TELAAH SINGKAT STRUKTUR DAN DESAIN ORGANISASI …

25Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010

Telaah Singkat dan Sturktur Desain Organisasi PerangkatPemerintahan Nasional Pasca Pemilu 2009

:: Idup Suhady

TELAAH SINGKAT STRUKTUR DAN DESAIN ORGANISASI PERANGKATPEMERINTAHAN NASIONAL

PASCA PEMILU 2009

Idup SuhadyLembaga Administrasi Negara Jakarta

Jl. Veteran No. 10 Jakarta

A Brief Review on Government Organization Design and StructureAfter General Election 2009

AbstractThe design and structure of government organization become very important in picturing sorts of needed government

institutions, their roles and responsibilities, authorities, and interaction among institutions. They also function as a formalinstrument for implementing public policy within the state. Therefore, a review on government organization design andstructure in this context is considered very crucial.

The writer recognizes the fact that design and structure of government organization cannot be apart from certain politicalinterest in the name of people’s will. The members of Ministerial Board formed by the elected president of General Election 2009stem from political parties or a group of political parties backing the candidates of president and vice president. Withoutdisregarding the important dimension of political interest, this writing focuses more on the view point of public administration.This review employs Law No 39 Year 2008 and Presidential Regulation No 47 Year 2009 about State Ministry as the mainformal-normative reference.

Keywords: Government organization, general election, public administration, public policy.

A. PENDAHULUANRobbins dalam tulisannya Teori Organisasi

(Struktur Desain dan Aplikasinya) antara lainmenyatakan bahwa: “Struktur organisasi berkenaandengan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melaporkepada siapa, dan bagaimana mekanisme koordinasiformal serta pola interaksi yang akan diikuti,sedangkan desain organisasi berkenaan dengankontruksi dan mengubah struktur organisasi untukmencapai tujuan-tujuan organisasi. Mengkonstruksidan mengubah sebuah organisasi sama denganmembangun dan memperbaharui organisasi yangdimulai dengan tujuan akhir. Perancang kemudianmenciptakan cara atau rencana untuk mencapaitujuan itu. Pada pembentukan organisasi, rencana(cetak biru) atau dokumen itu adalah baganorganisasi” (1994). Kerangka pemikiran yangdemikian melandasi telaahan singkat ini, yangdiharapkan dapat memperkaya khasanah pengeta-huan teori dalam praktik public administration diIndonesia, terkait dengan pengembangan ilmuadministrasi negara yang perlu terus didorong.

Pembenahan perangkat pemerintah dalampengertian kelembagaan dari segi teori organisasiyang meliputi struktur, desain organisasi danaplikasinya dalam kerangka sistem administrasi(pemerin-tahan) negara Republik Indonesia dapatditelusuri pada berbagai peraturan perundanganseperti: Keputusan Presidium Kabinet, KeputusanPresiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah,Undang-Undang bahkan dalam Konstitusi, baiksebelum maupun pasca amandemen UUD 1945.

Upaya pembenahan tersebut yang menghasilkanstruktur dan desain organisasi dilakukan denganistilah yang bermacam-macam seperti penataan,penyempurnaan, penyederhanaan, penggabungan,penghapusan, pemisahan unit organisasi,perubahan nomenklatur dan sebagainya.Kesemuanya diharapkan agar satuan organisasikegiatan pemerintah mampu menghandle beban kerjaguna mendukung kelancaran jalannya rodapemerintahan secara efektif, efisien dan produktifdalam artian berkinerja tinggi.

Di era pemerintahan Orde Baru pembenahankelembagaan pemerintah baik pusat maupun daerahmerupakan bagian dari “over-all administrativereform”, yang bersifat continuous dalam mendukungpembangunan nasional. Hal itu bisa ditelaah dalamdokumen Repelita I sampai dengan Repelita ke VIkarena Repelita ke VII tidak sempat berlangsungmengingat kemudian bergulir “Era ReformasiNasional di segala bidang kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Dalam era reformasi inipunperubahan kelembagaan terus berlangsung dalamplatform “Reformasi Birokrasi” untuk memperolehstruktur dan desain yang dipandang tepat. Prosespembenahan melibatkan para “elit politik” di tataranlembaga legislatif dan eksekutif penyelenggarakekuasaan pemerintahan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam disciplineilmu public administration suatu departemen ataupunkementerian adalah merupakan organisasi/lembagayang berfungsi antara lain sebagai wadah kegiatanpengelolaan kebijakan publik. Dalam istilah ilmu

26 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 Maret 2010


:: Idup Suhady

public administration, politik negara dan politikpemerintah seperti yang termuat dalam penjelasanUUD 1945 (sebelum amandemen), menurut Djamin(2003) disebut “public policy”, yang semenjak empatdekade terakhir merupakan bidang yang cukuppenting dalam studi public administration.

Public policy making merupakan fungsi pemerintahyang sangat penting, namun juga yang tersukar,karena membutuhkan penelitian yang cermat,menyentuh berbagai bidang urusan pemerintahandan saling berkaitan yang menuntut pendekatansistem dan berdampak sistemik pula.

Seluruh kebijakan (ada yang menyebut kebijakanpemerintah), pada umumnya dirumuskan dalamperaturan perundangan dan harus konsisten satudengan yang lainnya (mutually consistent policies).

Tampaknya eksistensi kelembagaan perangkatpemerintah sebagai wadah pelaksanaan public policyitu tidak akan steril dari pertimbangan dankepentingan politik tertentu, mengingat proseskebutuhan dan pembentukan serta tujuannyaberkaitan dengan pernyataan kehendak rakyat yangtermuat dalam konstitusi negara. Mengapa demikian?Karena kabinet yang akan dibentuk oleh Presidenterpilih hasil Pemilu 2009 merupakan Dewan Menteri(sejumlah menteri yang terorganisasikan) yangkandidat anggotanya ditengarai berasal dari partaipolitik atau gabungan partai politik peserta pemilupengusung pasangan calon Presiden dan WakilPresiden yang bersangkutan. Menteri-menteri itudalam jabatan politik dengan style leadership-nyamasing-masing akan memimpin KementerianNegara, yaitu lembaga yang mengelola urusanpemerintahan di bidang tertentu sebagai perangkatpemerintah pusat yang membantu Presiden dalammenyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Telaahan dalam tulisan ini bersifat akademik,dalam ranah public administration terlepas darikepentingan politis tertentu, sekalipun tidak dapatdisangkal bahwa organisasi pemerintahan dalamartian dinamis sebagai salah satu unsur pokok dantool of public administration dalam mencapai tujuannegara selalu dipengaruhi oleh dinamika politik yangberkembang dalam proses penyelenggaraanpemerintahan/negara dan pembangunan setiapbangsa. Mengingat dalam praktik pemerintahan diIndonesia selain kementerian negara terdapat pulasatuan organisasi pemerintah yang disebut lembagapemerintah non departemen yang berperan pentingdalam menunjang kelancaran pemerintahan, makatelaahan inipun meliputi eksistensi dari perangkatpemerintah tersebut.

Telaahan kelembagaan perangkat pemerintahpasca Pemilu 2009 ini utamanya berkenaan denganKementerian Negara akan membahas struktur dandesain organisasi dengan referensi Undang-UndangNo. 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. 47Tahun 2009 menyangkut Kementerian Negara.Telaahan juga menyinggung Lembaga Pemerintah

Non Departemen (Kementerian) dalam kontekshubungan fungsional dengan Kementerian Negaradalam sistem kelembagaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia.

B. KELEMBAGAAN PERANGKAT PEMERIN-TAHAN SAAT INIEksistensi lembaga (organisasi) pemerintah dalam

sistem penyeleng-garaan kekuasaan pemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) padatataran lembaga eksekutif ditinjau dari optik publicadministration meliputi perangkat pemerintah pusatdan perangkat pemerintah daerah. Perangkatpemerintah yang disebut terakhir terbentuk sebagaikonsekuensi pelaksanaan kebijakan desentralisasidalam NKRI yang melahirkan Pemerintah DaerahProvinsi, Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerahtersebut melalui perangkatnya menyelenggarakanotonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerin-tahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagaiurusan pemerintah pusat. Dengan demikianeksistensi kelembagaan perangkat pemerintahan baikdi tingkat pusat maupun daerah ditentukan olehdimiliki atau tidak dimilikinya sesuatu urusanpemerintahan oleh pemerintah pada kedua levelpemerintahan tersebut di atas. Telaahan iniselanjutnya dibatasi pada kelembagaan levelpemerintah pusat, yang otoritasnya berlingkupnasional.

Pada intinya dalam praktek penyelenggaraanpemerintahan sebelum berlakunya Undang-UndangNo. 39 Tahun 2008. Presiden dibantu oleh sejumlahmenteri negara yang memimpin suatu lembagapemerintah. Lembaga pemerintah tersebut ada yangdiberi nomenklatur “departemen” dan ada pula yangdiberi nomenklatur “kementerian”. Setiap lembagaitu mengelola urusan pemerintahan di bidangtertentu yang menjadi beban tanggung jawab menteriyang bersangkutan. Dalam bahasa konstitusirumusannya: “setiap menteri membidangi urusantertentu dalam pemerintahan” (Pasal 7 UUD 1945).Secara semantik istilah “urusan tertentu dalampemerintahan” (bukan urusan pemerintahan dibidang tertentu) dapat ditafsirkan sebagai berikut:1. Urusan yang termasuk kedalam tugas pokok

organisasi (line function) yang berhubunganlangsung dengan kegiatan pencapaian tujuannegara dalam rangka pemenuhan kebutuhan/hak-hak rakyat (pelayanan publik).

2. Urusan bersifat internal pemerintah dalam rangkamenunjang kelancaran, ketertiban, efisiensi,efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahandalam mencapai tujuan negara. Seperti misalnyapersonil, organisasi dan manajemen, kearsipan,perkantoran yang kesemuanya termasuk dalamtugas bantuan (staf function atau bidangadministrasi/manajemen)



:: Idup Suhady

Oleh karena itu dalam konteks ilmu publicadministration istilah urusan pemerintahan perludiberikan batasan atau pengertian yang jelas,mengingat dalam Undang-undang No. 39 tahun2008 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan“urusan pemerintahan” adalah setiap urusansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945". Namun rumusan pengertian urusanpemerintahan dalam produk hukum tersebut tidakditemukan. Secara akademik kerancuan semantik iniperlu dibenahi karena setiap disiplin ilmumempunyai terminologi tertentu yang digunakansecara konsisten dan bisa bermakna lain dalamtinjauan disiplin ilmu yang berbeda.

Kembali pada perihal perangkat pemerintah yangmembantu Presiden. Disamping Menteri Negara,Presiden juga dibantu oleh sejumlah Kepala LembagaPemerintah Non Departemen (LPND) yang bidangtugasnya tidak tercakup atau tidak merupakan tugaspokok Departemen/Kementerian dan atau bersifatlintas instansi. Dari sudut struktur atau desainorganisasi Kepala LPND ini berada di bawah danbertanggung jawab kepada Presiden. Namun dalamhal tertentu antara lain dalam penyusunan kebijakanyang terkait instansi lain dan dalam pemecahanmasalah-masalah pelaksanaan kebijakan tertentu,Kepala LPND berada dalam koordinasi fungsionalMenteri Negara tertentu. Artinya mekanismehubungan antara kedua pejabat itu bukan hirarkikal(atasan dan bawahan). Mekanisme koordinasi yangformal ini penting terutama guna mengurangi terlaluluasnya rentang kendali (span of control/span ofmanagement) dari Presiden terhadap parapembantunya. Oleh karena itu penentuan jumlahkeseluruhan kementerian yang akan dibentukharuslah didasarkan atas kajian yang cermat.

Pemberian nomenklatur (penamaan unit)“Departemen” dan atau “Kantor Menteri Negara”dalam praktek penyelenggaraan pemerintahanselama ini sebelum terbitnya undang-undangKementerian Negara tidaklah tanpa reasoning. Studiempiris terhadap penyelenggaraan pemerintahan(praktek public administration) di Indonesiakhususnya bidang keorganisasian dalam rangkapenjabaran ketentuan UUD 1945 (sebelumamandemen) pasal 17 ayat (3), dibedakan adanyanomenklatur “Departemen”, dan “Kantor MenteriNegara” (kemudian disebut Kementerian), karenaadanya pembedaan jenis dan sifat pelaksanaan tugasdari kedua lembaga itu. Pembedaan itu tidakbertentangan dengan konstitusi, karena berdasarkanketentuan konstitusi, Presiden mengangkat :1. Menteri Negara yang diberi wewenang public

policy making, pelaksana pouvoir executive. Menteri(Negara) ini memimpin departemenpemerintahan.

2. Menteri (Negara) non porto folio (zonder portofolio)seperti Menteri (Negara) Koordinator dan Menteri

Negara di bidang tertentu sebagai staf Presidendalam rangka meningkatkan daya guna dan hasilguna institusional dan manajerial kepemerin-tahan oleh Presiden selaku kepala lembagaeksekutif. Menteri Negara ini tidak memimpindepartemen pemerintahan.Sebenarnya antara nomenklatur Departemen dan

Kementerian tidaklah berbeda. Istilah “department”dipakai di USA, sedangkan “ministry” di Belandayang keduanya karena pengaruh perkembanganpublic administration yang berlangsung di negara-negara Anglo-Saxon dan Eropa Continental.Kementerian tentunya berbeda dengan KantorMenteri Negara yang Menterinya disebut Menterizonder portofolio dalam konteks struktur dan desainorganisasinya.

Djamin (2003) menyinggung hal ini sebagaiberikut:

“Dalam era reformasi, yang seharusnyamemperbaiki yang kurang baik sekarang malahterdapat dua nomenklatur sekaligus, yaituDepartemen dan Kementerian. NomenklaturKementerian justru diberikan pada menteri-menteriNegara zonder portofolio, yaitu Menko dan Menneg.Dahulu nomenklaturnya “Kantor Menteri Negara”.Titulatur di masa lalu yang berlaku untuk Menteriyang tanpa portofolio tersebut adalah “MenteriNegara”, sedangkan bagi menteri yang memimpinDepartemen “Menteri” saja, seperti MenteriPertanian, Menteri Pertahanan dan sebagainya.Nomenklatur dan titulatur telah ditertibkan padapermulaan zaman orde baru, sebagai koreksiterhadap kesimpangsiuran sebelumnya.Nomenklatur dan titulatur dalam aparaturpemerintahan perlu dibakukan agar dimengerti olehmasyarakat luas dan dapat dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan. Mengapa selama ini diDepartemen terdapat Direktorat-direktorat Jenderalsedangkan di Kantor Menteri Negara Asisten-Asisten? Ini semua diatur setelah ada penelitan yangcukup mendalam

Dari sudut organisasi, persoalan struktur dandesain kedua jenis perangkat pemerintahan itupunsangatlah berbeda. Misalnya pada Departementerdapat Direktur Jenderal dan Sekretariat Jenderaltetapi pada Kantor Menteri Negara (Menko danMeneg) terdapat Asisten (kemudian diubah menjadiDeputi) Menteri dan Sekretaris Menteri Negara,sekarang jabatan itu menjadi unit dengannomenklatur Sekretariat Kementerian Negara yangdikepalai oleh Sekretaris Kementerian Negara.

Penggunaan nomenklatur dan titulatur yangberbeda dalam struktur dan desain Kementeriandengan Departemen dapat dipahami karena dalamperkembang-annya landasan yuridis pembentukandan pengubahan/penataannya ditetapkan dalamproduk hukum yang berbeda diantaranya:a. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974, yang

mengatur Pokok-Pokok Organisasi Departemen.



:: Idup Suhady

b. Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001, yangmengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Kewenangan dan Struktur Organisasi dan TataKerja Menteri Negara.

c. Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja MenteriNegara Koordinator.

d. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan danSusunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

e. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasidan Tata Kerja Kementerian Negara.Dalam rangka transisi pelaksanaan pasal 17

UUDNRI 1945, dalam hal ini Undang-undangtentang Kementerian Negara sebagaimana disebutdimuka, penertiban nomenklatur dan titulatur yangberimplikasi pada pembedaan struktur dan desainorganisasi perangkat pemerintah pusat yang disebutDepartemen dan Kementerian hendaknya dilakukansecara tepat dan konsisten disertai sosialisasi yangluas agar dipahami oleh seluruh aparatur dan pihak-pihak yang menaruh perhatian.

Pembedaan nomenklatur (departemen dankementerian) yang pada gilirannya menimbulkanperbedaan titulatur dalam desain organisasi,mestinya juga menjadikan struktur dan desain yangberbeda antara keduanya. Kelembagaan kementeriannegara yang ruang lingkup tugasnya berkenaandengan perumusan kebijakan dan koordinasipelaksanaan kebijakan dibidangnya, demikian jugaKementerian Koordinator, ruang lingkup tugasnyaberkenaan dengan koordinasi dalam perencanaan,penyusunan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaankebijakan dari sudut jumlah unit dan jenjanghierarkhi mestinya tidak akan seperti strukturorganisasi Departemen. Dengan perkataan lainbentuk dan susunan jabatan/organisasi Kementerianitu lebih ramping/sederhana dibanding Departemen.

Studi empirik yang dilakukan menunjukkansusunan organisasi Departemen dan Kementerianmakin bertambah besar, karena makin bertambahnyajenjang dan jumlah jabatan struktural di keduakelembagaan perangkat pemerintah tersebut.Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomidaerah seluas-luasnya melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakandengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,mengisyaratkan semakin banyaknya urusanpemerintahan yang harus diserahkan kepada daerah.Konsekuensi dari hal itu ialah bahwa beban kerjapenanganan jumlah urusan oleh perangkatpemerintahan nasional harus makin kecil, sehinggajumlah keseluruhan departemen/Kementerian bisalebih sedikit dan unit-unit organisasinya lebihsederhana. Inilah mestinya indikator “perampinganbirokrasi”, dalam platform reformasi birokrasi dapatterejawantahkan secara riil.

Menyongsong dilaksanakannya undang-undangtentang Kementerian Negara sebagai amanatkonstitusi (UUD Negara RI 1945) Pasal 17, tampaknyapemerintah telah bersiap diri melakukan perubahankebijakan bidang kelembagaan dengan meluncurkanPeraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 yangmengintegrasikan berbagai pengaturan kelembagaanKementerian Koordinator, Kementerian Negara danDepartemen-Departemen yang eksis dalam satupaket kebijakan yang sebelumnya ditetapkan secarasendiri-sendiri. Struktur dan desain organisasikementerian dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun2005 ditengarai akan menjadi pola pengorganisasiankemen-terian dalam Kabinet Pasca Pemilu Presidendan Wakil Presiden 2009, sebagai pelaksanaanUndang-Undang No. 39 Tahun 2008, denganpenyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlusebagai rambu-rambu dalam menata kelembagaanpara Menteri pembantunya.

Sebelum lahirnya undang-undang KementerianNegara Presiden melalui hak prerogatifnyamempunyai kebebasan penuh untuk mengangkatsejumlah Menteri pimpinan Kementerian tanpa batas.Namun undang-undang tersebut di atas dengantegas membatasi jumlah keseluruhan kementerianpaling banyak 34 buah. Secara otomatis ketentuanitu merupakan pagu untuk menentukan jumlahMenteri Negara (termasuk jumlah Departemen/Kementerian) yang menjadi Pembantu Presidenterpilih dalam menetapkan desain Kabinetnya.Penetapan batas jumlah/pagu Kementerian inisangat signifikan dalam rangka mencegahpengembangan organisasi birokrasi pemerintahanyang tidak terkendali.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 39Tahun 2008, Departemen berjumlah 20 buahsedangkan Kemen-terian Negara 10 buah danKementerian Koordinator 3 buah. Dengan demikianjumlah keseluruhan lembaga pembantu Presidenyang dipimpin oleh Menteri yang seluruhnya disebutKementerian Negara adalah sebanyak 33 buah. Secaraberturut-turut berdasarkan Peraturan Presiden No. 9Tahun 2005, nomenklaturnya adalah sebagai berikut:1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan.2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat.4. Departemen Dalam Negeri.5. Departemen Luar Negeri.6. Departemen Pertahanan.7. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.8. Departemen Keuangan.9. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.10. Departemen Perindustrian.11. Departemen Perdagangan.12. Departemen Pertanian.13. Departemen Kehutanan.14. Departemen Perhubungan.



:: Idup Suhady

15. Departemen Kelautan dan Perikanan.16. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.17. Departemen Pekerjaan Umum.18. Departemen Kesehatan.19. Departemen Pendidikan Nasional.20. Departemen Sosial.21. Departemen Agama.22. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.23. Departemen Komunikasi dan Informatika.24. Kementerian Negara Riset dan Teknologi.25. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.26. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.27. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.28. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara.29. Kementerian Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal.30. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional.31. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.32. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.33. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

Dilihat dari desain strukturnya, ketiga jenisorganisasi perangkat pemerintahan tersebut di ataspenataan unitnya telah dipolakan sebagai berikut:1. Pada Kementerian Koordinator.

Di ketiga Lembaga ini terdapat satuan organisasi/jabatan yang bersifat suporting, operating danadvicing terhadap tugas Kementeriannya:a. Sekretariat Kementerian Koordi-nator, yang

terdiri dari dua Biro dan Biro terdiri palingbanyak lima Bagian, sedangkan Bagian terdiridari paling banyak tiga Sub Bagian.

b. Deputi pada Kementerian Koordinator,jumlahnya ditentukan sesuai dengankebutuhan dan beban kerja. Deputi dibantuoleh paling banyak lima Asisten Deputi.Selanjutnya Asisten Deputi dibantu olehpaling banyak empat Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari dua Sub Bidang.Dalam pelaksanaan tugasnya Deputi ini secaraadministratif dikoordinasikan oleh SekretarisKementerian Koordinator.

c. Staf Ahli Menteri Koordinator, jumlahnyapaling banyak tujuh orang, dan dalampelaksanaan tugasnya secara administratifdikoordinasikan oleh Sekretaris KementerianKoordinator.

2. Pada Departemen-Departemen.Secara struktural desain dari organisasidepartemen terdiri dari:a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri dari paling

banyak lima Biro, kemudian Biro terdiri daripaling banyak empat Bagian, sedangkanBagian terdiri dari paling banyak tigaSubbagian.

b. Direktorat Jenderal, jumlahnya ditentukansesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.Unsur pelaksana ini terdiri dari SekretariatDirektorat Jenderal dan paling banyak limaDirektorat. Sekretariat Direktorat Jenderal,terdiri dari paling banyak empat Bagian danBagian terdiri dari paling banyak tigaSubbagian. Selanjutnya Direktorat terdiri daripaling banyak lima Sub Direktorat dan SubBagian Tata Usaha, sedangkan Sub Direktoratterdiri dari dua Seksi.

c. Inspektorat Jenderal, sebagai unsurpengawasan, secara struktural terdiri dariSekretariat Inspektorat Jenderal dan palingbanyak empat Inspektorat. SekretariatInspektorat Jenderal, terdiri dari paling banyakempat Bagian, sedangkan Bagian terdiri daridua Subbagian. Inspektorat membawahkanSub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok JabatanFungsional.

d. Badan dan/atau Pusat,Pada Departemen dapat dibentuk Badan dan/atau Pusat sebagai pelaksana tugas tertentuyang karena sifatnya tidak tercakup dalamtugas Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderalataupun Inspektorat Jenderal. Jumlah Badandan/atau Pusat ditentukan sesuai kebutuhandan beban kerja.Secara struktural, Badan terdiri dari SekretariatBadan dan paling banyak empat Pusat/Biro.Sekretariat Badan terdiri dari paling banyaktiga Subbagian. Selanjutnya Pusat atau Birodilingkungan Badan terdiri dari KelompokJabatan Fungsional dan/atau dapat terdiri daripaling banyak tiga Bidang/Bagian, yangmasing-masing terdiri dari dua Subbidang/Subbagian.Dari struktur dan desain organisasi, selainadanya Pusat di lingkungan Badan,dimungkinkan pula terdapat Pusat yangberdiri sendiri di bawah rantai komando/hirarkhi Menteri, namun dalam sistempertanggungjawabannya melalui jalurkomunikasi/koordinasi dari SekretarisJenderal. Secara struktural Pusat ini terdiri dariBagian Tata Usaha dengan tiga Subbagian danBidang dengan tiga Subbidang.

e. Staf Ahli Menteri, merupakan kelompok tenagaahli yang bidang keahliannya tidak menjadibagian dari bidang tugas Sekretariat Jenderal.Direktorat Jenderal, Badan atau InspektoratJenderal. Kelompok ini terdiri dari palingbanyak lima orang, dan dibantu olehSubbagian Tata Usaha sebagai unitperbantuan yang secara organik merupakanunit di bawah Sekretaris Jenderal. Dalampelaksanaan tugasnya Staf Ahli secaraadministratif di koordinasikan oleh SekretarisJenderal.



:: Idup Suhady

f. Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis.Departemen yang menyelenggarakan urusanpemerintahan yang tidak diserahkan kepadadaerah dapat membentuk instansi vertikalyang struktur dan desainnya ditetapkan olehPresiden. Departemen juga dapat membentukUnit Pelaksana Teknis (UPT)sebagai pelaksanatugas teknis operasional/atau tugas teknispenunjang.

3. Pada Kementerian Negara.Struktur dan desain pada Kementerian Negaraini unsur-unsur organisasinya tidak berbedadengan Kementerian Koordinator, kecuali jumlahunit/jabatannya sedikit berbeda. Pada strukturdan desain lembaga Kementerian Negara,terdapat:a. Sekretariat Kementerian, yang terdiri dari dua

Biro, empat Bagian dan Bagian terdiri daripaling banyak tiga Subbagian.

b. Deputi ditentukan jumlahnya sesuaikebutuhan dan beban kerja, dan paling banyakmembawahkan lima Asisten Deputi.Selanjutnya Asisten Deputi terdiri dari palingbanyak empat Bidang dan masing-masingBidang terdiri dari dua Subbidang. Dalampelaksanaan tugasnya para Deputi inidikoordinasikan oleh Sekretaris KementerianNegara.

c. Staf Ahli Menteri, paling banyak lima orang,yang berada di bawah Menteri, namun dalampelaksanaan tugasnya secara administratifdikoordinasikan oleh Sekretaris KementerianNegara.

Dengan demikian kelembagaan Kementerian/Departemen bila ditinjau dari struktur dan desainorganisasinya telah mengalami berbagai perubahandari awal penataan dengan pola dasar KeputusanPresiden No. 44 Tahun 1974. Demikian pula poladasar struktur dan desain Kementerian/Koordinator,Kementerian/Kantor Menteri Negara telah berubahdibandingkan ketika dalam kurun waktupemerintahan orde baru.

Apakah pola struktur dan desain organisasiKementerian Negara berdasarkan Peraturan PresidenNo. 9 Tahun 2005 cenderung dipertahankan dalamrangka pelaksanaan tugas Kabinet Presidenmendatang? Hal itu perlu dikaji lebih lanjut dalamperaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008.

Paparan berikut adalah mengenai lembagapemerintah non departemen (non kementerian), baikstruktur maupun desain kelembagaannyaberdasarkan peraturan perundangan yang terkait.

Dalam praktek public administration di Indonesia,sekalipun berdasarkan konstitusi tidak dikenaladanya lembaga pemerintah non departemen namuneksistensinya merupakan realita yang tidak dapat

dipungkiri. Studi empirik menunjukkan kebutuhanuntuk membentuk dan mengembangkan perangkatpemerintahan yang satu ini adalah untukmelaksanakan tugas tertentu yang tidakdilaksanakan oleh Departemen atau tidak termasukdalam ruang lingkup urusan pemerintahan di bidangtertentu yang menjadi core tugas lini Departemen. Daritelaah terhadap sejarah perkembangan kelembaga-annya terdapat tugas-tugas khusus yang diembanoleh lembaga pemerintah non departemen yaitu :a. Tugas lembaga yang bersifat pelaksanaan.b. Tugas lembaga yang bersifat bantuan/dan atau

staf.c. Tugas lembaga yang bersifat koordinasi.

Berdasarkan pemilahan sifat tugas tersebut, makasejumlah lembaga itu dikategorikan kedalam tigakelompok tersebut dengan berbagai nomenklatur dantitulatur yang digunakan dalam struktur dan desainyang tidak terpola seperti halnya Departemen.Lembaga pemerintah non departemen sebagai genuslainnya dari kelembagaan pemerintahan nasionaldisamping Departemen/Kementerian, mestinyatidak berkecimpung dalam urusan pemerintahanyang menjadi bidang tanggung jawab dan tugasDepartemen/Kementerian. Adapun tatahubungannya dengan Departemen/Kementerianialah dalam hal koordinasi, yaitu bahwa dalampelaksanaan tugasnya masing-masing, LPND beradadalam koordinasi Menteri tertentu.

Mengenai jumlah lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan Peraturan Presiden No. 11Tahun 2005 adalah sebanyak 22 buah yang terdiridari:a. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN.b. Arsip Nasional disingkat ANRI.c. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN.d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

disingkat PERPUSNAS.e. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

disingkat BAPPENAS.f. Badan Pusat Statistik disingkat BPS.g. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN.h. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat

BAPETEN.i. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN.j. Badan Intelijen Negara disingkat BIN.k. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG.l. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

disingkat BKKBN.m. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional

disingkat LAPAN.n. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

disingkat BAKOSURTANAL.o. Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan disingkat BPKP.p. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat

LIPI.q. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

disingkat BPPT.



:: Idup Suhady

r. Badan Koordinasi Penanaman Modal disingkatBKPM.

s. Badan Pertanahan nasional disingkat BPN.t. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat

BPOM.u. Lembaga Ketahanan Nasional disingkat

LEMHANAS.v. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG.

Adapun ketentuan mengenai koordinasi antaralembaga pemerintah non departemen denganKementerian/Departemen dalam PeraturanPemerintah No. 64 Tahun 2005 disebutkan sebagaiberikut: (1) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing LPND dikoordinasikan oleh Menteri, yangmeliputi :a. Menteri Dalam Negeri bagi BPN.b. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan

LEMHANAS.c. Menteri Perdagangan bagi BKPM.d. Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN.e. Menteri Pendidikan Nasional bagi PERPUSNAS.f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

bagi LAN, BKN, BPKP, dan ANRI.g. Menteri Negasra Riset dan Teknologi bagi LIPI,

LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN,BAKOSURTANAL, dan BSN.

h. Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunanbagi BAPPENAS dan BPS.

i. Menteri Perhubungan bagi BMG.Koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi

dalam perumusan kebijakan yang berkaitan denganinstansi Pemerintah lainnya dan penyelesaianpermasalahan yang timbul dalam pelaksanaankebijakan dimaksud.

Adapun struktur dan desain organisasi lembagapemerintah non departemen berbeda denganDepartemen/Kementerian, baik menyangkutnomenklatur dan titulatur, termasuk unsur-unsurorganisasinya. Secara struktural organisasi lembagapemerintah non departemen terdiri dari :1. Kepala Lembaga. Dijabat oleh PNS dalam hal

jabatan struktural eselon I/a. Mengenaipengangkatan dalam jabatan pimpinan lembagapemerintah non departemen ini terdapat kriteriatertentu yang tidak dimiliki oleh setiap lembagasecara umum. Artinya terdapat perlakuan khusus.Misalnya sekalipun status kepegawaianpimpinannya merupakan pejabat karier/jabatannegeri tetapi bila Presiden menentukan lain, makajabatan tersebut dapat dipangku oleh bukanpegawai negeri. Misalnya apabila dijabat olehpejabat setingkat Menteri maka Kepala lembagatersebut tidak diberi eselon (jabatan non eselon).Selain itu terdapat pula jabatan “Wakil Kepala”,yang karena ketentuan peraturan perundangandisebut dengan jelas tentang eksistensi jabatan itu.Akan tetapi ada pula jabatan Wakil Kepala tersebutyang diadakan kemudian karena pertimbangantertentu oleh Presiden. Pada umumnya tugas

“Wakil Kepala” adalah membantu Kepala dalammelaksanakan tugas memimpin lembaga.

2. Sekretariat Utama, sebagai unsur pembantupimpinan lembaga yang merupakan unit eselonI/a yang dijabat oleh Sekretaris Utama. Dahulujabatan ini bertitulatur “Sekretaris” lembaga yangbersangkutan dalam jenjang jabatan eselon II/a.Sekretaris Utama ini terdiri atas sejumlah Biro,kemudian Biro terdiri atas sejumlah Bagian.Selanjutnya unit ini dirinci kedalam sejumlah SubBagian.

3. Deputi, merupakan unsur pelaksana lembaga,yang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala. IstilahDeputi disini mengandung pengertian “jabatan”dan “unit organisasi”. Nomenklatur disamakandengan titulatur sehingga ada kerancuansemantik dalam struktur dan desain kelembagaan.Istilah atau titulatur “Deputi” (Deputy = Inggris)pengertiannya dalam bahasa kita adalah “WakilKepala” sebagai pembantu Kepala dalammemimpin lembaga. Pengadopsian istilah asingke dalam bahasa administrasi negara kita seperticontoh di atas perlu dibenahi dan dibakukandalam statu Glossary Administrasi NegaraIndonesia. Secara struktural Deputi pada lembagapemerintah non departemen ini (Deputi sebagaiunit) terdiri atas Direktorat dan/atau Pusat. Baikjumlah deputi, direktorat maupun pusat padalembaga pemerintah non departemen ini tidakditetapkan pembatasannya, demikian pula satuanorganisasi di bawahnya. Titulatur untukpemimpin Direktorat adalah “Direktur”,sedangkan Pusat adalah “Kepala Pusat”.Direktorat terdiri atas Sub Direktorat danDirektorat terdiri atas Seksi. Pusat terdiri atasBidang dan Bagian.

4. Unit Pengawasan. Pada lembaga pemerintah nondepartemen dapat dibentuk Unit PengawasanFungsional Internal dengan nomenklaturInspektorat Utama atau Inspektorat. InspektoratUtama dipimpin oleh Inspektur Utama dalamjenjang jabatan eselon I/a, sedangkan bilaInspektorat dipimpin Inspektur adalah jabatanstruktural eselon II/a. Secara strukturalInspektorat Utama terdiri dari sejumlahInspektorat dan Kelompok Jabatan Fungsionaldan dapat dibantu oleh satu Subbagian TataUsaha. Adapun Inspektorat yang berada di bawahKepala Lembaga terdiri dari Kelompok JabatanFungsional dan dapat dibantu oleh satuSubbagian Tata Usaha.

5. Unit Lain. Dilingkungan lembaga dapat dibentukPusat sebagai unsur penunjang tugas pokoklembaga yang dapat terdiri dari sejumlah Bidangdan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu. Selainitu di lingkungan lembaga juga dapat dibentukUnit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana



:: Idup Suhady

tugas teknis penunjang sesuai ketentuanperaturan perundangan yang berlaku.Dari deskripsi struktur dan desain kelembagaan

lembaga pemerintah non departemen dapat diketahuibahwa dalam penataan kelembagaan perangkatpemerintahan ini belum terpolakan seperti halnyaDepartemen/Kementerian baik nomenklatur dantitulatur, jumlah keseluruhan dan besaran unitnyamaupun jenis tugas yang mutlak menjadi tugas utamalembaga pemerintah non departemen. Kedepanmestinya struktur dan desain kelembagaan perangkatpemerintah ini dibenahi secara tepat dan jelasperannya, mengingat lingkup bidang tugasnya yangberbeda dengan pelembagaan Departemen/Kementerian penyelenggara public policy yang lebihmenyentuh hajat hidup orang banyak dalam wujudpelayanan masyarakat.

C. KONFIGURASI PELEMBAGAAN PERANG-KAT KEMENTERIANLahirnya Undang-undang No. 39 Tahun 2008,

tentang Kementerian Negara bukanlah merupakanproduk akhir dari perdebatan, negosiasi dan diskusipanjang yang tidak sedikit menyita waktu, tenaga,pikiran bahkan biaya untuk menampilkan konsepyang dipandang cocok oleh pihak yangberkepentingan. Dalam konteks ini pihak tersebutadalah lembaga eksekutif (Pemerintah) dan lembagalegislatif (DPR) yang dalam prosesnya, masing-masing menyampaikan prakarsa dalam bentuknaskah/rancangan undang-undang yang berkenaandengan desain pelembagaan Kementerian Negarasebagai amanat Konstitusi (UUD Negara RI 1945).

Ketentuan dalam undang-undang Kementeriannegara ini merupakan refleksi dari eliminasi principle“concentration of power upon the President” yang patutdicatat dalam sejarah perkembangan publicadministration di Indonesia, khususnya bidangkelembagaan pemerintahan nasional. Hal itu jugamerupakan isyarat “kekuasaan Presiden tidak takterbatas”.

Implementasi Undang-undang No. 39 Tahun 2008kedalam Peraturan Presiden tentunya memerlukankajian yang cermat dan mendalam karena merupakanupaya pembenahan kelembagaan perangkatpemerintahan negara yang dalam sejarah birokrasipemerintahan kita sempat membengkak tak terkendaliyang populer dengan sindiran “zaman 100 menteri”ketika masa pemerintahan “rejim orde lama”.

Undang-undang Kementerian Negara dengantegas menyatakan bahwa jumlah keseluruhanKementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat)buah, artinya Presiden terpilih tidak diperkenankanmembentuk Kementerian dalam kelembagaanpemerintah sebagai pengelola urusan pemerintahandi bidang-bidang tertentu yang melebihi jumlahtersebut. Bahkan diharapkan dalam rangka reformasibirokrasi (perampingan birokrasi) jumlah yang ada

saat ini berkurang dengan cara mengubah ataumembubarkan Kementerian yang sudah ada. Adabeberapa peristilahan yang digunakan berkenaandengan kelembagaan Kementerian Negara inimenurut UU No. 39/2008:1. Pembentukan Kementerian, yaitu pembentukan

Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelahPresiden mengucapkan sumpah/janji.

2. Pengubahan Kementerian, yaitu pengubahannomenklatur Kementerian dengan caramenggabungkan, memisahkan, dan/ataumengganti nomenklatur Kementerian yang sudahterbentuk.

3. Pembubaran Kementerian, yaitu menghapusKementerian yang sudah terbentuk. Dari studi empirik atas susunan kabinet sejak

pemerintah orde baru hingga sebelum diterapkannyaUndang-undang No. 39 Tahun 2008, pembentukan,dan pengubahan ataupun pembubaranDepartemen/Kementerian selalu dimungkinkantanpa melibatkan pihak lain di luar lembagaeksekutif. Namun bagi pimpinan PemerintahanPasca Pemilu 2009, Presiden sebagai KepalaPemerintahan (administrator), tidak lagi secara bebasdapat menetapkan jumlah Menteri Negara yangmemimpin kementerian, mengingat adanyapembatasan jumlah kementerian. Dalam plafondjumlah tersebutpun ada ketentuan-ketentuan lainnyayang harus dipatuhi oleh Presiden dalam membentukkementerian sebagai perangkat pemerintahannasional. Misalnya keharusan membentukKementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,dan Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggaraurusan pemerintahan di bidang tersebut. Bila dalamketentuan undang-undang kementerian disebutkanMenteri Negara adalah pembantu Presiden yangmemimpin Kementerian, maka sesungguhnyaundang-undang itu bukan semata-mata membatasijumlah keseluruhan Kementerian melainkan jugamembatasi jumlah keseluruhan Menteri dalamsusunan Kabinet Presiden Pasca Pemilu 2009.

Dalam pada itu mengingat ketentuan Pasal 16Undang-undang No. 39 Tahun 2008 memberikanbatas waktu pembentukan Kementerian selama 14hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji,maka setelah Presiden terpilih mengucapkansumpah/janji harus sudah memiliki rencanasejumlah kementerian apa saja yang akan ada dalamstruktur pemerintahannya. Jumlah Kementeriantampaknya identik dengan jumlah Menteri dalamkabinet. Dalam hubungan ini Kementerian yang akandibentuk harus memperhatikan ketentuan pasal-pasal 12, 13 dan 14 yang mengacu pada ketentuanpasal 4 dan pasal 5 Undang-undang tentangKementerian tersebut di atas. Penentuan jumlahKementerian yang identik dengan jumlah Menteri itutentunya sarat dengan berbagai pertimbangantermasuk pertimbangan politis.



:: Idup Suhady

Untuk memproyeksikan eksistensi KementerianNegara dalam struktur pemerintahan (Kabinet) PascaPemilu 2009, ada baiknya dikemukakan ketentuan-ketentuan yang dipandang penting menyangkutstruktur dan desain Kementerian Negara menurutUndang-undang No. 39 Tahun 2008.

Adapun Undang-undang No. 39 Tahun 2008yang pada dasarnya mengatur pola dan strukturlembaga Kementerian Negara merupakan refleksi darikekuasaan Presiden yang tidak tak terbatas. Artinyadari optik Public Administration Presiden tidak bisasewenang-wenang menentukan keseluruhan jumlahpembantunya yang memimpin kementerian. Jumlahkementerian menurut undang-undang itu tidak lebihdari 34, bahkan diharapkan kurang dari jumlahtersebut. Hal itu relevan dengan reformasi birokrasiguna mewujudkan kelembagaan birokrasi yangramping dalam arti sederhana dalam jumlah, efisiendalam pembiayaan dan efektif/produktif dalammencapai tujuan negara melalui tatalaksanamanajemen pelayanan publik yang makin prima.

Pendekatan (approach) dalam pelembagaanKementerian Negara seyogyanya pada urusanpemerintahan yang wajib dikelola oleh pemerintahdalam upaya pemenuhan kepentingan rakyat yangdiwujudkan melalui pelayanan publik, bukanpendekatan pada orang/pejabat, ataupun namaKementerian yang akan dibentuk. Undang-undangini juga cenderung menempatkan seseorang dalamjabatan Menteri atas dasar kemampuan profesional/kompetensi yang harus dimiliki kandidatnya dalamurusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu.Rambu-rambu itu harus diperhatikan oleh Presidenterpilih dalam menetapkan para pemimpin puncakKementeriannya mengelola urusan pemerintahansecara menyeluruh dalam upaya mencapai tujuannegara.

Kementerian negara, yang dalam undang-undangitu disebut Kementerian adalah satu-satunyanomenklatur (penamaan unit) organisasi yangdipimpin Menteri, dan menjadi resmi dibakukandalam perundangan (level undang-undang). Dengandemikian sebutan lebih lanjut dalam perundangandi bawahnya tidak menggunakan nomenklatur selainitu misalnya istilah Kementerian yang berbentukDepartemen.

Dari aspek pengorganisasian (pelembagaan)dapat dipahami bahwa pembentukan Kementerianhanya akan terjadi satu kali dalam rentang waktumasa kerja Presiden terpilih yaitu dalam masa limatahun. Setelah pembentukan itu jika ada perubahankabinet (reshuffle) yang berimplikasi pada aspekkelembagaan hanyalah berupa pengubahan ataupembubaran kementerian.

Pengertian urusan pemerintahan dalam undang-undang Kementerian tidak didefinisikan secara jelas,padahal sangat penting untuk menentukan jenisataupun karakteristik lembaga, dan terkait denganpenggunaan nomenklaturnya untuk membedakan

lembaga kementerian dengan lembaga yang bukankementerian dalam struktur pemerintahan nasionalseperti yang eksis saat ini yang disebut lembagapemerintah non departemen.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan iniketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008,memilahnya kedalam tiga kategori yaitu :1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur

kementerian negara secara tegas disebut dalamUUD Negara RI Tahun 1945;

2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnyadisebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945; dan

3. Dalam rangka penajaman koordinasi dansinkronisasi program pemerintah.Undang-undang kementerian itu cenderung

mendefinisikan urusan pemerintahan sebagai hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah/ pejabatnyaberdasarkan kewenangan formal.

Undang-undang tentang Kementerian Negarajuga mengartikan nama jabatan (titulatur) samadengan nama unit (nomenklatur) seperti bunyi pasal4 ayat (2) huruf a yang menyatakan: Urusanpemerintahan yang nomenklatur kementeriannyasecara tegas disebutkan dalam Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Biladitelusuri secara cermat, ketentuan di atas mengacupada pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang antara lainberbunyi: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya secarabersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalahMenteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri danMenteri Pertahanan secara bersama-sama.

Tampaknya dari optik ilmu administrasi terdapatkerancuan semantik dalam merumuskan ketentuanPasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang No, 39Tahun 2008. Seharusnya berbunyi: “urusanpemerintahan yang titulatur (nama jabatan)menterinya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

Bila mengikuti ketentuan undang-undangkementerian, maka beberapa hal penting dalam kaitanurusan pemerintahan dengan pelembagaanKementerian Negara diantaranya :a. Eksistensi urusan pemerintahan menentukan

eksistensi jabatan Menteri.b. Kementerian Negara mengelola urusan

pemerintahan untuk mencapai tujuan negara.c. Urusan Pemerintahan yang selalu harus ada

lembaganya yaitu kementerian yang mengelolaurusan luar negeri, urusan dalam negeri danurusan pertahanan.

d. Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnyadisebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945,meliputi:1) Urusan Agama.2) Urusan Hukum.



:: Idup Suhady

3) Urusan Keuangan.4) Urusan Keamanan.5) Urusan Hak Asasi Manusia.6) Urusan Pendidikan.7) Urusan Kebudayaan.8) Urusan Kesehatan.9) Urusan Sosial.10)Urusan Ketenagakerjaan.11)Urusan Industri.12)Urusan Pekerjaan Umum.13)Urusan Transmigrasi.14)Urusan Transportasi.15)Urusan Informasi.16)Urusan Komunikasi.17)Urusan Pertanian.18)Urusan Perkebunan.19)Urusan Kehutanan.20)Urusan Peternakan.21)Urusan Kelautan.22)Urusan Perikanan.

e. Urusan Pemerintahan dalam rangka penajamankoordinasi dan sinkronisasi program pemerintah,yang meliputi :1) Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional.2) Urusan Aparatur Negara.3) Urusan Kesekretariatan Negara.4) Urusan Badan Usaha Milik Negara.5) Urusan Pertanahan.6) Urusan Kependudukan.7) Urusan Lingkungan Hidup.8) Urusan Ilmu Pengetahuan.9) Urusan Teknologi.10)Urusan Investasi.11)Urusan Koperasi.12)Urusan Usaha Kecil dan Menengah.13)Urusan Pariwisata.14)Urusan Pemberdayaan Perempuan.15)Urusan Pemuda.16)Urusan Olahraga.17)Urusan Perumahan.18)Urusan Pembangunan Kawasan atau Daerah

Tertinggal.Urusan pemerintahan yang termasuk dalam

kategori ruang lingkupnya disebutkan dalamundang-undang dasar tersebut dan dalam rangkapenajaman, koordinasi dan sinkronisasi programtidak harus dibentuk dalam satu kementeriantersendiri. Sementara itu “untuk kepentingansinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian,Presiden dapat membentuk KementerianKoordinasi”.

Dari ketiga kategori urusan pemerintahan tersebutdi atas dan terkait dengan kelembagaan kementeriannegara, maka dalam susunan kabinet yang analogdengan struktur Kementerian mendatangdiantaranya:1. Kementerian yang mutlak harus ada, yaitu

Kementerian Luar Negeri, Kementerian DalamNegeri, dan Kementerian Pertahanan.

2. Kementerian yang scope urusan pemerintahannyadisebut dalam UUD, yaitu yang meliputi 22urusan pemerintahan. Namun pelembagaansetiap urusan pemerintahan tersebut tidak harusdikelola oleh satu Kementerian. Artinya ke 22urusan di atas tidak harus menjadi 22Kementerian.

3. Kementerian dalam rangka penajaman,koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,yaitu yang meliputi 18 urusan kementerian.Pelembagaan urusan pemerintahan tersebut jugatidak harus menjadi 18 kementerian.Dalam pada itu terdapat ketentuan bahwa “Untuk

kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusankementerian, Presiden dapat membentukKementerian Koordinasi. Ketentuan ini membukapeluang adanya jabatan Menteri Koordinator, yangsaat ini sudah terlembagakan. Namun struktur dandesain kelembagaannya tidak begitu jelas diaturdalam undang-undang kementerian tersebut.

D. PENUTUPDalam rangka menindaklanjuti Undang-undang

No. 39 Tahun 2008, telah diterbitkan PeraturanPresiden No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara. Menurutperaturan tersebut kementerian dibentuk terdiri atas:1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan.2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat.4. Kementerian Sekretariat Negara.5. Kementerian Dalam Negeri.6. Kementerian Luar negeri.7. Kementerian Pertahanan.8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.9. Kementerian Keuangan.10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.11. Kementerian Perindustrian.12. Kementerian Perdagangan.13. Kementerian Pertanian.14. Kementerian Kehutanan.15. Kementerian Perhubungan.16. Kementerian Kelautan dan Perikanan.17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.18. Kementerian Pekerjaan umum.19. Kementerian Kesehatan.20. Kementerian Pendidikan Nasional.21. Kementerian Sosial.22. Kementerian Agama.23. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.24. Kementerian Komunikasi dan Informatika.25. Kementerian Riset dan Teknologi.26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah.27. Kementerian Lingkungan Hidup.



:: Idup Suhady

28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak.

29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi.

30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.31. Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional.32. Kementerian Badan usaha Milik Negara.33. Kementerian Perumahan Rakyat, dan34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden di atas terdapatketentuan sebagai berikut :

Kecuali Kementerian Koordinator, setiapKementerian membidangi urusan tertentu dalamPemerintahan yang terdiri atas:a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur

kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnyadisebutkan dalam Undang-Undang Dasar negaraRepublik Indonesia Tahun 1945, dan

c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.Dari rumusan di atas, dengan mengacu pada

Undang-Undang Kementerian, maka terdapat tigajenis cara pengelompokkan dalam pelembagaanKementerian Negara, yaitu berdasarkan pendekatan(approach):1. Urusan Kementerian.2. Urusan Pemerintahan.3. Urusan dalam rangka penajaman, koordinasi dan

sinkronisasi program pemerintah.Dari optik administrasi pengelom-pokan urusan

pada butir 1 dan butir 3 seyogyanya bukanlah urusanpemerin-tahan sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 17 ayat (3) UUD 1945, melainkan urusan dalamrangka membantu efektivitas manajerial skillnyaPresiden sebagai administrator pemerintahan.Kementerian Koordinator dapat saja tidak dibentuk,bila koordinasi dalam lembaga pemerintahannasional sudah melembaga menjadi darah dagingdan sikap/perilaku “homo administrativus”. Tetapidalam kenyataannya tidak demikian. Koordinasimudah terucap tetapi sulit mempraktekannya dalamproses kerjasama manusia. Patut kita telaah kembalipenjelasan UUD 1945 yang sudah ditiadakan, bahwa“para menteri bekerjasama seerat-eratnya di bawahkoordinasi Presiden. “Dengan demikian sebenarnyaeksistensi Kementerian Koordinator dalam strukturpemerintahan nasional bersifat “facultatif”.

Adapun kementerian yang dibentuk berdasarkanurusan dalam rangka penajamanan, koordinasi dansinkronisasi, pada dasarnya merupakan kementerianyang pada masa pemerintahan orde baru disebutdengan Kantor Menteri Negara yang Menterinyatermasuk dalam kategori Menteri Negara tanpaPortofolio seperti Menko, Meneg dan Menmud

dengan struktur dan design lembaganya berbedadengan Menteri (Negara) yang memimpinDepartemen.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009, dalamproses pengorganisasian Kemen-terian Negara,terkesan mengabaikan prinsip-prinsip pengorgani-sasian aparatur pemerintah yang pernah diterapkanpada awal era “administrative reform” bidangkelembagaan. Saat ini dalam pelembagaan tidak lagiada pembedaan nomenklatur antara departemendengan kementerian negara. Semuanya disebutKementerian, padahal dalam struktur dan desainorganisasi terdapat perbedaan nomenklatur dantitulatur serta jenis/sifat tugasnya.

Hal yang menarik lagi adalah nomenklaturSekretariat Negara menjadi Kementerian SekretariatNegara. Sekretaris Negara dahulu adalah pejabatkarier dengan ketentuan antara lain, “bila SekretarisNegara diberi kedudukan sebagai menteri, makajabatannya disebut Menteri (Negara) SekretarisNegara”. Lembaga kementerian ini struktur dandesainnya akan diatur secara tersendiri denganPeraturan Presiden.

Sementara itu terdapat suatu lembaga baru dalamstruktur kementerian yang termasuk kategori urusanpenajaman, koordinasi dan sinkronisasi programpemerintah, yaitu unsur pengawas yang disebutInspektorat Kementerian, mempunyai Subbagian TataUsaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Satu posisi baru yang sangat penting adalahterdapat jabatan Wakil Menteri, yang dalam Undang-undang kementerian memang dimungkinkan untukdibentuk oleh Presiden dalam hal terdapat terdapatbeban kerja yang membutuhkan penanganan secarakhusus di Kementerian Negara tertentu. WakilMenteri ini merupakan pejabat karier dan bukanmerupakan anggota kabinet.

Mengenai komposisi dari Kementerian yangnomenklatur kementerian dan lingkup tugasnyadisebutkan dalam UUD 1945 menurut PeraturanPresiden No. 47 Tahun 2009, terdiri atas:1. Kementerian Dalam Negeri.2. Kementerian Luar Negeri.3. Kementerian Pertahanan.4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.5. Kemanterian Keuangan.6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.7. Kementerian Perindustrian.8. Kementerian Perdagangan.9. Kementerian Pertanian.10. Kementerian Kehutanan.11. Kementerian Perhubungan.12. Kementerian Kelautan dan Perikanan.13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.14. Kementerian Pekerjaan Umum.15. Kementerian Kesehatan.16. Kementerian Pendidikan Nasional.



:: Idup Suhady

17. Kementerian Sosial.18. Kementerian Agama.19. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.20. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bila ditelaah secara cermat tampaknyakementerian negara tersebut di atas dilihat dari seginomenklaturnya selama ini adalah yang disebutdengan departemen. Departemen-departemen inilahyang mempunyai fungsi atau wewenangmelaksanakan “pouvoir executive” dan “public policymaking”, dengan unsur pelaksananya DirektoratJenderal.

Dalam rangka memberikan saran danpertimbangan kepada Menteri. Peraturan PresidenNo. 47 Tahun 2009 mengintrodusir jabatan barudilingkungan Kementerian Negara, yang disebut StafKhusus Menteri yang bersifat “facultatif”. Artinya biladipandang perlu Menteri dapat mengangkat palingbanyak tiga orang Staf Khusus Menteri yang scopetugasnya bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementeriannya.

Staf Khusus ini dapat berasal dari pegawai negeri(Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan atau AnggotaKepolisian negara RI) dan juga dapat berasal darimereka yang bukan pegawai negeri. Masa bakti StafKhusus Menteri ini paling lama sama dengan masajabatan menteri yang bersangkutan.

Demikian antara lain hal-hal yang berkenaandengan kelembagaan perangkat pemerintahannasional, khususnya Kementerian Negara pascaPemilu 2009. Masih banyak aspek lain yang menarikuntuk menjadi kajian bidang administrasi negara,sebagai bahan “policy advice” dengan menyimakketentuan pasal-pasal dari peraturan yang barutersebut.

Satu hal yang hendaknya secara jujur diakuibahwa perampingan birokrasi pemerintah masihsebatas wacana, karena sarat dengan berbagaipertimbangan non-administrasi. Satuan organisasi/struktur dan desain Kementerian Negara bila ditelitilebih jauh semakin mengembang mengingat makinbertambahnya jabatan struktural. Itulah antara lainwajah birokrasi kelembagaan pemerintahan dalamSistem Administrasi Negara Republik Indonesia.

REFERENSIAdministrative Organization. 1995. Japan: The Institute of

Public Administrative Management.Djamin, Awaloedin. 2003. Penataan Kelembagaan Aparatur

Pemerintahan. Jakarta.Gibson, James H. (et.al). 1994. Organization. Jakarta:

Erlangga.Robbins, Stephen P. 1995. Teori Organisasi. Jakarta.Rohdewohld, Rainer. 1995. Public Administration in

Indonesia. Melbourne, Australia: Monash University.Suhady, Idup. 2001. “Masalah Tematic dalam Penataan

Kelembagaan Aparatur Pemerintahan”. JurnalAdministrasi PKP2A II LAN.

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Indonesia. 2005. Jakarta:LAN.

Undang Undang Dasar RI 1945.Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009.

Date post:	20-Oct-2021
Category:	Documents
Upload:	others
View:	11 times
Download:	0 times

TELAAH SINGKAT STRUKTUR DAN DESAIN ORGANISASI …

Documents