Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Korban Jiwa

Marfuatul Latifah*)

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani) pada hari Minggu 22 Januari 2012 menimbulkan korban 9 orang pejalan kaki tewas, 3 orang menderita luka berat, dan 1 orang menderita luka ringan. Penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus ini perlu memperhatikan yurisprudensi yang telah ada. Selain itu, upaya preventif juga perlu terus dilakukan oleh pemerintah, agar kejadian serupa tidak terulang.

H U K U M

Pendahuluan

Kecelakaan lalu lintas terjadi ketika mobil yang dikendarai oleh Afriyani Susanti (29) melaju kencang dan menghantam belasan pejalan kaki di trotoar dan halte di Jalan M.I. Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani). Kecelakaan tersebut, menimbulkan korban sembilan orang tewas, dan tiga orang terluka berat dan satu orang luka ringan. Korban tewas, antara lain Moch Hudzaifah (16), Firmansyah (22), Suyatmi (51), Yusuf Sigit Prasetya (2,5), Buhari/Ari (16), Nanik Riyani (25), Pipit Alfia Fitriasih (18), Wawan Hermawan (24), M. Akbar (17). Sedangkan korban luka yang saat ini masih mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Subroto antara lain, Keni (8), Siti Muqaromah (24), Indra (13) dan Adistinia Putri (25).

Di dalam mobil tersebut Afriyani tidak sendiri, terdapat tiga orang rekannya yaitu, Adistinia Putri (25), Ari Sendi (34),

dan Deni Mulyana (30). Ketika diamankan oleh aparat polisi lalu lintas yang berjaga di Jalan Ridwan Rais, Afriyani dan kawan-kawan diduga berada di bawah pengaruh minuman keras dan narkotika. Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Afriyani memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, namun setelah menjalani tes urine dan darah, Afriyani dan tiga temannya dalam Daihatsu Xenia bernomor polisi B 2479 XI terbukti memakai narkotika jenis sabu dan minum minuman keras. Afriyani mengakui bersama teman-temannya pulang dari pesta ulang tahun teman di sebuah hotel. Afriani menyetir, sementara tiga temannya tidur.

Menurut Dadang Hawari (profesor di bidang psikiater), alkohol dan narkotika menimbulkan efek konsentrasi menjadi kacau dan timbulnya halusinansi, dan euforia serta menimbulkan tindakan agresif dari penggunanya. Hal tersebut diduga kuat sebagai penyebab terjadinya kecelakaan

*) Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: marfuatullatifah@yahoo.com.

Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012

- 1 -

- 2 -

yang menimbulkan banyak korban jiwa yang terjadi di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada hari Minggu, 22 Januari 2012.

Kronologi

Afriyani bersama dengan ketiga orang temannya menjalani malam yang panjang dengan mendatangi beberapa tempat sebelum kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa tersebut terjadi. Keempat orang tersebut mendatangi sebuah pesta ulang tahun di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 21 Januari 2012 pukul 22.00.

Usai pesta, Afriyani dan kawan-kawan mengunjungi sebuah kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di kafe tersebut, mereka minum minuman keras termasuk whiski. Afriyani dan kawan-kawan belum menghentikan perjalanan mereka walaupun telah berada dalam pengaruh minuman keras, mereka berpindah menuju sebuah Klab Malam Stadium yang bertempat di Jalan Hayam Wuruk dan menghabiskan waktu sampai dengan pukul 10.00.

Menurut pengakuan yang berhasil didapatkan aparat Polda Metro Jaya, Afriyani dan kawan-kawan membeli dua butir ekstasi seharga Rp100.000,-. Masing-masing mengonsumsi setengah butir ekstasi. Setelah pukul 10.00, keempat orang tersebut meninggalkan Stadium dan kembali ke Kemang untuk mengambil mobil salah seorang dari mereka yang pada malam sebelumnya ditinggalkan.

Dalam perjalanan menuju Kemang, Afriyani mengaku sempat kehilangan kesadaran beberapa detik yang menyebabkan mobil yang dikendarainya oleng ke kiri dan menabrak para korban yang berada di tempat kejadian perkara. Saat itu ketiga teman yang lain dalam keadaan tertidur.

Menurut Suwarto (54) salah seorang saksi mata yang berada di tempat kejadian, mobil yang dikendarai Afriyani melaju sangat kencang dan sempat berjalan “zig-zag”. Ketika mendekati Tugu Tani, mobil tersebut seketika oleng dan menabrak sekelompok pejalan kaki yang sedang berada di atas trotoar. Mobil kemudian

menabrak halte di mana ada beberapa orang yang sedang menunggu angkutan umum. Mobil tersebut belum juga berhenti dan menerobos halaman kantor Kementerian Perdagangan yang menyebabkan dua orang terpental dan menyeret seorang anak kecil. Mobil baru berhenti di halaman kantor tersebut. Dalam sebuah tayangan televisi, Afriyani tampak tidak mengalami luka sedikitpun dan terlihat tenang ketika keluar dari mobil, namun ia enggan memberikan penjelasan.

Saat diamankan oleh aparat kepolisian lalu lintas yang saat itu berjaga, Afriyani tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK. Afriyani juga mengaku bahwa rem mobil yang dikendarainya “blong,” Ia kemudian langsung diamankan oleh aparat karena khawatir akan diamuk massa.

Setelah mengamankan Afriyani dan kawan-kawan Polisi kemudian melakukan olah TKP dan uji kelayakan pada Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai Afriyani. Pada olah TKP tersebut, polisi tidak menemukan jejak rem di aspal, artinya mobil yang diakui oleh Afriyani dikemudikan pada kecepatan 100km/jam tidak mengerem ketika kecelakaan terjadi.

Hasil uji kelayakan juga menemukan bahwa mobil tersebut berstatus layak jalan saat kecelakaan terjadi. Tabung minyak rem, master dan booster rem, kanvas rem, pedal rem, serta cakram rem, semua ditemukan masih berfungsi baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto dalam konferensi pers pada Senin, 23 Januari 2012 di Jakarta.

Pidana bagi Pelaku

Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Afriyani Susanti ditetapkan sebagai tersangka atas kecelakaan yang menewaskan sembilan orang dan melukai tiga orang tersebut. Afriyani dikenai ancaman pasal berlapis dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal tersebut, antara lain: Pasal 283, karena mengendarai kendaraan secara tidak wajar atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan

- 3 -

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, Pasal 288 ayat (1) dan (2), karena tidak memiliki SIM dan STNK, dan Pasal 310 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) karena mengakibatkan luka ringan, berat dan menghilangkan nyawa seseorang. Selain pasal-pasal tersebut Afriyani juga dapat diancam dengan KUHP Pasal 359 tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan bahwa masyarakat diharapkan menunggu hasil persidangan untuk membicarakan hukuman yang akan didapatkan oleh Afriyani. Hukuman yang mungkin dijatuhkan adalah akumulasi penyalahgunaan narkoba sehingga timbul banyak korban. Menurut Amir, banyak faktor yang memberatkan karena kelalaiannya itu menyebabkan kematian banyak orang. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Nursigit Nurmantyas, Afriyani dapat dikenakan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara berdasarkan aturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009. Hukuman tersebut dapat juga diperberat karena Afriyani berada dibawah pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Pendapat lain datang dari politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Pramono Anung. Ia menyatakan keprihatinannya atas kecelakaan maut yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki. Ia meminta Afriyani Susanti, pengemudi yang mengakibatkan peristiwa tersebut, tidak hanya diancam dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2009 dan Pasal dalam KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, karena ancaman tersebut terlalu ringan. Pramono Anung menyatakan dalam kasus ini harusnya dikenai ancaman lain yang lebih berat, mengingat peristiwa tersebut mengakibatkan korban yang cukup banyak yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Pemberatan ancaman pidana terhadap Afriyani Susanti, dapat dilakukan dengan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) atas Putusan yang dijatuhkan terhadap Hon, terkait kecelakaan maut

Metromini dengan nomor polisi B 7821 VM pada 6 Maret 1994 silam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Mudzakkir pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Pada kecelakaan tersebut, angkutan umum yang diisi 45 orang terjun ke Kali Sunter dan mengakibatkan 32 orang tewas. Penumpang meninggal dunia karena pintu Metromini tertutup sehingga air sungai yang hitam pekat mengakibatkan para penumpang meregang nyawa secara perlahan. Sang sopir, kabur dan belakangan berhasil dibekuk polisi ketika bersembunyi di kampung halamannya di Sumatera Utara.

Pada saat itu, Jaksa tidak bersedia menggunakan Pasal 359 KUHP karena ancaman hukumannya hanya lima tahun. Namun, Hon dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penggunaan pasal ini dikabulkan oleh hakim hingga tingkat MA. Ketika sebuah perkara telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim kasus ini dapat diikuti oleh hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara/ kasus yang sama.

Hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada Afriyani Susanti tergantung bagaimana polisi dan jaksa mengajukan pasal-pasal yang akan digunakan dalam tuntutan kasus ini. Dalam mengajukan tuntutan, jaksa sebaiknya meninggalkan “teori perbuatan” yang hanya hanya melihat perbuatannya saja, tetapi juga harus melihat siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana korban atas tindak pidana yang terjadi.

Indonesia menganut sistem hukum kontinental, yang dalam memutuskan perkara, hakim berpegang pada undang-undang yang berlaku. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon di mana yurisprudensi menjadi dasar yang kuat dalam memtuskan perkara.

Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan hakim di Indonesia menggunakan yurisprudensi sebagai patokan dalam memutuskan suatu perkara. Menurut aliran progresif yang dibawa oleh Van Eikema Hommes, hukum yang ada tidak lengkap, tidak dapat mencakup

- 4 -

seluruh peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat, oleh karena itu hakim dapat turut serta melakukan penemuan hukum (recht vinding). Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim bukan semata-mata sebagai corong undang-undang. Hakim dapat menemukan hukum guna mencapai keadilan atas peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Hakim dapat menjatuhkan hukuman dalam sebuah perkara, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan, bukan kaku dengan hanya berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, hakim juga memiliki batasan bahwa ia tidak dapat memutuskan melebihi perkara yang diminta. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan yurisprudensi bagi hakim untuk memutuskan hukuman dalam perkara serupa, sangat dimungkinkan.

Penutup

Peristiwa kecelakaan yang menimbulkan banyak korban tewas dan luka-luka dengan tersangka Afriyani, terjadi karena tersangka berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras. Berkaca pada hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa peredaran narkotika dan minuman keras di Indonesia berada pada tahap yang mengkhawatirkan.

Pemerintah perlu melakukan upaya preventif agar kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa tersebut dapat dijadikan momentum bagi pemerintah, untuk melakukan peperangan terhadap peredaran narkotika di Indonesia. Polisi perlu meningkatkan razia narkotika walaupun hal tersebut seharusnya juga tidak hanya dilakukan setelah timbulnya korban jiwa. Razia merupakan kewajiban pemerintah, khususnya aparat kepolisian dan BNN guna memberantas jaringan pengedar narkotika sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang timbul akibat narkotika.

Pemerintah juga harus melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan malam malam yang disinyalir rawan terhadap peredaran dan jual beli narkotika. Perlu ada langkah tegas berupa penyegelan atau pencabutan izin kepada tempat hiburan malam yang sering dijadikan

tempat peredaran dan penggunaan obat-obatan terlarang.

Penyebab kecelakaan lainnya adalah kurang memadainya sistem pengawasan terhadap pengemudi yang mengendarai kendaraan tanpa memiliki surat izin dan dalam keadaan mabuk dan atau berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan tersebut dengan memasang radar kecepatan mengemudi di setiap jalan-jalan dan penindakan tegas bagi pelanggar radar tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan razia terhadap pengemudi yang mengemudikan kendaraannya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Selain itu, penegakan hukum dan keadilan, juga harus memperhatikan korban. Apa yang menjadi hak-hak dari korban atau ahli warisnya perlu segera direalisasikan.

Rujukan:1. Sudikno Mertokusumo, Penemuan

Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.

2. Sopir Dijerat Pasal Berlapis, Keluarga Akan Kawal Proses Hukum dan Tuntut Hukuman Berat, Kompas, 24 Januari 2012.

3. Terancam Pasal Berlapis, Republika, 24 Januari 2012.

4. “Yurisprudensi MA: 'Sopir Maut' Bisa Dikenai Hukuman 15 Tahun,” http://www.detiknews.com/read/2012/01/24/115601/1823068/10/yurisprudensi-ma-sopir-maut-bisa-dikenai-hukuman-15-tahun?9911012, diakses 24 Januari 2012.

5. Momentum Berantas Narkoba, Kompas, 25 Januari 2012.

6. Hukum Berat, Republika, 25 Januari 2012.

7. “Pengemudi Xenia yang Tabrak Orang di Tugu Tani Tak Kantongi SIM & STNK,” http://www.detiknews.com/read/2012/01/22/160220/1822212/10/pengemudi-xenia-yang-tabrak-orang-di-tugu-tani-tak-kantongi-sim-stnk?991101mainnews, diakses 24 Januari 2012.

8. Enam Tahun Buat Sembilan Nyawa, Media Indonesia, 25 Januari 2012.

Perkembangan Strategi Militer Amerika Serikat di Asia-Pasifik

Poltak Partogi Nainggolan*)

Abstrak

Perubahan fokus kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) telah dilakukan. Asia Pasifik diberikan prioritas tertinggi dalam persepsi ancaman keamanan AS. Indikasinya diperlihatkan dengan upaya gelar pasukan dan alutsista AS di basis militer negara tetangga. Meningkatnya agresivitas dan manuver militer Cina diperkirakan sebagai alasannya. Semua ini memiliki implikasi atas prospek keamanan wilayah Indonesia.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pendahuluan

Pada minggu kedua Januari 2012, perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di Asia-Pasifik semakin jelas. Hal ini diperlihatkan dengan presentasi mantan Menhan Williaw S. Cohen ke Sekretariat ASEAN, Jakarta, tentang strategi baru keamanan AS dan peningkatan kehadiran militer AS di kawasan sambil terus dikemukakannya argumen perubahan strategis itu ke depan oleh petinggi AS, seperti oleh Menhan Panetta. Juga, langkah itu sudah diintroduksi dengan kebijakan berikut ini. Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi Darwin, Northern Territory, Australia, dan mengumumkan peningkatkan keberadaan militermya di wilayah Asia-Pasifik. Di sana telah dideklarasikan rencana penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan

menggunakan barak Robertson. Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Gelar pasukan AS ini melengkapi pangkalan mata-mata Joint Defence Facility di Pine Gap dekat Alice Springs.

Pandangan Moderat/Pro

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terusik dengan pengumuman Obama dan penempatan marinir AS di Darwin. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono tidak menunjukkan kekhawatiran, dan menilai gelar pasukan itu dibutuhkan untuk operasi darurat penanggulangan bencana alam, yang akan bermanfaat bagi Indonesia dan negara lain di kawasan yang rawan terhadap bencana alam. Menko Polkam

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional, Politik, Keamanan, dan Demokrasi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: pptogin@yahoo.com.

- 5 -

Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012

- 6 -

Marsekal (Purn) Joko Suyanto dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak menanggapi itu sebagai hal serius dan ada kaitannya dengan perkembangan kawasan. Wapres Budiono memberikan tanggapan yang sama, tanpa indikasi penentangan. Menurut Wapres, gelar pasukan marinir AS di Darwin tidak perlu menjadi perhatian.

Dilaporkan, sikap kritis muncul dari Menlu Marty Natalegawa yang mengkhawatirkan dampak kebijakan AS itu terhadap perkembangan kawasan. Ia khawatir gelar pasukan marinir AS di Darwin akan menimbulkan reaksi Cina dengan meningkatkan manuver militernya, sehingga menambah ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Akibatnya, dikabarkan terjadi disharmoni antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menlu Natalegawa.

Pandangan Kritis/Kontra

Mereka yang berpandangan kritis/kontra, menilai jangan naif melihat keputusan pemerintah AS. Pengamat militer asing mengatakan keputusan AS dan dukungan Australia atas gelar pasukan marinir AS itu adalah merespons kebangkitan dan agresivitas militer Cina di kawasan dan klaim kedaulatannya atas wilayah perairan Laut Cina Selatan. Militer Cina telah mengirimkan kapal induk untuk memperlihatkan ambisi angkatan lautnya, sehingga membangkitkan kecemasan AS dan Jepang.

Mantan KSAU, Marsekal (Purn) Cheppy Hakim menyatakan sangat naif untuk dapat diterima bahwa gelar pasukan marinir AS yang siap tempur di dekat wilayah Indonesia sangat dibutuhkan untuk membantu operasi kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bencana alam. Ini semakin sulit diterima akal sehat jika kekuatan tempur itu didukung kekuatan udara dan senjata canggih untuk operasi militer. Yang patut diingat juga, peran marinir AS yang mempunyai tugas pokok melakukan operasi militer seberang lautan untuk menjaga kepentingan AS di luar wilayah negerinya.

Pandangan yang kontra dan mencurigai gelar pasukan AS di Darwin menandakan telah berubahnya strategi militer AS sejak Perang Dunia II yang mengedepankan pertahanan di garis depan, untuk menghancurkan kekuatan musuh di sarangnya sebelum ia dapat menyerang kepentingan AS di mana-mana. Serangan militer Jepang di Pearl Harbour dalam Perang Dunia II dan aksi terorisme 9/11 dalam era pasca-Perang Dingin telah merubah sikap para pengambil keputusan di AS, terutama kalangan militer. Karena itulah, strategi pertahanan AS ada di luar wilayahnya, sehingga perlu pendirian pangkalan militer dan gelar pasukan, seperti di Jepang dan Korea, selain Guam dan Singapura untuk overhaul dan perawatan kapal-kapal perang yang melayani kepentingan AS di Asia-Pasifik. Di luar itu, terdapat pangkalan militer AS di Eropa dan sekutu-sekutu Arabnya untuk melayani kepentingan AS di Timur-Tengah. Sedangkan gelar pasukan kontiniu dengan mobilitas tinggi dilakukan melalui operasi kapal induk yang memuat pasukan dan senjata tempur militer AS canggih secara masif.

Asia-Pasifik bukan mandala yang kalah pentingnya dibandingkan Eropa dan Timur-Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam beberapa dasawarsa, serta potensi sumber daya alam yang dimilikinya telah membuat kawasan ini semakin dinamis berkembang, apalagi ketika Eropa dilanda krisis berkepanjangan. Terus meningkatnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas militer Cina --negara penggerak utama pertumbuhan di kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus mengagumkan-- telah membunyikan alarm kewaspadaan bagi pengambil keputusan di angkatan bersenjata AS. Manuver-manuver AL Cina yang kian agresif dan provokatif, terutama dengan peluncuran kapal induknya, memicu respons yang agresif pula dari kekuatan militer AS, khususnya Armada VII. Dapat dikatakan, selain kegiatan diplomasi, Armada VII belakangan disibukkan dengan latihan militer bilateral, misalnya dengan

- 7 -

Korea, Filipina, dan Indonesia, serta multilateral seperti dengan ASEAN.

Peningkatan kekuatan AS di Pasifik mulai dilakukan belakangan ini setelah menyusutnya belanja militer AS sebesar USD487 miliar dan pengurangan gelar pasukan di Eropa dan Timur-Tengah (Afghanistan dan Irak) yang mulai mengalami proses transisi demokratis. Menurunnya belanja militer AS, membuat para pengambil keputusan harus memberikan prioritas tinggi bagi kawasan, di mana kepentingan AS terancam.

Istilah smart power dipakai, sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer AS di Asia-Pasifik. Selama ini AS hanya fokus pada penggunaan kekuatan di Eropa dan Timur-Tengah. Ini artinya, penempatan 2.500 pasukan marinir yang seperti tidak banyak itu semestinya dibaca sebagai langkah simbolik AS untuk siap kapan saja menggunakan smart power untuk merespons ancaman atas kepentingannya di Asia-Pasifik. Dengan kehadiran pasukan AS, minimal sekutu-sekutu dekatnya, seperti Australia dan Filipina, dan juga Viet Nam, merasa lebih aman. Walaupun simbolik, keputusan itu merefleksikan ketegasan AS untuk mengamankan kawasan–merespons manuver-manuver AL Cina yang kian mengancam beberapa negara claimants kecil.

Pengembangan kekuatan militer yang lebih difokuskan di kawasan Asia Pasifik dipicu kekuatiran AS terhadap pekembangan secara drastis kekuatan militer Cina, yang dianggap telah menjadi ancaman bagi dominasi militer AS. Adanya persepsi ancaman ini dapat dihubungkan dengan pernyataan Obama, yang menyatakan bahwa AS akan mempertahankan dominasinya di kawasan Asia-Pasifik.

Namun, peralihan fokus pada mandala tersebut bukan berarti AS tidak siap menghadapi kemungkinan pecahnya perang baru di Timur-Tengah akibat blokade Selat Hormuz oleh Iran. Serangan atas Iran oleh AS juga telah diperhitungkan dilakukan dalam rangka menghambat

pertumbuhan ekonomi dan militer Cina yang kian hebat, sebab perang di Selat Hormuz akan menghentikan arus suplai minyak Iran ke Cina, yang akan mengganggu energy security dan mengurangi mobilitas kekuatan militer Cina di Asia-Pasifik.

Bagi AS, seperti dikatakan mantan Menhan Cohen, Cina ataupun kekuatan lainnya tidak boleh mendominasi kawasan. Asia-Pasifik telah memberikan pelajaran sejarah tentang kegagalan besar strategi militer AS yang tidak boleh terulang lagi. Karena itu, isu pergeseran kebijakan keamanan AS di Asia-Pasifik akan terus mengindikasikan meningkatnya intensitas diplomasi AS di kawasan.

Obama mengungkapkan bahwa gelar pasukan AS di Australia berguna untuk menjaga konstelasi keamanan di Asia, dan AS ingin memperluas perannya di Asia-Pasifik. Fokus kegiatan militer telah dialihkan dari Irak dan Afghanistan ke Asia, terutama Asia Tenggara. Obama telah memberitahukan Dewan Keamanan Nasional agar misi militer AS di Asia-Pasifik dijadikan prioritas. Ia menjamin, pemotongan anggaran militer tidak akan mengorbankan kawasan ini, karena Asia akan menentukan masa depan dunia. Cina yang menentang setiap konsolidasi dan pengembangan aliansi militer mengatakan kebijakan baru AS itu sebagai manifestasi bertahannya mentalitas Perang Dingin.

Penutup

Sulit menutupi keterkaitan perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik dengan peralihan fokus kebijakan militer AS di kawasan. Peralihan fokus ini tidak hanya dipengaruhi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan, namun juga persepsi kian terancamnya kepentingan AS di Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara yang berdekatan letaknya dengan basis pasukan marinir AS di Darwin. Orang tidak bisa menutup mata bahwa tidak jauh dari situ, di Papua, terdapat perusahaan transnasional (TNC) AS,

- 8 -

Freeport, yang menghasilkan profit tinggi selama bertahun-tahun tetapi terancam kelanjutan usahanya. Kepentingan TNC AS di bisnis pertambangan yang tersebar di wilayah Indonesia lainnya, juga terancam belakangan akibat maraknya sengketa pertambangan.

Sekalipun masalah TNC AS itu merupakan urusan swasta, namun bagi pemerintah AS memberikan perlindungan (keamanan) terhadap setiap warga negara AS di manapun mereka berada merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan mandat konstitusi. Posisi kuat warga negara sebagai pembayar pajak pengontrol peran pemerintah dalam kehidupan demokrasi AS, membuat siapapun Presiden AS akan berupaya melindungi keberadaan warganya yang terancam, apalagi jika usaha mereka menghasilkan devisa yang tidak sedikit buat negaranya. Posisi TNC yang kuat dalam demokrasi pasar AS sebagai kelompok pendukung yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi kelompok penekan melalui lobi-lobi politik tingkat atas, menyebabkan Pemerintah Obama, terutama menjelang pemilu baru (2013), sungkan untuk lambat atau lalai mengambil keputusan atas nasib warga dan korporasi mereka yang sangat kuat eksistensi dan pengaruhnya.

Sebelum ini, AS pernah memperlihatkan kekuatiran atas keamanan jalur pelayaran komoditasnya di Selat Malaka. AS juga telah mengusulkan pembukaan jalur perairan internasional baru di wilayah perairan Indonesia, di luar 3 ALKI yang ada. ALKI 3 sendiri merupakan

jalur lintas perairan internasional terdekat dengan kepentingan AS di Pasifik, dan masih perlu ditingkatkan pengamanannya, mengingat Indonesia mempunyai keterbatasan dengan kekuatan lautnya. Padahal, di ALKI 3 tersebar potensi kekayaan alam dan laut Indonesia yang telah mengundang adikuasa masa lalu, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling memperebutkannya. Morotai, wilayah Indonesia yang terletak di bibir Pasifk dan punya hubungan historis dengan AS dalam Perang Dunia II, memegang kunci sebagai batu lompatan ke basis militer AS di Korea, Jepang dan Guam, serta juga Filipina dan Singapura, yang masih memainkan peran sebagai fasilitas pendukung. Dan yang paling signifikan, di kawasan Asia-Pasifik ini terletak pusat pertumbuhan ekonomi dunia masa kini dan mendatang.

Rujukan:1. “AS Fokus pada Kekuatan Militer

Asia,” www.kompas.com, diakses 18 November 2011.

2. “AS Perkuat Militernya di Australia Utara,” www.vivanews.com, diakses 16 November 2011.

3. “China: Itu Bukti Mentalitas Perang Dingin,” www.kompas.com, diakses 30 November 2011.

4. Hakim, Chappy, “Marinir Amerika di Australia,” Seputar Indonesia, 22 November 2011.

5. “William S. Cohen: Ingin Memastikan AS Stabil,” Majalah Tempo, 22 Januari 2012.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

*) Peneliti Madya Bidang Studi Kemasyarakatan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: hartiniretnaning@yahoo.com.

- 9 -

Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012

Tahun Baru Imlek dan Upaya Pembauran di Indonesia

Hartini Retnaningsih*)

Abstrak

Senin, 23 Januari 2012 merupakan hari libur nasional dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, kegiatan ritual dan ceremonial keagamaan para WNI Keturunan Tionghoa pada umumnya. Perayaan Imlek ini kembali mengingatkan kita pada upaya pembauran yang terus dilakukan dalam rangka membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perayaan Imlek diharapkan semakin menguatkan kerukunan antaretnis dan golongan di Indonesia yang multikultur.

Pendahuluan

Sejak awal Januari, nuansa imlek telah terasa di berbagai tempat umum di Indonesia, yang dicirikan warna cerah dan pernik-pernik yang indah. Tahun Baru Imlek sudah menjadi hari raya nasional sejak 11 tahun terakhir, dan merupakan salah satu hari raya yang mendapat perhatian besar. Perayaan Imlek di Indonesia merupakan salah satu hasil reformasi yang memberi harapan terutama bagi WNI keturunan Tionghoa, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru.

Selama tahun 1967–1998, perayaan Imlek di Indonesia tidak dapat dilakukan secara terbuka. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 menegaskan pelarangan atas segala hal yang berbau Tionghoa, seperti Cap Go Meh, Ceng Beng, Sembahyang Rebut, dan termasuk perayaan Imlek. Oleh pemerintah Orde Baru, Imlek dianggap sebagai bentuk afenitas kultural masyarakat Tionghoa terhadap ‘negeri leluhurnya’ (Tiongkok)

yang asing dan menjadi penghambat atas proses asimiliasi. Seperti yang juga menjadi perfektif dari Instruksi Presidium Kabinet No. 3/U/IN/1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Penjelesaian Masalah Tjina, masyarakat Tionghoa dipandang sebagai warga negara asing atau keturunan asing yang harus di’asimilasi’kan dengan melepaskan segala atribut ketionghoaannya.

Masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia kembali mendapatkan kebebasan merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun 2000, ketika Gus Dur mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000. Kemudian Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Gus Dur telah menebarkan angin segar bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan spirit religiusitasnya dengan penuh kebebasan dan kedamaian.

- 10 -

Tabel Perayaan Imlek di Indonesia

Periode Perayaan Imlek

Orde Lama (Sebelum 1967) Diperbolehkan.

Orde Baru (1968-1999)Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 melarang segala segala hal yang berbau Tionghoa.

Orde Reformasi (2000)Presiden Abdul Rahman Wahid mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000.

Orde Reformasi (2001)Presiden Abdul Rahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi yang merayakannya)

Orde Reformasi (2002)Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keppres No. 19 No. 2002 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional.

Orde Reformasi (2004-Sekarang)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulihkan hak-hak WNI Keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia.

Karena keputusannya, Gus Dur dianugerahi gelar Bapak Tionghoa. Gus Dur adalah orang pertama yang melepaskan masyarakat Tionghoa dari belenggu Orde Baru, sehingga dia dipuja sebagai pahlawan yang layak mendapatkan nobel perdamaian. Gus Dur dinilai telah menyebarkan benih-benih perdamaian, pluralisme dan multikulturalisme tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi organisasinya, NU. Hal itu dilakukan Gus Dur bukan secara instan, namun sejak tahun '70 an, semenjak dia lulus dari kuliahnya di Timur Tengah. Selain itu, Gus Dur tidak pernah mengucilkan golongan minoritas.

Pada tahun 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Warga keturunan Tionghoa semakin mendapat angin segar ketika Presiden berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkuat keadaan itu melalui pemulihan hak-hak para keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia.

Perayaan Imlek

Perayaan Imlek tak lepas dari atraksi Barongsai. Ini adalah tradisi yang mengandung unsur keagamaan dan olah raga kung fu. Barongsai berkaitan dengan legenda singa berbadan naga, makhluk yang datang dan minta tumbal pada setiap Imlek. Guna mengusirnya, maka diciptakan musik-musik yang terdiri dari tambur besar, gembrengan, dan canang logam untuk

mengiringi Barongsai. Untuk mengusir sial dilakukan dengan ang pau, yaitu uang yang jumlah nominalnya kelipatan 4 seperti 400, 4.000, 8.000, dan seterusnya.

Menurut Kepala Jurusan Sastra China Universitas Nasional, Jakarta, setiap kegiatan persiapan menjelang Imlek dan ketika Imlek, keberadaan kuliner dan ornamen khas Imlek bukan tanpa alasan. Semuanya memiliki falsafah tersendiri. Misal, tradisi bersih-bersih rumah sejak seminggu sebelum perayaan Imlek, dimaksudkan untuk menyambut kedatangan para dewa, seperti dewa rezeki dan dewa dapur. Warga Tionghoa mengoleskan madu di mulut patung dewa dapur, yang bertujuan agar dewa yang datang di dapur akan memberitahukan berita yang baik. Namun uniknya, ketika Imlek, warga Tionghoa justru dilarang menyapu, karena menyapu saat Imlek akan membuat rezeki yang sudah masuk ke dalam rumah menjadi hilang. Dalam hal kuliner, kue keranjang menjadi salah satu panganan wajib ketika Imlek, karena merayakan tahun yang baru dengan makanan manis dipercaya sebagai pertanda baik untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Ikan bandeng adalah makanan khas Imlek lainnya. Masyarakat Tionghoa percaya, ikan merupakan simbol rezeki, sehingga mengonsumsi ikan bandeng diharapkan akan mendatangkan rezeki berlimpah di tahun mendatang.

Perayaan Imlek di berbagai daerah bervariasi. Di Pekanbaru, masyarakat Tionghoa menyambut Imlek dengan 1.000 lampion berwarna merah yang begitu

- 11 -

Populasi WNI Keturunan Tionghoa di Indonesia

Tak mudah mengetahui jumlah populasi • WNI Keturunan Tionghoa di Indonesia, hal ini dikarenakan tekanan politis dan psikologis yang pernah terjadi. Berdasarkan sensus pemerintahan Hindia • Belanda, populasi Tionghoa-Indonesia mencapai 1.233.000 (2,03%) dari penduduk Indonesia di tahun 1930. Sejak merdeka hingga tahun 2000, tak ada • data resmi pemerintah mengenai jumlah populasi Tionghoa di Indonesia. Ahli antropologi Amerika, G.W. Skinner, • dalam risetnya memperkirakan populasi Tionghoa di Indonesia mencapai 2.505.000 (2,5%) pada tahun 1961. Berdasarkan sensus BPS tahun 2000, • ketika pertama kalinya responden ditanya mengenai asal etnis mereka, hanya 1% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia mengaku sebagai Tionghoa. Perkiraan kasar yang dipercaya mengenai jumlah suku Tionghoa-Indonesia saat itu sekitar 4-5% dari seluruh jumlah populasi Indonesia. Menurut sensus BPS tahun 2010, • penduduk Indonesia yang mengaku keturunan Tionghoa hanya 2,8 juta jiwa. Total penduduk 237 juta jiwa, sehingga persentase Tionghoa hanya 1,2%.

semarak. Di Ancol, Jakarta Utara akan diadakan festival Perahu Naga, barongsai dan lampion yang akan berlangsung hingga 29 Januari mendatang dengan tema 'Menyambut Year of The Dragon'. Menurut Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, di laut Jakarta akan digelar parade perahu naga selama sepekan dengan menggunakan konsep balapan. Acara ini digelar bekerjasama dengan Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia.

Selain Dragon Boats Parade, juga akan diramaikan atraksi Barongsai dan Liong sepanjang Marina hingga Dermaga Pantai Indah. Giant Dragon adalah lampion berbentuk naga terbesar di Indonesia dengan panjang 30 meter. Kehadiran Giant Dargon serta simbol-simbol budaya Cina lainnya, diharapkan mampu menciptakan suasana yang khas dan berbeda bagi pengunjung. Puncak perayaan imlek akan ditutup dengan

penampilan musikalisasi pesta kembang api yang bertemakan 'Dragon Light' pada Sabtu, 28 Januari 2012.

Nilai Kebangsaan

Merayakan Imlek adalah merayakan kebhinnekaan. Perayaan ini menjadi saksi sejarah betapa realitas multikulturalisme sempat dilupakan dalam waktu yang cukup lama. Selama Orde Baru (1967-1998) keberadaan ritual-budaya etnis Tionghoa selalu terdiskreditkan dan terisolasi dari masyarakat umum. Perayaan Imlek kali ini kiranya cukup relevan untuk mengembalikan kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia. Sebab, sampai detik ini cerita “lama” tentang konflik antargolongan di Indonesia ini masih saja bergejolak.

Konflik antarsuku di Papua, serangan atas gereja Betawi beberapa waktu lalu, serta diskriminasi terhadap jamaah Ahmadiyah adalah bukti nyata betapa realitas multikulturalisme masih diwarnai dengan delik kekerasan. Itulah sebabnya, mengapa Imlek patut dirayakan tidak hanya oleh etnis Tionghoa, melainkan juga oleh seluruh elemen di negeri ini. Setidaknya kita bisa mengambil spirit perdamaian yang tersimpan dalam ritual Imlek.

Spirit perdamaian itu dapat kita lihat dalam lima ajaran Konfusius, yakni Jen (kebajikan dari segala kebajikan), Chun-tzu (hubungan ideal antara sesama manusia), Li (kesopanan), Te (kebajikan atau kekuatan untuk memerintah), dan Wen (seni perdamaian).

Dengan adanya payung hukum perayaan imlek, berarti pula terbuka keran keterbukaan bagi WNI Keturunan Tionghoa, sehingga mereka tak perlu ragu lagi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara yang telah membesarkan mereka, Indonesia. Hal ini juga berarti WNI Keturunan Tionghoa memiliki kesetaraan dengan WNI lain pada umumnya. Dengan demikian diharapkan, WNI Keturunan Tionghoa semakin mencintai hingga sepenuh hati kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tak segan-segan memberikan jasa dan karyanya yang terbaik untuk negara.

Jika di antara kemeriahan suasana pergantian tahun dan semarak warna-warni ceria, terselip doa-doa agar pada tahun yang baru, segala kebaikan, rezeki, dan berkah

- 12 -

berlimpah bagi semua orang, maka kita perlu mengingatkan kembali bahwa segala kebaikan yang kita harapkan itu adalah juga demi kebaikan bangsa dan negara tercinta, Indonesia. Sebagai bangsa yang multikultur, hendaknya kita dapat mengambil pelajaran dari perayaan Imlek, di antaranya masalah toleransi antara umat beragama. Ketika kita mendengar denting dan gelegar musik barongsai, kita juga perlu mengingat ketika bedug-bedug ditabuh pada saat lebaran, atau ketika lonceng-lonceng berdentang saat natalan. Kita harus bersatu dalam kedamaian di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penutup

Dengan perayaan Imlek tahun 2012 ini, diharapkan kita dapat merenungkan kembali makna hidup yang telah kita lalui, dan tentu saja kita berharap akan mencapai hidup yang lebih baik lagi pada masa mendatang. Perayaan imlek bukan sekadar pesta pora sesaat dengan berbagai kue dan makanan yang lezat, namun kita juga perlu menggali makna hidup berbangsa dan bernegara yang penuh kedamaian di Indonesia yang multikultural. Dengan perayaan Imlek yang juga bersamaan dengan awal tahun 2012, diharapkan kita semakin semangat bekerja untuk membangun, melalui profesi masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi bangsa Indonesia. Semoga berbagai persoalan bangsa yang membelit selama ini seperti masalah kerusuhan antarwarga, konflik antara masyarakat dengan pemilik modal, konflik politik yang didasari oleh kompetisi yang tidak sehat, masalah kemiskinan, masalah carut marut pendidikan, dan lain-lain kiranya segera dapat diatasi. Kita berharap, bangsa Indonesia ke depan semakin maju, semakin demokratis dan madani, sehingga kita semua akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran.

Rujukan:1. Niko, “Imlek dan Peruntungan Tahun

Naga Air,” http://www.haluankepri.com/fokus/23594-imlek-dan-peruntungan-tahun-naga-air-2012.html, diakses 18 Januari 2012.

2. Nograhany Widhi K, “Matakin Gelar Sesi Khusus untuk Gus Dur di Perayaan Imlek Nasional,” http://www.detiknews.com/read/2010/02/10/183029/1297026/10/matakin-gelar-sesi-khusus-untuk-gus-dur-di-perayaan-imlek-nasional, diakses 18 Januari 2012.

3. Imam Wahyudiyanta, “Majelis Agama Kong Hu Chu Dukung Gus Dur Dapat Nobel Perdamaian,” http://surabaya.detik.com/read/2010/01/04/130315/1271194/466/majelis-agama-kong-hu-chu-dukung-gus-dur-dapat-nobel-perdamaian, diakses 18 Januari 2012.

4. “Pernak-pernik Imlek,” http://www.antaranews.com/berita/293160/tren-imlek-2012-mehua-pink, Selasa, 17 Januari 2012, diakses 18 Januari 2012.

5. Margaret Puspitarini, “Imlek 2563 – Setiap Komponen Imlek Punya Falsafah,” http://kampus.okezone.com/read/2012/01/18/373/559239/setiap-komponen-imlek-punya-falsafah, diakses 18 Januari 2012.

6. Chaidir Anwar Tanjung, “1.000 Lampion akan Ramaikan Malam Imlek di Pekanbaru,” http://www.detiknews.com/read/2012/01/18/153619/1819047/10/1000-lampion-akan-ramaikan-malam-imlek-di-pekanbaru, diakses 19 Januari 2012.

7. Muhammad Taufiqqurahman, “Asyik, Perahu Naga & Barongsai Akan Ramaikan Imlek di Ancol,” http://www.detiknews.com/read/2012/01/18/064338/1818353/10/asyik-perahu-naga-barongsai-akan-ramaikan-imlek-di-ancol, diakses 19 Januari 2012.

8. “Imam S Arizal, Opini: Imlek, Gus Dur, dan Spirit Multikulturalisme,” http://agama.kompasiana.com/2011/02/05/opin i - imlek-gus-dur-dan-sp i r i t -multikulturalisme/, diakses 19 Januari 2012.

9. “Perayaan Imlek Tahun ini Lancar,” Kompas, 24 Januari 2012, hlm. 1.

10. “Imlek dan Warisan Pemimpin, Kompas, 24 Januari 2012, hlm. 6.

11. “Imlek di Maitreya Menguatkan Toleransi,” Kompas, 24 Januari 2012, hlm. 22.

12. “Menjaga Imlek Tetap ada di Karacak,” Kompas, 24 Januari 2012, hlm. 25.

13. Ismatillah A. Nu’ad, “Imlek dan Keberagaman,” Media Indonesia, 24 Juni 2012, hlm. 22.

Penghentian Sementara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Dewi Restu Mangeswuri*)

Abstrak

Pemerintah telah menghentikan sementara penyaluran FLPP yang merupakan dana subsidi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Negosiasi yang dilakukan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan perbankan saat ini adalah melakukan perpanjangan kerjasama operasional (PKO), yang di antaranya berisi tentang penyesuaian suku bunga kredit yang semula 8,15–9,95% menjadi 5–6%. Sementara jangka waktu pembayaran tetap seperti kesepakatan sebelumnya yaitu 15 tahun. Hanya saja komposisi dana pemerintah dan perbankan berubah menjadi 50:50%, dari sebelumnya yaitu 60:40%. Negosiasi bunga FLPP yang dilakukan oleh Pemerintah dengan perbankan diharapkan segera mendapatkan hasil, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kejelasan.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan

Berdasarkan sensus penduduk (BPS, 2010), Indonesia membutuhkan 13 juta rumah baru bagi masyarakat. Kebutuhan akan rumah ini terus meningkat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan perumahan makin perlu ditingkatkan, khususnya perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan pengganti bantuan pembiayaan perumahan yang semula dikenal dengan subsidi perumahan. FLPP merupakan dukungan pemerintah terhadap pembiayaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (BLU-Kemenpera) melalui lembaga perbankan. Tujuan dari FLPP adalah memberikan bunga yang terjangkau dan tetap sepanjang masa pinjaman (fixed-rate mortgage) bagi masyarakat. Pembiayaan pembangunan perumahan menggunakan sebagian dana FLPP dan sebagian lagi menggunakan dana perbankan, hal ini bertujuan menurunkan tingkat suku bunga kredit/margin.

Pemberhentian sementara program FLPP ini dilakukan karena habisnya masa berlaku perjanjian kerjasama operasional (PKO) antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan Badan Layanan

*) Calon Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: mangeswuri@yahoo.com.

- 13 -

Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012

- 14 -

Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-Kemenpera) dan bank pelaksana. Pemberhentian sementara penyaluran FLPP yang merupakan dana subsidi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut dilakukan melalui Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang dikirimkan ke bank pelaksana penyaluran FLPP. Menurut Menpera Djan Faridz, kontrak kerjasama FLPP sedang dalam tahap perpanjangan dan pembahasan dengan bank pelaksana. Dalam proses perpanjangan perjanjian ini, Pemerintah mengusulkan untuk merevisi tingkat suku bunga kredit FLPP dari 8,15–9,95% menjadi 5–6% untuk tenor 15 tahun. Alasan yang lain adalah terkait dengan penurunan suku bunga acuan BI Rate menjadi 6%. Program ini mulai berjalan sejak Oktober 2010 dengan sasaran adalah masyarakat berpenghasilan rendah dibawah 4,5 juta per bulan. Adapun yang melatar belakangi munculnya program FLPP ini adalah:1. Kemampuan atau daya beli masyarakat

sangat terbatas dan kenaikan pendapatan atau penghasilan setiap

tahunnya tidak signifikan dibandingkan dengan laju inflasi setiap tahunnya.

2. Keterjangkauan angsuran KPR bersubsidi diberikan secara terbatas selama masa subsidi (4–10 tahun).

3. Optimalisasi dana APBN sejalan dengan keterbatasan keuangan negara.

4. Memerangi rejim suku bunga tinggi melalui penyediaan dana murah jangka panjang sampai dengan melembaganya Tabungan Perumahan Nasional (TPN).

5. Daya tarik bagi sumber dana lain untuk berperan dalam pembiayaan perumahan (integrasi sumber-sumber pembiayaan)

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri

Tabel 1. Perbandingan Skim Subsidi dengan Skim FLPP

SKIM SUBSIDI SKIM FASILITAS LIKUIDITAS

Masa Subsidi Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjaman

Suku Bunga Bunga bersubsidi dalam jangka waktu tertentu dan dilanjutkan bunga komersial (bank yang

bersangkutan) Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang

masa pinjaman (fixed rate)

Angsuran Angsuran selama masa subsidi ≤ 1/3

penghasilan, dan selanjutnya cenderung ≥ 1/3 penghasilan tergantung bunga komersial

Angsuran selama masa pinjaman ≤ 1/3 penghasilan

Dana APBN Belanja Subsidi, merupakan dana habis (tidak kembali)

Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasi sehingga bukan dana habis dan merupakan

revolving fund

Alokasi APBN Terus menerus

Setelah beberapa periode tertentu semakin berkurang dan terus mengecil sampai

akhirnya tidak perlu ada alokasi atau ketika Tabungan Perumahan Nasional sudah

melembaga

Sumber Dana APBN APBN + sumber dana lain

Penggunaan Hanya untuk sisi permintaan (KPR Bersubsidi)

Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkat bunga terjangkau (satu digit) dengan tenor

sampai dengan 15 tahun.Untuk sisi pasokan (Kredit Konstruksi) dengan tingkat bunga terjangkau (satu digit) dengan

tenor sampai dengan 24 bulan

Sumber: Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera

Tabel 2. Target Pemberian KPR

Tahun Unit

2011 180.000

2012 210.000

2013 210.000

2014 200.000

Sumber: Kemenpera dikutip dari Harian Bisnis Indonesia, 20 Januari 2012

- 15 -

Hartoyo mengatakan kemungkinan Februari akan kembali menyalurkan kredit. Dalam perjanjian yang baru ini dijanjikan akan ada penyesuaian suku bunga kredit. Adapun target pemberian KPR untuk rumah sederhana dapat dilihat pada Tabel 2.

Penghentian Sementara FLPP

Dalam proses perpanjangan PKO, pemerintah mengusulkan untuk merevisi suku bunga kredit rumah subsidi melalui skim FLPP diturunkan dari 8,15–9,95% menjadi 5–6% untuk masa kredit 15 tahun. Komposisi pembiayaan pemerintah unntuk FLPP juga akan diturunkan dari 60% menjadi 50%.

Rencana Kementerian Perumahan Rakyat yang akan menurunkan suku bunga kredit bersubsidi serta kontribusi pendanaan untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dikeluhkan oleh perbankan. Dampak yang ditimbulkan terhadap perbankan yaitu:1. Terganggunya akses pembiayaan

rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

2. Sumber dana perbankan untuk pembiayaan FLPP berasal dari obligasi dengan tenor jangka panjang. Adapun bunga obligasi berjangka 10 tahun saat ini sudah mencapai angka 9%, sehingga pihak perbankan juga harus menanggung risiko kredit dan biaya lain-lain.

3. Persaingan perbankan dalam kredit korporasi dan kredit pemilikan rumah (KPR) sangatlah ketat. Kredit korporasi

mendapat pesaing dari pasar modal dan kredit luar negeri, sedangkan kredit pemilikan rumah (KPR) diminati oleh bank karena jaminannya yang kuat. Dengan adanya aturan dari BI agar bank-bank transparan dalam menyajikan tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK), mampu menurunkan suku bunga kredit yang kompetisinya sangat tinggi.

Keluhan tidak hanya dirasakan oleh pihak perbankan, Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia juga merasa kaget dan kecewa dengan dikeluarkannya SE Menpera ini. Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo

mengatakan bahwa Apersi memiliki 800 anggota di seluruh Indonesia yang terdiri dari pengembang kecil dan menengah yang kemampuan keuangannya sangat bergantung pada FLPP. Adapun dampak bagi pengembang adalah:1. Dengan dihentikannya FLPP membuat

anggota Aspersi yang sudah telanjur mengeluarkan cek mundur, bisa menjadi gagal bayar (cek kosong), karena rencana pemasukan dari hasil penjualan rumah gagal akibat dihentikannya FLPP.

2. Masalah lain yang muncul yaitu berdampak pada cash flow anggota Aspersi karena mereka akan mendapat sanksi dari bank.

3. Penjualan para pengembang juga akan terganggu karena pembelian menurun, sedangkan pengembang harus terus mengeluarkan biaya konstruksi rumah yang tengah dibangun, sebab tidak semua pengembang memiliki modal yang kuat.

4. Penghentian FLPP jelas mengganggu pengembang karena banyak realisasi akad kredit kepemilikan rumah yang tertunda. Pengembang sangat berkepentingan program ini kembali berjalan menyangkut pengembalian kredit pengembang.

Sedangkan dari sisi debitur kebalikannya, dampak yang dapat dirasakan apabila penurunan suku bunga ini benar-benar terjadi adalah:1. Masyarakat merasa lebih sejahtera

Tabel 3. Suku Bunga Dasar Kredit Sejumlah Bank

Bank

Jenis Kredit

Kredit Korporasi

Kredit Ritel

Kredit Konsumsi

KPR Non-KPR

Mandiri 10,50 12,50 11,25 12,50

BCA 9,00 10,50 7,50 8,64

BNI 12,65 13,00 11,80 13,15

BRI 10,07 12,34 10,90 12,65

Danamon 11,00 13,00 12,25 12,49

Sumber: Bank Indonesia dan bank masing-masing dikutip dari Kompas, 15 Januari 2012.

- 16 -

karena fasilitas yang diberikan dapat terjangkau. Program ini sangat membantu para debitur perumahan yang berpenghasilan Rp2,5–4,5 juta per bulan.

2. Nilai investasi masyarakat akan meningkat bersamaan dengan meningkatnya kemampuan daya beli rumah program pemerintah ini.

Dengan adanya pemberhentian sementara fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP) ini dapat menunda rencana pemilikan rumah yang sedianya sudah direncanakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya masyarakat telah menunggu adanya penyesuaian fasilitas likuidasi pembiayaan ini

Tabel 4 memperlihatkan data terakhir realisasi penyaluran FLPP tanggal 3 Oktober 2011.

Penutup

Penundaan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun ini menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti calon pengembang, dan perbankan merasa dirugikan. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah sangat menunggu adanya kesepakatan penerapan suku bunga yang dapat meringankan dan memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk memiliki rumah yang layak huni. Negosiasi penerapan tingkat bunga FLPP yang dilakukan oleh Pemerintah dengan perbankan diharapkan segera mendapatkan hasil, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kejelasan.

Rujukan:1. Fasilitas Likuiditas Sulit Diakses, Bisnis

Indonesia, 20 Januari 2012.2. “Keran FLPP Berhenti, 8.000 Proyek

Properti Mandek,” http://industri.kon t an . co . i d /news / ke ran - f l pp -berhenti-8.000-proyek-propert i -mandek, diakses 20 Januari 2012.

3. “Program Subsidi Rumah FLPP Mati Suri,” http://finance.detik.com/read/2012/01/15/183425/1816032/1016/program-subsidi-rumah-flpp-mati-suri, diakses 20 Januari 2012.

4. “Backlog Rumah Diprediksi Meningkat,” Media Indonesia, 19 Januari 2012.

5. “Kredit Murah Rumah Sederhana Dikucurkan Lagi,” Koran Tempo, 18 Januari 2012.

6. “Penundaan Meresahkan, Suku Bunga Kredit Rumah agar Segera Direvisi,” Kompas, 18 Januari 2012.

7. “Pemerintah Stop Sementara Subsidi Kredit Perumahan,” Neraca, 13 Januari 2012.

8. www.kemenpera.go.id

Tabel 4. Realisasi Penyaluran Pembiayaan KPR Program FLPP

Ket. Target (Unit)

Realisasi s.d. 3 Oktober 2011 %Unit Nilai FLPP

Rumah Tapak 154.925 69.109 2.266.693.897.284 44,61%

Rumah Susun 1.000 113 4.204.073.630 11,30%

Rumah Murah 5.000 - 0

Total 160.925 69.222 2.270.897.970.914 55,91%

Sumber: Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera.

Tabel 5. Realisasi Penyaluran Program FLPP - Per Bank Pelaksana

Ket. Target (Unit)

Realisasi s.d. 3 Oktober 2011 %Unit Nilai FLPP

Bank Umum

BTN 120.000 66.095 2.160.381.874.453 55,08%

BTN Syariah 3.231 3.004 106.201.967.089 92,97%

BUKOPIN 50.575 29 995.185.362 0,06%

BNI 2.750 91 3.193.664.010 3,31%

Sub Total 176.556 69.219 2.270.772.690.914

Sumber: Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera.

Menjelang Pemilukada Aceh 2012Siti Nur Solechah*)

Abstrak

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Aceh diguncang aksi teror dan konflik dari yang bersifat etnis, politis sampai ekonomi. Menururt investigasi intelijen Polri, rentetan kekerasan yang menelan korban jiwa di Aceh berkaitan dengan rencana pemilihan kepala daerah yang rencana awalnya akan digelar 16 Februari 2012. Namun, jadwal pemungutan suara potensial berubah pasca keluarnya putusan sela MK yang tertanggal 17 Januari 2012. Pemilukada akan diikuti oleh 78 bakal calon dari jalur independen dan 59 dari partai politik dan gabungan partai politik. Jadwal pemungutan suara telah empat kali mengalami penundaan, karena adanya benturan peraturan. Namun begitu, dari kalangan politisi mengharapkan adanya pendekatan hati dan tidak kaku. Hal ini karena pemilukada Aceh merupakan upaya untuk penguatan rekonsiliasi memperkokoh Aceh yang damai.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pendahuluan

Menjelang pelaksanaan Pemilukada Aceh, kondisi keamanan di Aceh terguncang. Sebulan menjelang pilkada, tercatat sudah terjadi enam kali penembakan yang menewaskan 10 orang dan 13 korban luka. Insiden tersebut antara lain adalah terjadinya serangkaian penembakan misterius yang menyasar etnis tertentu, penggergajian dan pemotongan gardu-gardu listrik, dan bahkan penembakan terhadap rumah calon Gubernur. Peristiwa terakhir terjadi di Aceh Utara, berupa ancaman teror menyasar pada calon bupati yakni Misbahul Munir.

Spekulasi mengenai motif teror terus berkembang, mulai dari konflik etnis, politis sampai ekonomi. Namun menurut

investigasi intelijen Polri, rentetan kekerasan yang menelan korban jiwa di Aceh, ternyata berkaitan dengan rencana Pemilukada, yang rencana awalnya pemungutan suara akan digelar tanggal 16 Februari 2012. Sementara itu, Kepolisian Daerah Aceh memberikan pengamanan khusus kepada para calon kontestan Pemulikada 2012. Beberapa petugas polisi akan menjadi “bodyguard” calon-calon gubernur, wali kota, dan bupati itu mulai pada awal Februari.

Pemilukada Aceh akan memilih gubernur dan wakil gubernur, beserta 16 walikota dan bupati beserta wakil mereka di seluruh Aceh minus Pidie. Pemilukada itu akan diikuti 115 pasangan yang terdiri dari 70 pasangan calon independen dan 45 calon dari parpol atau gabungan parpol. Namun setelah ada putusan sela Mahkamah

*) Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri, kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: solikz@yahoo.com.

- 17 -

Vol. IV, No. 02/II/P3DI/Januari/2012

- 18 -

Konstitusi (MK) tertanggal 17 Januari 2012, kini ada tambahan sebanyak 22 pasangan bakal calon kepala daerah, di mana 14 dari 22 pasangan itu adalah pasangan calon dari Partai Aceh, dan sisanya calon perseorangan.

Keikutsertaan Partai Aceh dan Perubahan Jadwal Tahapan Pemilukada

Sebelum MK mengeluarkan putusan sela pada 17 Januari 2012 dari seluruh kontestan yang terdaftar, tidak ada wakil dari Partai Aceh, partai yang dibentuk oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Aceh sempat memboikot dengan alasan Pemilukada tidak dijalankan berdasarkan qanun seperti yg diamanatkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Selain Partai Aceh, sejumlah partai lain yang belum mendaftar antara lain Partai Golkar, PKS, dan PAN. Hal ini disebabkan KPU terbentur pada aturan tahapan pemilu yang telah disepakati bersama.

Pemerintah yang awalnya merestui tahapan KIP berubah sikap setelah terjadi rentetan teror di Aceh. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar membuka peluang pendaftaran susulan calon kepala daerah di Aceh. Dengan demikian, Partai Aceh berkesempatan untuk ikut dalam Pemilukada.

MK mengabulkan permohonan Mendagri yang meminta dibukanya kembali pendaftaran calon peserta Pemilukada. Periode pendaftaran calon kepala daerah Aceh diperpanjang selama tujuh hari setelah putusan sela ditetapkan. MK sendiri mengeluarkan putusan sela pada 17 Januari 2012, sehingga periode pendaftaran akan berlangsung sampai 24 Januari 2012.

Situasi Aceh pasca putusan sela MK dilaporkan aman dan terkendali. Polda Aceh tidak menemukan indikasi teror tertentu yang dapat mengganggu ketenangan warga.

Namun pasca Putusan Sela MK tersebut, Rapat pleno KIP se-Aceh menyatakan tidak sanggup memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemilukada digelar pada 16 Februari 2012.

Menurut KIP, karena MK memerintahkan KIP untuk membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah, jadwal tahapan harus diubah sehingga waktu yang paling tepat untuk pemungutan suara adalah 9 April 2012. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan pemungutan suara Pemilukada Aceh akan digelar. Walaupun sebelumnya jadwal pemilihan kepala daerah dipastikan tidak berubah dari 16 Februari 2012. Hal ini disepakati dalam pertemuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, penyelenggara pemilu, musyawarah pimpinan daerah, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, serta Mendagri. Sementara itu, pada Senin, 16 Januari 2012 telah diadakan pertemuan yang diikuti 115 calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh. Mereka menilai penundaan Pemilukada justru akan memunculkan konflik baru di Aceh.

Berdasarkan analisis intelijen Polri, pelaku penembakan brutal di Aceh dalam beberapa minggu terakhir dilakukan orang-orang yang menolak pelaksanaan Pemilukada Aceh. Meski ada alasan lain seperti konflik sosial dan sabotase, Ketua MK Mahfud MD mengatakan, MK tidak bisa memundurkan pelaksanaan Pemilukada Aceh yang telah tertunda tiga kali tersebut. Pemilukada Aceh ditunda sebanyak tiga kali, karena kuatnya tekanan internal politik lokal di Aceh. Mereka menggugat pengajuan calon perseorangan dan meminta proses Pemilukada sesuai dengan Undan-Undang Perlindungan Aceh dan MoU Helsinki.

Pemilukada Aceh; Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

KIP Provinsi Aceh telah menetapkan empat pasangan calon gubernur/wakil gubernur setempat. Penetapan para kandidat

- 19 -

itu dilakukan dengan cara undian yang diselenggarakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Sesuai hasil penetapan, kandidat Gubernur Aceh periode 2012-2017:

Nomor urutan 1

: Pasangan Tengku Haji Ahmad Tajuddin- Suriansyah

Nomor urutan 2

: Pasangan Irwandi Yusuf- Muhyan Yunan

Nomor urutan 3

: Pasangan Darni M Daud - Ahmad Fauzi

Nomor urutan 4

: Pasangan Muhammad Nazar - Nova Iriansyah

Pasca keluarnya putusan sela MK,

untuk calon gubernur dan wakil gubernur ada 3 tambahan pasangan baru yakni; Zaini Abdullah – Muzakir Manaf (Partai Aceh), Fakhrulsyah Mega – Zulfinar (Perseorangan) dan Hendra Fadli – Yuli Zuardi Rais (perseorangan).

Pemilukada Aceh: Calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Sementara untuk pasangan calon bupati/walikota beserta wakil-wakilnya di beberapa kab/kota, antara lain di Aceh Besar di ikuti oleh 6 pasang calon bupati dan wakil bupati. Berikut nomor urut pasangan Calon Cabub/Wabub Aceh Besar periode 2012-2017:1. Pasangan Anwar T.M. Ali - Haziman2. Pasangan Harmaini - Saifuddin3. Pasangan H Rusli Muhammad - Marzuki

Yahya4. Pasangan Khairul Huda - Mahya

Zakuan5. Pasangan Ir Yusmadi - Amiruddin

Usman Daroy6. Pasangan Mawardi Ali - Tgk Marwan

Abdullah

Pasangan calon walikota Banda Aceh Periode 2012-2017:1. Pasangan T. Zulmaifikar - Lindawati2. Pasangan Aminullah Usman - Tgk

Muhibban

3. Pasangan Teuku Irwan Djohan - Alamsyah

4. Pasangan Ir Mawardi Nurdin - Illiza Saaduddin Djamal

Pasangan calon Pemilukada Kabupaten Gayo Lues: 1. Pasangan Abdul Karim - Nurhayati2. Pasangan Irmawan - H Abulia Ibrahim3. Pasangan H Ibnu Hasim - Adam

Jumlah DPT Pemilukada Aceh 2012

Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh, memutuskan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Aceh sebanyak 3.227.586 pemilih. Jumlah itu terdiri atas 1.591.712 laki-laki dan 1.635.874 perempuan. Sementara jumlah tempat pemungutan suara 9.768 lokasi.

Penutup

Adalah hal yang bisa dipahami bahwa Pemerintah dalam hal ini Mendagri yang merasa berkepentingan untuk menunda pelaksanaan pemilukada Aceh. Penundaan pasca putusan sela MK tertanggal 17 Januari 2012 adalah penundaan untuk keempat kali, karena tak ada titik temu perihal regulasi Pemilukada, termasuk soal calon perseorangan. Dengan alasan bahwa andaikata Partai Aceh tidak ikut serta pada pencalonan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hal ini potensial akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.

Kalangan politisi juga mengharapkan Pemerintah dapat membantu, karena KPU kesulitan terbentur aturan. Mereka menghimbau Pemerintah untuk mengedepankan pendekatan hati, dan tidak terkungkung pada hal yang kaku yang bersifat teknis. Harus ada ikhtiar untuk menembus hukum yang kaku. Yang perlu diupayakan, agar semua pihak di Aceh bisa berpartisipasi.

- 20 -

Pemilukada Aceh harus ditempatkan dalam kerangka rekonsiliasi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan dan memelihara perdamaian. Damai di Aceh baru berjalan 6 tahun, setelah konflik puluhan tahun. Untuk itu, saatnya semua kembali pada upaya menciptakan keadaan damai dan rekonsiliasi dalam mewujudkan Aceh sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Pemilukada bukanlah tujuan, namun merupakan proses yang hasilnya harus tetap dalam koridor penguatan rekonsiliasi untuk memperkokoh Aceh yang damai.

Rujukan:1. Undang-Undang No. 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. “Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh meminta pemerintah menjelaskan persiapan Pilkada Aceh,” www.tribunnews.com, diakses 12 Januari 2012.

3. “SBY diminta turun tangan atasi kisruh pilkada Aceh,” www.lihatberitanews.com, diakses 23 Januari 2012.

4. “Pemilukada Aceh dalam Spirit Rekonsiliasi,” www.dunianet.com, diakses 22 Januari 2012.

5. “Insiden Kekerasan di Aceh terkait Pilkada,” http://m e t r o t v n e w s . c o m / r e a d /

Tabel Rincian Jumlah DPT Pemilukada Aceh 2012

No. Kabupaten/Kota Laki-laki Perem-puan

Jumlah

1 Banda Aceh 79.664 77.983 157.627

2 Sabang 79.664 11.973 23.828

3 Aceh Besar 124.759 123.823 248.582

4 Pidie 135.704 146.591 282.295

5 Pidie jaya 48.335 41.740 100.095

6 Aceh Barat 58.855 58.070 116.925

7 Aceh Jaya 27.554 26.068 53.662

8 Nagan Raya 51.554 51.851 103.405

9 Gayo Lues 27.118 28.754 55.972

10 Aceh Tenggara 63.989 68.107 132.096

11 Aceh Singkil 34.741 34.589 69.330

12 Subulussalam 20.158 20.391 40.549

13 Aceh Barat Daya 48.086 48.916 97.002

14 Aceh Selatan 71.683 75.941 147.624

15 Simeulue 26.124 25.495 61.619

16 Aceh Tengah 60.212 60.225 120.437

17 Bener Meriah 45.708 45.088 90.796

18 Bireun 137.513 147.717 285.230

19 Lhokseumawe 62.308 64.526 126.834

20 Aceh Utara 183.265 192.803 376.068

21 Langsa 54.767 55.956 110.723

22 Aceh Timur 126.233 127.726 253.959

23 Aceh Tamiang 91.527 91.541 183.058

Jumlah DPT 1.591.712 1.635.874 3.227.586

Sumber: nasional.vivanews.com

newsvideo/2012/01/12/143223/Polri-Insiden-Kekerasan-di-Aceh-terkait-Pilkada-, diakses 21 Januari 2012.

6. “Penundaan Pemilukada Aceh,” metrotvnews.com, diakses 22 Januari 2012

7. “Pilkada Aceh, ada 22 Pasangan yang Mendaftar,” Kompas, 24 Januari 2012.

8. “Puluhan Ribu Aparat Amankan Pilkada Aceh,” http://nasional.vivanews.com/news/read/281442-puluhan-ribu-aparat-amankan-pilkada-aceh, diakses 23 Januari 2012.