UNIVERSITAS TRISAKTIPROGRAM PASCA SARJANA

Mata Kuliah:

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

M / K - 2

The Legal Environment

DOSEN:DR. Y. HARRI JALIL

@2013

1. The Legal System2. Equal Employment Opportunity (EEO)3. Types of Discrimination4. Current Issues Regarding Diversity and EEO5. Employee Safety

Sistem Hukum & Pembagian Kekuasaan

(Legal System & Three Branches of Government)

Pembagian kekuasaan dalam negara atau yang dikenal

sebagai Trias Politika serta peranan dari pembagian

kekuasaan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kondisi hukum dalam manajemen sumber daya

manusia.

Wright, 2012

1. Legal System 1. Legal System

Lembaga Legislatif Lembaga Eksekutif Lembaga Yudikatif

MSDM dan Hukum

Hubungan antara pengusaha dan karyawan diatur oleh banyak sekali isu-isu hukum.

Undang-undang buruh bersamaan dengan undang-undang tenaga kerja, yang mengatur kontrak individual antara pekerja dan pengusaha, serta undang-undang industri, yang mengatur tata kelola dimana pekerja sebagai kelompok kolektif, berhubungan dengan para pengusaha, atau bahkan kelompok-kelompok pengusaha.

Wright, 2012

Sumber-Sumber Kewajiban Hukum

Terdapat beberapa sumber kewajiban hukum atas bentuk interaksi hukum tenaga kerja, diantaranya:

• kontrak,

• statuta,

• persetujuan hukum,

• penghargaan,

• hukum adat.

Wright, 2012

2. EEO (Equal Employement Opportunity)

EEO (Kesempatan Pekerjaan yang Sama) mengacu pada usaha-

usaha pemerintah untuk menjamin bahwa seluruh individu

memiliki kesempatan yang sama atas pekerjaan, tanpa

memandang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia,

keterbatasan fisik, atau asal negara.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap praktek yang membuat perbedaan-

perbedaan antara kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan

pada karakteristik-karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras,

umur, agama dan sebagainya, yang mengakibatkan keuntungan

ataupun kerugian pada individu atau kelompok tertentu.

MASALAH YANG SERING TIMBUL DALAM IMPLEMENTASI KESETARAAN

DALAM KESEMPATAN KERJA

PERLAKUAN YANG BERBEDA TERHADAP

ORANG CACAT

PELECEHAN SEKSUAL

Perlakuan Diskriminasi terhadap Karyawan

•Sudah menjadi tanggung jawab manajer SDM untuk menjamin bahwa individu-karyawan, atau kelompok-karyawan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif yang tidak adil dalam pekerjaan mereka.

•Karena ketika karyawan diperlakukan diskriminatif / tidak adil, maka undang-undang akan melihat bahwa tindakan diskriminatif yang dilakukan pihak pengusaha dan menyebabkan dikeluarkannya karyawan, maka faktor keluarnya karyawan dari pekerjaan bukanlah kesalahan karyawan tersebut.

Disparate treatment, merupakan suatu teori diskriminasi

yang didasarkan pada perbedaan perlakuan yang diberikan

terhadap individu karena ras mereka, warna kulit, agama, jenis

kelamin, asal negara, usia, keadaan cacat.

Disparate impact, merupakan suatu teori diskriminasi yang

didasarkan pada praktek tenaga kerja yang terlihat netral yang

tidak proprosional yang mengabaikan kelompok yang dilindungi

dari peluang kerja.

Reasonable Accommodation, adalah membuat fasilitas

kemudahan untuk dan dapat digunakan oleh individu-individu

yang cacat.

3. Types of Discrimination

Deskripsi Pekerjaan dan Hukum

Untuk menghindari bahaya dari tuduhan diskriminasi, ataupun keluhan bahwa tugas-tugas karyawan tidak sesuai dengan posisi mereka, maka sangat penting untuk mendeskripsikan secara jelas dan lugas tentang posisi yang akan diisi. Sehingga informasi mengenai posisi pekerjaan harus memenuhi kriteria dibawah ini:

• jabatan dari posisi• kualifikasi yang disyaratkan• tingkat pengalaman yang disyaratkan• tingkat tanggung jawab dari posisi yang dipengang• individu yang harus diberi laporan oleh karyawan tersebut

Wright, 2012

Larangan mengenai perlakuan diskriminasi di Indonesia telah dinyatakan dalam undang – undang ketenagakerjaan:

◦Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;

◦Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.

UU tentang perlakuan diskriminasi di Indonesia

Pokok – pokok persoalan yang harus diperhatikan selama perjanjian kerja yaitu:◦ Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;◦ Perlakuan diskriminasi terhadap karyawan; serta◦ Keuntungan dari perundangan (Statutory Benefits).

 Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal – hal di atas terdapat dalam Bab X mengenai Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Dalam Bab X undang – undang ini antara lain membahas tentang perlindungan terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, serta waktu kerja termasuk hak untuk cuti. Selain itu diatur juga mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan yang antara lain mencakup upah minimum dan upah lembur, serta kesejahteraan dari tenaga kerja.

PERJANJIAN KERJA

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

a. Jenis-Jenis PHK

• Summary Dismissal adalah PHK yang didasarkan pada pelanggaran serius dari kontrak kerja sehingga karyawan tersebut keberadaannya sudah tidak diinginkan lagi, dimana tidak ada pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu.

• Notice merupakan PHK yang didasarkan pada keinginan salah satu pihak apakah dari pihak pekerja atau pengusaha untuk mengakhiri kontrak kerja. Dan biasanya didahului dengan surat pemberitahuan.

• Redundancy adalah PHK yang didasarkan pada keputusan bisnis atau ekonomi dari pihak pengusaha berkaitan dengan pengelolaan bisnis.

• Constructive Dismissal merupakan PHK terjadi ketika pihak pengusaha tidak ingin lebih lama lagi terikat dalam kontrak kerja.

b. Prosedur PHK

Berkaitan dengan PHK, maka karyawan memiliki hak untuk:

• Diberitahukan alasan akan diphk (misalnya, pengusaha memiliki alasan yang dapat dipercaya bahwa karyawan telah melakukan kecurangan / pencurian dari pengusaha tersebut)

• Dengan pendapat yang adil, sehingga karyawan diberikan hak untuk menjawab alasan-alasan yang ada.

• Proses pengambilan keputusan yang tidak bias, yang memperhitungkan respon karyawan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

c. Hak-Hak Karyawan

Karyawan yang telah di-PHK dapat memiliki hak-hak banding, diantaranya:

• Tindakan hukum atas PHK yang tidak adil atau unfair dismissal. Unfair dismissal terjadi ketika PHK dilakukan secara tidak adil atau tidak beralasan, tetapi tidak perlu melibatkan pelanggaran dasar hari hubungan karyawan.

• Tindakan hukum kasus bagi PHK yang tidak sah (wrongful dismissal) dalam pelanggaran kontrak. Wrongful dismissal terjadi ketika pekerjaan karyawan diakhiri oleh pengusaha atas alasan-alasan pelanggaran kontrak kerja.

• Tindakan hukum atas kontrak yang tidak adil (unfair contract). Unfair contract adalah kontrak yang dapat dirubah oleh pengadilan industri yang relevan karena kontrak tersebut tidak adil, dibawah tekanan dan kasar.

Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, terdapat beberapa tipe dari pemutusan hubungan kerja ini yaitu:◦ Summary Dismissal;◦ Notice;◦ Redudancy;◦ Constructive Dismissal.

Adapun prosedur dari pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:◦ Memberikan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja.◦ Adanya dengar pendapat, sehingga karyawan memiliki hak untuk

memberikan tanggapan atas alasan pemutusan hubungan kerja.◦ Proses pengambilan keputusan yang tidak bias dengan

mempertimbangkan tanggapan karyawan sebelum keputusan akhir diambil.

TIPE & PROSEDUR PHK BERDASAR UU DI INDONESIA

Bab XII dari undang – undang ketenagakerjaan mengatur secara detail hal – hal terkait pemutusan hubungan kerja di Indonesia, termasuk kondisi atau penyebab sehingga pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan, serta hak – hak dari karyawan yang akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.

BAB XII UU KETENAGAKERJAAN

Terdapat beberapa cara bagi karyawan untuk mengajukan banding atas pemutusan hubungan kerja, antara lain:◦ Tindakan hukum termasuk untuk pemutusan hubungan

kerja karena unfair atau unlawful dismissal.◦ Tindakan hukum (common law) untuk wrongful dismissal.◦ Tindakan hukum untuk kontrak yang tidak adil (unfair

contrac)t.

Berdasarkan undang – undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dimana pekerja tidak menerima keputusan tersebut, maka tenaga kerja dimaksud dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BANDING ATAS PHK

Keuntungan dari Undang-Undang

Hak karyawan yang utama diatur oleh keadaan dan kondisi dari kontrak kerja. Negara dan Pemerintahan Daerah bertindak sesuai perundangan yang mengatur standar minimum bagi hak karyawan dimana para professional SDM perlu membiasakan dirinya dengan hal-hal sebagai berikut:

•Pembayaran upah atau gaji

•Ketentuan tentang cuti

1. KEKERASAN SEKSUAL2. TINDAKAN AFIRMATIF & MENGUBAH

DISKRIMINASI3. HASIL-HASIL DARI UU WARGA NEGARA

AMERIKA SERIKAT YANG MEMILIKI KETERBATASAN

4. Current Issues Regarding Diversity and EEO

Kewajiban dari pengusaha berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain:

• Memperlengkapi dan menjaga pabrikasi / industri dan sistem

kerja yang aman dan tanpa resiko bagi kesehatan.• Membuat pengaturan bagi keselamatan berkaitan dengan

penggunaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi

peralatan pabrik / industri dan perlengkapannya.• Menjaga tempat kerja dalam kondisi yang aman tanpa resiko

terhadap kesehatan.• Memberikan fasilitas yang memadai bagi kesejahteraan

karyawan di tempat kerja.

5. Employee Safety

KesimpulanKesimpulan Lingkungan hukum organisasional memiliki efek yang kuat secara khusus

terhadap fungsi dari manajemen sumberdaya manusianya.

MSDM berkaitan dengan pengelolaan individu-individu, sedangkan pemerintah berkonsentrasi untuk melindungi individu-individu.

Salah satu tantangan utama dari MSDM adalah untuk melaksanakan fungsinya sejalan dengan batasan-batasan hukum yang diatur oleh pemerintah.

Manajer SDM dan manajer dalam struktur organisasi memerlukan pemahaman yang baik tentang ketentuan-ketentuan hukum.

Organisasi-organisasi yang patuh akan ketentuan-ketentuan hukum pastinya akan memiliki keunggulan kompetitif.

TIPS 2

KESEIMBANGAN MANUSIAWIKESEIMBANGAN MANUSIAWI