Sistem hukum Indonesia (PKn).ppt

8/19/2019 Sistem hukum Indonesia (PKn).ppt

1/35


2/35

Sistem hukum nkri

Indonesia Negara hukum

1. Setiap penyelenggaraan negara bersumber

pada aturan hukum.2. Hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Sistem

Seperangkat unsur yang saling berkaitan. Sistem hukum

Seperangkat aturan hukum yang saling berkaiatanmembentuk totalitas hukum.


3/35

Hukum menurut tokoh:

1. Simorangkir

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifatmemaksa dan menentukan tingkah laku manusia.

2. Prof. Utreht

Hukum adalah kumpulan petun!uk hidup "perintahdan larangan# yang mengatur tata tertib dalamsuatu masyarakat.

$. %eon &uguit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggotamasyarakat yang harus ditaati.


4/35

Pelanggaran hukum


5/35


6/35

Sifat hukum:

- 'emaksa

- 'engikat

- 'engatur hubungan

(ungsi hukum:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib )aik-)uruk

2. 'e*u!udkan keadilan sosial )enar-Salah

$. Sarana penggerak pembangunan +ema!uan

,. lat penyelesaian sengketa +eadilan


7/35

(ungsi hukum bagi masyarakat:

1. 'en!amin kepastian hukum bagi setiap orang.

2. 'en!amin ketertiban ketentraman keadilankedamaian.

$. 'en!aga agar tidak ada main hakim sendiri.

/u!uan hukum menurut tokoh:

1. Prof. peldoorn

'engatur pergaulan hidup manusia seara damai.2. 0eny

'enapai keadilan yang mempunyai kemanfaatan.


8/35

Negara hukum Perlindungan /indakan'asyarakat Pemerintah

+onsep negara hukum

nglo Saon

Sistem hukum ropa +ontinental

Sistem hukum:

- nglo-Saon - Islam

- ropa +ontinental- Sosialis


9/35

Anglo-Saxon Eropa Kontinental

1.sal: Inggris

2.&asar: 3urisprudensi

$.+eputusan hakim dipakaisebagai kaidah yangharus ditaati

,.Negara: Inggris IrlandiaSelandia )aruustralia fselmerika

1.sal: 4oma*i kuno

2.&asar: +odi5kasi hukum

$.+eputusan hakim tidakdapat dipakai sebagaikaidah hukum

,.Negara: 6erman )elandaPranis Italia 6epang

/hailand


10/35

'. /ahir 7hary konsep negara hukum ada 8:

1. Nomokrasi Islam+onsep negara hukum yang didasarkan pada hukum-hukum Islam.

2. 4ehtsstaat

+onsep negara hukum yang bertumpu pada sistemhukum ropa +ontinental.

$. 4ule of %a*

+onsep negara hukum yang bertumpu pada sistemhukum nglo-Saon.

,. Soialist %egality+onsep negara hukum yang diterapkan di negara sosialis.

8. Negara hukum Panasila

+osep negara hukum di Indonesia.


11/35

9iri-iri negara hukum Panasila:

1. /erdapat hubungan yang erat antaraagama dan negara.

2. )ertumpu pada +etuhanan 3.'.$. +ebebasan beragama dalam arti positif

,. theisme tidak dibenarkan komunismedilarang

8. sas kekeluargaan dan kerukunan


12/35

Indonesia negara hukum Pembukaan UU& 1,8

- linea pertama

;< +emerdekaan itu ialah hak segala bangsa


13/35

- linea keempat

;'eniptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia=

/u!uan negara hukum

)atang tubuh UU& 1,8

- Pasal , ayat "1#

Presiden +ekuasaan UU& 1,8

- Pasal 2> ayat "1#

?arga negara Hukum Sama

- Pasal 2@& ayat "1#

Setiap orang berhak atas pengakuan !aminanperlindungan dan kepastian hukum.


14/35

Penggolongan hukum

)entuk

4uang

?u!ud

HUKUM ?aktu

Sasaran

Isi

Sumbernya


15/35

bentuknya

a.# /ertulis Hukum yang biasa di!umpai dalambentuk tulisan biasanya dalam peraturannegara.

9ontoh: 1. $.

2. ,.

b.# /idak Hukum yang tidak tertulis namun /ertulis masih tetap hidup dan tumbuh

dalam keyakinan masyarakat.

9ontoh: 1. $.

2. ,.


16/35

4uangA*ilayahnya

a.# H. %okal Hukum-hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu.

9ontoh:

b.# H. Nasional Hukum yang berlaku di negaratertentu.

9ontoh:

.# H. Internasional Hukum yang mengaturhubungan hukum antar negaraAlebih.

9ontoh:


17/35

*u!udnya

a.# H. Bb!ektif Hukum dalam negara yangberlaku umum dan tidak mengenalorangAgolongan.

9ontoh: 1.

2.

b.# H. Sub!ektif Hukum yang timbul dari hukumob!ektif dan hanya berlaku untuk

orangAgolongan tertentu.9ontoh: 1.

2.


18/35

?aktu berlakunya

a.# Ius 9onstitutum

Hukum yang berlaku sekarang inidisebut !uga hukum postif.

9ontoh: 1.

2.

b.# Ius 9onstituendum

Hukum yang berlaku pada masa yangakan datang.

9ontoh: 1.

2.


19/35

sasarannya

a.# H. Satu golongan

Hukum yang berlaku hanya pada satugolongan tertentu.

9ontoh : 1.

2.

b.# H. Semua golongan

Hukum yang berlaku bagi semua orangtanpa terkeuali.

9ontoh : 1.

2.


20/35

.# H. ntar golongan

Hukum yang mengatur dua orang ataulebih yang masing-masing pihak tundukpada hukum yang berbeda.

)enturan kepentingan 'enyangkuthukum

9ontoh :

1. UU &*i +e*arganegaraan "4I-449#

2. Sengketa batas perairan


21/35

isinya

a.# Hukum PublikHukum yang mengatur hubungan antara negara denganalat-alat perlengkapanAhubungan negara denganperseorangan.

9ontoh : H. /ata Negara H. dministrasi Negara H. Pidana

b.# Hukum Perdata

Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antarorang yang satu dengan dengan orang yang lain

dengan menitik beratkan pada kep. peseorangan.

9ontoh : H. ?aris H. &agang H. +eluarga


22/35

sumbernya

a.# 'aterial

+eyakinanAperasaan indiCidu IsiAmateri hukum

&asar berlakunya hukum

b.# (ormal

Isi hukum material menentukan berlakunyasuatu hukum

atas dasar kaidah hukum sebelumnya


23/35

9ontoh sumber hukum:

1.# Undang-undang "statute# (ormal: setiap peraturan yang dibuat olehpemerintah "pusatAdaerah#

UU

'aterial: turunan dari peraturan "UU# formal

2.# +ebiasaan "ustom#

Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang

+ebiasaan+onCensi

D syarat:

a. &iterima semua orang

b. +epentingan +eyakinan positif


24/35

$.# 3urisprudensi

+eputusan-keputusan hakim terdahuluDatatan:

3urisprudensi ter!adi ketika suatu perkaratidak diatur oleh undang-undang dan di!adikan

pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskanperkara yang serupa.


25/35

Sumber hukum

Sumber hukum

Segala hal yang menimbulkan aturan danmempunyai kekuatan memaksa serta memilikisangsi.

'aterial +eyakinan

Perasaan Isi hukum

Pendapat

Sumber hukum(ormal )entuk dan isi

hukum material


26/35

'aam-maam sumber hukum formal:

1. Undang-undang "Statute#

2. +ebiasaan "9ustom#

$. +eputusan-keputusan hakim "3urisprudensi#

,. Per!an!ian internasional "/raktat#

8. &oktrin "Pendapat ahli hukum#


27/35


28/35

Pengadilan umum

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat penari keadilan.

- Pengadilan Negeri /ingkat pertama"kabupaten#

- Pengadilan tinggi /ingkat kedua banding"proCinsi#

'ahkamah gung

)adan peradilan tertinggi di Indonesia "ibukota#

Penga*asan tertinggi atas segala tindakan pengadilanlain di seluruh Indonesia.


29/35

Pengadilan agama

)adan yang memeriksa memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antarorang-orang muslim.

Perka*inan *aris *asiat hibah *akaf 7akat

Pengadilan tata usaha negara

Sengketa yang berkaitan dengan tata usah:Permohonan i7in merk dagang agrariapenahanan tidak sesuai prosedur.


30/35

Pengadilan gama

Se!arah Peradilan gama di Indonesia

%ihatlah


31/35

Peradilan militer

'elaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkunganperadilan militer.

1. P. 'iliterPra!urit berpangkat kapten keba*ah.

2. P.'. /inggi Pra!urit berpangkat mayor keatas.

$. P.'. Utama 'enga*asi semua peradilan militer.

'emeriksa dan memutus banding.,. P.'. Pertempuran

'ahkamah +onstitusi "'.+#

'engu!i UU terhadap UU& 4.I tahun 1,8

'emutuskan sengketa ke*enangan lembaga negara


32/35

Pengadilan H'

'engadili pelanggaran H' berat dan ke!ahatankemanusiaan.

Pelanggaran H' ?NI diluar teritorial

%okasi: 6akarta Surabaya 'akasar 'edan.

Pengadilan /ipikor

)erada di setiap kabupaten.

/indak pidana korupsi. /indak pidana penuian uang.

/indak pidana lain yang digolongkansebagai korupsi.


33/35

Pengadilan anak

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk anakdengan ketentuan:

- nak dalam usia @ F 1@ tahun.

- )elum menikah.

- +eputusan: Pen!ara.Pembinaan &epsos.

Pembinaan ortu.


34/35

+omisi 3udisial

'engusulkan pengangkatan hakim agung mengontrolperilaku hakim dan men!aga kehormata hakim.

Pengadilan pa!ak

'elaksanakan kekuasaan kehakiman bagi *a!ib pa!akatau penangung pa!ak terhadap sengketa pa!ak.

'ahkamah SyariGah "eh#

Btonomi +husus 'ahkamah SyariGah

'ahkamah gung

Pemeluk Islam SyariGat Islam


35/35

'ahkamah Pelayaran

Pemeriksaan terhadap keelakaan kapal.)ukan lembaga peradilan hanya kode etik profesi.

Pengadilan dat "Papua#

Peradilan adat 'asyarakat adat tertentu.

Sengketa perdata Perdamaian

Perkara pidana

Pengadilan adat Hukum adat Norma tidaktertulis

/idak ada pidanaAkurungan

Date post:	07-Jul-2018
Category:	Documents
Upload:	stevenchandra
View:	501 times
Download:	66 times

Sistem hukum Indonesia (PKn).ppt

Documents