Tanggung Jawab PerusahaanMiiltinasional

Terhadap HakAsasi Manusia*

Sarah Joseph

This article focuses on the implementation and relevance of International HumanRights Law toward definite power out ofgovernment -Multinational Enterprises,Multinational Enterprises denotes the strongest International Institution that hasa big capacity to evade Human Rights heavily, for instance, ignoring the labor rightsby conducting maltreating and exploitation. The recent method how to conductthe accountability ofMultinational Enterprises for injraction aforementioned doesnot run effectively. For that reason. InternationalHuman Rights Law needs to bechanged facing de facto its immunity. An attempt to give duty and obligation ofHuman Rights toMultinational Enterprises Should be based onan effort todescribetheir rights and the obligations in detail.

Di dalam hukum internasional yang bulkan ancaman besar terhadap hak asasitradisional. aktor penting yang memiliki seseorang, sebagaimana secara umuinhak dan kewajiban adalah Negara. Hal Ini fenomena penyalahgunaan kekuasaan olehberbeda dengan hak asasi manusia polisi atau militer. Meski —tentu saja -internasional. Pada (HAM) internasional kelompok non-pemerintah dapat jugaaktor yang berperan tidak hanya Negara, mengancam hak asasi seseorang-misalnyanamun justru individu yang lebih kelompok separatis, teroris, kejahatanmemegang peranan. Meski demikian, terorganisir dan kekerasan suami terhadapnegara tetap merupakan pemegang istri; termasuk oleh perusahaan.kewajiban utama dalam hukum HAM Tulisan ini memfokuskan padainternasional; yang mencerminkan penerapan dan relevansi hukum HAMberlangsungnya negara sebagai fokus internasional terhadap bentuk kekuatanutama hukum internasional. tertentu diluar pemerintah, yaitu

Status quo tersebut menggambarkan perusahaan multinasional (MNE).*kenyataan bahwa negara dapat menim-

Tulisan yang judul aslinya An Overview ofThe Human Rights Accountabilitu ofMultinational Enterprises, atas ijin penulis diterjemahkan oleh Nova Umiyati, diedit dandisempurnakan oleh Suparman Marzuki. Versi singkat tulisan ini dimuat dalam The ANZSILBulan Juni 1998. Versi lebih rind diterbitkan dengan judul "Taming The Uviathans' Multinational Enterprises and Human Rights', 46 Neth.Int'l L. Rev. (1999), h.i.

'MNE dapat juga didefinisikan sebagai "suatu kelompok perusahaan atau badan hukumlainnya yang berasal dari berbagai negara. bekerjasama berdasarkan ikatan kepemilikandan memihki strategi manajemen yang sama pula". Definisi ini telah diadaptasikan dari DVagts, The Multinational Enterprise: ANew Change for Transnational Law', 83 Harv. L. Rev(1970) h. 739-740; R. Vernon, 'Economic Sovereignty at Bay', 47 Foreign Affairs. (1968) h110-114. Juga terdapat beberapa istilah resmi lainnya untuk MNE atau -PerusahaanMultinasional atau Transnasional" (istilah transnasional tidak mencakup badan hukum

selam perusahaan) yang dirumuskan oleh para ahli ekonomi dan organisasi internasional-

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Pemsahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

Perusahaan multinasional dapatmelakukan pelanggaran hak asasi manusia,misalnya melanggar hak buruh denganmelakukan penganiayaan dan eksploitasitenaga buruh; seperti Perusahaan Nikeyang menerima kecaman karena kondisipabrik suplier mereka di Asia beradadibawah standar. Perusahaan semacam inijuga berpotensi menyebabkan kerusakanlingkungan yang meluas (misalnyapenambangan oleh Royal Dutch Shell danBritish Petroleum yang telah menyebabkankerusakan lingkungan yang parahdiperkampungan Ogoni di Nigeria sertaKolumbia), yang berdampak burukterhadap hak kesehatan, hak hidup, hakminoritas dan hak untuk menentukan nasibsendiri penduduk setempat. Mereka jugacenderung memiliki peraturankeselamatan kerja yang kurang lengkapyang dapat mengancam hak pekeija ataskesehatan; dan yang paling buruk, hakmereka untuk hidup. Peraturan yangkurang ketat ini juga dapat mengancamhidup dan integritas jasmaniah masyarakatdisekitar pabrik. Peristiwa bocornya gasberacun dari pabrik Union Carbide diBhopal India 1984, yang menelan korbanjiwa2000 orang dan mencederai lebihdari200.000 orang merupakan bukti nyataakan hal tersebut.

Dalam beberapa tahun belakangan,terdapat sejumlah tuntutan ataspelanggaran HAM berat, termasukpenyiksaan dan pembunuhan oleh pasukankeamanan perusahaan yang bertugasmenjaga instalasi perusahaanmultinasional, atau yang bertugasmembuka lahan untuk perluasan operasiMNE. Kebijakan promosi dan pemasaranbesar-besaran dapat menye-mbunyikanancaman dari produk berbahaya danmengakibatkan bahaya besar bagikehidupan dan kesehatan konsumen; yang

termasuk dalam produk berbahaya ini,adalah obat-obatan yang belum melaluipengujian laboratorium seperti thalomidepada tahun 1960-an; kendaraan denganfasilitas keamanan yang minim, dan jugarokok. MNEjuga bahkan dapat secara ilegalmempengaruhi proses politik dalam negaradan merendahkan hak-hak demokrasi.Contoh yang paling dramatis adalahpenggulingan pemerintah terpilih SalvadorAllende pada tahun 1972 di Chili, yangsecara besar-besaran telah dilakukan olehm, sebuah MNE dari Amerika.'' Tindakananti demokrasi lainnya adalah penggunaansnap untuk mempengaruhi pemerintahsetempat. Yang kemudian patutdikhawatirkan adalah pengaruh lobi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaanmultinasional dan ancamannya terhadapdemokrasi. Pada akhirnya, kolusi denganpemerintah yang represif dapatmeningkatkan represifitas dan pelanggaranHAM oleh pemerintah tersebut.

Contoh-contoh di atas menunjukkanbetapa MNE sangat potensial melanggarhak-hak asasi manusia. Masalahnya adalahbagaimana MNE hams mempertanggung-jawabkan pelanggaran HAM yang telahmereka lakukan? Kedua, Kewajiban HAMapa yang hams dikenakan kepada MNE?

Pelanggaran HAM MNE

HAM dan Badan Hukum Swasta

Hukum HAM Internasional telahmembuat beberapa kemajuan denganmenetapkan kewajiban-kewajiban HAM dilingkungan di luar pemerintah. KewajibanHAM meliputi: Negara wajib menghormati,melindungi dan menjamin pelaksanaanHAM setiap orang yang berada di bawahkekuasaannya. Dalam rangka memenuhitugasnya untuk melindungi dan menjamin

secara umum lihat P. Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law (1995). h.12-15,yang mempertanyakan definisi yang berdasarkan istilah umum.

»Lihat h. 53 Pertemuan UN ESCOR ke 1822, h. 19, 22 Dokumen PBB E/SR, 1822 (1972).

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

pelaksanaan HAM setiap orang, negara setiap orang dari pelecehan HAM olehharus mengawasi badan-badan swasta. badan non-pemerintah. Kewajiban HAMTugas ini disebut sebagai kewajiban kemudian tidak dibebankan secaramenerapkan' HAM secara horizontal. langsung pada aktor non-pemerintah, tapiKewajiban ini dituangkan dalam konvensi- dibebankan secara tidak langsung padakonvensi dengan isu-tunggal, seperti agen-agen negara tempat dimana merekamisalnya dalam Konvensi Internasional "beroperasi. Sebagai contoh, suatu negaraPenghapusan Diskriminasi Rasial 1966 induk mempunyai tugas dibawah pasal 22(ICERD).3 Tugas inijugadapatdilihat dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipilperaturan dasar Kovenan HAM dan Politik dan pasal 11 ECHR untukInternasional;'* juga 'kewajiban untuk mencegah MNE menolak memberikan izinmenjaga hak-hak yahg tercantum dalam kepada pekerja untuk mengikuti serikatkonvensi* yang termuat dalam pasal 1 pekeija. Liabilitas negara induk juga harusKonvensi HAM Eropa (ECHRj.s Terakhir, dibahas dalam forum-forum HAM; dimanapenerapan hukum HAM internasional dewasa ini peran negara kurangsecara horisontal telah diakui dalam dimaksimalkan dalam menerapkanyurisprudensi HAM Internasional.^ akuntabilitas MNE terhadap HAM.^ Meski

begitu, kemudian muncul masalah-Peraturan Negara Induk (^Host State) masalah baru dengan ditetapkannya

, TTAiLif T ^ • I ^ 1 u negara induk sebagai pengawas MNEHukum HAM Internasional telah , ° nyrxri? j-• -ti- vnu

, . , , ^ , . karena MNE sendin memiliki sifat khusus,mengalami perubahan untuk melmdungi

3Resolusi Majelis Umum 2106 (XX), 20 PBB GAOR Supp. (no. 14) bag. 47, Dokumeo PBB A/6014, 660 U.N.T.S. 195, berlaku mulai 4 Januari 1969, juga dapat dilihat melalui http://untreaty.un.org; lib. Mis. ICERD, pasal 2(d).

^Pasal 2(1) dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ResolusiMajelis Umum PBB 2200A (XXI), 21 UN GAOR Supp. (no.i6) bag. 52, Dokumen PBB A/6316,999 UNTS 171, berlaku pada 23 Maret 1976, juga terdapat dalam http://untreaty.un.org,,mewajibkan negara untuk menjamin pelaksanaan hak ICCPR, memungkinkan negaramemiliki tugas positif untuk mencegah pelecehan HAM oleh badan swasta; lib. M. Nowak,'UN Covenant on Civil and Political Rights' (1993), h. 36-38. Lib. Kovenan Internasional tentangHak Sosial, Ekonoml dan Budaya (ICESCR), Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI), 21 UNGAOR Supp. (No.16) bag. 49, Dokumen PBB A/6316, 993 U.N.T.S. 3, berlaku mulai 3 Januari1976; "Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights", 20 HumanRights Quarterly. (1998) h. 691, par.6, 15 (j) dan 18.

sKonvensi Perlindungan HAM dan Kebebasan Fundamental, 213 U.N.T.S. 222, berlakumulai 3 September 1953.

®Secara umum lib. A. Clapham, Human Rights in the Private Sphere (1993), Bab 4. Kasusyang relevan adl. Velasquez-Rodriguez v. Honduras, Inter. Am. Ct. H.R. (Seri C) No. 4 (1988),28 ILM (1989) h. 291; Yilmaz-Dogan v. Belanda, Komunikasi CERD No.i (1988), direproduksimenjadi 2 edisi Int l Human Rights Report 32 (1994); dan kasus A v, Kerajaan Inggris, ECHR,1998-VI, No. 90 (1998) h. 2692. Komentar Umum Komite HAM tentang berbagai hak ICCPRtelah menyetujui tugas untuk mengawasi badan swasta agar menghormati segala hak yang ada.

'Beberapa contoh kekebalan MNE telah dibawa kehadapan badan HAM Internasional.Informasi mengenai aktifitas Shell di Nigeria telah dibawa ke hadapan Komite Hak Ekonomi,Sosial dan Budaya, yang mengawasi pelaksanaan ICESCR, dalam laporan pemeriksaan olehKomite di Nigeria pada Mei 1998. Dalam Laporan Komentar Kesimpulannya, (Dokumen PBBNo. E/C.i2/i/Add.23), Komite secara spesifik menaruh perhatian pada ' kesengsaraan yangtelah disebabkan oleh penambangan minyak terhadap lingkungan dan terhadap kualitasjhidup diwilayah seperti diperkampungan Ogoni dimana minyak telah ditemukan danditambang tanpa memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungansekitarnya' (par.29).

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Multlnasional Terhadap HakAsasiManusia

yaitu bersifat internasional, terus bergerakdan memiliki kekuatan besar.

MNE kerap lebih berkuasadibandingkan negara berkembangtempatnya beroperasi. Kekuatan ekonomiMNE memungkinkan mereka melawansanksi-sanksi domestik yang dijatubkankepadanya. Sebagai contoh, mereka dapatmencabut transaksi dinegara yangmemberi sanksi dan mendirikan pabrikbarn di negara yang lebih bersahabat dalambekerjasama.® Mereka bahkan mampumencegah jatuhnya sanksi denganmengancam akan melepaskan diri dariNegara Induk, dengan pertimbanganbahwa negara membutuhkan investasiMNE untuk meningkatkan pembangunanekonomi mereka. Dan karenanya, kekuatanekonomi mereka dapat disalahgunakanuntuk memdesak negara induk - yangkorup dan lemah - untuk tidak menetapkanperaturan yang dapat menjatuhkanperusahaan dari segi penegakan HAM-nya.Dengan adanya potensi MNE untukmerubah kekuatan ekonominya menjadikekuatan politik, maka sangat tidakmungkin jika mengharapkan negara indukdapat meminta pertang-gungjawaban HAMdari MNE tersebut.

Lebih jauh lagi, beberapa Negara Indukmengalami kekurangan tenaga ahli untukmengawasi dan mengatur aktivitasperusahaan-perusahaan ini, misalnya,memutuskan apakah kegiatan perusahaanitu ramah lingkungan; atau tindakanpencegahan keamanan di pabrik sudahcukup baik.® Negara tertentu jugamengalami kekurangan instrumen hukumyang dapat melakukan pencarian dokumen

dan berkas-berkas yang dapat membukatabir perusahaan yang kemungkinanmenyembunyikan aset besar perusahaaninduk dibalik tameng perusahaan lokalyang miskin.

Peraturan Negara Asal (Home State)

Dengan melihat permasalahan yangdimiliki oleh Negara Induk dalam mengaturMNE, maka peraturan yang lebih kuat untukmengikat MNE haruslah berasal dariNegara Asal. Negara Asal dari suatu MNE*°umumnya adalah negara maju. Negara asalyang maju ini umumnya juga lebih mampumenandingi kekuatan MNE dibandingkandengan Negara Induk yang kebanyakanmerupakan negara berkembang.

Sebagai contoh, akuntabilitas yanglebih besar bisa muncul dari Negara Asalyang melakukan pemeriksaan terhadapMNE berkaitan dengan litigasi HAM,dengan menggunakan, misalnya, doktrinFNC (forum nan conveniens) yang lunak.Doktrin ini diterapkan dalam yurisdiksiAnglo-Amerika untuk menghilangkancampur tangan yurisdiksi lain yang merasamenjadi forum yang lebih tepat. Doktrinini digunakan - yang juga relatifdisalahgunakan - oleh perusahaan indukuntuk menghindari keabsahan jnirisdiksiasal mereka. Misalnya, doktrin FNCditerapkan secara ketat untuk menolakgugatan dari pihak penggugat Indiadidalam persidangan di Amerika Serikatdalam kasus melawan Union Carbidesetelah musibah Bhopal, sementara secarajelas hukum India tidak dapat memberikankeputusan yang terbaik."

®Lih. M. Lippman, 'Transnational Corporations and Repressive Regimes: The Ethical Dilemma',15 Cal W. Int'l L. J. (1985) h- 542 bag. 545.

'Ibid

" Lih. Case Concerning the Barcelona Traction Light and Power Co. Ltd (Belgium vs Spain) ICJReport (1970), h. 3, par. 70.

"Dalam kasus Bhopal, Musibah Pabrik Gas Union Carbide, 809 F.ad 195 (2d Cir. 1987).Lih. R. Kapur, 'Dari Tragedi Manusia Hingga Hak Asasi Manusia: Akuntabilitas PerusahaanMultinasional terhadap Pelanggaran HAM', 10 B.C. Jurnal Hukum Dunia Ketiga (i99o)h. 1 par.3menyatakan dalam kasus Bhopal, doktrin FNC telah "menjadi (suatu) instrumen hukum"

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung JawabPerusahaanMultinasional Terhadap HakAsasi Manusia

Dalam beberapa tahun terakhir,Pengadilan Inggris telah menerapkandoktrin FNC ini secara lebih lunak untuk

memudahkan tuntutan yang kurangsempurna dapat diajukan terhadapperusahaan induk Inggris atas penerapanpraktik-praktik yang dapat mengancamkeamanan pekerja di wilayah-wilayahAfrika Selatan; praktik-praktik inimengakibatkan pekeija terinfeksi racunmerkuri dan asbestosis. Kasus semacam ini

dapat terus dilanjutkan untuk diprosesdimana keadilan jelas-jelas tidak dapatditegakkan di yurisdiksi lokal."

Salah satu contoh peraturan Negara AsalIain belakangan ini adalah Amerika Serikat.Dalam keputusan pengadilan dalam kasusDoe I vs Unocal Corp,,^"^ penggugatdiperbolehkan untuk pertama kalinya,melanjutkan gugatannya tehadap MNEdibawah Akta Tuntutan Ketidakadilan oleh

Pihak Asing dalam Pengadilan AmerikaSerikat dengan tuduhan pelanggaranekstrateritorial terhadap hak asasimanusia.'-*

Peraturan ekstrateritorial Negara Asalbagi MNE dibawahnya secara jelas dapat

meningkatkan akuntabilitas MNE terhadappelanggaran HAM yang dilakukannya.Meski begitu, Hukum HAM.Internasionalbelum mengalami perubahan • untukmeminta akuntabilitas Negara Asalbertanggungjawab atas tindakanpelanggaran lembaga non pemerintahnyatermasuk perusahaan swasta mereka diluar negaranya.'s Negara Asal masih tetapmengatur MNE mereka sendiri dengantekanan dari Hukum HAM Internasional.Walau begitu, Negara Asal akan engganmelakukannya karena dengan begituperusahaan mereka akan berada padaposisi yang kurang menguntungkandibandingkan perusahaan dari negaralain.'^

Pengawasan Informal

Tekanan Ornop

Lembaga non-poemerintah (Ornop)dapat menjadi sangat efektif dalammemobilisasi opini publik terhadapjperusahaan yang bertindak tidak sesuaidengan etika.'̂ Sejumlah perusahaan'

" Lib. Kasus Lubble vs Cape pic, (1999) Prosedur Litigasi Internasional 113, Kalifornia; danConnelly vs RTZ Corporation pic (1997) 3 WLR 376. Untuk informasi lebih lanjut mengenaikasus-kasus ini, lib. Artikel R. Meeran dalam tulisan ini.

'3 963 F. Dokumen tambaban 880 CCD.Cal.1997)"Peraturan 38 Amerika Serikat Bagian 1350 (i994)- Untuk informasi lebih lanjut, lihal

Artikel B. Stephens dalam tulisan ini. I'sLIbat F. Johns 'Kebebasan Perusahaan Transnasional: Analisa Hukum Internasional dan

Teori Hukum', 19 (1994) h. 893. Penults iini menyadari bahwa tidak ada satu upaya untuk'memperluas penerapan HAM secara lebih luas terhadap Negara Asal, sehingga pintu tetapdapat terbuka untuk argumentasi semacam ini. Lihat teks no. 42 dibawah ini. I

Lib. D. Cassel, 'Keamanan Internasional Pasca Era Perang Dingin: Dapatkah HukumHAM Internasional benar-benar mempengaruhi Stabilitas Politik dan Ekonomi Global? -InisiatifPerusahaan: Revolusi HAM Kedua?' 19 Fordham Intenational Law Journal (1996) p1963. Perhatikan komentar dari The New York Times (27 Maret 1995) Di, dikutip dalam HSteiner dan P. Alston, HAMInternasional dalam Konteks (1996) h. 883, pada usulan PresidenClinton bagi peraturan tak mengikat prinsip HAM bagi perusahaan Amerika yang beroperasjdi Luar Negeri : 'Masalah Utama adalah bahwa sekutu AS yang merupakan pesaing ekonomiAS, tidak memiliki peraturan semacam itu, dan perusahaan dalam negara-negara tersebutmengambil potensi bisnis yang ada dari AS' |

"Lihat P.J. Spiro, 'Merosotnya Negara Bangsa dan Pengaruhnya terhadap Hukum EkonomiKonstitusional dan Internasional - Potensi Global Baru: Organisasi Non Pemerintah dan Pasar"Tak Teratur"', 18 Cardozo Law Reverence (1996) h. 957

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Mult'naslonal Terhadap Hak Asasi Manusia

terkenal mengalami akibat negatif darikampanye negatif Ornop ini, termasukNestle, Royal Dutch Shell, British Petroleum dan Nike. Industri minyak danpakaian menjadi target dalam tahun 1990-an. Aktivisme non-pemerintah juga dapatterbentuk pada tingkatan konfrontasi dankampanye melawan sikap perusahaan yangtidak mengenakkan. Berbagai komunikasiantara Ornop-Perusahaan dengan topiketika dan HAM semakin menjadi sesuatuyang biasa.'® Keterikatan antara Omop danPerusahaan adalah penting, mengingatpengusaha bukanlah seorang yang ahlidalam HAM,'' sehingga merekamembutuhkan bantuan dalam memahamidan bahkan mengidentifikasi masalah-masalah HAM.

Publisitas negatif tentang etikaperusahaan tertentu dapat membawaakibat diboikotnya produk perusahaanoleh konsumen, disamping kesulitan dalammerekrut karyawan baru dan mem-pertahankan karyawan yang berkualitas.Lebih jauh lagi, ketidakpuasan konsumendapat mengilhami pemerintahmenetapkan peraturan®' dan timbulnyaprotes dari para pemegang saham.""

Aktivisme Ornop berimplikasi positifdalam merubah sikap dan tingkah lakuMNE. Sebagai contoh, pada 12 Mei 1998,

CEO dari Nike, dalam menanggapipublisitas negatif yang terus meluas,mengumumkan beberapa inisiatifperaturan perburuhan yang akanditerapkan di pabrik-pabrik di Asia,termasuk meningkatkan batas minimumusia pekerja, meningkatkan standarkualitas udara didalam pabrik, memberikanakses yang lebih besar bagi Omop dan audit eksternal terhadap pabrik-pabrik Nike,perluasan program pendidikan untuk parapekeija di pabrik, dan pemberian dana risetkepada Universitas mengenai isu-isu yangberkaitan dengan produksi secara globaldan praktik-praktik bisnis yang bertang-gungjawab.''® Nike merupakan salah satudari daftar panjang yang menjadi sasarankritikan tajam Ornop mengenai perbaikanpraktek keija yang eksploitatif diantarabanyak perusahaan lain.''^ Lebih jauh,tekanan Ornop telah mendorong banyakMNE melepaskan hubungannya dengannegara-negara yang melakukanpelanggaran HAM berat.^ Pada akhiraya,kritik ditingkat bawah telah mendorongbanyak perusahaan untuk memberlakukanperaturan beroperasi internal, suatubentuk peraturan internal yang sangatumum yang akan dibahas lebih lanjut dibawah ini.^s

Sebagai contoh, Amnesti Internasional telah membahas peraturan untuk membantuperusahaan membuat keputusan yang sesuai dengan standar HAM; lih. AmnestiInternasional, Pedoman HAM bagi Perusahaan C1998).

"A.M. Mayer, *Hukum dan Etika dalam Pasar Baru: Suatu Pengantar', 18 U. Pa. J. Int'lEcon L. (1997) p. 1153-

"Lih. Mis., Massachusetts Central Law Annual, Bab 130 (West 1996), sebuah hukum diNegara Bagian Massachusetts yang melarang negara melakukan perjanjian denganperusahaan yang melakukan kerjasama dengan Burma, Spiro, loc. Cit. N. 18, L 960.

"Spiro, loc.cit n.i8, h. 960" Informasi ini didapat dari http://www.nikebiz.com/social/labor/, diakses pada 10 Juni

1998.'3 Lih. 'HAM: Belanja dengan Etika', The Economist (3 Juni 1995), h. 56." Lih. Spiro, loc.cit.n.18, p. 959; 'Keberuntungan menjadi Multinasional', The Economist

(20 Juli 1996), h. 51.*5 S. Webley, 'Sifat dan Nilai Peraturan Etis Internal' dalam: M.K. Addo (ed.), Standar HAM

dan Tanggungjawab Perusahaan Transnasional (1999), h. 107.

I UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung JawabPerusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia"

Aktivisme tingkat bawah dapat menjadisalah satu mekanisme terbaik untuk

mendorong MNE lebih menghormati HAM.Namum tetap saja ada batasan efektifitaskampanye Ornop ini. Sebagai contoh, tidakada bukti nyata bahwa keuntunganperusahaan yang melakukan pelanggaranmenjadi merosot akibat publisitasnegatif.''® Sangat jelas bahwa walaupunNestle menghadapi boikot panjang daripara konsumennya karena tuduhanpenjualan formula susu bayi yang tidaksesuai secara kontinyu di negara-negaraberkembang, perusahaan ini terns menuaikeuntungan yang sangat luar biasa diseluruh dunia.'^^ Konsumen kemungkinanmenyadari bahwa usaha penegakankewajiban HAM MNE memiliki pengaruhlangsung terhadap beban konsumen yangsemakin besar dengan adanya konsekuensikenaikan harga ataupun tidak adanyaaksesibilitas terhadap produk tersebut.Namun tentunya ada batas pengorbananyang harus diterima oleh para konsumendemi kepentingan orang banyak.^® Karenabukan terletak pada tangan konsumen

untuk menentukan apakah manusia yangmembuat produk tersebut lebih pentingdari pada produk itu sendiri.^'

Pengaturan Diri

Pada tahun 1990-an terdapat kecen-derungan perusahaan-perusahaanmelaksanakan peraturannya sendiri yangmencerminkan standar sikap tertentuterhadap beberapa isu, termasuk dalammenghargai pelaksanaan HAM. Misalnya,peraturan ini dapat menetapkan standarminimum sikap perusahaan itu sendiri, Jugajmengatur tipe negara yang akan diberikaninvestasi dan aturan perilaku bagi parapartner bisnisnya.3° Sejumlah peraturan|telah diberlakukan sesuai dengan kritik daripara konsumen terhadap perusahaan.^'Sebagai contoh, sebuah survei pada tahun1997 pada 500 perusahaan terbesar diInggris yang dilakukan oleh Institut EtikaBisnis telah mengungkapkan bahwa 57persen telah memberlakukan peraturai^beroperasi, lebih dari 18 persen mulaimenetapkan pada 1987 dan 47 persen padatahun 1995.32 Hasil penelitian ini dapat

2® S. Zadek dan M. Forstater, 'Membuat Peraturan Sipil dapat Efektif, dalam: M.K. Addoop.cit.n.26 h. 69-75.

2'Penggunaan formula susu bayi, yang secars agresif terus dipasarkan oleh perusahaaiBarat, meningkatkan tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang dan membawapada ditetapkannya Peraturan Internasional mengenai Penjualan Makanan Pengganti ASIdari WHO pada tahun 1981, Resolusi WHO 34.22, UN WHO, Sesi ke 34 Dok. PBB (1981); lihlMuchlinski. Op.cit. n.i h. 7 n.19. Jaringan Aksi Makanan Bayi telah melaporkan bahwa Nestleterus menerus melanggar Peraturan WHO, http://www.oneworld.org/ni/ , diakses pada 27Oktober 1998.

2® Lih. Lippman, loc.cit.n.8, h.551.29 A. Hughes, 'Apakah Bisnis adalah Urusan Semua Orang?', 20(2), Alternative LawJounal (1995

h. 71.39 Lih. B.M. Landay, 'Usaha Suatu Perusahaan Untuk Menentukan dan Memainkan Perai

Dalam Lingkungan Global: Beberapa Pengamatan terhadap Standar PertanggungjawabanSosial dari Perusahaan Penambangan', 88 Prosedur ASIL 1994) h. 282, sebagai gambarandari Peraturan Penambangan. Lih.jg. D. Orentlicher dan T. Gelatt, ' Hukum Publik, AktorSwasta: Pengaruh HAM terhadap Bisnis Investor di China', 14 New Journal International Lawand Business (1993) h. 66, Apendix h. 125-128, mencetak peraturan internal dari PerusahaanLevi-Strauss, Reebok International Ltd, dan Phillips-van Heusen. Lih. J. Johnson, 'Standai-Buruh Publik', 24 Brooklyn Journal Intetrnational Law (1998) h. 291, mengenai InisitaiifKemitraan Industri Perlengkapan di AS. :

3« Webley, loc.cit.n.26.32 Institut Etika Bisnis, Laporan Peraturan Etika Bisnis 1998 (1998).

UNISIA NO. 44/XXVyi/2002

Tanggung JawabPerusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

menjadi bukti bahwa perusahaan,termasuk MNE, mulai menganggap seriusisu-isu HAM dan masalah etis lainnya.

Barangkali terlalu dini untuk mengulaspenganih nyata dari peraturan beroperasisuatu perusahaan terhadap sikap dantingkah lakunya."Tetap ada beberapak'eraguan mengenai keefektifannya.Peraturan internal hanya mengikatperusahaan yang menerapkannya, yangberarti tidak mengikat semua perusahaan.Lebih jauh, ada kekhawatiran bahwapemberlakuan peraturan ini hanyamerupakan salah satu tindakan hubunganmasyarakat. Peraturan ini tidak akan efektifkecuali ada penegakan yang tegas danpengawasan independen. Sangat diragukanbahwa semua peraturan dilal^anakan dandiawasi secara baik. Lebih jauh, akan sangatmudah melanggar peraturannya sendirijika suatu keuntungan besar bagiperusahaan sedang diper-taruhkan^^. Olehkarena itu pelak-sanaan pengaturan dirisendiri tidak dapat diandalkan sebagai alatutama untuk memastikan penegakan HAMoleh MNE.

Peraturan Intemasional MNE

Metode terakhir dalam mengontrolMNE adalah memberlakukan kewajibanlangsung kepada mereka di dalam HukumIntemasional. Peralihan ke suatu bentuk

peraturan intemasional bagi MNE munculpada tahun 1970-an, 1980-an dan awal1990-an, sebagai bagian dari gerakanintemasional 'Tatanan Ekonomi

Intemasional Baru'.^s Naskah Peraturan

Beroperasi, diambil dari Komisi PBB dalamPerusahaan Transnasional, yangmencantumkan pedoman bagi tingkah lakuMNE yang etis.^^ Sebagai contoh, draftperaturan meng-haruskan MNE untukmenghormati HAM Dasar dan menahan diridari mencampuri urusan politik Negara.Peraturan ini, sejak diberlakukan, memilikikekurangan dalam penegakannya.Terutama, tidak ada peraturan bagiperusahaan yang jelas-jelas melanggar.

Draft terakhir yang disusun adalah pada1990 dan terakhir dibicarakan oleh MajelisUmum PBB pada tahun 1992. Pada tahunini, konsep peraturan tersebut ditinggalkankarena keambiguannya dan karena tidakdapat menyatukan perbedaan Utara-Selatan.37 Dan pada tahun 1992 DelegasiAustralia di Komisi PBB yang menanganiPerusahaan Transnasional

menggambarkan pembahan peraturan inimerupakan hanyalah warisan erasebelumnya.3® Komentar tersebut secarajelas menggambarkan telahditinggalkannya gerakan menuju TatananEkonomi Intemasional Baru demi

melangkah menuju pasar bebas global.^'

33 S. Livingstone, 'Strategi Ekonomi bagi Penegakan HAM*, dalam; A.Hegarty dan S. Leonard(ed.), Agenda HAM untuk Abad Duapuluh Satu (1999).

3* 'HAM Ekonomi dan Sosial, Aktor Swasta, dan Kewajiban Intemasional*, dalam: M.K.Addo (ed.), op.cit.n.26, h.239, par 247

35 Lib. Resolusi Majelis Umum 320102, 29 UN GAOR, Tambahan (no.i), S.VI, Dok. PBB A/9556 (1974); 13 ILM (1974) h. 714.

3^ Lib. Draft Aturan Beroperasi dari PBB mengenai Perusahaan Transnasional, AnnexDok. PBB E/1990/1994, bagi Draft Peraturan terbaru.

3? J. Braithwaite, 'Peraturan Perusahaan Tranasnasional: Terhadap Peraturan Beroperasibagi Dunia Bisnis Australia yang Beroperasi di Lepas Pantai', Bahan Diskusi bagi KomisiIntemasional Ahli Hukum (Cabang Victoria), Januari 1997, h. 21.

38 Allan Asher, Delegasi Australia, Komisi Perusahaan Transnasional PBB, Laporan Sesike-18, New York, April 1992, 16, dalam Braithwaite, loc.cit.n.38, h. 22.

39 Lih. Jg. Muchlinski, op.cit.n.i, h.10-11. Jg Lih. Artikel P. Muchlinski dalam tulisan inimengenai bagaimana pergerakan peraturan dapat hidup dalam konteks yang berbeda melaluibadan UNCTAD.

UNISIA NO. 44/XXV/1/2002

Tanggung JawabPerusahaanMultinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

Tepat ketika pendekatan PBB diselunihdunia gagal menciptakan sebuahperaturan, peraturan tak terikat telahdibuat oleh ILO, dalam hal peraturanperburuhan, dan OECD, yang memilikiperaturan tak terikat yang diterapkan bagiperusahaan yang beroperasi dinegara-negara di bawah OECD. Peraturan inimerupakan peraturan yang secarainternasional diakui bersifat autoritatifterhadap tingkah laku perusahaan.Namun sayangnya peraturan ini memilikikelemahan yang sangat jelas, yaitu tidakmengikat. Tidak satupun dari peraturan inimemberikan metode pelaporan secarapublik mengenai perusahaan yang secarajelas telah melakukan pelanggaran.Peraturan OECD memiliki problemtambahan dimana hanya berlaku di 32negara terkaya, sementara problem yangpaling parah ada pada negara-negaraberkembang. Kelemahan terakhir, keduaperaturan ini tetap disesuaikan denganhukum nasional setempat, yang kemudiansangat problematik ketika hukum di NegaraInduk tidak lagi efisien. Oleh karena itu,walaupun nilai-nilai peraturan ini adalah'hukum lunak' bagi pedoman perilakupositif MNE, peraturan ini bukanlahpenghambat yang cukup memadai bagiMNE untuk melanggar HAM.

Alternatif Perubahan

Dengan melihat analisa diatas,tampaknya mekanisme akuntabilitas tidak

dapat memberikan jaminan yang memadaidalam pelaksanaan akuntabilitas MNEsecara nyata dalam penegakan HAM.Perubahan lebih lanjut diperlukan untukmemperketat kerangka kerja akuntabilitasMNE. Dua alternatif perubahan akandibahas dibawah ini.

Perluasan Kewajiban HorisontalNegara Asal

Seperti yang telah disebutkan diatas,Negara Asal umumnya memiliki tang-gungjawab terhadap Hukum HAMInternasional atas pelanggaran yangdilakukan oleh MNE mereka. Oleh karenaitu salah satu pilihan perubahan adalahmemperluas lingkup pengaruh peijanjian

•HAM secara horisontal untuk meminta

pertanggungjawaban Negara atas aktifitasMNE mereka diluar negeri yang membawapengaruh buruk terhadap HAM.

Alternatif ini hanya membutuhkanperluasan interpretasi batas yurisdiksi daripeijanjian-perjanjian HAM yang ada.-*^Namun, perluasan tanggungjawab untukmencakup tindakan ekstrateritorial dariaktor non-negara adalah merupakantindakan radikal yang mungkin akanmembutuhkan perubahan peijanjian yangberkaitan, atau pemberlakuan peraturanpilihan yang sesuai. Memang, dalam hal ininegosiasi perubahan norma perjanjianyang baru diperlukan untuk secara tepatmenangani masalah-masalah yangkompleks seperti perluasan yurisdiksiNegara Asal sehingga mencakup semua

Resolusi Parlemen Eropa A4-0508/98 mengenai standar Uni Eropa bagi perusahaanEropa yang beroperasi di negara berkembang, Peraturan Beroperasi Eropa, pembukaan, O.J.(1999) C 104/108. Lib. Apendiks 1,3 dan 4 di dalam tulisan ini.

Sebagai contoh, Pasal 2 (1) ICCPR menyatakan bahwa negara bertanggungjawab dalammennerapkan ICCPR didalam teritori dan yurisdiksinya. Komite HAM PBB, Badan Pengawasyang didirikan dibawah ICCPR, telah menginterpretasikan pasal ini untuk memperluastanggungjawab Negara diluar teritorinya dimana tindakan penegakan dilakukan. oleh agenpemerintah. Lib. Mis. Lopez Burgos us Uruguay, Komunikasi no. 52.1979, dilapoVkan dalamKeputusan Penting Komite HAM, Vol.i (PBB, 1985) h. 88.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Pemsahaan Multinasiona! Terhadap Hak Asasi Manusia

bagian bisnis MNE,-*® dan definisi aktualdari tugas HAMyang dimiliki MNE.''̂

Peril! diperhatikan bahwa modelyurisdiksi yang lebih komprehensif dapatdiajukan dalam setiap peijanjian bam yangbertujuan mengendalikan MNE. Yurisdiksiterhadap terjadinya pelanggaran HAMyang dilakukan oleh MNEdapat ditentukanberdasarkan kewarganegaraan korban atauNegara yang memiliki persentasi pemegangsaham terbesar. Model yang palingkomprehensif adalah norma perjanjianyang berisi mengenai kewajiban yurisdiksiuniversal Negara denganmempertimbangkan pelanggaran HAMoleh MNE. Meski begitu, tulisan ini akanmemfokuskan basis yurisdiksi pada basiskewarganegaraan (Negara Asal) dan basisteritori (Negara Induk).

Dibawah sistem 'Tanggungjawab NegaraAsal', negara Asal diharuskan untukmenerapkan dan menegakkan peraturanyangmeletakkan kewajiban HAM dipundakMNE dikaitkan dengan aktifitasnya diluarnegeri.'*'* Kegagalan Negara Asal untukmemenuhi tanggungjawab ini akandianggap sebagai pelanggaran ataskewajibannya di dalam HAM Intemasional.

Ancaman yang mungkin timbul darisistem ini adalah bahwa penerapan

ekstrateritorial dapat menimbulkangangguan yang sangat besar terhadapkedaulatan Negara Induk.'^s Peraturanekstrateritorial MNE dapat menimbulkantindakan proteksionisme dan imperialismedengan berkedok penegakan HAM.''® Meskibegitu, ancaman protek-sionisme danimperialisme budaya akan tetap ada baikpertanggungjawaban Negara Asalditerapkan ataupun tidak. Adanyapenerapan tanggungjawab kewajibanektrateritorial tidak merubah kekuatanNegara untuk menyalahgunakan kekuatanekstrateri-torialnya secara sepihak.Pembahan yang ada sekarang mewajibkansemua Negara Asal menerapkan standarminimum HAM bagi MNE mereka.Kewajiban HAM ini seharusnya dapatmemperkecil kemungkinan tindakanproteksionisme dan imperialisme.

Bahkan, Konvensi Penyuapan OECD,yang mulai berlaku pada Februari 1999,mencantumkan preseden pentingmengenai hal ini.Anggota OECD diwajibkanmemerangi penyuapan yang dilakukanwarga mereka di luar negeri.*'̂ Penyuapanadalah praktek yang sangat merendahkanhak-hak demokratik. Penyuapan jugasangat peka terhadap pengaruh politikyang kerap melibatkan pejabat pemerintah

Negara memiliki perarturan daerah yang sangat berbeda terutama yang berkaitandengan penerapan yurisdiksi terhadap anak perusahaan mereka yang berada di luar negeri;secara umum lih., Muchlinski, op.cit,n.i, h.126-17!-

« Lih. Diskusi di Bagian 3 dari tulisan ini.Adalah diluar lingkup artikel ini, dan kemungkinan terlalu dini untuk membahas

model ideal dari peraturan semacam ini, seperti tipe-tipe peraturan yang baik.•»s Braithwaite, loc.cit.n.38, h.19; J.P. Eaton, 'Tragedi Nigeria, Aturan Lingkungan

Perusahaan Transnasional, dan HAM menuju Lingkungan yang Sehat', 15 B.U. InternationalLaw Journal (i997)» h.261, par.280.

^^Perhatikan kontroversi seputar Akta Kemerdekaan dan Solidaritas Kuba (LIBERTAD/Cuban Liberty and Democratic Solidarity), Pub.L.No.104-114, 110 Pernyataan no. 785 (1996)di AS (lebih dikenal sebagai Akta Helms-Burton), yang memungkinkan tuntutan oleh wargaAS ditujukan kepada perusahaan asing yang memperdagangkan kekayaan perusahaan yangtelah disita oleh Pemerintah Kuba. Walaupun akta ini secara resmi dibentuk untukmenegakkan HAM dan Demokrasi di Kuba, namun besar kemungkinan bahwa peraturan inihanyalah tindakan AS yang berlatarbelakang politik yang bertujuan untuk menjatuhkanpemerintah komunis Kuba; lih., T. Meron dan D. Vagts, 'Komentar Editorial: Akta Helms-Burton: Menjalankan Keputusan Presiden', 91AJIL (i997) b.83.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002 |

Tanggung Jawab Perusahaan MultinasionalTerhadap HakAsasi Manusia

luar negeri. Jika pertanggungjawabanNegara Asal dapat dikaitkan dalam bidangyang sangat sensitif semacam ini, makaseharusnya sangatlah mungkinpertanggungjawaban Negara Asaldibicarakan di dalam penegakan HAM.

Penerapan sistem pertanggungjawabanNegara dapat mendesak banyak NegaraAsal untuk memberlakukan peraturan yangdapat membebaskan Negara tersebut daripertanggungjawaban yang dimilikinya.Kekhawatiran akan kerugian kompetitif,yangdapat digunakan sebagai alasanutamakegagalan Negara Asal mengatur MNEmereka, akan hilang jika tugas-tugasinternasional tersebut ditempatkansebagai kewajiban bersama. Lebih jauh,akuntabilitas dapat diterapkan melaluisaluran yang lebih kuat dibandingkandengan yang ada sekarang ini.Pertanggungjawaban Negara Asal akanmemperbesar jaminan secara signifikanatas pertanggungjawaban MNE terhadapperlanggaran HAM.

Di sisi lain, Negara Asal tertentu dapatterbukti sama koruptifnya dan samalemahnya dengan Negara Induk. Wajar jikapilihan negara yang diambil oleh MNEuntuk bekeijasama hanyalah karena alasankenyamanan sehingga pilihan ini tidakmembawa kepada signifikansi hukum yangpanjang.^ Peraturan 5^ng lebih ketat dapatmenyebabkan terhentinya kerjasamaantara MNE dengan Negara Induk danmembawa pada adanya kerjasama barudengan negara yang lebih bersahabat.

Peraturan Internasional yang MengikatSecara Langsung

Gerakan Pembangunan Dunia telahmengajukan usulan dimana Negara, baikAsal maupun Induk, dapat meratifikasisuatu peijanjian yang memberi kekuatankepada pengadilan internasional untukmengaturMNE. Usulaninimenggambarkanmodel pembentukan Mahkamah PidanaInternasional,'*' walaupun sebuah MNElebih memiliki pertanggungjawaban sipildan bukan pertanggungjawaban pidana.^®Namun, peraturan yang mengikat MNE inidapat dirubah. Badan-badan yang ada,seperti Komisi HAM PBB atau Sub-KomisiPenegakan dan Perlindungan HAM dapatdiberi kuasa untuk melakukan penyelidikanterhadap MNEdan secara publik mengutukpelanggaran yang dilakukan oleh MNE.Kutukan resmi secara internasionalterhadap MNE tertentu dapat secararadikal merubah sikap MNE, karena haltersebut dapat membawa konsekuensiberat mengurangi minat publik terhadapproduk mereka - lebih efektif daripadatuduhan-tuduhan Omop.

Peraturan internasional langsungterhadap MNE memiliki beberapakeuntungan. Peraturan ini dapatmemberikan interpretasi yang seragammengenai kewajiban HAM yang dimilikiMNE. Badan hukum internasional dapatdiperkirakan, atau paling tidak tampaknya,lebih sensitif untuk melegitimasiperbedaan-perbedaan budaya dan

Lib. Konvensi Pemberantasan Fenyuapan terhadap Pejabat Publik Negara Asing dalamTransakasi Bisnis Internasional ('Konvensi Fenyuapan OECD), 17 Des.1997 (naskah bisa didapatdisitus http://www.oecd.org, diakses pada 1 September 1999, pasal 2 dan 4 KonvensiFenyuapan OECD ini berlaku pada 15 Februari 1999. Untuk melihat usaha-usaha OECEsecara lengkap lihat artikel J.Hunter dalam tulisan ini.

Johns, loc.cit.n.15, h. 894Lib. Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional, ditetapkan pada 17 Juli

1998, Dok. PBB A/CONF.183/C.1/L.76, pasal 12. Lib. Artikel A. Clapham dalam tulisan iniuntuk penjelasan mengenai kewajiban perusahaan dalam hukum internasional, danpenghapusan akuntabilkitas MNE dari Statuta Roma. [

5® Jenis pertanggungjawaban dapat beranekaragam berdasarkan masalah-masalah HAMyang dilanggarnya.

UNISIA NO. 44/XXV/[/2002

Tanggung Jawab Perusahaan MulfnasionalTerhadap HakAsasi Manusia

ekonomi, dan oleh karena itu dapat lebihmenguntungkan negara berkembang.Peraturan langsung juga dapat lebih jauhmencegah adanya keijasama antara MNEyang kerap melanggar HAM dengan NegaraInduk yang lemah dan korup. Terakhir,peraturan internasional langsung dapatmerubah paradigma fokus hukuminternasional yang Negara-Sentris. Negarabangsa tidak lagi mengalami monopolikekuasan global yang sangat mendukungfokus tersebut.5' Dan memang, MNE adalahperampas utama kekuasaan tersebut.Hukum internasional, termasuk hukumHAM internasional, hams bembah untukdapat mengakomodasi realitas penentuagenda non-pemerintah, jika tidak akanmenyebabkan hukum ini kehilanganrelevansinya dalam perilaku internasionalsesungguhnya.52.

Usulan ini lebih radikal daripada usulansebelumnya, dan akan membawa padapembentukan sistem yang sama sekali bamdari hukum HAM internasional. Dan akan

membutuhkan jangka waktu yang lebihpendek dari usulan pembahan sebelumnya— pertanggungjawaban Negara Asal.Tindakan optimal untuk mengadakanpembahan membutuhkan kombinasi darikedua usulan tersebut diatas.

Kemauan.Politis untuk Pembahan

Tentu saja, pembahan seperti itu secarapolitik akan sangat ganjil - mengapaNegara dan MNE man mengadakanpembahan? Ada beberapa alasan praktisbagi negara maupun MNE untukmendukung pengenalan peraturan yang

lebih berskala internasional. Ada beberapaalasan logis, di luar alasan moral, bagi MNEuntuk bertindak secara etis. Bisnisyang etisakan meningkatkan moral karyawannya,berpengaruh langsung pada kinerja stafyang lebih efisien dan stabil, danmemperkecil protes dari para pekeija dankonsumen. Perusahaan seperti The BodyShop telah menunjukkan bahwabisnis yangetis dapat sangat menguntungkan.Pengaruh yang lebih jauh akan dapatmeningkatkan kondisi ekonomi negaramiskin, membantu meningkatkanpermintaan barang diseluruh dunia."Kekayaan ekonomi yang lebih besarcenderung meningkatkan pelaksanaan haksipil dan politik masyarakat; menciptakanlingkungan yang lebih stabil bagi MNEuntuk melakukan perdagangan daninvestasi.S''

Diluar semua alasan MNE untukbersikap etis, kekhawatiran tetap ada yaitudengan adanya kemungkinan perdagangandan penanaman modal yang tidak sesuaietika tersebut dapat memberikankeuntungan lebih besar kepada pemsahaannakal daripada pemsahaan yang bertindaketis. Keuntungan dari perdagangan yangetis tidak akan dirasakan kecuali semuapihak yang bersangkutan melakukanperdagangan yang etis. Oleh karenanya,diperkirakan bahwa —sejumlah kecil—MNE yang bersikap etis dan pemerintahyang Ijaik' akan menerima dengan tanganterbuka peraturan internasional untukmemperkenalkan standar minimum yangdapat ditegakkan secara universal untukmenjamin perusahaan yang etis tidakmengalami kerugian kompetitif.

s' Lih. Mis. P. Alston, 'Miopia Para Pelayan Publik: Pengacara Internasional dan Globalisasi',8 EJIL (1997) h.435; Spiro, loc.cit.n.18.

Alston, Ioc.cit.n.52, pp. 440-448.S3 Johnson, loc.cit.n.13, pp.336-3375<J. Spiro, 'HAM dan Kepentingan Ekonomi Internasional Kita', 88 Proses ASIL Ci994) h.

274 par.277; Orentlicher dan Gelatt, loc.cit.n.31, par. 97.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung JawabPerusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

Karakterisasi Pelanggaran HAM MNE

Dengan asumsi bahwa MNE harusbertanggungjawab atas pelanggaran yangdilajukannya, kewajiban macam apa yanghams dibebankan kepada mereka? Banyakliteratur mengenai hal ini yang fokusnyapada pembebanan kewajiban dalam bidangperburuhan dan Ungkungan, dimanabidang inilah yang paling banyakmengalami pelanggaran oleh MNE.ssPemberian tugas ini akan tetap membawakontroversi. Tugas semacam inikemungkinan akan membawa pengaruhterbesar terhadap negara-negaraberkembang, yang memandang hal inisebagai proteksionisme gelap,menghalangi mereka dari keuntunganpasar yang sesungguhnya. Kritik tajamumum lainnya yang ditujukan kepada MNEadalah yang berhubungan dengan kemauanmereka untuk berhadapan dengankekuatan represif.s® Penarikan diri darikerjasama dengan negara represifsemacam itu akan secara langsungdihubungkan dengan kebebasan berdagangnegara itu dengan HAM. Dan lagi, yang jugamasih merupakan kontroversi, diikutidengan keengganan masyarakatinternasional untuk menerapkan sanksidagang terhadap negara yang melakukanpelanggaran berat.s^ Kesulitan lebih jauhdalam mengenakankewajibanHAM kepadaMNE adalah, terkadang MNE 'dipaksa' oleh

hukum Negara Induk yang opresif(misalnya hukum yang melarang serikatpekerja, hukum yang melarangpenggunaan tenaga kerja wanita) untukmelanggar standar aturan HAM. Tentunyaakan sangat sulit untuk mewajibkan MNEmelanggar hukum lokal.

Tulisan ini tidak akan membahas

masalah tersebut diatas secara detail,tetapi akan lebih memfokuskan padakesulitan-kesulitan teoretis sebagaikonsekuensi dalam penerapan kewajibanHAMbagi MNE.

Tidak dapat dengan mudah kitamengasumsikan bahwa kewajiban HAMyang dikenakan pada MNE adalah samadengan kewajiban yang diemban olehnegara. Negara dan MNE memilikiperbedaan kapasitas dan peran. Sebagaicontoh, sangat diragukan bahwa moralkeadilan dapat dituntut dari MNE, yangberanggapan bahwa tugas utama merekaadalah memaksimalkan keuntungan bagipara pemegang saham;«® sementarapemerintah memiliki tanggungjawabkepada rakyat yang diwakilinya.^'Diskursus yang lebih mutakhirmemandang bahwa perusahaan akansangat bertanggungjawab kepada parapemegang saham. Pemegang saham disimadalah semua orang yang kepentingannyadipengaruhi oleh perusahaan, termasukdidalamnya adalah konsumen, investor dan

"Lih. Mis. Eaton, loc.cit.n.i6, Johnson, loc.cit.n.31.s®Lih. B.A. Frey, 'Tanggungjawab Etis dan Legal dari Perusahaan Transnasional dalam

Perlindungan HAM Internasional', (1997) 6 Minn.J. Global Trade (1997) h.153 par 180-187;Cassel, loc.cit.n.i6. par 1980-1984.

"Lih. Orentlicher and Gelatt, Ioc.cit.n.31, par 98-99, tentang argumentasi mengenaiperjanjian kerjasama yang konstruktif (yaitu, argumen bahwa bisnis internasional akanmempromosikan nilai-nilai demokrasi liberal dan perubahan-perubahan yang menguntungkanlainnya bagi negara), dan par. 99-102 untuk argumentasi balik.

5®Lih.artikel karangan M. Friedman, 'Tanggungjawab Sosial dari Bisnis adalahMeningkatkan Keuntungan', Teh New York Times Magazine (13 Sept. 1970).

"Lih. T. Donaldson, Etika Bisnis Internasional (1989), h.84; dan M.J. Whincrop dan M.E.Keyes, 'Perusahaan, Kontrak, Masyarakat: Sebuah Analisa Pengaturan dalam HukumPrivatisasi Perusahaan Publik and Publikisasi Perusahaan Swasta', 25 Federal Law Review.(1997) h. 51 par 71.

UNISIA NO. 44yXXV/l/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

masyarakat dimana mereka beroperasi.^®Meski begitu, akan tetap sulit untukmembuat postulasi bahwa perusahaanmemiliki tipe tanggungjawab yang serupadengan pemerintah.

Lebih jauh, hukum HAM intemasionalsangat dipengaruhi oleh Teori LiberalBarat.®' Hal ini terlihat jelas denganpenerapan kewajiban khusus Negara danmenekankan sasaran penerapan kewajibantersebut pada individu-individu. Pengenaankewajiban HAM pada badan non-pemerintahmembawa pada dilema liberal secara fundamental, dimana penerapan ini membatasikebebasan badan non-pemerintah tersebut.Sementara peraturan dapat dengan mudahberubah menjadi kaku dan mengikat secaraberlebihan. Problema teoretis ini tidak kitadapati dalam penerapan kewajiban HAMpada negara.

Perumusan kewajiban MNE terhadapHAM juga akan bersifet problematik dalamteori liberal berkaitan dengan akan sangatdibutuhkannya keseimbangan mutlakantara komersialitas dan bahkan hak dariMNE itu sendiri dengan hak dari orangkebanyakan. Dalam kasus tertentu,keseimbangan ini akan hancur ketika MNEitu sendiri menuntut haknya. Sebagaicontoh, kebebasan individual dariancaman fisik akan mengancam hakperusahaan untuk melakukan transaksidalam tingkatan yang sangat kompetitif;

nilai keuntungan tidak dapat dijadikanalasan diterapkannya peraturan lingkungankeija yang tidak aman atau mengacuhkankebaikan dan kesejahteraan konsumen.Meski begitu, banyak kasus berat muncul,dimana MNE melakukan tindakan yang —tampaknya - merugikan HAM, namunkemerdekaan individual sangat mungkinakan justru menghalangi pengaturantindakan MNE yang semacam itu.

Sebagai contoh, Asosiasi ManajemenAmerika melaporkan bahwa dua pertigadari anggotanya secara rutin melakukanpengamatan elektronis terhadap parapekerjanya.^^ Semakin meningkatnyapengujian penggunaan obat terlarang olehpara pekeijanya secara acak oleh pemilikperusahaan swasta mencerminkan bentukinvasi lain dari privasi pekeija, di dalamsituasi tertentu, dianggap sebagaiperlakuan yang merendahkan. Meskibegitu, Pengadilan AS cenderungmendukung hak pemilik perusahaan swastauntuk mengawasi aktifitas pekerjanya,menjunjung hak perusahaan swasta untukmenjamin efisiensi bisnis danmengacuhkan hak-hak privasi.®^Sebaliknya, konstitusi AS melindungipekerja dari invasi sewenang-wenangterhadap privasi mereka oleh pejabatnegara.®'' Teori Liberal secara jelasmenyatakan bahwa perusahaan dan badanswasta lainnya berhak memiliki ruang yang

Webley melihat pemegang saham terdiri dari enam hal: karyawah, pemegang sahamdan p.enanam modal lain, penyupali, konsumen, masyarakat dan pesaing; dalam Webley,loc.cit.n. 26.

®'Steiner dan Alston, op.cit.n.i6, h. 187 dan data di pp.166-187.'*S.E. Wilborn, 'Meninjau Kembali Perbedaan antara Publik-Swasta: Pengawasan Pekerja

di Lingkungan Kerja' 32 GA, L. Rev. (1998) h. 825 par. 825-826.®3Ibid, pp.836-837. Lih, mis, Hart vs Seven Resort Inc, 947 o.2d 846 (Az.Ct. App.1997) dan

Rebel vs Unemployment Compensation Board of Review, no.76 W.D. Appeal Docket 1997, 723A.2d 156 (pa.S.C.1997), tentang keabsahan pemeriksaan penggunaan obat terlarang secaraacak. Telah disetujui bahwa ada situasi atau pekeijaan luarbiasa dimana penerapan pengujianacak penggunaan obat terlarang, baik oleh pemilik swasta maupun publik, sangat beralasan.Lih. Skinner us Railway Labour ActivitiesAssociation 489 US 602 (1989), tentang kemungkinanpengujian obat terlarang oleh pemerintah terhadap pengemudi yang perbah terlibat dalamkecelakaan lain lintas.

®^Wilborn, loc.cit.n.63, p.839.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional TerhadapHakAsasiManusia

lebih luas daripada pemerintah untukberusaha memenuhi kepentingannya.Meski begitu, dapat dipertanyakan apakah,dalam konteks AS, terdapat perbedaanyang relevan antara kepemilikan swastadan kepemilikan publik diluar kemurnianteoretis dari pembedaan publik-swasta,dengan pertimbangan dominasi sektorswasta sebagai penyerap tenaga kerjaterbesar di AS.

Contoh kedua adalah yang menyangkutmasalah perlukah media swasta diaturdengan undang-undang, untuk menjaminterwakilinya pluralitas opini dengandisesuaikan dengan prinsip kebebasanberbicara. Sejauh manakah media, swasta,umumnya dimiliki oleh MNE, harusdiwajibkan mengemukakan sikap danpandangannya secara publik ataumenutupi suatu kepentingan komersialyang dapat mempengaruhi isi dari tulisanmereka? Kemungkinan bahwa kewajibanHAM suatu MNE harus bervariasi sesuai

dengan besarnya kekuatan yang dimilikimereka dalam situasi tertentu. Sebagaicontoh, pemegang monopoli mediakemungkinan memiliki tanggungjawabHAM yang lebih besar daripadaperusahaan yang lebih kecil. Mungkin HAMmemang harus secara spesifik dilindungidari kekuasaan-kekuasaan monopolistik,seperti hak konsumen dan hak kompetisidilindungi dari kekuatan monopolistik olehHukum Anti-Trust.®5

' Contoh terakhir dari 'kasus berat' adalahketersediaan obat-obatan bagi rakyatmiskin. Pada tahun 1998, kontroversimuncul di Inggris berkaitan dengan apakahobat anti-impotensi Viagra harusdisediakan. di Pelayan Kesehatan NasionalInggris (NHS/ National Health Service).Pemerintah Inggris merasa bahwapermintaan pasar terhadap obat yangmahal ini terlalu membebani NHS. JikaViagra saja sudah memberatkan beban

NHS, dapat dibayangkan penganih dimasadepan mengenai tingginya ongkos danpermintaan bagi obat-obatan atau vaksinyang mahal lainnya untuk menyembuhkanpenyakit HIV/AIDS. Produksi obat inihampir pasti akan dimiliki oleh MNE. Hargadari obat ini barangkali akan amat sangatmahal, dengan mempertimbangkan biayadari penelitian dan pengembangan yangterus berlanjut, dan dengan adanyakemungkinan alami dan logis bagiperusahaan untuk mencari danmendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Apakah itu juga merupakanpelanggaran HAM, seperti pelanggaranterhadap hak atas kesehatan dan hak untukhidup, dengan melihat harga dari suatuobat atau vaksin HIV yang sangat tinggisehingga NHS pun dapat sangat terbebani?Lebih jauh lagi: apakah hal ini merupakanpelanggaran HAM bagi rakyat Afrika yangterinfeksi virus HIV/AIDS denganpenetapan harga obat yang sangat tinggisehingga menjauhkan obat tersebut darijangkauan mereka para penderita HIVterbanyak? Walaupun kemiskinan inimengharhbat negara-negara Afrika untukmendapatkan obat-obat mutakhir dariBarat, skenario HIV ini memunculkan isumengenai apakah pencarian keuntungandapat secara sah mengacuhkan kehidupanmanusia.

Hukum HAM Internasional, yangdiilhami oleh etika liberal, tidak dilengkapidengan aturan yang dapat memeraiigibanyak ekses buruk dari kekuatan swasta,walaupun dengan adanya dua usulanperubahan tersebut diatas. Perumusanserangkaian aturan HAM yangkomprehensif dan tepat bagi MNE adalahtugas yang tidak mudah. Dengan adanyakompleksitas masalah karakterisasi,komentar-komentar di atas memangditujukan sebagai desakan dan bahandiskusi di masa yang akan datang.

^sCf.,G. Amato, Anti-Trust dan Ikatan Kekuasaan (1997) di pp.1-4, 109-112.

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

Tanggung JawabPerusahaanMultinasional Tertiadap Hak Asasi Manusia

Penutup

MNE adalah badan internasional yangsangat kuat, memiliki kemampuan besaruntuk melakukan pelanggran HAM berat.Metode mutakhir dalam mengenakanakuntabilitas MNE atas pelanggarantersebut tidaklah efektif. Oleh karena itu

dibutuhkan perubahan dalam hukum HAMinternasional untuk menghadapi kekebalande facto dari MNE tersebut. Usaha untukmengenakan tugas dan kewajiban HAMterhadap MNE harus tetap diikuti denganusaha untuk memberikan kejelasan dalamrincian tugas dan kewajiban mereka ini.

Globalisasi ekonomi telah memfasilitasi

perkembangan kekuatan de facto MNE."Kekuatan mereka semakin diperbesar olehadanya hukum perdagangan internasional,yang memberi MNE lebih banyak hak danlebih sedikit kewajiban yang harusditegakkan. Usulan Peijanjian Multilateraltentang Investasi ('MAI'/ MultilateralAgreement on Investment) dirancang utukmenghadapi hak-hak investor asing yangjauh lebih besar. Pengenalan akan prinsipresiprositas dan penerapan kewajiban dantugas sangat dibutuhkan sebagai timbalbalik atas pelaksanaan hak-hak perusahaanyang sangat besar ini.

Saat ini adalah waktu yang tepat untuksuksesnya perubahan hukum internasionaluntuk semakin meningkatkaii akuntabilitasMNE. Perundingan yang sedangberlangsung berkaitan dengan MAI dapatmemberikan kesempatan kepada para ahliuntuk mendesak MNE menerima peraturanyang lebih ketat. Lebih jauh, denganadanya kehancuran besar ekonomi pasarbebas di wilayah Asia Tenggara dan Rusia,tuntutan akan peraturan yang labih ketatdalam ekonomi global datang dari banyaksudut, termasuk pertemuan Kelompok dariTujuh negara demokratik-industrialis (G-

7) pada Oktober 1998. HAM harusmengambil keuntungan dari lingkunganpotensial yang memiliki aturan yangmemihak HAM untuk mendorong lebihjauh pelaksanaan peraturan HAM bagiMNE. Secara umum, advokasi HAM harusmenjamin tercantumnya nilai-nilai HAMdalam setiap agenda internasional, agarHAM tidak menjadi nilai yang usang dalamera pasar bebas global.^'

Daftar Pustaka

D. Vagts, "The Multinational Enterprise: ANew Change for Transnational Law',83 Harv. L. Rev. (1970) h. 739-740; R,Vernon, 'Economic Sovereignty atBay', 47 Foreign Affairs. (1968) h. 110-114.

M. Lippman, 1985. 'Transnational Corporations and Repressive Regimes: TheEthical Dilemma', 15 Cal. W. Jnt'l L. J.h. 542 bag. 545.

P.J. Spiro, 1996. 'Merosotnya NegaraBangsa dan Pengaruhnya terhadapHukum Ekonomi Konstitusional dan

Internasional - Potensi Global Baru:

Organisasi Non Pemerintah dan Pasar"Tak Teratur'", 18 Cardozo Law Reverence. h. 957.

A.M. Mayer, 1997. 'Hukum dan Etika dalamPasar Baru: Suatu Pengantar', 18 U. Pa.J. Int'l Econ L. p. 1153.

S. Webley, 'Sifat dan Nilai Peraturan EtisInternal' dalam: M.K. Addo (ed.),Standar HAM dan TanggungjawabPerusahaan Transnasional (1999), h.107.

S. Livingstone, 1999. 'Strategi Ekonomibagi Penegakan HAM', dalam: A.Hegartydan S. Leonard (ed.), Agenda HAMuntuk Abad Duapuluh Satu.

^^Livingstone, loc.cit.n. 34.^'Alston, loc.cit.n.52, terutama pada pp 442 dan 447.

UNISIA NO. 44/XXV/1/2002

Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Terhadap Hak Asasi Manusia

Allan Asher, Delegasi Australia, KomisiPerusahaan Transnasional PBB,Laporan Sesi ke-i8, New York.

Braithwaite, loc.cit.n.38, h.19; J.P. Eaton,'Tragedi Nigeria, Aturan LingkunganPerusahaan Transnasional, dan HAMmenuju Lingkungan yang Sehat', 15B.U.International Law Journal. 1997,h.261, par.280.

P. Alston, 1997. 'Miopia Para PelayanPublik: Pengacara Internasional danGlobalisasi", 8 EJIL h.435; Spiro,loc.cit.n.i8.

Orentlicher and Gelatt, loc.cit.n.31, par 98-99.

M. Friedman, 'Tanggungjawab Sosial dariBisnis adalah Meningkatkan Keuntungan',Teh New York Times Magazine (13 Sept.1970).

UNISIA NO. 44/XXV/I/2002

T. Donaldson, Etika Bisnis Internasional1989, h.84; dan M.J. Whincrop dan M.E.Keyes, 'Perusahaan, Kontrak,Masyarakat: Sebuah Analisa Pengaturandalam Hukum Privatisasi PerusahaanPublik and Publikisasi Perusahaan

Swasta', 25 Federal Law Review. (i997)h. 51 par 71-

Steiner dan Alston, op.cit.n.i6, h. 187 dandata di pp.166-187.

S.E. Wilborn, 'Meninjau Kembali Perbedaanantara Publik-Swasta: PengawasanPekeija di Lingkungan Keija' 32 GA, L.Rev. (1998) h. 825 par. 825-826.

Cf.,G. Amato, 1997. Anti-Trust dan Ikatan. Kekuasaan. di pp.1-4, 109-112.