Date post: | 27-Sep-2015 |
Category: |
Documents |
Upload: | ferry-purwantoro |
View: | 20 times |
Download: | 5 times |
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 50/PMK.06/2014
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
SISTEMATIKA
*
*
*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANPenghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima).Penghapusan dilakukan setelah dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan. Dalam siklus pengelolaan BMN, penghapusan merupakan proses terakhir. Hal ini sejalan dengan PP 6 Tahun 2006:Pasal 42 ayat (1), penghapusan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang.Pasal 43 ayat (1), penghapusan BMN dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain.PMK 96/PMK.06/2007
PMK 50/PMK.06/2014
*
*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANHanya mengatur tahapan penghapusan secara umum (tidak dirinci pada penyebab penghapusan) Lampiran VI Romawi VIMengatur tahapan penghapusan menurut penyebab penghapusan, yaitu penghapusan karena:PemindahtangananPutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyaPemusnahanSebab-sebab lainPenyerahan kepada Pengguna BarangMelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan(Pasal 6 s.d. Pasal 12)Untuk lebih memperjelas dan memudahkan dalam mengidentifikasi penyebab/yang mendasari dilakukannya penghapusan BMN pada Pengelola Barang.*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANTidak diaturDiatur pada Pasal 3 (ayat 2), penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa software komputer, lisensi, franchise, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.Pengertian BMN pada PP 6/2006: BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sahPenjelasan PP 6/2006 hanya mengatur Aset BerwujudUntuk memberikan pedoman bagi PB/KPB dalam proses penghapusan ATBSama seperti halnya Aset Tetap pada umumnya, ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan (Buletin Teknis 11)ATB merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh K/L dan memiliki umur ekonomis sehingga pada waktunya ATB harus dihapuskan dari pembukuan K/L*
*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGAN Belum diatur secara Terinci sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan tidak mencakup BMN rusak berat.(Lampiran VI Romawi V Angka 6)Diatur secara terinci berdasarkan penyebab penghapusan karena sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat (Pasal 32 s.d. Pasal 34)Untuk memberikan pedoman yang jelas terkait penghapusan karena sebab-sebab lain mengingat adanya perbedaan karakteristik penyebab penghapusan seperti hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur)*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANkeputusan penghapusan BMN diterbitkan Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatanganiKeputusan Penghapusan BMN diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)Masukan dari K/L dengan pertimbangan untuk K/L yang mempunyai jumlah satker yang banyak dengan sebaran di seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproses penerbitan keputusan penghapusanLINGKUP PENGATURAN
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGELOLA BARANG
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGGUNA BARANG
Penghapusan Karena Penyerahan BMN
Kepada Pengelola Barang
Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain
Penghapusan Karena Pemindahtanganan
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya
Permohonan Penghapusan BMN
penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN
memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan:
- penelitian data dan dokumen BMN
- penelitian terhadap isi putusan
pengadilan terkait BMN sebagai objekputusan pengadilan
penelitian lapangan (on site visit), jikadiperlukan
laporan hasil penelitian
Setuju?
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan
laporan Penghapusan
laporan Penghapusan
Penghapusan BMN dari DBMN
Ya
Tidak
PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANG2. Permohonan Penghapusan BMN dimaksud sekurangkurangnya dilengkapi dengan:
salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telahdilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang
fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumensetara
Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum
Lainnya
(Lanjutan)
Permohonan Penghapusan BMN
penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN
Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
pertimbangan dan alasan Penghapusan data BMNSurat Persetujuan Penghapusan BMN
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan
laporan Penghapusan
laporan Penghapusan
Penghapusan BMN dari DBMN
Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundangundangan
PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANGPermohonan Penghapusan BMN
penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN
pertimbangan dan alasan Penghapusan data BMNSetuju?
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan
laporan Penghapusan
laporan Penghapusan
Penghapusan BMN dari DBMN
Ya
Tidak
Penghapusan BMN Karena Pemusnahan
Pelaksanaan Pemusnahan BMN BA Pemusnahan
1 bulan sejak tgl persetujuan
2 bulan sejak tgl persetujuan
1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani
PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANGPenghapusan BMN Karena Pemusnahan (Lanjutan)
Permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurangkurangnya memuat:
1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
2. data BMN;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;
b. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan,
baik materiil maupun formil; dan
c. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan
atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;
5. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status
penggunaannya;
6. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan
7. foto BMN.
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONANPermohonan Penghapusan BMN
penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN
pertimbangan dan alasan Penghapusan data BMNSetuju?
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Surat Persetujuan Penghapusan BMN
Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan
laporan Penghapusan
laporan Penghapusan
Penghapusan BMN dari DBMN
Ya
Tidak
Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain
2 bulan sejak tgl persetujuan
1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani
PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANGPenghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan)
BMN hilang, permohonan dilengkapi dengan:
surat keterangan dari kepolisian; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PenggunaBarang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaranpermohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidakproduktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang
ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaranpermohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair,kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk
hewan/ikan/tanaman.
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONANPenghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan)
keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumensebagai berikut:
Surat keterangan dari instansi yang berwenang: mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonanyang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONANTerima Kasih
Mari Benahi Aset Negara