12
Vol. 04, No. 01, Februari 2016
t i k e t k e r e t a t o k o b a g u s b e r i t a b o l a t e r k i n i a n t o n n b A n e k a K r e a s i R e s e p M a s a k a n I n d o n e s i a r e s e p m a s a k a n m e n g h i l a n g k a n j e r a w a t v i l l a d i p u n c a k r e c e p t e n b e r i t a h a r i a n g a m e o n l i n e h p d i j u a l w i n d o w s g a d g e t j u a l c o n s o l e v o u c h e r o n l i n e g o s i p t e r b a r u b e r i t a t e r b a r u w i n d o w s g a d g e t t o k o g a m e c e r i t a h o r o r
Table of Contents
Articles
TANGGUNG JAWAB PT. PARADISE BALI TOUR AND TRAVEL ATAS
KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT TIDAK
TERPENUHINYA KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PENAWARAN
Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra, Dewa Gde Rudy,
Suatra Putrawan
HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN
PELUNASAN KREDIT
Ni Putu Noving Paramitha Pandy, Ni Luh Gede Astariyani
LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
PENGGUNA AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM)
Ida Bagus Eddy Prabawa, I Gede Putra Ariana
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK
Dwi Arya Dominika, I Wayan Wiryawan
HAK WARIS ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA
Ketut Sri Ari Astuti, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
PERSAINGAN USAHA TERKAIT AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN
TERAFILIASI
Ida Bagus Indra Mahardika, I Nyoman Bagiastra
LINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WISATAWAN BERKAITAN
DENGAN KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA
PENELOKAN KINTAMANI BANGLI
Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi, R. A. Retno Murni, A. A. Sri
Indrawati
PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN JUAL-BELI SMARTPHONE MELALUI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN PT ADIRA QUANTUM CABANG DENPASAR
Hendra Adinata, A. A Sri Indrawati, I Made Dedy Priyanto
PELAKSANAAN PASAL 106 UNDUNG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DI MERCURE RESORT SANUR
BALI
Andi Lukman Hakim, I Made Udiana, I Made Pujawan, I Made
Pujawan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN
DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH
PERJANJIAN KERJA
I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERKAITAN
DENGAN ADANYA NON COMPETITION CLAUSE DALAM SEBUAH
PERJANJIAN KERJA
I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN APABILA OBJEKNYA
MUSNAH
Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi, A. A. Istri Ari Atu Dewi
KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN APABILA OBJEKNYA
MUSNAH
Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi, A. A. Istri Ari Atu Dewi
KEDUDUKAN HUKUM HAK TANGGUNGAN APABILA OBJEKNYA
MUSNAH
Dewa Ayu Sasmitha Iswara Dewi, A. A. Istri Ari Atu Dewi
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIANNOMINEE DALAM
KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN GIANYAR OLEH ORANG
ASING
I Gede Putu Aditya Dharma, I Nyoman Darmadha, A. A. Ketut
Sukranatha
PENGATURAN PENGGUNAAN DESAIN YANG SAMA PADA
PRODUK MOBIL YANG MEREKNYA BERBEDA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI
I Putu Adi Dana Pratama, Ida Ayu Sukihana, Anak Agung Sri
Indrawati
HAKWARGANEGARAASINGATASPENGUASAANTANAHDIINDONESIA PDF
Vina Jayanti, INyoman Wita
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS
PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA SWASTA OLEH PT. NAHELINDO PRATAMA)
Raymond Bagus Nurchandra, Ketut Sandhi Sudarsana, I Made
Dedy Priyanto
KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS OLEH DIREKTUR UTAMA PDF
I Kadek Indra Setiawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT TIDAK
TERLAKSANANYA HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN
PADA RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
Krisnadi Rahmanu, I Wayan Suardana
IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK
(CHILD LABOR) PADA USAHA AIR MINUM ISI ULANG TIRTHA
SEMADHI DENPASAR UTARA
Made Yunita Asrini, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana
IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK
(CHILD LABOR) PADA USAHA AIR MINUM ISI ULANG TIRTHA
SEMADHI DENPASAR UTARA
Made Yunita Asrini, I Nyoman Darmadha, I Nyoman Mudana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA TERKAIT
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN CARA
HIT AND RUN
Bagus Made Bama Anandika Berata, I. G. N. Parikesit
Widiatedja
AKIBAT HUKUM OVERMACHT DALAM PERJANJIAN SEWA
MENYEWA SEPEDA MOTOR (MOTOR BIKE RENT) OLEH PENYEWA
WARGA NEGARA ASING
Komang Adi Artawan, I Made Dedy Priyanto
AKIBAT HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELANGGAR
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM
PENANAMAN MODAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 21 – 22/ PUU – 5/ 2007
Putu Krisna Dirgayasa, Desak Putu Dewi Kasih, A. A. Gede
Agung Dharmakusuma
STATUS HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA
Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, A. A. Sagung Wiratni
Darmadi
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI BALI OLEH
ORANG ASING DENGAN PERJANJIAN NOMINEE
I Wayan Eri Abadi Putra, I Gusti Nyoman Agung
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ASING
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK
Gusti Ayu Putu Intan Permata Sari, Cokorda Dalem Dahana
SIFAT PEMBUKTIAN SERTIFIKAT SEBAGAI TANDA BUKTI HAK
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Ni Wayan Pipit Paidawati, I Nengah Suharta
STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH
WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK MILIK TERSELUBUNG
Vita Natalia Tambing, I Gusti Ayu Putri Kartika
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARYA CIPTA MUSIK PDF
Ade Hendra Yasa, A. A.Ketut Sukranatha
PERALIHAN DAN HAPUSNYA HAK DAN TANGGUNGAN ATAS
TANAH
Anak Agung Ketut Sugiantara, I Ketut Sudjana
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP MIRAS
TIDAK BERLABEL DI LIHAT DARI UNDANG – UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Anak Agung Gede Adinanta, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
PENYELESAIAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KEMATIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP AHLI WARIS PADA PT.
TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG DENPASAR
I Gede Adis Suta Sanjaya, Ngakan Ketut Dunia, A. A. Ketut
Sukranatha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD
BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (STUDY KASUS PUTUSAN
NO: 722/PDT. G/2014/PN.DPS TENTANG JUAL BELI RUMAH)
I Nym Ary Sutrisnoputra, Kadek Sarna
BENTUK PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KONSUMEN
Ni Made Dwi Nurmahayani, I Ketut Keneng
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG
BEKERJA MELEBIHI WAKTU JAM KERJA PADA PERUSAHAAN PT
BALI SUCI TOUR DAN TRAVEL
I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, I Made Udiana, I
Made Pujawan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
Anak Agung Ketut Junitri Paramitha, I Nengah Suharta
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMENSECARA
MEDIASI TERHADAP PRODUK CACAT DALAM KAITANNYA
DENGAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
I Gede Agus Satrya Wibawa, I Nengah Suharta
AKIBAT HUKUM BAGI PENERBIT BILYET GIRO KOSONG PDF
Desi Adilia Wulandari, I Wayan Parsa
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA
WARKAT TERHADAP PIHAK PENERIMA GADAI
Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan, IGN Parikesit
Widiatedja
SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA OUTSOURCING PADA BANK
CIMB NIAGA DI DENPASAR
Eky Putra Wahyu Permana, I Made Dedy Priyanto
PENGATURAN PENILAIAN DAN EVALUASI KUALITAS
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA
Made Ayu Mas Prima Mandasari, Marwanto -
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Siti Rahmawati, Ni Luh Gede Astariyani
1
PENGATURAN PENILAIAN DAN EVALUASI KUALITAS
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA
Oleh
Made Ayu Mas Prima Mandasari
Marwanto
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRAK
Pengaturan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan Good Corporate
Governance (yang selanjutnya disebut GCG) pada Perusahaan Badan Usaha Milik
Negara (yang selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu metode pemerintah
dalam menerapkan GCG di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mengetahui pengaturan pendukung GCG pada BUMN dan untuk mengetahui apa saja
pengaturan yang terkait dengan penilaian dan evaluasi kualitas penerapan GCG pada
BUMN. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan data sekunder dan disertai dengan pendekatan analisis konsep hukum.
GCG pada BUMN diatur dalam lima peraturan pendukung, yaitu Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang
Pembentukan Komite Audit bagi BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
BUMN, Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian
Fit & Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor
106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 mengatur dan
merumuskan pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan, KEP-117/ M-
MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN. GCG pada BUMN harus
berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 01
Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut Permen BUMN 01/2011). Pada prinsipnya
yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri, sedangkan pelaksanaan penilaian
dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjukan oleh Dewan
Komisaris.
Kata Kunci : Pengaturan, GCG, BUMN, Evaluasi
ABSTRACT
The assessment arrangement and evaluation of the quality application Good
Corporate Governance (hereinafter referred to as GCG) to the Private Company or
State-Owned Enterprises (hereinafter referred to as BUMN) is one of government’s
method in implementing GCG in Indonesia. The purpose of this paper is to determine
the supporting arrangements of the GCG and the BUMN and also to ascertain what is
related to setting the assessment and evaluation of the quality of the implementation of
GCG to BUMN. This writing is used normative legal research methods by using
2
secondary data and accompanied by an analytical approach to the concept of law.
GCG in BUMN is regulated in five supporting regulations there are, the Decree of the
Minister of State for State Owned Enterprises Number Kep-133/M-PBUMN/1999 on
the Establishment of the Audit Committee for State-owned Enterprises, the Ministerial
of State Owned Enterprises regulation Number PER-05/MBU/2008 about the General
guidelines on the implementation of the State Owned Enterprises Goods and Services
Procurement, the Minister of State for State Owned Enterprises Decree Number
09A/MBU/2005 About the Assessment Process of Fit & Proper Test to the State Owned
Enterprises Directors candidates, the Circular Letter of the Minister of State for State
Owned Enterprises Number Year 2000 and the Minister of State for State Owned
Enterprises Decree Number 23 Year 2000 regulate and formalize the development of
GCG practices in the liability company, KEP-117/ M-MBU/2002 about the application
of GCG practices in the BUMN. GCG in BUMN should be guided by the Ministerial of
State Owned Enterprises regulation Number Per-01/MBU/2011 1st August 2011
(hereinafter referred to as Permen BUMN 01/2011). In principle the evaluation is the
state itself, whereas the implementation of the assessment be done by independent
assessors who are competent and must be presented by the Board of Commissioners.
Keywords: Arrangement, GCG, BUMN, Evaluation
I. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Good Corporate Governance (yang selanjutnya disebut GCG) di Indonesia mulai
ramai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat
banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satu ialah banyaknya perusahaan yang
berjatuhan karena tidak mampu bertahan, Corporate Governance yang buruk disinyalir
sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun
1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini.1 Menyadari situasi dan kondisi
demikan, pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (yang
kemudian disebut BUMN) mulai memperkenalkan konsep GCG ini dilingkungan
BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002
tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, menekankan
kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan
prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan
nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
1 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance, Prenada
Media Group, Jakarta, halaman 71
3
stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
etika.
GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang
digunakan oleh organ perusahaan yaitu (Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum
Pemegang Saham) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, yang berlandasakan peraturan perundang-undangan dan juga
norma-norma hukum yang berlaku.2 Pada Pasal 15 butir a Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal
berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Hakikat dari GCG adalah
upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan agar pihak-pihak luar dari
internal dari organisasi perusahaan dapat memperoleh manfaat yang lebih baik
dibandingkan dengan sebelum dilakukannya upaya-upaya dimaksud.3
1.2 TUJUAN
1. Apa saja pengaturan pendukung GCG pada BUMN?
2. Apa saja pengaturan yang terkait dengan penilaian dan evaluasi kualitas
penerapan GCG pada BUMN?
II. ISI MAKALAH
2.1 METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Karena penelitian
hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan
hukum primer serta bahan hukum sekunder.4
2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1. Pengaturan Pendukung Good Corporate Governance
2Mas Achmas Daniri, 2006, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam
Konteks Indonesia, PT. Ray Indonesia, Jakarta, halaman 8 3 I Nyoman Tjager, 2003, Good Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi
Komunitas Bisnis Indonesia, Prehallindo, Jakarta, halaman 45 4Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, halaman 118
4
Pengaturan GCG di BUMN dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan
yang mendukungnya seperti:
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-
PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman
umum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian
Fit & Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN
4. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000 dan Keputusan
Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 mengatur dan merumuskan
pengembangan praktik GCG dalam perusahaan perseroan
5. Disempurnakan dengan KEP-117/ M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek
GCG pada BUMN.
2.2.2 Pengaturan Penilaian dan Evaluasi Kualitas Penerapan Good Corporate
Governance pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
GCG pada BUMN harus berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor
Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 (yang selanjutnya disebut Permen BUMN
01/2011) dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku, serta
anggaran dasar BUMN. Pedoman GCG harus memuat:
1. Manual Direksi dan Dewan Komisaris
2. Manual Manajemen Risiko
3. Sistem Pengendalian Intern
4. Sistem pengawasan Intern
5. Mekanisme Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan
6. Tata Kelola Teknologi Informasi
7. Pedoman Perilaku Etika
Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan
pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua)
tahun dalam 2 bentuk yaitu:
5
1. Penilaian (assesment) atas pelaksanaan GCG
2. Evaluasi (review) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil
penilaian sebelumnya.
Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri),
sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan
harus ditunjukan oleh Dewan Komisaris. Dasar hukum penilaian mandiri atas GCG
pada BUMN adalah:
1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang
GCG pada BUMN Pasal 44 (1b),(5),(6),(7),dan (9)
2. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012
tentang Indikator/parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata
Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN
III. KESIMPULAN
Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan GCG di BUMN dapat
dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukungnya seperti: Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999, Peraturan
Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Keputusan Menteri BUMN Nomor
09A/MBU/2005, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 106 Tahun 2000, Keputusan
Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan KEP-117/ M-
MBU/2002. Kemudian dasar hukum pengaturan penilaian dan evaluasi kualitas GCG
pada BUMN adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Pasal 44
(1b),(5),(6),(7), dan (9), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
16/S.MBU/2012.
6
DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta
Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance,
Prenada Media Group, Jakarta
I Nyoman Tjager, 2003, Good Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi
Komunitas Bisnis Indonesia, Prehallindo, Jakarta
Mas Achmas Daniri, 2006, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya
dalam Konteks Indonesia, Jakarta, PT. Ray Indonesia.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Good
Corporate Governance dalam Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Indikator/Parameter
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan
Usaha Milik Negara
