlberg, KAPET (2012)