PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1112
STRATEGI MENUJU WORLD CLASS BUREAUCRACY:
INVESTIGASI APARATUR DI KOTA BATU
Farah Fadillah A.S1, Laily Ainur Rahmah2, Ali Roziqin3
Universitas Muhammadiyah Malang.
Alamat Korespondensi: [email protected]
ABSTRAK
Kota Batu merupakan salah satu kota wisata yang memiliki banyak destinasi baik wisata alam
maupun wisata buatan. Di era saat ini, masyarakat sudah bertransformasi dari era konvensional
menuju era digital. Namun adanya sebuah inovasi berbasis digital tetap saja tidak terlepas dari
komponen yang menjalankan dan yang menyelenggarakan pelayanan tersebut, yakni para ASN.
Pemerintah harus memperhatikan kembali kualitas dan kompetensi yang di miliki para ASN
(Aparatur Sipil Negara) yang bertugas pada setiap birokrasi pemerintahan yang ada di Kota Batu.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana
penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder yang kemudian data tersebut di
analisis sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Sebagaimana kualitas ASN yang terdapat
di Kota Batu merupakan penunjang kualitas utama bagi perkembangan di era 4.0. Dengan adanya
penelitian ini dapat di simpulkan bahwa, kualitas dan kompetensi ASN di Kota Batu masih dalam
tahap pengembangan.
Kata Kunci : Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit, Kota Batu.
ABSTRACT
Batu City is one of the tourist cities that has many destinations both natural and artificial tourism.
In the current era, people are already transforming from the conventional era to the digital age. But
a digital-based innovation is still not separated from the components that run and that organizes the
service, namely the ASN. The Government should reconsider the quality and competence of the ASN
(civil apparatus of the state) in charge of every government bureaucracy in the city of Batu. In this
study, researchers used methods of qualitative descriptive research, which research was conducted
by means of the collection of secondary data which then the data in the analysis in accordance with
what is expected by researchers. As the quality of ASN in Batu City is a major supporting quality
for the development in the 4.0 era. With this research, it can be concluded that the quality and
competence of ASN in Batu City is still in development stage.
Keywords: Bureaucracy, civil state apparatus, Merit system, Batu City.
PENDAHULUAN
Kota Batu merupakan salah satu kota yang terkemukan di Indonesia dengan
daya tarik wisatanya yang cukup kuat, dilihat dari keindahan alam hingga wisata
buatan yang menarik minat pengunjung, baik wisatawan domestic hingga
wisatawan mancanegara. Dengan mengelola tempat wisata tersebut, hingga
membuat kreasi makanan dan kerajinan tangan yang memiliki nilai daya jual yang
tinggi di Kota Batu. Berbagai inovasi berbasis digital juga sedang di kembangkan
dalam upaya menunjang pengenalan lebih luas tentang wisata – wisata yang
terdapat di kota Batu tersebut karena merupakan kota dengan sejuta keindahan kota
Batu memiliki potensi utama yang didapat dari pengahasil seperti sayur dan
buahnya, ditambah lagi pesona alam yang sangat indah menjadikan potensi
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1113
pengenalan wisata tersebut agar dapat menarik wisatawan agar mengunjungi lokasi
tersebut. Dengan berbagaai jenis mata pencaharian dan kesibukan masyarakat yang
berbeda – beda, maka lahirnya sebuah tuntutan dalam pelayanan public yang
diberikan oleh birokrasi pemerintahan. Dalam mengurus segala kepentingan
administrasi dan sebagainya, tentu masyarakat membutuhkan pelayanan public
yang dapat memudahkan dan memanage waktu dengan baik. Berbagai inovasi
untuk mendukung perihal tersebut tengah dikembangkan dan ditingkatkan dalam
upaya pengelolaannya saat ini.
Max Weber mengatakan bahwa Birokrasi adalah suatu cara merubah
tindakan social ke dalam tindakan terorganisir yang rasional.1 Birokrasi sendiri
sebenarnya suatu perangkat guna menunjang organisasi yang semakin modern dan
berkembang. Dengan pencapaian tujuannya melalui peran masing masing individu.
Oleh sebab itu sangat penting pembentukan karakter tiap individu utamanya bagi
ASN. “Karakter social tersebut adalah, dari tingkat presiden, regional, dan kepala
administrasi lokal hingga ke tingkat kota yang kecil dan desa, keluarga dari setiap
pejabat yang bersangkutan terlibat dalam bisnis yang terkait dan dikontrol oleh
politik birokrasi setempat”2 Salah satunya ialah, menurut pendapat dari Hegel
dalam Sulistio & Budi (2009), bahwa birokrasi ialah institusi yang menduduki
posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung
antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang
mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Kurangnya performa ASN yang
masih kurang maksimal akan tetapi memiliki dampak pada kualitas pembangunan
Negara bagian dan local begitu masalah lain dan masalah yang ditimbulkan akan
selalu menderet ke masalah – masalah lainnya seperti, kemiskinan, pengangguran,
dan keterbelakangan juga akan tertinggal sebagai Negara maupun wilayah tidak
dapat di selesaikan dengan baik. (Monila, R. R., & Wicaksono, B., 2017).
Kondisi dari birokrasi sendiri selalu berbeda – beda di setiap zaman. Akan
tetapi, tetap saja adanya birokrasi tidak pernah terlepas dari adanya pengaruh
system politik yang sedang berlangsung saat itu. Meski demikian, pergantian
system politik yang berlangsung tetap tidak merubah posisi birokrasi yang memiliki
1 Hummel, The Bureaucratic Experience, St Martin Press, Newyork, hal 19 2 Diinterpretasi dari tulisan, Robinson, R, The Middle Class amd The Bourgeoisie in Indonesia,
dalam The New Rich in Asia, Routledge, New York, 1996.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1114
peran sentral bagi kehidupan masyarakat. Menurut Kartini Kartono (1999:64)
bahwa “politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau prosess yang
menggunakan kekuasaan untuk menegaakan peraturan-peraturan dan keputusan
yang sah berlaku di tengah masyaraka”.. Adapun gambaran nyata dan sebagai
pembanding, birokrasi yang terdapat pada zaman dahulu masih sangatlah terpusat.
Sehingga dalam hal ini aspirasi masyarakat masih kurang di dengar. Menurut
Moneir, A.S (2008:27) mendefinisikan “pelayanan adalah serangkaian kegiatan
yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan
orang dalam masyarakat”. Pelayanan public yang sejatinya ialah untuk masyarakat,
menjadi berbeda dengan adanya system birokrasi yang terdapat pada zaman dahulu.
Karena, para pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Sehingga
birokrasi zaman dahulu menjadi perwakilan kepentingan pribadi masing – masing
pemimpin, bukan mewakili kepentingan dari masyarakat. Selain itu, kondisi
birokrasi di Indonesia pada masa kolonial juga menganut system paternalistic. Pada
system paternalistic tersebut lebih menitik beratkan terhadap adanya kepentingan
pribadi. mali
Salah satu aspek yang penting dari proses nya yaitu upaya untuk terus
mengambangkan profil ASN yang professional, berkualitas, stratejik, serta inovatif.
Malalui manajemen ASN berbasis system merit sejak proses perencanaan,
recruitmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja terhadap tiap tiap
individu, pengembangan karier.
Dalam mendukung agenda yang diselenggarakan guna pengembangan
kompetensi ASN, LAN RI melalui Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan
Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional yang
bertemakan “Pengembangan Kompentensi ASN dalam Mewujudkan Birokrasi
World Class”. Agile government yang diharapkan menjadi sebuah paradigm baru,
melihat dari kondisi birokrasi saat ini yang dikatakan masih belum memuaskan.
Oleh karena itu pemerintah pusat sendiri saat ini memberi tuntutan bagi para ASN
dengan perwujudan Smart ASN. SDM aparatur dituntut untuk mempunyai
karakteristik yang berintegritas, professional, berjiwa nasional, mempunyai
kemampuan bahasa asing, dan IT, berjiwa hospitality dan entrepreneuship, serta
memiliki networking luas.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1115
Saat ini yang dianggap dan dijadikan sebagai prioritas utama di kota Batu
sendiri ialah pada keberadaan pegawai honorer. Namun bagi pegawai honorer yang
telah ditentukan pun terdapat syarat – syarat khusus yang harus di penuhi. Salah
satu yang menjadi syaratnya ialah, memiliki ijazah lulusan minimal berpendidikan
D3. Dengan adanya ketentuan bagi pegawai honorer minimal memiliki ijazah D3
ini, maka akan meningkatkan standard kompetensi yang dimiliki oleh pegawai
pemerintahan. Salah satu upaya dari pemerintahan kota Batu yang saat ini sedang
merambah menuju birokrasi world class yaitu yang terdapat pada instansi Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu. BKD tersebut mengembangkan sebuah
inovasi berbasis digital yang berupa website resmi yang dihadirkan untuk
masyarakat, khususnya para pegawai Pemerintah Kota Batu yang ingin
mendapatkan informasi seputar hal-hal kepegawaian yang terdapat di lingkungan
Pemerintah Kota Batu itu sendiri dengan cara mengunjungi alamat
http://bkd.batukota.go.id. 3 Di era 4.0 kini, perkembangan teknologi sedang
mengalami perkembangan yang cukup pesat dan cepat. Akibatnya banyak para
ASN yang masih beradaptasi pada era ini. untuk mengembangkan dan membuat
sebuah inovasi, ASN harus memiliki keahlian atau kemampuan yang pada bidang
digital. Untuk itu kompetensi ASN masa kini harus lebih di perhatikan kembali,
guna melancarkan kinerja birokrasi. Adapun table yang menjelaskan jumlah
penduduk yang terdapat di Kota Batu sendiri, dintaranya ialah:
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase Terhadap
Jumlah Penduduk Kota
Jumlah Kartu
Keluarga
1. Batu 97.107 45,83 30.111
2. Bumiaji 61.721 29,13 19.593
3. Junrejo 53.041 25,03 16.656
Total 211.869 100 66.360
Dengan jumlah penduduk yang mencapai 211.869 jiwa, tentunya kota Batu
memiliki jumlah SDM yang mencukupi untuk menjadi aparatur sipil Negara.
Namun, tetap saja kualitas dan kompetensi menjadi tolak ukur utama bagi
masyarakat atau penduduk yang ingin menjadi aparatur sipil Negara.
3 http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1116
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu
Nama, Tahun Judul Metode Hasil
Jurnal
Administrasi
Publik
Kapasitas
Pemerintah Kota
Batu dalam
Program
Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat
Miskin
Penelitian ini
menggunakan
jenis penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif dan
Critical
Discourse
Analysis
(Analisis
Wacana Kritis)
Fungsi alokasi,
distribusi, stabilisasi)
sudah berjalan baik.
Hal tersebut
ditunjukkan dengan
penyediaaan public
goods berupa Rumah
Sakit dan Puskesmas
yang tersebar disetiap
kecamatan. Akan
tetapi dari tenaga
medis yang dimiliki
masih cukup minim
adanya tenaga ahli.
Jurnal Ilmiah,
2014
Kinerja Pemerintah
Kota Batu dalam
usaha serta strategi
Meningkatkan
Prestasi Kerja
Pegawai Negeri
Sipil Melalui
Program
Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan
Berdasarkan
Peraturan
Pemerintah No 101
Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri
Sipil (Studi Badan
Kepegawaian
Daerah Kota Batu)
Metode
Pendekatan yang
digunakan di
dalam penelitian
ini adalah Yuridis
Sosiologis, yaitu
penelitian yang
berusaha
mengidentifikasi
hukum dan
efektifitas hukum
yang berlaku di
dalam masyarakat
Pendidikan dan
pelatihan jabatan yang
dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan
terhadap tujuan
pendidikan dan
pelatihan yang
diadakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah
tersebut. Kegiatan
pendidikan dan
pelatihan jabatan
bertujuan untuk
meningkatkan kinerja
PNS Pemerintah Kota
Batu. Kegiatan
pendidikan dan
pelatihan jabatan yang
diadakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah
dapat
mengembangkan
kemampuan pegawai.
Jurnal
Masyarakat,
Kebudayaan,
dan Politik,
2017
Peran Pemerintah
Kota Batu dalam
Implementasi
Kebijakan
Pembangunan
Pariwisata
Berdasarkan
Paradigma
Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian
deskriptif
dengan
pendekatan
kualitatif.
Sumber data
Kota Batu sudah
sesuai dengan prinsip-
prinsip pembangunan
berkelanjutan
(sustainable
development), yaitu
pro ekonomi
kesejahteraan, pro
lingkungan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1117
Pembangunan
Berkelanjutan
yang digunakan
adalah data
primer dan data
sekunder.
Teknik
pengumpulan
data dengan
observasi,
wawancara dan
dokumentasi
berkelanjutan, pro
keadilan sosial, dan
pro lingkungan hidup.
Dalam keberhasilan
implementasi
kebijakan
pembangunan
pariwisata Kota Batu
1.1 Rumusan Masalah
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, bahwasannya di era
revolusi industri 4.0 ini, menjadi sebuah tantangan baru bagi perkembangan sistem
birokrasi di Indonesia dari konvensional menuju digital. Dengan demikian,
seberapa besar tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan ASN ditinjau dari
kualitas dan kompetensi yang dimiliki?
1.2 Tujuan
1. Untuk menganalisis seberapa penting kompetensi dan kualitas ASN dalam
mewujudkan birokrasi world class di pemerintahan Kota Batu.
2. Untuk mengetahui kondisi ASN di kota Batu saat ini.
3. Untuk mengetahui penghambat pengembangan birokrasi di Kota Batu
TINJAUANN PUSTAKA
A. Birokrasi
Dalam sebuah tatanan Negara tentu tidak terlepas dengan adanya system
birokrasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang birokrasi.
Sebagaimana, yang terkenal ialah menurut pendapat Weber dalam salah satu
bukunya yang membahas tentang birokrasi, yaitu “Birokrasi merupakan suatu cara
dalam mengubah tindakan social kedalam tindakan terorganisir yang rasional”.4
Sedangkan menurut Rourke birokrasi merupakan sebuah sistem administrasi dan
pelaksanaan dari tugas keseharian yang bersifat terstruktur, dan di dalam sistem
hirarki yang jelas, serta dilakukan secara tertulis, oleh bagian - bagian tertentu yang
terpisah dengan bagian – bagian lainnya, yang kemudian dikelola oleh orang - orang
yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya5. Maka, keberadaan dari
4 Hummel, The Bureaucratic Experience, St Martin Press, Newyork, hal 19 5 Rina Martini, Birokrasi Dan Politik, UPT UNDIP Press, Semarang, hal 9
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1118
birokrasi ini sangat penting bagi suatu Negara dalam menjalankan system
pemerintahannnya. Pentingnya peranan birokrasi sendiri sangat menonjol dalam
Negara – Negara yang berkembang yang dimana mereka semua atau Negara itu
sendiri telah memberikan prioritas kegiatannya kepada penyelenggaraan
pembangunan nasional yang ada di Negara ini.
B. Kompetensi
Dalam menjalankan tugas, kinerja merupakan komponen penting yang
menjadi penilaian utama seseorang. Kinerja yang bagus merupakan hasil dari
kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Sama halnya dalam system
birokrasi, sebagaimana para aparatlah yang menjalankan system tersebut, maka
tuntutan kompetensi aparat menjadi perhatian khusus guna memaksimalkan
perkembangan birokrasi itu sendiri. Menurut Suparno (2012:27), kompetensi ialah
sebuah kecakapan yang memadai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas
ataupun sebagai pemilik keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan.6 Untuk itu
kompetensi yang dimiliki ASN sangat mempengaruhi perkembangan dan kualitas
birokrasi itu sendiri.
Dapat dibayangkan apabila seorang PNS , sebagai aparatur sipil Negara ini
tidak memiliki kompetensi,maka akan berakibat dan berpengaruh buruk terhadap
pelayanan public kepada masyarakat. Misalnya pelayanannya menjadi lambat,
bekerja dengan cara tidak terstruktur, tidak maksimal dalam memberikan layanan,
tidak efisien dan hasilnya pun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur
(SOP) yang telah ditentukan oleh birokrasi terkait.7
C. Sistem Merit
Keberadaan dari sistem merit ini sendiri telah dicantumkan upaya
penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, yang berisi tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan dari penerapan sistem merit itu sendiri ialah,
untuk memastikan jabatan yang terdapat di birokrasi pemerintah diduduki oleh
pegawai atau aparat yang memenuhi persyaratan dari segi kualifikasi dan
kompetensi.8 Sistem merit merupakan suatu bentuk apresiasi dari instansi atau
6 https://www.studinews.co.id/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli 7 http://bkd.jabarprov.go.id/artikel/86- 8 KASN, Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),
KASN, Jakarta Selatan, hal VI
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1119
perusahaan kepada karyawannya atas hasil kerja yang baik dan memuaskan.9
Dengan demikian, maka tujuan dari pembangunan Aparatur dari segi sumber daya
manusia untuk mewujudkan para pegawai ASN yang memiliki profesionalitas,
integritas, netral dan memilki kinerja tinggi dapat terwujudkan.
Untuk melaksanakan fungsinya KASN membuat pemetaan penerapan
sistem merit untuk mengetahui kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan
sistem merit. Dari hasil pemetaan dijelaskan bahwa diperlukan penyediaan
informasi tentang aspek-aspek yang masih perlu dipenuhi agar sistem merit sendiri
berjalan secara efektif dan efisien. Hambatan yang hingga saat ini dihadapi tentang
penjalanan sistem merit bukan hanya keterbatasan dana namun juga terbatas dalam
hal kemampuan para pengelola pegawai untuk menyiapkan berbagai persyaratan
yang dibutuhkan. Sistem merit ini diharapkan memang benar-benar bisa
mewujudkan ASN yang berkelas dunia. Misalnya saja seperti perubahan pedekatan
personal administration yang tadinya berupa pencatatan administrasi kepegawaian
menjadi manajemen SDA yang menganggap bahwa SDA merupakan aset negara
yang perlu dikelola. Kemudian adanya Reward dan punishment berbasis kinjera
yang lebih tegas, yang diharapkan ASN bisa lebih bersungguh-sungguh dalam
proses kinerjanya. Guna menjamin sistem merit benar-benar berjalan, Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk untuk fungsi pengawasan. KASN
mengeluarkan peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri
penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hasil yang didapatkan dari
program sistem merit hingga saat ini, seperti Peta tentang tingkat penerapan sistem
merit di Kementrian, LPNK dan Pemerintah Provinsi. Kemudian Rekomendasi
terkait upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong instansi menerapkan sistem
merit sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ASN.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yang berupa Analisis Data
Sekunder (ADS). Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau sudah
9 Abdiel Theopilus Tondowana dkk, “Pengaruh Sistem Merit terhadap Semangat Kerja Aparatur
Sipil Negara di Kantor Sekretariat Daerah Kota Manado”, hal.1
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1120
ada, sehingga dapat memudahkan peniliti dalam pencarian dan pengumpulan data-
data tersebut. Dengan demikian, data-data yang diperoleh oleh peneliti dapat berupa
arsip dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta data-data lain yang dapat
diperoleh dari mengkaji penelitian - penelitian terdahulu atau studi kepustakaan dan
website. Untuk data sekunder yang sudah didapatkan dari beberapa sumber, maka
dapat disajikan dalam bentuk instrumen penelitian yang telah teruji, yang mana
kemudian diolah dengan menggunakan teknik uji statistik tertentu. Data sekunder
yang di dapat dari penelitian terdahulu, kemudian akan di identifikasi melalui
adanya instrumen penelitian yang bersifat kualitatif.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
sebagai pendekatan dalam penelitan. Menurut Sugiyono (2017:35), "Metode
penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri,
baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel
bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan
dengan variabel lain". Pendekatan tersebut merupakan, pendekatan yang
menggambarkan sebuah fakta-fakta, keadaan hingga gejala-gejala yang terdapat
dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan metode deskriptif ini dipilih karena,
penelitian yang dilakukan peneliti untuk mencari tahu kondisi ASN yang terdapat
di kota Batu di masa kini memiliki kaitan erat dengan kondisi yang terdapat di masa
lampau. Sebagaimana, perkembangan ASN yang terjadi dari tahun ketahun. Untuk
itu pendekatan ini digunakan peneliti guna mempermudah dalam proses penelitian
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, langkah pertama yang dilakukan
peniliti ialah mengumpulkan data dari sumber – sumber yang terpercaya. Data yang
di kumpulkan tidak hanya data terbaru saja, akan tetapi juga penelitian – penelitian
terdahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan proses analisis data, yang mana peneliti
mengkaji dan mencari hambatan serta solusi yang akan menjadi hasil dari
penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, peneliti berharap
dapat melangsungkan penelitian dengan mudah, serta mendapatkan hasil yang
optimal. Karena, dalam upaya pengumpulan data dapat memudahkan peneliti untuk
mencari perbandingan kondisi birokrasi serta ASN dari tahun ke tahun. Dengan
demikian, tantangan dan penghambat perkembangannya akan di ketahui dengan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1121
menganalisis data tersebut, dan mencari tahu sumber penghambat perkembangan
birokrasi tersebut melalui data – data lain yang telah di kumpulkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Birokrasi
Birokrasi merupakan suatu komponen penting bagi pemerintahan.
Seringkali birokrasi dianggap sebagai officialdom yang dapat diartikan sebagai
kerajaan pejabat (Thoha, 2003)Yang mana pejabat merupakan aparatur
pemerintahan yang bertugas menjalankan birokrasi tersebut. Keberadaan dari
birokrasi tentu tidak terlepas dari kehidupan sehari – hari yang di alami oleh
masyarakat. Dapat di contohkan dengan adanya playanan public yang terdapat di
setiap birokrasi pemerintahan yang ada. Sebagai masyarakat yang memiliki
kebutuhan dalam segi administrasi utamanya, tentu sangat membutuhkan sebuah
layanan public yang berkualitas tinggi. Segala bentuk administrasi yang di
butuhkan oleh masyarakat sudah menjadi kewajiban bagi birokrasi pemerintahan
dalam mewujudkan dan memudahkan penyelenggaraan layanan tersebut. Dalam
keberlangsungan hidup masyarakat sejak lahir hingga mati tidak dipungkiri
bahwasannya masyarakat memerlukan layanan public. Sebagai contoh, pembuatan
akte kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda kependudukan, hingga surat kematian,
merupakan bentuk konkrit dari administrasi yang sering dibutuhkan masyarakat
dalam kehidupan sehari hari. Dengan demikian, tingkat urgensi dari adanya
birokrasi bagi kehidupan masyarakat sehari hari sangat di butuhkan sebagai
penyelenggara atau fasilitator dalam melayani masyarakat.
Kondisi birokrasi yang terdapat di Kota Batu saat ini, dirasa semakin
menunjukkan adanya perkembangan yang cukup pesat. Upaya persaingan ketat
dengan daerah daerah lain ditunjukkan secara nyata melalui inovasi – inovasi yang
sedang di kembangkan oleh pemerintah kota Batu saat ini. Upaya pewujudan smart
city juga sedang di upayakan, sehingga menjadi bukti nyata bahwasannya birokrasi
yang ada di kota Batu sedang berbenah diri dalam menghadapi persaingan di era
globalisasi yang kian masif ini. Pelayanan public berbasis digital merupakan sebuah
inovasi menarik yang sedang menjadi persaingan setiap daerah - daerah di
Indonesia. Dengan adanya factor globalisasi sendiri merupakan sebuah pengaruh
utama yang menjadikan tuntutan bagi birokrasi – birokrasi yang terdapat di setiap
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1122
daerah untuk mengembangkan inovasi – inovasi guna memperbaiki kualitas
pelayanan public yang dimiliki setiap daerah.
Dalam menjalankan semua rencana pembangunan di Kota Batu, pemerintah
Kota Batu memiliki strategi kebijakan sendiri guna memperlancar rencana tersebut.
Pemerintah menciptakan strategi “Wirausaha Birokrasi” yang memiliki tujuan
meningkatkan daya saing daerah. Otonomi daerah tersebut menciptakan ruang
gerak yang lebih bagi daerah itu sendiri dengan melibtakan pihak-pihak terkait yang
sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat adanya tuntutan dunia yang semakin kontemporer, serta
kuatnya pengaruh globalisasi, menuntut adanya Reformasi Birokrasi, yang dimana
hal tersebut mengarah pada pemerintahan yang berdaya saing (Competitiveness)
dan mempunyai kecepatan, ketepatan dan keakuratan (Effectiveness) dalam
penyelenggaraan tugas pemerintah serta pembangunan bagi daerah Bartu sendiri.
Dalam konsep ini, pemerintah wirausaha mendorong kompetisi antar pemberi jasa,
dimana mereka memberi wewenang kepada warga masyarakat dengan mendorong
adanya sebuah kontrol birokrasi kedalam lapisan masyarakat. Dengan cara mereka
mengukur kinerja perwakilannya dengan memuaskan pada hasil, bukan dari
masukan. Dalam hal ini juga memerlukan manajerial birokrat dan birokrasinya,
yang diimplementasikan dengan mengimplementasi 4cara berpikir kepada jajaran
birokrasi yang ada di Kota Batu, 4 konsep tersebut adalah :
1. From top down to partnership/ participatory
2. From bureaucratic style to enterpreneurial mindset
3. From procedural attitude to end-result oriented
4. From partial handling to integrative solution
Di tahun 2018 ini kota Batu mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu pada
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dari Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Kota Batu
mendapatkan nilai B dan menduduki peringkat 20, dengan memperoleh nilai
sebesar 61,89. 10 penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwasannya birokrasi
kota Batu tengah berbenah menuju birokrasi yang lebih unggul dan mampu
bersaing dengan birokrasi yang terdapat di daerah – daerah lain. Sebelumnya,
10 https://radarmalang.id/dari-inovasi-akhirnya-kota-batu-raih-sakip-b
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1123
selama tiga tahun berturut turut kota Batu mendapatkan nilai C pada SAKIP yang
terdapat pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Hal tersebut dapat di capai karena
adanya kesadaran dari birokrasi pemerintahan kota Batu yang ingin berbenah diri
dan berupaya untuk memperbaiki kualitas yang dimilikinya.
Penghargaan SAKIP tersebut di peroleh kota Batu dikarenakan upaya
pengembangan inovasi nya yang tengah berjalan dan berkembang dengan cepat dan
pesat. Banyaknya inovasi – inovasi baru yang tengah di canangkan oleh birokrasi -
birokrasi kota Batu menjadi jalan bagi kota Batu sendiri dalam persaingan tingkat
global. Sebagaimana yang saat ini tengah di kembangkan di kota Batu, yaitu berupa
sebuah link website dari BKD kota Batu yang dapat di akses secara langsung oleh
masyarakat dan para aparatur birokrasi dengan alamat http://bkd.batukota.go.id11.
Untuk mengakses link website tersebut sangatlah mudah di akses dan cepat,
sehingga upaya transformasi konvensional menuju digital dapat di rasakan melalui
inovasi – inovasi yang di ciptakan oleh setiap birokrasi menjadikan inovasi tersebut
menarik bagi perkembangan layanan yang terdapat di Kota Batu itu sendiri. Tidak
hanya sekedar bersaing dengan daerah – daerah lain. Akan tetapi, kota Batu juga
siap bersaing ditingkat global.
Peningkatan kualitas dan pengembangan birokrasi yang terdapat di kota
Batu sendiri ini, telah tercantum pada Peraturan Walikota Batu No 2 Tahun 2019.
12 Dalam peraturan tersebut berisikan tentang adanya sebuah tunjangan kinerja bagi
para pegawai aparatur Negara yang terdapat di lingkungan di lingkungan kota Batu.
Tujuan dari adanya pemberian tunjangan kepada aparatur Negara tersebut ialah,
guna memperbaiki dan mengembangkan tatanan birokrasi yang ada, serta
menjalankan tatanan reformasi birokrasi yang telah di cantumkan pula pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dengan
demikian keberadaan dari birokrasi itu sendiri menduduki posisi yang sangat
penting dalam sebuah system pemerintahan yang terdapat dalam sebuah negara.
b. Kondisi ASN Kota Batu
11 http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu 12 https://jdih.batukota.go.id/peraturan-walikota-batu-nomor-2-tahun-2019.html
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1124
Kondisi ASN yang terdpat di Kota Batu saat ini, dapat di kaji dari tabel yang
telah dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Batu Tahun 2018, sebagaimana dalam tabel tersebut tercantum kondisi ASN
berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya dan berdasarkan golongan.13 Sejumlah
barang yang harus lebih diperhatikan lagi secara berurutan untuk melaksanakan
adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kompetisi ASN pengembangan
adalah; pertama, penentuan tujuan pendidikan dan kegiatan pelatihan, dimana tim
pelaksana harus memutuskan dan menentukan tuujuan dari pelatihan tersebut.
Penentuan dan pendirian tersebut memiliki tujuan yang harus dilakukan
berdasarkan pada hasil studi, observasi dan penelitian. Melalui proses itu, tim
pelaksana dapat merumuskan spesifikasi tujuan pendidikan dan pelatihan dengan
jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta. Kedua, tim pelaksana harus dapat
memahami manfaat dari hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk
mempengaruhi kejelasan pemahaman peserta dengan baik tentang pemanfaatan
untuk ikut serta dalam kegiatan – kegiatan tersebut. Salah satu hal yang harus
dibayar perhatian oleh tim pelaksana merumuskan manfaat dari kegiatan
pendidikan dan pelatihan termasuk manfaat untuk organisasi dan karyawan ASN.
Selain itu, pemanfaatan penentuan pelatihan harus konsisten atau sesuai dengan
tujuan pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakatii bersama.
Tabel 1.3 ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan Jumlah Proporsi (%)
SD 39 1,22
SLTP 71 2,22
SLTA 625 19,59
DI 19 0,59
DII 48 1,50
DIII 208 6,50
DIV 34 1,06
S-1 1824 56,98
S-2 331 10,34
S-3 2 0,06
Jumlah 3201 100
Tabel 1.4 ASN Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah Proporsi (%)
13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu Tahun 2018
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1125
I 71 2,22
II 784 24,49
III 1847 57,70
IV 499 15,59
Jumlah 3201 100
Jika dilihat pada tabel yang terdapat di atas, dapat di simpulkan bahwa
jumlah penduduk yang ada dikota Batu per tahun 2018 ada sekitar 211.869
penduduk, dan yang menjadi ASN kota Batu berjumlah 3201 orang. Sehingga dapat
dikatakan dengan jumlah penduduk yang produktif 211.869 penduduk, namun
belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah Kota Batu sendiri, bahwa jumlah
ASN yang diharapkan hampir keseluruhan berasal dari penduduk kota Batu Sendiri.
Jika dilihat dari data yang ada pendidikan yang dianggap memumpuni untuk
mengikuti ASN kota Batu sendiri sudah lumayan tinggi tingkat pendidikan S1,
namun belum sepenuhnya lulusan S1 ikut seleksi dalam ASN.
Kondisi ASN Kota Batu saat ini bisa dikatakan masih sepenuhnya belum
sempurna atau masih pada masa penuh perhatian khusus guna meningkatkan
kualitas SDM pada instansi di daerah Batu itu sendiri. Bahkan sudah banyak
kebijakan kebijakan yang diturunkan untuk ASN itu sendiri, guna agar lebih
disiplin dan tertib. Misalnya saja potongan ataupun denda bagi ASN yang
diwajibkan mengikuti upacara namun tidak hadir. Hal semacam ini jika terus
dijalankan dan ditertibkan akan menjadi salah satu poin guna menunjang kualitas
kinerja ASN daerah Batu. Oleh karena itu masih banyak yang perlu di perhatikan
serta perlu diberi suatu tindakan yang tegas bagi para ASN yang keluar jalur dari
bidang yang seharusnya dilakukan. Pemerintah pun juga telah menandatangani
Peraturan Pemerintah (PP) 30/2019 tentang Kinerja Pegawai Negri Sipil. Dalam
aturan tersebut, ada sanksi administrasi hingga pemecatan bagi ASN yang
kinerjanya tidak memenuhi target. PP ini bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Dari segi
penilaian inilah ada beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu target, capaian,
hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku atau etika ASN itu sendiri. Kemudian
kehadiran dalam kerja juga ada aturan yang lebih tegas lagi. Sesuai aturan dari
Kemenpan-RB, untuk ASN tanpa keterangan dan telah terakumulasikan 5 hari akan
mendapat sanksi berupa teguran. Sedangkan ASN tanpa keterangan antara 5-10 hari
akan ditegur secara tertulis, kemudian 11-15 hari diberi pernyataan tidak puas. ASN
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1126
tanpa keterangan 26-30 hari disanksi penurunan pangkat setingkat, dan jika lebih
dari itu maka akan diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat. Adapun
aturan jam kerja lebih pendek dari hari biasanya yang diberlakukan di Pemkot Batu,
mengikuti sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan-RB.
Secara keseluruhan, pada penerimaan CPNS 2019 ini, Pemerintah
membuka 152.286 formasi. Rinciannya, lowongan di Instansi Pusat di
68 kementerian/lembaga sebanyak 37.425 formasi sedangkan
lowongan untuk CPNS daerah sebanyak 114.861 formasi yang tersebar
di 462 Pemerintah Daerah. 14
Dalam keterangan resmi dari Kemenpan RB, setidaknya terdapat 2
informasi khusus untuk CPNS tahun ini, yaitu formasi umum. Formasi umum
tersebut di tujukan dan dapat di ikuti oleh semua pelamar tanpa adanya ketentuan -
ketentuan khusus dari instansi yang bersangkutan ataupun instansi yang diminta.
Sedangkan keberadaan formasi khusus layaknya, cumlaude, diaspora, dan stabilitas
pada instansi baik pusat maupun daerah, serta adapun dalam peraturan tersebut
formasi khusus yang ditujukan kepada putra-putri daerah layaknya Papua dan
sebagainya. Pada pembukaan lowongan bagi CPNS tahun ini, yang paling banyak
dibutuhkan untuk mengisis formasi ialah, tenaga guru kemudian tenaga kesehatan
dan teknik fungsional.
Tenaga Jumlah Formasi
Tenaga Guru 63.324
Tenaga Kesehatan 31.756
Teknik Fungsional 23.660
Dan untuk saat ini jumlah PNS yang terdapatt di kota Batu memiliki jumlah
3228 pegawai. Sementara dalam setiap tahunnya pensiunan rata rata berjumlah 80
hingga 90 Pegawai Negeri Sipil.. kemudian, pegawai honorer yang terdapat di
Pemkot Batu sebanyak 480 pegawai. Sehingga apabila berdasarkan pada Analisis
Jabatan dan Analisis Beban, maka Kerja hanya dapat mengajukan sekitar 337
formasi.
Dasar atau pedoman untuk menuju pada tingkatan birokrasi world
class tentu banyak akan indikator yang harus segera di capai dan dapat di
pertanggung jawabkan, sebagaimana hal tersebut merupakan faktor paling utama,
yaitu ASN yang bersangkutan itu sendiri. Apabila melihat dari kondisi yang
2 https://tirto.id/cpns-2019-kota-batu-buka-lowongan-142-formasi-ekG6
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1127
terdapat di ASN Kota Batu, dari tahun ke tahun tentu harus mengalami progres
maupun peningkatan yang cukup pesat, mulai dari tinggi rendahnya ASN, jumlah
ASN yang terdapat di setiap daerah, hingga skill atau kemampuan yang dimiliki
oleh masing – masing ASN. Namun jika diamati, hingga saat ini kualitas dari ASN
masih cukup rendah. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari latar belakang
pendidikan yang dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara. Kurang lebihnya terdapat
sekitar 64% diantaranya hanya memiliki kemampuan secara administratif saja.
Akan tetapi, itu saja dirasa masih belum mencukupi kategori tingkat kualitas ASN
yang baik. Selain kualitas skill dari segi mental ASN pun juga masih perlu dibenahi.
Saat ini masih banyak ASN yang beranggapan bahwa mereka adalah penguasa atas
jabatannya. Padahal jika ditinjau dari fungsinya sendiri, ASN merupakan bentuk
dari sebuah pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Dapat dikatakan
pula sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, sangat di perlukan adanya sistem
saring dalam hal pemillihan dan penerimaan untuk pelatihan ASN. Adapun yang
tidak kalah pentingnya lagi, yaitu tentang pengisian jabatan tinggi ini dilakukan
melalui seleksi yang terbaik. Dimana dalam proses pengisian jabatan fungsional
harus sesuai dengan bidang keahlian masing – masing dengan cara melalui sistem
pemilihan terbuka.
Pentingnya penguasaan TI menjadi sebuah keharusan bagi para aparatur
sipil Negara dalam pelaksanaan tugasnya di era revolusi industri 4.0 ini. Hal
tersebut dikarenakan terjadinya sebuah shifing dan kompetensi dari manual menuju
ke digital. Banyaknya pegawai dibidang administratif dianggap menjadi penyebab
lemahnya kerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem manajemen pekerja tersebut
berdasarkan dari performance base manajemen. Setiap tahunnya sekarang sudah
ada laporan SAKIP. Nilai SAKIP di Indonesia ini masih didominasi oleh nilai C
yang artinya masih cukup buruk. Kemudian dengan adanya E-Government di era
4.0 ini mau tidak mau harus terjadi sebuah keterbukaan terhadap masyarakat
maupun pihak – pihak lain yang bersangkutan. Tidak ada lagi kegiatan yang dapat
ditutupi atau disembunyikan, semua harus bersifat transparansi. Termasuk juga
didalamnyan data kepegawaian yang terdapat di setiap hari harinya. Dengan adanya
e-Formation untuk data kepegawaian yang sudah dapat di akses secara online. Jadi
dapat mengetahui eselon satu dua tiganya berjumlah berapa orang. Lalu juga sistem
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1128
pengisian yang terbuka dan diawasi oleh KASN secara langsung, yang diatur oleh
PP dan UU ASN yang baru. Jadi pada intinya nanti akan ada sistem seleksi luar
biasa apabila yang didapati merupakan posisi yang tidak sesuai dengan bidang
keaslian masing - masing. Kebijakan - kebijakan semacam ini memang perlu
adanya untuk ditindak lanjuti, dan benar benar diterapkan guna memperbaiki
tingkat kualitas dari ASN itu sendiri.
c. Kompetensi
Sebagai bagian SDM, aparatur sipil negara (ASN) menjadi sebuah
katalisator pembangunan SDM dibidang lainya karena ASN memiliki kewenangan
dalam kebijakan, anggaran hingga pengelolaan SDM itu sendiri. Oleh sebab itu
pembangunan SDM ASN harus dilakukan melalui pembangunan talenta dan sistem
merit, yaitu kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan larat belakang politik, ras,warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin dll. Memang jika dilihat masa sekarang masih
banyak tantangan dalam mewujudkan ASN demi terwujudnya profesionalisme
birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mulai dari politisasi
jabatan, kriminalisasi jabatan, hingga kesenjangan kompetensi ASN. Banyak juga
upaya pemerintah Kota Batu dalam pengembangan kompetensi ASN misalnya saja
mulai dari pembaruan kurikulum pelatihan ASN level manajerial, sekolah kader
untuk kader ASN yang memiliki talenta lebih, corporate university untuk menjawab
kebutuhan organisasi. Dan juga dengan adanya penilaian pengembangan
kompetensi yang diharapkan menunjukan grafik yang terus meningkat. Adanya
kesepakatan bahwa butir butir standardisasi metode penilaian kompetensi ASN,
yaitu mutlak harus berbasis pada prinsip merit, yang diperlukanya adanya sinergitas
antara elemen yang terkait, serta sinergitas yang dibangun meliputi komitmen
bersama dalam menjaga profesionalisme pengelolaan SDM. Pengembangan
kompetensi ASN saat ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang
cukup komplit , misalnya saja seperti gap kompetensi ASN yang terlalu jauh,
desentralisasi pengembangan kompetensi ASN, dan kurangnya kesadaran badan
kepegawaian. Permasalahan gap ini yang menimbulkan moratorium / sebuah
penundaan kewajiban, dan rasionalisasi pegawai. Lalu permasalahan selanjutnya
yaitu pada kualitas pengembangan kompetensi pegawai yang termasuk tanggung
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1129
jawab dari bagian kepegawaian. Dimana pengembangan ini merupakan tanggung
jawab Bagian Kepegawaian atau bagian SDM. Kondisi semacam ini sangat
memerlukan dukungan dari Bagian Kepegawaian memiliki peran penting dalam
pengembangan kompetensi pegawai. Masalah yang terakhir yaitu desentralisasi
pengambangan kompetensi ASN. Jika pembina kepegawaian tidak concern pada
pengembangan kompetensi makan pegawai didaerah lama lama akan habis karena
pegawai tidak berkembang dari segi pengetahuan kompetensi. Sementara itu
pemerintah daerah maupun pusat sudah mengimbangi dengan upaya guna untuk
memperbaiki kualitas, kapasitas, dan kompetensi. ASN yang profesional terus di
terapkan. Salah satunya usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan hak
kepada setiap ASN untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan
atau biasa disebut dengan (Diklat).
Kompetensi ASN yang terdapat di kota Batu sendiri juga masih mengalami
kondisi yang sama dengan yang di alami daerah – daerah lain. Banyaknya aparat
yang tidak sesuai dengan bidang keahlian menjadikan kompetensi aparatur kota
Batu menjadi menurun. Yang terjadi saat ini ialah kota Batu sedang berbenah dalam
birokrasi akan tetapi masih kurang memperhatikan kompetensi SDM aparatur yang
akan menjalankan birokrasi itu sendiri. Dengan adanya kompetensi yang masih
kurang, akan menghambat perkembangan pengoperasionalan inovasi yang telah di
ciptakan. seperti yang terdapat pada data jenjang pendidikan aparatur di kota Batu,
tamatan SLTA masih menempati jumlah terbanyak kedua setelah tamatan S-1.15
Dengan adanya data tersebut menunjukkan bahwasannya kompetensi yang dimiliki
aparatur Negara masih perlu ditingkatkan. Dimana jabatan yang akan diemban juga
harus segaris dengan bidang ahli yang dimiliki atau ditekuninya. Dengan
pengoptimalan kompetensi yang dimiliki, akan mempermudah kota Batu dalam
bersaing di birokrasi world class itu sendiri.
Setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan diri guna mencapai
standard kompetensi yang dibutuhkan. Berbagai macam diklat juga
dilaksanakan di pemerintahan kota Batu, guna mendidik dan
meningkatkan kompetensi yang dimiliki ASN. Salah satunya ialah diklat
yang diadakan di markas Arhanud pada bulan November 2019. Terdapat
kurang lebih 160 PNS di didik untuk peningkatan kompetensi dan memiliki
daya inovatif yang tinggi.16
15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu Tahun 2018 16 https://tabloidjawatimur.com/biar-inovatif-160-cpns-dididik-di-markas-arhanud
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1130
Gambar 1.1 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Dr. Budiar, bersama
para CPNS di sela-sela mengisi diklat.
Peningkatan kompetensi ASN juga tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014
tentang ASN bahwa Aparatur Sipil Negara layak memperoleh fasilitas berupa
pengembangan kompetensi sebanyak 80 jam pelajaran atau dapat diperkirakan
sekitar 10 hari selama satu tahun. Untuk mencapai sebuah birokrasi kelas dunia
diperlukan perencanaan dan pengembangan diklat yang memiliki sebuah pengaruh
atau yang bermanfaat dalam menunjang kinerja ASN. Pengembangan dan
perencanaan memerlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Lembaga
Diklat dengan BKD di semua tingkatan. Dalan menghadapi tantangan global yang
semakin komplit, kompetitif, inisiatif penigkatan kapasitas dan kualitas pegawai.
ASN sendiri juga harus memiliki kesadaran terhadap diri nya sendiri dalam
pengembangan kualitas diri dalam segi apapun yang dapat membantu
mempersiapkan dalam menghadapi masalah global. Apabila para ASN memiliki
kesadaran dalam peningkatan kompetensi tersebut, maka akan mempercepat dan
mempermudah pengembangan inovasi pelayanan public.
d. Analisa
Relevansi yang terdapat antara birokrasi dengan ASN tentu sangatlah kuat.
Birokrasi sebagai penyedia layanan bagi masyarakat, dan ASN sebagai
penyelenggara layanan bagi masyarakat. Hubungan timbal balik keduanya sangat
di perlukan dalam menciptakan pelayanan public yang memiliki daya saing tinggi.
Untuk mencapai kategori smart city, kualitas dari birokrasi dan ASN sangat
dibutuhkan. Utamanya ASN sebagai penyelenggara yang akan berhadapan
langsung dengan masyarakat, kompetensi yang dimiliki oleh setiap ASN menjadi
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1131
sebuah factor yang perlu di perhatikan. Karena, kompetensi ASN akan membawa
dampak besar bagi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Banyaknya para ASN yang menduduki jabatan tidak sesuai atau tidak linier
dengan ahli bidang yang dimilikinya, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Pasalnya, dengan perbedaan ahli bidang dengan posisi jabatan yang sedang di
duduki dapat mempengaruhi sebuah perkembangan yang terdapat pada instansinya.
Dengan catatan inovasi ataupun pengembangan yang dilangsungkan tidak dapat
sesuai dengan intensitas tugas dari jabatan yang di embannya. Sebagai contoh,
apabila seorang dokter yang menempati posisi jabatan Kepala Bagian Keuangan,
maka akan menjadi masalah dan tantangan bagi kinerja yang dihasilkan. Baik
dalam pembuatan kebijakan , maupun output yang lahir dari kebijakan tersebut.
Apabila banyak hal sedemikian rupa terjadi dalam tatanan birokrasi, maka dalam
pengembangan pelayanan daerah akan menjadi tantangan yang dapat menghambat
laju perkembangan ini. Akibatnya akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan
laju perkembangan di daerah terhambat dari segi kualitas yang ada pada birokrasi
itu sendiri. Implementasi dari sistem merit pada Birokrasi Indonesia merupakan
sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk di realisasikan. Hal tersebut perlu
diimplementasikan sebagai transformasi birokrasi dalam upaya untuk menghadapi
tantangan dan perkembangan masyarakat global. Kompetensi dan profesionalisme
ASN sangat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan layanan publik.17
Untuk itu pemerintah birokrasi harus mampu mengatasi masalah yang sudah
terjadi sejak dulu ini. Tidak liniernya jabatan dengan ahli bidang dapat merusak
tatanan birokrasi yang telah susah payah dibangun sebelumnya. Dalam menghadapi
masalah seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah yang tegas guna
menindak lanjuti dan demi mengurangi hambatan perkembangan daerah. Membuat
kebijakan yang mencantumkan syarat – syarat tertentu dan bersifat khusus
sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Dengan adanya ketegasan tersebut, maka ASN
akan lebih tertib dan birokrasi akan lebih mudah dalam mengembangkan dan
merancang inovasi – inovasi yang akan diterapkan. Pemberian syarat – syarat
khusus tersebut tidak menjadikan masyarakat kesulitan atau menyusahkan bagi
masyarakat dalam mendaftar sebagai ASN. Namun, sangat penting bagi birokrasi
17 Fauzul Mubin, Ali Roziqin, “Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia”, hal. 245
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1132
dalam memperbaiki tatanannya, agar perkembangan inovasi daerah juga dapat
berjalan dengan lancer dan tanpa hambatan, hingga menuju birokrasi world class.
Adanya upaya peningkatan kualitas dari birokrasi dan aparat sebagai pihak
penyelenggara dan yang menjalankan, sangat diharapkan mampu menciptakan
sebuah aparatur pemerintahan yang handal, dan mampu dalam melaksanakan
keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tidak hanya itu, akan
tetapi harapan terhadap pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat dengan
tingkat efisiensi, efektifitas dan profesionalitas yang tinggi juga menjadi factor
penting. Kinerja dari aparatur dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian hasil yang
di harapkan, atau dapat di artikan juga sebagai tingkat pencapaian dari tujuan
organisasi yakni pemerintahan itu sendiri.
Terlebih lagi yang terjadi di masa kini merupakan masa pralihan dari
konvensional menuju di gital, yaitu era 4.0. Sebagai aparatur yang
menyelenggarakan pelayanan tuntutan lebih untuk menguasai IT menjadi catatan
baru bagi para aparatur Negara. Dapat di bayangkan apabila dari pihak
penyelenggara pelayanan sendiri tidak menguasai system yang dibuatnya sendiri,
maka output pelayanan yang di hasilkan akan menemui kekacauan di dalamnya.
Untuk itu adanya sebuah kompetensi bagi aparatur Negara sebagai pihak pemberi
layanan sangatlah penting. Pergerakan perubahan ke arah digital juga tidak dapat di
pungkiri bahwa proses mempelajarinya juga membutuhkan waktu yang tidak
singkat. Terlebih lagi usia para aparatur sipil Negara yang memiliki rentan usia
bermacam – macam. Karena usia mampu mempengaruhi daya tangkap seseorang
dalam mempelajari hal baru. Sehingga kualitas dan kompetensi aparatur sipil
Negara sangat mempengaruhi pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, persaingan di tingkat dunia yang saat ini kian memanas
juga menjadi catatan penting bagi Kota Batu dalam memperbaiki tatanan
birokrasinya. Persaingan di tingkat world class akan membawa dampak baru bagi
para aparatur sipil Negara. Tuntutan yang lebih besar juga harus mampu untuk
menghadapi. Sehingga para aparatur sipil Negara harus mampu meningkatkan
kompetensi dan kualitas diri pribadi masing – masing. Meminimalisisr penghambat
juga harus di perhatikan oleh kota Batu sendiri. Sejauh ini permasalahan yang
menjadi penghambat di kota Batu sendiri masih saja tentang kompetensi yang
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1133
dimiliki oleh aparatur Negaranya sebagai pihak utama yang menjalankan system
pelayanan bagi masyarakat. Kompetensi dan keahlian yang di miliki seyogyanya
sangat di butuhkannya keserasian dan keselarasan dengan jabatan yang sedang di
dudukinya. Karena dengan kesesuaian antara bidang ahli, kompetensi dengan
jabatan yang sedang di dudukinya, maka dalam mengatur system pelayanan akan
lebih memudahkan dan meminimalisisr terjadinya suatu hambatan – hambatan yang
dapat memperburuk kondisi pelayanan itu sendiri. Tidak hanya dari segi hambatan,
namun inovasi – inovasi yang akan di berikan atau di ciptakan, tentu akan menjadi
pandangan bagi layanan public pada masyarakat. Apabila keserasian yang terdapat
antara kompetensi dan jabatan yang di dudukinya, maka inovasi layanan public
yang terbaik akan lahir dan bersaing dengan berani di tingkat world class.
KESIMPULAN
Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwasanya, birokrasi yang terdapat
di Indonesia, utamanya yang terdapat di Kota Batu sedang mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Dimana birokrasi di Kota Batu ini sudah meng
upgrade sesuai dengan era 4.0. Di era tersebut tuntutan pelayanan public yang lebih
efisien menjadi landasan utama untuk memperbaiki tatanan birokrasi di Kota Batu.
Dengan cara menciptakan inovasi pelayanan public yang berbasis digital, Kota Batu
mulai berbenah untuk bersaing ditingkat World Class.
Adanya perkembangan birokrasi tersebut tidak terlepas dari tantangan baik
dari masyarakat, maupun birokrasi itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, poin
penting utama yang harus di perhatikan adalah pada SDM ASN nya. Maka dari itu,
ASN sangat perlu perhatian yang lebih serta bimbingan khusus guna menciptakan
pelayanan public yang efisien. Kualitas dan kompetensi ASN yang dibutuhkan
bukan hanya sekedar ASN yang mampu melayani masyarakatnya saja, namun
benar benar ditekankan pada garis besar bahwa ASN yang dibutuhkan pada tingkat
World Class ini adalah SDM pilihan yang juga memiliki kualitas dan kompetensi
yang linier dengan bidangnya, sehingga dapat memakasimalkan kondisi birokrasi
baik dari segi kinerja ASN, maupun inovasi yang di ciptakan.
Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, ASN harus memahami
substansial utama yang memang di butuhkan oleh masyarakat. Utamanya, di era 4.0
ini pelayanan public yang terdapat di birokrasi pemerintahan, sudah hampir
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1134
seluruhnya berbasis digital. Dengan demikian kompetensi dan kualitas ASN
menjadi factor utama yang harus diperhatikan. Apabila seorang kepala dinas
memiliki latar belakang atau background yang tidak sesuai dengan posisi yang di
jabatnya, maka akan menjadi hambatan bagi dinas terkait dalam mengembangkan
inovasi – inovasi berbasis digital yang saat ini tengah di rintis. Kebijakan
pemerintah satu persatu mulai di implementasikan guna mendapatkan ASN yang
benar-benar berkualitas. Karena yang dibutuhkan dengan adanya tuntutan ini bukan
hanya SDM yang bisa dalam administrasi, namun juga bisa dalam beberapa
ketentuan bidang lain yang telah ditentukan pada suatu lembaga instansi tersebut.
Kebijakan pemerintah yang saat ini juga lebih di ketatkan lagi, dimana mulai system
absensi sampai system kinerja ditiap harinya. Pemerintah juga memberikan
kebijakan dalam hal sanksi atau reward sesuai dengan kontribusi yang telah
diberikan pada kinerjanya di isntansi itu sendiri. Kondisi ASN yang terdapat di Kota
Batu sendiri, bisa dikatakan sudah mulai mampu mengimbangi adanya tuntutan
kelas dunia. Karena pemerintah kota Batu benar benar menyeleksi SDM yang
dibutuhkan dengan ketat.
DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan
Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kartono, Kartini. (1999). Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Martini, Rina. (2012). Birokrasi dan Politik. Semarang: UPT UNDIP Press
Semarang.
Moenir, H.AS. (2008). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi
Aksara.
Mokhsen, Nuraida, dkk. (2018). Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Jakarta: KASN.
Prasetya Eka Pratama, Muhammad Kamil, Salahudin Salahudin. 2019.
Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a
Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region. Journal of
Local Government Issues, 2 (2), 134-
148, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.134-148
Sinambela, dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
1135
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alfabeta, CV.
Thoha, M. (2003). Birokrasi & Politik di Indonesia . Yogyakarta: Raja Grafindo
Persada.
Hasan, M Nur. (2012). Corak Budaya Birokrasi pada Masa Kerajaan, Kolonial
Belanda Hingga di Era Desentralisasi dalam Pelayanan Publik. Jurnal
Hukum, Vol. 28.
Jamli, Ahmad. (1998). Akselerasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Globalisasi
Ekonomi. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2.
Keban, Philipus. (2013). Globalisasi dan Implikasinya Bagi Birokrasi Publik.
Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5.
Mahar, Ari Indrayono. (1998). Elite dan Birokrasi Pemerintahan di Indonesia.
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 2.
Mubin, Fauzul, dan Ali Roziqin. (2018). Meritocracy of Bureaucracy in Indonesia.
International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 8. doi:
10.18178/ijssh.2018.V8.968
Ratih, Dyah. (2000). Birokrasi Menghadapi Perubahan Lingkungan. Jurnal
Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 4.
Ristyandi, Riski.(2020). Bureaucratic Disruption and Threats of Unemployment
in the Industrial Revolution 4.0 Era. Journal of Local Government Issues,
3(1), 86-97, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10923.
Sugiono, Muhadi. (2005). Globalisasi, Global Gooernance dan Prospek
Governance di Dunia Ketiga. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8.
Tjokrowinoto, Moeljarto. (1996). Budaya Birokrasi dalam Konteks Transformasi
Struktural antara Harapan dan Kenyataan. Jurnal Kebijakan dan
Administrasi Publik, Vol 1.