Materi

Hukum

Kesehatan

TOT KRIP

IDI JAKPUSDr. Seno Purnomo MH

Your best quote that reflects your approach… “It’s one small step for man, one giant leap formankind.”

- NEIL ARMSTRONG

Agent of treatment01

Agent of development

Agent of change

Agent of defense

02

03

04

Dokter memiliki fungsi sebagai :

KEPPRES No 11/2020

Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat COVID-19

Dasar Hukum

Penetapan Wabah

KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang PENETAPANKEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS

DISEASE 2019 (COVID-19) tertanggal 31 Maret 2020

PERMENKES No 104/2020

Permenkes No. HK.01.07/MENKES/ 104/2020 tentang

PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI

2019-nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT

MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYAPENANGGULANGANNYA tertanggal 14 Februari 2020

Regulasi tentang Wabah COVID-19

UU No 4 Tahun 1984 ttg Wabah Penyakit Menular

Mengatur tentang Wabah Penyakit Menular. Wabah penyakit

menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian

berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang

jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat

menimbulkan malapetaka

1984

UU No 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan

Mengatur tentang hak dan kewajiban semua pihak baik

pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat dan

ketentuan lain mengenai kesehatan termasuk Penyakit Menular

dan Tidak menular.

2009

Mengatur tentang tujuan kekarantinaan kesehatan,

tanggungjawabag Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dalammelindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor

resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan

kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan

kekarantinaan.

UU No 6 Tahun 2018 ttg Kekarantinaan Kesehatan2018

INPRES No 4 Tahun 2020

Tentang Refocussing Kegiatan,

Relokasi Anggaran, serta

Pengadaan Barang dan Jasa dalam

Rangka Percepatan Penanganan

COVID-29

PERMENDAG No 23 Tahun2020

Ttg Larangan Sementara Eksport Antiseptik, Bahan Baku Masker, APD, dan Masker

PERMENKUMHAM No 11/2020

Pelarangan Orang AsingMasuk Wilayah NKRI

PERMENKEU No 23/PMK.03/2020

Ttg Insentif Wajib Pajak TerdampakWabah COVID-19

Penyebaran COVID-19

PER OJK No 11/2020

Perekonomian Nasioan sbg Kebijakan Countercyclical Dampak

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemKeuangan Untuk Penangan Pandemi COVID-29 dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau stabilitas

Keuangan

PERPU No 1 Tahun 2020

2020

KEPRES No 7 Tahun 2020

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-292020

KEPRES No 11 Tahun 2020

Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19

2020

Kesehatan pada PenanggulanganKedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

Meresahkan Dunia

Karantina

KEPMENKES No 169 / 2020

Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu

KEPMENKES No 182 / 2020

Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Besar dalam RangkaPembatasan Sosial Berskala Percepatan Penangan COVID-19

PP No 21 Tahun 20202020

PERMENKES No 9 / 2020

Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan COVID-19

KEPMENKES No 612/2010

Pedoman Penyelenggaraan

KEPRES 9 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kepres No 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangaan COVID-29

Keputusan Kepala BNPPB No 9A / 2020

Penentapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

Keputusan Kepala BNPB No13 A/ 2020Perpanjangan Status Keadaan

Tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-29

SE MENKES No 375 Tahun 2020

Penggunaan Bilik Disinfeksi dalam Rangka Pencegahan Penularan COVID-29

2020SE MENPAN-RB No 19 tahun 2020

Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-29 di Lingkungan Instansi Pemerintah

2020

SE MENAKER No 4 Tahun 2020

Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dlm rangka Pencegahan Penanggulangan COVID-29

2020

SE MENDAGRI No 440/2622/SJ

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-29 Daerah

FATWA MUI No 4 Tahun2020

Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi Wabah COVID-109

SE Kepala BNPB No 03 Tahun 2020

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-29tingkat Provcinsi dan Kabupaten/Kota

2020 Pengambilan Sumpah/Janji PNSatau Sumpah/Janji Jabatan Melalui

Media Elektronik/Telekonferensepada masa status Keadaan Tertentu

Darurat Bencana Wabah Penyakit

Akibat Virus Corona

SE Kepala BKN

Pemerintah Umumkan StimulusKedua Untuk Menagani DampakCOVID-19

Siaran Pers Kementrian Perekonomian No HM.4.6/32/2020

SE MENDIKBUD No 3 Tahun 2020

Pencegahan COVID-19 pada satuan Pendidikan

SE KPK No8 Tahun 2020

Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/jasa dalam rangkaPercepatan Penanganan COVID-19 terkait dengan PencegahanTIPIKOR

Tanggungjawab

Pemerintah Pusat & Daerah

Pemerintah Pusat dan Daerah

Bertanggungjawab terhadap ketersediaan

sumber daya yang diperlukan dalam

penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

HAK PELAYANAN KESEHATAN

Setiap orang mempunyai hak

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar

sesuai kebutuhan medis, kebutahan

pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari– hari lainnya selama Karantina

HAK PERLAKUAN YANG SAMA

Setiap orang mempunyai hak memperoleh

perlakuan yang sama dalam

Penyelenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan

Pemerintah Pusat dan Daerah

Bertanggungjawab Melindungi Kesehatan

Masyarakat dari Penyakit dan/atau Faktor

Resiko Kesehatan Masyarakat yang

berpotensi menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat melalui

Penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan.

Pemerintah Pusat

Bertanggungjawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk

dan di Wilayah Secara terpadu

Pasal 10 UU No 4 Tahun 1984

Pemerintah bertanggungjawab upaya penanggulangan wabah

Pasal 6 UU No 44 Tahun 2009

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bertanggungjawab; menyediakan RS

berdasarkan kebutuhan bagi masyarakat

dan menjamin pembiayaan pelayanan

kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak

mampu.

Pasal 29 UU No 44 Tahun 2009

Setiap RS berkewajiban; melaksanakan fungsi sosial

antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan

pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat

tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban

bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial

bagi misi kemanusiaan;

Pasal 152 ayat (1) & (2) UU No 36/2009

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya

pencegahan, pengendalian, danpemberantasan penyakit

menular serta akibat yangditimbulkannya untuk

melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit,

menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal

dunia serta untuk mengurangi dampak sosial danekonomi

akibat penyakitmenular

Pasal 6 UU No 36 Tahun 2009

Pemerintah bertanggung jawab atas

ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan

yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat

untuk memperoleh derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya.

Pasal 5 UU No 36 Tahun 2009

Pemerintah bertanggung jawab

atas ketersediaan lingkungan,

tatanan, fasilitas kesehatan baik

fisik maupun sosial bagi

masyarakat untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi- tingginya.

UU 44/2009

UU No 36/2009

Kewajiban Pemerintah & RSPasal 28 G ayat 1 UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat dan

harta Benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas Rasa Aman dan Perlindungan dari Ancaman Ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

IDI JAKPUS

KEWAJIBAN Setiap Orang

PASAL 9

UU NO 6

TAHUN 2018

(1)Setiap Orang Wajib mematuhi

Penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan(2)Setiap Orang berkewajiban

ikut serta dalam

penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan

KEKARANTINAAN

Karantina Kesehatan

KarantinaPembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit

menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perudang-undangan meskipun

belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi

dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga

terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit

atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke

orang dan/atau barang disekitarnya

Jenis Karantina

Karantina Rumah Sakit

Pembatasan

seseorang dalam

Rumah Sakit yang

diduga terinfeksi

penyakit dan/atau

terkontaminasi

sedemikian rupa untuk

mencegah

kemungkinan

penyebaran penyakit

atau kontaminasi

Karantina Wilayah

Pembatasan penduduk

dalam suatu wilayah

termasuk wilayah pintu

masuk beserta isinya yang

diduga terinfeksi penyakit

dan/atau terkontaminasi

sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan

penyebaran penyakit atau

kontaminasi

Karantina Rumah

Pembatasan penghuni

dalam suatu rumah

beserta isinya yg

diduga terinfeksi

penyakit dan/atau

tekontaminasi

sedemikian rupa untuk

mencegah

kemungkinan

penyebaran penyakit

atau kontaminasi

Tujuan Kekarantinaan Kesehatan

MENINGKATKAN

MELINDUNGI

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

1234

Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum

Bagi Masyarakat dan Petugas Kesehatan

Mencegah dan Menangkal Penyakit

Dan/atau faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kegaruratan Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan Ketahanan Nasional

Dibidang Kesehatan Masyarakat

Melindungi Masyarakat

Dari penyakit dan/atau faktor resiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

MENCEGAH

Problematika Hukum Pelayanan Kesehatan

Hak dan Kewajiban DokterHak dan Kewajiban Rumah sakit Hak dan Kewajiban Pasien

HAK dan KEWAJIBAN DOKTERPasal 7 Permenkes No 2052 Tahun2011

Dokter/dokter Gigi Tidak Memerlukan Surat Izin Praktik (SIP) dalam Rangka

melakukan Penanganan Bencana atau Pertolongan darurat. (Wajib Memiliki STR/Surat

Tanda Registrasi)

Pasal 22 Permenkes No 2052 tahun2011

Dalam Rangka Memberikan Pertolongan pada Keadaan gawat Darurat guna Penyelamatan Nyawa, dokter/dokter gigi dapat Melakukan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi dilua Kewenangan Klinisnya

sesuai dengan KebutuhanMedis (sesuai Standar ProfesI).

Permenkes No 290 Tahun2008

Dalam keadaan darurat, untuk menyelawamatkan

jiwa/mencegah kecacatan tidak diperlukan Persetujuan

Tindakan (informed consent)

Pasal 57 huruf d UU No 36 Tahun2014

Tenaga Kesehatan yang menjalankan Praktik berhak

memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,

perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral,

kesusilaan, serta nilai – nilaiagama..

Pasal 190 UU No 36 Tahun2009Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatanyang melakukan

praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 304 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menempatkan

atau membiarkan seseorang dalam keadaan

sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku

baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada

orang itu, diancam dengan pidana penjara paling

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 531 KUHP

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada

orang yang sedang menghadapi maut tidak

memberi pertolongan yang dapat diberikan

padanya selayaknya menimbulkan bahaya bagi

dirinya dan orang lain, diancam jika kemudian

orang itu meninggal dengan pidana kurungan

paling lama 3 bulan atau denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah.

Pemberi Kerja: Perseorangan,

Pengusaha, Badan Hukum , atau

Badan – badan lainnya yang

memperkerjakan tenaga kerja

dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

Pengusaha:Orang perseorangan,

Persekutuan, atau Badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan Milik Sendiri.

Perusahaan:

Setiap bentuk usaha berbadan

hukum atau tidak, milik

perseorangan, milik persekutuan,

milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang

mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

ALAT PELINDUNG DIRI

UU No 1 Tahun 1970 ttg K3Pengusaha wajib memberikan alat – alat Pelindung diri para Pekerja,menunjukkan dan menjelaskan pada tiap pekerja tentangAPD

UU No 1/1970 ps 14 butir cPengurus diwajibkan menyediakan secara Cuma – Cuma AlatPelindung Diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yangmemasuki tempat kerja

Permenakertrans No. 1/1981Kewajiban Pengurus menyediakan secara Cuma – Cuma Alat

Perlindungan Diri yang diwajibkan Penggunaannya oleh tenaga kerja

yang berada dibawah pimpinannya untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja

(PAK) (pasal 4 ayat (3)

Permenakertrans No 8/2010• Pengusaha wajib menyediakan Alat Perlindungan Diri bagi

Pekerja/buruh di tempat kerja.(pasal 2 ayat (1)• Pengusaha Wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja (pasal

7 ayat (1)

Kepres No. 22/1993Tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja (poin 29) penyakit

infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang didapat dalam

suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.

APD – Alat Pelindung Diri

Setiap orang berhak atas Perlindungan Diri Pribadi,

Keluarga, Kehormatan, Martabat, dan harta benda yang

berada dibawah kekuasaanannya, serta berhak atas

rasa aman darei perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi

Pasal 28 G ayat 1

Pasal 86 ayat (1) UU No 13/2003

Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan Kerja

Pasal 6 Permenakertrans No 8/2010

(1) Pekerja/Buruh dan orang lain yang

memasuki tempat kerja wajib memakai

atau menggunakan APD sesuai dengan

Potensi Bahaya dan Resiko(2) Pekerja/Buruh berhak menyatakan

keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Praktik berhak

memperoleh Perlindungan atas keselamatan dan

kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai –

nilai agama

Pasal 57 huruf d UU No 36/2014

CO

VID

-19

Ins

en

tif

&S

an

tun

an

SE Menteri Keuangan

No : S-239/MK.02/2020Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID -19

Kepada para petugas tertentu yang melaksanakanupaya penanggulangan wabah

dapat diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

(Pasal 9 UU No 4/1984)

HAK dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 45 ayat (1) UU No 44 tahun 2009 RS tidak bertanggungjawab secara hukum apabilapasien dan/atau keluarga menolak atau menghentikanpengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif

Pasal 45 ayat (2) UU No 44 Tahun 2009

Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan

tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Pasal 30 UU No 44 Tahun 2009

Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan

PERLINDUNGAN HUKUM dalam melaksanakanpelayanan kesehatan, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 50 UU No 29/2004

Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjangmelaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi danstandar proseduroperasional;

Pasal 57 UU No 36/2014

Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjangmelaksanakan Tugas Sesuai dengan STANDAR PROFESI,STANDAR PELAYANAN PROFESI, STANDAR PROSEDUR

OPERASIONAL

Pasal 36 UU No 38/2014

Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjang

melaksanakan tugas sesuai STANDAR PELYANAN, STANDAR

PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, dan

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 30 UU No 44/2009

Setiap Rumah Sakit berhak mendapatkan PERLINDUNGAN

HUKUM dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, menerima

bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

Pasal 60 UU No 4/2019

Memperoleh PERLINDUNGAN HUKUM sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi, Kewenangan,

dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan

profesi dan standar prosedur operasional

Pasal 9 ayat (4)

KEPENTINGAN UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;a. AUDIT MEDISA

b. ANCAMAN KEJADIAN LUAR BIASA/ WABAH PENYAKIT MENULAR

c. PENDIDIKAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI YANG AKAN BERGUNA DI MASA YANG AKAN DATANG

d. ANCAMAN KESELAMATAN ORANG

LAIN SECARA INDIVIDUAL ATAU

MASYARAKAT.

Pasal 9 ayat (5)

Dalam hal Pembukaan rahasia untuk

KEPENTINGAN UMUM sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dan e,

Identitas pasien dapat dibuka kepada

institusi atau pihak yang berwenang untuk

melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan.

Pasal 9 ayat (1)

Pembukaan rahasia kedokteran

berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangansebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan tanpa

Persetujuan Pasien dalam rangka

Kepentingan Penegakkan Etik atau Disiplin

serta KEPENTINGAN UMUM

Pasal 9 ayat (2)

Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik dan

disiplin sebagaimana dimaksud padaayat(1) diberikan atas permintaan tertulis dari

MKEK atau MKDKI

Pasal 9 ayat (3)

Pembukaan rahasia kedokteran dlm rangka KEPENTINGAN UMUM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan tanpa Membuka IdentitasPasien.

Rahasia Kedokteran

PERMENKES No 36 Tahun 2012

Hak dan kewajibanPasien/Masyarakat

Sanksi hukumMenurut Undang – Undang No 6 Tahun 2018

tentang Kekaratinaan

Dalam melakukan penyidikan, PPNS KekarantinaanKesehatan berkoordinasi dan bekerjasama denganPenyidik di lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerjasamadengan penyidik di lingkungan TNI sesuai denganketentuan perundang - undangan

Pasal 92, 94 UU No 6 Tahun 2018

Darat yangPengemudi Kenderaan menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barangsebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan denganmaksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor resikokesehatan yang menimbulkan Kedaruratan KesehatanMasyarakat dipidana dengan pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah). Biladilakukan oleh korporasi pertanggung jawabanpidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya

Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018

Setiap orang yang tidak mematuhipenyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/ataumenghalang-halangi penyelenggaraan KekarantinaanKesehatan sehingga menyebabkan KedaruratanKesehatan Masyarakat dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp.100.000.000. (seratus jutarupiah)

Menurut Undang – Undang No 4 Tahun 1984

tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 5 : “Upaya Penanggulangan Wabah Meliputi;

(1) Penyelidikan Epidemiologis, (2) Pemeriksaan,

Pengobatan, Perawatan, dan Isolasi Penderita

termasuk tindakan Karantina, (3) Pencegahan dan

Pengebalan, (4) Pemusnahan Penyebab Penyakit,

(5) Penanganan Jenazah akibat wabah, (6)

Penyuluhan kepada masyarakat, (7) Upaya

penanggulangan lainnya”

Pasal 14 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja menghalangi

pelaksanaan penanggulangan wabah

sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1984,

diancam dengan Pidana Penjara selama –

lamanya 1 9satu) tahun dan/atau denda setinggi

– tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)

Pasal 14 ayat (2)

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan

terhalangnya pelaksanaan penanggulangan

wabah sebagaimana diatur dalam UU No 4 tahun

1984 ini, diancam dengan pidana kurungan

selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau

denda setinggi- tingginya Rp. 500.000 (lima

ratus ribu rupiah)

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 212 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah,

atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau

atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,

diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 216 ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang – undang oleh

pejabat yg tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat

berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk

mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula

barang siapa dengan siapa mencegah, menghalang- halangi

atau mengagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan

undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat

tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat bulan dua minggu atau pidana denda paling

banyak Sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun

dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga

kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang,

diancam karena ikut srta perkelompokan dengan pidana

penjara paling lama empat bulan dua minggu atau

pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

KESIMPULAN1. Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti

yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus

menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.

2. Dengan prinsip Solus populi suprema lex (Keselamatan rakyat hukum tertinggi), Pemerintahwajib mengutamakan perintah konstitusi "melindungi segenap bangsa Indonesia dantumpah darah Indonesia".

Artinya, Pemerintah harus all out mengerahkan segala kemampuan fokus menyelamatkanhidup setiap orang dari serangan covid-19. Untuk itu, semua kekuatan ekonomi dan keuangannegara termasuk yang harus diakomodasi dalam memerangi covid-19.

Thank You

-Biarlah menjadi berkah, bermanfaat serta menyenangkan semua prosesnya-

IDI Cabang Jakarta Pusat