11/21/2014 Resume Audit Komersial | diploma4stan http://diploma4stan.wordpress.com/2012/02/16/resumeauditkomersial/ 1/52 diploma4stan Just another WordPress.com site Resume Audit Komersial February 16, 2012 BAGIAN I PROFESI AUDIT A. KEBUTUHAN AKAN JASA AUDIT DAN PELAYANAN VERIFIKASI (ASSURANCE SERVICE) 1. Pelayanan assurance adalah pelayanan atau jasa professional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ii dapat disediakan oleh kantor akuntan publik atau para professional dari berbagai bidang lainnya. 1. Kantor akuntan publik menyediakan jasa assurance dan non assurance 2. Jasa assurance 1) Jasa atestasi: a)Audit b) Tinjauan/review. Kalau audit memberikan rasa kenadalan pada laopran keuang pada tingkat yang tinggi, maka jasa tinjauan ini hanya memberikan rasa keandalan pada tingkat menengah saja. Oleh karena itu, tidak perlu mengumpulkan bukti yang terlalu banyak untuk menentukan tingkat keandalan tersebut. c)Jasa atestasi lainnya misalnya untuk memberikan rasa keandalan atas efektivitas pengendalian intern klien. 2) Konsultasi manajemen tertentu 3) Jasa assurance lainnya 1. Jasa non assurance 1) Konsultansi manajemen lainnya 2) Akuntansi dan pembukuan 3) Jasa perpajakan 3. Jasa auditing untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan merupakan informasi yang tidak akurat. Pada umumnya, risiko ini disebabkan: 1. Hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi . 2. Sikap memihak dan motif lain dari penyedia informasi. 3. Jumlah data yang sangat besar 4. Transaksi pertukaran yang kompleks Untuk menanggulangi risiko informasi tersebut ada tiga cara yang dapat dilaksanakan :
A. KEBUTUHAN AKAN JASA AUDIT DAN PELAYANAN VERIFIKASI (ASSURANCESERVICE)
1. Pelayanan assurance adalah pelayanan atau jasa professional independen yang dapatmeningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ii dapat disediakan olehkantor akuntan publik atau para professional dari berbagai bidang lainnya.
1. Kantor akuntan publik menyediakan jasa assurance dan non assurance2. Jasa assurance
1) Jasa atestasi:
a)Audit
b) Tinjauan/review. Kalau audit memberikan rasa kenadalan pada laopran keuang pada tingkatyang tinggi, maka jasa tinjauan ini hanya memberikan rasa keandalan pada tingkat menengahsaja. Oleh karena itu, tidak perlu mengumpulkan bukti yang terlalu banyak untuk menentukantingkat keandalan tersebut.
c)Jasa atestasi lainnya misalnya untuk memberikan rasa keandalan atas efektivitas pengendalianintern klien.
2) Konsultasi manajemen tertentu
3) Jasa assurance lainnya
1. Jasa non assurance
1) Konsultansi manajemen lainnya
2) Akuntansi dan pembukuan
3) Jasa perpajakan
3. Jasa auditing untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan.Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dalam kaitannyadengan pembuatan keputusan merupakan informasi yang tidak akurat. Pada umumnya, risiko ini disebabkan:
1. Hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi .2. Sikap memihak dan motif lain dari penyedia informasi.3. Jumlah data yang sangat besar4. Transaksi pertukaran yang kompleks
Untuk menanggulangi risiko informasi tersebut ada tiga cara yang dapat dilaksanakan :
1. Pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya.2. Pemakai menanggung risiko informasi bersama‑sama dengan manajemen3. Dilakukan audit atas Laporan Keuangan .
4. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasiyang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkankesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukanoleh seorang yang kompeten dan independen .
Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan.Sementara dalam auditing, aturan‑aturan akuntansi menjadi kriteria untuk membandingkankesesuaian informasi. Dengan demikian, akuntansi dan auditing berbeda dalam esensinya.
5. Jenis Audit
1. Audit Atas Laporan Keuangan/Financial Audit adalah audit yang bertujuan untukmenentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentusepeti GAAP atau Standar Akuntansi yang berlaku umum (PSAK).
2. Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur atau metode operasi suatuorganisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya .Hasilnya berupa rekomendasi perbaikanoperasi.
3. Audit Ketaatan adalah audit atas ketaatan auditee terhadap prosedur atau aturan tertentuyang telah ditetapkan baik aturan yang ditetapkan perusahaan maupun aturan yangditetapkan oleh atau dengan pihak luar seperti pemerintah , bank , kreditor atau pihaklainnya. Audit atas laporan keuangan pada hakekatnya adalah audit ketaatan terhadapprinsip‑prinsip akuntansu yang berlaku umum.
6. Jenis Auditor
1. Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab ataslaporan keuangan historis yang dipubilkasikan dari semua perusahaan yang sahamnyadiperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyakperusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. Untuk dapat bekerja sebagai akuntanpublik terdaftar di Indonesia paling tidak harus dipenuhi persyaratan berikut :i. 1. Persyaratan pendidikan yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas negeriyang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli persamaan ijasah akuntan
ii. 2. Ujian Negara Akuntansi ( UNA ) untuk sarjana akuntansi swasta/ negeri yang belumdiakui
iii. 3. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP)iv. 4. Persyaratan Pengalaman ,yaitu seorang akuntan terdaftar harus memiliki pengalaman
kerja pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun .
2. Auditor Pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi,efektifitas, dan keekonomisan dari program/proyek pemerintah. Di Indonesia ada beberapalembaga yaitu BPKP, BEPEKA, serta Itjen pada departemen‑departemen pemerintah .
3. Auditor Pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atastercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalampelaksanaan perpajakan. Di Amerika ada Internal Revenue Service ( IRS ), sementara diIndonesia dilaksanakan oleh KPP dan Karikpa sebagai tenaga teknis pemeriksaan pajak dariDirektorat Jenderal Pajak ( DJP ).
4. Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan auditbagi kepentingan manajemen perusahaan. Sebagai contoh di BUMN‑BUMN di Indonesia adaunit SPI yang menangani hal tersebut.
1. Aktivitas Kantor Akuntan Publiki. Jasa Atestasi, di mana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulanatas keandalan pernyataan tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabi pihaklain.Terdapat tiga jenis atestasi yaitu : audit laporan keuangan historis , penelaahanlaporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya .
ii. Jasa Perpajakan berupa SPT PPh, PBB, PPN , perencanaan perpajakan dan jasa perpajakanlainnya.
iii. Konsultasi Manajemen yaitu dalam peningkatan kefektifan pengelolaan bisnis.iv. Jasa Akuntansi dan Pembukuan .
1. Struktur dan hirarki Kantor Akuntan Publik.i. Struktur KAP
Dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan umum, perseroan terbatas umum,perseroan terbatas professional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, perseketuan dengankewajiban terbatas.
1. Hirarki KAP . Mencakup para rekanan, manajer, supervisor, senior, serta para asisten/auditorpemula.
1. AICPA. AICPA atau di Indonesia IAI mempunyai tiga fungsi utama yaitu :i. Penetapan Standar dan Aturan, beberapa area utama di mana AICPA memiliki wewenanguntuk menyusun standar dan aturan yaitu ; Standar Audit , Standar Kompilasi dan PenelaahanLaporan Keuangan , Standar Atestasi Lainnya, Standar konsultasi, dan Kode Etik Profesional
ii. Penelitian dan Publikasi. Kegiatan ini menghasilkan jurnal ‑jurnal seperti jurnal berkala ,jurnal akuntansi dan lain‑lain
iii. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik/USAPiv. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi akuntan public agar tetap mampu
mengikuti perkembangan zaman.2. Standar Profesional Akuntan Publik
i. Standar Umumi. 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian danpelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
ii. 2. Dalam semua hal yang berhubungsn dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
iii. 3. Dalam pelaksaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan Kemahiranprofesionalnya dengan cermat dan seksama .
iv. Standar Pekerjaan Lapangani. 1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik‑baiknya dan ika digunakan asistenharus disupervisi dengan semestinya.
ii. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperolehuntuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yangakan dilakukan.
iii. 3. Bahan bukti kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi,pengamatan, pengajuan pertanyaa, konfirmasi, sebagai dasar yag memadai untukmenyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit.
iv. Standar Pelaporan:i. 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusunsesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
ii. 2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsipakuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporankeuangan periode berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkandalam periode sebelumnya.
iii. 3. Pengungkapan informasi dalam laporan euangan harus dipandang memadai,kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
iv. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporankeuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikia tidak dapatdiberikan.
3. Pengendalian Kualitas/Quality Control
Pengendalian mutu kualitas terdiri dari metode‑metode yang digunakan untuk memastikanbahwa KAP telah memenuhi tanggug jawab profesionalnya kepada klien atau pihak tertentulainnya. Komite Standar Pengendalian Kualitas yang dibentuk oleh AICPA mengidentifikasi ada5 elemen pengendalian kualitas, antara lain:
1. Indepensi, integritas, dan objektivitas2. Manajemen sumber daya manusia3. Penerimaan serta kelanggengan klien dan penugasannya4. Kinerja atas penugasan5. Pemantauan
i. AICPA mendirikan dua kompartemen yaitu SEC Practice Section dan Private CompaniesPractice Section. Berikut adalah syarat‑syarat untuk menjadi SEC Practice Section.
ii. Ketaatan pada standar pengendalian mutu .iii. Mandatory Peer Reviewiv. Pendidikan lanjutanv. Rotasi partnervi. Penelaahan oleh partner lainvii. Larangan pemberian atas jasa tertentuviii. Pelaporan ketidaksepakatanix. Pelaporan jasa konsultasi manajemen.
1) Membuat suatu pernyataan sederhana bahwaKAP telah melakukan audit
2) Menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periodeakuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas.
3) Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dantanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkanpelaksanaan audit..
1. Paragraf scope.
1) Paragraf ini berisi pernyataan factual tentang apa yang dilakukan auditor selama prosesaudit.
2) Menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit profesioanalakuntan pulik.
3) Menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwalaporan keuangan bebas dari salah saji material.
1. Paragraf pendapat2. Nama KAP3. Tanggal laporan audit
2. Laporan audit bentuk baku (laporan audit wajar tanpa syarat) diterbitkan bila kondisi‑kondisiberikut ini terpenuhi
1. Seluruh laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporanarus kas lengkap
2. Semua aspek dari ketiga standar umum GAAS/SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audittersebut
3. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan sang auditor telah melaksanakanpenugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkanbahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi.
4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.5. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuahparagraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.
3. Empat kategori laporan audit
1. Wajar tanpa syarat: kelima kondisi yang dinyatakan dalam point 2 di atas terpenuhi.2. Wajar tanpa syarat dengan paragraph penjelasan atau dengan modifikasi kalimat: Suatuproses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telahdisajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan
3. Wajar dengan pengecualian: auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuanganmemang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atauterjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Tidak wajar (adverse) atau menolak memberikan pendapat (disclaimer): Auditormenyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (adverse), auditor tidakdapat memberikan opininya mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar(disclaimer). Pendapat disclaimer dapat disebabkan dua hal yaitu dibatasinya lingkup auditdan ketidakindependennya auditor.
4. Penyebab‑penyebab utama ditambahkannya suatu paragraph penjelasan atau modifikasikalimat dalam laporan audit bentuk baku
1. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum2. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan3. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum4. Penekanan pada suatu masalah5. Laporan yang melibatkan auditor lainnya
5. Contoh perubaha yang dapat mempengaruhi konsistensi palaporan dan memerlukanparagraph penjelasan
1. Perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan FIFO ke LIFO2. Perubahan dalam entitas pelaporan, seperti penambahan suatu perusahaan baru dalam laprankeuangan gabungan
3. Perbaikan kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi, yaitu dengan melakukan perubahandari prinsip akuntansi yang tidak diterima umum pada prinsip akuntansi yang diterimasecara umum, termasuk di dalamnya perbaikan atas akibat dari kesalahan penggunaanprinsip akuntansi.
6. Faktor‑faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian atas kemampuan perusahaan untukmempertahankan kelangsungan hidupnya
1. Terjadinya kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang signifikan2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo
3. Kehilangan pelanggan‑pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi,atau masalah ketenagakerjaan yang tidak umum
4. Pengadilan, perundang‑undangan, atau hal‑hal serupa yang dapat mengancam kemampuanoperasional perusahaan
HUBUNGAN ANTARA MATERIALITAS DENGAN JENIS OPINI
TingkatPengaruhnya terhadap Keputusan Yang Dibuat oleh
Pengguna LaporanJenis Opini
Materialitas
TidakMaterial
Tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh penggunalaporan
Wajar tanpasyarat
Material
Mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jikainformasi yang salah Wajar dengan
saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu. Tetapikeseluruhan lapo‑ Pengecualian
ran keuangan disajikan secara wajar
SangatMaterial
Sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat olehpengguna laporan Disclaimer/
sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut Adverse
7. Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentikan jenis laporan audityang diterbitkan. Kesalahan penyajian laporan keuangan dianggap material jika kesalahanpenyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporankeuangan.
8. Aspek material
1. Perbandingan niali dollar pada suatu patokan tertentu2. Terukur3. Karakteristik item itu sendiri
D. ETIKA PROFESIONAL
1. Etika secara garis besar didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral.
2. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungandengan hukum.
3. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilakuyang layak harus dibuat.
1. Setiap orang melakukannya2. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etka3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya
5. Menyelesaikan dilemma etika:
1. Mendapatkan fakta‑fakta yang relevan2. Menentukan isu‑isu etika dari fakta‑fakta3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema4. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif6. Menetapkan tindakan yang tepat
1. 6. Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepasdari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan kliendan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidakmemiliki kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntanpublik mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesionallain hanya bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publikditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yangmendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernahberhubungan dengan auditor .
1. 7. Kode Etik Profesi.
Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yangmenguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode etik profesiterdiri dari :
‑ prinsip‑prinsip : standar etika ideal yang dinyatakan dalam isy=tilah filosofi.
terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggotaAICPA dan diskusi tentang enam prinsip tersebut. Adapun keenam prinsip tersebut adalahtanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan indepedensi, penampilan,lingkup dan sifat jasa .
‑ peraturan perilaku: standar etika minimum yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik.
‑ Interpretasi: bersifat teoritis, tetapi praktisi harus menyesuaikan penyimpangannya.
‑ kaidah etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaan‑pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi dan lainnya.tidak merupakankeharusan tapi praktisi harus memahaminya.
8. Peraturan 101‑ Independensi.
Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasaprofesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga‑lembaga yangdibentuk oleh dewan .
v Beberapa konflik independensi yang biasa timbul :
‑ Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non partner berlakujika mereka terlibat dalam penugasan .
‑ Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika jumlahnyamaterial .
‑ Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan pribadi anggotadan penghasilannya.
v Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :
‑ pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek rumah, ataupinjaman tanpa agunan .
‑ Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang terjadi atauletaknya yang terpisah secara geografis .
‑ Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali jumlahnya maksimal5 % dari total aktiva .
‑ Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan klien
‑ Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus perusahaan klienkecuali untuk organisasi nirlaba atau sepanjang profesinya bersifat kehormatan.
‑ Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang
‑ Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan dengan syarat :
1. 1. Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan .2. 2. Akuntan publik tidak berperan sebagai pegawai atau manajemen perusahaan3. 3. Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum4. 4. Honor audit tidak boleh dibayar oleh manajemen kecuali auditor pemerintah atau komiteaudit
9. Peraturan 102‑ Integritas dan Obyektifitas
Auditor harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dan bebas dari perbedaankepentingan dan tidak dengan sengaja salah mengemukakan fakta‑fakta atau mendelegasikanpertimbangan‑pertimbangannya pada orang lain .
10. Peraturan 201 ‑ standar umum
Anggota harus mentaati standar ‑standar berikut dan interpretasinya yaitu : kompetensiprofesional, kepedulian profesional, perencanaan dan pengwasan, dan data relevan yangmencukupi.
11. Peraturan 202‑ Ketaatan pada standar
Anggota yang melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan ,atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang diumumkan oleh lembaga yangditetapkan dewan .
12. Peraturan 203‑ Prinsip Akuntansi
Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari GAAP atau
Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari GAAP ataumenyatakan tidak mengetahui setiap modifikasi yang material jika laporan keuanganmenyimpang dari prinsip akuntansi ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk dewan. Dankalau ada penyimpangan atau yang dapat menyebabkan penyimpangan maka dia harusmenjelaskan mengenai penyimpangan tersebut, akibatnya , alasan mengapa menyatakanpenyimpangan.
13. Peraturan 301‑Kerahasiaan
Anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia klientanpa ijin khusus dari klien .
Terdapat empat pengecualian yang berkaitan dengan tanggung jawab yang lebih penting darisekedar mempertahankan hubungan rahasia dengan klien yaitu :
1. 1. Kewajiban sehubungan dengan standar teknis2. 2. Dakwaan pengadilan3. 3. Penelaahan sejawat4. 4. Tanggapan kepada divisi etik.
14. Peraturan 302‑ Honor bersyarat
Anggota dalam praktek publik tidak boleh membuat honor bersyarat untuk setiap jasaprofesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota perusahaannya juga melakukan; auditatau penelaahan, kompilasi, Pemeriksaan prospektif .
15. Peraturan 501‑ tindakan tercela
Anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya .
Interpretasi dari tindakan yang mendatangkan aib diatas adalah sebagai berikut :
1. 1. Menahan catatan klien setelah mereka meminta2. 2. Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan lainnya3. 3. Jika melakukan audit atas badan pemerintah yang prosedurnya lain dari GAAS , auditortidak mengikuti keduanya kecuali dinyatakan dan beserta alasannya pada laporan
16. Peraturan 502‑ Periklanan dan Penawaran
Anggota tidak dibenarkan melakukan periklanan dan penawaran yang bersifat mendustai,menyesatkan dan menipu. Dan penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yangberlebihan, dan hasutan dilarang .
17.Peraturan 503 ‑A. Komisi yang dilarang
Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa yang pihak lain
Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa yang pihak lainbagi klien atau yang disediakan oleh klien demi untuk memperoleh komisi atau menerimakomisi, apakah anggota atau perusahaan anggota juga memberikan jasa kepada klien untuk audit atau penelaahan, kompilasi, pemeriksaan prospektif.
18.Peraturan 503 ‑B. Pengungkapan komisi yang diijinkan
Anggota diijinkan untuk memberikan jasa dengan menerima komisi dan harus mengungkapkankepada siapa merekomendasikannya.
19.Peraturan 505‑ Bentuk dan Nama praktek
Anggota dapat membuka praktek dalam bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, atauperseroan profesional sesuai dengan ketentuan dewan dan tidak diperkenankan membukapraktek dengan nama yang menyesatkan dan tidak boleh menyebut dirinya sebagai “AICPA”kecuali semua partner dan pemegang sahamnya anggota dari lembaga tersebut .
E. KEWAJIBAN HUKUM
1. Para professional audit mempunyai tanggung jawab hukum untuk memenuhi apa yang telahdicantumkan dalam kontrak dengan klien.
2. Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman pemakailaporan keuangan tentang perbedaan antara kesalahan usaha, kesalahan audit, dan risiko audit
1. Kesalahan usaha, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidakdapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaanusaha. .
2. Kesalahan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena gagalmemenuhi syarat – syarat GAAS .
3. Risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar sedangkankenyataannya laporan tersebut salah saji material.
1. 4. Konsep kehati‑hatian (prudent person) menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikadbaik dan integritas dan bertanggung jawab atas kecerobohan, itikad buruk dan ketidak jujurandan auditor terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.
4. Empat sumber kewajiban hukum auditor:
a.Kewajiban kepada klien
Kewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktuyang disepakati , pembatalan dari suatu proses audit yang tidak bertanggung jawab, gagalmenemukan kecurangan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik .
Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :
1. 1. Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak dinyatakan dalamklausul .
2. 2. Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja, KAP mengklaim telah mengikuti GAAS .3. 3. Kelalaian kontribusi terjadi jika tindakan klien yang menyebabkan kerugian menjadidasar bagi kerugian atau mempengaruhi audit sehingga auditor tidak bisa menemukan sebabdari kerugian yang terjadi.
4. 4. Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standarkesungguhan dengan kerugian yang dialami klien
b.Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law
Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dankreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Doktrin ultramares, Kewajiban hukum dapat timbul jika pihak ketiga merupakan primarybeneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit
2) Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya padalaporan keuangan .
3) Foreseeable user’s, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang samadengan pemakai laporan keuagan yang mepunyai hubungan kontrak
c.Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal
1) Securities Act tahun 1933 tentang sekuritas menyangkut persyaratan pelaporan untukperusahaan yang mengeluarkan efek‑efek baru. Menurut ketentuan ini, auditor dapat digugatterhadap kesalahn pernyataan yang material atau penghilangan dalam laporan keuangan yangdiaudit, lalai atau menipu dalam pelaksanaan audit.
2) Securities Exchange Act tahun 1934. Kewajiban auditor menurut ketentuan ini seringkaliberpusat pada laporan keuangan yang sudah diaudit yang diterbitkan keluar dalam laporantahunan atau diajukan kepada SEC.
3) Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini ditujukan untukkriminalitas yang melanda perusahaan. Namun, kalangan bisnis seperti auditor sering dituntutberdasarkan peraturan ini .
4) Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977 melarang pemberian uang suap kepada pejabat diluar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha
d.Kewajiban kriminal
Uniform Securities Acts, Securuties Acts 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan FederalFalse Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalamlaporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminal .
5. Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum
AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan beberapa aktivitas khususberikut.
1. Riset dalam auditing2. Penetapan standar dan aturan.3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor4. Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .5. Melawan tuntutan hukum6. Pendidikan bagi pemakai laporan7. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas8. Perundingan untuk perubahan hukum .
6. Akuntan public dapat mengambil beberapa langkah berikut untuk menghindari sanksihukum
1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas2. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas3. Mengikuti standar profesi4. Mempertahankan independensi5. Memahami usaha klien6. Melaksanakan audit yang bermutu7. Mendokumentasika pekerjaan secara memadai8. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia10. Perlunya asuransi yang memadai; dan11. Mencari bantuan hukum
BAGIAN II
PROSES AUDIT
A. PERTANGGUNGJAWABAN DAN TUJUAN‑TUJUAN AUDIT
1. Tujuan audit laporan keuangan adalah agar auditor dapat memberikan opininya bahwalaporan keuangan tidak terdapat kesalahan material dan telah sesuai dengan standar yangberlaku secara umum.
1. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar adalah tanggung jawabmanajemen. Sementara itu, auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan audit sesuaiaturan yang berlaku umum / GAAS yaitu :i. Melakukan verifikasi atas laporan keuangan yaitu untuk mendeteksi salah saji materialii. Menemukan kekeliruan, ketidakberesan dan unsur pelanggaran hukum yang material.Kekeliruan/ salah saji terdapat dua macam yaitu :
1) Errors/kekeliruan adalah kekeliruan salah saji yang tidak disengaja.
2) Irregularities adalah kesalahan yang disengaja seperti kecurangan/fraud manajemen dankecurangan pegawai atau penggelapan.
3. Skeptisme professional adalah suatu sikap yang penuh dengan pertanyaan di dalam benaknyaserta sikap penilaian kritis atas setiap bukti audit yang diperoleh.
4. Laporan keuangan dipilah‑pilah menjadi komponen yang lebih kecil untuk memudahkanpelaksanaan audit. Cara yang umum untuk pemilahan tersebut adalah dengan membaginyaberdasarkan transaksi yang erat hubungannya satu dengan lainnya ( pendekatan siklus ).
Contohnya siklus penjualan dan penerimaan kas, siklus perolehan dan pembayaran, sikluspenggajian dan pembayaran, siklus persediaan dan pergudangan, dll.
5. Asersi manajemen merupakan sebuah pernyataan dari manajemen tentang berbagai kelastransaksi dan akun dalam laporan keuangan. Asersi manajemen terdiri dari :
a) Keberadaan atau keterjadian (existence)
b) Kelengkapan (completeness)
c) Hak dan Kewajiban
d) Penilaian dan Alokasi
e) Penyajian dan Pengungkapan
6. Tujuan audit transaksi dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja dalam membantu auditormengumpulkan bahan bukti kompeten yang cukup yang disyaratkan dalam standar pekerjaanlapangan dan memutuskan bahan bukti yang pantas dikumpulkan sesuai dengan penugasan .
Tujuan audit transaksi dapat dibedakan menjadi :
1. Tujuan audit umum transaksi. Terdiri dari eksistensi, kelengkapan, akurasi, klasifikasi,pemilihan waktu yag tepat (timing), pemindahbukuan (posting) dan pengikhtisaran, dandiikhtisarkan dengan benar.
2. Tujuan audit khusus transaksi yaitu untuk menerapkan tujuan umum pada setiao jenistransaksi yang material yang terdapat dalam audit.
7. Tujuan Audit Untuk Saldo. Tujuan audit ini sama dengan tujuan audit transaksi. Tujuan inijuga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Tujuan umum :
1) Eksistensi – angka‑angka yang dicantumkan memang ada ( eksis ).
2) Kelengkapan – angka ‑angka yang ada telah dimasukkan seluruhnya .
3) Akurasi – jumlah yang ada disajikan pada jumlah yang benar.
4) Klasifikasi – angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat .
5) Pisah batas (Cut Off ) – transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat .
6) Kecocokan rincian (detail tie in) – rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka‑angka bukubesar tambahan , dijumlah kebawah benar dalam saldo akun, dan sesuai dengan jumlah dalambuku besar.
7) Nilai realisasi – aset dinyatakan dalam jumlah yang diestimasi dapat direalisasi.
8) Hak dan Kewajiban – Kewajiban harus menjadi milik suatu entitas berkaitan dengan hutang ,sedangkan hak selalu dikaitkan dengan aktiva .
9) Penyajian dan Pengungkapan – saldo perkiraan dan persyaratan pengungkapan yangberkaitan telah disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan.
b. Tujuan khusus :
Tujuan khusus bagi setiap saldo perkiraan dapat dikembangkan setelah tujuan umum dipahamipaling sedikit harus ada satu tujuan, khusus untuk setiap tujuan umum kecuali jika auditormenganggap tujuan itu tidak relevan.
8. Proses Audit adalah metodologi pelaksanaan audit yang jelas untuk membantu auditor dalammengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten.
Tahap‑tahap dalam proses Audit:
1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit2. Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien .3. Memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan risiko pengendalian intern.4. Pengujian pengendalian dan transaksi .5. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo .6. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit .
B. BUKTI AUDIT
1. Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakahinformasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan.
2. Perbandingan untuk membedakan bahan bukti:
a. Tujuan penggunaan bahan bukti
b.Sifat bahan bukti yang digunakan
c. Pihak yang mengevaluasi bahan bukti.
1. Kepastian dari kesimpulan berdasarkan bahan bukti
e. Sifat kesimpulan
f. Konsekuensi yang timbul akibat kesimpulan yang salah dari bahan bukti
3. Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan ukti audit dapat dibagi dalam empat bagianberikut
a. Prosedur‑prosedur audit apakah yang akan digunakan
b.Ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur terte ntu
c. Item‑item manakah yang akan dipilih dari populasi
1. Kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan
4. Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperolehpada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit.
5. Program audit adalah daftar atas berbagai prosedur audit untuk area tertentu ataukeseluruhan proses audit.
6. Persuasivitas bukti audit ditentukan oeh dua hal yaitu
1. Kompetensi, menunjukkan tingkat dapat dipercayainya suatu bahan bukti
1) Relevan, berkaitan terhadap tujuan pengujian auditor
2) Independensi penyedia data
3) Efektifitas struktur pengendalian intern
4) Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor
8. Efektifitas struktur pengendalian intern klien mempunyai pengaruh yang besar padakeandalan kebanyakan jenis bahan bukti. Jenis bahan bukti tertentu jarang mencukupi sendirianuntuk memberikan bahan bukti yang kompeten untuk memenuhi satu tujuan
9. Prosedur Analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan denganmempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non keuangan termasuk perbandinganjumlah‑jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Pelaksanaan prosedur analitis dapatdilakukan pada seluruh tahap, baik tahap perencanaan, tahap pengujian dan tahap penyelesaian
10. Alasan yang terpenting penggunaan prosedur analitis :
1. Memahami bidang usaha klien.2. Penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya.3. Indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.4. Mengurangi pengujian audit yang terinci.5. Wawancara
11. Jenis Prosedur Analistis
1. Membandingkan data klien dengan industri sejenis.2. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya
1) Perbandingan antara saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu.
2) Membandingakan rincian total saldo dengan rincian serupa pada tahun sebelumnya.
3) Membandingkan rasio dan hubungan persentase dengan tahun sebelumnya.
1. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.
2. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.3. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non keuangan.
C. PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALITIS
1 Perencanaan audit diperlukan untuk :
1. Meyakinkan diperolehnya bahan bukti kompeten yang mencukupi.
1. Mengurangi biaya audit2. Mencegah salah pengertian dengan klien
2. Unsur dalam perencanaan :
1. Perencanaan awal
1) Menerima klien baru. Klien yang baru harus dievaluasi prospek, stabilitas keuangan danhubungan dengan auditor. Selain itu diperlukan informasi dari auditor sebelumnya mengenaiintegritas klien baru tersebut. Suatu penelitian yang lebih mendalam akan diperlukan apabilaklien sebelumnya belum pernah diaudit.
2) Melanjutkan klien lama. Integritas klien perlu dievaluasi dan hubungan hukum denganklien.
3) Mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit.
4) Menentukan staf untuk penugasan.
5) Memperoleh surat penugasan.
1. Memperoleh informasi latar belakang klien
Memahami bidang usaha dan industri klien, diperlukan untuk mengetahui kekhasan aturanakuntansi,menidentifikasi risiko industri dan risiko bawaan.
c Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien
Dokumen dan catatan hukum yang diperlukan adalah akte pendirian dan anggaran dasarperusahaan, notulen rapat, dan kontrak.
d. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan .
e. Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
f. Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian .
g. Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh.
3. Kertas kerja audit merupakan catatan‑catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpanoleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yangdilakukannya, keterangan yang diperolehnya dan kesimpulan yang ditarik sehubungan denganpemeriksaannya.
1. Kertas Kerja berguna sebagai2. dasar untuk perencanaan audit,
3. catatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian,4. data untuk menentukan jenis laporan audit yang layak, dan5. dasar untuk penelaahan oleh penyelia dan partner
i. Berkas Permanen yaitu berkas yang berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan mengenai klien.
ii. Berkas tahun berjalan mencakup seluruh kertas kerja yang berkaitan untuk tahun yangdiaudit, yaitu program audit, informasi umum, neraca saldo, jurnal koreksi / reklasifikasi,dan daftar‑daftar pendukung.
iii. Identifikasi seperti nama klien, periode yang dicakup, deskripsi isi, inisial pembuat,tanggal penyiapan dan kode indeks.
iv. Ada indeks dan cross‑check untuk memudahkan dalam pengorganisasian danpengarsipan.
v. Menunjukkan pelaksanaan pekerjaan audit, berupa memorandum, menanda tanganiprosedur audit, catatan yang dianggap perlu.
vi. Berisi informasi yang cukup.vii. Kesimpulan singkat.
4. Isi dan Pengorganisasian kertas kerja
5. Langkahlangkah menyiapkan kertas kerjaaudit
6. Kertas kerja merupakan harta milik auditor dan yang mempunyai hak untuk memeriksakertas kerja hanya pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal.
7. Auditor harus menjaga kerahasiaan, kecuali dikehendaki oleh hukum atau negara atauprofesinya
D. MATERIALITAS DAN RISIKO
1. Materialitas menurut adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasiakuntansi yang dalam kondisi yang bersangkutan, dapat mempengaruhi pertimbanganpengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.
2. Langkah penetapan materialitas:
a. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas.
jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap tidak mempengaruhipengambilan keputusan dari pemakai. Faktor‑faktor yang mempengaruhi pertimbangan:
1) Faktor Utama
a) Materialitas merupakan konsep yang relatif, bukan absolut.
b) Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas.
2) Faktor‑faktor kualitatif
a) Jumlah karena ketidakberesan dipandang lebih penting dari kekeliruan .
b) Kekeliruan yang kecil dipandang material jika berkaitan dengan kewajiban kontrak
c) Kekeliruan dapat menjadi material apabila mempengaruhi kecenderungan laba.
2. Mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas pada segmen‑segmen.
Bahan bukti dikumpulkan berdasarkan segmen‑segman dari laporan keuangan. Auditor dapatmengalokasikan materialitas baik pada akun neraca maupun laba rugi, namun ke neraca lebihlayak karena komponennya lebih sedikit.
Kesulitan dalam pengalokasian materialitas dalam perkiraan (segmen) neraca adalah auditormenganggap perkiraan tertentu lebih banyak kekeliruan dari yang lain, perlunyamempertimbangkan lebih saji dan kurang saji, biaya audit relatif yang mempengaruhi alokasi.
3. Estimasi Salah Saji dan Perbandingan .4. Estimasikan kekeliruan gabungan5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas
1. Risiko adalah suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, misalnyamengenai kompetensi bahan audit, efektivitas struktur pengendalian intern klien dan apakahlaporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai.
2.
4. Model risiko audit adalah model yang digunakan terutama untuk tahap perencanaan dalammenentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus.
Rumus :
AAR
PDR =
IR X CR
PDR = Risiko penemuan yang direncanakan (Planned Detection Risk)
AAR = Risiko audit yang dapat diterima (Acceptable Audit Risk)
IR = Risiko bawaan (Inherent Risk)
CR = Risiko Pengendalian (Control Risk)5. Risiko Penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkandalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi, kalausalah saji semacam itu timbul.
Risiko ini:
1. Tergantung pada tiga unsur risiko lain dalam model.2. Menentukan besarnya rencana bahan bukti yang dikumpulkan dalam hubungan yangberlawanan.
6. Risiko Bawaan merupakan faktor kerentananlaporan keuangan terhadap kekeliruan yang material,dengan asumsi tidak ada pengendalian intern
7. Risiko Pengendalian adalah ukuran penetapanauditor akan adanya salah saji dalam segmen audityang melewati batas toleransi, yang tidak terdeteksiatau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien.
1. 8. Risiko Audit yang dapat Diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerimabahwa laporan keuangan salah saji material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajartanpa pengecualian telah diberikan
2. 9.
9. Mengubah Risiko Usaha atas Risiko Audit yang Dapat Diterima Karena Usaha
Risiko Usaha adalah tingkat risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderitakerugian yang diakibatkan hubungannya dengan klien, walaupun laporan audit yangdiberikannya sudah pantas. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pemakai padalaporan keuangan dan kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelahlaporan audit diterbitkan.
E. PENGENDALIAN INTERNAL DAN RISIKO KENDALI
1. Kepentingan klien
1. Keandalan laporan keuangan2. Mendorong efisiensi dan efektifitas operasional3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan
2. Kepentingan auditor
a) Keandalan pelaporan keuangan
b) Penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi.
a) Tanggung jawab managemen : Menetapkan dan melakukan pengendalian usaha,bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku umum.
b) Keyakinan memadai : struktur pengendalian intern seharusnya memberikan keyakinanmemadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.
c) Keterbatasan bawaan : Efektifitas struktur pengendalian intern tergantung pada kompetensisumber daya manusia. Struktur pengendalian intern selalu memiliki risiko pengendalian.
d) Metode pemrosesan data : Perhatikan perbedaan utama antara sistem akuntansi sederhanadan mikro komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang dibeli perusahaan kecil dengansistem EDP yang komplek bagi usaha manufaktur internasional.
4. Elemen struktur pengendalian intern
a) Lingkungan pengendalian
b) Penetapan risiko managemen
c) Sistem informasi dan komunikasi akuntansi
d) Aktifitas pengendalian
e) Pemantauan.
5. Sub elemen lingkungan pengendalian
a) Integritas dan nilai‑nilai etika.
b) Komitmen terhadap kompetensi.
c) Falsafah managemen dan gaya operasi.
d) Struktur organisasi.
e) Dewan komisaris dan komite audit.
f) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.
g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian.
6. Penetapan risiko oleh managemen
Managemen menetapkan risiko sebagai bagian dari desain dan operasi struktur pengendalianintern, untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. Auditor menetapkan risiko untukmemutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Jika managemen secara efektif menilaidan bereaksi terhadap risiko, auditor biasanya mengumpulkan lebih sedikit bahan bukti.
Kegunaaan sistem akuntansi adalah untuk mengidentifikasikan, menggabungkan,mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi, dan untuk mengelolaakuntabilitas atas aktiva terkait.
8. Prosedur pengendalian
1. Pemisahan tugas yang cukup2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas3. Dokumen dan catatan yang memadai4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.
9. Pemantauan merupakan penilaian efektifitasrancangan dan operasi struktur pengendalianintern secara periodik dan terus menerus olehmanajemen.
10. Pentingnya memahami struktur pengendalian intern untuk perencanaan audit.
1. Auditability : yaitu mendapat informasi yang cukup memuaskan mengenai integritasmanagemen dan sifat dan luas catatan akuntansi.
2. Potensi salah saji yang material, dengan mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesanyang potensial.
3. Risiko penemuan yaitu menetapkan risiko pengendalian bagi setiap tujuan pengendalian,yang selanjutnya mempengaruhi risiko penemuan yang direncanakan.
4. Perancangan pengujian yaitu memungkinkan auditor untuk merancang pengujian saldolaporan keuangan yang efektif.
11. Pemahaman struktur pengendalian intern untuk rancangan dan operasi
1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam masing‑masing elemen SPI.2. Operasi dari elemen‑elemen SPI.
12. Penetapan dan keputusan
1. Menetapkan apakah laporan keuangan dapat diaudit
2. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperolehi. Menetapkan apakah tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah dpt didukungii. Memutuskan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang pantas untuk digunakan.
13. Pengujian atas pengendalian
Apabila hasil pengujian atas pengendalian mendukung rancangan kebijakan dan prosedurpengendalian seperti yang diharapkan, auditor dapat terus menggunakan tingkat risikopengendalian seperti yang direncanakan. Akan tetapi, apabila kebijakan dan prosedur tersebuttidak beroperasi secara efektif, tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan tersebut harusdipertimbangkan kembali.
14. Risiko penemuan dan rencana pengujian atas saldo laporan keuangan
Jika tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan ada dibawah maksimum, hal ini akan didukungoleh pengujian atas pengendalian yang spesifik. Penetapan ini kemudian dikaitkan dengan tujuanspesifik audit untuk akun‑akun yang dipengaruhi oleh transaksi utama. Tingkat penemuan yangsesuai untuk setiap tujuan audit spesifik ditentukan kemudian dengan memakai model risikoaudit.
15. Prosedur untuk memperoleh pemahaman
1. Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha tersebut2. Tanya jawab dengan pegawai klien3. Kebijakan dan pedoman sistem klien4. Inspeksi dokumen dan catatan5. Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha.
16. Dokumentasi dari pemahaman
1. Deskripsi naratif adalah deskripsi tertulis dari struktur pengendalian intern klien.2. Bagan arus adalah menggambarkan dengan simbol, diagram atas dokumen klien dan urutanarus dalam organisasi.
3. Kuesioner pengendalian intern yang menanyakan satu rangkaian pertanyaan mengenaipengendalian dalam tiap bidang audit, termasuk lingkungan pengendalian, sebagai alatauditor untuk mengindikasikan aspek struktur pengendalian intern yang mungkin tidakmemadai.
17. Penetapan risiko pengendalian
Hal ini biasanya dilakukan terpisah untuk masing‑masing jenis transaksi dalam masing‑masingsiklus operasi.
Identifikasi tujuan audit berkait transaksi yang dinyatakan dalam bentuk umum, bagi masing‑masing jenis transaksi utama suatu satuan usaha.
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang berperan dalampencapaian masing‑masing tujuan.
1. Identifikasikan pengendalian yang ada2. Identifikasikan ketiadaan pengendalian kunci3. Tentukan salah saji yang besar dan potensial yang mungkin dihasilkan4. Pertimbangkan kemungkinan pengendalian pengganti.
19.Pengujian atas pengendalian
1. Tanya jawab dengan pegawai suatu satuan usaha yang tepat2. Pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan3. Pengamatan aktifitas berkenaan dengan pengendalian4. Pelaksanaan ulang prosedur klien.
5. Luas pengujian tergantung kepada tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan.
F. KESELURUHAN RENCANA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT
1. Jenis pengujian terdiri atas :
1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI2. Pengujian pengendalian3. Pengujian substantif atas transaksi
Untuk menguji kekeliruan atau ketidak beresan dalam rupiah yang langsung mempengaruhikebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif terdiri atas:
1) Pengujian atas transaksi, untuk menentukan apakan transaksi akuntansi telah diotorisasidengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting kebuku besardan buku tambahan dengan benar.
2) Prosedur analitis, mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yangdikembangkan oleh auditor.
3) Pengujian terinci atas saldo, yang memusatkan pada saldo akhir buku, tetapi penekananutama pada kebanyakan pengujian terinci atas saldo neraca.
1. Prosedur analitis2. Pengujian terinci atas saldo.
2. Hubungan antara pengujian dan bahan bukti
Berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan:
a) Prosedur analitis
b) Prosedur pemahaman atas struktur pengendalian intern dan pengujian atas pengendalian
3. Penyimpangan dalam pengujian atas pengendalian mengindikasikan kemungkinankekeliruan yang mempengaruhi nilai rupiah laporan keuangan, sedangkan penyimpangan dalampengujian substantif adalah salah saji laporan keuangan.
Auditor memutuskan selama perencanaan, apakah akan menetapkan risiko pengendaliandibawah maksimum. Pengujian atas pengendalian dilaksanakan untuk menentukan apakahrisiko pengendalian yang ditetapkan dapat dihindarkan.
4. Perancangan program audit
1. Pengujian atas transaksi, mencakup penjelasan pemahaman mengenai SPI, gambaranprosedur yang dilaksanakan untuk memahaminya, dan rencana tingkat risiko pengendalianyang ditetapkan.
2. Prosedur analitis, dilakukan pada tiga tahap audit.3. Pengujian terinci atas, bersifat subjektif dan memerlukan judgement profesional.
5. Pengujian terinci atas saldo dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
1. Tentukan materialitas dan tetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.2. Tetapkan risiko pengendalian3. Rancang dan perkirakan hasil pengujian atas transaksi dan prosedur analitis4. Rancang pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan spesifik audit.
6. Hubungan tujuan pengendalian intern dengan tujuan audit
Meskipun seluruh tujuan pengendalian intern telah dipenuhi, auditor akan mengandalkanterutama kepada tujuan pengendalian substantif untuk memenuhi tujuan kepemilikan danpengungkapan, tujuan penilaian untuk penurunan dalam nilai, dan tujuan spesifikasi untukpenyajian laporan keuangan.
PENERAPAN PROSES AUDIT PADA PENJUALAN DAN SIKLUS PENAGIHANNYA
1. A. AUDIT SIKLUS PENJALAN DAN PENAGIHAN; TES PENGAWASAN DAN TESSUBSTANTIF
1. Tujuan menyeluruh adalah untuk mengevaluasi apakah saldo‑saldo yang dipengaruhi olehsiklus ini telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku umum .
2. Siklus penjualan dan penerimaan kas adalah siklus yang meliputi keputusan dan proses yangdiperlukan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijualkepada pelanggan, dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan perubahanbarang/jasa menjadi piutang usaha dan menjadi kas.
3,
GolonganTransaksi Account terkait Fungsi Bisnis Dokumen dan Catatan
Penjualan à Penjualan
à Piutang Usaha
à Pemrosesanorder pelanggan
à Persetujuanpenjualan kredit
à Pengirimanbarang
à Penagihan kekonsumen danpencatatanpenjualan
Order pelanggan, orderpenjualan, order pelangganatau order penjualan,dokumen pengiriman,faktur penjualan, jurnalpenjualan, laporan ikhtisarpenjualan, berkas indukpiutang usaha, neracasaldo piutang usaha,rekening bulanan
Penerimaan kas à Kas di Bank Pemrosesan dan Nota pembayaran, Daftar
pengendalian yang ditetapkan.3. Merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan, untuk menentukan apakah adakesalahan moneter atau penyimpangan dalam transaksi penjualan. Pengujian substantif untuktransaksi penjualan antara lain sbb:
1) Untuk meyakini bahwa penjualan yang dicatat benar‑benar ada
2) Transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat
3) Penjualan dicatat secara akurat
4) Penjualan yang dicatat telah diklaisifikasikan dengan semestinya
5) Penjualan dicatat pada tanggal yang tepat
6) Transaksi penjualan dicatat dengan semestinya di berkas induk dan diikhtisarkan denganbenar
5. Perancangan pengujian atas pengendalian, dan pengujian substantif transaksi penjualantersebut berguna untuk membantu auditor dalam merancang audit program yang efektif danefisien dalam memenuhi tujuan audit pada suatu situasi tertentu
6. Metodologi perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksiuntuk penerimaan kas pada dasarnya sama dengan metode yang dikembangkan untukpenjualan.
7. Tujuan audit berkait transaksi untuk penerimaan kas dikembangkan dari kerangka acuanaudit. Terdapat perbedaaan penekanan terhadap audit atas penerimaan kas. Yaitu identifikasikelemahan struktur pengendalian intern yang meningkatkan kemungkinan terjadinyafraud/kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor terhadap hal ini antara lain:
1. Menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat; ini adalah jenis defalkasi uang yang palingsulit dideteksi auditor. Prosedur yang lazim dilakukan adalah menelusuri dari notapembayaran yang prenumbered atau daftar penerimaan kas ke jurnal penerimaan kas danbuku tambahan piutang, dengan catatan bahwa pengujian ini akan efektif kalau kas didaftardi cash register tape
1. Menyiapkan pembuktian atas penerimaan kas; Untuk menguji apakah seluruh penerimaankas telah disetor ke rekening bank. Prosedur yang lazim dilakukan adalah rekonsiliasi bank
2. Pengujian untuk menemukan lapping piutang usaha. Lapping adalah menangguhkanpencatatan penerimaan piutang untuk menyembunyikan adanya kekurangan kas. Biasanyapengujian ini dilakukan kalau diyakini auditor bahwa struktur pengendalian internpenerimaan kas lemah, antara lain ditandai dengan tidak adanya pemisahan tugas antaraorang yang menerima pembayaran dari pelanggan dengan orang yang mencatat penerimaandari piutang tersebut.
8. Pertimbangan utama yang harus diperhatikan dalam pos piutang tak tertagih adalahkeberadaan dari penghapusan piutang tak tertagih. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanyakemungkinan klien untuk menutupi defalkasi atas kas dengan menghapus piutang yang telahditagih dan membebankannya ke pos ini. Yang harus diperhatikan terhadap pengendalian intern
pos ini adalah otorisasi yang pantas atas penghapusan piutang oleh tingkat manajemen yangtelah ditentukan setelah suatu penyelidikan general tentang alasan mengapa pelanggan tidakdapat membayar.
9. Pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas di luar dari lima transaksi yang berkaitandengan siklus tersebut, yaitu nilai yang dapat direalisasi (realizable value), hak dan kewajiban,serta penyajian da pengungkapan. Realizable value merupakan unsur yang penting, karenakolektibilitas piutang sering menjadi perhatian utama suatu business entity. Pengendalian yanglazim adalah:
1. Persetujuan kredit oleh orang yang berwenang,2. Penyiapan neraca saldo piutang usaha menurut umur oleh orang yang berwenang dandireview dengan semestinya
Kebijakan penghapusan piutang yang tidak tertagih.
B. SAMPLING AUDIT UNTUK TES PENGAWASAN DAN TES SUBSTANTIF UNTUKTRANSAKSI
1. Tujuan memilih sampel dari suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yangrepresentatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya.Meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif melalui kecermatan dalammerancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya.
2. Hasil sampling dapat menjadi tidak representatif apabila terjadi kekeliruan uji petik/samplingerror dan atau kekeliruan non uji petik/non sampling error. Resiko terjadinya kedua hal tersebutmerupakan resiko sistematis yang dapat dikendalikan.
1. Resiko non uji petik terjadi apabila pengujian audit tidak mengungkapkan adanyapengecualian di dalam sampel, disebabkan auditor mengalami kegagalan untuk mengetahuiadanya pengecualian, dan prosedur audit yang tidak efektif atau tidak memadai
2. Resiko uji petik bagian yang melekat pada uji petik yang disebabkan pengujian yang lebihkecil dari keseluruhan populasi, dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel ataumenggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai
3. Uji petik statistik dan non statistik
Metode uji petik meliputi :
1. Perencanaan sampel : untuk menjamin diperolehnya resiko uji petik yang diinginkan2. Seleksi sampel : Keputusan memilih unsur sampel dari populasi3. Pelaksanaan pengujian : Pemeriksaan dokumen dan melakukan pengujian audit lainnya4. Evaluasi hasil : Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian audit
Perbedaan kedua metode :
Metode Statistik Metode Non Statistik
à Penggunaan teknik‑teknik pengukuranmatematis untuk menghitung hasil statistikformal
à Terdapat kuantifikasi risiko uji petikpada perencanaan sampel dan evaluasi hasil
à Biasanya melalui metode pemilihansampel probabilistik yaitu:
à Tidak menggunakan teknikpengukuran matematis, tapi memilih unsur‑unsur sampel yang diyakini .
à Kesimpulan mengenai populasi diambillebih lewat pertimbangan/judgementalsampling
à Metode pemilihan sampel dengan nonprobabilistik, yaitu:
Kandungan informasi sampel dalam metode ini, termasuk representatif/tidaknya sampel, akandidasari pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesionalsaat itu. Terdiri dari:
1. Seleksi sampel terarah, berdasarkan pertimbangan profesional auditor yang meliputi unsuryang paling mungkin mengandung salah saji, unsur yang mengandung karakteristik populasiyang terpilih, jumlah rupiah yang besar.
2. Uji petik blok , dapat diterima hanya jika digunakan jumlah blok yang cukup3. Uji petik sembarang, mengamati suatu populasi dan memilih unsur yang menjadi sampeltanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan tanpamemihak. Kelemahannya adalah kesulitan auditor untuk sama sekali tidak memihak dalammemilih unsur yang menjadi sampel
5. Metode seleksi sampel probabilistis
Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan sampel probabilitas adalah:
1. Penerapan “population of interest” Populasi harus ditetapkan konsisten dengan tujuan auditdan uji petik yang mendasari sampel yang diambil
2. Unit uji petik harus ditetapkan
Metode ini terdiri dari:
1. Seleksi sampel acak sederhana, setiap kombinasi yang mungkin dari unsur‑unsur dalamsuatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dapatdigunakan tabel angka acak untuk mendukung proses seleksi.
2. Seleksi sampel sistematis, menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur sampelsecara metodis berdasarkan besarnya interval.
3. Seleksi probabilitas yang proporsional dengan ukuran dan seleksi sampel stratifikasi.
6. Uji petik Atribut merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi proporsiunsur‑unsur dalam satu populasi yang mengandung karakteristik atau atribut yang menjadifokus kepentingan. Proporsi ini merupakan tingkat keterjadian/occurance rate, merupakan rasiodari unsur yang mengandung atribut khusus terhadap jumlah unsur populasi.
7. Biasanya tingkat keterjadian yang diperhatikan auditor/jenis tingkat pengecualian dalampopulasi data akuntansi, yaitu:
1. Deviasi terhadap prosedur pengendalian yang dibuat klien2. Kekeliruan atau penyimpangan moneter dalam populasi data transaksi, dan3. Kekeliruan/penyimpangan moneter dalam rincian saldo akun.
8. Tingkat keterjadian atau pengecualian dalam uji petik acak atau sistematis adalah merupakanukuran yang tidak bias dari tingkat pengecualian dalam keseluruhan populasi.
9. Dalam menggunakan uji petik atribut dalam auditing, auditor harus mengetahui tingkatdeviasi yang paling mungkin. Dengan demikian auditor mengarahkan pada upper limit teratasdari estimasi interval. Batas atas ini disebut CUER (Computed upper exception rate) dandidefinisikan sebagai tingkat deviasi tertinggi yang dihitung dalam pengujian pengendalian danpengujian substantif atas transaksi.
10.Distribusi Uji Petik merupakan suatu frekuensi distribusi dari hasil‑hasil atas seluruh sampelyang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang dapat diperoleh dari populasi yang berisibeberapa parameter spesifik. Estimasi atribut didasarkan pada distribusi binomial.
11. Metode penerapan uji petik atribut dalam audit terbagi dalam 3 kelompok yaitu :
1. Perencanaan Sampel
1) Nyatakan tujuan dari pengujian audit
2) Definisikan atribut dan kondisi deviasi. Atribut dari kepentingan dan kondisi deviasi berasallangsung dari program audit.
3) Definisikan populasi, mengambil sampel secara acak dari keseluruhan populasi danmenggenerelalisasi hasilnya untuk seluruh populasi
4) Definiskan unit uji petik.
5) Tentukan pengandalan berlebih yang dapat diterima.
6) Tentukan tingkat deviasi yang dapat ditoleransi.
7) Estimasikan tingkat deviasi populasi yang diharapkan.
8) Tentukan ukuran sampel awal. Ukuran sampel dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:ukuranpopulasi, tingkat deviasi yang dapat ditoleransi, resiko pengandalan berlebih pada pengendalianintern yang dapat diterima, dan tingkat deviasi populasi yang diharapkan.
2. Pemilihan Sampel dan Pelaksanaan Pengujian
1) Pilih sampel, unsur‑unsur tertentu dalam populasi yang akan diikutkan sebagai sampel
2) Laksanakan prosedur audit, memeriksa setiap unsur di dalam sampel untuk mendapatkancatatan deviasi yang ditemukan.
3. Evaluasi Hasil
1) Generalisasikan hasil dari sampel untuk populasi.
2) Analisa deviasi
3) Putuskan akseptabilitas dari populasi tersebut
C. MELENGKAPI TES DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN REKENING
b) konfirmasi yang diterima lambat dan diragukan keandalannya
c) inherent risk dan control risk rendah sehingga dapat digunakan prosedur alternatifpengumpulan bukti.
5. Keputusan penting dalam melakukan konfirmasi di antaranya:
a) Jenis konfirmasi positif (harus dijawab apakah sesuai atau tidak) atau negatif (hanya perludijawab jika tak sesuai). Konfirmasi negatif dilakukan (dan sebaliknya) bila:
Jumlah satuan accounts receivable banyak, namun nilainya masing‑masing kecil.Control risk dan inherent risk rendah.Tidak ada alasan konfirmasi itu tidak akan diperhatikan.
b) Waktu konfirmasi, sedekat mungkin dengan tanggal neraca.
c) Jumlah sampel yang akan dikonfirmasi.
d) Pemilihan item yang akan diuji, biasanya dilakukan dengan stratifikasi.
6. Jika konfirmasi positif tidak ditanggapi, auditor perlu menguji lagi antara lain
1. Penerimaan kas kemudian2. Salinan faktur penjualan3. Dokumen pengiriman4. Korespondensi dengan klien
7. Ketidaksesuaian konfirmasi dapat terjadi karena pembayaran telah dilakukan tapi klien belummenerimanya untuk dicatat, barang belum diterima, barang telah dikembalikan, dan kekeliruanklerikan dan jumlah yang diperselisihkan
D. AUDIT SAMPLING UNTUK TES RINCIAN SALDO
1. Permasalahan utama yang dihadapi auditor dalam tes rincian saldo adalah sebagai berikut:
a) Menentukan jumlah sampel.
b) Memilih item / sampel di antara populasi. Suatu cara yang banyak dilakukan adalah denganmembuat stratifikasi atas populasi. Dari tingkatan berdasarkan nilai rupiah tersebut kemudianditentukan masing‑masing sampel yang akan diambil. Dengan demikian dapat dilakukanpenekanan terhadap suatu strata populasi dengan tidak mengabaikan strata populasi yang lain.
c) Mengevaluasi hasil sampling. Setelah diketahui hasil pengujian atas sampel, kemudiandicari generalisasi untuk seluruh populasi. Caranya dengan menjumlahkan dari setiap strata (misstatement / nilai sampel yang diambil ) x nilai buku strata tsb. Meskipun masih terdapatkemungkinan sampling error, namun hal ini cukup representatif terutama apabila auditormenggunakan statistical sampling.
2. Langkah‑langkah yang diambil dalam metode sampling atas monetary unit (SMU) :
4) Menetapkan unit sampling, dalam dollar atau unit lain.
5) Menentukan salah saji yang dapat diterima.
6) Menentukan resiko yang dapat diterima dari kesalahan penerimaan (ARIA). Penentuannyadipengaruhi oleh control risk, acceptable audit risk, dan substantive test.
7) Mengestimasikan tingkat pengecualian dari populasi.
8) Menentukan jumlah sampel awal. Penentuan sampel dipengaruhi oleh materialitas, asumsirata‑rata kesalahan atas salah saji populasi, ARIA, nilai buku populasi, tingkat perkecualianpopulasi, dan hbubungan dengan model resiko audit.
b) Memilih sampel dan melaksanakan pengujian.
1) Memilih sampel. Dapat dilakukan dengan cara random dan sistematis, yakni denganrandom sederhana, sestematis, atau dengan komputerisasi.
2) Melaksanakan prosedur audit.
c) Mengevaluasi hasil pengujian.
1) Menggeneralisasikan dari sampel ke populasi. Terdapat empat aspek yang harusdiperhatikan dalam metode MUS :
a) Tabel atribut sampling harus digunakan.
b) Hasil atribut tersebut harus dikonversikan ke dollar / rupiah.
c) Harus dibuat asumsi persentase salah saji atas setiap item yang mengandung salah saji.
d) Hasil statistik MUS digunakan sebagai error bounds.
2) Menganalisa perkecualian.
3) Memutuskan penerimaan terhadap populasi. Apabila populasi tersebut ditolak, dapatdilakukan beberapa langkah lanjutan yakni dengan meningkatkan pengujian terhadap areatertentu, menambah jumlah sampel, membuat jurnal penyesuaian terhadap perkiraanbersangkutan, meminta klien membetulkan lebih dahulu populasinya, atau bahkan memberikanpendapat selain unqualified.
3. Kelebihan SMU
a) Secara otomatis memilih nilai rupiah yang lebih tinggi untuk di‑sampling.
b) Mengurangi pengulangan pengujian atas sampel yang sama sehingga mengurangi biaya.
c) Penerapannya cukup mudah.
d) Memberikan kesimpulan statistik dalam nilai rupiah.
4. kekurangan SMU
a) Total error bound yang dihasilkan mungkin terlalu tinggi.
b) Dalam populasi yang besar, diperlukan bantuan komputer untuk pemilihan sampel.
1. A. AUDIT ATAS SIKLUS PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN
1. Siklus ini penting karena
1. Gaji, upah, dan PPh pegawai merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan.2. Beban tenaga kerja menjadi pertimbangan penting dalam penilaian persediaan.3. Penggajian merupakan bidang yang banyak menimbulkan pemborosan karena inefisiensi ataufraud.
2. Perbedaan siklus ii dengan siklus lainnya
1. Hanya ada 1 golongan transaksi penggajian2. Transaksi‑transaksi lebih signifikan daripada akun neraca terkait3. Pengendalian internalnya biasanya efektif
3. Audit atas siklus ini terdiri atas
1. Peroleh pemahaman atas SPI2. Penetapan risiko pengendalian3. Pengujian pengendalian4. Pengujian substantif atas transaksi5. Pengujian analitis dan pengujian terinci atas saldo
4. Tujuan audit atas transaksi penggajian
1. Keberadaan: gaji dibayar untuk pekerjaan yang benar‑benar dilakukan2. Kelengkapan: semua transaksi penggajian dicatat3. Akurasi: penggajian dicatat pada jumlah jam kerja dan tingkat upah aktual, pemotongansebagaimana mestinya
4. Klasifikasi: transaksi penggajian diklasifikasikan secara memadai5. Tepat waktu: pencatatan transaksi tepat waktu6. Posting dan pengikhtisaran: transaksi dimasukkan pada berkas induk penggajian dandiikhtisarkan dengan semestinya.
Dokumen sumber yang independen untuk verifikasi intern atas informasi upah:
5. Berikut ini adalah fungsi, dokumen terkait, dan pengendalian intern
1. Kepegawaian dan Penempatan Pegawai :
1) Catatan kepegawaian ( personnel record ).
2) Formulir otorisasi pengurangan ( deduction authorization form ).
3) Formulir otorisasi tarif ( rate authorization form ).
Berguna untuk memberitahu petugas pengelola waktu dan penyiapan pembayaran gaji ataspegawai baru, otorisasi perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran , dan tanggalpemutusan hubungan kerja.
1. Pengelolaan Waktu dan Penyiapan Pembayaran Gaji :
Pengendalian internal: penggunaan pencatat waktu atau metode lain untuk menjamin bahwapegawai dibayar menurut jam kerja.
1. Pembayaran Gaji :
1) Cek Gaji ( payroll check ), untuk mencegah transaksi pembayaran gaji yang tidak diotorisasi.
Pengendalian internal: pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh orang yang tidakmempunyai akses terhadap pengedalian waktu atau penyiapan gaji, distribusi gaji oleh orangyang tidak terlibat fungsi lain, penyetoran kembali gaji yang tdak diambil.
d. Surat Pemberitahuan Pajak, Penyiapan SuratPemberitahuan dan Pembayaran Pajak
1) untuk menginformasikan kapan setiap formulir harus diarsip , mencegah kekeliruan dankewajiban potensial untuk pajak dan sanksi.
Pengendalian internal: penetapan kebijakan yang jelas mengenai kapan setiap formulir harusdiarsip.
5. Pengujian pengendalian dan pengujian atas transaksi
1. Pahami SPI penggajian dan kepegawaian.
2. Tetapkan risiko pengendalian yang direncanakan.3. Evaluasi manfaat dan biaya dari menguji pengendalian.4. Rancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untukmemenuhi tujuan audit transaksi.
6. Pengendalian Intern, Pengujian atas Pengendalian , danPengujian Substantif atas Transaksi
Pengujian atas transaksi dilaksanakan untuk memverfikasi saldo dalam siklus penggajian dankepegawaian.
Pengujian atas pengendalian dilaksanakan apabila tidak ada bahan bukti dari pihak ketiga yangindependen.
Aspek siklus penggajian dan kepegawaian dan pengujian atas transaksi terkait , yang tidakterdapat pada bab sebelumnya :
1. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak.2. Pembayaran pajak penggajian yang dipotong dan pemotongan lain dengan tepat waktu.
7. Auditor perlu memperluas auditnya apabila:
1. Penggajian secara signifikan mempengaruhi akun persediaan.2. Auditor merasa adanya kemungkian transaksi penggajian yang curang akibat kelemahan SPI.
Pertimbangan lain: penyiapan SPT tepat waktu, pembayaran potongan pajak dan potonganlainnya tepat waktu, dan pengisian kembali akun gaji impres.
8. Pengujian untuk penggajian fiktif
Meliputi pengujian untuk dua macam fraud :
1. Pegawai fiktif, penerbitan cek gaji kepada orang yang tidak bekerja bagi perusahaan.
Prosedur yang ditempuh : membandingkan nama‑nama pada cek dengan kartu absen dan catatanlain, menelusuri transaksi jurnal penggajian , prosedur pengujian kelayakan penangananpemberhentian pegawai.
1. Jam kerja yang tidak benar, pegawai melaporkan melebihi jam kerja yang aktual.
Prosedur : merekonsiliasi total jam yang dibayar dengan catatan independen jam kerja.
Selain itu diperhatikan penyiapan SPT, pembayaran potongan lainnya, dan pengisian kembaliakun gaji kecil.
9.
PROSEDUR ANALITIS UNTUK PENGGAJIAN DANKEPEGAWAIAN
Prosedur analitis Kekeliruan yang mungkin
Bandingkan saldo perkiraan beban gajidengan tahun lalu ( disesuaikan untuk peningkatan tingkat upah danpeningkatan volume ).
Salah saji akun beban gaji.
Bandingkan tenaga kerja langsungsebagai persentase dari penjualandengan tahun lalu.
Bandingkan beban komisi sebagaipersentase dari penjualan dengan tahunlalu.
Salah saji dalam beban komisi.
Bandingkan beban pajak ditanggungperusahaan sebagai persentase dari gajidengan tahun lalu (disesuaikan untukperubahan dalam tarif pajak)
Salah saji dalam beban pajakditanggung perusahaan.
Bandingkan akun hutang pajakpenghasilan pegawai dengan tahun lalu.
Salah saji dalam hutang pajakpenghasilan pegawai.
10. Langkah‑langkah dalam merancang pengujian terinci atas saldo utuk kewajiban penggajian:
1. Tentukan materialitas dan tetapkan resiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaanuntuk akun kewajiban penggajian.
2. Tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan kepegawaian.3. Rancang dan laksanakan pengujian atas pengendalian, pengujian substantif atas transaksi danprosedur analitis untuk siklus penggajian dan kepegawaian.
4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk untuk saldo akun kewajiban penggajian.5. Rancang pengujian terinci atas saldo akun penggajian untuk memenuhi tujuan spesifik audityang meliputi prosedur audit, ukuran sampel, pos/unsur yang dipilih, dan saat pelaksanaan.
11. Akun wajib dalam siklus ini
1. Jumlah yang dipotong dari pembayaran pegawai.2. Gaji dan Upah yang masih harus dibayar.3. Komisi yang masih harus dibayar.4. Bonus yang masih harus dibayar.5. Tunjangan libur, tunjangan pengobatan, dan kenikmatan lain yang masih harus dibayar.6. Pajak penghasilan pegawai yang masih harus dibayar.
Pengujian terinci atas saldo diperlukan atas akun beban yang mencakup : kompensasi pejabat,komisi, beban pajak penghasilan pegawai, total gaji.
1. B. AUDIT SIKLUS PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN
1. Audit atas persediaan dan pergudangan penting, lama, dan kompleks:
1. Persediaan adalah bagian utama dari neraca, merupakan perkiraan terbesar yang melibatkanmodal kerja.
2. Persediaan lokasinya tersebar yang menyulitkan penghitungan dan pengendalian fisik.3. Persediaan bermacam ragam dan penilaiannya sulit.4. Ada beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima.
2. Fungsi‑fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan:
1. Memproses Purchase Order.
Meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan, permintaan dapat diajukan oleh
Meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan, permintaan dapat diajukan olehpegawai gudang. Pengendalian atas permintaan pembelian dan order pembelian yang terkaitharus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran.
1. Menerima Bahan Baku Baru.
Menerima barang yang diorder disertai laporan penerimaan barang. Pengendalian danpenghitungan perlu untuk semua transfer.
1. Menyimpan Bahan Baku.
Barang yang diterima dari bagian penerimaan disimpan di gudang sampai saatnya dibutuhkanuntuk proses produksi. Persediaan perpetual di‑update dan membukukan perpindahan dariperkiraan bahan baku ke barang dalam proses.
1. Memproses Barang.
Bagian produksi harus mengadakan laporan produksi dan barang rusak sehingga catatanakuntansi mencerminkan pergerakan barang dan biaya produksi yang akurat. Sistem AkuntansiBiaya merupakan fungsi proses barang. Setelah pekerjaan selesai, biaya yang timbul dipindahkandari barang dalam proses ke barang jadi.
1. Menyimpan Barang Jadi.
Barang jadi disimpan di gudang menunggu pengiriman. Pengendalian fisik dengan memisahkanbarang dalam beberapa area dengan akses terbatas. Pengendalian biasanya dianggap bagiansiklus penjualan dan penerimaan kas.
1. Mengirim Barang Jadi.
Tiap pengiriman / pengeluaran barang harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi.
1. Berkas Induk Persediaan Perpetual.
Berkas induk persediaan perpetual memasukkan informasi mengenai jumlah unit persediaanyang dibeli, dijual dan yang tersimpan atau informasi mengenai biaya per unit.
3. Berkas induk persediaan perpetual merupakan catatan yang memuat informasi mengenaijumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan yang tersimpan atau informasi mengenai biayaper unit.
4. Bagian‑bagian audit atas persediaan:
1. Memperoleh dan Mencatat Bahan Baku, Biaya Buruh dan Overhead.
Bagian ini meliputi pemrosesan order pembelian, penerimaan bahan baku dan penyimpananbahan tersebut. Internal control fungsi ini dipahami dan diuji sebagai pengujian ataspengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus perolehan & pembayaran dansiklus penggajian & kepegawaian.
1. Transfer Aktiva Tetap.
Bagian ini mencakup fungsi pemrosesan barang dan menyimpan barang jadi. Dilakukanpengujian tersendiri atas siklus persediaan dan pergudangan.
1. Pengiriman dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya.
Bagian ini mencakup pencatatan pengiriman barang. Pemahaman dan pengujian internal control
Bagian ini mencakup pencatatan pengiriman barang. Pemahaman dan pengujian internal controldilakukan sebagai audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Pengujian atas transaksiberupa akurasi berkas induk persediaan perpetual.
1. Pengamatan Fisik Persediaan.
Pengamatan penghitungan fisik pesediaan diperlukan untuk menentukan apakah persediaanyang tercatat benar‑benar ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar.
1. Menilai Harga dan Mengkompilasi Persediaan.
Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan diuji dengan pengujian harga. Hasil perhitunganfisik jumlah dan harga yang dicatat diuji dengan pengujian kompilasi.
5. Pengendalian Akuntansi Biaya adalah hal‑hal yang berkaitan dengan persediaan fisik danbiaya yang terkait dari titik dimana bahan baku diminta pengorderannya sampai titik dimanabarang jadi selesai diproduksi dan dipindahkan ke gudang.
Pengendalian ini dibagi dua kategori:
1. Pengendalian fisik atas bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.
1) Penggunaan gudang yang terpisah dengan akses yang terbatas
2) Penugasan pegawai tertentu
3) Dokumen prenumbered untuk otorisasi pemindahan persediaan
4) Berkas induk persediaan perpetual
1. Pengendalian atas biaya yang berkaitan.
1) Catatan biaya yang memadai.
6. Pengujian atas Akuntansi Biaya.
Dalam mengaudit akuntansi biaya auditor berkepentingan dengan empat aspek:
1. Pengendalian fisik
Pengujian dibatasi pada pengamatan dan tanya jawab. Diamati apakah gudang dikunci danditangani oleh pegawai yang kompeten.
1. Dokumen dan catatan pemindahan persediaan.
Perhatian utama auditor dalam hal pemindahan persediaan ialah apakah pemindahan yangdicata benar terjadi, pemindahan yang terjadi telah dicatat, jumlah diskripsi dan tanggal transaksidicatat dengan tepat. Pertama auditor memahami internal control, kemudian pengujian melaluipemeriksaan terhadap catatan dan dokumen dilakukan.
1. Berkas induk persediaan perpetual.
Pengujian atas berkas induk persediaan perpetual untuk mengurangi pengujian fisik ataumengubah sat pelaksanaannya dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, yaitu dokumen untukverifikasi pembelian bahan yang mendukung pengurangan persediaan bahan dan peningkatanbarang jadi, pengurangan persediaan barang jadi.
1. Catatan biaya per unit.
Pencatatan akuntansi biaya yang memadai harus diintegrasikan dengan catatan produksi dancatatan akuntansi lain untuk mendapatkan biaya yang akurat untuk semua produk. Auditorharus memahami internal control, dan pengujian dilakukan sebagai bagian dari pengujian
terhadap perolehan, penjualan dan penggajian. Pengalokasian overhead juga harus dievaluasi.
7. Prosedur analitis dalam siklus ini
1. Bandingkan persentase margin bruto dengan tahun lalu.2. Bandingkan perputaran persediaan [HPP/ rata‑rata persediaan] dengan tahun lalu.3. Bandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun lalu.4. Bandingkan nilai persediaan dengan tahun lalu.5. Bandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun lalu.
8 Pengujian terinci untuk siklus persediaan
Pengujian terinci ini dibahas dalam du aspek, yaitu:
1. pengamatan fisik2. penetapan harga dan kompilasi
9 Pengamatan fisik persediaan
1. Pengendalian Intern:
1) Petunjuk yang jelas mengenai penghitungan fisik
2) Verifikasi intern yang independen atas perhitungan
3) Rekonsiliasi independen antara hasil penghitungan dengan berkas perpetual
4) Pengendalian yang cukup atas kertas kerja
1. Keputusan Audit
1) Memilih prosedur audit
2) Saat pelaksanaan
3) Ukuran sampel
4) Pemilihan pos atau unsur.
1. Pengujian Pengamatan Fisik
Auditor harus:
1) Hadir saat penghitungan fisik.
2) Memahami jenis usaha klien
3) Menelusuri semua bagian dimana persediaan digudangkan
4) Membandingkan persediaan bernilai tinggi ke angka penghitungan tahun sebelumnyadan berkas induk persediaan perpetual.
10. Audit penetapan harga dan kompilasi
Penetapan harga mencakup semua pengujian atas biaya per unit apakah sudah tepat. Sedangkankompilasi mencakup seluruh pengujian atas pengikhtisaran penghitungan fisik, perkalian hargadengan kuantitas, penjumlahan ikhtisar persediaan, dan penelusuran saldo ke buku besar.
3) Penelaahan persediaan yang rusak, usang, perputarannya lambat atau salah saji.
4) Dokumen dan catatan yang memadai dari penghitungan fisik
5) Verifikasi intern oleh personel yang cakap dan independen
6) Kartu persediaan prenumbered.
2. Prosedur Penetapan Harga dan Kompilasi.
Kerangka acuannya adalah daftar persediaan yang didapat dari klien.
3. Penilaian Persediaan
Metode penetapan harga harus sesuai dengan GAAP, konsisten dan mempertimbangkan nilaipasar dengan nilai penggantian.
11. Pemaduan pengujian
1. Pengujian atas siklus perolehan dan pembayaran.
Saat verifikasi perolehan, biaya pembelian dapat mengalir langsung ke HPP, persediaan akhirbahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.
1. Pengujian atas siklus penggajian dan kepegawaian.
Saat verifikasi biaya buruh, pencatatan biaya akuntansi untuk upah buruh langsung dan tidaklangsung dapat diuji dengan siklus ini.
1. Pengujian atas siklus penjualan dan penerimaan kas.
Audit unuk penyimpanan barang jadi, pengiriman HPP standar dilakukan dengan siklus ini.
1. Pengujian atas akuntansi biaya.
Dimaksudkan untuk verifikasi pengendalian yang mempengaurhi persediaan tetapi tidakdiverifikasi dalam ketig siklus diatas.
1. Persediaan fisik, kompilasi, penetapan harga.
Audit ini penting karena kekeliruan pada salah satu menyebabkan salah saji persediaan dan HPP.
1. C. AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI MODAL
1. Siklus perolehan dan pembayaran kembali modal meliputi pembayaran bunga dan deviden.Perkiraan perkiraan utama dalam siklus ini meliputi wesel bayar, utang kontrak, utang hipotik,utang obligasi, beban bunga, bunga masih harus dibayar, kas di bank, modal‑saham biasa, modal– saham preferan, agio modal, modal donasi, laba ditahan, apropriasi laba ditahan, sahamperbendaharaan, dividen yang diumumkan, utang dividen, perusahaan perorangan‑perkiraanmodal, perkiraan‑perkiraan modal.
1. Relatif sedikit transaksinya tetapi biasanya masing‑masing transaksi jumlahnya material.2. Pengabaian suatu transaksi merupakan masalah audit utama karena satuannya umumnyamaterial.
3. Terdapat hubungan hukum antara satuan usaha klien dari pemegang saham, obligasi ataudokumen‑dokuman pemilikan yang serupa.
4. Terdapat hubungan langsung antara perkiraan bunga dan deviden dengan pinjaman danmodal.
3. Metode perancangan pengujian terinci atas saldo wesel bayar:
1. Tentukan materialitas dan tetapkan AAR dan IR untuk wesel bayar.2. Tentukan CR untuk wesel bayar3. Rancang dan laksanakan test of control, subtantif tes dan prosedur analitis untuk siklusperolehan dan pembayaran dan siklus penjualan dan penerimaan kas
4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk saldo wesel bayar5. Rancang pengujian terinci atas saldo wesel bayar untuk memenuhi tujuan spesifik audit.
4. Wesel bayar adalah kewajiban hukum terhadap kreditor yang mungkin dijamin oleh akivamaupun sama sekali tidak dijamin
1. Pembahasan sekilas tentang perkiraan.
Perkiraan yang digunakan untuk wesel bayar dan bunga adalah wesel bayar, kas di bank, utangbunga, beban bunga.
1. Tujuan Audit, untuk menentukan apakah:
1) Struktur pengendalian intern terhadap wesel bayar cukup memadai
2) Transaksi telah diotorisasi secara pantas dan telah dicatat sesuai tujuan pengujian transaksi
3) Utang akibat wesel bayar dan beban bunga dan kewajiban yang masih harus dibayar yangberhubungan, telah dinyatakan dengan pantas dan sesuai tujuan pengujian terinci atas saldo
1. Pengendalian Intern
1) Otorisasi yang pantas atas penerbitan wesel baru oleh dewan direksi atau manajemenpuncak
2) Pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga sebagai bagiansiklus perolehan dan pembayaran
3) Dokumen dan catatan yang pantas meliputi buku tambahan dan pengawasan terhadapwesel‑wesel kosong atau telah dibayar oleh seorang petugas yang bertanggungjawab
4) Verifikasi Independen secara peridodik melalui rekonsiliasi dengan buku besar dandibandingkan dengan catatan pemegang wesel. Beban bunga wesel juga harus dihitung kembali.
1. Pengujian atas transaksi
Meliputi peerbitan wesel bayar dan pembayaran kembali pokok pinjaman serta bunga. Pengujianharus ditekankan terhadap empat pengendalian intern yang telah dibahas di depan.
1. Prosedur analitis
Prosedur analitis disini esensial karena pengujian terinci atas beban bunga dan bunga terutangsering kali dieliminasi saat hasilnya menguntungkan. Contoh prosedur analitis untuk wesel bayardan perkiraan bunga:
1) Hitung kembali taksiran beban bunga dn basis tingkat bunga rata‑rata dan wesel bayarbulanan keseluruhan
2) Bandingkan wesel bayar outstanding dengan than sebelumnya
3) Bandingkan saldo total wesel bayar, beban bunga dan bunga terutang dengan tahunsebelumnya
1. f. Pengujian terinci atas saldo
Langkah awal adalah penggunaan skedul wesel bayar dan bunga terutang yang diperoleh dariklien. Skedul wesel bayar digunakan sebagai kerangka acuan prosedur pengujian terinci atassaldo.
1. Tujuan audit terinci atas saldo wesel bayar adalah:2. kelengkapan: suluruh wesel bayar yang ada telah dicatat.3. akurasi: penghitungan wesel bayar dan bunganya dalam skedul telah tepat4. penyajian dan pengungkapan: wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang terutang disajikan dandiungkapan dengan memadai
5. 4. detail tie in: wesel bayar dalam skedul cocok dengan berkas induk6. 5. eksistensi: wesel bayar yang tercatat benar‑benar ada7. 6. kewajiban: wesel bayar yang tercatat benar‑benar kewajiban klien8. 7. cut off: wesel bayar telah dicatat pada periode yang tepat
Dari ketujuh tujuan di atas, yang terpenting adalah kelengkapan, akurasi, serta penyajian danpengungkapan.
5. MODAL PEMILIK
1. Tujuan Audit, menentukan apakah :
1) Struktur pengendalian intern terhadap modal dan dividen yang berkaitan mencukupi
2) Transaksi‑transaksi modal telah dicatat sesuai dengan tujuan pengendalian ntern
3) Saldo‑saldo modal pemilik telah dilaporkan dan diungkapkan sesuai dengan tujuanpengujian terinci atas saldo (kepemilikan tidak layak diterapkan)
2. Pengendalian Intern
Beberapa pengendalian intern penting yang diutamakan oleh auditor:
1) Otorisasi yang pantas atas transaksi
2) Petugas dari agen pemindahan saham yang independen
3) Pencatatan yang pantas dan pembagian tugas
6. AUDIT ATAS MODAL SAHAM DAN PAID IN CAPITAL
1. Seluruh transaksi saham yang ada telah dicatat.Auditor dapat meminta konfirmasi mengenaitransaksi‑transaksi modal saham dan mengenai nilai dari transaksi‑transaksi saham tersebut
serta melakukan penelitian terhadap notulen rapat2. Transaksi saham yang pentas telah diotorisasi dan dinilai dengan pantas
Kebenaran nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan:
1) meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindah saham dan menelusurijumlah transaksi saham yang ada ke dlam pemerimaan uang.
2) memeriksa jumlah yang dikredit ke dalam modal saham dan agio saham adalah benardengan melihat kembali pada akte perusahaan, apakah sesuai dengan nilai pari atau nilai modalsaham yang ditetapkan.
1. Modal saham dinilai dengan pantas
Pertimbangan penting dalam penilaian modal saham adalah verifikasi atas jumlah saham yangdigunakan dalam menghitung laba perlembar saham. Saldo akhir dalam perkiraan modaldiverifikasi mula‑mula dengan menentukan jumlah saham beredar pada tanggal neraca.
1. Modal saham diungkapkan dengan pantas.
Auditor harus yakin bahwa terdapat penjelasan yang mencukupi untuk setiap golngan saham,termasuk informasi mengenai jumlah saham yang diterbitkan dan beredar dan hak khusus darisetiap jenis saham tertentu.
Sumber informasi penting dalam menentukan apakah modal saham telah diungkapkan secaramemadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat dewan direksi, analisis auditorterhadap transaksi‑transaksi modal.
7. AUDIT ATAS DIVIDEN
Penekanan audit adalah pada transaksinya dan bukan pada saldo akhir, kecuali jika ada utangdividen
Tujuan terpenting dari pengendalian atas dividen:
1. Dividen yang dicatat telah diotorisasi2. dividen yang ada seluruhnya telah dicatat3. dividen telah dinilai dengan pantas4. dividen yang dibayarkan kepada pemegang sahan adalah absah5. utang dividen telah dicatat6. utang dividen telah dinilai dengan pantas.
8. AUDIT ATAS LABA YANG DITAHAN.
1. Titik awal audit atas laba ditahan adalah analisis atas laba ditahun untuk sepanjang tahunyang bersangkutan.
2. Audit atas pengkreditan laba ditahan yang berasal dari laba tahun bersangkutan dilakukandengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan labarugi.
3. Setelah auditor yakin suatu transaksi pantas diklasifikasikan transaksi laba ditahan,berikutnya harus ditentukan kebenaran nilainya.
4. Pertimbangan penting lainnya adalah menyelidiki apakah ada transaksi yang seharusnyadimasukkan tapi belum dicatat.
5. Hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar adalahkeberadaan pembatasan‑pembatasan terhadap pembayaran deviden.
1. D. AUDIT ATAS SALDO KAS
1. Jenis‑jenis akun kas
1. Akun kas umum2. Akun gaji impres → dibentuk untuk melakukan pembayaran gaji dan upah3. Akun bank cadangan → serupa dengan akun kas umum, namun pada tingkat cabang4. Dana kas kecil impres → digunakan untuk pengeluaran tunai yang nilainya kecil5. Setara kas → bersifat investasi jangka pendek, siap dikonversi menjadi kas dalam jangkapendek, dan tidak ada resiko perubahan nilai/bunga yang signifikan
2. Kecurangan/penyelewengan kas
1. Lapping, yaitu proses penggelapan kas oleh pemegang kas dengan melakukan pinjamantanpa persetujuan pejabat ybs dengan mengundur pencatatan penerimaan kas
Unsur:
1) penerimaan kas tidak dicatat
2) penerimaan yang tidak dicatat diambil pemegang kas
3) gali lubang tutup lubang à diisi kembali setelah ada penerimaan berikutnya
1. Kitting, bentuk window dressing dengan tujuan menutup kekurangan kas
cara: menarik cek dari rekening perusahaan pada suatu bank sebelum terjadi kliring, danmenyetorkannya ke bank lain, biasa dilakukan akhir bulan. à kedua rekening menunjukkan saldoyang lebih besar.
3. Metodologi audit kas akhir tahun
1. Tentukan materialitas dan tetapkan AAR dan IR untuk kas di bank2. Tetapkan CR untuk kas di bank3. Rancang dan laksanakan pengujian substatif atas transaksi dan prosedur analitis untukbeberapa siklus
4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk kas di bank5. Rancang pengujian rinci atas saldo kas
4. Faktor yang mempengaruhi audit kas akhir
1. Walau saldo kas tidak terlalu besar, namun jumlah mutasinya umumnya lebih besar dari akunlainnya
1. Pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluran kas2. Rekonsiliasi bank yang independen
6. PROSEDUR ANALITIS
1. Membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek‑cek yangmasih beredar, dan pos‑pos rekonsiliasi lainnya dengan tahun sebelumnya.
2. Membandingkan saldo kas dengan bulan sebelumnya
7. PROSEDUR AUDIT SALDO KAS AKHIR TAHUN.
1. Penerimaan konfirmasi bank à secara langsung2. Penerimaan suatu Rekening koran bank pada titik pisah batas
Tujuan: untuk memverifikasi pos rekonsiliasi bank klien akhir tahun dengan bahan bukti yangtidak dapat diakses oleh klien.
Pelaksanaan pembuktian dalam bulan sesudah tanggal neraca dengan cara :
1) Menjumlah semua cancelled check, memo debit, setoran & memo kredit
2) Mencek utk melihat bhw laporan bank akan seimbang jk dilakukan penjumlahan ke bawah
3) Menelaah pos dalam penjumlahan untuk memastikan bhw semuanya telah dibatalkan bankdalam periode yang sesuai & tidak mengadakan penghapusan2 atau pengubahan2.
1. Pengujian atas rekonsiliasi bank
Tujuan: untuk memverifikasi apakah saldo bank klien yang tercatat berjumlah sama dengan kassebenarnya yang ada di bank kec untuk setoran dalam perjalanan. cek yang beredar, & pospenyesuaian lainnya. Dalam pengujian rekonsiliasi, rekening koran bank pisah batasmenyediakan info untuk pelaksanaan tes.
1) Verifikasi perhitungan matematis rekonsiliasi bank
2) Telusuri saldo rekening koran/konfirmasi bank pisah batas menurut bank pada rekonsiliasibank;
3) Telusuri cek yang termasuk dalam laporan bank pisah batas thd daftar cek yang beredarpada rekonsiliasi bank & thd buku pengeluaran kas.
4) Selidiki semua cek dengan jumlah yang signifikan yang termasuk dalam daftar cek yangberedar yang blm dikliring pada laporan pisah batas.
5) Telusuri setoran dalam perjalanan s/d laporan berikutnya. Seluruh penerimaan kas yangblm disetorkan ke bank pada akhir tahun harus ditelusuri ke laporan pisah batas untukmeyakinkan bahwa semuanya disetorkan segera setelah awal tahun baru.
6) Hitung semua pos rekonsiliasi lainnya dalam rekening koran bank & rekonsiliasi bank.
8. Prosedur Berorientasi Fraud
1. Pengujian yang diperluas atas rekonsiliasi bank
Yakni untuk memverifikasi apakah semua transaksi yang dimasukkan dalam buku untuk bulanterakhir tahun ybs telah dimasukkan/dikeluarkan dari rekonsiliasi bank & untuk memverifikasiapakah semua pos pada rekonsilasi bank telah dimasukkan dengan benar.
1) Memulai dengan rekonsiliasi bank untuk bulan Nov & membandingkan seluruh posrekonsiliasi dengan cancelled check & dokumen lain pada laporan bank bulan Des
2) Semua sisa cancelled check & slip setoran dalam laporan bank bulan Des dibandingkandengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Des.
3) Semua pos yang belum selesai dalam rekonsiliasi bank bulan Nov & jurnal pengeluaranserta penerimaan bulan Des harus masuk rekonsiliasi 31 Des dari klien
4) Pos rekonsiliasi dalam rekonsiliasi 31 Des harus merupakan pos dari rekonsiliasi bank bulanNov & jurnal Des yang blm diselesaikan oleh bank.
2. Pembuktian kas à pembuktian kas empat kolom
1) Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar periode pembuktian kas
2) Rekonsiliasi penerimaan kas yang disetor dengan buku penerimaan kas untuk suatu periodett
3) Rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang diselesaikan bank dengan jurnal pengeluaran kasuntuk periode tertentu
4) Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan so buku besar pada akhir periode pembuktian kas.
Manfaatnya guna menetapkan apakah :
1) Semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan
2) Semua setoran di bank dicatat dalam pembukuan
3) Semua pengeluaran kas yang tercatat dibayarkan oleh bank
4) Semua jumlah yang dibayar olehbank telah dicatat.
Pembuktian kas tidak bermanfaat untuk :
1) mengungkapkan cek yang ditulis dengan jumlah yang salah, cek yang tidak sah/kesalahanlain di mana jumlah rupiah yang tampak pada cat pengeluaran kas ternyata salah
2) Menemukan pencurian penerimaan kas /catatan & setoran jumlah kas yang tidak tepat.
1. Pengujian untuk kitting
Mencatat semua tranfer bank yang dilakukan bbrp hari sebelum & sesudah tanggal neraca &menelusuri masing‑masing ke cat akunt untuk dicatat dengan semestinya.
Pertimbangan: sifat kelemahan SPI dan fraud akibatnya, materialitas potensial fraud danprosedur yang paling efektif mencakup: konfirmasi A/R, pengujian lapping, penelahaan BUKUBESAR akun kas untuk pos Luar Biasa, penelusuran dari order pelanggan ke penjualan &penerimaan kas berikutnya, pemeriksaan persetujuan serta dokumen pendukung untuk A/R yangdiragukan & return serta pengurangan penjualan.
1. Dapat dilaksanakan dengan cepat apabila rekening gaji dan upah impres, serta rekonsiliasiyang independen atas akun gaji impres.
2. Pos yang perlu direkonsiliasi à cek‑cek yang beredar3. Dokumen yang diperlukan à rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, laporan pisah batas4. Prosedur penting à uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi
10. AUDIT ATAS AKUN KAS KECIL
1. a. Jumlahnya tidak material namun selalu diperiksa dalam audit, karena kemungkiankecurangan dan permintaan klien.
2. b. Pengendalian internal à tanggung jawab pada 1 orang, penggunaan terpisah dariaktivitas lain, ada batasan jumlah, ada aturan tegas tentang penggunaannya.
3. c. Prosedur pentingà uji pengendalian, uji substantif atas transaksi
BAGIAN V
MENYELESAIKAN AUDIT
1. E. MENYELESAIKAN AUDIT
1. Kewajiban bersyarat adalah kemungkinan potensi kewajiban di masa mendatang kepadapihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi.Kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat :
1. Terdapat kemungkinan pembayaran dimasa datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saatini
2. Terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa datang3. Hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa di masa datang
2. TIGA TINGKAT KEMUNGKINAN (FASB 5) :
1. Tinggi (probable) peristiwa mendatang mungkin terjadi.2. Sedang (reasonably possible) kemungkinan terjadi lebih besar dari remote tetapi lebih kecil dariprobable.
3. Rendah (remote) kesempatan terjadinya peristiwa di masa datang rendah.
Apabila potensi kerugian tinggi dan jumlah kerugian dapat diestimasi, kerugian tersebut diakuidan dimasukkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam catatan kaki diperlukan kalaujumlah potensi kerugian tidak dapat diestimasi dengan memadai atau kalau kemungkinan terjadisedang. Potensi kerugian rendah tidak perlu akrual maupun pengungkapan.Catatan kakimenguraikan sifat kewajiban bersyarat tersebut seluas yang diketahui dan pendapat penasehathukum atau manajemen atas hasil yang diharapkan.
3. KEWAJIBAN BERSYARAT yang merupakan kepentingan utama auditor :
1. Pending litigation atas paten,kewajiban produk,atau tindakan lain2. Perselisihan mengenai pajak penghasilan3. Garansi barang4. Wesel tagih didiskontokan5. Jaminan atas kewajiban pihak lain6. Saldo yang belum digunakan dalam letter of credit yang outstanding
4. PROSEDUR AUDIT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KEWAJIBAN
4. PROSEDUR AUDIT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KEWAJIBANBERSYARAT:
1. Tanya jawab dengan manajemen (lisan atau tulisan) mengenai kemungkinan kewajibanbersyarat yang belum dicatat
2. Telaah surat ketetapan pajak untuk melihat penyelesaian perselisihan atas pajak penghasilan3. Telaah notulen rapat direksi, komisaris, pemegang saham atas adanya indikasi tuntutan ataukewajiban lain
4. Analisa beban hukum untuk periode yang diaudit dan telaah faktur dan pernyataan daripenasehat hukum atas adanya indikasi kewajiban bersyarat khususnya tuntutan danpenetapan pajak yang ditunda
5. Dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama mengenai status kewajiban bersyarat6. Telaah kertas kerja yang ada mengenai informasi yang menunjukkan potensi hal bersyarat7. Dapatkan letter of credit dekat tanggal neraca dan konfirmasi saldo yang digunakan maupunbelum
5. Prosedur utama untuk mengungkapkan kewajiban bersyarat adalah surat konfirmasi daripenasehat hukum klien yang memberitahukan auditor atas perkara yang tertunda atau informasilain yang melibatkan penasehat hukum yang relevan kepada pengungkapan laporan keuangan.Sifat dari penolakan pengacara untuk memberitahukan auditor informasi lengkap mengenaikewajiban hukum dibagi menjadi dua kategori :
1. Penolakan akibat tidak adanya pengetahuan mengenai hal yang melibatkan kewajibanbersyarat
2. Penolakan untuk mengungkapkan informasi karena dipertimbangkan sebagai informasi yangrahasia
6. Pengacara menolak menyediakan informasi kepada auditor mengenai tuntutan yang secaramaterial ada (asserted claims) atau unasserted claims, laporan audit harus dimodifikasi untukmencerminkan tidak tersedianya bahan bukti. Surat konfirmasi standar dari pengacara harusmencakup informasi :
1. Daftar perkara tertunda yang material,klaim,atau penetapan yang telah melibatkan pengacara2. Daftar klaim material yang belum didaftarkan dan taksirannya3. Permintaan informasi mengenai perkembangan masing‑masing klaim, kemungkinan hasilyang tidak menguntungkan dan estimasi jumlah potensi kerugian
4. Permintaan pernyataan bahwa daftar klien telah lengkap5. Pernyataan tangungjawab pengacara untuk memberitahukan manajemen apabila dalampertimbangan pengacara terdapat masalah hukum yang memerlukan pengungkapan dalamlaporan keuangan
6. Permintaan identifikasi dan menguraikan alasan atas adanya pembatasan jawaban pengacara.
7. Auditor menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban bersyarat maka harus mengevaluasisignifikansi dari potensi kewajiban dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporankeuangan.
8. Auditor mempunyai tanggungjawab untuk menelaah transaksi dan peristiwa yang terjadisetelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang mempengaruhi penilaianatau pengungkapan atas laporan keuangan yang diaudit. Tanggungjawab auditor dibatasi untukperiode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit.
9. JENIS‑JENIS PERISTIWA KEMUDIAN antara lain :
1. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan danmemerlukan penyesuaian.
Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atas saldo perkiraan dalam laporan
Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atas saldo perkiraan dalam laporankeuangan periode berjalan jika jumlahnya material :
1) Pengumuman pailit pelanggan
2) Penyesuaian perkara hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat dalambuku
3) Pelepasan peralatan yang tidak digunakan dalam operasi pada harga dibawah nilai bukusaat ini
4) Penjualan investasi pada harga dibawah harga perolehan yang dicatat
1. Peristiwa yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan tetapipengungkapannya dianjurkan.
Peristiwa ini cukup diungkapkan dengan menggunakan catatan kaki, namun bila signifikandibuat pelengkap laporan keuangan historis berupa laporan yang memperhitungkan dampakperistiwa tersebut seandainya telah terjadi pada tanggal neraca
Transaksi yang terjadi dalam periode berikutnya yang memerlukan pengungkapan dan bukanpenyesuaian dalam laporan keuangan :
1) Penurunan dalam nilai pasar efek‑efek yang disimpan sebagai investasi sementara ataupenjualan kembali efek‑efek
2) Penerbitan obligasi atau efek‑efek ekuitas
3) Penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah yangmenghalangi penjualan barang
4) Kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran
10. PROSEDUR AUDIT UNTUK MENELAAH PERISTIWA KEMUDIAN:
1. Prosedur terpadu sebagai bagian dari verifikasi atas saldo perkiraan akhir tahun meliputipengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atassaldo.
2. Prosedur yang dilaksanakan secara khusus dengan tujuan menemukan transaksi atauperistiwa yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian, untuk dimasukkan dalam saldoperkiraan tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan kaki
Auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang penting terjadi setelah pekerjaan lapanganselesai,tetapi sebelum laporan audit diterbitkan.
11. PENGUMPULAN BAHAN BUKTI AKHIR meliputi :
1. Prosedur analitis akhir, digunakan sebagai bagian perencanaan audit, pelaksanaan danpenyelesaian audit.
2. Evaluasi atas asumsi kelangsungan hidup, auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguanmengenai kemampuan klien menjaga kelangsungan hidup paling tidak satu tahun setelahtanggal neraca
3. Surat pernyataan klien, auditor perlu mendapatkan surat pernyataan yang mendokumentasikanpernyataan lisan manajemen terpenting sepanjang audit. Penolakan menandatangani suratpernyataan menyebabkan pemberian pendapat dengan pengecualian atau pernyataan tidakmemberikan pendapat.
4. Informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam PSA 44 informasi lain adalan yang bukan bagiandari laporan tahunan tapi diterbitkan bersamanya.
1. Mengingatkan manajemen akan tanggungjawab mengenai asersi dalam laporan keuangan2. Mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pertanyaan mengenai berbagai aspek dariaudit
3. Informasi lain dalam laporan tahunan
13. MENGEVALUASI HASIL
Aspek dari evaluasi :
1. Kecukupan bahan bukti untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah secara cukupdiuji setelah mempertimbangkan situasi penugasan dengan menggunakan Check listpenyelesaian penugasan .
2. Bahan bukti yang mendukung pendapat auditor mencatat jejak kekeliruan danmenggabungkannya , biasanya digunakan metode neraca lajur kekeliruan yang tidakdisesuaikan atau ikhtisar penyesuaian yang mungkin .
3. Pengungkapan laporan keuangan auditor menggunakan daftar periksa pengungkapanlaporan keuangan dan harus ditambah dengan pengalaman dalam akuntansi .
4. Menelaah kertas kerja, Tujuannya :
1) Mengevaluasi pelaksanaan staf yang belum berpengalaman
2) Meyakinkan bahwa audit memenuhi standar pelaksanaan kantor akuntan publik.
3) Menetralkan kepemihakan yang seringkali masuk kedalam pertimbangan auditor .
1. Penelaahan Independen, tim audit harus dapat membenarkan bahan bukti yang dikumpulkandan kesimpulan yang ditarik berdasarkan situasi tertentu dari penugasan .
14. KOMUNIKASI DENGAN KOMITE AUDIT DAN MANAJEMEN .
1. Mengkomunikasikan ketidakberesan dan tindakan melawan hukum. Dalam PSA 32diwajibkan tanpa memperhatikan materialitas , tujuannya untuk membantu komite auditdalam melaksanakan peranan supervisi atas laporan keuangan yang andal .
2. Mengkomunikasikan kondisi SPI yang dapat dilaporkan .3. Komunikasi lain dengan komite audit. PSA 48 meminta untuk semua penugasan dariBAPEPAM dan audit lain dimann terdapat komite audit atau badan yang sejenis yangunsurnya meliputi :
1) Tanggung jawab auditor yang meliputi ; untuk mengevaluasi SPI dan konsep keyakinanmemadai .
2) Pokok‑pokok kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan .
3) Penyesuaian laporan keuangan yang signifikan .
4) Ketidaksepakatan dengan manajemen yang meliputi ruang lingkup,penerapan prinsipakuntansi, kalimat laporan
5) Kesulitan dalam melaksanakan audit .
1. Surat kepada manajemen untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untukmemperbaiki usaha klien .
Auditor sebaiknya meminta klien menerbitkan dengan segera laporan keuangan yang direvisiyang berisi penjelasan mengenai alasan revisi tersebut .Kalau laporan keuangan periodeberikutnya telah selesai sebelum laporan revisi diterbitkan dapat diungkapkan laporan periodeberikutnya ., kalau berhubungan dengan publik harus memberitahukan BAPEPAM . Jika klienmenolak auditor harus memberitahu dewan direksi dan komisaris. Penemuan fakta kemudianyang memerlukan penerbitan kembali bukan berasal dari kejadian yang terjadi setelah tanggallaporan auditor
