Visum Et Repertumdr. Ricka Brillianty Zaluchu,SpKF

Definisi .....Laporan tertulis seorang dokter atas hasil

yang didapatkan dari pemeriksaan dari korban baik yang hidup, korban mati ataupun berupa barang bukti yang diduga berasal dari tubuh manusia kepada pihak penyidik demi kepentingan peradilan.

Dasar Hukum ....Pasal 133 KUHAP menyebutkan : (1). Dalam hal penyidikan utk kepentingan

peradilan menangani korban luka, keracunan, maupun mati yang diduga krn peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya.

(2) Permintaan dlm ayat (1) dilakukan scr tertulis, disebutkan secara tegas utk Pemeriksaan Luka atau Pemeriksaan Bedah Mayat

Yg berhak meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu yg merupakan pejabat Polri dgn pangkat serendah-rendahnya adalah Pembantu Letnan Dua (utk Penyidik) dan sersan ( Penyidik pembantu)

Pasal 179 KUHAP : Setiap orang yg diminta pendapatnya sbg

ahli kedokteran kehakiman/ dokter/ ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan

Keterangan Saksi

Keterangan Ahli

VERPetunjuk

Keterangan

TerdakwaPasal 184

KUHAP

Alat Bukti yang Sah

VER Kasus Perlukaan ........Umumnya korban dgn luka ringan datang

ke dokter dgn membawa SPV setelah melapor ke penyidik polri, sedangkan dlm keadaan luka sedang hingga berat biasanya korban akan datang ke dokter atau RS terlebih dahulu shg SPV akan terlambat sampai di tangan dokter.

Derajat Luka ....... Luka Ringan diatur

dalam Pasal 352 KUHP :

“... Penganiayaan yg tidak menimbulkan penyakit atau halangan utk menjalankan jabatan atau pekerjaan.....“

Luka Sedang diatur dlm Psl 351 KUHP:

“....Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya sakit atau luka dan menimbulkan halangan dlm menjalankan jabatan atau pekerjaan.....”

Luka Berat diatur dlm Psl 90 KUHP terdiri dari :1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak

memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu terus menerus utk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.

3. Menyebabkan kehilangan salah satu panca indera

4. Menyebabkan cacat berat5. Sakit Lumpuh6. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu

berturut-turut atau lebih7. Gugur atau matinya kandungan seorang

perempuan

VER Jenazah .......Sebelum dilakukan

px Autopsi, penyidik wajib memberitahukan keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan.

...lanjutan

Pelaksanaan autopsi menunggu 2 x 24 jam pihak keluarga memberikan persetujuan, apabila lewat dari batas waktu tersebut maka pihak penyidik akan tetap melakukan pelaksanaan autopsi. (pasal 134 KUHAP)

Jenazah yang diperiksa dapat pula didapatkan dari penggalian kuburan (pasal 135 KUHAP)

...lanjutanJenazah hanya boleh keluar dari institusi

kesehatan dan diberikan surat keterangan kematian bila seluruh prosedur pemeriksaan telah dilakukan apabila jenazah dibawa pulang paksa tidak mendapatkan surat keterangan kematian

Rahasia KedokteranPP No.10 tahun 1966

◦Kewajiban seorang dokter untuk menyimpan rahasia kedokteran

Rahasia kedokteran dijunjung tinggi dalam masy walaupun pengadilan meminta dokter untuk membuka rahasia kedokteran, ia masih memiliki hak untuk menolak (verschoningsrecht)

Rahasia kedokteran harus tetap disimpan walaupun pasien telah meninggal dan ikut dikuburkan bersama jenazah.

Pihak yang wajib menyimpan rahasia kedokteran forensik

Dokter spesialis kedokteran forensikDokter umumDokter spesialis klinik lainnyaPetugas kamar jenazahMahasiswa kedokteran atau yang sedang menjalani

kepaniteraan forensik maupun kepaniteraan klinik lainnya

Petugas kamar bedah jenazahPetugas laboratorium forensikMaupun, petugas lain yang secara tidak langsung atau

langsung mengetahui kegiatan pemeriksaan tersebut

Informed consent• Prinsip moral profesi kedokteran

Pada masa sebelum tahun 50-an. Paternalistik dianggap sebagai hubungan yang sebagai hubungan yang paling tepat, dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan prinsip beneficence prinsip ini mengabaikan hak pasien untuk menentukan keputusan terhadap tindakan medis

Lalu di tahun 70-an sifat hubungan kontraktual antara dokter dengan pasien menitikberatkan kepada hak otonomi pasien dalam menentukan apa saja yang boleh dilakukan terhadapnya.

Sekarang, profesi kedokteran mengenal 4 prinsip moral utama yaitu otonomy, beneficence, non maleficence dan justice

Otonomi : menghormati hak pasien terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination)

Beneficence : mengutamakan tindakan yang ditujukan kearah kebaikan pasien

Non maleficence : melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere”, atau “do no harm”

Justice : mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice)

Salah satu hak pasien disahkan dalam Declaration of Lisbon dari World Medical Association (WMA) adalah the right to accept or to refuse treatment after receiving adequate information!

Suatu tindakan medis terhadap seorang pasien tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat dianggap sebagai penyerangan atas hak orang lain atau perbuatan melanggar hukum

Informed Consent

Informed : telah diberitahukan, telah disampaikan atau telah diinformasikan

Consent : persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu

Definisi Permenkes no 290/MENKES/PER/III/2008

Pasal 1 Ayat (1)“Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengennai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”

Definisi “Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien”

Sampurna Budi, Zulhasmar Syamsu, Siswaja Tjejep. Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum. Jakarta : Pustaka Dwipar, 2005.

Definisi “Informed consent adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas usaha medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mngenai segala resiko yang mungkin terjadi”

Komalawati, dalam bukuTanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter.Jakarta : Pustaka Prestasi Publisher,2006

Fungsi Informed Consent1

Penghormatan terhadap harkat dan martabat

pasien selaku manusia dalam menentukan

nasibnya sendiri

2Untuk mendorong dokter melakukan

kehati-hatian dalam mengobati pasien

3Secara tidak langsung

merupakan pemberian ijin oleh pasien pada dokter

untuk melakukan tindakan medis

4Merupakan

Risk Transfer

Penerapan Informed Consent

Dalam kasus-kasus yang

menyangkut

dengan pembedahan / operasi

Dalam kasus-kasus yang

menyangkut dengan

pengobatan yang

memakai teknologi baru yang

sepenuhnya belum

dipahami efek

sampingnya

Dalam kasus-kasus

yang memakai

terapi atau obat yang

kemungkinan banyak

efek samping, seperti terapi

dengan sinar laser,dll.

Dalam kasus-kasus

penolakan

pasien

Dalam kasus-kasus

dimana di samping

mengobati, dokter juga melakukan riset dan

eksperimen dengan

berobjekan pasien

12 5

4

3

Jenis Informed Consent

Dinyatakan

Tertulis

Lisan

Prosedur Informed Consent

DOKTER •INFORMASI

PASIEN •PERSETUJUAN

SAKSI

terimakasih