1
STRATEGY COMMUNICATION APPARATUS BY THE GOVERNMENT IN
MAKING PUBLIC SERVICE E-KTP IN EASTERN DISTRICT BALIKPAPAN
David Apri Pratama
NIM. 0802055127
Science Communications
Faculty Of Social And Political Science
Mulawarman University
Samarinda
Abstract
The results showed that the communication strategy in the creation of e-public services ID
card in District East Balikpapan run up due to the lack of implementation of the news media
publications, brochures, banners, posters, and invitations which among several media
publications used was not maximized its role in terms of installation was in a less strategic
and physical condition as well as the contents are less able to attract the attention of the
public. So that delayed the delivery of information and does not get the attention of the
public, while the implementation of the special event is a form of socialization, mobilization
and implementation of e-ID card creation itself runs is maximal. Just for socialization only
given only to certain areas Balikpapan East region. Meanwhile, if for mobilization at the
point of emphasis to boarding school and boarding the army in East Balikpapan.
Keyword: strategy communication
2
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan
“denyut nadi” pemerintahan yang hingga
saat ini tidak bisa dirasakan secara
maksimal oleh masyarakat. Ada banyak
pekerjaan rumah untuk memperbaiki mutu
pelayanan publik di Indonesia, terutama
tingkat aksesibilitas warga miskin terhadap
pelayanan publik dasar, seperti pangan,
pendidikan dan terutama kesehatan masih
sangat rendah.
Pelayanan publik itu sendiri pada
hakekatnya adalah pemberian pelayanan
prima kepada masyarakat yang merupakan
perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Namun kondisi yang terjadi di masyarakat
menunjukkan bahwa pelayanan publik
dalam bentuk pelayanan administrasi
kependudukan khususnya dalam hal
pembuatan Elektronik Kartu Tanda
Penduduk (e-KTP) belum sepenuhnya
berjalan dengan baik dan masih
ditemuinya hambatan.
Pelayanan publik merupakan
proses pemberian layanan yang dilakukan
oleh pemerintah kepada masyarakat atau
publik tanpa membeda-bedakan golongan
tertentu dan diberikan secara sukarela atau
dengan biaya tertentu sehingga kelompok
yang paling tidak mampu sekalipun dapat
menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan
oleh pemerintah pada dasarnya tidak
berorientasi pada profit yaitu pelayanan
yang dilakukan sebenarnya untuk
kepuasan daripada masyarakat sebagai
pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah. Salah satu bentuk pelayanan
publik yang dilakukan oleh pemerintah
yaitu dalam bentuk pelayanan pembuatan
Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-
KTP).
Elektronik Kartu Tanda Penduduk
(e-KTP) merupakan suatu tanda atau
keterangan yang dimiliki oleh setiap
individu dimanapun ia berada yang
merupakan sebagai identitas pribadi
seseorang yang bermukim di suatu tempat.
Elektronik KTP merupakan suatu hal yang
dekat dengan masyarakat dan dapat
dikatakan pembuatan e-KTP ini
merupakan pelayanan dasar pemerintah
kepada masyarakatnya, e-KTP merupakan
unsur penting dalam administrasi
kependudukan. Alasannya adalah karena
menyangkut masalah legitimasi seseorang
dalam eksistensinya sebagai penduduk
dalam suatu wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), dan sesuai
dengan Keputusan Presiden No. 52 Tahun
1999 pasal yang berbunyi setiap penduduk
yang berusia 17 tahun atau yang sudah
3
menikah atau pernah menikah wajib
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Saat ini Pemerintah melaksanakan
program e-KTP. Penerapan e-KTP
berbasis NIK (Nomor Induk
Kependudukan) telah sesuai dengan pasal
6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang
Penerapan e-KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional Perpres
No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Perpres No. 26 Tahun 2009. E-KTP ini
tidak jauh berbeda dengan pembuatan
Kartu Tanda Penduduk, mulai dari
prosedur dan tata cara penerbitan e-KTP.
Yang membedakan yaitu Kartu Tanda
Penduduk berbasis NIK dimana tidak ada
lagi penggandaan identitas diri, berlaku
untuk seumur hidup dan selamanya.
e-KTP juga dijadikan dasar penerbitan
SIM, Paspor, NPWP serta dokumen
identitas lainnya.
Penerapan e-KTP merupakan salah
satu trobosan pemerintah pusat dalam
penggunaan kartu identitas yang berbasis
networking tingkatnasional. Dengan e-
KTP, tidak hanya berfungsi sebagai
identitas pribadi,namun nantinya dapat
multifungsi seperti akses kesehatan,
sekolah, pemilihan umum (pemilu), bisnis,
perbankan, serta mendukung terwujudnya
database kependudukan yang akurat khususnya
data penduduk wajib KTP secara nasional.
Penggunaan e-KTP juga bisa mencegah
peluang KTP ganda dan palsu yang
belakangan ini sering terjadi. Penerapan e-
KTP dilatarbelakangi oleh sistem
pembuatan KTP konventional di Indonesia
yang memungkinkan seseorang dapat
memiliki lebih dari 1(satu) KTP. Hal ini
disebabkan belum adanya basis sistem
pelayanan terpadu yang menghimpun data
penduduk dari seluruh Indonesia. Oleh
karena itu untuk mengatasi duplikat data
indentitas, pemerintah menerapkan e-KTP
berbasis NIK sekaligus menciptakan kartu
identitas tunggal.
Pemerintah pada tingkat kecamatan
diharapakan dapat menjadi sarana yang
efektif baik dalam meningkatkan
keberhasilan program pemerintah maupun
dalam menggerakkan pertisipasi
masyarakat dalam menyokong program-
program tersebut, terlebih lembaga
kecamatan dapat dikatakan sebagai titik
kordinasi antara pemerintah pusat maupun
daerah dengan struktur lembaga terendah
dibawahnya serta masyarakat sipil
langsung. Pada perkembangannya
dikecamatan Balikpapan Timur sudah
menerapkan program dari pemerintah
pusat yang memprogramkan pelayanan
pembuatan e-KTP.
Dalam menjalankan pelayanan
pembuatan e-KTP terdapat hambatan yang
terjadi dalam proses pelayanan. Dari
fenomena yang terjadi masalah sering
terjadi adalah adalah terputusnya jaringan
koneksi dengan pusat data di Jakarta.
4
Akibatnya warga terpaksa harus mengantre
lebih lama dari jadwal yang telah
ditentukan. Selain itu juga ada beberapa
warga yang mengeluhkan data diri seperti
NIK yang ternyata belum terdaftar di
database di saat dirinya sudah mengantri
lama itu seakan membuat kekecewaan bagi
calon pembuat yang sudah mendapat
undangan dari RT setempatnya. Belum
lagi warga yang datang mengantri dengan
membawa KTP lama yang sudah habis
periodenya atau bisa disebut KTP mati
harus menghidupkan lagi KTP lama
mereka agar bisa mengurus e-KTP.
Terdapat juga kenyataannya yaitu warga
kerap datang di lain hari yang telah
terjadwalkan. Kondisi demikian membuat
daftar antrian makin panjang sehingga
petugas harus lembur sampai malam.
Selain itu jika terjadi pemadaman listrik
berkala yang dilakukan PLN dalam upaya
yang dilakukanya guna menghemat
pemakaian listrik suatu daerah. Kendala
yang sering dihadapi juga adalah fasilitas
sarana dan prasarana yang masih
terkendala dan kurang memadai dalam
menjalankan peranan diamana alat
perekam iris mata, alat perekam sidik jari,
alat perekam tanda tangan serta computer
yang digunakan untuk bekerja sering
mandet, lalu alat perekam tersebut
memiliki kapasitas perekaman mencapai
500, dan apabila sudah mencapai 500
maka alat perekam menjadi lambat
terkadang error dan butuh restart.
Selain masalah di atas tersebut ada
beberapa masalah juga yang dihadapi oleh
masyarakat, khususnya yang dihadapai
oleh masyarakat yang ada di Kecamatan
Balikpapan Timur. Ketika kemunculan isu
di Indonesia akan menggunakan e-KTP,
masyarakat belum mendapatkan informasi
secara luas harus mendapat informasi
terkait pelaksanaan ataupun tata cara
pembuatannya. Karena minimnya
penyampain informasi terkait
pelaksanaannya di Kecamatan Balikpapan
Timur.
Akibat hal-hal tersebut diatas harus
diakui secara perlahan-lahan akan
mengurangi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan dan
kenerja pemerintah. Untuk mengatasi hal
tersebut, maka pemerintah harus lebih
responsif dan akuntabel guna memberikan
pelayanan yang prima dan dapat
memuaskan masyarakat. Maka dengan
demikian pelayanan publik dapat
ditafsirkan sebagai tanggung jawab
pemerintah atas kegiatan yang ditujukan
untuk kepentingan publik atau masyarakat
yang mengandung adanya unsur-unsur
perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari
pelaksana pelayan tersebut. Untuk itu
aparat pemerintah tentunya lebih
meningkatkan keterampilan atau keahlian
dan semangat yang tinggi sebagai public
5
service (pelayan publik), sehingga
pelayanan yang diberikan dapat secara
maksimal diterima dan memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
Untuk melaksakan pelayanan
publik yang prima tentu diperlukan suatu
perencanaan yang matang atau strategi
komunikasi agar tujuan dapat tercapai.
Tujuan strategi komunikasi adalah
memastikan bahwa terjadi suatu pengertian
dalam berkomunikasi dan dalam bentuk
pelayanan yang prima yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah. Strategi komunikasi
sangat menentukan pencapaian tujuan
pemerintahan di Kecamatan dan hal ini
dapat dilaksanakan melalui strategi
oprasional ataupun strategi pendekatan ke
masyarakat melalui publikasi ataupun
event.
Berdasarkan uraian diatas, maka
penulis tertarik untuk mengangkatnya
kedalam tulisan atau skipsi yang berjudul
“Strategi komunikasi oleh aparatur
pemerintah dalam pelayanan publik
pembuatan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur ”.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
Untuk menganalisis dan mengambarkan
Strategi Komunikasi Oleh Aparatur
Pemerintah dalam Pelayanan Publik
Pembuatan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur.
Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis :
Penelitian ini diharapkan bisa
memberikan sumbangan pemikiran
pada ilmu komunikasi terutama tentang
penerapan strategi komunikasi aparatur
pemerintah.
2. Secara Praktis :
a. Menerapkan bidang ilmu
komunikasi yang diperoleh
diperkuliahan dengan realitas
dilapangan.
b. Sebagai masukan bagi Kecamatan
Balikpapan Timur dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan strategi
komunikasi dalam pelayanan.
KERANGKA DASAR DAN TEORI
Teori dan Konsep
Teori Komunikasi
a. Difusi Inovasi (Evert Rogers)
Rogers mendefinisikan difusi sebagai
proses di mana suatu inovasi
dikomunikasikan melalui saluran tertentu
dalam jangka waktu tertentu diantara para
anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah
suatu jenis khusus komunikasi yang
6
berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan
sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi
didefinisikan sebagai proses di mana para
pelakunya menciptakan informasi dan
saling pertukaran informasi tersebut untuk
mencapai pengertian bersama.
Strategi Komunikasi
Menurut Effendi (1981) dalam
Myazinda (Online, 2008) bahwa: “Strategi
komunikasi merupakan panduan dari
perencanaan komunikasi (communication
planning) dan manajemen
(communications management) untuk
mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai
tujuan tersebut strategi komunikasi harus
dapat menunjukkan bagaimana
operasionalnya secara taktis harus
dilakukan, dalam arti kata bahwa
pendekatan (approach) bisa berbeda
sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan
kondisi”.
Tujuan strategi komunikasi
menurut Patterson dan Burnett yang
dikutip oleh Ruslan (2000:31) adalah
sebagai berikut:
a. untuk memastikan bahwa terjadi suatu
pengertian dalam berkomunikasi (to
secure understanding).
b. Bagaimana cara penerimaan itu dibina
dengan baik (to establish acceptance).
c. Penggiatan untuk motivasinya (to
motivate action).
d. Bagaiman mencapai tujuan yang
hendak dicapai oleh pihak komunikator
dari proses komunikasi tersebut (the
goal which to communicator sought to
achieve).
Strategi komunikasi merupakan
suatu proses yang berjalan secara terus-
menerus dalam kegiatan komunikasi.
Strategi komunikasi menjadi sebuah alat
untuk menentukan arah dari bentuk
komunikasi yang dilakukan, karena
berhasil tidaknya kegiatan komunikasi
secara efektif tidak dapat dipungkiri
banyak ditentukan oleh strategi
komunikasi.
Aparatur Pemerintah
Dalam pemikirannya, Nawawi
(1995: 19) menyatakan bahwa dalam
pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah
dan pembangunan diperlukan sejumlah
personil yang disebut pegawai. Setiap
pegawai sebagai aparatur pemerintah
adalah pelaksana Negara yang mempunyai
hak dan kewajiban tertentu. Nawawi juga
menambahkan bahwa, Aparatur
Pemerintah adalah organisasi kerja yang
sebahagian besar bertugas melayani
kepentingan umum atau masyarakat.
Aparatur pemerintah selaku abdi
Negara memiliki peranan penting yang
sangat penting untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik, karena
kelancaran dan terhambatnya
7
pemerintahan dan pembangunan yang
sedang dilaksanakan tidak terlepas dari
keikutsertaan aparatur pemerintah.
Strategi Komunikasi Aparatur
Pemerintah
Strategi komunikasi aparatur
pemerintah (khususnya pegawai
Kecamatan) ini diantarannya ada beberapa
yang mengadopsi dari ruang lingkup
kegiatan humas secara sedehana yang
biasa dilakukan oleh humas pemerintah
yang dapat disingkat menjadi PENCILS,
yaitu:
1. Publication publicity, yaitu
memperkenalkan lembaga pemerintah
ataupun program baru dari pemerintah
kepada masyarakat melaui media-
media publikasi.
2. Events, mengorganisasi event atau
kegiatan sebagai upaya membentuk
citra.
3. News, dituntut mengusai teknik-teknik
menulis sehingga dapat menghasilkan
produk-produk tulisan. Seperti Press
Release, News Letter, berita, dan lain-
lain.
4. Community Involvement, dapat
merancang dan melaksanakan
program-program yang ditunjukkan
untuk menciptkan keterlibatan
komunitas atau masyarakat.
5. Indenty Media, merupakan pekerjaan
dalam hal membina hubungan dengan
media (pers). Sangat penting untuk
memperoleh publisitas media. Media
adalah mitra kerja abadi aparatur
pemerintah. Media memerlukan
aparatur pemerintah di lembaga
pemerintahan sebagi sumber berita
dimana masyarakat sebagai orang yang
mengawal kebijakan dari pemerintah.
6. Lobbying, dituntut mempunyai
keahlian persuasive dan negosiasi
dengan berbagai pihak. Keahlian ini
sangat diperlukan pada saat terjadi
krisis manajeman untuk mencapai kata
sepakat diantara pihak terkait.
7. Social investment, diaman
pekerjaannya untuk membuat program-
program yang bermanfaat bagi
kepentinggan dan kesejahteraan sosial.
Pelayanan Publik
Pelayanan umum menurut
keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 26
tahun 2004 tentang pedoman Tata Laksana
pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh
Instansi pemerintah di pusat maupun di
daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha
Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang
atau jasa, baik dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8
Menurut undang-undang No. 25
tahun 2009, pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga Negara penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggaraan
pelayanan publik.
E-KTP
KTP Elektronik (e-KTP) adalah
dokumen kependudukan yang memuat
sistem keamanan/pengendalian baik dari
sisi administrasi ataupun teknologi
informasi dengan berbasis pada database
kependudukan nasional, memiliki
spesifikasi dan format KTP Nasional
dengan sistem pengamanan khusus yang
berlaku sebagai identitas resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Penerapan e-KTP ini yang di dalamnya
ada chip berisi sidik jari pemilik KTP
sehingga penerapan e-KTP ini secara tidak
langsung juga akan mencegah keberadaan
teroris di suatu daerah, karena dengan
diterapkannya e-KTP maka akan bisa
mempersempit ruang gerak mereka
Definisi Konsepsional
Strategi komunikasi aparatur
pemerintah merupakan keseluruhan
pendeketan untuk suatu program atau
kampanye, strategi adalah faktor
pengkoordinasi, prinsip yang menjadi
penuntun, ide utama dan pemikiran dibalik
program taktis dalam menjalankan
berbagai kegiatan aparatur pemerintah
yang dilakukan berhubungan dengan
pelayanan publik pembuatan e-KTP yang
optimal dipilih dan ditempuh untuk
mencapai tujuan pemerintah daerah
Strategi komunikasi dalam
pelayanan publik dapat ditempuh dengan
mempersiapkan media publikasi sebagai
sarana dalam penyampaian strategi
komunikasi dan event dengan
melaksanakan pelayanan publik berupa
peneyelenggaraan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur yang
diharapkan memberikan hasil maksimal
sebagai salah satu kegiatan yang harus
dilakukan oleh aparatur pemerintah di
kecamatan Balikpapan timur untuk
memberikan pelayan publik dalam
pembuatan e-KTP yang maksimal. Dalam
pelayanan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur adalah
bagaimana penerapan segala bentuk
pelayanan yang diberikan oleh instansi
pemerintah baik berupa barang maupun
jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat ataupun sebagai pelaksana
peraturan perundang-undangan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi proses
pelayanan publik. Dalam hal ini yang
menjadi pelayanan publik adalah mengenai
9
pelayanan pengurusan Elektronik Kartu
Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan
Balikpapan Timur.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan
datanya adalah penelitian lapangan (field
research) dengan melakukan kegiatan
observasi, yaitu pengamatan yang
dilakukan untuk mengamati objek
penelitian secara langsung melalui
wawancara, angket, dan penelitian
kepustakaan.
Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini berguna untuk
membatasi studi, sehingga dengan
pembatasan studi tersebut akan
memudahkan penelitian dalam pengolahan
data yang kemudian menjadi suatu
kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus
dalam penelitian ini adalah penerapan
strategi komunikasi aparatur pemerintah
dalam pelayanan publik yang dapat
diperjelas sebagai berikut:
1. Publikasi
2. Event
Sumber Data dan Jenis Data
a. Data Primer: Bapak Camat di
Kecamatan Balikpapn Timur dan
Satriyo Taufik D. N. B. S,STP sebagai
Kasi Pemerintahan Balikpapan Timur
yang mengkooordinir ataupun
menjalankan strategi komuikasi.
b. Data Sekunder: data yang diperoleh
melalui beberapa sumber informasi,
yakni buku-buku, literatur atau hasil
penelitian yang relevan dengan
penelitian, dan sumber-sumber data
lainnya dari internet serta dari
dokumen-dokumen yang tercetak,
tergambar dan terekam dari
dokumentasi untuk mendukung objek
penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan,
b. Penelitian Lapangan: Observasi,
wawancara, dokumentasi, pengambilan
data melalui internet.
Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif dengan
melakukan pendekatan dengan metode
analisis data kualitatif model interaktif dari
Miles dan Huberman dalam Sugiyono
(2006:247) yang mencakup pengumpulan
data, penyederhanaan data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
10
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Balikapapan Timur adalah
salah satu Kecamatan di Kota Balikpapan
di provinsi Kalimantan timur. Kantor
Kecamatan Balikpapan Timur berlokasi di
jalan Mulawarman No. 32 RT. 39
Manggar Baru Balikpapan Timur. Jumlah
penduduk Kecamatan Balikpapan Timur
berdasarkan data monografi semester 2
tahun 2011 berjumlah 67.571 jiwa yang
terbagi menjadi 21.617 KK yang tersebar
di 155 RT dan luas wilayah Kecamatan
Balikpapan Timur yaitu 13.927,75 Ha.
Mayoritas suku penduduk yang ada di
Kecamatan Balikpapan Timur adalah jawa
bugis dan banjar. Saat ini Kecamatan
Balikpapan Timur di pimpin oleh
Ardiansyah M, Sos M,AP.
Ada pun batas-batas wilayah
Kecamatan Balikpapan Timur yaitu pada
sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Kutai Kartanegara, di sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten
Kutai Kartenegara, di sebelah barat
berbatasan dengan Selat Makasar, dan di
sebelah timur berbatasan dengan
Kelurahan Karang Joang/kel. Sepinggan.
2. Visi dan Misi
a. Visi
Terwujudnya kecamatan Balikpapan
Timur sebagai kawasan industry, jasa,
perikanan, pariwisata, dan pertanian.
b. Misi
1. Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya
manusia.
3. Meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat.
4. Menggelorakan semangat
kubangun, kujaga, dan kubela.
3. Hasil Penelitian
Penelitian mengenai Strategi
Komunikasi oleh Aparatur Pemerintah
dalam Pelayanan Publik Pembuatan E-
KTP di Keacmatan Balikpapan Timur
memeberikan perhatian secara khusus
pada Strategi Komunikasi dalam
pengunaan alat media publikasi dan
event.
Penggunaan Media Publikasi sebagai
Strategi Komunikasi oleh Aparatur
Pemerintah dalam Pelayanan Publik
Pembuatan E-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur
Salah satu faktor yang mendukung
berhasil atau tidaknya suatu kegiatan
komunikasi secara efektif ditentukan oleh
strategi komunikasi secara makro (planned
11
multimedia strategy) maupun secara mikro
(single communication medium strategy).
Strategi komunikasi dalam
penerapannya memiliki fungsi untuk
meneyebarluaskan pesan komunikasi yang
bersifat informative, persuasive, dan
instruktif secara sistematis kepada sasaran
untuk memperoleh hasil optimal.
Pertanyaan yang timbul dalam
penelitian adalah bagaimana strategi
komunikasi operasional atau pendekatan
kepada publik yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah di Kecamatan
Balikpapan Timur untuk menyampaikan
informasi serta berbagai macam kebijakan
dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur.
Penjelasan yang dipaparkan
berikut sesuai dengan hasil pengumpulan
data di lapangan dengan menjabarkan
beberapa strategi komunikasi aparatur
pemerintah di Kecamatan Balikpapan
Timur melalui media publikasi dan event
dalam rangka pelayanan publik pembuatan
e-KTP di Kecamatan Balikpapan Timur.
1. Pers
Pers merupakan media massa yang
berfungsi untuk menyalurkan dan
memperlancar penyampaian pesan
komunikasi kepada komunikan atau
khalayak, pengertian memperlancar adalah
mempermudah dalam penerimaan
khalayak.
Pers yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah pers melalui media koran yang
digunakan sebagai jembatan komunikasi
untuk menerjemhkan pesan komunikasi
Kecamatan Balikpapan Timur agar bisa
dipahami oleh masyarakat.
Menurut Camat Balikpapan Timur
dalam menyampaikan komunikasi melalui
surat kabar secara lisan maupun tertulis
yaitu menggunakan bahasa yang
dimengerti oleh masyarakat.
Pemilihan media pers sebagai
publikasi perihal pelaksanaan pembuatan
e-KTP di Kecamatan Balikpapan Timur
karena media pers sangat efektif untuk
memberikan informasi maupun sosialisasi
kepada masyarakat dari berbagai
kalanagan sosial.
Sesuai dengan pendapat beberapa
pemohon yang ditemui di Kecamatan yang
akan melakukan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur diketahui
bahwa publik masih kurang mendapat
informasi melalui pers dikarenakan
interval berita informasi terkait
pelaksanaan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur yang masih
kurang serta hanya beberapa saja yang
berlangganan surat kabar. Serta dimana
masyarakat yang berprofesi sebagai
nelayan,pedagang, dan petani yang tidak
memiliki waktu untuk membaca koran.
12
Berarti Kecamatan Balikpapan Timur
harus berupaya untuk memaksimalkan lagi
media pers sebagai salah satu strategi
komunikasi dalam rangka pelayanan
publik.
2. Poster
Poster merupakan jenis brosur
yang ditempelkan di tempat-tempat yang
dianggap strategis dan mudah dijangkau
oleh khalayak serta informasi yang
ditampilkan sangat terbatas dengan desain
yang menarik perhatian publik.
Poster adalah media publikasi yang
digunakan pihak Kecamatan Balikpapan
Timur dalam melaksanakan strategi
komunikasi untuk menyampaikan berbagai
macam informasi penting terkait
pelaksanaan e-KTP.
Menurut Camat poster yang ada di
Kecamatan Balikpapan Timur merupakan
hasil kerja sama dengan Dinas
kependuduka dan Capil untuk saat ini
Kecamatan belum ada membuat poster
sendiri terkait pelaksanaan e-KTP, dengan
adanya poster yang ditempel di tempat-
tempat strategis ini diharapkan masyarakat
dapat memahami maksud poster tersebut
sehingga dapat mengetahui pentingnya
membuat e-KTP.
Kendala yang ditemui adalah
kurangnya perhatian masyarakat dalam
melihat poster sebagai sumber
penyampaian informasi serta kurangnya
sumber daya manusia yang menegelolah
merupakan salah satu faktor kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap pesan
yang ingi disampaikan melaui poster
tersebut. Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberápa pengunjung Kecamatan
Balikpapan Timur yang akan melakukan
pembuatan e-KTP hampir semua
mengatakan malas untuk membacanya
sehingga tidak mengerti, kendala yang
peneliti dari beberapa pengunjung yang
diwawancarai mengatakan bahwa poster
tidak menarik minat pengunjung untuk
membacanya dan ada yang berangggapan
pula poster tersebut adalah hiasan bagi
kantor Kecamatan Balikpapan Timur.
Poster merupakan media media
komunikasi yang paling efektif dalam
menyampaikan informasi namun tidak
semua orang dapat memahami gambar dan
tulisan dengan cepat banyak terdapat
kendala dalam bebrapa hal misalnya
tingkat pendidikan, pemahaman antar
tingkat pendidikan SD, SMP,SMA
berbeda-beda dalam memahami maksud
pesan dari poster tersebut, dengan adanya
sumber daya manusia yang memiliki skill
dibidang humas publisitas diharapkan agar
dapat membuat poster secara sederhana
sehingga semua kalangan masyarakat
tertarik untuk membaca informasi dan
memahaminya.
3. Spanduk
Spanduk merupakan media
publikasi yang dibuat dengan desain dan
13
konsep ya ng menarik perhatian agar
mudah dipahami masyarakat.
Kecamatan Balikpapan Timur
mengunakan spanduk untuk memeberikan
informasi pelayanan kepada publik terkait
pelaksanaan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur.
Media publikasi spanduk
Kecamatan Balikpapan Timur jarang
dilihat oleh pengunjung Kecamatan karena
pemasangan spanduk pelaksanaan
pembuatan e-KTP tidak ditempat yang
strategis serta sedikitnya kuantitas spanduk
tersebut. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa spanduk sebagai salah satu strategi
komunikasi belum terlaksana maksimal
untuk melayani publik.
4. Brosur
Brosur merupakan alat media
publikasi yang sangat efektif apabila
penggunaannya dilakukan secara
maksimal, Kecamatan Balikpapan Timur
berusaha menerapkan strategi komunikasi
kepada publik melalui media cetak brosur
yang berisi informasi pelayanan e-KTP.
Berdasarkan hasil penelitian di
lapangan media brosur berperan dalam
pelayanan publik dengan memeberikan
informasi kepada masyarakat seputar
pelaksanaan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur. Tetapi dalam
peranannya media brosur yang ada di
Kecamatan Balikpapan Timur belum
berjalan dengan maksimal dikarenakan
media brosur ini masih bekerjasama
dengan Dinas Kependudukan dan Capil
serta mempunyai interval waktu yang lama
dengan kuantitas yang minim.
5. Undangan
Undangan dalam hal ini juga bisa
bisa disebut sebagai media komunikasi
publikasi karena bersifat sebagai
penyampai informasi dan persuasif.
Melalui undangan yang di bagikan kepada
masyarakat maka masyarakat tahu kapan
harus datang ke Kecamatan untuk
melakukan perekaman dalam proses
pembuatan e-KTP dimana dalam undangan
tersebut sudah tertera jadwal hari/tanggal
dan jam. Undnaga juga harus dibawa saat
pengurusan e-KTP karena sebagai itu
merupakan sebagai buktinya.
Menurut camat undangan berperan
besar dalam mensukseskan program
pembuatan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur karena dengan adanya
penyebaran undangan di masing-masing
wilayah Balikpapan Timur yang dibagikan
oleh masing-masing RT pula masyarakat
mendapat informasi yang jelas dan
membujuk (persuasif) seputar pelaksanaan
e-KTP di wilayah Balikpapan Timur
dengan berpartisipasi atau hadir
melakukan perekaman e-KTP di
Kecamatan.
Kendala yang ditemui adalah
ketika pembagian undangan dimana SDM
atau anggota salah satu yag sudah bisa
14
mengurus e-KTP yang sedang tidak ada
tempat atau dalam hal ini adalah berada
diluar kota dengan berbagai urusan mereka
masing-masing ataupun masyarakat yang
tidak ditemui di tempat dalam artinya
adalah masyrakat yang pindah tanpa lapor
pada RT, Kelurahan, ataupun Kecamatan
setempat. Tetapi untuk masyarakat yang
tidak ada ditempat, aparatur pemerintah
tetap memberikan kebijakan tetap
melayani walaupun tidak datang dihari
yang sudah tercantum diundangan masing-
masing. Asalkan mereka membawa
undangannya dan mengikuti prosedur
mengantri dengan tertip.
Berdasarkan hasil penelitian di
lapangan undangan merupakan juga salah
satu media publikasi dalam strategi
komunikasinya di Kecamatan Balikpapan
Timur perihal pelaksanaan program
pembuatan e-KTP. Peranannya juga sangat
penting karena bersifat informatif juga
persuasif ketika disampaikan kepada
masyarakat dengan secara resmi.
Event
Event merupakan kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh perusahaan atau
instansi yang bersangkutan dengan
mengadakan berbagai macam kegiatan
seperti pelaksanaan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur itu sendiri,
sosialisasi, dan sebagainya. Penjelasan
berikut akan menerangkan berbagai
special event Kecamatan Balikpapan
Timur.
1. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan
pihak Kecamatan Balikpapan Timur
bertujuan untuk lebih mendekatkan diri
kepada masyarakat dan dapat memberikan
pelayanan yang prima. Sosialisasi yang
dilakukan pihak Kecamatan dengan
menerapkan beberapa cara yang dianggap
efektif dan efisien. Pada dasarnya
sosialisasi ini dilakukan dengan harapan
memberikan kesadaran masyarakat akan
pentingnya mengurus e-KTP yang
kemudian hari akan sangat berguna dalam
menghadapi era globalisasi.
Berdasarkan hasil wawancara
peneliti kegiatan sosisalisasi yang
dilakukan oleh pihak Kecamatan
Balikpapan Timur mengunakan strategi
pendekatan masyarakat diantaranya seperti
kegiatan paguyuban, maulid nabi, isra
miraj’ dimesjid, ataupun melakukan
diskusi publik yang diisi dengan
penyampaian informasi seputar penting
memiliki e-KTP dan mengurusnya sesuai
dengan jadwal undangan yang didapat dari
pak RT setempat.
Kendala yang ditemui dalam proses
sosialisasi adalah kurang perhatian
masyarakat yang diantara beberapa
masyarakat yang berhalangan hadir dalam
kegiatan sosisalisasi.
15
Berdasarkan wawancara diketahui
kegiatan sosialisasi ini berperan penting
dalam penyampaian informasi tentang
pelayanan publik pembuatan e-KTP serta
pentingnya masyarakat memiliki e-KTP.
Pada pelaksanaannya sosialisasi bisa
dibilang berhasil karena dalam 3 bulan
Kecamatan Balikpapan Timur sudah
mencapai 70% dalam pembuatan e-KTP.
2. Mobilisasi
Mobilisasi merupakan salah satu
special event yang diselenggarakan oleh
pihak Kecamatan Balikpapan Timur.
Mobilisasi ini dilakukan karena melihat
kondisi wilayah Balikpapan Timur ada
beberapa daerah yang harus dijemput
masyarakat dalam melaksanakan program
pemerintah yaitu pelaksanaan pembuatan
e-KTP di Balikpapan. Tuntutan Walikota
yang harus sesuai target mengharuskan
pihak aparatur Kecamatan Balikpapan
Timur mengunakan sistem moblisasi
diman yang menjadi targetan dari pihak
Kecamatan Balikpapan Timur adalah
pondok pesantren dan beberapa asrama
TNI-AD yang ada di wilayah Balikpapan
Timur.
Berdasarkan hasil wawancara
peneliti kegiatan mobilisasi ini dilakukan
karena melihat kondisi aktivitas yang
padat di pondok pesantren dalam kegiatan
belajarnya dan asrama TNI-AD dalam
kegiatan yang berlatih fisik dan akademik
dalam hal pertahanan Negara yang
memiliki peraturan yang ketat dan disiplin,
sadar akan aktivitas yang dilakaukan oleh
pondok pesantren dan asrama TNI-AD
tersebut padat maka pihak Kecamatan
Balikpapan Timur meminta pada Dinas
Kependuduka dan Capil untuk
menyediakan beberapa mobil yang
didalam memiliki fasilitas lengkap untuk
melaksanakan program pembuatan e-KTP
beserta operatornya.
Berdasarkan wawancara diketahui
mobilisasi ini meminta kepada pihak Dinas
Kependudukan dan Capil untuk
menyediakan mobil yang dilengkapi alat
pembuatan e-KTP didalamnya guna
memberikan pelayan yang prima dan lebih
dekat dengan masyarakat sesuai visi dan
misi di Kecamatan Balikpapan Timur.
3. Pelaksanaan pelayanan publik
pembuatan e-KTP
Kegiatan pelaksanaan pelayanan
publik pembuatan e-KTP merupakan
program pemerintah menuju Indonesia
globalisasi dimana e-KTP menjadi kartu
identitas secara elektronik dan bisa
digunakan diseluruh wilayah Indonesia
suatu saat kelak.
Pelaksanaan pembuatan e-KTP
diserahkan kepada masing-masing wilayah
kab/kota di Indonesia. Untuk di wilayah
Kota Balikpapan sendiri pelaksanaannya
dilaksanakan oleh masing-masing
Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan.
Dalam pembahasan ini akan dibahas
16
pelaksanaan yang ada di Kecamatan
Balikpapan Timur yang merupakan lokasi
peneliti lakukan.
Berdasarkan wawancara peneliti
kegiatan pelaksanaan pembuatan e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur sudah
berjalan dengan maksimal dan dapat
selesai sesuai dengan targetannya. Pada
saat ini saja sudah mencapai 70% tercapai
dalam tempo 3 bulan, dapat disimpulkan
usaha aparatur pemerintah di Kecamatan
Balikpapan Timur berhasil dalam strategi
komunikasinya untuk menarik minat
masyarakat untuk melaksanakan
pembuatan e-KTP diKecamatan
Balikpapan Timur.
Kendala yang ditemui saat
pelaksanaannya ada diantara pada
masyarakat yang tidak datang memenuhi
undangan dari pihak Kecamatan yang
disebar oleh RT masing-masing.
Masyarakat yang tidak hadir tersebut
dikarenakan berbagai hal seperti tidak ada
ditempat karena sedang bekerja diluar kota
ataupun diluar kota sedang menempuh
pendidikan dan ada beberapa masyarakat
yang pindah tanpa lapor sehingga masih
terdaftar sebagai penduduk Balikpapan
Timur. Tapi walaupun masyarakat yang
tidak hadir pada saat diundang seperti
mereka yang sedang diluar kota masih
bekerja dan yang menempuh pendidikan
diluar kota, mereka teteap diwajibkan
datang untuk melakukan pembuatan e-
KTP pada hari lain dengan memebawa
undangannya dan tetap mendapatkan
pelayanan yang prima dari pihak
Kecamatan Balikpapan Timur.
Berdasarkan wawancara diketahui
pelayanan publik terkait pelaksanaan
pembuatan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur sudah maksimal dengan
mencapai 70% dari 100% dalam kurun
waktu 3 bulan yang ditargetkan. Untuk
mencapai angka 100% tidak bisa tapi
untuk mendekati angka 100% tentu saja
bisa. Karena pada dasarnya setiap program
yng sedang berjalan tidaklah akan dapat
mengdapatkan hasil yang sempurna denga
cara yang instant tapi dengan sesuatu yang
berjalan maka akan timbul evaluasi dalam
proses perjalanannya untuk mencapai hasil
yang maksimal kedepannya.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat dirumuskan
kesimpulan bahwa Kecamatan Balikpapan
Timur telah melaksanakan beberapa
strategi komunikasi sebagai wujud
pelayanan publik.
Strategi komunikasi telah
diterapkan dalam upaya pelayanan publik
terkait pelaksanaan e-KTP di Kecamatan
Balikapapn Timur melalui media publikasi
17
adalah pers, brosur, poster, spanduk,
undangan, dan special event.
Strategi komunikasi Kecamatan
Balikpapan Timur diharapkan dapat
menyampaikan informasi kepada publik
dengan lebih mudah sebagai organisasi
non profit yang berusaha memberikan
pelayanan prima di wilayah Kecamatan
Balikpapan Timur.
Beberapa strategi komunikasi
aparatur pemerintah di Kecamatan
Balikpapan Timur melalui media publikasi
telah dilaksanakan denagn baik meskipun
belum maksimal, seperti:
1. Pers, penggunaannya hanya
melalui media koran lokal yaitu
Kaltim Post, Tribun Kaltim, dan
Balikpapan Post yang telah
berajalan dengan baik dalam
memberikan informasi-informasi
mengenai pelaksanaan pembuatan
e-KTP di wilayah Kecamatan
Balikpapan Timur dan beramanfaat
sebagai alat sosialisasi Kecamatan
Balikpapan Timur terhadap publik.
2. Brosur, dapat difungsikan sebagai
media komunikasi dalam
menyampaikan pesan kepada
publik dan merupakan salah satu
materi publikasi cetak yang berisi
informasi pelaksanaan dan tata cara
pembuatan e-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur yang sedang
dilaksanakan. Tetapi dalam
peranannya brosur tidak di
sebarkan kepada masyarakat
melainkan hanya di tempel di
sekitaran wilayah kantor
Kecamatan Balikpapan Timur dan
juga kuantitas dari media brosur itu
sendiri hanya sedikit, belum lagi
jika dilihat dari fisiknya brosur
tersebut dapat diketahui memiliki
interval dalam penerbitannya
jarang bahkan mungkin hanya satu
saja.
3. Spanduk, digunakan untuk
memberikan informasi pelayanan
kepada publik tetapi pengunaannya
oleh Kecamatan Balikpapan Timur
tidak di tempat strategis dan
dengan kuantitas yang sedikit pula.
Dimana penempatannya adalah
dipagar depan Kantor Kecamatan
Balikpapan Timur, sedangkan
pagar Kantor Kecamatan tidaklah
tinggi hanya berukuran 1,5 Meter
saja. Itu menjadi kurang maksimal
dalam proses penyampaiannya
karena diletakkan tidak di tempat
yang kurang strategis yang
membuat kurang diperhatian oleh
masyarakat yang datang ke Kantor
Kecamatan Balikpapan Timur.
4. Poster, adalah media publikasi
Kecamatan Balikpapan Timur yang
18
telah berjalan dengan baik dalam
melaksanakan strategi komunikasi
untuk menyampaikan informasi
pentingnya memiliki e-KTP. Cuma
dalam penerapannya media
publikasi poster ini kurang
mendapat perhatian dari
masyarakat yang berlalu-lalang di
sekitaran Kantor Kecamatan
walaupun penempatannya sudah
berada di tempat yang strategis di
mana diletakan didekat sekitaran
pintu-pintu masuk.
5. Undangan, merupakan salah satu
media publikasi juga yang
digunakan di Kecamatan
Balikpapan Timur terkait
pelaksanaan program e-KTP di
Kecamatan Balikpapan Timur
karena penyebarannya yang
dilakukan oleh RT setempat maka
masyarakat mendapat informasi
tentang kapan pelaksanaannya dan
persyaratan apa yang dibutuhkan.
Dalam hal ini undangan juga
memiliki sifat informatif dan
persuasif yang merupakan unsur
media komunikasi dalam strategi
komunikasi.
Media publikasi pers, brosur, poster,
dan spanduk telah dilaksanakan dengan
baik namun dalam penyampaian belum
semua lapisan masyarakat dapat
menikamati media publikasi yang
diberiakan oleh Kecamatan Balikpapan
Timur.
Kecamatan Balikpapan Timur
melaksanakan special event berupa
sosialisasi, mobilisasi, dan peaksanaan
pembuatan e-KTP. Special event yang
telah diterapkan dalam memberikan
pelayanan publik yang prima adalah terkait
tentang informasi pentingnya e-KTP
sampai dengan tata cara pelaksanaan
pembuatan e-KTP.
Kecamatan Balikpapan Timur telah
melaksanakan Special event secara
maksimal dan sudah
menyentuh/menjangkau seluruh lapisan
masyarakat yang ada di wilayah
Balikpapan Timur karena special event
dilakukan dengan cara mendekatkat diri
kepada masyarakat langsung dengan
pelayanan yang prima demi mewujudkan
visi dan misi Kecamatan Balikpapan
Timur.
Sebagai intisari dapat disimpulkan
bahwa pengunaan media publikasi dan
pelaksanaan special event oleh kecamatan
Balikpapan Timur telah berjalan tetapi
pengunaan media publiksainya belum
maksimal karena seluruh masyarakat
belum dapat merasakan dan
menikamatinya.
19
Saran
Berdasarkan pembahasan dan
kesimpulan yang telah dijabarkan penulis
maka saran dan masukan dapat diberikan
dalam melaksanakan Strategi Komunikasi
Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan
Publik Pembuatan E-KTP di Kecamatan
Balikpapan Timur.
Saran dan masukan diharapkan
berguna agar pelaksanaan Strategi
Komunikasi berjalan secara maksimal
dalam pelayanan publik di Kecamatan
Balikpapan Timur terhadap masyarakat
umum. Saran-saran yang dapat diberiakn
penulis adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Balikpapan Timur
sebagai lembaga non profit yang
mengabdi pada masyarakat dan
dalam peranannya akan berusaha
memberikan pelayanan prima serta
dalam memberikan program kerja
yang beragam perlu menambah
tenaga kerja yang memiliki
keahlian pada bidang kehumasan
agar pekerjaan dibidang
kehumasan dapat berjalan dengan
lebih maksimal.
2. Aparatur pemerintah di Kecamatan
Balikpapan Timur perlu
memperhatikan dan memanfaatkan
berbagai macam media publikasi
yang ada di kantor Kecamatan
Balikpapan Timur agar dapat
difungsikan sebagai sarana strategi
komunikasi yang efektif karena
media publikasi merupakan salah
satu unsur agar terealisasinya visi
dan misi Kecamatan Balikpapan
Timur sebagai Kantor Camat yang
memeberikan pelayanan prima dan
terbaik untuk wilayah Balikpapan
Timur.
3. Sebagai lembaga Kecamatan
Balikpapan Timur yang
mengutamakan pelayanan yang
prima dan maksimal maka perlu
meningkatkan dan memaksimalkan
strategi komunikasi melalui
penggunaaan media publikasi dan
pelaksanaan special event di
wilayah Balikpapan Timur agar
penyampaian informasi bisa lebih
maksimal agar citra Kecamatan
Balikpapan Timur tetap baik
dimata publik.
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2007. Analisi Data
Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Cangara, H. Hafied. 2009. Pengantar Ilmu
Komunikasi. Jakarta: Rajagrafindo
Persada.
Efendy, Onong Uchjana. 1984. Ilmu
Komunikasi Teori dan Praktek.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
20
____________________. 1993. Ilmu
Komunikasi Dan Filsafat
Komunikasi. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
____________________. 2000. Ilmu,
Teori dan Filsafat Komunikasi.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gregory, anne. 2004. Perencanaan dan
Manajemen Kampanye Public
Relations. Jakarta: Erlangga
Handayaningrat, Soewarno. 1998.
Administrasi Pemerintahan dalam
Pembangunan Nasional. Jakarta:
CV. Haji Mas Agung
Kriyantono, Rachmat. 2007. Teknik
Praktis Riset Komunikasi. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Matthew, B. Miles dan Huberman, A.
Michael. 1992. Analisi Data
Kualitatif. Jakarta: Universitas
Indonesia.
Moerni, H.A.S. 2006. Manajemen
Pelayanan Umum di Indonesia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 2006. Metedologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
Nawawi. 1995. Pengawasan Melekat di
Lingkungan Aparatur Pemerintah.
Jakarta: PT. Erlangga
Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public
Relations & Media Komunikasi.
Jakarta: Rajagrafindo Persada.
. 2000. Manajemen
Public Relations & Media
Komunikasi. Jakarta: Rajagrafindo
Persada
Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir.
1994. Aspek Hukum Pengawasan
Melekat dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah. Jakarta:
Rineka Cipta
Soenendar, Rema Karyanti. 2007.
Komunikasi Massa. Bandung:
Simbiosa Rekatama Media.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Thoha, Miftah. 1993. Birokrasi Indonesia
dalam Era Globalisasi. Jakarta:
Batang Gadis
Wasistiono, Sadu, Dkk. 2002. Pengelolaan
Sektor Perhubungan dalam Rangka
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah. Bandung: Fokus Media
Zeithami, Valarie, A. Parasuraman and
Leonard L. Berry. 2000. Devering
Quality Service. New York: The
Free Pass
21
Dokumen:
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun
2003 Tentang Pelayanan Publik.
Keputusan MENPAN Nomor 26 tahun
2004 tentang pedoman Tata
Laksana pelayanan Umum.
Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Negara Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukan.
Pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang
Penerapan KTP berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara
Nasional.
Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Perpres No. 26
Tahun 2009.
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1999.
Sumber Internet :
Situs web Google, http://jurnal-
sdm.blogspot.com/2010/01/komuni
kasi-interpersonal-definisi.html.
(diakses Oktober 2011)
Situs web Google,
http://adiprakosa.blogspot.com/200
7/12/pengertian-komunikasi-
antarpribadi.html. (diakses Oktober
2011)
Situs web Google,
http://gietastrory.blogspot.com/201
1/01/kinerja-pelayanan-publik-
pembuatan.html. (diakses 03 April
2012)
Situs web Google,
http://bocah2mbakalan.blogspot.co
m/2011/03/pengertian-
kecamatan.html. (diakses 03 April
2012)
Situs web Google,
http://www.balikpapan.go.id
(diakses 05 april 2012)
Situs Web Google, http://adiprakosa.
blogspot.com/2008/07/komunikasi-
organisasi.html, (diakses 30
Agustus 2011).