Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT...

Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPLPT Kedungmadu Tropical Wood

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT Kedungmadu Tropical Woodb. SK IUPHHK-HA : 269/Menhut-II/2007c. Luas Areal : 50.400 Had. Alamat Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti Lt.5 R.514B

Jalan Gatot Subroto Senayan Jakartae. Waktu Pelaksanaan : 03 – 12 Oktober 2016

III. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan III:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT KTW masihlengkap sesuai dengan tingkat realisasitata batas yang telah dilakukan.Dokumen legal berupa tersedianya aktapendirian perusahaan danperubahannya serta SK IUPHHK-HA.Sedangkan dokumen administrasi tatabatas berupa tersedianya DokumenPedoman Tata Batas lama, BATB danbuku TBT, Pedoman atau RencanaPenataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5 September 2016.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerjamasih tetap seperti hasil audit danpenilikan sebelumnya yaitu 63,82 Kmdari panjang batas keseluruhan 119,56km atau 53,38%. PT KTW telahmelakukan proses tata batas berupakomunikasi dengan instansi dan pihakterkait hingga mempunyai kelengkapandokuman administrasi tata batasberupa Rencana Penataan Batas No.

SEDANG


57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5September 2016. Terdapat pelaksanaantata batas rekonstruksi berdasarkanRencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HT/2015 tanggal 5 Mei 2015dan Instruksi Kerja Tata Batas No.79/TTK/BPKH IV-2/2015 tanggal 28September 2015 yang merupakanrencana penataan batas dan instruksikerja Tata batas dari PT Sumalindo AlamLestari (Unit II). Dokumen Berita AcaraTata Batas masih dalam prosespembuatan. Sedangkan proses tatabatas PT KTW secara keseluruhanselanjutnya adalah melakukanpengurusan ke BPKH Wilayah IVSamarinda untuk mendapatkaninstruksi kerja.

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT KTW masihdiakui oleh para pihak dan konflik batasdalam pemanfaatan areal sudahdiselesaikan. Namun potensi konflikmasih ada karena adanya klaim lahanberupa bekas ladang yang berada didalam areal dan terdapat kebun karetmasyarakat persis di batas areal denganPT Sumalindo Alam Lestari (Unit II).Upaya yang dilakukan melakukanproses tata batas definitif, pendekatandan pemberian pemahaman persuasifkepada masyarakat sekitar danpemasangan papan nama kegitanlarangan berkebun/berladang yangdipasang dibeberapa lokasi strategisseperti di pinggir jalan utama.

SEDANG

1.1.4 Terdapat sedikit perubahan fungsikawasan dari HP menjadi HL seluas ±290 Ha. Terkait perubahan fungsikawasan tersebut, PT KTW telahmelakukan perencanaan penataanbatas areal kerja dalam DokumenRencana Penataan Batas No. 57/KUH-2/IUPHHK-HA/2016 tanggal 5September 2016. Dalam Dokumentersebut, areal kawasan HL dilkeluarkandalam areal kerja PT KTW. Selain itu

SEDANG


lokasi areal kawasan HL tersebut tidakberada pada blok URKT beberapatahun yang akan datang dan luasannyahanya ± 290 Ha. Kedepannya, sesuaitata waktu perencanaan jangkapanjang (RKUPHHK), perubahanperencanaan akan dilakukan padapembuatan RKUPHHK-HA baru setelahRKUPHHK-HA yang ada sudah habismasa berlakunya.

1.1.5 Terdapat bukti upaya PT KTWmelakukan pendataan pengunaankawasan di luar sektor kehutananberupa bekas ladang masyarakatsekitar yaitu masyarakat Desa KaranganDalam dan Desa Karangan Hilir yangberada disepanjang kanan kiri jalanutama di Km 14-25 seluas 96 Ha dantelah melaporkan ke PemerintahaanDesa Karangan Dalam dan DesaKarangan Hilir dan KecamatanKarangan, serta ada upaya pemegangizin untuk mencegah penggunaankawasan di luar sektor kehutanan tanpaizin.

BAIK

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yangditandatangani oleh Direktur Utama PTKTW No. 03/Lpts/KTW/1-2013 tanggal 30Januari 2013 dan dalam DokumenRKUPHHK-HA Berbasis IHMB PeriodeTahun 2012-2021 yang disetujui melaluiKeputusan Menhut No. SK.166/VI-BUHA-2/2011 tanggal 9 Desember 2011.Rumusan visi dan misi tersebut legaldan sesuai dengan kerangka PHL, yaitumemuat prinsip kelestarian ekologi,produksi dan sosial dengan segalakomponen pendukungnya secaraberkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaanmasih dilakukan baik internal karyawan(level pemegang izin) secara formal daninformal maupun kepada masyarakatdesa sekitar. Sosialisasi internalkaryawan secara formal dilakukan padatanggal 5 januari 2016 di Base Camp S.

BAIK


Karangan. Untuk sosialisasi secarainformal dilakukan berupa masihterpasangnya tulisan rumusan visi danmisi perusahaan pada lokasi strategisdengan baik, seperti di kantor pusatSamarinda, di Base Camp S. Karangan(ruang kantor dan dapur) dan kantorTPK Antara/logpond Karangan.Sedangkan sosialisasi visi dan misiperusahaan kepada masyarakat sekitarareal kerja dilakukan secara terpadukepada masyarakat Desa KaranganDalam dan Desa Karangan Seberangpada tanggal 16 Januari 2016 di kantorKecamatan Karangan yang dibuktikandengan surat undangan, berita acara,resume, daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan. Untuk sosialisasikepada masyarakat desa lainnya telahdilakukan pada tahun sebelumnya yaitukepada masyarakat Desa Batu Lepoq,Desa Baay, Desa Karangan Hilirsebagaimana hasil audit dan penilikansebelumnya

1.2.3 Terdapat implementasi PHL denganmelakukan upaya kegiatan pengelolaanhutan produksi secara berkelanjutansesuai dengan visi dan misi perusahaanyang telah ditetapkan. Namunbeberapa kegiatan belum tereliasasidan belum sesuai dengan visi dan misiperusahaan, yaitu antara lain penataanbatas areal kerja belum temu gelang,penataan kawasan lindung barusebagian terealisasi, kualifikasi personilDAMKARHUT yang tersedia masihkurang memenuhi, penyimpanan olibekas masih belum ditata dengan baikdan spare part yang masih terpakai danbaru belum di tempatkan di tempatsemestinya dan sebagian pelaksanabidang litbang belum mempunyaikemampuan dan kompetensi sesuaibidangnya dan belum ada rencanamengikutsertakan tenaga litbang untukdiklat sesuai dengan bidang dan

SEDANG


kompetensinya1.3 Jumlah dan kecukupan

tenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional danGANIS-PHPL sebagian besar tersediasesuai ketentuan Dirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015. Bidangpengelolaan hutan yang belum adaGANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPLKURPET. Terkait GANIS-PHPL KURPET,secara legalitas PT KTW belum memilikiGANIS-PHPL tersebut, namun secaraoperasional pelaksanaan kegiatan, PTKTW telah memiliki tenaga kerja yangmempunyai kualifikasi bidang GISsebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ir. FitraYudha dan Marsudi, S.Hut. Selain itu,Sdr. Marsudi, S.Hut. telah mengikutipelatihan Sistem Informasi GeografisTingkat Dasar dan Tingkat Analisis yangdiselenggarakan oleh Pusat KomputerFakultas Kehutanan, UniversitasMulawarman.

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT KTW adalah 89,47% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT KTWmasih tersedia lengkap.

BAIK

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bagianyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan oleh Direktur Utama PTKTW No. 01/KTW/I/2012 tanggal 7Januari 2012 tentang StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (jobdeskripsi) PT KTW.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,dilengkapi tenaga pelaksana sepertiyang tercantum dalam Laporan TenagaBulan Oktober 2016 PT KTW dandigambarkan pada struktur organisasiPT KTW. Perangkat dan pendukung SIMmasih berfungsi sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.3 Masih terdapat unit SPI yang dilengkapipersonil tim SPI dan terdapat

SEDANG


pelaksanan audit internal oleh unit SPIyang dilakukan secara rutin/berkala.Namun dalam pelaksanaannya masihterdapat ketidaksesuaian antara SOPInternal Auditing dengan pelaporanyang dibuat, terutama urutan kerjayang tertulis di SOP. Selain itu hasiltemuan audit SPI secara umum hanyaterkait kegiatan TPTI dan Non TPTI,sedangkan monitoring dan evaluasikegiatan kelola sosial, monitoring danevaluasi kegiatan kelola lingkungan danpegembangan kompetensi SDM danbidang peralatan serta bidang lainnyabelum dilakukan, sehingga peranan SPImasih belum berjalan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatanpengusahaan hutan.

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaansebagian tindak koreksi danpencegahan manajemen berbasis hasilmonitoring dan evaluasi baikmonitoring dan evaluasi yang dilakukanoleh internal camp maupun yangdilakukan oleh Tim SPI. Namunmonitoring dan evaluasi internalfrekuensinya kurang memadai dansebagian tidak terdokumentasi denganbaik. Selain itu monitoring dan evaluasiyang dilakukan unit SPI pelaksanaannyamasih terdapat ketidaksesuaian antaraSOP Internal Auditing denganpelaporan yang dibuat, terutamaurutan kerja yang tertulis di SOP danhasil temuan audit SPI secara umumhanya terkait kegiatan TPTI dan NonTPTI, sedangkan monitoring danevaluasi kegiatan kelola sosial,monitoring dan evaluasi kegiatan kelolalingkungan dan pegembangankompetensi SDM dan bidang peralatanserta bidang lainnya belum dilakukan,sehingga peranan SPI masih belumberjalan efektif untuk mengontrolseluruh tahapan kegiatan pengusahaanhutan

SEDANG


1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT KTW yang akanmempengaruhi kepentingan hak-hakmasyarakat setempat masihmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PTKTW Tahun 2015 yang disahkan olehKepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur, RKTUPHHK-HA PTKTW Tahun 2016 yang disahkan secaramandiri oleh Direktur Utama PT KTW,Dokumen perizinan TPn, TPK Hutan danLogpond yang disahkan pejabat yangberwenang serta Dokumen SosialisasiRKT Tahun 2016 kepada aparatkecamatan, aparat desa, tokoh adatdan tokoh masyarakat desa sekitar.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas areal kerja PT KTW dari parapihak (lebih dari 50%) yaitu pemerintah(Kementerian LHK dan Pemda),perusahaan yang berbatasan, aparatkecamatan dan desa, konsultanpelaksana tata batas dan internalperusahaan. Namun persetujuantersebut belum menyeluruh karenapelaksanaan proses danpelaksanaannya belum selesai sampaitemu gelang.

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana danpelaksanaan kelolasosial/PMDH/CSR/CD PT KTW masihmengakomodir kepentinganmasyarakat. Masyarakat membuatproposal kegiatan yang ditandatanganioleh aparat desa setempat.Perencanaan kelola sosial/PMDHdituangkan dalam RO kelolasosial/PMDH sesuai RKT tahun berjalandan realisasi kegiatan kelolasosial/PMDH dibuatkan laporan realisasikegiatan kelola sosial/PMDH setiaptahunnya. Sedangkan buktipelaksanaan kegiatan dibuatkan beritaacara, bukti kuitansi serah terima dan

BAIK


foto dokumenatsi serah terimabantuan.

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalamproses penetapan kawasan lindung PTKTW dari sebagian para pihak (lebihdari 50%) yaitu pihak pemerintah(Kementerian Kehutanan dan Pemda,internal perusahaan dan sebagianmasyarakat desa sekitar.

SEDANG

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 PT KTW telah menyusun RKUPHHK-HAyang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang. Besarnya etat luas adalah1.402 ha/th dan etat volume sebesar74.060 m3/th. Rencana jangka panjangtelah dibuat lanscaping/penataan luasansesuai dengan kondisi biofisik setempat.PT KTW telah melakukan pergesaranlokasi blok tebangan. Pergeseran lokasitersebut termuat dalam surat nomor :S.859/UHP-1/2015, tanggal 02 desember2015,tentang perubahan blokRKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n. PTKedungmadu Tropical Wood. Pergeseranlokasi blok RKT 2014 s/d 2021diberbolehkan selama masih dalamrencana 10 tahun RKUPHHK-HA periode2012 – 2021. Berdasarkan Perdirjen BUKNo. P.9/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Agustus2014, dalam lampiran III, butir B.2

BAIK

2.1.2 Penataan areal kerja di lapanganberupa batas blok RKT 2015, RKT 2016,URKT 2017 titik ikat blok RKT 2014, RKT2015, RKT 2016, URKT 2017 pal cornerblok dan petak, batas petak telahsesuai dengan peta RKT 2016. Untuklokasi blok RKT 2015, RKT 2016 danURKT 2017 telah berbeda dengan petaRKU, namun diperbolehkan olehperaturan perdirjen BUK No. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12 Agustus 2014,lampiran III, butir B2, dan peta RKUtelah direvisi. Sehingga implementasipenataan areal kerja dilapangan telahsesuai dengan rencana jangka panjang(RKU)

BAIK


2.1.3 Diketahui telah dilakukan pemeliharaanbatas berupa pada batas blok RKTterdapat papan nama RKT, alur, tandacat kuning. Pada corner batas antarblok RKT dan antar petak dipasang palcorner dari kayu ulin. Pada batas antarpetak dibuat papan nama,alur,tanda catmerah,dan tiang papan nama yangsudah standard. Maka PT KTW telahmelaksanakan pemeliharaan batas blokdan petak.

BAIK

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 PT KTW telah mempunyai data potensitegakan berdasarkan hasil IHMB tahun2011. Masih sama pada saat penilikan keII, yaitu dokumen lengkap berupalaporan dan peta pendukungnya.Tersedia data potensi tegakanberdasarkan hasil ITSP RKT 2016,tersedia peta sebaran pohon

BAIK

2.2.2 PT KTW telah membuat PUP di lokasipetak K2, eks blok tebangan RKT 2012,PUP dibuat pada tahun 2013. Adaperbedaan pertumbuhan riap diameterpada plot yang ada perlakuanpembebasan dengan plot kontrol. Hasilpengukuran riap pertumbuhan volumedari pengukuran PUP adalah sebesar1,32 m3/ha/tahun.

BAIK

2.2.3 PT KTW menentukan jatah tebangantahunan menggunakan data hasil ITSP.Namun telah ada upaya menghitungjatah tebangan tahunan untuk RKT 2016berdasarkan perhitungan riap volumedari PUP. Hasil perhitungan JTT untukRKT tahun 2016 berdasarkan riapvolume PUP adalah sebesar 64.629m3.Maka diketahui bahwa telah ada upayauntuk menghitung riap pertumbuhandan jatah tebangan tahunanberdasarkan riap pertumbuhan PUP.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Diketahui bahwa SOP telah disahkanoleh Kasie sesuai bidang, campmanager dan direktur. SOP mengalamirevisi yang ke I, maka tanggal terbitnya05 Juli 2016. Isi SOP sesuai dengankarakteristik areal setempat, yaitu

BAIK


hutan tanah kering dengan sistem TPTI.Isi SOP lengkap secara garis besarmeliputi pengertian,tujuan,penanggung jawab, masukanyang dibutuhkan,keluaran yangdihasilkan, siklus waktu pelaksanaan,urutan kerja, instruksikerja,perencanaan kerja danpelaksanaan.

2.3.2 PT KTW telah mengimplementasikanSOP PAK. Implementasi SOP perpetaantelah tersedia peta PAK,peta sebaranpohon, peta PWH/trace jalan dan petaRKT/RKU. Untuk pemasangan titikkontrol GPS, bahwa posisi pal cornerblok RKT, posisi blok RKT dan petakkerja telah sesuai dengan peta RKT.Telah tersedia peta PWH/trace jalansebagai keluaran dari survei topografi.Implementasi SOP ITSP yaitu tersediadata potensi hasil ITSP,peta sebaranpohon dan dilapangan terdapat labelmerah pada tonggak dan label kuningpada pohon inti. Berdasarkanwawancara dengan staf perencanaanbahwa telah dibuat trace jalan dengantanda cat putih, dilapangan dijumpaipita kuning untuk tanda rencana jalansarad. Dalam pembangunan jalandibuat drainase, lebar jalan sesuai SOP.Dibuat TPn dengan dipasang papannama,lebar jalan sarad sesuaiSOP,dibangun Camp dan sarana jalan.Dibuat takik rebah/balas dan terdapatlabel merah pada tonggak pohon bekastebangan. Dari uraian diatas makadiketahui bahwa PT KTW telahmelaksanakan implementasi SOPsistem silvikultur TPTI. Hanya untukURKT 2017 baru tahap kegiatanPAK,belum ada kegiatan ITSP

SEDANG

2.3.3 Tersedia dokumen laporan hasilinventarisasi pohon binaan pada arealbekas tebangan blok RKT 2016.Pengamatan dilakukan di petak K59dan petak K60 blok RKT 2016. Hasil

BAIK


pengamatan potensi pohon inti perhektar sebanyak 169 batang.

2.3.4 Tersedia dokumen laporan hasilinventarisasi pohon binaan pada arealbekas tebangan blok RKT 2016.Pengamatan dilakukan di petak K59dan petak K60 blok RKT 2016. Hasilpengamatan potensi per hektarpermudaan adalah potensi tiangsebanyak 520 batang, potensi pancangsebanyak 2.560 batang dan potensisemai sebanyak 17.625 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 PT KTW mempunyai prosedurpemanfaatan/ pengelolaan hutanramah lingkungan (SOP RIL), telahdisahkan, isinya sesuai kondisikarakteristik areal setempat yaitu hutantanah kering dengan sistim TPTI. Proseskerja dalam SOP telah sesuai dengankaidah RIL.

BAIK

2.4.2 PT KTW telah melaksanakan kegiatanlapangan sesuai tahapan RIL. Kegiatanperencanaan pemanenan, operasipemanenan, pemeliharaan dan K3, dankegiatan paska pemanenan. Kegiatanperencanaan pemanenan dilakukanPAK,pemetaan,ITSP dan PWH. Kegiatanoperasi pemanenan dilakukanpembuatan jalan, jalan sarad, camp,TPn, inspeksi blok tebangan, teknikpenebangan dan penyaradan. KegiatanK3 kebersihan camp perlu ditingkatkankhususnya pengelolaan sampah. Untukkegiatan paska penebangan, telahdilakukan kegiatan perawatan jalan,dan pembinaan hutan.

BAIK

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggalpohon inti sebesar 12,8%, tingkat tiangsebesar 0,97%, tingkat pancang sebesar0,23% dan tingkat semai sebesar 0,06%.Maka rata-rata tingkat kerusakantegakan tinggal untuk seluruhpermudaan adalah 3,52%.

BAIK

2.4.4 Besarnya faktor eksploitasi padakegiatan penebangan oleh PT KTWadalah tahun 2012 sebesar 0,85, tahun

BAIK


2015 sebesar 0,79, tahun 2016 sebesar0,80. Rata-rata besarnya faktoreksploitasi adalah sebesar 0,81 atau81%. 0,81 masih tergolong baik, karenapada kegiatan penebangan, pihak PTKTW telah memanfaatkan kayusebanyak 81% atau limbah pemanfaatanhutan sebanyak 19%.

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Rencana tebangan tahun 2015 dan 2016,luas dan volume tebangan masihdibawah etat tebangan dalam RKU.RKT tahun 2015 telah mendapat suratpengesahan dari dinas kehutananprovinsi kalimantan timur dan RKTtahun 2016 telah mendapatpengesahan secara self aproval. RKUtelah mendapat SK pengesahan darimenteri kehutanan. Maka PT KTW telahmempunyai rencana jangka pendekdisusun berdasarkan rencana jangkapanjang dan telah disahkan sesuaiperaturan yang berlaku.

BAIK

2.5.2 Tersedia peta Penataan Areal Kerja(PAK), peta sebaran pohon, petaPWH/trace jalan. Lokasi blok tebangandan petak dalam peta-peta kerjatersebut telah sesuai dengan peta RKTdan revisi peta RKU. Lokasi kawasanlindung telah sesuai dalam peta kerjadengan peta RKT dan RKU.

BAIK

2.5.3 PT KTW telah mengimplementasikanpeta kerja dilapangan, berupapenandaan pada batas blok, petak,kawasan dilindungi, persemaian,sarpras,PUP dan lokasi tanamanpembinaan hutan, hanya campproduksi RKT 2016 dan tanaman bekasTPn RKT 2015 belum ada penandaan.

SEDANG

2.5.4 Pada tahun 2015, PT KTW telahmenebang pada lokasi sesuai rencanadalam RKT. Realisasi volume tebanganpada tahun 2015 adalah sebesar58.516,97 m3 dari rencana sebesar60.000,26 m3. Maka persentaserealisasi volume tebangan tahun 2015sebesar 97,53%.

BAIK


2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Pada tahun 2015 diketahui kondisikesehatan finansial PT BBU adalahtingkat likuiditas sebesar 1102,14 %.Tingkat likuiditas diatas 100%, artinyaperusahaan mampu melunasi hutangjangka pendeknya dengan aktiva lancaratau aset lancar. Tingkat solvabilitassebesar 174,93%,artinya apabilaperusahaan dilikuidasi maka mampumelunasi hutang hutangnya,karena nilaisolvabilitas diatas 100%. Nilairentabilitas sebesar 14,45 %, rentabilitaspositif artinya pada tahun 2015perusahaan dalam keadaan untung.Maka kondisi keuangan PT KTW tahun2015 adalah likuid, solvabel danprofitabel.

BAIK

2.6.2 Rencana anggaran untuk kegiatanpengusahaan hutan sebesar Rp.50.478.826.000,-,realisasinya sebesarRp. 48.473.404.067,-. Persentasetingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan yang diusahakanoleh PT KTW pada tahun 2015 adalahsebesar 96,03%. Maka realisasi alokasidana >80% dari kebutuhan kelola hutanyang seharusnya.

BAIK

2.6.3 Persentase tingkat kecukupananggaran pengusahaan hutan yangdiusahakan oleh PT KTW pada tahun2015 adalah sebesar 96,03%. Makaterjadi simpangan realisasi terhadaprencana anggaran pengusahaan hutanpada tahun 2015 sebesar 3,97%.

BAIK

2.6.4 Tahun 2015,kondisi kesehatan finansiallikuid,solvabel dan profitabel. Tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan >80%, alokasi anggaranproporsional, realisasi anggaranpembinaan hutan >80%, realisasi fisikpembinaan hutan>80% dan realisasitebangan antara 70% - 105%. Makarealisasi pendanaan untuk kegiatanteknis kehutanan berjalan lancar sesuaidengan tata waktu.

BAIK

2.6.5 Pada tahun 2015 PT KTW telah BAIK


merencanakan anggaran kegiatanpembinaan hutan sebesar Rp.1.509.530.000,-, realisasinya sebesar Rp.1.627.914.000,-. Maka persentaserealisasi anggaran pembinaan hutantahun 2015 sebesar 107,84%.

2.6.6 PT KTW telah melaksanakan kegiatanpembinaan hutan. Meliputi kegiatanpengadaan bibit, pengayaan,penanaman tanah kosong, penanamanKKJ, pemeliharaan tanamanpengayaan, pemeliharaan tanamantanah kosong, pemeliharaan tanamanKKJ, perlindungan dan pengamananhutan. Dalam dokumen RKT 2016diketahui realisasi fisik kegiatanpembinaan hutan tahun 2015. Rata-ratapersentase realisasi fisik pembinaanhutan sebesar 90,42%. Berdasarkanhasil uji petik dilapangan terhadapkualitas tanaman pembinaan hutan,diketahui bahwa rata-rata persentasehidup tanaman pembinaan hutansebesar 89,04%.

BAIK

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Berdasarkan hasil verifikasi dokumendan lapangan, diketahui untuk luasandan jenis kawasan lindung yangdigunakan sampai dengan kegiatanpenilikan III yaitu luasan Kawasanlindung berdasarkan SK Direktur tahun2013. Belum terdapat perubahanpenataan areal khususnya kawasanlindung di dalam dokumen RKUPHHK-HA maupun SK Direktur terkait denganpenetaman kawasan lindung. Jikadilihat dari segi luasan, untuk luasanberdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29Agustus 2014 semakin berkurangmenjadi 3.891 Ha dari luasan awal SKDirektur seluas 4.646 Ha dengan jeniskawasan dilindungi berupa Buffer ZoneHutan Lindung (Pegunungan Beriun I,Beriun II dan Pegunungan Nyapa,Kawasan Konservasi Insitu (KKI),

BAIK


Sempadan Sungai dan KawasanPelestarian Plasma Nutfah (KPPN).Akan tetapi untuk jenis kawasanlindung dan kondisi biofisik masihsesuai dengan dokumen perencanaanyang dimiliki.

3.1.2 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikanIII tahun 2016 diketahui bahwa terdapatpeningkatan penataan kawasan lindungsebesar 8 km dengan total kegiatanpenataan kawasan lindung sampaidengan September 2016 sebesar 87,63km atau 79,80% dari 109,81 km.

BAIK

3.1.3 Penutupan vegetasi areal kawasanlindung hasil Overlay peta kawasanlindung dengan peta penafsiran citralandsat 7 ETM +Band 542 path 116 Row59 liputan 25 April 2015 dan 5 Maret2015 yang telah disahkan oleh DirjenPlanologi Kehutanan dan tatalingkungan No.239/IPSDH/PSDH/PLAI/7/2016 tanggal 1Juli 2016 dan mempertimbangkan SKMenhut No. SK.718/Menhut-II/2014tanggal 29 Agustus 2014, sampaidengan kegiatan penilikan ke III sebesar3.481 Ha atau 89,46% berupa hutansekunder, Sehingga kondisi tutupanvegetasi di kawasan lindung di areal PTKTW ≥ 80%.

BAIK

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadapkawasan dilindungi dari segipemerintah (Pusat, Provinsi danKabupaten), Pemerintah Desa (DesaKarangan Dalam dan KaranganSeberang), dan Karyawan. Hasilverifikasi pada kegiatan penilikan IIIdiketahui terdapat kegiatan sosialisasiRKT 2016, Visi Misi kawasan dilindungi,flora fauna dan lingkungan tersebut.masih terdapat 3 desa yang belumdilakukan kegiatan sosialisasi kawasanlindung atau PT KTW belummemperoleh persetujuan 3 desa lainterkait kawasan lindung yaitu D.Karangan Hilir, D. Baay, D. Batulepok

SEDANG


Dari dokumen sosialisasi baru sebagianyang mengetahui fungsi dan lokasikawasan dilindungi sehinggapencapaian terkait pengakuan kawasandilindungi sebesar ±66,67%.

3.1.5 Hasil verifikasi diketahui bahwa hanyaterdapat laporan pengelolaan kawasandilindungi tahun 2015 berupa KPPN danKawasan Konservasi Insitu. Sedangkanuntuk areal kawasan dilindungi berupaSempadan Sungai dan Buffer zoneHutan lindung belum terdapat laporanpengelolaannya, sehingga laporankegiatan pengelolaan kawasandilindungi hanya terdapat 2 (dua) atau50% dari 4 (empat) jenis kawasandilindungi berdasarkan hasil tata ruangareal / landscaping PT KTW.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 Pada kegiatan penilikan III ketersediaanSOP perlindungan hutan masih samaseperti saat dilakukan kegiatanpenilaian awal, dimana prosedur yangdimiliki mencakup seluruh jenisgangguan yang ada seperti kebakaranhutan, illegal loging, penggembalaanliar, perambahan hutan, perburuan,hama dan penyakit berdasarkanidentifikasi awal dan dokumenperencanaan yang telah dimiliki.

BAIK

3.2.2 Pada kegiatan penilikan III diketahuijumlah sarana dan prasaranaperlindungan dan pengamanan hutanyaitu sebanyak 64 buah dengan jumlahrencana sebanyak 80 buah. Sehinggauntuk ketersediaan sarana prasaranabaru sebesar 80% dari rencana yangdimiliki. Jika memperhatikan kondisiluasan areal kerja PT KTW dan jumlahanggota perlindungan danpengamanan hutan belum terpenuhiseluruhnya.

SEDANG

3.2.3 Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HAPT KTW berbasis IHMB, diketahui untukkebutuhan satuan pengamanan danperlindungan hutan sebanyak 10 orang,sehingga untuk kebutuhan anggota

SEDANG


satpam PH dari segi kecukupan jumlahkebutuhan satpam PH sudah mencapai100%, akan tetapi jika dilihat darikualifikasi satpam PH yang memilikikeahlian khusus terkait dengankegiatan pengamanan danperlindungan baru terdapat 2 orangatau sebesar 20% dari jumlah satpamyang dimiliki. Sehingga ketersediaanSDM dan kualifikasi SDM perlindungandan pengamanan hutan yang dimiliki PTKTW sampai kegiatan penilikan IIIsebesar 60%.

3.2.4 PT KTW melakukan upaya kegiatanperlindungan gangguan hutan yangdiimplementasikan melalui tindakantertentu (preemptif/preventif/ represif)akan tetapi sampai dengan dilakukankegiatan penilikan III masih di jumpaibeberapa temuan kegiatan gangguanhutan (perburuan jenis fauna) danpelaksana dilapangan masih belummempertimbangkan jenis-jenisgangguan yang ada dan akan terjadiberdasarkan SOP yang dimiliki.

SEDANG

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 Terdapat perubahan Prosedur terkaitpengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air. Perubahanhanya berada pada lembar pengesahanSOP, sedangkan untuk isi SOP masihsama dengan SOP awal yang disahkantahun 2011. SOP mengacu padadokumen perencanaan lingkunganyang dimiliki dan telah mencakupseluruh kegiatan pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air.

BAIK

3.3.2 PT KTW telah memiliki sarana prasaranapengelolaan dampak terhadap tanahdan air, akan tetapi jumlah dan kriteriabelum sepenuhnya sesuai denganketentuan yang terdapat di dokumenperencanaan lingkungan (ANDAL, RKL-RPL), untuk bak pengukur laju erosimasih kurang terutama untuk lokasiyang di bawah vegetasi. Kemudian

SEDANG


pembangunan atau pengelolaan sipilteknis belum dilakukan seluruhnya,pembuatan sodetan dan sedimen trapjuga belum di lakukan. Sehingga darihasil verifikasi lapangan tersebutkepemilikan sarana prasaranapengelolaan dan pemantauan dampakterhadap tanah dan air sebesar ±57,14%dari yang seharusnya, akan tetapiberdasarkan hasil verifikasi fungsi darisarana prasarana yang ada masih dalamkondisi baik dan berfungsi.

3.3.3 Berdasarkan hasil verifikasi diketahuibahwa untuk ketersediaan SDMpelaksana kegiatan pengelolaan danpemantauan lingkungan yang terdapatdi bagian bina hutan dan lingkunganbaru sebanyak 13 orang atau 61,9% daridokumen perencanaan RKUPHHK-HAPT KTW yang berjumlah 21 orang.

SEDANG

3.3.4 PT KTW telah memiliki rencanapengelolaan lingkungan dan sebagiantelah dilaksanakan di lapanganberdasarkan rencana yang dimiliki.Berdasarkan hasil verifikasi tersebutdapat diketahui bahwa implementasikegiatan pengelolaan dampak terhadaptanah dan air (sipil teknis dan vegetatif)yang telah dilakukan PT KTW belumsecara optimal seperti pembuatanSodetan, sedimen trap, pemanfaatanlimbah tebangan dan mulsa penutuptanah, penanaman areal terbuka belumoptimal masih dijumpai tanah kosongyang belum dilakukan penanamansehingga baru terlaksana 75 % darirencana yang dimiliki.

SEDANG

3.3.5 Hasil verifikasi untuk kegiatanpemantauan terhadap tanah dan airbaru terlaksana ±56,25% dari rencanayang telah disusun dalam dokumenlingkungan maupun RKUPHHK.Diketahui juga untuk laporansemesteran pelaksanaan RKL-RPLbelum dapat di ketahu trend tentanghasil kegiatan pemantauan dampak

SEDANG


terhadap tanah dan air diareal kerja PTKTW dan keberhasilan/prosen tumbuhtanaman pada kegiatan rehabilitasilahan dan penanaman KKJ belumtersajikan, sehingga penyusunanlaporan semesteran belum sesuaidengan KEPMENLH Nomor. 45 tahun205 tentang Pedoman PenyusunanLaporan Pelaksanaan RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)dan Rencana Pemantauan LingkunganHidup (RPL).

3.3.6 Masih terdapat bahaya erosi yangdihasilkan dari kegiatan pengelolaanhutan PT KTW. Dengan masihterdapatnya dampak terhadap tanahdan air tersebut. PT KTW telahmelakukan kegiatan untukmeminimalkan terjadinya dampakdengan: penanaman/rehabilitasi arealtanah kosong/tidak produktif, kiri kananjalan dan pada terasering penahanerosi. Dan penerapan sistem RIL dalamkegiatan produksi penebangan.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) danendemik

3.4.1 Terdapat perubahan prosedur terkaitdengan identifikasi flora dan fauna,perubahan hanya terdapat pada lembarpengesahan SOP. Substansi isi dari SOPmasih sama dengan SOP terdahulu,dimana substansi SOP Hanya belummencakup jenis mamalia, reptil danaves, sehingga cakupan hanya sebesar57,14% dari tujuh jenis kelompok floradan fauna yang ada dalam ketentuanyang berlaku.

SEDANG

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi floradan fauna akan tetapi belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/ataulangka, jarang, terancam punah danendemik yang terdapat di arealpemegang izin sesuai dengan SOP yangdimiliki dan peraturan yang berlaku.Selain itu untuk pengelompokan belummencakup seluruh jenis berdasarkanperaturan peraturan pemerintah RI No.7 tahun 1999 yang berlaku, hanya

SEDANG


sebatas Flora berkayu, fauna jenisMamalia, reptil, dan Aves. Untuk jenisflora non kayu dan fauna Serangga, danNekton belum dilakukan identifikasi.Sehingga kegiatan identifikasi belumsecara optimal dilakukan baru berkisar57,14%.

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 Hasil verifikasi diketahui tidak terdapatrevisi SOP, sedangkan dalam SOP hanyaterdapat jenis kegiatan pengelolaanflora berupa perlindungan floradilindungi dan pemantauan floradilindungi dan pembinaan habitat. Dariketiga tersebut masih terdapatkegiatan yang belum di sampaikandalam SOP yaitu Penyelamatan jenisterancam punah. Sehingga cakupanSOP yang dimiliki terkait denganpengelolaan flora 75% berdasarkanketentuan yang berlaku.

SEDANG

3.5.2 Dalam kegiatan pengelolaan flora PTKTW hanya sebatas 2 kegiatan yaituperlindungan dan pemantauan floradilindungi, akan tetapi kegiatantersebut baru mencakup beberapa jenisdan belum dikelompokkan berdasarkanperaturan yang diacu dalam SOP yangdimiliki, sedangkan Kegiatan yangbelum dilaksanakan adalah pembinaanhabitat (Kegiatan penananaman danatau pengkayaan jenis dilindungi sangatterbatas) , penyelamatan jenisterancam punah (Tidak tersediakegiatan penyelamatan (pengembangbiakan jenis yang terancampunah/kritis) Sehingga pada kegiatanpenilikan II ini jenis kegiatanpengelolaan flora belum optimal (50%).

SEDANG

3.5.3 Berdasarkan hasil verifikasi diketahuikegiatan identifikasi flora belumoptimal, Selama ini hanya dilakukan diareal kebun benih (KB) atau di pinggirjalan, sehingga masih ada kemungkinanterjadinya gangguan untuk floradilindungi s/d endemic di dalam arealkerja PT KTW. Gangguan berasal dari

SEDANG


kegiatan penebangan/pemanenanmaupun kegiatan masyarakat yangmasih di dapati berada dalam arealkerja PT KTW. Sehingga indikasigangguan masih ada, hal ini dapatdilihat juga dari kegiatan identifikasimaupun SOP pengelolaan belumoptimal dari segi pelaksanaan dankegiatan di dalamnya.

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan faunaakan tetapi dari Hasil verifikasidiketahui dalam SOP hanya terdapatjenis kegiatan pengelolaan faunaberupa perlindungan fauna dilindungidan pemantauan fauna dilindungi danpembinaan habitat. Dari ketiga tersebutmasih terdapat kegiatan yang belum disampaikan dalam SOP yaituPenyelamatan jenis terancam punah.Sehingga cakupan SOP yang dimilikiterkait dengan pengelolaan flora 75%berdasarkan ketentuan yang berlaku.

SEDANG

3.6.2 Hasil verifikasi diketahui bahwaKegiatan yang belum dilaksanakan PTKTW adalah pembinaan habitat(Prosedur Penanaman atau Pengkayaanjenis pakan, Pemanenan, PerlindunganFauna Dilindungi) , Sehingga baruterbatas 3 kegiatan yaitu penyelamatanjenis terancam punah (Prosedur terkaitKawasan Lindung dan koridor satwadan Perlindungan Flora Dilindungi),perlindungan flora, pemantauan floradilindungi, maka kegiatan pengelolaanflora belum optimal baru 75% yangdilaksanakan.

SEDANG

3.6.3 Masih terdapat gangguan terhadapfauna dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah dan endemikyang berada didalam areal kerja PTKTW, hal ini dapat dilihat dari bukutamu pos km. 17 masih terdapatbeberapa orang melakukan perburuangaharu dan masyarakat dayak basabyang memiliki kecenderungan selaluberpindah-pindah dan berburu. Selain

SEDANG


itu di jumpai kegiatan merekamelakukan penangkapan burung jeniscucak hijau di dalam hutan, makaindikasi gangguan terhadap flora danfauna yang terdapat di dalam arealkerja.

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap mengenai polapenguasaan dan pemanfaatanSDA/SDH setempat, mengenaiidentifikasi hak-hak dasar masyarakathukum adat dan/atau masyarakatsetempat, dan mengenai rencanapemanfaatan SDH oleh pemegang izin.Dokumen tersebut antara lain: RKU,AMDAL, RKT, Data Desa, RPJM Desa (2Desa), dan BA Kesepakatan denganKKDBLT, Peta Sebaran Desa, PetaPerladangan, Peta Rawan Konflik, Petalokasi pohon madu, dokumen RKL/RPL,Laporan identifikasi perladangan,Laporan identifikasi hak-hakmasyarakat (lokasi pohon madu,tempat ikan), dan dokumen RO.

BAIK

4.1.2 PT KTW memiliki mekanisme penataanbatas/rekontruksi kawasan secarapartisipatif dan penyelesaian konflikbatas kawasan berupa SOP danmekanisme lain (implementasi). SOPyang tersedia telah direvisi disertaiflowchat untuk kemudahan pengguna.Mekanisme lainnya berupa pemetaankawasan dan kesepakatan denganKKDBLT.

BAIK

4.1.3 PT KTW memiliki mekanisme mengenaipengakuan hak-hak dasar masyarakathukum adat/setempat di dalamperencanaannya dalam bentuk SOP dandokumen implementasi lainnya, antaralain: SOP PMDH, SOP Akses masyarakatterhadap hutan, dokumen RKU,AMDAL, dokumen RKT, dan BeritaAcara Kesepakatan (terutama denganKKD-BLT).

BAIK

4.1.4 Penataan batas luar PT KTW baru BAIK


sebagian (belum temu gelang) tapisudah ada progres (rencana), di dalamareal tidak ada perluasan perladangan,bekas perladangan sebagian ditanamikaret oleh masyarakat, terdapat papanlarangan berladang di dalam areal,terdapat peta lokasi pohon madu dandata kelompok pemanjatnya sehinggaluas dan batas kawasan PT KTW dengankawasan kehidupan masyarakatsemakin jelas.

4.1.5 PT KTW mendapat persetujuan darisebagian pihak dan masih ada potensikonflik, karena penataan batas belumtemu gelang dan berpotensimenimbulkan konflik. Sehingga masihada pihak lain (IUPHHK lain) yangbelum sepakat terhadap batas terluarPT KTW. Sementara itu terdapat upayauntuk menyelesaikan penataan batas,tersedia laporan identifikasi bekasperladangan, lokasi pohon madu, lokasimencari ikan, dan kelompokmasyarakat pemanjat pohon madu“Pemanek Wanyi”.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap (20 jenis) menyangkuttanggung jawab sosial pemegang izinsesuai dengan peraturan perundanganyang relevan/berlaku.

BAIK

4.2.2 PT KTW memiliki sebagian (minimal50%) mekanisme mengenai pemenuhankewajiban sosial pemegang izinterhadap masyarakat dalam bentukSOP dan mekanisme lain (rencana,realisasi/pelaporan, dan kesepakatan),namun terdapat kegiatan yang tidakdisertai dengan SOP.

SEDANG

4.2.3 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatansosialisasi kepada seluruh masyarakatmengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadap masyarakatdalam mengelola SDH dalam bentuksosialisasi RKT, sosialisasi visi misi, dansosialisasi kawasan lindung yangterdokumentasi namun materi yang

SEDANG


disosialisasikan dan jangkauan tidaklengkap.

4.2.4 PT KTW dapat memperlihatkan seluruhbukti secara lengkap (Laporan, BAP,Nota/kuitansi, visual-Foto, laporanmonev, dan faktalapangan/wawancara) mengenairealisasi pemenuhan tanggung jawabsosial terhadap masyarakat, antara lain:realisasi PMDH, realisasi danakompensasi, realisasi pembelanjaandari kios/warung di desa sekitar untukkebutuhan Camp PT KTW (peningkatanekonomi), realisasi penerimaan tenagakerja lokal (peluang bekerja).

BAIK

4.2.5 PT KTW dapat memperlihatkan seluruhbukti terkait laporan/dokumen terkaitrealisasi pelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin termasuk gantirugi sejumlah 22 jenis (lengkap).

BAIK

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 Di PT KTW tersedia data dan informasiyang lengkap & jelas tentangmasyarakat hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang terlibat,tergantung, terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH. Dokumen yangtersedia tersebut memuat data yangsudah up to date (data tahun 2015).

BAIK

4.3.2 PT KTW memiliki mekanisme yang legaldan jelas mengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakatserta selalu melibatkan masyarakat baikdalam perencanaan maupunrealisasinya, namun “SOP” nya tidaklengkap.

SEDANG

4.3.3 PT KTW memiliki dokumen rencanayang lengkap dan jelas mengenaikegiatan peningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat baikberupa rencana jangka menengah,pendek, rencana operasional, dan SuratPerjanjian Kerjasama.

BAIK

4.3.4 PT KTW memiliki bukti implementasisebagian besar ( ≥ 50%) kegiatanpeningkatan peran serta dan aktivitasekonomi masyarakat hukum adat

BAIK


dan/atau masyarakat setempat olehpemegang izin dengan pencapaianrealisasi secara total mencapai 86,39persen.

4.3.5 PT KTW memiliki dokumen/laporanyang lengkap mengenai pelaksanaandistribusi manfaat (DR, PSDH, PBB,JAMSOSTEK, CSR/PMDH/Kelola Sosial,dll) kepada para pihak: kepadaPemerintah Pusat sampai denganDaerah, Masyarakat setempat, dankepada Karyawan.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 Di PT KTW masih terdapat potensirawan konflik, namun PT KTW memilikimekanisme resolusi konflik yanglengkap dan jelas berupa peta,dokumen permasalahan, dan SOPResolusi Konflik yang disertai denganflowchart (lengkap).

BAIK

4.4.2 PT KTW memiliki peta konflik yang jelasdalam bentuk peta dan dokumenpemetaan terhadap berbagai potensirawan konflik, dimana potensi rawankonflik yaitu: terkait kebutuhan lahanpertanian, kualitas sungai, banjir,kebakaran hutan, kebisingan dan debudi Desa sekitar, tata batas yang belumtemu gelang, hutan lindung, tenagakerja yang terserap rendah, sertaperburuan dan mencari madu di dalamareal.

BAIK

4.4.3 PT KTW telah memiliki strukturorganisasi dan sumberdaya manusiauntuk menyegelola konflik jika ada,namun organisasinya belum disesuaikan dengan perubahankepemimpinan di dlesaikan. Sementaraitu anggaran pendanaan untukpenyelesaian konflik cukup memadaidengan komitmen yang tinggi.

BAIK

4.4.4 Di PT KTW terdapat beberapa potensirawan konflik yang tidak sempatmenimbulkan masalah (tidak adakonflik) dan telah teridentifikasi sertadipetakan dengan baik/lengkap.

BAIK

4.5 Perlindungan, 4.5.1 PT KTW sebagai Pemegang izin telah SEDANG


Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

merealisasikan sebagian besar (94,44%)hubungan industrial dengan seluruhkaryawan sesuai ketentuan padaPeraturan Perusahaan PT KTW, danhanya satu dokumen tidak ditemukanyaitu dokumen hasil penilaian prestasikerja (kinerja) seluruh karyawan.

4.5.2 PT KTW sebagai Pemegang izin telahmerealisasikan sebagian besar (96,55%)rencana pengembangan kompetensi.

SEDANG

4.5.3 Hasil penilikan II di PT KTW terdapatdokumen standar jenjang karir sejumlah8 jenis (89%) dan sebagian telahdiimplementasikan, diantaranya tidaktersedia dokumen hasil PenilaianKinerja Seluruh Karyawan.

SEDANG

4.5.4 PT KTW dapat menunjukan dokumentunjangan kesejahteraan karyawan dantelah diimplementasi seluruhnya.

BAIK

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutanproduksi

1.1.1 a. PT KTW memperoleh HPH tahun1988 dari Menteri Kehutanan dan SKPerpanjangan IUPHHK-HA melalui SKMenteri Kehutanan NomorSK.269/Menhut-II/2007 tanggal 6Agustus 2007 dengan luas ±50.400Ha yang berlaku untuk jangka waktu45 tahun dan dilengkapi dengan PetaAreal Kerja, skala 1:250.000 yangtelah disahkan oleh MenteriKehutanan.

b. IUPHHK-HA PT KTW telah melunasikewajiban pembayaran IIUPHHKsesuai dengan Surat PerintahPembayaran (SPP) IIUPHHK-HANomor S.755/VI-BIKPHH/2007 tanggal25 September 2007 yang diterbitkanoleh Dirjen Bina Produksi KehutananKementerian Kehutanan.

c. Di dalam areal PT KTW tidak adakegiatan usaha selain kegiatanIUPHHK.

Memenuhi

Memenuhi

NA

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebangan pada

2.1.1 a. Dokumen RKUPHHK telah disusunberdasarkan IHMB yang dilaksanakan

Memenuhi


areal tebangan yangdisahkan oleh pejabat yangberwenang

oleh Ganis PHPL-Canhut dan telahmenjadi dasar untuk menyusundokumen RKT 2015 dan 2016;dokumen-dokumen tersebut besertalampirannya telah disahkan olehpejabat yang berwenang.

b. Terdapat peta areal yang tidak bolehditebang dan terbuktidiimplementasikan di lapangan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan padapeta lampiran RKT adalah jelas dantelah disahkan/dicap oleh pihak yangberwenang serta terbukti terbukti dilapangan.

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yangsah

2.2.1 a. Dokumen RKUPHHK dan lampirannyaperiode 2012-2021 sudah disusunberdasarkan IHMB dan telahdisahkan dengan Keputusan MenteriKehutanan No. SK.166/VI-BUHA/2011tanggal 09 Desember 2011.

b. IUPHHK PT KTW adalah IUPHHKHutan Alam, sehingga verifier 2.2.1.btidak dapat diverifikasi

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar, mempunyaiidentitas fisik dan dokumenyang sah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP PT KTW periodeOktober - Desember 2015 dan Januari –September 2016 telah disahkan olehPejabat Pengesah Laporan HasilPenebangan (P2LHP); LHP dengan fisikkayu sesuai; dan Nomor batang di LHPdapat ditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 Kayu dari TPK Hutan ke TPK antaradilindungi oleh dokumen DKB danSKSHHK, sedangkan kayu dari TPKantara ke industri dilindungi dokumenSKSHHK

Memenuhi

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH pada kayu(batang dan tunggak) di PT KTWsesuai dengan dokumen (LHP).

b. Identitas kayu (seperti: no. petak, no.

Memenuhi

Memenuhi


pohon, diameter, panjang, jenis, danno. produksi) telah diterapkan secarakonsisten oleh PT KTW.

3.1.4 Dokumen SKSHHK dilampiri DKB danditerbitkan oleh pejabat yangberwenang

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintah yangterkait dengan kayu

3.2.1 a. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PTKTW telah diterbitkan dan sesuaidengan LHP yang disahkan periodebulan Oktober - Desember 2015 danJanuari – September 2016.

b. IUPHHK-HA PT KTW sudah melunasiseluruh kewajiban pembayaran DRdan/atau PSDH sesuai SPP periodebulan Oktober - Desember 2015 danJanuari – September 2016.

c. PT Kedungmadu Tropical Woodtelah menggunakan tarif DR dan/atau PSDH sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 12 tahun 2014tentang Jenis dan Tariff atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada KementeriaanKehutanan dan Lingkungan Hidupdan DR dan/ atau PSDH periodebulan Oktober - Desember 2015 danJanuari – September 2016 telahdibayar sesuai tarif. Mulai Maret2016 harga tariff PSDH dan DR PTKTW sudah ditentukan langsungoleh pemerintah melalui sistemonline.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat dokumen PKAPT a.n. PT KTWdengan No. PKAPT402/UPP/PKAPT/Perpanjangan 2/4/2013yang diterbitkan oleh DirektoratJenderal Perdagangan Dalam NegeriDepartemen Perdagangan tanggal 8April 2013.

Memenuhi

3.3.2 Kapal-kapal yang mengangkut kayu PTKTW adalah kapal berbenderaIndonesia.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Semua kayu PT KTW yang ada dilogpond sudah dilengkapi dengan

Memenuhi


tanda V-Legal.4.1. Pemegang izin telah

memiliki Analisa MengenaiDampak Lingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL) danmelaksanakan kewajibanyang dipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT KTW sudah memiliki dokumenANDAL, RKL, dan RPL dan disusunberdasarkan peraturan yang ada sertatelah disahkan dan disetujui oleh komisiAMDAL.

Memenuhi

4.1.2 a. Tersedia dokumen RKL dan RPLyang disusun mengacu padadokumen ANDAL/SEL yang telahdisahkan Dirjen PHPA/Ketua KomisiPusat AMDAL Dephut No. 237/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 06Desember 1995.

b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaandan pemantauan lingkungan yangmeliputi dampak penting aspekfisik-kimia, biologi dan sosial sesuaidengan rencana dan dampakpenting yang terjadi di lapangan.

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasiK3

5.1.1 a. Terdapat prosedur K3 dengan No.Dok SOP K3 No. SO-5-14 yang sudahdisahkan oleh Direktur Produksi,Sodarman tanggal tanggal 14November 2015.

b. Tersedia peralatan Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3) sesuaiketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

c. Terdapat catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkapdan upaya menekan tingkatkecelakaan kerja dalam bentukprogram K3.

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga 5.2.1 Tidak terdapat Serikat Pekerja pada PT Memenuhi


kerja KTW, tetapi pihak manajemen sudahmemiliki kebijakan perusahaan berupasurat edaran tertulis yang memberikebebasan bagi pegawai/ pekerja untukmembentuk serikat pekerja.

5.2.2 PT KTW sudah memiliki PeraturanPerusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dandidaftarkan ke instansi yangberwenang.

Memenuhi

5.2.3 Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.

Memenuhi

Date post:	05-Jun-2018
Category:	Documents
Upload:	phamnga
View:	222 times
Download:	1 times

Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL PT...

Documents